Xcloud.id

Tag: Khofifah Indar Parawansa

  • Membaca Langkah Politik Hadirnya Anies di Kongres Partai NasDem

    Membaca Langkah Politik Hadirnya Anies di Kongres Partai NasDem

    JAKARTA – Partai NasDem akan melaksanakan kongres di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat akhir pekan ini. Dalam acara pembukaan kongres tersebut, Partai yang dipimpin Surya Paloh ini mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan memberikannya kesempatan bicara di depan kader partai tersebut. 

    Partai NasDem berdalih undangan untuk Anies bukan suatu yang istimewa. Sebab, Anies diundang karena dia kepala daerah tempat acara ini digelar. 

    Pengamat politik dari LIPI Aisah Putri Budiarti menilai, hadirnya Anies di acara ini bukan sekadar undangan biasa. Baginya, kehadiran Anies itu ada makna tersendiri, yaitu upaya menjaring figur potensial bagi kepentingan partai di masa depan.

    “Apa yang dilakukan NasDem dengan mengundang Anies bukan hanya sekadar undangan formalitas sebagai tuan rumah tapi bagian dari langkah strategis partai dalam menjaring figur potensial untuk kepentingan partai ke depan,” kata Putri saat dihubungi melalui pesan singkat oleh VOI Jumat, 8 November.

    Menurutnya, Partai NasDem merupakan partai yang bekerja taktis dan strategis. Langkah politik seperti ini sudah diterapkan beberapa kali. Contohnya, saat Pilkada Jawa Barat 2018, mereka yang pertama mendeklarasikan mendukung Ridwan Kamil, serta Pemilu 2019 mereka juga yang pertama mendukung Joko Widodo jadi capres. Dua tokoh ini pun muncul sebagai juaranya.

    Putri menilai langkah seperti ini diambil oleh Partai NasDem karena dua hal. Pertama, mereka ingin membuat ikatan awal politik dengan calon yang potensial memenangkan pemilu sebelum partai besar lain menjaring tokoh tersebut. Kedua, untuk meningkatkan posisi tawaran politik dalam pencalonan pilkada ataupun pilpres dengan partai besar. 

    “Dua hal ini penting sebenarnya. Tidak hanya utuk memenangkan pemilu saja, tetapi juga menguatkan eksistensi Partai NasDem di dalam ruang politik Indonesia,” jelasnya.

    Untuk kemunculan Anies di Kongres Partai NasDem ini, Putri menilai, ada dua agenda politik yang bisa dibaca. Disiapkan untuk Pilkada Jakarta 2022 atau Pemilu Presiden 2024.

    “Setelah selesai masa jabatan gubernurnya [2022], dia kemungkinan mengambil langkah politik bisa jadi untuk pilkada atau Pilpres 2024.”

    “Karena itulah, strategi ini dimulai NasDem sejak saat ini untuk mengisi kekosongan posisi partai bagi Anies selama dua tahun ke depan,” tambah Putri.

    Sementara, Politikus Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan, kehadiran Anies di kongres partai ini bukan sebagai sinyal penjaringan Pilkada Jakarta 2022 atau Pemilu Presiden 2024. Kehadiran Anies ini, kata Saan, untuk memberikan pandangannya kepada kader partai. Sebab, Anies merupakan salah satu orang yang didukung Partai NasDem saat Pilkada Jakarta 2017.

    “Ya kan nanti, masih lama, masih lima tahun. Tapi ya proses, kita ingin kepala daerah yang diendorse NasDem bisa menyampaikan ke seluruh kader apa yang mereka lakukan sebagai kepala daerah yang diendorse Nasdem,” kata Saan Kamis 7 November.

    Dia menambahkan, tak hanya Anies yang diberi panggung di kongres ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat juga diberikan kesempatan. Hanya saja, untuk Anies, partainya memberikan pengecualian karena dia adalah tuan rumah dan satu pendiri dari ormas sayap Partai NasDem.

  • Emil Dardak Ajak Kader Demokrat Sidoarjo Kawal Kemenangan Pilgub dan Pilbup

    Emil Dardak Ajak Kader Demokrat Sidoarjo Kawal Kemenangan Pilgub dan Pilbup

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur (Jatim), Emil Elestianto Dardak mengajak seluruh kader untuk mengawal kemenangan Cagub-Cawagub Khofifah-Emil dan Cabup-Cawabup Sidoarjo Subandi-Mimik.

    Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Konsolidasi dan Pendidikan Publik bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Sidoarjo di Fave Hotel Sidoarjo, pada Minggu (15/12/2024).

