Xcloud.id

Tag: Kim Il

  • 5 HP Buatan Korea Utara yang Jarang Diketahui

    5 HP Buatan Korea Utara yang Jarang Diketahui

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tak banyak yang tahu, Korea Utara ternyata memiliki industri ponsel pintarnya sendiri. Di tengah isolasi ekonomi dan pembatasan teknologi, negara pimpinan Kim Jong Un ini diam-diam memproduksi dan memasarkan sejumlah merek smartphone lokal.

    Beberapa merek yang beredar di pasar domestik antara lain Pyongyang, Jindallae, Arirang, dan Samtaesong.

    Mengutip laporan Business Insider, Korea Utara telah menggunakan smartphone sejak 2013, yang sebagian besar diduga dibuat di dalam perbatasan negara oleh perusahaan Korea Utara.

    Meski diklaim sebagai produk buatan dalam negeri, asal-usul produksi perangkat-perangkat ini masih dipertanyakan. Banyak analis yang menilai sebagian besar ponsel tersebut kemungkinan besar dirakit oleh mitra asal China atau dibuat berdasarkan pesanan khusus, demikian menurut laporan BBC.

    Masing-masing merek memiliki karakteristik dan lini produk sendiri, mulai dari seri lama Pyongyang hingga model terbaru Samtaesong 8 yang baru-baru ini muncul di televisi pemerintah.

    Lantas, apa saja HP asal Korea Utara yang jarang diketahui itu? Berikut CNBC Indonesia rangkum 5 daftar HP asal Korea Utara, dirangkum dari berbagai sumber.

    Pyongyang

    Pyongyang menjadi salah satu merek yang sudah ada sejak tahun 2010-an. Merek ini diproduksi oleh Checom Technology Joint Venture Company.

    Slaah satu produknya adalah “Pyongyang Touch,” yang dirilis pada tahun 2014. Spesifikasinya tidak jelas, tetapi menurut NK News, yang mengutip situs web pro-Korea Utara berbasis di Jepang bernama Choson Sinbo, perangkat ini tersedia dalam warna pink, biru navy, dan putih.

    “Pyongyang Touch” konon populer di kalangan pemuda Korea Utara. Perangkat ini menggunakan versi modifikasi Android yang disesuaikan untuk keperluan Korea Utara. Perangkat ini tidak dapat melakukan panggilan ke luar negeri dan tidak dapat terhubung ke internet.

    Jindallae

    Merek lain yang cukup menonjol adalah Jindallae. Merek ini punya model seperti Jindallae 3 yang diproduksi oleh Mangyongdae Information Technology Corporation, perusahaan teknologi informasi milik Korea Utara, menurut laporan media negara DPRK Today.

    Tidak jelas apakah ada Jindallae 1 atau 2, dan spesifikasi Jindallae 3 tidak langsung terlihat. Namun, ponsel ini terlihat cukup menarik dan juga tersedia dalam warna hitam.

    Arirang

    Pada 2013 lalu, Korea Utara mengklaim telah memproduksi smartphone buatan dalam negeri pertamanya, namanya Arirang.

    Ponsel pintar Arirang, yang dinamai berdasarkan lagu rakyat populer, kemungkinan besar tidak diproduksi di negara tersebut.

    Namun demikian, menurut Martyn Williams, seorang ahli teknologi Korea Utara, ponsel pintar Arirang, kemungkinan besar tidak diproduksi di negara tersebut.

    Dia mencatat bahwa tidak ada proses produksi yang ditampilkan, dan bahwa perangkat tersebut kemungkinan besar dipesan khusus oleh pabrikan China dan dikirim ke Pabrik 11 Mei, yang sudah diperiksa sebelum dijual.

    Samtaesong

    Samtaesong merupakan merek pendatang baru di Korea Utara. Salah satu produknyaz Samtaesong 8 ditampilkan di stasiun televisi negara Korea Utara, Korean Central Television, pada 2023 yang lalu.

    Ponsel tersebut pertama kali muncul dalam program yang mempromosikan penggunaan smartphone yang benar dan aman.

    Menurut kamus Korea Utara, “samtaesong” merujuk pada “tiga bintang terang”, pendiri Korea Utara Kim Il-sung, istrinya Kim Jong-suk, dan putranya Kim Jong-il, yang diklaim sebagai simbol perlawanan bersenjata mereka terhadap penjajahan Jepang.

    Samtaesong 8 memiliki desain eksterior yang mirip dengan smartphone yang diproduksi oleh Samsung Electronics Korea Selatan atau Huawei China. Ponsel ini dilengkapi dengan dua kamera di bagian belakang dan satu kamera di bagian depan.

    Phurun Hanul

    Salah satu merek HP asal Korea Utara lainnya adalah Phurun Hanul. Pada 2018, Phurun Hanul Corporation, merilis Phurun Hanul H-1 dilengkapi dengan layar 5,5 inci beresolusi tinggi, sensor sidik jari, dan kecepatan pemrosesan yang cepat.

    Perangkat ini juga diklaim memiliki baterai berkapasitas besar 6.000mAh yang memungkinkan pengguna mengisi daya ponsel dengan ponsel lain dan produk elektronik.

