Tag: Khofifah Indar Parawansa

  • Khofifah Beberkan Muslimat NU Belum Diajak Diskusi PBNU Soal Pengelolaan Tambang

    Khofifah Beberkan Muslimat NU Belum Diajak Diskusi PBNU Soal Pengelolaan Tambang

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa mengaku belum ada ajakan diskusi atau pembahasan dengan PBNU terkait dengan pengelolaan tambang.

    Khofifah menyebut bahwa meskipun anggota badan otonom (banom) Muslimat NU memiliki anggota terbanyak, tetapi sejauh ini memang belum ada ajakan untuk pembahasan isu tersebut. 

    “Belum dibahas antara PBNU dengan banom. Muslimat ini kan badan otonom, ya. Kebetulan kami memang punya warga paling besar di NU, 38 juta anggota Muslimat sekarang, tetapi dalam hal ini kebetulan saja kami belum diajak untuk membahas itu,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/1/2025).

    Sejauh ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih menghitung potensi untuk melakukan hilirisasi batu bara usai membentuk PT BUMN alias PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara. 

    Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, badan usaha tambang yang dikelola oleh koperasi NU itu dibentuk usai mengantongi izin pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) seluas 25.000-26.000 hektare (ha) di Kalimantan Timur.

    Yahya menuturkan, NU tengah menyiapkan proses eksplorasi. Setelah itu, NU akan secara efektif mengeruk batu bara. Di sisi lain, NU juga sedang melakukan studi lingkungan sebagaimana dipersyaratkan oleh negara. 

    “Nah, tentu saja nanti kami akan mengikuti alur yang ada itu karena ini sudah izinnya sudah diberikan kepada kami. Semua akan kami penuhi,” kata Yahya dalam konferensi pers secara virtual dikutip Selasa (7/1/2024).

    Selain itu, NU juga masih mencari investor untuk membiayai biaya reklamasi sebagai syarat pengoperasian tambang.

    “Pemerintah sudah ada aturan tentang itu sebelum mulai itu kami diwajibkan menyetor uang jaminan reklamasi jumlahnya besar, maka kami harus cari investor yang bisa membantu kami melakukan pendanaan itu nantinya,” ucap Yahya. 

    Dia menjelaskan, dana jaminan reklamasi itu tidak akan hilang. Nantinya, uang tersebut akan disetorkan kepada pemerintah dan pada ujungnya tetap digunakan untuk membiayai reklamasi pascatambang.

    Menurutnya, hal ini merupakan keniscayaan untuk menjamin tetap terjaganya lingkungan.

    “Itu secara otomatis dijalankan. kalau nggak jalan itu jadi masalah hukum, memang ada kewajiban untuk itu [reklamasi], memang harus dijalankan,” pungkas Yahya.

  • Risma-Gus Hans Gugat Hasil Pilkada ke MK, Khofifah: Saya Serahkan ke Tim Hukum

    Risma-Gus Hans Gugat Hasil Pilkada ke MK, Khofifah: Saya Serahkan ke Tim Hukum

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa angkat bicara terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) terkait hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Untuk diketahui, Risma-Gus Hans meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pilkada ulang tanpa Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

    Meski begitu, Khofifah mengaku tak ingin terlalu memikirkan hal tersebut dan lebih menyerahkan urusan itu kepada tim hukum. 

    “Saya serahkan aja ke tim hukum. Saya bekerja aja gitu. Makan Bergizi Gratis pun saya tetap keliling-keliling gitu. Itu sudah ada tim hukum. Wis toh rek saya menyerahkan ke tim hukum,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/1/2025).

    Sekadar informasi, Pasangan cagub-cawagub Jawa Timur Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pilkada ulang tanpa Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. 

    Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum Tri Rismaharini-Gus Hans, Tri Wiyono di sela-sela sidang gugatan sengketa Pilkada yang digelar di MK.