    Dalam kesempatan itu, Emil menyampaikan bahwa kemenangan ini memang harus disyukuri, namun janji kepada rakyat juga harus ditepati. “Karena rakyat menanti bukti dari janji kita,” kata Emil.

    Terkait kemenangan Subandi-Mimik, kata Emil, Sidoarjo memiliki peran strategis dalam pembangunan dan harus dimajukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

    Dia juga menyoroti pentingnya mengawal proyek infrastruktur besar, seperti peningkatan jalur kereta Waru-Wonokromo-Gubeng-Pasar Turi yang bernilai Rp 3 triliun. “Saya minta untuk terus dan harus mengawal program strategis ini,” katanya.

    Selain itu, Emil juga menekankan pentingnya normalisasi sungai di Sidoarjo untuk mengatasi banjir, salah satunya di daerah Prambon. Ia berharap pemerintah daerah, khususnya Bupati Subandi, dapat menemukan solusi jangka panjang untuk masalah tersebut.

    “Normalisasi sungai itu penting. Tapi kalau tidak ditangani dengan program jangka panjang tidak ada artinya. Kita perlu terobosan dan teknologi. Kita berharap di Sidoarjo bisa menangani persoalan mendasar,” ujarnya.

    Sementara itu, Bupati terpilih Subandi mengucapkan terima kasih atas dukungan Partai Demokrat dalam kemenangannya, meskipun Sidoarjo merupakan basis PKB.

    Subandi juga menyatakan siap menuntaskan masalah di Sidoarjo, termasuk janji-janji kampanye, dan berharap masyarakat terus mengawasi pembangunan kota. “Jangan sungkan menagih janji saya untuk pembangunan Sidoarjo,” tuturnya.

    Sedangkan Sekretaris Bapilu DPD Demokrat Jatim, Dedi Irwansa menekankan pentingnya konsolidasi dan kaderisasi untuk mempertahankan keberhasilan Partai Demokrat Jatim.

    Meskipun pemilu dan pilkada telah usai, Dedi menegaskan bahwa partai harus terus bekerja untuk mempertahankan dukungan masyarakat. “Pilkada dan Pileg itu event lima tahunan. Tetapi proses kaderisasi, konsolidasi adalah mesin partai yang tidak boleh mati,” tandasnya. [ipl/but]

  • Penetapan Pemenang Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilgub Jatim 2024 Tunggu Putusan MK

    Penetapan Pemenang Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilgub Jatim 2024 Tunggu Putusan MK

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Penetapan pemenang paslon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilgub Jatim 2024 belum bisa dilakukan saat ini. 

    Nantinya, penetapan masih akan menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK. 

    Sebagaimana diketahui, belum lama ini paslon nomor urut 3 Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta Gus Hans mengajukan gugatan ke MK. 

    “Pilgub kami masih menunggu,” kata Komisioner KPU Jatim Choirul Umam, Minggu (15/12/2024). 

    Sebelum adanya gugatan di MK, KPU telah merampungkan hasil rekapitulasi suara dan menetapkan perolehan suara untuk Pilgub.

    Dari penetapan itu, pasangan calon nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak unggul dengan meraih total suara 12.192.165 atau 58,81 persen. 

    Lalu diikuti paslon nomor urut 3 Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta Gus Hans yang mendapat total 6.743.095 atau 32,52 persen. Adapun paslon nomor urut 1 yakni Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim memperoleh total suara sebesar 1.797.332 atau 8,67 persen. 

    Pasca itu muncul gugatan dari kubu Risma-Gus Hans. KPU Jatim menghormati adanya pengajuan gugatan di MK. 

    Sebab, secara regulasi hal itu diperkenankan. Umam mengatakan, pihaknya akan terus mengikuti dan menunggu hasil sidang permulaan bagaimana apakah akan berlanjut atau tidak.

    Sementara itu, Anggota Tim Kuasa Hukum Risma-Gus Hans Abdul Aziz mengungkapkan, gugatan di MK sengaja dilakukan lantaran pihaknya menilai ada indikasi dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilgub Jatim 2024. 

    Gugatan sebelumnya diajukan pada 11 Desember 2024 sekira pukul 23.07 WIB. “Tim Kuasa Hukum Ibu Risma dan Gus Hans secara resmi telah mendaftarkan gugatan ke MK dengan akta pengajuan permohonan, nomor: 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024,” kata Aziz saat dikonfirmasi terpisah. 

