Terus Mengalir, Pemprov Terbangkan Bantuan Kemanusiaan dari Warga Jatim ke Sumatera Besok
Editor
SURABAYA, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih terus membuka posko bantuan untuk korban bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan juga Sumatera Barat (Sumbar).
Kalaksa BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto menegaskan, posko bantuan dibuka hingga tanggal 4 Desember 2025 mendatang.
Hingga Selasa (2/12/2025), bantuan terus mengalir baik dari lintas OPD Pemprov Jatim, pemkab/pemkot di Jatim, serta lintas lembaga dan organisasi masyarakat.
Seluruh bantuan yang diterima tersebut hingga kini dikumpulkan di gudang posko bencana di kantor BPBD Jawa Timur dan terus dicatat.
Bantuan yang datang meliputi sembako, makanan instan, pakaian, alat kebersihan, air mineral, hingga selimut dan obat-obatan.
“Posko bantuan kita buka hingga tanggal 4 Desember 2025. Namun tidak menutup kemungkinan masih akan diperpanjang sembari melihat kondisi saudara-saudara kita di sana,” kata Gatot.
Sebelumnya dikatakan Gatot, Pemprov Jatim memang sudah mengirim bantuan ke Medan.
Bahkan penyaluran bantuan kemanusiaan tersebut dipimpin Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa secara langsung yang mencapai Rp 5 miliar.
Menurut Gatot, penyaluran bantuan kemarin baru awal dan akan terus mengalir sebagai wujud kepedulian terhadap sesama anak bangsa.
“Besok rencananya juga akan kita kirimkan bantuan menggunakan pesawat komersial ke Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kita tadi sudah cek ketersediaan pesawat untuk membantu kita berangkat ke Sumatera,” tegasnya.
“Kita cepat segera kirimkan bantuan karena di sana masih tanggap darurat dan masyarakat di sana sangat membutuhkan bantuan utama logistik,” imbuh Gatot.
Untuk bantuan yang akan dikirimkan besok, diprioritaskan berupa bahan makanan siap saji, sarden, obat-obatan, alat kebersihan dan juga pakaian dan sembako.
Penyaluran dikoordinasikan dengan tim yang ada di sana guna memastikan agar bantuan yang dikirimkan bisa sampai ke tangan masyarakat korban bencana.
Terutama karena saat ini kondisi infrastruktur di sana masih belum pulih, banyak kawasan yang masih terisolir dan juga banyak jalan dan juga jembatan yang terputus.
“Memang kendala penyaluran dan distribusi bantuan menjadi tantangan besar di sana. Bahkan ada kejadian penjarahan juga. Maka kita memastikan agar bantuan bisa sampai ke tangan korban,” ujarnya.
Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
Bantuan Dari Masyarakat Jatim Terus Mengalir, Pemprov Kembali Terbangkan Logistik ke Sumatera Besok
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Khofifah Indar Parawansa
-
/data/photo/2025/12/02/692eb4b3a8216.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Terus Mengalir, Pemprov Terbangkan Bantuan Kemanusiaan dari Warga Jatim ke Sumatera Besok
Surabaya
2 Desember 2025")
Terus Mengalir, Pemprov Terbangkan Bantuan Kemanusiaan dari Warga Jatim ke Sumatera Besok Surabaya 2 Desember 2025
-
Jombang Raih Penghargaan di Festival Industri Hijau 2025, Bukti Komitmen Terhadap Industri Ramah Lingkungan
Jombang (beritajatim.com) – Kabupaten Jombang kembali mencatatkan prestasi gemilang di tingkat provinsi dengan meraih penghargaan pada Festival Industri Hijau 2025. Penghargaan ini diberikan kepada Jombang sebagai daerah dengan implementasi prinsip industri hijau terbaik.
Gelaran tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendorong terwujudnya industri yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan. Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawanda dan diterima oleh Bupati Jombang Warsubi.
Festival Industri Hijau 2025 yang mengusung tema ‘Sinergi Wujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara yang Inklusif dan Berkelanjutan’ diselenggarakan di Surabaya pada Selasa (2/12/2025). Acara ini menjadi platform strategis bagi para stakeholder untuk merumuskan kebijakan serta memperkuat kolaborasi antar sektor industri berkelanjutan.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, turut hadir dalam acara tersebut untuk membuka langsung gelaran festival dan memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang berhasil menerapkan prinsip industri hijau secara konsisten.
