Tag: Khofifah Indar Parawansa

  • Jelang Debat Kedua Pilkada Jatim: Gus Hans Mengalir, Luluk Diskusi Tipis-tipis
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        2 November 2024

    Jelang Debat Kedua Pilkada Jatim: Gus Hans Mengalir, Luluk Diskusi Tipis-tipis Surabaya 2 November 2024

    Jelang Debat Kedua Pilkada Jatim: Gus Hans Mengalir, Luluk Diskusi Tipis-tipis
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Calon Wakil Gubernur nomor urut 3, Zahrul Azhar Asumta (
    Gus Hans
    ), mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki persiapan khusus menjelang debat kedua Pilkada Jawa Timur yang akan berlangsung di Grand City pada Minggu (3/11/2024).
    “Kita mengalir saja, tapi sudah diskusi dengan Bu Risma tentang tema yang akan diusung,” ungkap Gus Hans usai bertemu dengan ratusan sopir ojek online di Surabaya, Sabtu (2/11/2024).
    Menurut Gus Hans, mantan Wali Kota Surabaya dan Menteri Sosial, Risma sudah memahami dengan baik tema yang akan diangkat, yaitu tata kelola pemerintah yang efektif dan inovatif serta pelayanan publik yang inklusif.
    Ia menilai bahwa debat ini merupakan momentum penting untuk mempresentasikan visi, misi, gagasan, dan ide tentang pembangunan Jawa Timur ke depan.
    “Ajang ini bukan untuk menjatuhkan pasangan calon lain, tetapi sebagai forum strategis untuk menunjukkan visi dan misi,” tegasnya.
    Sementara itu, Calon Gubernur nomor urut 1,
    Luluk Nur Hamidah
    , menyatakan bahwa timnya telah melakukan diskusi dan penguatan data untuk menghadapi
    debat Pilkada Jatim
    pada Minggu besok.
    “Kita sudah diskusi tipis-tipis dan penguatan data. Data ini penting untuk memberikan pandangan yang objektif terhadap permasalahan di Jatim,” jelas Luluk.
    Ia juga optimis bahwa debat putaran kedua nanti akan menjadi tontonan yang sarat informasi, di mana masyarakat perlu mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi di Jatim saat ini, termasuk permasalahan yang belum terselesaikan.
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur telah menjadwalkan pelaksanaan
    debat kedua Pilkada Jatim
    pada Minggu (3/11/2024) di
    Grand City Surabaya
    .
    “Sesuai jadwal, debat kedua akan digelar di Grand City Surabaya,” kata Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim, Nur Salam, saat dikonfirmasi pada Jumat (1/11/2024).
    Tema yang akan diusung dalam debat kedua adalah “Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Inovatif serta Pelayanan Publik yang Inklusif dan Keadilan Masyarakat Jawa Timur”.
    Terkait format debat, Nur Salam menjelaskan bahwa formatnya masih sama dengan debat perdana yang dilaksanakan pada 18 Oktober 2024.
    “Dalam debat nanti, terdapat enam segmen seperti pada debat perdana, dengan alokasi waktu yang sama untuk gubernur dan wakil gubernur, dengan beberapa penyesuaian,” ujarnya.
    Debat ini akan diikuti oleh tiga pasangan calon yang berlaga di Pilkada Jatim, yaitu pasangan nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah – Lukmanul Khakim yang diusung oleh PKB, pasangan petahana nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa – Emil Elistianto Dardak yang diusung oleh koalisi 15 partai politik, serta pasangan nomor urut 3 Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Hanura.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tom Lembong Ditahan karena Kebijakan Impor Gula, Jhon Sitorus Ingatkan Kasus Food Estate hingga Jet Pribadi

    Tom Lembong Ditahan karena Kebijakan Impor Gula, Jhon Sitorus Ingatkan Kasus Food Estate hingga Jet Pribadi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus impor gula pada rentang waktu 2015-2016.

    Hal itu mengejutkan banyak pihak, karena cepatnya Tom Lembong diseret ke rumah tahanan.

    Sejumlah pegiat media sosial meminta aparat hukum tidak tebang pilih dengan hanya menargetkan orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah.

    “Oke, habis Tom Lembong lalu bagaimana dengan : Airlangga Hartarto, dugaan kasus ekspor CPO 2021-2021,” tulis pemerhati sosial politik Jhon Sitorus lewat akun media sosial X @JhonSitorus_18.

