Xcloud.id

Tag: Khofifah Indar Parawansa

  • 3.000 Peserta Padati Pantai Cengkrong, Pramuka Jatim Gelar Aksi Kebangsaan dan Bakti Lingkungan

    3.000 Peserta Padati Pantai Cengkrong, Pramuka Jatim Gelar Aksi Kebangsaan dan Bakti Lingkungan

    Trenggalek (beritajatim.com) – Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Timur sukses menyelenggarakan rangkaian kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Bakti Masyarakat pada 3-4 Desember 2025 di Pantai Cengkrong, Watulimo, Trenggalek, Jawa Timur.

    Kegiatan yang digelar selama dua hari ini diikuti 3.000 peserta yang terdiri dari anggota Pramuka dan masyarakat sekitar. Program tersebut menghadirkan beragam kegiatan, mulai dari penguatan wawasan kebangsaan, aksi bersih pantai, pasar murah, pembagian door prize, hingga penyerahan kunci rumah tinggal layak huni.

    Kegiatan dibuka dengan sesi Wawasan Kebangsaan yang diikuti lebih dari 300 peserta dari 16 Kwartir Cabang se-Jawa Timur. Ketua Kwarda Jatim, Kak H.M. Arum Sabil, menegaskan pentingnya memperkuat nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah keberagaman Indonesia.

    Ia mengingatkan bahwa Pramuka memegang peran strategis dalam merawat kesatuan bangsa melalui pengamalan Tri Satya dan Dasa Darma. “Kita perlu terus memupuk semangat kebangsaan agar tidak mudah terpengaruh ajaran yang dapat merusak nilai Pancasila,” ujarnya.

    Memasuki hari kedua, ribuan peserta memadati kawasan Pantai Cengkrong untuk mengikuti aksi Bersih Pantai sebagai bagian dari bakti lingkungan Pramuka Jawa Timur. Peserta dibagi menjadi delapan kelompok dan menyisir sepanjang garis pantai. Antusiasme terlihat jelas, termasuk dari masyarakat sekitar yang turut berpartisipasi.

    Kolaborasi antara Pramuka, TNI, Polri, BPBD, Muslimat, dan komunitas lokal menghadirkan dampak nyata dalam menjaga kelestarian alam. “Senang bisa ikut menjaga lingkungan dan bertemu teman-teman dari berbagai daerah,” ungkap Syafa, peserta dari SMPN 1 Watulimo.

    Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur sekaligus Kamabida Gerakan Pramuka Jatim, Kak Khofifah Indar Parawansa, hadir menyerahkan secara simbolis sepuluh unit rumah tinggal layak huni kepada warga Trenggalek sebagai bagian dari hasil Perkemahan Wirakarya 2025 yang telah memugar total 170 RTLH di seluruh Jawa Timur. “Program ini membawa manfaat besar karena Pramuka mampu memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat,” ujar Kak Khofifah.

    Kak Khofifah juga memimpin aksi penanaman ratusan mangrove bersama Kak Siti Mukiyarti dan Kak Suli Daim dari Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Ketua Kwarda Jatim Kak H.M. Arum Sabil dan Bupati Trenggalek Kak M. Nur Arifin. Kak Khofifah menekankan bahwa pelestarian lingkungan harus menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan untuk mendukung target nasional menuju net zero emission. “Hari ini kita bukan hanya menanam pohon, tetapi membangun benteng ekologi bagi masa depan bangsa,” tegasnya.

    Pada rangkaian kegiatan ini, Kwarda Jatim bekerja sama dengan Pemprov Jatim dan didukung oleh Pemkab Trenggalek turut menggelar pasar murah dengan harga bahan pokok yang dijual jauh di bawah harga pasar. Program ini menjadi intervensi ekonomi kerakyatan untuk menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Pembagian door prize yang berlangsung meriah turut menambah semangat para peserta dan warga sekitar.