Selain Gubernur Khofifah, para pejabat kementerian dan instansi terkait, termasuk Kepala BKSJI Kemenperin Emma Suryandari dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, dr. Iwan, nampak hadir.
Panitia menyebutkan bahwa Festival Industri Hijau 2025 diikuti oleh sekitar 400 peserta yang terdiri dari berbagai instansi kementerian, pemerintah daerah, asosiasi industri, serta pelaku usaha. Tak hanya menjadi ajang penghargaan, festival ini juga menjadi forum penting untuk berbagi pengetahuan, ide, dan inovasi di sektor industri berkelanjutan.
Bupati Jombang, Warsubi, menyampaikan apresiasinya atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, penghargaan ini diharapkan dapat memicu semangat memperkuat tata kelola industri yang berwawasan lingkungan.
“Pemerintah kabupaten akan terus memperluas kolaborasi, mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan, dan memastikan keberlanjutan menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi daerah,” ujar Warsubi.
Dengan penghargaan ini, Kabupaten Jombang menegaskan posisinya sebagai daerah yang berhasil menjaga keseimbangan antara kemajuan industri dan kelestarian lingkungan. “Ini menjadi kontribusi kami dalam mendukung misi Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya. [suf]
-
Pemprov Jatim Gelar Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025, Ada Apa Saja?
Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial akan menggelar Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 di Gedung Baru UPT RSBL Pasuruan, Rabu (3/12/2025).
Kepala Dinas Sosial Jatim, Restu Novi Widiani mengatakan peringatan ini mengambil tema ‘Membangun Masyarakat Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Mendorong Kemajuan Sosial’.
Pemprov Jatim mengundang ratusan disabilitas untuk turut merayakan hari peringatan tersebut.
“Nanti Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa akan hadir bersama dengan teman-teman disabilitas. Ibu Gubernur akan membuka langsung peringatan Hari Disabilitas,” kata Novi, Minggu (30/11/2025).
Dalam peringatan ini, Novi menyebut ada sejumlah acara mulai dari peresmian Gedung UPT Bina Laras Pasuruan. Selanjutnya launching program Gubernur Khofifah, yakni Disabilitas Jawara.
“Selanjutnya ada Carnival Harmoni Disabilitas yang melibatkan 560 peserta untuk menampilkan sejumlah kesenian khas Jatim dan juga melibatkan teman-teman disabilitas,” jelasnya.
“Nanti saat carnival juga mereka akan memakai busana khas Jawa Timur dipadu dengan kesenian khas daerah masing-masing,” tambahnya.
Selain carnival, Novi juga membeberkan akan ada bazar UMKM dan playground untuk disabilitas. Pemprov Jatim juga akan menandatangani komitmen bersama terkait rekruitmen tenaga kerja disabilitas dengan perusahaan asuh.
“Ada juga pemeriksaan kesehatan gratis bagi disabilitas, ada job fair juga bagi disabilitas, termasuk penyerahan bantuan sosial disabilitas, dan ikrar disabilitas. Untuk masyarakat umum juga ada pasar murah,” pungkasnya. (tok/but)
-
Kapal Cepat Trans Jatim Resmi Berlayar dari Probolinggo: Gili Ketapang Cuma 30 Menit
Probolinggo (beritajatim.com) – Masyarakat yang merencanakan liburan dari Probolinggo menuju Pulau Gili Ketapang maupun sejumlah pulau di Madura kini memiliki alternatif transportasi baru. Kapal cepat Trans Jatim “Express Bahari” resmi beroperasi dan bisa diakses melalui Pelabuhan DABN Probolinggo.
Layanan kapal cepat ini merupakan program transportasi laut yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagai perluasan konektivitas dari Trans Jatim darat. Rute yang disediakan menghubungkan Probolinggo dengan berbagai destinasi wisata di Madura, seperti Branta, Kalianget, Gili Ketapang, Gili Mandangin, hingga Gili Iyang.
Pada Jumat (28/11/2025) petang saat ditinjau kapal cepat yang tengah bersandar di Pelabuhan DABN. Kapal berkelir putih tersebut tampak megah, dengan desain modern yang mengedepankan kenyamanan penumpang.