    Aziz mengklaim pihaknya mendapati temuan kejanggalan atau disebut sebagai anomali dalam Pilkada. Untuk sementara, ada sekitar 8 Kabupaten/Kota yang perolehan suaranya dinilai bertentangan sehingga dianggap layak dibuka di ruang peradilan yang terhormat. 

    “Kami sedang merampungkan bukti-bukti yang mengarah pada adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power,” jelas Aziz yang juga sebagai Juru Bicara Tim Pemenangan Risma-Gus Hans.

    Diantara anomali yang disebut Aziz adalah kehadiran pemilih yang mencapai 90 hingga 100 persen di 2,7 ribu TPS di berbagai daerah di Jawa Timur. 

    “Anomali lain adalah, hampir 4 ribu TPS di 31 Kabupaten dan Kota, Ibu Risma dan Gus Hans hanya mendapatkan 30 suara, bahkan tidak mendapatkan suara sama sekali alias nol,” ungkap Aziz. 

  • Langkah Partai NasDem untuk Pemilu 2024

    Langkah Partai NasDem untuk Pemilu 2024

    JAKARTA – Partai NasDem segera membahas strategi menghadapi Pemilu 2024. Target mereka muluk, menang di Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang digelar lima tahun lagi dari sekarang.

    Padahal, Pemilu 2019 baru beberapa selesai dilaksanakan. Pada Pemilu 2019, Partai NasDem berada di posisi ke lima dengan perolehan 12,6 juta suara atau 9,05 persen dari suara sah nasional. 

    Sementara posisi teratas adalah PDI Perjuangan dengan 27 juta suara atau 19,33 persen. Secara berurutan dari yang teratas, PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, baru Partai NasDem.

    Partai NasDem berkoalisi dengan 10 partai untuk mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pemilu 2019. Koalisi ini melawan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang didukung Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Pada Pemilu ini, Jokowi-Ma’ruf jadi juara.

    Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, strategi partainya menghadapi Pemilu 2024 ini akan dibahas di acara kongres, termasuk sistem dan model perekrutan calon presidennya. Kongres tersebut digelar sekaligus perayaan HUT kedelapan partai tersebut, pada 8-11 November di JiExpo Kemayoran. 

    “Mulai dari membangun koalisi, membentuk konvensi, atau model lain yang dipercaya memenuhi tiket pilpres terpenuhi atau syarat threshold terpenuhi.”

    Pada kongres nanti, sejumlah kepala daerah diundang, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur NTT Victor Laiskodat.

    Untuk Anies, dia diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan selaku tuan rumah tempat pelaksanaan kongres dan pembina politik daerah. Apalagi, kata Johnny, Anies merupakan salah satu pendiri organisasi massa NasDem. Sehingga, kesempatan itu adalah hal yang wajar.

    “Itu adalah bagian dari keluarga besar NasDem. Kami tidak akan mengingkari sejarah, riwayat, itu tercatat sebagai sejarah partai NasDem,” ucap Johnny.

    Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menambahkan, sebelum menjalankan strategi Pemilu 2024, partai ini akan fokus pada pertarungan Pemilu Kepala Daerah 2020 yang dilakukan di 19 daerah, terdiri 16 kota dan 3 kabupaten. Mereka menargetkan kemenangan 50 persen. Jumlah ini 10 persen di bawah PDIP.

    “Beberapa pilkada lalu kami mendapatkan hasil yang bagus dan saat ini adalah bagaimana mempertahankan itu dan kalau target sebanyak mungkinlah tapi minimal 50 persen.”

    Selain itu, kongres ini juga membahas tentang jabatan kursi ketua umum. Saat ini, Partai NasDem dipimpin oleh Surya Paloh dan masa jabatannya akan habis.

    Johnny mengatakan, akar rumput partai masih menginginkan Surya Paloh memimpin partai ini. Meski mendapatkan banyak dukungan, pemilihan ketua umum mesti melewati sesuai dengan AD/ART partai.

    Meski akan dipimpin Surya Paloh lagi, Johnny membantah partai ini tak menjalankan regenerasi. Menurut dia, arti regenerasi dalam partai jangan hanya diartikan dengan tetap dipilihnya satu tokoh sebagai ketua umum. Sebab, dalam kongres ini, nantinya juga ada regenerasi dari seluruh pejabat partai.

    “Kami akan menetapkan tidak hanya personel saja. Mekanisme dan tata cara di pengurus maupun rekrutmen politik eksekutif dan legislatif itu juga menjadi regenerasi bagi kami, bukan hanya ketua umum saja,” ujar Johnny.

  • Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP, Gus Ipul Akui Biasa Jelang Muktamar

    Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP, Gus Ipul Akui Biasa Jelang Muktamar

    Jombang, Beritasatu.com – Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menanggapi enteng dirinya yang masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Gus Ipul menyatakan jika namanya disebut hanya wacana setiap menjelang muktamar X PPP.

    “Itu biasa. Jadi setiap mau muktamar beberapa nama kan disebut, biasanya Bu Khofifah juga disebut, siapa pun bisa disebut, Pak Suharso Monoarfa juga disebut,” katanya di sela-sela menengok korban banjir di Desa Jombok, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (14/12/2024).

    Gus Ipul mengakui setiap menjelang muktamar, namanya selalu menjadi bahan obrolan sejumlah pihak yang diisukan menjadi calon ketua umum. Ia pun menegaskan jika isu calon ketua umum PPP itu hanya sebuah wacana saja.

    “Itu wacana-wacana biasa. Nama saya memang selalu disebut-disebut,” ucapnya.

    Sebelumnya, Diketahui, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebutkan, sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum PPP. Dari empat nama, dua dari internal partai dan dua dari luar.

    “Kami membuka diri terhadap siapa pun dengan membuka pihak eksternal untuk menjadi kandidat ketua umum PPP,” kata Romy sapaan Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam.

    Menurut dia, dari internal partai PPP, ada dua nama yang sudah dimunculkan dari komunikasi di sejumlah grup WhatsApp. Kedua nama itu, yaitu Sandiaga Uno dan Taj Yasin.

    Kemudian, lanjut Romy, untuk eksternal kandidat ketua umum PPP, terdapat nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman. Bahkan kata Romy, Gus Ipul sudah menghubungi dirinya menanyakan terkait namanya yang muncul di internal PPP setelah adanya informasi tersebut.

    “Saya mendapat suara dari berbagai WhatsApp group yang saya ikuti di PPP sekurang-kurangnya sudah muncul empat nama dua dari internal dan dua dari luar,” tuturnya.

    Ia menambahkan, saat ini PPP tidak perlu menutup diri dari pihak luar. Adapun yang terpenting, para tokoh ini dapat memajukan kembali PPP ketika pemilu nanti.

    “Kalau masalah AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) PPP bisa diubah,” katanya.

  • Jawa Timur Dinilai Siap Menjadi Poros Melalui Gerbang Baru Nusantara

    Jawa Timur Dinilai Siap Menjadi Poros Melalui Gerbang Baru Nusantara

    Surabaya (beritajatim.com)– Provinsi Jawa Timur (Jatim) dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia dengan visi strategis “Gerbang Baru Nusantara” yang diusung oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak. Provinsi ini diharapkan dapat menjadi poros utama dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Menurut Ruli Inayah Ramadhoan, M.Si., Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jatim memiliki sumber daya alam melimpah dan posisi geografis strategis yang mendukung agenda nasional. Salah satu keunggulan utama adalah akses langsung ke Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2, jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Asia dan Pasifik.

    Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia, memainkan peran vital dalam arus barang ekspor dan impor. “Pelabuhan bertaraf internasional seperti Tanjung Perak merupakan aset strategis Jawa Timur. Aktivitasnya meningkat seiring dengan pembangunan IKN,” jelas Ruli pada Sabtu (14/12/2024).

    Selain itu, Bandara Internasional Juanda menjadi gerbang utama perdagangan dan mobilitas manusia, memperkuat posisi Jawa Timur sebagai pusat logistik utama yang menghubungkan wilayah barat dan timur Indonesia.

    Jawa Timur memiliki 12 kawasan industri yang menjadi pusat aktivitas ekonomi, dari manufaktur hingga teknologi. Kawasan ini menarik investasi besar, baik dari dalam maupun luar negeri. “Industri di Jawa Timur memiliki kemampuan untuk mendukung pengembangan sektor energi terbarukan dan teknologi,” tambah Ruli.

    Ruli Inayah Ramadhoan, M.Si. Dosen Hubungan Internasional FISIP UMM (Foto: Doc Pribadi)

    UMKM juga berkontribusi signifikan terhadap ekonomi Jawa Timur. Sebagai provinsi dengan jumlah UMKM terbesar di Indonesia, Jawa Timur menjadi pusat ekonomi rakyat yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Jawa Timur merupakan salah satu penyumbang terbesar hasil pertanian nasional, seperti padi, jagung, gula, dan susu. Ruli menekankan pentingnya modernisasi teknologi pertanian dan diversifikasi produk untuk meningkatkan ekspor. Selain agribisnis, sektor agriwisata berkembang pesat di wilayah seperti Batu, Malang, dan Banyuwangi, menjadikannya destinasi utama yang menggabungkan pariwisata dengan pengalaman agrikultur edukatif.