    Melalui kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Bakti Masyarakat 2025, Gerakan Pramuka Jawa Timur meneguhkan komitmennya dalam penguatan karakter kebangsaan, kepedulian lingkungan, serta pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Rangkaian program ini sekaligus menjadi energi positif dalam mewujudkan generasi muda berkarakter menuju Indonesia Emas 2045. (kun)

  • Hari Armada RI ke-80, Khofifah Apresiasi TNI AL Dukung Ketahanan Pangan, Penanganan Bencana dan Misi Kemanusiaan

    Hari Armada RI ke-80, Khofifah Apresiasi TNI AL Dukung Ketahanan Pangan, Penanganan Bencana dan Misi Kemanusiaan

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menghadiri Upacara Peringatan Hari Armada RI ke-80 di Koarmada II, Dermaga Ujung Surabaya.

    Dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, upacara kali ini dilaksanakan dalam format penuh kesederhanaan dengan diikuti ribuan prajurit TNA AL.

    Pada momen ini, Gubernur Khofifah secara khusus menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada jajaran TNI Angkatan Laut atas dedikasi, profesionalisme, dan pengabdian tanpa lelah dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

    Menurutnya, TNI AL menjadi benteng terdepan yang memastikan keamanan perairan nasional di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.

    Gubernur Khofifah juga turut menegaskan bahwa kinerja TNI AL tidak hanya berfokus pada pertahanan semata, tetapi juga memainkan peran sentral dalam misi-misi kemanusiaan.

    Dari evakuasi bencana, pengiriman logistik, hingga pelayanan kesehatan terapung, TNI AL selalu hadir memberikan bantuan cepat dan tepat bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

    “Terima kasih atas seluruh kerja keras dan dedikasi TNI AL yang selalu menjadi garda terdepan dalam baik sebagai kesatria maritim sekaligus yang terdepan dalam misi-misi kemanusiaan,” ucapnya.

    Kolaborasi tersebut, menurutnya, telah memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk mitigasi bencana, pengawasan wilayah pesisir, dan pengamanan jalur perdagangan laut yang strategis.

    “Sering sekali kami berkoordinasi bersama pak Pangkoarmada II ketika terjadi kebutuhan percepatan pengiriman logistik untuk bencana. Tentu kami sangat berterima kasih dan bangga atas kesempatan yang diberikan,” tuturnya.

    Gubernur Khofifah juga menambahkan bahwa peringatan Hari Armada ke-80 ini harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keamanan maritim Indonesia. Ia mendorong seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk semakin memahami pentingnya kedaulatan laut sebagai identitas dan kekuatan bangsa.

    “Selamat Hari Armada ke-80 kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut di mana pun bertugas. Semoga TNI AL akan menjadi garda terdepan yang tangguh, humanis, dan responsif dalam menjaga keamanan sekaligus melayani kemanusiaan, demi Indonesia yang semakin maju dan berdaulat,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Khofifah apresiasi TNI AL dukung ketahanan pangan dan misi kemanusiaan

    Khofifah apresiasi TNI AL dukung ketahanan pangan dan misi kemanusiaan

    “Terima kasih atas seluruh kerja keras dan dedikasi TNI AL yang selalu menjadi garda terdepan dalam baik sebagai kesatria maritim sekaligus yang terdepan dalam misi-misi kemanusiaan,”

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi kontribusi dan sinergi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam menjaga kedaulatan maritim sekaligus mendukung ketahanan pangan, penanganan bencana, dan misi kemanusiaan.

    “Terima kasih atas seluruh kerja keras dan dedikasi TNI AL yang selalu menjadi garda terdepan dalam baik sebagai kesatria maritim sekaligus yang terdepan dalam misi-misi kemanusiaan,” ucapnya saat menghadiri Upacara Peringatan Hari Armada Republik Indonesia ke-80 di Komando Armada II, Dermaga Ujung Surabaya, Jumat yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

    Ia menilai TNI AL tidak hanya berperan dalam pertahanan, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam evakuasi bencana, pengiriman logistik, hingga pelayanan kesehatan terapung terutama bagi wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

    “Sering sekali kami berkoordinasi bersama pak Pangkoarmada II ketika terjadi kebutuhan percepatan pengiriman logistik untuk bencana. Tentu kami sangat berterima kasih dan bangga atas kesempatan yang diberikan,” tuturnya.