Di dalam kapal, tersedia lima kelas penumpang, yakni kelas ekonomi A hingga D, masing-masing dilengkapi dengan fasilitas dasar termasuk toilet. Selain itu, terdapat satu kelas VIP yang menawarkan fasilitas lebih lengkap, mulai dari karaoke hingga kursi yang dapat direbahkan untuk tidur. Secara keseluruhan, kapal cepat ini mampu menampung hingga 360 penumpang.
Untuk tahap pengenalan, harga tiket masih dibanderol Rp 5.000. Setelah masa promo berakhir, tarif normal berkisar Rp 50.000 hingga Rp 75.000, dan dapat dibeli langsung di loket Pelabuhan DABN.
Kapten Kapal Trans Jatim, Abdul Azis, mengatakan bahwa layanan ini mulai beroperasi sejak Senin (24/11/2025). Meski masih dalam masa pengenalan, jumlah penumpang sudah cukup memadai. “Ini kan hitungannya masih pengenalan. Kemarin ada paling 50–70 penumpang yang naik,” ujarnya.
Azis menambahkan, kapal dijadwalkan berangkat dari Pelabuhan DABN setiap pukul 08.00 WIB, sementara jadwal lengkap tersedia saat pembelian tiket. Ia berharap kehadiran layanan ini bisa menjadi pilihan utama warga yang ingin berlibur dengan cepat dan nyaman. “Ke Gili Ketapang hanya 30 menit, ke Madura hanya satu jam. Jadi bisa hemat waktu,” tuturnya.
Sementara itu, Junaidi, perwakilan UPT PPR Banyuwangi Wilayah Kerja Gili Ketapang, menjelaskan bahwa kapal cepat ini merupakan pengembangan dari keberhasilan Trans Jatim darat yang telah digagas Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
“Nah ini merupakan trans untuk jalur lautnya. Dengan adanya kapal cepat yang terkoneksi dengan beberapa pulau ini, waktu tempuh bisa jauh lebih efisien dibanding menggunakan jalur darat,” jelasnya.
Dengan hadirnya kapal cepat Trans Jatim “Express Bahari”, masyarakat Probolinggo kini memiliki pilihan transportasi laut yang lebih cepat, nyaman, dan efisien untuk menikmati berbagai destinasi wisata di pesisir Jawa Timur dan Madura. [ada/suf]
-
Mentan Amran Tegaskan Dukung Penuh Produktivitas Gula di Jatim
JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memberikan dukungan penuh kepada Provinsi Jawa Timur (Jatim) dalam upaya meningkatkan produksi gula nasional.
Mentan mengatakan melalui penguatan program tebu berskala besar, Jatim diproyeksikan menjadi daerah kunci dalam percepatan swasembada gula Indonesia.
“Kita akan support (Jawa Timur untuk peningkatan produksi gula),” kata Mentan usai menerima kunjungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengutip Antara.
Amran menegaskan Jatim memiliki peran strategis sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional, termasuk dalam komoditas tebu dan gula.
“Ini gubernur kebanggaan kita, luar biasa. Beliau itu pekerja keras. Produksi padi di sini (Jawa Timur) nomor satu di Indonesia. Jagung juga nomor satu. Daging, telur, gula, semuanya terdepan,” ujar Mentan.
Oleh karena itu, lanjut Amran, Kementan memprioritaskan dukungan penuh untuk pengembangan tebu sebagai komoditas pengungkit swasembada gula.
“Kami melihat kinerja beliau sangat luar biasa. Karena itu Kementan akan memberikan support penuh, terutama untuk penguatan program tebu nasional,” Mentan.
Mentan mengatakan keberhasilan pengembangan tebu di Jatim akan menjadi penentu utama tercapainya swasembada gula dalam waktu dekat. Provinsi Jatim menyumbang lebih dari 51 persen produksi gula Indonesia, dengan luas areal tanaman tebu sekitar 245 ribu hektare yang tersebar di berbagai daerah sentra seperti Malang, Kediri, Magetan, Lumajang, hingga Situbondo.
“Jika program tebu di sini berhasil, itu artinya separuh dari target nasional berhasil. Tahun depan kita targetkan bisa mencapai swasembada gula putih,” kata Mentan.