    “Membatalkan keputusan KPUD Jawa Timur Nomor 63/2024 tentang penetapan hasil gubernur dan wagub Jatim 2024 ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 21.30 WIB,” tuturnya di Gedung MK Jakarta, Rabu (8/1/2025). 

    Dia menuding bahwa Paslon Khofifah-Emil telah melakukan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan massif. Maka dari itu, Wiyono meminta hakim MK menggelar pemilu ulang tanpa paslon Khofifah-Emil.

    “Melakukan diskualifikasi terhadap Khofifah dan Emil karena melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif di Pemilu Jatim,” katanya. 

    Menurut Wiyono, pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh paslon Khofifah-Emil adalah membagikan bantuan sosial untuk meraih suara terbanyak dari warga Jawa Timur.

    Pembagian bantuan sosial itu, kata Wiyono dilakukan oleh Khofifah-Emil selama proses Pilkada Jawa Timur berlangsung.

    “Jadi penyebaran bansos dan perolehan suara oleh mereka ada kaitannya,” ujarnya.

    Dalam catatan Bisnis, Risma yang hanya diusung oleh PDIP memperoleh suara 0 di sekitar 1.000 tempat pemungutan suara alias TPS saat Pilkada Jawa Timur berlangsung. Pilkada Jatim kemudian dimenangkan oleh Khofifah-Emil.

  • Khofifah Usul Raudhatul Athfal Dapat Makan Bergizi Gratis ke Prabowo
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        14 Januari 2025

    Khofifah Usul Raudhatul Athfal Dapat Makan Bergizi Gratis ke Prabowo Nasional 14 Januari 2025

    Khofifah Usul Raudhatul Athfal Dapat Makan Bergizi Gratis ke Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Timur terpilih,
    Khofifah Indar Parawansa
    , mengusulkan agar
    Raudhatul Athfal
    (RA) masuk dalam cakupan program
    makan bergizi gratis
    (MBG).
    Usulan ini disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (14/1/2025).
    “Kami tadi juga menyampaikan soal MBG, MBG ini yang belum masuk secara eksplisit adalah Raudhatul Athfal. Kami menyampaikan bahwa RA juga sebaiknya masuk di dalam
    coverage
    program MBG,” kata Khofifah.
    Khofifah menekankan pentingnya program ini bagi jenjang pendidikan usia dini setingkat Taman Kanak-kanak (TK), mengingat anak-anak dalam masa pertumbuhan memerlukan asupan gizi yang baik.
    Ia juga mencatat bahwa sebaran Raudhatul Athfal di Indonesia sangat luas, dengan jumlah sekolah di bawah naungan Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) mencapai 3.600.
    “Besar sekali. Jadi kalau Muslimat saja kira-kira 3.600-an. Toh sebetulnya RA itu terminologi bahasa Arab, artinya juga taman kanak-kanak. Terminologi RA adalah yang ada dalam koordinasi Kemenag,” ucap dia.
    Khofifah, yang juga merupakan Ketua Umum PP
    Muslimat NU
    , menjelaskan bahwa masalah ini telah dibahas dalam rapat Ikatan Guru RA Jawa Timur di Kantor Kementerian Agama Jawa Timur.
    Ia mendorong para guru untuk menyampaikan usulan ini kepada Kementerian Agama (Kemenag) agar dapat diambil keputusan secara nasional terkait MBG untuk Raudhatul Athfal.
    “Karena saya menyampaikan minta saja untuk direkomendasikan untuk Kanwil Kemenag Jawa Timur ke kementerian sehingga bisa menjadi keputusan secara nasional,” ujar Khofifah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Risma-Gus Hans Gugat Hasil Pilgub Jatim ke MK, Begini Respons Khofifah

    Risma-Gus Hans Gugat Hasil Pilgub Jatim ke MK, Begini Respons Khofifah

    Jakarta

    Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans menggugat hasil Pilgub Jawa Timur ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bagaimana respons Gubernur Jawa Timur Terpilih, Khofifah Indar Parawansa?