    Khofifah menyebut peringatan Hari Armada ke-80 menjadi momentum memperkuat komitmen menjaga keamanan maritim dan mendorong generasi muda memahami pentingnya kedaulatan laut.

    “Selamat Hari Armada ke-80 kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut di mana pun bertugas. Semoga TNI AL akan menjadi garda terdepan yang tangguh, humanis, dan responsif dalam menjaga keamanan sekaligus melayani kemanusiaan, demi Indonesia yang semakin maju dan berdaulat,” katanya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Jatim Kirim 26,5 Ton Logistik dan Dana Rp 10,5 Miliar untuk 3 Wilayah Bencana di Sumatera Surabaya 4 Desember 2025

    Pemprov Jatim Kirim 26,5 Ton Logistik dan Dana Rp 10,5 Miliar untuk 3 Wilayah Bencana di Sumatera Surabaya 4 Desember 2025

    Pemprov Jatim Kirim 26,5 Ton Logistik dan Dana Rp 10,5 Miliar untuk 3 Wilayah Bencana di Sumatera
    Tim Redaksi
    SIDOARJO, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberangkatkan total 26,5 ton bantuan logistik untuk korban bencana di Sumatera Utara dan Aceh.
    Tak hanya barang, Pemprov
    Jatim
    juga menggelontorkan bantuan dana senilai total Rp 10,5 miliar untuk tiga provinsi terdampak bencana, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
    Menurut Satria Nurseno, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, pengiriman logistik itu merupakan hasil penggalangan dari Pemprov Jatim, Pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi masyarakat, hingga kontribusi dari dunia usaha.
    Bantuan logistik ini nantinya akan dibagi rata ke dua lokasi utama. Sebanyak 13,5 ton dialokasikan untuk korban di Medan, Sumatera Utara, dan 13 ton sisanya dikirim ke Aceh.
    Ada pun, bantuan tersebut berupa makanan, alat kebersihan, alat kesehatan, obat-obatan, selimut, dan alat masak yang sangat dibutuhkan oleh warga di lokasi bencana.
    “Bantuan logistik yang pertama kali dikirim oleh Pemprov Jatim ini akan di kirim ke Sumut seberat 13,5 ton dan Aceh 13 ton,” ujar Satria, di Sidoarjo, Kamis (4/12/2025).
    Satria juga menambahkan, Pemprov Jatim akan kembali menggelontorkan bantuan dengan bentuk yang sama menuju ke Padang, Sumatera Barat, mengingat masih ada sekitar 20 ton bantuan tambahan yang tersimpan di gudang BPBD.
    “Pemprov Jatim masih akan mengirimkan bantuan ke Padang. Di gudang BPBD juga masih ada logistik untuk bencana, apalagi posko donasi masih akan diperpanjang sampai tanggal 8 Desember,” tambah dia.
    Lalu terkait bantuan dana, dia mengatakan, uang tersebut akan di bagi ke tiga provinsi. “Sepengetahuan kami, di Sumatera Utara diberikan bantuan keuangan senilai Rp 5 miliar, kemudian Sumatera Barat Rp 2,5 miliar, dan Aceh Rp 3 miliar,” kata Satrio.
    Menurut dia, bantuan finansial dan logistik ini merupakan tindak lanjut atas instruksi langsung dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajaran di bawahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Khofifah Ajak Camat, Sekcam, dan Sekdes Sukseskan Program Strategis Nasional

    Khofifah Ajak Camat, Sekcam, dan Sekdes Sukseskan Program Strategis Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengajak para camat, sekretaris camat (Sekcam) dan Sekretaris Desa (Sekdes) untuk proaktif melakukan jemput bola untuk menyukseskan berbagai program strategis nasional.

    Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat memberikan ceramah umum Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Sekretaris Desa Angkatan I – IV dan Kepamongprajaan bagi Camat dan Sekretaris Camat Tahun 2025 di Savana Hotel & Convention, Malang, Selasa (2/12/2025).

    Khofifah menambahkan, ajakan itu tidak lepas dari banyaknya program strategis nasional yang melibatkan pemerintah desa. Tak hanya itu, Gubernur Khofifah juga meminta jajaran kecamatan hingga desa untuk melakukan identifikasi potensi desa atau wilayah mereka.