    Tak hanya Airlangga, Jhon Sitorus juga mengingatkan aparat hukum kasus-kasus lain yang pernah mencuat namun tak jelas penyelesaiannya, seperti Zulkifli Hasan, dugaan kasus alih fungsi hutan, impor gula; Dito Ariotedjo, dugaan kasus BTS 4G; Prabowo, soal dugaan kasus Food Estate dan pesawat bekas; Muhaimin Iskandar, soal dugaan kasus Kemnaker dan Kardus Durian;

    “Bahlil, soal dugaan kasus izin tambang; Halim Iskandar, dugaan dana hibah di Jawa Timur; Khofifah, soal dugaan Proyek Kemensos dan suap dana hibah di Jatim,” lanjutnya.

    Juga diingatkan mengenai kasus gratifikasi jet pribadi yang terjadi pada putra mantan Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, di mana Jhon Sitorus menilai KPK tidak berani bersikap sampai sekarang.

    “Mari berantas KORUPSI tanpa PANDANG BULU. Yang benar katakan benar, yang salah berani katakan salah,” tandasnya. (sam/fajar)

  • Khofifah Blusukan ke Pasar Besar Ngawi, Pedagang Curhat Sepi Pembeli
                
                    
                            Surabaya
                        
                        29 Oktober 2024

    Khofifah Blusukan ke Pasar Besar Ngawi, Pedagang Curhat Sepi Pembeli Surabaya 29 Oktober 2024

    Khofifah Blusukan ke Pasar Besar Ngawi, Pedagang Curhat Sepi Pembeli
    Tim Redaksi
    NGAWI, KOMPAS.com
    – Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 02,
    Khofifah Indar Parawansa
    mendapatkan keluhan dari pedagang saat blusukan ke
    Pasar Besar Ngawi
    , Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Selasa (29/10/2024).
    Para pedagang Pasar Besar Ngawi mengeluh sepinya pembeli dalam beberapa bulan terakhir.
    Cagub petahana itu meminta agar para pedagang di pasar tradisional menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang serba digital.
    Menurut dia, para pedagang tradisional harus mendapatkan
    literasi digital
    agar dapat menjual barang dagangannya dengan platform digital.
    “Di berbagai pasar tradisional saya mendengar keluhan mereka bahwa pembeli itu cenderung
    stuck,
    bahkan menurun. Itu berarti literasi digital merupakan kebutuhan mendesak dan urgen. Untuk itu dibutuhkan pendampingan di masing-masing pasar tradisional,” kata Khofifah.
    Tak hanya itu, mantan Mensos ini menyatakan para pedagang di pasar tradisional harus membangun kerja sama dengan platform belanja digital. Para pedagang juga diminta bekerja sama dengan penyedian jasa angkutan atau ojek online.
    “Pasar tradisional juga dapat bekerjasama dengan ojek online atau ojek yang di pangkalan-pangkalan. Namun kerjasama itu harus terkoneksi secara digital,” kata Khofifah.
    Selain terintregrasi dengan jasa pengiriman barang, Khofifah juga menyarankan penerapan alat pembayaran digital seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) per lapak untuk memudahkan transaksi.
    Bagi Khofifah, literasi digital menjadi solusi yang mendesak agar pasar tradisional tetap eksis meski harus bersaing dengan ritel modern.
    Menurutnya, pemerintah daerah harus ikut andil melakukan pendampingan dan mendorong penerapan literasi digital atau digitalisasi di pasar tradisional. Selain pendampingan, pedagang juga mendapatkan aplikasi yang mudah diakses.
    Lewat
    digitalisasi pasar
    tradisional, Khofifah optimis pendapatan pedagang akan tumbuh. Terlebih sektor UMKM di Jawa Timur terus berkembang dan kontribusi terhadap PDRB terus meningkat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menpan RB selama 100 hari kerja prioritaskan penataan kementerian baru

    Menpan RB selama 100 hari kerja prioritaskan penataan kementerian baru

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menargetkan selama 100 hari kerja sejak menjabat akan memprioritaskan penataan kementerian yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Tentunya bersama-sama dengan Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Keuangan, kami akan menata, bukan hanya menata fungsinya, tetapi juga bagaimana kami menata sumber daya manusia yang akan mengisi kementerian-kementerian yang baru dibentuk tadi,” kata dia, usai serah terima jabatan di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan, mereka telah menyusun Peraturan Menpan RB yang mengatur penataan sejumlah kementerian baru tersebut. Peraturan tersebut telah disusun saat Menpan RB sebelum dia, Abdullah Azwar Anas, masih menjabat.