    Khofifah tidak memberikan komentar soal gugatan itu. Ia menyerahkan sepenuhnya ke tim hukum.

    “Saya serahkan aja ke tim hukum. Udah, saya bekerja aja gitu,” kata Khofifah kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

    Untuk diketahui, gugatan Risma-Gus Hans itu tengah bergulir di MK dengan perkara nomor 265/PHPU.GUB-XXIII/2025. Risma-Gus Hans menuding ada manipulasi suara untuk paslon nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.

    Hal itu disampaikan kuasa hukum Risma-Gus Hans, Triwiyono Susilo, dalam sidang perkara di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2026). Risma-Gus Hans menuding banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Khofifah-Emil.

    Triwoyono mengatakan terdapat selisih suara 6.341.164 antara perhitungan KPU dan pemohon untuk suara Khofifah-Emil. Mereka menganggap selisih itu terjadi karena pasangan Risma-Gus Hans tidak memperoleh suara di sejumlah TPS di Jawa Timur.

    Triwiyono menuding ada manipulasi suara di TPS. Dia mengklaim ada pengubahan data Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur, termasuk pencoretan dan pengiriman C.Hasil-KWK- Gubernur ganda dengan hasil berbeda.

    “Berdasarkan laporan dan investigasi tim saksi, ditemukan dugaan manipulasi pada dokumen Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur di sejumlah TPS, dengan rincian, penggunaan tipeks untuk menghapus perolehan suara paslon 01 dan paslon 03 sehingga menjadi 0, sementara suara paslon 02 tetap signifikan,” kata Triwiyono.

    (eva/taa)

  • Khofifah Usulkan Prabowo Gunakan APBD untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Khofifah Usulkan Prabowo Gunakan APBD untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto juga turut mendorong peran APBD dalam pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dia menilai bahwa sejauh ini program andalan orang nomor satu di Indonesia itu lebih berkutat dalam mengorek kantung APBN yang diturunkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya juga penting,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/1/2025).

    Ketua Umum Muslimat NU ini pun menilai bahwa APBD sebenarnya memiliki kemampuan fiskal yang sehat dalam menyokong program dengan anggaran Rp71 triliun dari APBN ini.

    Termasuk, kata Khofifah, Pemprov Jawa Timur yang memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program yang dimulai pada Senin (6/1/2025) lalu itu.

    Bahkan, dia melanjutkan dengan bantuan APBD dari Jawa Timur saja penerima manfaat berpeluang untuk mendapatkan satu menu tambahan sebagai komposisi. Misalnya, menambahkan telur melalui pembiayaan APBD.

    “Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya gitu. Pemprov Jawa Timur ini sudah punya semacam alokasi anggaran, jikalau nanti misalnya ada sharing dari APBD,” ucapnya.

    Dia optimistis apabila pemerintah daerah tingkat Kabupaten atau Kota juga diajak turut menyumbangkan sebagian APBD mereka demi kelangsungan agenda pemerintah itu, maka mampu memperluas cakupan penerima manfaat MBG.

    “Nah Kabupaten Kota juga saya sampaikan, itu kalau ada sharing penting lho untuk meluaskan cakupan. Mungkin menambahkan gitu ya, kembali-kembali harus konsultan gizinya diajak diskusi gitu. Rata-rata, mereka welcome sih pengambil keputusan di daerah seandainya mereka diajak sharing bersama-sama,” pungkas Khofifah.

  • Presiden akan hadiri Kongres XVIII Muslimat NU di Surabaya

    Presiden akan hadiri Kongres XVIII Muslimat NU di Surabaya

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto disebut akan menghadiri Kongres XVIII Muslimat NU yang diselenggarakan pada 11-16 Februari 2025 di Surabaya, Jawa Timur, yang dihadiri oleh ribuan delegasi dari seluruh Indonesia.

    Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa menyampaikan hal tersebut usai menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, untuk bertemu Presiden Prabowo dan mengundangnya hadir dalam acara tersebut.

    “Jadi kami ‘sowan’ Pak Presiden. Itu kami mohon Pak Presiden berkenan rawuh (datang) membuka dan memberikan pengarahan pada pembukaan Kongres Ke-18 Muslimat NU yang insya-Allah akan dilaksanakan pada 12 Februari di Jatim Expo bulan depan,” kata Khofifah saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Khofifah meminta Presiden Prabowo untuk memberikan pengarahan pada pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU yang dihadiri oleh 532 cabang, 11 pimpinan cabang istimewa dan 37 pengurus wilayah.

    Presiden Prabowo pun menyatakan kehadirannya dan mengonfirmasi pada waktu tersebut tidak sedang melakukan kunjungan luar negeri atau berada di Indonesia.

    “Insya-Allah beliau ‘rawuh’ (datang) dan beliau tadi menyampaikan bahwa ‘ya tanggal itu saya di Indonesia’,” ujar Khofifah.

    Adapun dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, Khofifah datang beserta jajaran pengurus Muslimat NU, yakni Sekretaris PP Muslimat NU Arifatul Fauzi, Ketua Organizing Committee Kongres Siti Aniroh, Ketua Steering Commitee Erna Yulia Soefihara, Sekretaris Umum PP Muslimat NU dan Bendaraha Umum PP Muslimat NU Andi Nurhiyar.

    Khofifah juga melaporkan berbagai program dan layanan yang telah dijalankan oleh Muslimat NU, serta mengenalkan dua program baru yang akan diluncurkan pada Kongres XVIII Muslimat NU, yakni ‘Mustika Mesem’ (Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem) dan ‘Mustika Darling’ (Muslimat Cantik Sadar Lingkungan).

    Presiden Prabowo pun memberikan apresiasi atas berbagai inisiatif yang dijalankan oleh Muslimat NU, yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.

    “Beliau memberikan apresiasi luar biasa karena hal-hal yang kecil ini dipikirkan oleh Muslimat NU. Karena jaringannya luas, kita berharap efektivitas program ini akan bisa terasa lebih signifikan,” kata Khofifah.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Khofifah sebut retreat kepala daerah bagian penting adaptasi/mitigasi

    Khofifah sebut retreat kepala daerah bagian penting adaptasi/mitigasi

    Retreat menurut saya menjadi bagian yang penting untuk saling meng-update bagaimana sebetulnya adaptasi dan mitigasi.

    Jakarta (ANTARA) – Calon Gubernur Jawa Timur dengan suara terbanyak Khofifah Indar Parawansa menilai gagasan retreat yang akan dijalani oleh kepala daerah setelah pelantikan merupakan bagian penting agar kepala daerah saling memperbarui program kerja sebagai langkah adaptasi dan mitigasi.

    “Retreat menurut saya menjadi bagian yang penting untuk saling meng-update bagaimana sebetulnya adaptasi dan mitigasi, ini menjadi penting,” kata Khofifah saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Menurut Khofifah, kepala daerah yang baru saja dilantik tentunya membutuhkan informasi baru dari dinamika yang terjadi di wilayah regional maupun global, mengingat kondisi yang terjadi di belahan negara lain, tentu bisa berdampak pada daerah tertentu.

    Khofifah pun bercerita saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada era Presiden RI Abdurahman Wahid (Gus Dur) periode 1999—2001.

    Saat itu, dia juga mengadakan retreat di lingkup BKKBN karena program kerja dilaksanakan secara vertikal dari tingkat pusat hingga kecamatan.

    Selain itu, retreat juga memberi kesempatan agar pemerintah pusat dan daerah dapat mendiskusikan program yang sering kali hanya diulang-ulang dan terkesan monoton.