Amran memproyeksikan dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun, Indonesia berpeluang mencapai swasembada gula total, termasuk untuk kebutuhan industri, apabila seluruh pihak menjalankan program secara serius dan terukur.
“Kita harus fokus. Jika semua berjalan sesuai rencana, tiga atau empat tahun ke depan kita akan swasembada gula total. Ini butuh kerja keras bersama,” ucapnya.
Ia memastikan tambahan dukungan berupa penguatan teknologi, irigasi, pembenihan, hingga mekanisasi untuk memastikan produktivitas komoditas unggulan di Jatim terus meningkat.
Mentan mengungkapkan kolaborasi pusat dan daerah akan menjadi motor utama transformasi pertanian Indonesia.
“Jatim sudah membuktikan diri sebagai lokomotif pertanian nasional. Pemerintah pusat akan terus mendukung penuh,” imbuh Amran.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen penuh pemerintah provinsi untuk mendukung langkah Kementan dalam mempercepat swasembada gula nasional.
“Saya bersama Pak Wagub, Kepala Dinas Peternakan, dan Kepala Dinas Pertanian hari ini memang mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan berbagai hal terkait program strategis nasional,” kata Khofifah.
Ia menyampaikan Jawa Timur mendapatkan amanah penting dari Mentan Amran untuk mempercepat program bongkar ratoon tebu dalam skala besar. Dalam audiensi tersebut, terdapat sejumlah hal yang perlu dikoordinasikan agar program ini berjalan sukses dan mencapai target yang ditetapkan.
Tidak hanya itu, Khofifah juga menegaskan kesiapan Jawa Timur menjadi garda terdepan dalam menyukseskan target nasional tersebut. Setiap tahun, produksi gula Jawa Timur menembus lebih dari satu juta ton, menjadikan provinsi ini sebagai penopang utama kebutuhan gula nasional sekaligus tulang punggung industri gula rakyat.
Meski demikian, dibalik capaian yang membanggakan tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan serius yang perlu segera diatasi.
“Kalau tahun ini Pak Mentan berhasil mengantarkan swasembada beras, tahun depan sangat mungkin kita mencapai swasembada gula. Jawa Timur siap berada di lini terdepan untuk menyukseskan program nasional ini.m,” tutup Khofifah.
-
Pemprov Jatim, Pemkab Probolinggo, dan SMPN 1 Karangjati Ngawi Raih KPK Award 2025
Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan periah anugerah Pariwara Antikorupsi dan Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) 2025.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dan SMPN 1 Karangjati Kabupaten Ngawi Jawa Timur masing-masing meraih satu penghargaan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan dalam Kategori Pariwara Antikorupsi (Instansi Daerah) sebagai Media Konvensional Terbaik bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Demak.
Sementara Pemerintah Kabupaten Probolinggo memperoleh penghargaan Kategori Khusus. Adapun Film Pendek “Catatan Merah Andika” karya SMPN 1 Karangjati meraih Jury Mention Kategori Pelajar.
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan, pihaknya memiliki konsep Trisula Pemberantasan Korupsi, yakni Pendidikan, Pencegahan, dan Penindakan.
Melalui ajang seperti ACFFEST dan Pariwara Antikorupsi, KPK menjalankan fungsi pendidikan yang menyasar mentalitas masyarakat sejak dini. “Upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan upaya penindakan,” ujar Ibnu di Gedung Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (28/11/2025).
Dia menyebut, pendidikan antikorupsi bertujuan mengubah sikap mental agar seseorang tidak ingin melakukan korupsi meski ada kesempatan.
“Membuat film itu tunjukkan suatu kejujuran, itu antikorupsi. Inilah wujud nyata bahwa pemberantasan korupsi adalah gerakan bangsa,” tegasnya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir menerima penghargaan mengatakan, pihaknya memang gencar melakukan sosialisasi anti korupsi melalui media luar ruang di tempat strategis seperti Jalan Waru dan Jalan Ahmad Yani Surabaya.
“Hasil evaluasinya positif. Selain itu sosialisasi juga di web (pemerintah provinsi) dan forum saya juga kerap memyampaikan pesan bagaimana kita mengemban amanah, jujur, dan antikorupsi,” kata Khofifah.