    Chip yang digunakan adalah MediaTek MT6753 dengan delapan inti yang beroperasi pada kecepatan 1,3GHz, yang sedikit lebih powerful dibandingkan dengan chip Qualcomm Snapdragon 835 yang digunakan pada smartphone high-end pada tahun 2017.

    Hal ini berarti Phurun Hanul kemungkinan memiliki performa yang baik. Ponsel ini juga dilengkapi dengan RAM 3GB, penyimpanan 32GB, kamera belakang 16 megapiksel, dan kamera selfie 8 megapiksel.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Korut Gelar Parade Militer, Pamerkan Rudal Antarbenua Terbaru

    Korut Gelar Parade Militer, Pamerkan Rudal Antarbenua Terbaru

    Pyongyang –

    Korea Utara (Korut) menggelar parade militer yang dihadiri para pejabat tinggi Rusia dan China pada Jumat (10/10) malam waktu setempat. Pyongyang memamerkan persenjataan tercanggih buatannya, termasuk rudal antarbenua terbaru, di hadapan tamu-tamu asing yang hadir.

    Laporan media pemerintah Korut, Korean Central News Agency (KCNA), seperti dilansir AFP, Sabtu (11/10/2025), menyebut “parade militer akbar” digelar untuk memperingati 80 tahun kekuasaan Partai Buruh Korea.

    Parade militer ini digelar saat Korut mendapatkan dukungan penting dari Rusia, setelah pemimpin negara itu, Kim Jong Un, mengerahkan ribuan tentaranya untuk membantu Moskow dalam perang melawan Ukraina.

    Wakil kepala dewan keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, yang juga sekutu penting Presiden Vladimir Putin, hadir langsung menyaksikan parade militer di Pyongyang tersebut. Perdana Menteri (PM) China Li Qiang juga turut hadir memimpin delegasi Beijing.

    Tamu asing lainnya adalah Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam. Ketiga tamu asing itu semuanya duduk di dekat Kim Jong Un saat menyaksikan parade militer.

    “Sebuah parade militer akbar untuk merayakan ulang tahun ke-80 berdirinya Partai Buruh Korea digelar di Alun-alun Kim Il Sung pada 10 Oktober,” demikian dilaporkan oleh KCNA.

    Parade militer tersebut, menurut KCNA, menampilkan beberapa senjata tercanggih negara itu, termasuk rudal balistik antarbenua (ICBM) Hwasong-20 yang paling baru, yang disebut oleh KCNA sebagai “sistem senjata strategis nuklir terkuat”.

    Ribuan orang dengan pakaian tradisional berwarna-warni memenuhi jalanan ibu kota Pyongyang saat parade militer itu digelar tengah malam. Mereka melambaikan bendera nasional Korut dan bersorak saat senjata-senjata buatan negara terisolasi itu dipamerkan di jalanan utama.

    Kim Jong Un didampingi oleh para pejabat tinggi Rusia, China, dan Vietnam saat parade militer pada Jumat (10/10) malam Foto: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

    Di antara senjata-senjata yang dipamerkan adalah rudal-rudal jelajah strategis jarak jauh, kendaraan peluncur drone, serta rudal darat-ke-udara dan rudal darat-ke-darat dipamerkan satu demi satu.

    Parade militer itu, menurut KCNA, menampilkan “potensi teknologi pertahanan negara kami yang tak habis-habisnya dan laju perkembangannya yang mengagumkan yang tidak dapat lagi diabaikan dunia”.

    Saat berpidato dalam parade militer itu, Kim Jong Un mengatakan bahwa pasukan Korut yang “tidak terkalahkan” akan “selalu menggandakan kekuatan upaya partai kita untuk mengatasi kesulitan dan mewujudkan masa depan yang cerah”.

    Dia tampaknya memberikan penghormatan kepada tentara-tentara Korut yang bertempur bersama tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina.

    “Semangat juang heroik yang telah ditunjukkan, dan kemenangan telah diraih, oleh angkatan bersenjata revolusioner kami di medan perang asing demi keadilan internasional … menunjukkan kesempurnaan ideologis dan spiritual,” kata Kim Jong Un dalam pidatonya, menurut KCNA.

    Menurut laporan Korea Selatan (Korsel), sedikitnya 600 tentara Korut telah tewas dan ribuan tentara lainnya mengalami luka-luka saat bertempur untuk Rusia.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Mengapa Kebebasan Pers Penting bagi Pembangunan?

    Mengapa Kebebasan Pers Penting bagi Pembangunan?