    “Banyak program yang sekarang ini ditugaskan kepada desa, banyak sekali, tolong aparatur desa dan kecamatan menyukseskan berbagai program strategis tersebut,” ujarnya.

    Khofifah pun menyebut beberapa program nasional yang langsung menyasar desa di antaranya Rumah Restorative Justice, Pos Bantuan Hukum atau Posbankum, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Khusus KDKMP, saat ini di Jatim telah terbentuk 8.494 unit koperasi dan sebanyak 674 mulai beroperasi.

    “Jadi KDKMP ini bagaimana koperasi merah putih berbasis desa, menyediakan beras SPHP, MinyaKita, tabung elpiji 3 kilogram, dan juga pupuk untuk kebutuhan petani,” katanya.

    Sementara untuk Rumah Restorative Justice (RJ), kata Khofifah, merupakan konsep penyelesaian konflik atau kriminal dengan pendekatan restoratif yang fokus pada pemulihan antara pelaku, korban dan masyarakat.

    Para Bupati Wali Kota telah melakukan penandatanganan dengan Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah masing-masing untuk implementasi program ini.

    Sementara Posbankum adalah program untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan yang menyediakan layanan informasi, konsultasi, mediasi, dan rujukan hukum bagi masyarakat.

    Program ini diinisiasi oleh Kementerian Hukum (Kemenkum) dan membutuhkan paralegal yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari Kementerian Hukum.

    “Dari banyaknya tugas-tugas yang tersentral di desa, tentu penguatan kapasitas SDM menjadi penting, dan yang paling penting untuk penyiapan paralegal,” ucapnya.

    “Kalau ada rumah RJ, ada pos Bankum tapi tidak ada paralegalnya tentu agak kerepotan nanti management di tingkat desanya,” imbuhnya.

    Gubernur Khofifah mengatakan adanya RJ dan Posbankum di wilayah desa akan memberikan pemahaman masalah-masalah yang bisa diselesaikan dan tidak bisa diselesaikan dengan 2 program tersebut. Extra ordinary crime seperti korupsi, tindak terorisme dan penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan restorative justice.

    “Masing-masing harus punya ketahanan untuk tidak mencoba narkoba, karena sekali mencoba akan ketagihan dan sekali ketagihan sama dengan menjemput kematian,” tegas Khofifah.

    Terkait RJ, Khofifah mengingatkan bahwa membutuhkan komunikasi yang tersambung dan intens antara paralegal di desa, sekdes, camat dengan Bupati Walikota. Karena menurutnya RJ tidak sekadar memberikan semacam pengampunan atau permaafan tetapi juga memberikan solusi untuk permasalahan sosial dibalik terjadi tindakan kriminal yang dilakukan.

    “Kalau misalnya tidak semua punya jalur komunikasi yang efektif maka saya minta kepala BPSDM membuat semacam hotline service atau apa yang semua peserta terutama bisa menyampaikan kendala-kendalanya sehingga dari Pemprov bisa mengkomunikasikan ke Dinas terkait,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Khofifah juga meminta agar Camat, Sekcam dan Sekdes segera melakukan koordinasi jika Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di wilayahnya tidak memliki dokter gigi. Pihaknya dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dokter gigi.

    “Monggo panjenengan koordinasikan, karena pada dasarnya posisi dokter gigi di Jawa Timur sangat sangat mencukupi,” terangnya.

    Orang nomor satu di Jatim ini juga meminta agar Camat, Sekcam dan Sekdes melakukan identifikasi potensi yang ada di wilayahnya. Menurutnya hal ini bisa menjadi pintu pembuka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sekaligus untuk keberlanjutan Desa Mandiri.

    “Kemandirian desa menjadi bagian penting, maka dibutuhkan banyak inisiasi, inovasi dan kreativitas bagaimana penguatan ekonomi peningkatan kesejahteraan, dan pada saat yang sama penurunan kemiskinan bisa kita lakukan bersama,” ujarnya.