Pada tahun ini, kompetisi Pariwara Antikorupsi mencatat partisipasi yang sangat tinggi, dengan 103 instansi yang dinyatakan lolos tahap administrasi. Total karya yang dinilai meliputi 102 karya pada kategori Media Digital, 51 karya pada kategori Media Konvensional, serta 41 karya pada kategori Media On-Ground Activation. Angka ini menunjukkan bahwa semangat menghadirkan kampanye publik antikorupsi terus tumbuh di berbagai Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun BUMD di seluruh Indonesia.
Daftar Pemenang Pariwara & ACFFEST 2025
Ajang ini juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan sineas muda yang dinilai paling kreatif dalam mengkampanyekan antikorupsi. Berikut daftar lengkap pemenangnya: (hen/ted)
Kategori Pariwara Antikorupsi (Instansi Daerah):
• Media Konvensional Terbaik:
1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Pemerintah Kabupaten Demak
• Media Digital Terbaik:
1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Pemerintah Kabupaten Wonosobo
3. Pemerintah Kota Yogyakarta
• Kategori Khusus: Pemkab Probolinggo
• On Ground Activation Terbaik:
1. Pemerintah Kabupaten Wonosobo
2. Pemerintah Kabupaten Klaten
3. Pemerintah Kabupaten Kudus
Kategori ACFFEST (Film Pendek):
• Best Movie (Kategori Pelajar): “Kuitansi Kosong” karya SMAN 3 Singkawang, Kalimantan Barat.
• Jury Mention (Kategori Pelajar): “Catatan Merah Andika” karya SMPN 1 Karangjati, Jawa Timur.
• Best Movie (Ide Cerita Film Pendek): “Review Klinik Baru (feat sissy)” karya sutradara Taritsah.
-
Berbatik, Prabowo Hadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia
Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang digelar di Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025).
Prabowo dijadwalkan akan memberikan pidato di hadapan para pelaku ekonomi dan keuangan.
Terpantau di lokasi, Prabowo tiba sekitar pukul 19.08 WIB. Pada kesempatan kali ini, ia berpakaian rapi, mengenakan batik berwarna hijau dengan aksen warna coklat dan peci berwarna hitam.
Kedatangannya itu langsung disambut oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Prabowo pun menyempatkan diri untuk berfoto bersama, sebelum akhirnya memasuki hall.
Tidak hanya Perry dan Airlangga, acara PTBI dihadiri oleh berbagai menteri perekonomian dan pejabat instansi lainnya. Ada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, hingga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Turut hadir pula di lokasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, hingga Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.
Selain itu, juga hadir di lokasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
PTBI merupakan puncak high level event (HLE) Bank Indonesia yang telah diselenggarakan rutin sejak tahun 1969. Agenda utama PTBI adalah penyampaian asesmen Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian nasional, tantangan yang dihadapi, dan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan.
Asesmen dan arah kebijakan tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan, khususnya pelaku industri, investor, dan kalangan dunia usaha dalam menentukan berbagai kebijakan maupun keputusan bisnis ke depan.
Dari sisi masyarakat, acuan strategis ini juga diharapkan dapat semakin membangun keyakinan masyarakat bahwa Bank Indonesia bersama Pemerintah dan Lembaga terkait senantiasa bersama-sama menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.
(shc/hns)
-
Khofifah tegaskan komitmen bangun pemerintahan modern akuntabel
Alhamdulillah, Pemprov Jatim berhasil meraih IKK Award 2025 untuk provinsi kualifikasi unggul, bahwa kualitas kebijakan menjadi penentu arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur
Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa komitmen membangun pemerintahan modern, akuntabel, dan berdampak setelah Pemprov Jatim meraih Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award 2025 dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).
“Alhamdulillah, Pemprov Jatim berhasil meraih IKK Award 2025 untuk provinsi kualifikasi unggul, bahwa kualitas kebijakan menjadi penentu arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur,” ujarnya dalam keterangan di Surabaya, Kamis.
Menurut Khofifah, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras, koordinasi, inovasi, dan ketangguhan aparatur pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang responsif dan adaptif.
Ia berharap penghargaan ini menjadi energi positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam membangun pemerintahan yang lebih modern, akuntabel, dan berdampak,” tuturnya.
Karena, menurutnya, kebijakan yang berkualitas sesungguhnya adalah yang dapat dipastikan benar-benar berdampak bagi masyarakat yang mampu mengubah kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.