    Mengapa Kebebasan Pers Penting bagi Pembangunan?
    Ketua Komite Eksekutif Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation (ICCI), Sekretaris Umum Asosiasi Neo Koperasi Indonesia (ANKI) dan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)
    INSIDEN
    pencabutan ID Pers Istana jurnalis
    CNN Indonesia,
    Diana Valencia (28/9) perlu diwaspadai. Setelah diprotes oleh Dewan Pers, AJI, IJTI dan organisasi masyarakat sipil lain, Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Setpres, selang sehari mengembalikan kartu itu (29/9).
    BPMI Setpres berdalih karena pertanyaan Diana kepada Presiden Prabowo Subianto, soal keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG), di luar konteks liputan.
    Peristiwa itu bukan sekadar kesalahpahaman kecil. Namun, peluang tergelincirnya kembali Indonesia ke masa pembatasan kebebasan pers.
    Tanpa pers bebas,
    blind spots
    bisa terjadi. Kasus seperti keracunan massal MBG bisa tak tersampaikan kepada pemimpin negara.
    Di tengah budaya Asal Bapak Senang (ABS), pers yang bebas bisa beri informasi lapangan yang berharga bagi Presiden.
    Dengan cara itu, Presiden dapat ambil langkah perbaikan cepat. Pembangunan, semisal program MBG, bisa secepatnya dievaluasi. Alhasil program pembangunan Pemerintah menjadi lebih baik.
    Bayangkan rumah tanpa jendela. Gelap, tak tahu apa di luar. Pemerintah menjadi buta, krisis tak terdeteksi.
    “The J Curve, A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall” (2006) karya Ian Bremmer masih relevan dibaca. Dalam bukunya itu, ia gambarkan hubungan antara tingkat keterbukaan sebuah negara, termasuk kebebasan pers dan akses informasi, dengan stabilitas politiknya.
    Mari bayangkan kurva berbentuk huruf J miring pada sumbu X dan Y. Keterbukaan negara di sumbu X dan stabilitas politik di sumbu Y.
    Di sisi kiri kurva, ada negara tertutup seperti Korea Utara, di mana stabilitas tampak tinggi karena kontrol ketat.
    Lalu naik ke sisi kanan, ada negara seperti Amerika dan Jepang, di mana keterbukaan justru jadi “lem” yang menahan guncangan.
    Di antara sisi kiri dan kanan, ada lembah di huruf J, itulah negara-negara dalam masa transisi. Ketika mereka melewati “lembah”, ketidakstabilan seperti konflik, protes, dan kekacauan muncul karena institusi belum matang.
    Namun, jika berhasil, maka mereka akan berada di sisi kanan seperti negara demokratis lainnya. China masih berada di situ.
    Dalam bukunya, Bremmer tegaskan pers dan informasi bebas akan dorong akuntabilitas. Laporan suatu krisis akan picu evaluasi dan perbaikan. Pemerintah menjadi responsif dan program pembangunan yang sempat tergelincir, bisa secepatnya dikembalikan ke rel.
    Ada dua kasus menarik yang dibedah Bremmer, Korea Utara dan China. Korea Utara adalah contoh paling ekstrem, sangat tertutup, dengan kontrol ketat atas informasi, media, dan interaksi dengan dunia luar.
    Bremmer jelaskan rezim Kim, dari Kim Il-sung hingga Kim Jong-il, pertahankan stabilitas melalui isolasi total. Namun, itu justru membuat negara rapuh terhadap krisis internal.
    Dalam bukunya, ia gambarkan bagaimana pembatasan pers dan informasi sebabkan malapetaka kelaparan, yang tewaskan antara 240.000 hingga 3,5 juta orang atau 15,9 persen dari total populasi 22 juta jiwa saat itu.
    Mereka meninggal karena kelaparan atau penyakit yang berkaitan dengan kelaparan. Itu terjadi pada 1994-1998 yang dikenal sebagai
    Arduous March.
    Penyebab utamanya adalah pertanian gagal karena banjir, kekeringan, dan kebijakan ekonomi yang buruk.
    Rezim Kim sembunyikan peristiwa kelaparan massal itu dari dunia internasional dan bahkan dari rakyatnya sendiri.
    Rezim menolak bantuan luar karena takut kontaminasi ide asing, yang ancam kontrol mereka. Saat akhirnya menerima bantuan dari PBB, kondisinya sudah terlambat.
    Tanpa pers bebas dan informasi dibatasi, Pemerintah terlambat menyadari kegentingan dan eskalasi suatu masalah. Di Korea Utara isolasi total untuk pertahankan stabilitas rezim, dibayar dengan jutaan korban jiwa.
    Kasus kedua, China. Bremmer menilainya sebagai negara yang sedang bergeser dari sisi kiri kurva J menuju tengah, tapi tetap dengan kontrol politik ketat.
    Dulu di bawah Mao Zedong, China adalah negara tertutup. Mao luncurkan kebijakan industrialisasi paksa dan gagal total. Dampaknya kelaparan terburuk dalam sejarah manusia yang sebabkan 15 juta-55 juta kematian.
    Bencana itu dikenal sebagai
    Great Leap Forward Famine
    yang terjadi pada 1959-1961. Bremmer menyoroti bagaimana pembatasan pers memperburuk keadaan.
    Laporan resmi dipalsukan untuk menyenangkan partai. Kritik dilarang, dan wartawan atau pejabat yang melaporkan kegagalan dihukum dan dicap sebagai “kontra-revolusioner”.
    Padahal, tanpa informasi yang bebas, Pemerintah tidak tahu skala masalah di daerah pedesaan. Di bawah bayangan gelap ABS, mereka merasa kondisi baik-baik saja. Mereka tak sempat mobilisasi bantuan dunia internasional untuk tangani masalah itu.
    Meski China modern lebih terbuka secara ekonomi, sensor pers dan internet masih berlangsung. Bremmer melihat hal itu bisa sebabkan instabilitas jika “lembah” kurva J tidak dikelola dengan baik.
    Sebab suara masyarakat dikontrol oleh rezim panopticon yang memungkinkan benih krisis tersembunyi dan terlambat ditangani.
    Bagaimana dengan kita? Indonesia pasca-Reformasi sudah berada di puncak sisi kanan kurva ini.
    Dari rezim otoriter Orde Baru yang sensor pers dan lakukan pembatasan informasi, bergeser ke demokrasi terbuka. Media bebas, informasi terbuka dan pemilu multipartai adalah penanda.
    Meski kita punya PR. Satu dekade terakhir demokrasi kita tak baik-baik saja. Peneliti ANU seperti Jaffrey dan Warburton dalam “The Jokowi Presidency” (2025), nyatakan sebagai “Indonesia’s Decade of Authoritarian Revival”. Pilar-pilar kelembagaan demokrasi dirusak dengan berbagai manuver otokratis legalisme.
    Patut bagi Presiden Prabowo Subianto lebih berhati-hati dan tidak menambah kerusakan dengan pembatasan pers.
     