    Dengan banyaknya universitas dan perguruan tinggi, Jawa Timur memiliki potensi besar mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul. Ruli menyarankan agar institusi pendidikan lebih dilibatkan dalam pembangunan daerah melalui riset dan inovasi yang relevan.

    Meski memiliki potensi besar, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta menjadi tantangan utama. Ruli menegaskan, “Sinkronisasi ini penting agar semua elemen bergerak mendukung visi besar Gerbang Baru Nusantara.” Kerja sama lintas sektor juga diperlukan untuk mengoptimalkan program CSR dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM.

    Ruli optimis bahwa dengan konektivitas global, kekuatan industri, dan dukungan pendidikan, Jawa Timur siap menjadi poros baru Nusantara. Dengan kolaborasi lintas sektor dan kebijakan yang terintegrasi, Jawa Timur dapat mengukuhkan posisinya sebagai salah satu provinsi paling strategis di Indonesia. [dan/beq]

  • Luluk Klaim Terima Laporan Keterlibatan ‘Parcok’ di Pilkada Jatim

    Luluk Klaim Terima Laporan Keterlibatan ‘Parcok’ di Pilkada Jatim

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Calon Gubernur Jawa Timur Luluk Nur Hamidah mengklaim dapat laporan dari masyarakat soal keterlibatan partai coklat alias ‘parcok’ di Pilkada Jatim 2024. Parcok merupakan istilah yang merujuk pada institusi kepolisian.

    Luluk mengklaim laporan soal keterlibatan parcok terutama berkaitan dengan Pilkada Jawa Timur di tingkat kabupaten.

    “Beberapa laporan ya, di akar rumput memang ada sinyal seperti itu, khususnya sih yang memang kita terima laporannya terjadi di beberapa pilkada khususnya kabupaten,” kata Luluk di Hotel Arya Duta, Jakarta, Jumat (13/12).

    Namun, kata Luluk, keterlibatan parcok juga berkaitan dengan kontestasi pemilihan gubernur. Sebab, tiap paslon di Pilgub Jatim memiliki kaitan dengan paslon di tingkat daerah lainnya.

    Politisi PKB itu menduga ada upaya operasi yang melibatkan aparat secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan paslon tertentu di Pilgub Jatim.

    “Apalagi kemudian ada semacam statement oke kalau mau aman harus pilih ini, kalau mau kondisi baik-baik pilih ini, kalau kamu mau dipanggil maka harus memenangkan calon tertentu dan ini biasanya kan unsur-unsur ASN atau kemudian unsur misalnya kepala desa atau perangkat desa. Jadi ini masih ternyata berlaku,” ucapnya.

    Tak hanya itu, Luluk mengklaim kasus politik uang juga masih terjadi di Pilgub Jatim 2024. Ia menyebut praktik tersebut bahkan dilakukan secara terang-terangan.

    “Masih terjadinya ya praktik-praktik money politic yang sangat masif dan cenderung agak TSM, karena melibatkan berbagai aktor dan itu terjadi hampir merata di seluruh Kabupaten,” tutur Luluk.

    Namun, Luluk tidak menggugat hasil Pilgub Jatim 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). menurutnya, berbagai dugaan kecurangan itu sulit untuk dibuktikan dalam sidang.

    “Tentu banyak juga praktik-praktik kecurangan yang sangat tidak mudah juga ya itu bisa dibuktikan apalagi kalau kemudian sangat kuantitatif sifatnya,” kata dia.

    KPU Jatim telah menetapkan perolehan suara dalam Pilgub Jatim 2024. Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dinyatakan unggul dengan raihan 12,1 juta suara.

    Kemudian, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) meraup 6,7 juta suara. Sementara itu, Luluk dan Lukmanul Hakim berada di posisi buncit dengan perolehan 1,7 juta suara.

    Atas hasil itu, Risma-Gus Hans telah mengajukan permohonan gugatan sengketa hasil Pilgub Jatim ke MK.