    “Menurut saya retreat itu menjadi bagian penting supaya kita tidak stuck pada sesuatu yang monoton, yang dianggap program-program dahulu, seringkali copy paste. Saya pernah di DPR beberapa periode jadi program-program ini seperti copy paste,” kata Khofifah.

    Ia berpendapat bahwa inovasi dan kreativitas menjadi bagian penting dari gubernur/bupati hingga wali kota. Dengan adanya retreat, para kepala daerah bisa saling bergantian silaturahmi dan menyampaikan program yang menjadi prioritas dan unggulan di daerah masing-masing.

    Retreat menjadi salah satu cara dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan koordinasi dan kesatuan dari anggota Kabinet Merah Putih pada periode kepemimpinannya.

    Tak lama setelah KMP ditetapkan, pada tanggal 24—27 Oktober 2024 seluruh anggota kabinet melakukan retreat di kawasan Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Terkait dengan koordinasi dengan pemerintah daerah menggunakan metode serupa, pada saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar rapat rutin tahunan ini dapat dilangsungkan di lokasi Akademi Militer (Akmil).

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Khofifah Usul ke Prabowo APBD Ikut Biaya Makan Bergizi Gratis

    Khofifah Usul ke Prabowo APBD Ikut Biaya Makan Bergizi Gratis

    Jakarta

    Gubernur Terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengusulkan APBD ikut serta membantu pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, usulan ini sudah disampaikan langsung olehnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Usulan itu disampaikan sore ini ketika Khofifah sowan ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025), mewakili organisasi Muslimat Nadhlatul Ulama (NU).

    Sejauh ini, Khofifah bilang program Makan Bergizi Gratis hanya fokus pembiayaannya lewat APBN. Tepatnya, lewat anggaran yang dikucurkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting,” sebut Khofifah usai melakukan pertemuan dengan Prabowo.

    Menurutnya, Pemprov Jawa Timur sendiri sebetulnya memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program Makan Bergizi Gratis. Dia mencontohkan, dalam satu menu bisa saja komposisi telurnya ditambahkan dengan pembiayaan dari APBD.

    “Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya gitu. Pemprov Jawa Timur ini sudah punya semacam alokasi anggaran, jikalau nanti misalnya ada sharing dari APBD,” jelas Khofifah.

    Bahkan, Khofifah juga mengatakan pemerintah daerah tingkat Kabupaten atau Kota juga diajak untuk menyumbangkan sebagian APBD-nya bila ada ruang fiskal yang cukup. Bukan cuma nutrisinya bisa ditambah, sumbangan APBD juga dinilai dapat memperluas cakupan penerima manfaat MBG.

    “Nah Kabupaten Kota juga saya sampaikan, itu kalau ada sharing penting lho untuk meluaskan cakupan. Mungkin menambahkan gitu ya, kembali-kembali harus konsultan gizinya diajak diskusi gitu,” sebut Khofifah.

    “Rata-rata, mereka welcome sih pengambil keputusan di daerah seandainya mereka diajak sharing bersama-sama,” lanjutnya.

    (hal/hns)

  • Khofifah Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Surabaya: Investasi untuk Generasi Emas

    Khofifah Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Surabaya: Investasi untuk Generasi Emas

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa, meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dua sekolah di Surabaya, yakni SMK PGRI 1 dan SMAN 10, pada Senin (13/1/2025). Program ini diluncurkan untuk mendukung pemenuhan gizi siswa dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi emas Indonesia.

    Khofifah, yang juga merupakan Cagub Jatim terpilih, mengapresiasi pelaksanaan program MBG di Surabaya, yang menurutnya telah memenuhi standar gizi sesuai pedoman para ahli.

    “Program ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar siswa, terutama dalam hal gizi. Hal ini berkaitan langsung dengan kesehatan, kemampuan akademik, dan daya saing generasi muda Indonesia,” ujar Khofifah.