    Sebaliknya, perlu baginya sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan, merestorasi bangunan demokrasi kita yang cacat ini (
    flawed democracy
    ). Penguatan peran pers salah satunya.
    Dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia 2025, Indonesia di peringkat 127, turun 16 peringkat dari tahun sebelumnya.
    Lalu The Economist Intelligence Unit (EIU) 2025 mencatat skor demokrasi Indonesia tahun 2024 pada 6,44 dari skala tertinggi 10.
    Padahal satu dekade lalu, skor kita pernah mencapai 7,03 (2015). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meski berlatar belakang militer, nampaknya justru mafhum ihwal demokrasi dan supremasi sipil.
    Kasus Korea Utara dan China perlu jadi
    lesson learned
    bagi kita. Insiden Diana Valencia juga perlu Presiden perhatikan. Jangan sampai orang-orang di sekelilingnya batasi informasi.
    Di ekonomi, informasi yang asimetris bisa ciptakan inefisiensi, biaya tinggi dan pemasok atau konsumen potensial rugi.
    Sedang di pemerintahan, yang kelola anggaran ribuan triliun rupiah, informasi asimetris bisa lebih jauh fatal. Terjadi jarak pemahaman antara Pemerintah dengan masyarakat yang pada ujungnya rugikan masyarakat.
    Masyarakat kehilangan peluang terhadap dampak suatu program pembangunan. Atau Pemerintah kehilangan
    sense of crisis.
    Gejala informasi asimetris atau bahkan misinformasi terlihat ketika Presiden menyatakan keracunan massal yang terjadi hanya 0,00017 persen saja (
    Kompas.com
    , 29/9).
    Padahal, angkanya mencapai 0,000865 persen atau 8,65 insiden per 1 juta penyajian. Di mana

    Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat korban keracunan sebanyak 8.649 jiwa (
    CNN Indonesia
    , 29/9).
    Angka yang dinyatakan Presiden lebih kecil lima kali daripada data terkini. Artinya lembaga terkait seperti Badan Gizi Nasional (BGN) telat melakukan pengkinian data.
    Klaim 0,00017 persen itu sama dengan 1,7 insiden per 1 juta penyajian atau sebanyak 1.700 korban. Apakah kekeliruan itu disengaja atau tidak, Presiden perlu cek bawahannya.
    Contoh informasi timpang di atas hanya mungkin diketahui dan dikoreksi karena informasi yang disediakan media massa.
    Makin bebas pers dan informasi, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Umpan balik demi perbaikan dapat Pemerintah lakukan.
    Sebaliknya, bagaimana bila pers dan informasi dibatasi? Bayangkan kapal tanpa radar. Ombak besar tak terlihat. Pers bebas adalah radar itu. Tanpa itu, kapal bisa karam di tengah badai. Itulah mengapa kebebasan pers penting bagi pembangunan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Korut Minta Warganya Setia pada Kim Jong Un Jelang HUT ke-80

    Korut Minta Warganya Setia pada Kim Jong Un Jelang HUT ke-80

    Jakarta, CNBC Indonesia – Surat kabar milik pemerintah Korea Utara, Rodong Sinmun merilis sebuah artikel yang menyerukan kesetiaan kepada Kim Jong Un, pemimpin absolut negara tersebut. Seruan itu terbit jelang peringatan 80 tahun pembebasan Semenanjung Korea dari penjajahan Jepang tahun 1910-1945.

    Kim Il Sung, Presiden Pertama Korut, yang juga merupakan kakek dari Kim Jong Un, disebut dalam artikel itu sebagai pejuang kemerdekaan, dan memujinya sebagai “pahlawan legendaris dalam melawan penjajahan Jepang” hingga “patriot bersejarah”.

    Dilansir dari Korea JoongAng Daily, surat kabar itu juga mengingatkan soal pawai berkuda Kim Jong Un ke Gunung Paektu yang tertutup salju pada Desember 2019, membandingkannya dengan momen perjuangan kemerdekaan pendiri negara, yang dikatakan didasarkan pada gunung tersebut.