    Diketahui berdasarkan data BPS tahun 2025 presentase penduduk miskin Jawa Timur menurun 0,29 persen pada periode Maret 2024-Maret 2025.

    Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menuturkan program-program yang dimungkinkan bisa didapatkan para Camat, Sekcam dan Sekdes. Antara lain, program swasembada gula, dan susu di tahun depan, Grand Parent Stock Indukan Ayam Petelur se-Indonesia di Malang.

    “Ini sebetulnya menjadi ruang baru, peluang baru bagaimana desa mengakses program program strategis nasional yang bisa memberikan penguatan lebih riil bagi warga panjenengan semua,” pungkasnya. (tok/ian)

  • 8 Eks Kepala SMKN 1 Ponorogo: Saya Dipojokkan Kegiatan Komite Sekolah yang Saya Tidak Tahu Surabaya

    8 Eks Kepala SMKN 1 Ponorogo: Saya Dipojokkan Kegiatan Komite Sekolah yang Saya Tidak Tahu Surabaya

    Eks Kepala SMKN 1 Ponorogo: Saya Dipojokkan Kegiatan Komite Sekolah yang Saya Tidak Tahu
    Editor
    PONOROGO, KOMPAS.com
    – Dugaan adanya sumbangan partisipasi pada wali murid sebesar Rp 1,4 juta, Kepala SMKN 1 Ponorogo, Katenan dimutasi ke SMAN 1 Tegalombo Pacitan, Jawa Timur.
    Kepada jurnalis, Rabu (3/12/2025), Katenan merasa dipojokkan dengan adanya penggiringan isu sumbangan yang digagas komite sekolah.
    Ia menegaskan bahwa ia sudah dimutasi sesuai SK, baru kemudian viral unggahan mengenai pungutan di SMKN 1.
    “Saya sudah mendapatkan SK mutasi pada 21 November,” ungkap Katenan.
    Katenan mempertegas lagi, bahwa pasca menerima surat pemindahtugasan dari
    SMKN 1 Ponorogo
    ke SMAN 1 Tegalombo Pacitan, baru beredar berita dugaan pungli itu di media sosial.
    “Setelah SK saya terima, malamnya saya langsung dilantik. Kemudian besoknya (22 November) malah ada berita begitu,” kata Katenan dalam pers rilis bersama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Ponorogo.
    Setelah semua persoalan ini beredar luas di masyarakat, Katenan menjelaskan bahwa ia resmi sudah dimutasi.
    Justru menurutnya, mutasi dirinya dari SMKN 1 Ponorogo ke SMAN 1 Tegalombo Pacitan terlebih dahulu dilakukan, baru viral dugaan pungli.
    “Tanggapan saya dengan adanya berita bahwa saya dimutasi akibat ada pungli, kesannya saya dituding saya memperkaya diri. Padahal tidak. Sedangkan sumbangan partisipasi itu (inisiatif) komite sekolah, dan saya waktu itu tidak tahu,” tegasnya.
    Sekarang Katenan merasa dipojokkan banyak pihak.
    Padahal sejak awal ia mempersoalkan SK Mutasi pada 21 November 2025 yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025.
    Permendikdasmen Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Bab IV perihal Masa Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pasal 23 poin (3) dinyatakan bahwa, Penugasan Guru ASN sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahkan pada satuan administrasi pangkal lain setelah bertugas paling singkat 2 tahun.
    “Asumsi saya, saya dimutasi itu karena dianggap menyalahi Permendikdasmen. Kemudian muncul dugaan pungli. Ini seperti ada penggiringan opini, saya dipojokkan kegiatan komite. Agar dinilai jelek oleh masyarakat,” sesalnya.
    Ketika ditanya tentang sumbangan partisipasi Rp 1,4 juta, Katenan mengaku pembahasannya sudah dilakukan pada September 2025 lalu. Namun ia tidak ikut andil.
    “Saya tidak tahu menahu tentang itu. Kalau mutasi, saya serahkan kuasa hukum saya,” pungkasnya.
    Katenan melalui LKBH PGRI Ponorogo melayangkan somasi kepada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa karena mutasinya menabrak aturan dalam Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025.
    “Sedangkan Pak Katenan baru diangkat menjadi
    Kepala SMKN 1 Ponorogo
    selama 6 bulan. Mulai 15 Mei dan dimutasi pada 21 November 2025,” ungkap Ketua LKBH PGRI Ponorogo, Thohari, Rabu (3/12/2025).
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
    Eks Kepala SMKN 1 Ponorogo Hanya Persoalkan Mutasi, Katenan Geram Diseret Dugaan Pungli Sekolah
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Borong Tiga Penghargaan Strategis, Khofifah Dinobatkan Transformational Leader pada LAN Awards 2025