    Baca juga: MenPANRB: Saya bangga diberikan estafet melanjutkan kerja Azwar Anas

    “Anas kemarin sebelum akhir masa jabatan sudah bekerja keras selama empat bulan untuk menyiapkan itu (Peraturan Menpan RB),” ujarnya.

    Walaupun demikian, dia mengatakan, mereka sedang menunggu Peraturan Presiden mengenai transisi kementerian/lembaga terbit.

    “Karena ada beberapa fungsi kementerian dan lembaga yang beralih, dan itu tentu saja akan berpengaruh terhadap sumber daya manusianya dan penganggarannya,” ujarnya.

    Baca juga: Khofifah: Menteri Kabinet Merah Putih siap berikan pengabdian terbaik

    Selain itu, dia menargetkan selama 100 hari ke depan dapat melakukan rilis beta INA Digital hingga menyelesaikan transformasi sumber daya manusia.

    “Kan kami baru juga keluar Undang-Undang Nomor 20 (Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN). PP-nya (Peraturan Pemerintahnya) juga kami masih menunggu untuk ditandatangani, dan di situ banyak transformasi sumber daya manusia yang sudah kami persiapkan, dan itu juga tentunya akan kami secara step by step (langkah demi langkah) untuk kami kerjakan,” jelasnya.

    Pada kesempatan itu, dia juga menjelaskan bahwa dirinya telah membagi tugas dengan Wakil Menpan RB, Purwadi Arianto.

    “Saya akan meminta Wamen untuk fokus memastikan semua transformasi, terutama untuk kebijakan layanan publik nanti bisa dikerjakan dengan baik,” katanya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2024

  • Partai Demokrat Usulkan Ach Fauzi Jadi Cabup Sumenep, Dapat Restu DPP?

    Partai Demokrat Usulkan Ach Fauzi Jadi Cabup Sumenep, Dapat Restu DPP?

    Sumenep (beritajatim.com) – Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, memberikan sinyal dukungan pada Ach Fauzi Wongsojudo, Bupati Sumenep petahana.

    “Kalau untuk Sumenep, Partai Demokrat mengerucut pada Mas Fauzi untuk calon bupati di Pilkada serentak 2024” katanya.

    Emil E. Dardak berada di Sumenep pada Senin (15/07/2024) guna menghadiri ‘Talkshow Transformasi Kepemimpinan menuju Indonesia Emas’ yang digagas IPNU Sumenep.

    Acara tersebut merupakan rangkaian pelantikan pengurus IPNU Sumenep. Dalam acara yang digelar di aula Universitas Bahhauddin Mudhary (Uniba) Madura, Emil E. Dardak mengisi materi bersama sang celurit emas, D. Zawawi Imron.

    “Untuk Pilkada Sumenep, saya bicara sebagai Ketua Partai. Sekali lagi, Demokrat mengajukan nama Ach. Fauzi. Nanti DPP akan mempertimbangkan, karena persoalan rekomendasi itu merupakan kewenangan DPP,” ujarnya.

    Sementara untuk Pilgub, Emil masih mengaku mantap berpasangan dengan Khofifah. Apalagi beberapa partai telah merekomendasikan pasangannya Khofifah – Emil di Pilkada Jawa Timur.

    “Sedangkan untuk komunikasi dengan partai lain termasuk PKB dan PDIP, kami tetap terbuka. Tidak ada istilah mengunci,” tandasnya. (tem/ian)

  • Dikukuhkan Ketua Mabida Pramuka Jatim, Pj Gubernur Adhy: Pramuka Berperan dalam Kemajuan Pembangunan

    Dikukuhkan Ketua Mabida Pramuka Jatim, Pj Gubernur Adhy: Pramuka Berperan dalam Kemajuan Pembangunan

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono dikukuhkan sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Jatim Masa Bakti 2024-2025 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (22/5/2024).