    Dalam artikel terpisah, surat kabar itu juga menyerukan kesetiaan kepada Kim Jong-un, menggambarkannya sebagai “kehadiran seperti langit, yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat dengan sepenuh hati dan pengabdian yang tulus.”

    Artikel-artikel itu diterbitkan menjelang peringatan 80 tahun pembebasan Semenanjung Korea dari 35 tahun penjajahan Jepang pada 15 Agustus. Perang Korea 1950-53 berikutnya membuat semenanjung itu terbagi menjadi Korea Selatan dan Korea Utara.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wali Kota Bandung Farhan: Tanpa Spirit Pancasila, Bangsa Bisa Mati

    Wali Kota Bandung Farhan: Tanpa Spirit Pancasila, Bangsa Bisa Mati

    Bandung, Beritasatu.com – Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak seluruh masyarakat untuk kembali memahami dan menghayati esensi spiritual dan moral dari Pancasila.

    Bagi Farhan, Pancasila bukan sekadar norma hukum atau pasal-pasal dalam undang-undang. Lebih dari itu, ia adalah ruh bangsa yang harus hadir dalam setiap tindakan pemimpin dan warga negara.

    “Kalau hanya mengandalkan hukum positif tanpa memperhatikan nilai spiritual, saya bisa saja menjadi seperti penguasa otoriter seperti Kim Il-Sung,” ujar Farhan kepada wartawan di Pendopo Kota Bandung, Sabtu (31/5/2025).

    Farhan menyinggung proses spiritual yang dijalani Bung Karno saat menggali lima sila Pancasila, yang diyakini bermula dari kontemplasi di Hutan Arjasari, Banjaran. 

    Ia juga menyatakan keinginannya untuk melestarikan tempat-tempat bersejarah yang menyimpan nilai perjuangan dan spiritualitas bangsa.

    “Saya ingin mendorong pelestarian tempat-tempat bersejarah ini, termasuk makam tokoh inspiratif,” ungkapnya.

    Farhan menekankan, keadilan sosial adalah puncak nilai Pancasila. Keadilan bukan hanya soal keadilan hukum yang tertulis, tetapi rasa keadilan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat.

    “Keadilan itu adalah rasa. Kita sering lihat pelaku kejahatan kecil dihukum berat, sementara koruptor bisa lolos dengan hukuman ringan. Ini melukai rasa keadilan masyarakat,” tegasnya.

    Ia memperkenalkan konsep keadilan sebagai equilibrium (keseimbangan), bukan sekadar kesamaan (equal). Menurutnya, keadilan sejati harus memperhitungkan kebutuhan dan kondisi masing-masing individu.

    Farhan juga mengapresiasi toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Bandung. Ia mencontohkan bagaimana pemerintah kota menjaga keseimbangan antara kebebasan beribadah dan hak menyampaikan pendapat, termasuk dalam demonstrasi.

    “Sejak 2018, kami bisa menjaga kondusivitas antara Bobotoh dan Jakmania, dua kelompok suporter yang dulu sering konflik,” katanya.

    Sebagai penutup, Farhan menekankan pentingnya menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata, bukan hanya menghafalnya.

    “Kalau Pancasila hanya dihafalkan, nilainya akan kering. Namun jika diamalkan lewat gotong royong, toleransi, keadilan maka kita bisa menjadikan Bandung kota yang damai dan maju,” tuturnya.

  • Korea Utara Kenang Sejarah Pertemuan Pemimpin Besar Korut dengan Presiden Soekarno

    Korea Utara Kenang Sejarah Pertemuan Pemimpin Besar Korut dengan Presiden Soekarno

    PIKIRAN RAKYAT – So Kwang Yun, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Korea Utara, mengenang pertemuan bersejarah antara Presiden Kim Il Sung dengan Presiden Soekarno 60 tahun silam.

    So Kwang Yun mengutarakannya saat melihat pameran foto di Kebun Raya Bogor, Kamis 17 April 2025. Kunjungan ini pun dalam rangka memperingati 60 tahun kunjungan bersejarah Pemimpin Korut dengan Presiden Soekarno.

    Kim Jong Il, anak mantan pemimpin Korea Utara tersebut, hadir juga dalam pertemuan tersebut. Keduanya mengunjungi Indonesia dari tanggal 10 hingga 20 April 1965 atas undangan Presiden Soekarno. Keduanya pun menghadiri perayaan 10 tahun Konferensi Asia Afrika.

    So Kwang Yun mengutarakan pertemuan pemimpin kedua negara tersebut menjadi tonggak penting hubungan kedua negara. Pertemuan bersejarah ini pun tak bisa terlepas dari bunga Kimilsungia.

    Saat itu, Presiden Soekarno menghadiahi bunga anggrek kepada Kim Il Sung yang dinamakan Kimilsungia. So Kwang Yun menyebut bunga tersebut sebagai simbol persahabatan kedua negara. So Kwang Yun menjelaskan hubungan ini diwariskan ke generasi selanjutnya.