    Borong Tiga Penghargaan Strategis, Khofifah Dinobatkan Transformational Leader pada LAN Awards 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memborong tiga penghargaan sekaligus pada National Future Learning Forum 2025, LAN Awards, yang diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Tiga penghargaan yang berhasil diraih yaitu Transformational Leader untuk Gubernur Khofifah, penghargaan Penyelenggaraan ASN Corpu Tingkat Provinsi untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Lembaga Pelatihan ASN Berprestasi Tingkat Daerah Terbaik I untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur.

    Diserahkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, ketiga penghargaan pertama ini diberikan kepada Gubernur Khofifah.

    Penghargaan tersebut sekaligus menjadi bukti kepemimpinan transformatif Gubernur Khofifah yang membawa Jatim berkembang ke arah keberlanjutan.

    Dalam hal ini, Khofifah merupakan satu-satunya gubernur penerima penghargaan Transformational Leader di ajang LAN Awards 2025 ini. Untuk BPSDM Jatim sendiri telah meraih penghargaan lembaga pendidikan berprestasi terbaik untuk keempat kalinya.

    “Saya rasa apa yang dilakukan LAN selama ini, mulai dari membuat kualifikasi, lalu mengukur dengan indikator-indikator tertentu, ini bisa menjadi referensi bagi seluruh penyelenggara lembaga pelatihan,” kata Gubernur Khofifah.

    “Dan tentu kita berharap untuk Jawa Timur akan menjadi tambahan semangat, tambahan energi, bahwa Insya Allah kami siap untuk terus lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih LAN yang sudah memberikan apresiasi kepada kami,” lanjutnya.

    Penghargaan Transformational Leader ini khususnya, sebut Gubernur Khofifah, menjadi pendorong untuknya menginisiasi program-program yang lebih visioner ke depan untuk Jawa Timur. Salah satunya dengan terus menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah.

    Pasalnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur per 5 November 2025, ekonomi Jawa Timur Triwulan III-2025 terhadap Triwulan II-2025 tumbuh 1,70 persen (q-to-q). Tak hanya itu, ekonomi Jawa Timur Triwulan III-2025 terhadap Triwulan III-2024 meningkat sebesar 5,22 persen (y-on-y).

    “Alhamdulillah, ini juga diikuti dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM 2025 kita yang mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. IPM Jawa Timur tahun 2025 mencapai 76,13. Yang mana, ini terjadi pada semua dimensi, terutama pada standar hidup layak dan pengetahuan,” jelasnya.

    “Dan Alhamdulillah masih banyak capaian yang diperoleh Jawa Timur. Termasuk bagaimana Corporate University yang kita miliki di BPSDM Jatim itu terkoneksi dengan implementasi Sustainable Development Goals,” ungkapnya.

    “Alhamdulillah, tahun ini BPSDM Jatim kembali meraih penghargaan lembaga pendidikan berprestasi terbaik tingkat daerah yang keempat kalinya. Maka yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kinerja BPSDM Provinsi Jawa Timur. Karena yang datang ke sana bukan hanya birokrat atau ASN Jawa Timur, tapi untuk ASN dari berbagai provinsi, termasuk dari instansi pusat,” tutur Gubernur Khofifah.

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala LAN RI Muhammad Taufiq bahwa LAN Awards ada untuk mengapresiasi para mereka yang berdedikasi dalam mengembangkan kompetensi ASN. Tak hanya itu, acara tersebut hadir untuk mempererat kolaborasi yang tercipta antar instansi.