    Pengukuhan ini berdasarkan Surat Keputusan Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Nomor 050 Tahun 2024 tentang Susunan Pengurus Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Jatim Masa Bakti 2024-2025.

    Tidak hanya itu, di kesempatan ini, Pj Gubernur Adhy juga menerima penghargaan berupa Lencana Darma Bakti. Penghargaan ini sangat bergengsi karena khusus diberikan kepada individu yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dana dan fasilitas yang cukup besar, dan sangat membantu kelancaran kegiatan pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka.

    Penghargaan ini berdasarkan SK Kwarnas Gerakan Pramuka Tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Lencana Darma Bhakti Nomor 053 Tahun 2024. Pengukuhan dan penyerahan penghargaan berupa lencana tersebut diberikan langsung oleh Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Komjen Pol (Purn) Budi Waseso.

    Usai dikukuhkan dan menerima penghargaan, Adhy mengatakan bahwa peran Pramuka selama ini sangat signifikan untuk kemajuan Jawa Timur. Terutama dalam membentuk generasi unggul untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

    “Sudah tidak terbantahkan peran Pramuka sebagai stakeholder dan rekan kerja pemerintah yang sangat membantu pencapaian target pembangunan di Jawa Timur. Dan juga sudah diakui bahwa Pramuka ini sebagai wadah strategis untuk mencetak pribadi-pribadi yang handal, kuat, dan bisa bersaing,” katanya.

    Menurutnya, hal ini juga sejalan dengan apa yang selalu didengungkan oleh Gubernur Jatim periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa, bahwa gerakan Pramuka adalah gerakan yang sangat strategis untuk membentuk karakter pemuda kita untuk bisa melanjutkan hidup dan bisa bersaing di masa depan.

    “Itulah mengapa Pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa berupaya agar gerakan Pramuka terus berjalan dengan baik. Sehingga, Pramuka Jatim dapat semakin kuat dan berprestasi,” katanya.

    “Ini juga didukung oleh Kwarnas, seperti yang disampaikan Pak Budi Waseso berupa legalitas peraturan dan juga hubungan baik antara Kwarnas dan Kwarda,” imbuhnya.

    Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Anggota (SIPA) per November 2023, tercatat ada 3,3 juta orang anggota yang tergabung dalam gerakan Pramuka Jawa Timur. Sumber daya itulah, sebut Pj Gubernur Adhy, yang harus dimaksimalkan untuk memberi dampak besar bagi lingkungan, bangsa dan negara.

    “Kami menyadari bahwa Jawa Timur itu anggotanya terbanyak. Jadi ini komponen yang kuat. Bagaimana Pramuka bagian dari kekuatan kita untuk kemajuan dari Jawa Timur,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Komjen Pol (Purn) Budi Waseso mengungkapkan apresiasinya atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap gerakan Pramuka.

    “Saya sangat apresiasi karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sudah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembinaan Pramuka di Jawa Timur. Ini luar biasa dan butuh keseriusan untuk mempersiapkan generasi muda sebagai pemimpin Indonesia ke depan,” katanya.

    “Karena mencapai Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah. Kita harus memanfaatkan bonus demografi yang ancamannya besar sekali. Gerakan Pramuka memiliki peran sangat penting untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan juga karakter serta jati diri diri kuat sebagai bangsa. Kekuatan inilah yang membedakan kemajuan Indonesia dengan negara lain di dunia,” pungkasnya.

    Selain pengukuhan Pj Gubernur Adhy sebagai Ketua Mabida Gerakan Pramuka Jatim, juga dikukuhkan sejumlah pengurus Mabida Masa Bakti 2024-2025 lainnya. Diantaranya Kapolda Jatim sebagai wakil ketua.

    Tak hanya itu, di momen ini dilantik pula Pengurus Kwartir Daerah Masa Bakti 2020-2025 yang diketuai oleh Arum Sabil sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur.

    Sementara untuk Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka Jawa Timur Masa Bakti 2020-2025, Helmy Perdana Putra dikukuhkan sebagai ketua yang membawahi satu wakil ketua dan tiga anggota.