    Sementara itu, Dino Rachmadiana Kusnad selaku wakil Direktur Jenderal Asia, Pasifik dan Afrika Kemlu RI menjelaskan bahwa Korea Utara menjadi salah satu sahabat Indonesia. “Republik Rakyat Diplomatik Korea tetap menjadi salah satu sahabat terdekat Indonesia di kawasan ini,” ujarnya.

    Dino menambahkan bahwa acara peringatan tersebut bermakna kedua negara bisa bekerja sama memperjuangkan persamaan. Kerja sama bilateral ini akan menguntungkan kedua negara.

    Profil Kim Il Sung

    Kim Il Sung lahir pada tahun 1912 di Mangyongdae. Ia mendirikan negara Korea Utara pada tahun 1948. Ia menjadi pemimpin sejak negara ini berdiri hingga wafatnya pada tahun 1994.

    Saat Korea berada di bawah pendudukan Jepang dari tahun 1910 hingga 1945, ia terlibat dalam aktivitas perlawanan anti-Jepang di Manchuria. Selama Perang Dunia II, bergabung dengan pasukan Soviet.

    Kim Il Sung mengasung ideologi negara juche yang artinyA kemandirian. Ideologi ini mengembangkan ekonomi Korea Utara secara mandiri. Pada tahun 1980, anaknya yang bernama Kim Jong Il dipersiapkan menjadi pemimpin Korea Utara.

    Saat ini. Korea Utara dipimpin oleh Kim Jong Un. Ia mengambil alih kekuasaan dari Kim Jong Il yang merupakan ayahnya sejak Desember 2011.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • AS Kerahkan Pesawat Pengebom ke Korsel, Korut Sebut Ancaman Terbuka!

    AS Kerahkan Pesawat Pengebom ke Korsel, Korut Sebut Ancaman Terbuka!

    Pyongyang –

    Korea Utara (Korut) mengecam Amerika Serikat (AS) karena mengerahkan pesawat pengebom strategis B-1B dalam latihan militer gabungan baru-baru ini dengan Korea Selatan (Korsel). Pyongyang menyebut tindakan Washington itu sebagai “ancaman terbuka” bagi keamanan wilayah mereka.

    Juru bicara Kementerian Pertahanan Korut dalam pernyataan yang dikutip kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA), dan dilansir Reuters, Kamis (17/4/2025), mengatakan pengerahan pesawat pengebom strategis AS ke kawasan itu telah menjadi praktik militer rutin.

    Kementerian Pertahanan Korut menyebutnya sebagai “gertakan yang sembrono”.

    Pesawat pengebom B-1B itu, menurut Kementerian Pertahanan Seoul, dikerahkan dalam latihan militer gabungan antara AS dan Korsel yang digelar pada Selasa (15/4) bersama dengan sejumlah jet tempur lainnya — seperti jet tempur F-16 milik AS dan Korsel, serta jet tempur siluman F-35 milik Seoul.

    Juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, Jeon Ha Kyu, menolak kritikan dari Korut dan menegaskan bahwa aktivitas militer itu bersifat defensif.

    Pesawat pengebom B-1B telah ditampilkan dalam latihan militer gabungan dalam beberapa tahun terakhir, yang telah sejak lama dikecam Korut sebagai latihan perang melawannya. Seoul selalu menggambarkan latihan gabungan semacam itu sebagai murni pertahanan.

    “Langkah militer AS dan ROK (Republik Korea — nama resmi Korsel) baru-baru ini merupakan ancaman terbuka bagi keamanan negara kita,” demikian pernyataan KCNA.

    Tonton juga Video: Kim Jong Un Pamer Drone Bunuh Diri Terbaru, Pakai Teknologi AI

    Ditegaskan oleh Seoul bahwa negaranya dan AS akan terus memperluas latihan militer gabungan untuk menanggapi ancaman nuklir Korut.

    Angkatan Udara AS dan Korsel juga akan memulai latihan gabungan selama dua pekan, yang disebut sebagai “Freedom Flag”, mulai Kamis (17/4) waktu setempat. Sejumlah jet tempur siluman generasi kelima akan dikerahkan untuk berperan sebagai musuh tiruan dalam latihan itu.

    Pengerahan pesawat pengebom AS dalam latihan gabungan dengan Korsel itu dilakukan beberapa hari setelah Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korut Kim Jong Un, bersumpah untuk melawan dorongan yang dipimpin Washington dalam berupaya melenyapkan program nuklir Korut.

    Mengudaranya pesawat pengebom AS di Semenanjung Korea pada Selasa (15/4) itu terjadi ketika Korut sedang memperingati hari penting, yakni hari ulang tahun pendiri Korut, mendiang Kim Il Sung, atau kakek dari Kim Jong Un.

    Tonton juga Video: Kim Jong Un Pamer Drone Bunuh Diri Terbaru, Pakai Teknologi AI

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pesawat Pengebom AS Mengudara di Semenanjung Korea, Ada Apa?

    Pesawat Pengebom AS Mengudara di Semenanjung Korea, Ada Apa?

    Seoul –

    Amerika Serikat (AS) mengerahkan pesawat pengebom B-1B ke Semenanjung Korea dalam latihan udara gabungan dengan sekutunya, Korea Selatan (Korsel). Pengerahan pesawat pengebom AS ini juga dimaksudkan sebagai pamer kekuatan terhadap Korea Utara (Korut).