    Ia juga menyoroti pentingnya implementasi program ini sebagai bagian dari upaya menyongsong visi Indonesia Emas 2045. “Dengan suplai gizi yang cukup, kita berharap ada peningkatan pada kecerdasan anak-anak kita, baik di daerah terpencil maupun perkotaan, agar kelak mampu bersaing di tingkat global,” tambahnya.

    Khofifah menjelaskan bahwa beberapa daerah seperti Bangkalan dan Sidoarjo telah menjadi model pelaksanaan program MBG. Ia mencontohkan fasilitas di Bangkalan yang dilengkapi dapur sehat dengan pengawasan ahli gizi, serta gudang penyimpanan representatif di Sidoarjo untuk bahan makanan kering maupun basah.

    “Hari ini giliran Surabaya, dan saya melihat kesiapan fasilitas di SMA dan SMK sudah sangat baik. Semua didukung oleh standar yang telah ditentukan, mulai dari perencanaan menu hingga pengawasan kualitas bahan makanan,” katanya.

    Dalam kunjungannya ke SMAN 10 Surabaya, Khofifah menyampaikan harapannya agar program MBG ini berkelanjutan sebagai investasi jangka panjang untuk generasi mendatang. Menurutnya, kecukupan gizi akan berdampak positif terhadap kesehatan dan prestasi belajar siswa.

    Kepala Sekolah SMAN 10, Teguh Santoso, menyebut sebanyak 1.166 siswa telah terdaftar sebagai penerima manfaat program tersebut. Menu hari pertama berupa chicken teriyaki yang diminati siswa. “Menu yang disajikan dirancang sesuai selera anak muda dan telah disesuaikan kandungan gizinya dengan panduan dari Badan Gizi Nasional,” jelas Teguh.

    Untuk memastikan keamanan, pihak sekolah juga telah mendata siswa yang memiliki alergi terhadap bahan makanan tertentu. “Kami ingin memastikan setiap siswa menerima manfaat program ini dengan aman dan sesuai kebutuhan masing-masing,” tambahnya.

    Khofifah optimis program MBG dapat menjadi contoh bagi daerah lain. “Ini adalah investasi untuk generasi mendatang. Dengan pemenuhan gizi yang baik, anak-anak kita akan tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan siap bersaing secara global. Jawa Timur bisa menjadi teladan dalam pelaksanaan program ini,” tutupnya. [tok/beq]

  • Daftar Lengkap 38 Provinsi di Indonesia, Ibu Kota, dan Gubernur Terpilihnya, Terupdate 2025

    Daftar Lengkap 38 Provinsi di Indonesia, Ibu Kota, dan Gubernur Terpilihnya, Terupdate 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia mempunyai 38 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

    Dari 38 provinsi itu, ada provinsi baru yakni Provinsi Papua Barat Daya. Dengan demikian, jumlah provinsi di Tanah Air menjadi 38.

    Papua Barat Daya merupakan pemekaran dari Papua. Belum lama ini, pemerintah juga meresmikan tiga provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua. Ketiga provinsi itu yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