    Untuk penghargaan Lencana Darma Bakti, diberikan juga kepada Ka. Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur Arum Sabil, Ka. Mabicab Gerakan Pramuka Kota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro, serta Ka. Mabicab Gerakan Pramuka Kota Probolinggo Nurcholis. [tok/aje]

  • Emil Dipanggil Gus di Halal Bihalal PCNU Bangkalan, Muslimat Sambut Riuh

    Emil Dipanggil Gus di Halal Bihalal PCNU Bangkalan, Muslimat Sambut Riuh

    Surabaya (beritajatim.com) – Wagub Jatim 2019-2024, Emil Elestianto Dardak menghadiri Halal bihalal yang diselenggarakan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bangkalan di Pondok Pesantren Sembilangan, Rabu (8/5/2024).

    Pada acara tersebut, Emil mendapat gelar “gus” dari KH. Muhammad Makki Nasir, Ketua PCNU Bangkalan.

    “Dimen Wakil Gubernur Jawa Timur a sareng Bu Khofifah, semangken lagi istirahat deddih diparengeh gelar Gus, Gus Emil. Kurang lebih begini artinya, dulu Wakil Gubernur Jawa Timur bersama Bu Khofifah, sekarang lagi istirahat jadi diberi gelar Gus, Gus Emil,” ucap Kiai Makki mengundang sambut riuh tepuk tangan muslimat NU yang hadir

    Mengangkat tema “Merajut Kebersamaan, Merawat Nilai-nilai Kebangsaan”, Halal Bihalal tersebut dihadiri sejumlah ulama seperti Wakil Ketua PBNU KH. Zulfa Musthofa, Rais Syuriah PCNU Bangkalan KH. Muhammad Faisol Anwar, KH. Ketua PCNU Bangkalan Muhammad Makki Nasir, dan ulama lainnya.

    Kemudian, pada pembukaan sambutannya Emil menyampaikan salam dari Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa yang berhalangan hadir.

    “Kami menyampaikan salam dari Ibu Khofifah Indar Parawansa yang berhalangan hadir pada acara malam ini. Kebetulan saya tidak ada di struktur Muslimat, namun harus siap kalau menerima tugas dari Bu Khofifah. Kalau kata KH. Agoes Ali Masyhuri ini sebutannya Muslimat lanang,” ucap Emil.

    Pada kesempatan itu, Emil menyatakan keunggulan bangsa Indonesia terletak pada sejarahnya. Ia mencontohkan, bahwa Bangkalan merupakan salah satu tempat yang memiliki nilai sejarah karena menjadi cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama.

    “Keunggulan bangsa kita adalah sejarahnya, begitu juga dengan Bangkalan yang bisa dibilang sebagai salah satu tempat cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama,” kata Emil.

    Termasuk Emil menyebutkan Bangkalan yang menjadi bagian dari pusat ekonomi nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2019 ini memiliki sejumlah potensi dan tantangannya.

    “Bangkalan yang merupakan bagian dari Gerbangkertasusila ditetapkan sebagai wilayah pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan perpresnya seperti wilayah di Socah ini berfokus pada industri kemaritiman,” sebut Emil.

    Lebih lanjut, Emil menambahkan pengembangan wilayah kaki Suramadu diperkirakan mampu menjadi wilayah pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada perdagangan dan jasa.

    “Wilayah kaki jembatan Suramadu ini didorong sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi dibidang perdagangan dan jasa,” tambah Emil

    Oleh karena itu, Emil mengajak untuk bersama-sama mengawal pembangunan Bangkalan agar tidak keluar dari karakteristiknya sebagai wilayah perintis cikal bakal NU.

    “Mari secara bersama kawal pembangunan di Bangkalan agar tidak mengabaikan karakteristik bangkalan, tentunya melalui tuntunan dari para ulama Bangkalan akan menjadi semakin baik,” ujarnya.

    Emil yang juga ketua pengurus wilayah ikatan persaudaraan haji Indonesia (IPHI) Jawa Timur lantas menuturkan harapannya bagi kabupaten Bangkalan.

    Wagub Jatim periode 2019-2024 itu menyuarakan ajakannya untuk terus melakukan ikhtiar doa dan kerja keras bersama bagi pembangunan Bangkalan.