    (mab/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Tim Risma-Gus Hans Ungkap Beragam Kejanggalan Pilgub Jatim 2024

    Tim Risma-Gus Hans Ungkap Beragam Kejanggalan Pilgub Jatim 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Tim kuasa hukum pasangan calon gubernur Jawa Timur nomor urut 03, Tri Rismaharini dan Gus Hans resmi mendaftarkan gugatan sengketa Pilgub Jatim ke Mahkamah Konstitusi [MK], pada 11 Desember 2024.

    Juru Bicara paslon Risma-Gus Hans, Abdul Aziz mengatakan gugatan sengketa Jilgub Jatim telah diajukan ke MK, dengan nomor 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

    “Pada tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 23.07 WIB. Tim Kuasa Hukum Ibu Risma dan Gus Hans secara resmi telah mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan akta pengajuan permohonan, nomor: 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024,” kata Abdul Aziz tertulis, Jumat (13/12/2024).

    Abdul menegaskan bahwa suara rakyat Jawa Timur harus dihargai sebagai penyampai kehendak dari Tuhan. Kata dia, untuk mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang berintegritas, agar marwah demokrasi makin berkembang dan maju.

    Dia turut menyampaikan pandangan akhir dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Pilgub Jatim 2024, dengan membacakan sejumlah kejanggalan yang mereka temukan.

    “Ada ketidaknormalan atau keanehan yang kami sebut anomali Pilgub Jatim 2024,” ungkap Abdul Aziz.

    Anomali pertama yakni jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mencapai angka di atas 90 persen DPT dan bahkan mencapai 100 persen DPT di 2.780 TPS, di sebanyak 26 kabupaten dan kota.

    “Dan dari hal itu juga, menimbulkan selisih suara pemilih paslon 02 yang mencapai 743.784 suara dibandingkan pemilih paslon 03 di wilayah Sampang, Pamekasan dan Bangkalan,” papar dia.

    Sementara khusus di Sampang, kata dia, terdapat 13 desa dan di Pamekasan 2 desa dengan jumlah pemilih di semua TPS-nya mencapai 100 persen.

    Anomali kedua, Aziz menerangkan bahwa jumlah pemilih Risma-Gus Hans di TPS mencapai kurang dari 30 suara dan atau bahkan mencapai ‘0’ suara di 3.900 TPS tersebar di 31 kabupaten serta kota.

    “Di sini selisih pemilih paslon 02 mencapai angka 897.361 suara, jika dibandingkan dengan pemilih paslon 03 persentasenya terbesar di wilayah Sumenep, Sampang dan Bondowoso,” imbuh dia.

    Anomali ketiga, kata dia, ialah adanya perbedaan dari jumlah pemilih di Pilgub lebih besar daripada jumlah pemilih Pilbup maupun Pilwalkot. Ditemukan selisihnya melebihi DPTb di 164 TPS di 34 kabupaten/kota.

    “Di mana selisih pemilih paslon 02 mencapai 18.745 suara dibandingkan pemilih paslon 03, yang persentase terbesarnya ada di Kota Madiun, Situbondo dan Kota Kediri,” tutur Abdul Aziz.

    “Abomali ke empat, terdapat perbedaan perolehan suara paslon antara total C1 TPS dengan Form D kecamatan, di sembilan kabupaten/kota. Di mana selisih suara paslon 2 mencapai 72.180 suara dibandingkan pemilih paslon 3. Jumlah terbesarnya ada di Surabaya, Sampang dan Bangkalan,” tambahnya.

    Dan yanh terakhir, lanjut Abdul Aziz, ialah adanya temuan form C1 hasil di beberapa TPS yang di-tipex atau dicoret untuk perolehan paslon 01 dan paslon 03, menjadi ‘0’ suara. sementara perolehan paslon 02 bertambah menjadi sebanyak 200-500 suara.

    Dengan rentetan anomali itu, Aziz menegaskan pihak paslon 03 Risma-Gus Hans mengaku akan mengajukan gugatan sengketa hasil Pilgub itu dan akan membuktikannya di MK.

    “Kami mempertimbangkan untuk menyoal kualitas penyelenggaraan Pilkada Jatim yang patut diduga ada upaya dan tindakan yang bermuara pada terstruktur, sistematis dan masif alias TSM. Serta membuktikannya dalam ruang peradilan yang terhormat Mahkamah Konstitusi,” tegas dia.

    Itulah alasan mereka tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi atau form D hasil. Alasan-alasan itu juga, kata dia, juga sudah mereka tuangkan dalam form kejadian khusus dan atau keberatan saksi.

    “Tak lupa karena akhir dari rapat pleno ini bertepatan dengan 9 Desember 2024, kami mengucapkan selamat Hari Antikorupsi sedunia dan salam antikorupsi,” tutupnya.

    Sedangkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur resmi menyatakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak menang dalam Pilgub Jatim 2024, dengan perolehan suara 12.192.165.

    Hal itu berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi suara Pilgub Jatim 2024, yang berlangsung Minggu (8/12) hingga Senin (9/12) malam, di Hotel DoubleTree Surabaya.

    “Menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Jawa Timur tahun 2024 dengan perolehan sebagai berikut,” kata Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi saat membacakan hasil rekapitulasi.

    Untuk pasangan calon nomor urut 01 Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim dengan perolehan suara sah sebanyak 1.797.332 suara.

    “Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak dengan perolehan suara sah sebanyak 12.192.165,” ucapnya.

    “Pasangan calon nomor urut 3 atas nama dokter doktor Insinyur Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans dengan perolehan suara sah sebanyak 6.743.095,” tambah Aang.

    Jumlah DPT ditambah 2,5 persen surat suara cadangan di Jatim diketahuinya sebanyak 32.081.667. Suara sah sebanyak 20.732.592. Sedangkan suara tidak sah mencapai 1.204.610. [ama/but]

     

  • Transformasi Digital Pajak di Jawa Timur, Bapenda Hadirkan Layanan Mudah dan Cepat

    Transformasi Digital Pajak di Jawa Timur, Bapenda Hadirkan Layanan Mudah dan Cepat

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur kembali mencetak sejarah dengan berbagai inovasi yang menjadikan pelayanan pajak lebih mudah, cepat, dan inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat. 

    Dengan langkah-langkah inovatif yang belum dimiliki provinsi lain, Bapenda Jatim telah membuktikan diri sebagai pionir dalam transformasi digital pelayanan pajak, sekaligus memperkuat posisi Jawa Timur sebagai provinsi terdepan dalam inovasi teknologi pemerintahan.

    Inovasi-inovasi ini tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata visi Gubernur Jawa Timur dalam menghadirkan layanan publik yang modern, efisien, dan ramah masyarakat.

    Inovasi Unggulan Bapenda Jatim

    ATM Samsat QRIS

    Memadukan teknologi pembayaran modern dengan kebutuhan masyarakat, ATM Samsat QRIS memungkinkan pembayaran pajak kendaraan bermotor hanya dengan memindai kode QR. Wajib pajak kini dapat menyelesaikan kewajiban mereka tanpa antri, kapan saja dan di mana saja.

    Integrasi dengan Dompet Digital SpeedCash melalui SAMKOPI

    Bapenda Jatim melalui SAMKOPI menggandeng SpeedCash, dompet digital asli dari Sidoarjo Jawa Timur yang telah memiliki lisensi Bank Indonesia, untuk mendukung pembayaran pajak kendaraan bermotor.

    Dengan lebih dari 3 juta pengguna, SpeedCash memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat Jawa Timur untuk menyelesaikan pembayaran dengan mudah dan aman..

    Kolaborasi dengan BUMDes sebagai Loket Pajak

    Melalui kerjasama strategis dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Bapenda Jatim telah mendekatkan layanan pembayaran pajak ke tingkat desa, sehingga masyarakat pedesaan tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk membayar pajak kendaraan mereka. Inisiatif ini juga mendukung pemberdayaan ekonomi desa.

    Pembayaran Pajak Melalui Gerai Retail dan E-commerce

    Beradaptasi dengan gaya hidup masyarakat modern, Bapenda Jatim menjalin kerjasama dengan gerai retail dan platform e-commerce terkemuka, memberikan fleksibilitas kepada masyarakat untuk membayar pajak kendaraan mereka sambil berbelanja atau melalui aplikasi ponsel.

    Apresiasi untuk Bapenda Jatim

    Langkah-langkah inovatif ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan masyarakat luas. Kepala Bidang Pajak Bapenda Jawa Timur, Bapak Bimasakti, mengungkapkan rasa bangganya terhadap pencapaian ini.

    “Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kerjasama dengan mitra strategis seperti ewallet SpeedCash – SAMKOPI menunjukkan bahwa kami siap membawa layanan pajak di Jawa Timur ke level yang lebih tinggi,” ujarnya.

    CEO SpeedCash, Bagus Cahyono, menambahkan, “Kami merasa terhormat dapat menjadi bagian dari langkah visioner Bapenda Jatim. Integrasi ini membuktikan bahwa teknologi dapat menjadi alat yang kuat untuk mendukung pemerintah dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.”