    Selain pesawat pengebom AS, beberapa jet tempur F-16 milik AS dan Korsel, serta jet tempur siluman F-35 milik Seoul, juga ikut serta dalam latihan gabungan itu.

    Pengerahan pesawat pengebom AS itu, seperti dilansir Associated Press, Selasa (15/4/2025), dilakukan beberapa hari setelah Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korut Kim Jong Un, bersumpah untuk melawan dorongan yang dipimpin Washington dalam berupaya melenyapkan program nuklir Korut.

    Korut seringkali memberikan reaksi keras terhadap pengerahan pesawat pengebom AS dan aset militer kuat lainnya, dengan melakukan uji coba rudal dan melontarkan retorika yang berapi-api.

    Mengudaranya pesawat pengebom AS pada Selasa (15/4) waktu setempat dapat memicu respons lebih keras karena hal itu terjadi ketika Korut sedang memperingati hari penting, yakni hari ulang tahun pendiri Korut, mendiang Kim Il Sung, atau kakek dari Kim Jong Un.

    Kementerian Pertahanan Korsel mengatakan pesawat pengebom AS itu berpartisipasi dalam latihan udara gabungan Seoul-Washington di atas Semenanjung Korea untuk memperkuat kemampuan operasional dan menunjukkan kemampuan pencegahan terhadap program nuklir Korut.

    Disebutkan Kementerian Pertahanan Korsel dalam pernyataannya bahwa sejumlah jet tempur F-35 dan jet tempur F-16 milik Korsel, juga jet tempur F-16 milik AS, juga berpartisipasi dalam latihan udara gabungan tersebut.

    Lihat juga Video ‘AS Serang Yaman Lagi, 6 Orang Tewas-30 Terluka’:

    Ini merupakan kedua kalinya pesawat pengebom B-1B milik AS ikut dalam latihan bersama Korsel sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat untuk periode kedua pada Januari lalu.

    Pada Februari lalu, Kementerian Pertahanan Korut mengecam penerbangan pesawat pengebom B-1B di kawasan itu sebagai bukti meningkatnya provokasi yang dilakukan AS sejak pelantikan Trump. Pyongyang bersumpah akan melawan ancaman strategis AS dengan cara-cara strategis.

    Beberapa hari kemudian, Korut melakukan uji coba rudal jelajah, dalam apa yang disebutnya sebagai upaya menunjukkan kemampuan serangan balik nuklirnya.

    Trump berulang kali mengatakan dirinya akan menghubungi Kim Jong Un untuk menghidupkan kembali diplomasi antara kedua negara. Korut belum menanggapi secara langsung atas upaya Trump tersebut.

    Kim Yo Jong, pada Rabu (9/4) lalu, mencemooh AS dan sekutu-sekutunya atas apa yang disebutnya sebagai “khayalan” mereka soal denuklirisasi Korut. Dia menegaskan Pyongyang tidak akan pernah menghentikan program senjata nuklirnya.

    Lihat juga Video ‘AS Serang Yaman Lagi, 6 Orang Tewas-30 Terluka’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kim Jong Un Bertekad Bangun Tentara Modern Korut yang Siap Perang

    Kim Jong Un Bertekad Bangun Tentara Modern Korut yang Siap Perang

    Pyongyang –

    Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un menyerukan untuk membangun tentara yang kuat dan modern untuk menghadapi perang apa pun. Kim Jong Un mendesak agar akademi militer mengintensifkan pendidikan yang fokus pada latihan sehingga tentara mempelajari “pengalaman nyata” untuk perang.

    Seruan ini, seperti dilansir Reuters, Rabu (26/2/2025), dilontarkan Kim Jong Un saat berkunjung ke akademi militer Korut, Akademi Militer Kang Kon, pekan ini. Hal ini disampaikan setelah Korut mengirimkan ribuan tentaranya ke Rusia untuk mendukung perang melawan Ukraina.

    Pekan ini, Kim Jong Un juga mengunjungi Universitas Politik Kim Il Sung, institusi pelatihan kader elite lainnya. Dalam kunjungan tersebut, pemimpin negeri komunis itu menyerukan kesetiaan dan pengorbanan militer.

    Badan intelijen Korea Selatan (Korsel) menyebut inspeksi unit militer yang dilakukan Kim Jong Un sebelumnya dan pelatihan yang digelar Korut mungkin merupakan bagian dari persiapan pengiriman tentara tambahan ke Rusia.

    Dalam kunjungan terbarunya ke akademi militer Korut, menurut kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA), Kim Jong Un sempat mengkritik manajemen dan operasional fasilitas pendidikan yang buruk.

    Kim Jong Un menyebut akademi militer itu gagal memenuhi keinginan partai berkuasa untuk “modernitas dan karakter maju” dalam pembangunan tentara yang kuat untuk Korut.

    Tonton juga Video: Bertemu Menhan Belousov, Kim Jong Un ‘Bersumpah’ Korut Selalu Dukung Rusia

    Menurut KCNA dalam laporannya, Kim Jong Un menetapkan tugas untuk memperbarui fasilitas dan mengintensifkan pendidikan yang fokus pada latihan sehingga para siswa akademi militer akan belajar tentang “pengalaman nyata peperangan modern”, juga bisa menguasai senjata dan peralatan teknis canggih.