Khofifah juga menyebut mekanisme pengukuran IKK oleh LAN RI sebagai instrumen strategis untuk menjaga standar, transparansi, dan akuntabilitas kebijakan daerah.
“Standar, transparansi dan akuntabilitas dari kebijakan yang ditetapkan harus terus diukur dan dijaga,” ucapnya.
Ia menilai pengukuran nasional yang terstandar relevan dengan tantangan tata kelola pemerintahan modern yang membutuhkan ketepatan keputusan dan ketangkasan implementasi.
“Tantangan ke depan begitu kompleks dan dinamis maka kebijakan-kebijakan yang diambil juga harus mampu menjadi instrumen menghadapi tantangan yang begitu dinamis,” katanya.
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu menegaskan bahwa IKK Award menjadi pengingat bagi seluruh jajaran agar terus memperbaiki dan menyiapkan langkah inovatif.
“Seluruh tantangan ini menuntut kebijakan yang tidak hanya tepat, tetapi juga adaptif, inklusif, dan berkesinambungan,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa Pemprov Jatim dalam beberapa tahun terakhir memperkuat perencanaan berbasis data, integrasi big data pembangunan, peningkatan kapasitas aparatur, perluasan partisipasi publik, digitalisasi layanan, serta evaluasi kebijakan berkala.
“Kita luaskan partisipasi publik dan kolaborasi lintas sektor, inovasi kebijakan yang adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk digitalisasi layanan publik serta evaluasi kebijakan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan dampak,” ujarnya.
Khofifah menegaskan bahwa Jawa Timur berkomitmen memperkuat ekosistem kebijakan berkualitas karena pembangunan membutuhkan perencanaan matang dan implementasi konsisten.
“Artinya, penganugerahan ini bukan semata-mata penobatan, tetapi apresiasi atas dedikasi daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dimana semua dilakukan atas perencanaan yang matang,” tuturnya.
Ia menegaskan Jawa Timur siap menjadi bagian penting dalam ekosistem kolaborasi antar-pemerintah daerah di Indonesia, berbagi praktik baik dan inovasi kebijakan.
“Ini sesuai dengan yang tengah kita upayakan untuk menjadi gerbang baru nusantara, semangat kita adalah semangat maju bersama, no one left behind,” katanya.
Pewarta: Willi Irawan
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Wali Kota Malang Satu-Satunya Kepala Daerah Penerima 3 Penghargaan dari Gubernur Jatim
Malang (beritajatim.com) – Wali kota Malang Wahyu Hidayat menjadi satu-satunya kepala daerah yang menerima tiga penghargaan sekaligus dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Penghargaan itu diterima saat gelaran High Level Meeting (HLM) di Surabaya pada Selasa (25/11/2025) kemarin.
Selain menjadi ajang diskusi kepala daerah kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan terkait juga sebagai ajang pemberian apresiasi bagi kabupaten/kota di Jawa Timur khususnya Kota Malang.
Untuk ketiga penghargaan tersebut di antaranya TP2DD Kota dengan Realisasi Kartu Kredit Indonesia Tertinggi tahun 2025. Terbaik jumlah fase etalase pengendalian inflasi kabupaten/kota terbanyak. Dan Kota dengan Indeks Masyarakat Digital Indonesia Tertinggi tahun 2025.
Wahyu mengatakan penghargaan ini dicapai dengan proses bisnis yang telah dibangun Pemerintah Kota Malang. Pemkot Malang berusaha membuat kebijakan terkait digitalisasi yang diharapkannya bisa diimplementasikan dengan baik oleh jajarannya.
“Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena ini bukan instan tetapi sudah dilakukan secara matang lewat proses bisnis yang baik, jadi keberhasilan ini sangat membanggakan dan tidak lupa saya ingin mengapresiasi seluruh elemen dan perangkat daerah, yang terus bersinergi,” kata Wahyu.
Pria yang akrab disapa Pak Mbois itu mengatakan penghargaan yang diterima Kota Malang menjadi bukti bahwa transformasi digital berjalan ke arah yang tepat. Dalam aspek pengendalian inflasi, Wahyu ingin memastikan bahwa Pemkot Malang terus memperkuat pemantauan harga komoditas. Terkait bahwa penggunaan KKPD dan digitalisasi di Pemkot Malang akan terus ditingkatkan.