    Berikut daftar 38 Provinsi di Indonesia dan Ibu Kota serta Gubernurnya

    Nanggroe Aceh Darussalam (Ibu Kota Banda Aceh) Gubernur dan Wagub Muzakir Manaf (Mualem)-Fadhullah
    Sumatera Utara (Ibu Kota Medan) Gubernur dan Wagub Bobby Nasution-Surya
    Sumatera Selatan (Ibu Kota Palembang) Gubernur dan Wagub Herman Deru-Cik Ujang
    Sumatera Barat (Ibu Kota Padang) Gubernur dan Wagub Mahyeldi-Vasko Ruseimy
    Bengkulu (Ibu Kota Bengkulu) Gubernur dan Wagub Helmi Hasan-Mian
    Riau (Ibu Kota Pekanbaru) Gubernur dan Wagub Abdul Wahid-SF Hariyanto
    Kepulauan Riau (Ibu Kota Tanjung Pinang) Gubernur dan Wagub Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura
    Jambi (Ibu Kota Jambi) Gubernur dan Wagub Al Haris-Abdullah Sani
    Lampung (Ibu Kota Bandar Lampung) Gubernur dan Wagub Rahmat Mirzani Djausal – Jihan Nurlela
    Bangka Belitung (Ibu Kota Pangkal Pinang) Gubernur dan Wagub Hidayat Arsani-Hellyana
    Kalimantan Barat (Ibu Kota Pontianak) Gubernur dan Wagub Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan
    Kalimantan Timur (Ibu Kota Samarinda) Gubernur dan Wagub  Rudi Mas’ud-Seno Aji
    Kalimantan Selatan (Ibu Kota Banjarbaru) Gubernur dan Wagub Muhidin-Hasnuryadi Sulaiman
    Kalimantan Tengah (Ibu Kota Palangkaraya) Gubernur dan Wagub Agustiar Sabran-Edy Pratowo
    Kalimantan Utara (Ibu Kota Tanjung Selor) Gubernur dan Wagub Zainal A Paliwang-Ingkong Ala
    Banten (Ibu Kota Serang) Gubernur dan Wagub Andra Soni-Dimyati Natakusumah
    DKI Jakarta (Ibu Kota Jakarta) Gubernur dan Wagub Pramono Anung-Rano Karno
    Jawa Barat (Ibu Kota Bandung) Gubernur dan Wagub Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan
    Jawa Tengah (Ibu Kota Semarang) Gubernur dan Wagub Ahmad Lutfi-Taj Yasin
    Daerah Istimewa Yogyakarta (Ibu Kota Yogyakarta) Gubernur dan Wagub –
    Jawa Timur (Ibu Kota Surabaya) Gubernur dan Wagub Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak
    Bali (Ibu Kota Denpasar) Gubernur dan Wagub I Wayan Koster – I Nyoman Giri Prasta
    Nusa Tenggara Timur (Ibu Kota Kupang) Gubernur dan Wagub Emanuel Melkiades Laka Lena-Johanis Asadoma
    Nusa Tenggara Barat (Ibu Kota Mataram) Gubernur dan Wagub Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri
    Gorontalo (Ibu Kota Gorontalo) Gubernur dan Wagub Gusnar Ismail – Idah Syaidah Rusli Habibie
    Sulawesi Barat (Ibu Kota Mamuju) Gubernur dan Wagub Suhardi Duka-Salim S. Mengga
    Sulawesi Tengah (Ibu Kota Palu) Gubernur dan Wagub Anwar Hafid-Reny Lamadjido
    Sulawesi Utara (Ibu Kota Manado) Gubernur dan Wagub Yulius Selvanus-Johanes Victor
    Sulawesi Tenggara (Ibu Kota Kendari) Gubernur dan Wagub Andi Sumangerukka-Hugua
    Sulawesi Selatan (Ibu Kota Makassar) Gubernur dan Wagub Andi Sudirman-Fatmawati
    Maluku Utara (Ibu Kota Sofifi) Gubernur dan Wagub Sherly Tjoanda-Sabrin Sehe
    Maluku (Ibu Kota Ambon) Gubernur dan Wagub Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath
    Papua Barat (Ibu Kota Manokwari) Gubernur dan Wagub Dominggus Mandacan- Mohamad Lakotani
    Papua (Ibu Kota Jayapura) Gubernur dan Wagub Benhur Tomi Mano-Yermias Bisai
    Papua Tengah (Ibu Kota Nabire) Gubernur dan Wagub Belum selesai Pleno
    Papua Pegunungan (Ibu Kota Jayawijaya) Gubernur dan Wagub Jhon Tabo-Ones Pahabol
    Papua Selatan (Ibu Kota Merauke) Gubernur dan Wagub Apolo Safanpo-Paskalis Imadawa
    Papua Barat Daya (Ibu Kota Sorong) Gubernur dan Wagub Elisa Kambu-Ahmad Nausra