    “Situasi internasional saat ini, di mana sifat agresif dan suka berperang dari kaum imperialis diungkapkan secara terbuka dalam sejarah dan perang serta pertumpahan darah menjadi hal yang biasa, sehingga memerlukan angkatan bersenjata… untuk menghadapi perang dengan sempurna,” cetus Kim Jong Un.

    Para pejabat Seoul beberapa waktu terakhir memperingatkan bahwa Pyongyang mendapatkan manfaat dari langkahnya memasok senjata dan pasukan untuk berperang di Rusia, dengan memperoleh pengalaman dan wawasan dari beroperasi di medan perang modern.

    Ukraina mengatakan bahwa pasukan Korut mengalami banyak korban jiwa di Rusia, dengan lebih dari 3.000 tentaranya tewas atau luka-luka pada awal Januari tahun ini.

    Tonton juga Video: Bertemu Menhan Belousov, Kim Jong Un ‘Bersumpah’ Korut Selalu Dukung Rusia

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Inilah 4 Diktator Terkejam dalam Sejarah Manusia

    Inilah 4 Diktator Terkejam dalam Sejarah Manusia

    Liputan6.com, Yogyakarta – Sejarah mencatat sejumlah pemimpin yang kekuasaannya membawa malapetaka bagi jutaan nyawa. Kekejaman mereka menjadi noda hitam dalam peradaban manusia. Empat di antara diktator paling kejam dalam sejarah adalah Joseph Stalin, Mao Zedong, Pol Pot, dan Kim Il-sung.

    Keempat tokoh ini, dengan cara yang berbeda-beda, telah menorehkan luka mendalam pada negaranya masing-masing melalui kebijakan-kebijakan brutal yang mengakibatkan kematian massal, penyiksaan, dan kehancuran. Mengutip dari berbagai sumber, berikut empat diktator kejam yang pernah ada:

    1. Joseph Stalin

    Josef Stalin, yang lahir dengan nama Ioseb Besarionis dze Jughashvili pada 18 Desember 1878 adalah seorang tokoh revolusi dan politikus Uni Soviet yang berasal dari Georgia. Perjalanan politiknya dimulai saat ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet dari tahun 1922 hingga 1952.

    Ia juga memegang posisi sebagai Kepala Pemerintahan Uni Soviet dari tahun 1941 hingga 1953. Pada awal kepemimpinannya di pertengahan 1920-an, Stalin menjalankan pemerintahan sebagai bagian dari rezim partai tunggal oligarkis yang memerintah berdasarkan sistem pluralitas.

    Akan tetapi, pada era 1930-an, karakteristik kepemimpinannya berubah ketika ia akhirnya menjadi diktator de facto Uni Soviet hingga akhir hayatnya. Masa pemerintahan Stalin ditandai dengan periode teror yang luar biasa dan kematian massal warga negaranya akibat kepemimpinannya yang brutal.

    Kepemimpinannya sering dibandingkan dengan diktator-diktator lain di era yang sama, seperti Adolf Hitler yang bertanggung jawab atas Holocaust yang menewaskan sekitar 6 juta orang Yahudi. Bahkan pendahulunya, Vladimir Lenin, juga dikenal tidak mengenal ampun dalam memimpin partainya melalui revolusi brutal yang mengakibatkan sekitar 9 juta korban jiwa.

    2. Mao Zadong

    Mao Zedong, yang dikenal juga sebagai Ketua Mao, lahir pada 26 Desember 1893. Ia adalah tokoh revolusioner komunis Tiongkok yang mendirikan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

    Mao memimpin negara tersebut sebagai ketua Partai Komunis Tiongkok sejak berdirinya RRT pada tahun 1949 hingga akhir hayatnya pada tahun 1976. Sebagai seorang penganut ideologi Marxisme-Leninisme, pemikiran-pemikirannya yang mencakup teori, strategi militer, dan kebijakan politik secara kolektif dikenal dengan istilah Maoisme.

    Rezim Mao Zedong menjalankan beberapa kebijakan yang berdampak sangat buruk dan menghancurkan bagi rakyat Tiongkok. Kampanye Pemberantasan Kontra-Revolusioner yang ia lakukan pada tahun 1949 secara khusus menargetkan kelompok-kelompok sosial tertentu, seperti para pemilik tanah, pengusaha, dan mantan anggota partai nasionalis Kuomintang.

    Kampanye ini ditandai dengan pembunuhan massal yang mengakibatkan jutaan orang dieksekusi tanpa melalui proses pengadilan yang adil. Para tahanan politik juga mengalami penyiksaan fisik dan mental yang sangat kejam.

    Pada akhir 1950-an hingga awal 1960-an, penderitaan rakyat Tiongkok semakin diperparah dengan terjadinya Kelaparan Besar, yang merupakan akibat dari kegagalan kebijakan-kebijakan pemerintahan Mao. Bencana kemanusiaan ini diperkirakan telah menewaskan puluhan juta orang karena kelaparan.