“Realisasi penggunaan KKPD sebagai sarana transaksi di Perangkat Daerah serta peningkatan indeks masyarakat digital menjadi salah satu fokus kinerja kami utamanya untuk mengendalikan inflasi” ujar Pak Mbois.
Pemprov Jawa Timur terus mendorong percepatan digitalisasi sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemprov Jatim berharap pemerintah daerah memperluas implementasi QRIS, mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah daerah, serta memperkuat ekosistem layanan digital agar kinerja fiskal semakin efisien dan kredibel.
Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan Kick Off TP2DD Jawa Timur oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Percepatan digitalisasi dianggap fondasi utama tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (luc/ian)
-
Pemkab Ingkari Kesepakatan dengan DPRD Bojonegoro soal Penetapan KUA-PPAS 2026
Bojonegoro (beritajatim.com) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat sebelumnya telah sepakat dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) 2026.
Namun, belakangan DPRD Bojonegoro baru sadar jika Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 yang disampaikan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dua pekan lalu, nilainya tidak sama dengan KUA-PPAS 2026 yang telah disepakati bersama.
Dalam KUA–PPAS 2026, belanja daerah tercatat Rp6,79 triliun. Namun, dalam RAPBD 2026 angkanya Rp5,86 triliun. Turun Rp926 miliar. Selain itu, dalam menentukan Silpa juga ada selisih antara KUA-PPAS dengan RAPBD 2026, nilainya turun dari Rp2,73 triliun menjadi Rp1,8 triliun.
Menyadari adanya perubahan anggaran dalam KUA-PPAS 2026 dengan RAPBD 2026, DPRD Bojonegoro bersama Pemkab Bojonegoro menggelar rapat di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Selasa (25/11/2025) sore hingga malam.
Ketua Badan Anggaran sekaligus Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar mengatakan, perbedaan RAPBD 2026 dengan KUA–PPAS 2026 itu masih akan dikaji ulang. Namun, lanjut Umar sapaannya, agak riskan jika RAPBD 2026 diubah lagi menyesuaikan KUA–PPAS 2026. Sebab, bisa melampaui deadline pada 30 November 2025.
Prinsipnya, kata Umar, selisih itu ada di angka, bukan pada item kegiatan. Dengan mempertimbangkan konsultasi TAPD, Bagian Hukum Pemprov Jatim, hingga efektivitas waktu, tim Banggar DPRD Bojonegoro tetap melanjutkan pembahasan RAPBD tetapi dengan catatan.
“Untuk konsekuensinya kita serahkan kepada gubernur (Khofifah Indar Parawansa, red). Karena, nanti ada tahapan evaluasi gubernur. Hasilnya terserah gubernur,” ujarnya.
Jika hasil evaluasi gubernur itu memberi petunjuk bahwa RAPBD 2026 harus diubah lagi atau disesuaikan dengan KUA–PPAS 2026, maka petunjuk dimaksud harus dijalankan. Di luar itu, Umar menegaskan, agar penyusunan dokumen anggaran ke depan lebih tertib dan tidak melenceng dari kesepakatan awal.
DPRD juga mengingatkan bahwa perubahan besar pada tahap akhir seperti ini berpotensi menyebabkan pembahasan molor dari tenggat 30 November. Belum lagi, jika mendapat penolakan dari gubernur, maka akan menimbulkan dampak bagi pembangunan daerah.
“Pasti ada dampaknya. Bisa terjadi keterlambatan, dan biasanya ada sanksi administratif. Pembahasan APBD harus sejalan, baik dari eksekutif (Pemkab) maupun legislatif (DPRD),” ujarnya.
Sementara dalam rapat tersebut, pihak Pemkab Bojonegoro dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bojonegoro Edi Susanto. Edi Susanto mengatakan, perbedaan RAPBD 2026 dengan KUA-PPAS 2026 itu terjadi setelah pihaknya melakukan penyesuaian anggaran berdasarkan beberapa pertimbangan.
Mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Bojonegoro itu meneruskan, pihaknya ingin APBD 2026 Bojonegoro lebih berkualitas daripada sebelumnya. “(Perbedaan RAPBD dengan KUA–PPAS, red) Ini juga tidak melanggar regulasi. Tidak ada aturan yang dilanggar,” klaim Edi Susanto dalam rapat tersebut. [lus/ian]