    “Alhamdulillah pandemi Covid-19 bisa kita lalui dengan segala perjuangannya, meskipun Bangkalan sempat menerima dampak yang besar tetapi dapat segera bangkit. Semoga Madura yang mampu kembali bangkit baik ekonominya dan kemiskinannya menurun ini bisa kita terus perbaiki ke depannya,” tutur Emil

    “Siapapun yang melanjutkan kepemimpinan di Jawa Timur memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan pembangunan di Bangkalan, mengingat kita sempat ngerem selama pandemi Covid-19 yang berlangsung 3 tahunan. Harapannya melalui ikhtiar doa dan kerja keras bersama cita-cita mewujudkan Bangkalan sebagai wilayah pertumbuhan ekonomi nasional dapat terwujud,” pungkas Emil. [tok/aje]

  • Emil Diutus Khofifah Hadiri Rakerda PPDI Jawa Timur

    Emil Diutus Khofifah Hadiri Rakerda PPDI Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Rakerda Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Gedung DPRD Kabupaten Tuban dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Emil Elestianto Dardak. Emil selaku Dewan Pembina PPDI Jatim, yang hadir didampingi Arumi Bachsin.

    Dalam kehadirannya, Emil sekaligus mewakili Gubernur Jatim periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa.

    Membawa serta pesan Khofifah, Emil menyebut perangkat desa sebagai garda terdepan terhadap fokus menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di pedesaan. Hal ini merujuk pada momentum pembangunan desa yang gencar dilakukan oleh pemerintah.

    “Kami melihat kesenjangan kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan yang tadinya delapan koma sekian persen menyempit menjadi 6 koma sekian. Tentunya, kami berharap PPDI dapat menjadi garda terdepan untuk bisa terus menurunkan kemiskinan di pedesaan,” kata Emil.

    “Saya terus bersinergi dengan ibu Khofifah dalam situasi seperti ini. Jadi, meskipun sudah purna tugas sebagai wagub, bisa dibilang saya masih lanjut jadi wakilnya Bu Khofifah,” imbuh Emil seraya tertawa.

    Dalam mewujudkan hal tersebut, Emil menuturkan, bahwa Jawa Timur melalui pemprov senantiasa berkomitmen terhadap kesejahteraan, produktivitas, serta kondusivitas kerja segenap perangkat desa.

    “Tentu kami mengapresiasi PPDI Jatim yang sangat produktif dalam mewadahi segenap insan perangkat desa. Sebagai purna tugas, saya bersama Ibu Khofifah masih membersamai PPDI Jatim yang mana punya intensitas interaksi yang sangat tinggi dengan kami selama kami bertugas di Pemprov,” kata Emil.

    “Kami pula memberi catatan positif, bagaimana PPDI menjadi mitra luar biasa. Banyak sekali ikhtiar yang kami lakukan seperti pada saat penanganan Covid-19, penyaluran bansos, dan langkah-langkah penanganan lain. Kita benar-benar bekerja sangat erat dengan rekan-rekan perangkat desa,” sambungnya.

    Selain itu, Pemprov Jatim di bawah pimpinan Khofifah-Emil acapkali melakukan koordinasi dan meluncurkan program-program yang tujuannya meningkatkan kondusivitas kerja perangkat desa.

    Emil berharap catatan positif tersebut dapat semakin ditingkatkan serta dapat diimbangi dengan partisipasi aktif dari pemerintah kabupaten yang ada di Jawa Timur.

    Pasalnya, menurut Emil, salah satu strategi yang perlu dimaksimalkan adalah meningkatkan sinergi anggaran antara provinsi dan kabupaten. Mengingat dalam Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mengubah komposisi keuangan antara provinsi dan kabupaten.

    “Sehingga, justru PAD provinsi prognosisnya akan mengalami pengurangan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kalau tidak diimbangi oleh peran dari pemkab untuk ikut bersama sama melalukan istilahnya co-funding atau co-financing akan sulit mencapai target-target yang kita harapkan,” tukasnya.

    Emil menyampaikan terima kasihnya atas dukungan PPDI terhadap kepemimpinan Khofifah-Emil periode pertama, sekaligus mengapresiasi doa yang diberikan PPDI atas keberlanjutan Khofifah-Emil.

    Ketua PPDI Jawa Timur, Sutoyo M. Muslih menekankan bahwa PPDI Jatim telah menyaksikan langsung pembangunan desa di masa Khofifah-Emil. PPDI Jatim juga mengapresiasi tindakan nyata Khofifah-Emil semasa menjabat dalam memberi perhatian terhadap kesejahteraan para perangkat desa.