    Tidak hanya itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, secara resmi meluncurkan layanan ATM Samsat QRIS dalam acara HUT ke 62 di Surabaya.

    Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kehadiran ATM Samsat QRIS adalah langkah konkret untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor.

    Dampak Positif Bagi Jawa Timur

    Inovasi yang dihadirkan Bapenda Jatim telah membawa perubahan signifikan dalam kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya.

    Masyarakat Jawa Timur kini tidak lagi merasa terbebani dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Dengan layanan yang mudah diakses, cepat, dan aman, mereka dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan provinsi ini.

    Inspirasi untuk Provinsi Lain

    Dengan berbagai terobosan ini, Bapenda Jawa Timur tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga memastikan bahwa layanan pajak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Jawa Timur telah menjadi teladan bagi provinsi lain, menunjukkan bagaimana teknologi dapat diintegrasikan untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang inklusif dan modern.

    Melalui inovasi-inovasi ini, Bapenda Jawa Timur telah memberikan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur, termasuk para pemimpin daerah, instansi terkait, dan mitra strategis. Inisiatif ini menegaskan bahwa Jawa Timur berada di garis depan transformasi digital dalam pelayanan publik, memberikan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat luas.

    Sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap kemajuan daerah, ayo manfaatkan kemudahan yang telah dihadirkan Bapenda Jawa Timur melalui dompet digital SpeedCash.

    Dengan membayar pajak kendaraan bermotor menggunakan SpeedCash, Anda tidak hanya merasakan kemudahan transaksi yang cepat, aman, dan praktis, tetapi juga berkontribusi langsung dalam pembangunan Jawa Timur yang lebih baik. Segera unduh SpeedCash dan nikmati inovasi layanan pajak yang membuat hidup Anda lebih nyaman!

  • Khofifah dan PP Muslimat NU Silaturahmi dengan Mendikdasmen

    Khofifah dan PP Muslimat NU Silaturahmi dengan Mendikdasmen

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa bersama rombongan PP Muslimat NU melakukan silaturahmi dengan Menteri Dikdasmen RI Abdul Mu’ti di Jakarta.

    Dalam pertemuan ini secara khusus Khofifah menyampaikan undangan pada Menteri Dikdasmen RI untuk turut hadir dalam Kongres XVIII Muslimat NU yang digelar di Asrama Haji Surabaya pada pada 12-15 Februari 2025 mendatang.

    “Kami berharap bahwa Bapak Menteri Dikdasmen bisa turut hadir dalam acara Kongres XVIII Muslimat NU pada bulan Februari 2025 mendatang,” kata Khofifah.

    Tidak hanya itu, dalam pertemuan ini juga dilakukan diskusi mendalam terkait kondisi pendidikan Indonesia saat ini dan masukan untuk program pemerintah ke depan.

    Di momen ini Khofifah menyampaikan atensinya terkait kondisi anak-anak saat ini yang begitu banyak terpapar gadget. Dikatakan Khofifah, hal ini butuh perhatian bersama bahwa dibutuhkan adanya pembatasan dan juga pengawasan yang ketat.

    “Bahwa ada regulasi yang kita butuhkan untuk diberlakukan dan koordinasikan. Ada regulasi yang diberlakukan di Australia terkait larangan penggunaan Medsos bagi anak di bawah 16 tahun,” tegas Khofifah.

    Untuk itu, pihaknya menjelaskan bahwa dibutuhkan adanya regulasi untuk mengatur penggunaan internet maupun gadget bagi siswa dan anak di bawah umur.

    “Maka kami dari Muslimat NU mengusulkan agar penggunaan gadget dalam pembelajaran di sekolah bisa dievaluasi dan diatur. Dengan gadget di tangan kemungkinan akses medsos sangat besar sekali,” ujarnya.

    Tidak hanya itu, dalam kesempatan ini Khofifah juga menegaskan tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan diterapkan oleh pemerintah pusat. Jika sejauh ini program MBG ini rencananya diselenggarakan untuk jenjang SD, SMP dan SMA, maka Muslimat NU mengusulkan agar diberlakukan sejak jenjang PAUD.

    “Kami mengusulkan agar program MBG diterapkan mulai dari jenjang PAUD. Karena program ini sangat memberikan implikasi besar pada penguatan SDM kita. Yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan IPM serta IQ kita,” tegasnya.

    Dengan penyampaian usulan ini pihaknya berharap agar pelaksanaan program nasional bisa lebih maksimal dan mendatangkan manfaat yang luas bagi masyarakat. [tok/beq]