    “Tantangan kita semua adalah kita mengembangkan kompetensi sendiri-sendiri. Di sektor swasta menerapkan sendiri, di sektor publik menerapkan sendiri. Sehingga, perlu sebuah perubahan besar bagaimana pengembangan ekosistem ini kita ubah menjadi sistem kolaboratif,” ujarnya.

    Pendapat yang sama disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto. Di mana, tuntutan zaman mengharuskan mereka yang ada di sektor pemerintahan, terutama ASN, untuk memiliki skill handal.

    “Jadi kita harus menguasai kompetensi masa kini dan masa depan, baik dalam hal teknis, manajerial, sosio-kultural, maupun digitalisasi. Artinya proses upskilling dan reskilling harus berjalan terus-menerus agar aparatur tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang,” ungkapnya.

    Itulah mengapa, dirinya menekankan pentingnya mengubah “ego-system” menjadi ekosistem. Sehingga, tercipta kolaborasi yang menyatukan kekuatan pemerintah, sektor swasta, akademisi, media, dan masyarakat. (tok/ian)

  • Mendagri Apresiasi Gotong Royong Urun Dana Pemda untuk Penanganan Bencana Sumatra

    Mendagri Apresiasi Gotong Royong Urun Dana Pemda untuk Penanganan Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan signifikan bagi penanganan bencana di Sumatra.

    Tito menyampaikan terima kasih kepada sejumlah gubernur yang telah menyalurkan bantuan dalam nilai miliaran rupiah. Hal ini disampaikan dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

     “Saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Bengkulu Rp3,5 miliar, kemudian saya juga terima kasih kepada Gubernur DKI memberikan langsung kepada Kota Lhokseumawe yang sekarang tinggal Rp400 juta, kemarin itu [memberi] sebanyak Rp3 miliar,” ujarnya.

    Tito juga menyebut bantuan dari Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan.

    “Kemudian Jawa Timur, Ibu Khofifah langsung memberikan dalam bentuk barang, yang jumlahnya miliaran saya tahu kepada Sumatera Utara,” kata Tito.

    Dia melanjutkan, “Kemudian Kalimantan Utara Rp1 miliar melalui Baznas, kemudian Gubernur Sulawesi Selatan Pak Andi Sudirman Sulaiman sebanyak Rp1,5 miliar.”

    Menurut Tito, dukungan dari berbagai daerah mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan dalam menghadapi bencana.

    “Saya melihat ini masalah solidaritas, bencana bisa terjadi di mana saja, begitu ada kejadian di daerah A yang B, C, E, F bantu. Pusat pasti bantu, tapi solidaritas kita kalau rame-rame pasti mudah,” tandas Tito.

  • Mendagri ajak kepala daerah sumbang dana untuk bantu banjir Sumatera

    Mendagri ajak kepala daerah sumbang dana untuk bantu banjir Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak kepala daerah di seluruh Indonesia untuk bersolidaritas menyumbangkan dana guna membantu penanganan bencana banjir Sumatera.

    “Saya membayangkan bahwa kita ada 552 provinsi, kabupaten, kota, kalau bisa tolong saling solidaritas. Ini akan sangat bisa meringankan,” kata Tito saat konferensi pers di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Tito sendiri telah menerbitkan surat edaran pada tanggal 1 Desember 2025 agar daerah bisa mentransfer langsung dana hibah kepada daerah terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menurut dia, surat edaran tersebut telah disosialisasikan dalam pertemuan daring bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia. Ia menyebut ini merupakan saatnya kepala daerah untuk saling membantu satu sama lain.

    “Dengan surat edaran yang kami buat tanggal 1 Desember itu menjadi payung hukum bagi rekan-rekan kepala daerah untuk bisa menghibahkan langsung, mentransfer langsung hibah dengan dasar surat edaran itu. Jadi, momentum ini saya mohon kepada rekan-rekan kepala daerah kita saling solid satu sama lain,” tuturnya.

    Ia pun mengapresiasi sejumlah daerah yang telah memberikan bantuan kepada daerah terdampak, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bengkulu, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara (Kaltara).