    Atas hal itu, Sutoyo melanjutkan bahwa PPDI Jatim berkomitmen sekaligus mendoakan untuk mendukung Khofifah-Emil lebih lanjut.

    “Mudah-mudahan karena Jatim sekarang sudah nyata terlihat hasilnya selama dipimpin beliau berdua, kita doakan beliau berdua masih bisa bersama lagi di periode selanjutnya,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Emil Dardak: Entaskan Kemiskinan Melalui Pembangunan Desa

    Emil Dardak: Entaskan Kemiskinan Melalui Pembangunan Desa

    Tuban (beritajatim.com) – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Timur gelar halal bihalal dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Gedung DPRD Kabupaten Tuban. Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Emil Elestianto Dardak berharap mengentas kemiskinan melalui pembangunan desa.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Pj. Sekda Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono, Ketua DPRD Tuban Miyadi, Dinsos P3A PMD Tuban, Bank Jatim, BPJS Ketenagakerjaan dan BP Kesehatan Tuban.

    Emil Dardak sapanya menyampaikan, hingga kini dirinya dan Khofifah Indar Parawansa masih menduduki jabatan Dewan Pembina PPDI Jatim meskipun sudah purna tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim.

    “Karena Bu Khofifah ada agenda lain, maka kami diberi amanah mewakili beliau untuk menghadiri acara halal bIhalal dan pembukaan Rakerda,” terang Emil.

    Lanjut, masih kata Emil bahwa Pemprov Jatim selama ini terus berikhtiar menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan dan produktivitas serta kondusivitas kerja segenap perangkat desa.

    “Kami intens berkoordinasi dan meluncurkan program-program yang tujuannya untuk meningkatkan kondusifitas kerja,” paparnya.

    Sehingga, kedepan, mudah-mudahan bisa ditingkatkan, tentu perlu juga partisipasi aktif dari pemerintah kabupaten. Oleh karenanya, Pemprov Jatim masih memiliki tantangan bagaimana melanjutkan momentum pembangunan desa untuk menurunkan angka kemiskinan serta kesenjangan antara desa dan kota.

    “Diharapkan kemiskinan bisa terus menurun dengan memposisikan perangkat desa sebagai garda terdepan,” jelas Emil.

    Sementara itu, Ketua PPDI Jatim, Sutoyo M Muslih mengatakan, Rakerda yang diikuti oleh perwakilan pengurus dari 29 kabupaten/kota ini dalam rangka merumuskan program kerja untuk 1 kedepan, termasuk mengupas terkait revisi Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

    “Rakerda ini juga akan dibahas mengenai telatnya pencairan penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa di Kabupaten Tuban yang belakangan menjadi isu krusial di Jatim,” tutur Sutoyo M Muslih

    Menurutnya, Kabupaten lain seperti Mojokerto dan Tulungagung setiap bulannya Siltap bisa cair dan berlaku selama 3 tahun. Namun, Tuban sampai sekarang belum bisa.

    “Jadi melalui Rakerda ini kita akan menyelaraskan dengan Kabupaten lain,” tutup dia.[ayu/aje]

  • Emil Dardak Tegaskan Maju Pilgub 2024 Tetap Bersama Khofifah

    Emil Dardak Tegaskan Maju Pilgub 2024 Tetap Bersama Khofifah

    Tuban (beritajatim.com) – Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) 2024 mendatang, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Emil Elistianto Dardak tetap komitmen berduet bareng Khofifah Indar Parawansa.

    Hal itu diungkapkan saat pihaknya menghadiri kegiatan di Kabupaten Tuban. Pria yang akrab disapa Emil ini mengaku telah mengantongi dukungan dari berbagai pihak untuk kembali bersanding dengan Khofifah Indar Parawansa.

    “Sampai hari ini respon dari berbagai stakeholder membuka peluang itu semakin besar,” terang Emil.

    Ia juga menyambut baik doa sekaligus kepercayaan yang diberikan PPDI Jatim terhadap dirinya dan Khofifah agar dapat maju kembali digelaran Pilgub pada 27 November 2024 mendatang.

    “Tentu ini patut disyukuri dan menjadi motivasi untuk perjuangan kami di Pilgub yang akan datang,” tutup Emil. [ayu/aje]