    “Ada yang sudah memberikan. Saya tahu Ibu Khofifah (Gubernur Jatim) sudah langsung berangkat ke Sumut, ke Medan, ya. Kemudian, dua hari lalu beliau memberikan bantuan dalam bentuk barang. Kemudian, Gubernur Bengkulu juga sudah, melalui Baznas-nya, itu Rp3 miliar sudah diberikan kepada daerah terdampak. Sulawesi Selatan Rp1,5 miliar, terima kasih. Kaltara Rp1 miliar,” ucap Mendagri.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Buntut Mutasi Kasek SMKN 1, LKBH PGRI Ponorogo Somasi Gubernur Jatim

    Buntut Mutasi Kasek SMKN 1, LKBH PGRI Ponorogo Somasi Gubernur Jatim

    Ponorogo (beritajatim.com) – Mutasi yang dilakukan kepada kepala sekolah SMK Negeri 1 Ponorogo ternyata berbuntut panjang.

    Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Kabupaten Ponorogo resmi melayangkan somasi kepada Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa.

    Ya, somasi tertanggal 2 Desember 2025 itu, menyoroti kebijakan mutasi Kepala SMK Negeri 1 Ponorogo atas nama Katenan, yang dianggap menyalahi aturan penugasan kepala sekolah.

    Somasi tersebut ditandatangani Ketua LKBH PGRI Ponorogo Tohari, dan dikirimkan langsung ke kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya. Dalam surat itu, LKBH PGRI menegaskan posisi organisasi sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki perhatian terhadap kebijakan pendidikan, khususnya dalam hal tata kelola mutasi guru ASN.

    Dalam uraian somasi, LKBH menjelaskan bahwa Katenan mulai menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 1 Ponorogo sejak 15 Mei 2025 berdasarkan petikan keputusan Gubernur Jawa Timur. Namun pada 21 November 2025, yang bersangkutan kembali ditugaskan sebagai Kepala SMA Negeri 1 Tegalombo, Pacitan.

    “Perpindahan inilah yang menjadi sorotan kami, karena masa tugasnya di Ponorogo (SMKN 1 Ponorogo-red) baru berjalan kurang dari 6 bulan,” kata Thohari, Rabu (3/12/2025).

    LKBH menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Guru sebagai Kepala Sekolah, khususnya mengenai masa minimal penugasan kepala sekolah pada satu satuan administrasi pangkalan.

    LKBH PGRI menilai, kata Thohari mutasi tersebut perlu ditinjau ulang, bahkan dibatalkan, karena dianggap tidak sesuai ketentuan yang telah diatur Pemerintah Pusat. Mereka juga menyebut bahwa keputusan gubernur mengenai pengangkatan Katenan sebagai Kepala SMA Negeri 1 Tegalombo, harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari.

    “Dalam Permendikdasmen RI Nomor 7 Tahun 2025 itu, pada Bab IV pasal 23 poin 3 menyatakan bahwa : Penugasan Guru ASN sebagai kepala sekolah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dipindahkan pada satuan administrasu pangkal lain, setelah bertugas paling singkat 2 tahun, pada satuan administrasi pangkalnya,” jelas Thohari.

    Dalam somasi tersebut, LKBH memberikan batas waktu 7 hari kalender sejak surat dikirim. Jika tidak ada penyelesaian, LKBH mengancam akan melakukan show of force atau aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes. Langkah hukum melalui gugatan ke PTUN juga disiapkan apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.

    “Jika somasi ini tidak diindahkan atau tidak ada penyelesaian dalam masa 7 hari kalender dari tanggal somasi ini, maka kami akan melakukan show of force atau unjuk rasa. Dan jika masih belum ada penyelesaian, maka kami akan menempuh langkah hukum berupa pengajuan gugatan ke PTUN,” pungkas Thohari.

    Surat somasi ini ditembuskan kepada beberapa institusi terkait, mulai dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kementerian Pendidikan, hingga Ketua Umum PGRI Jawa Timur.

    Melalui somasi itu, LKBH menutup dengan penegasan bahwa proses ini ditempuh demi memastikan kebijakan pendidikan berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan pihak manapun, terutama para tenaga pendidik yang menjalankan tugas administratif sesuai aturan.(end/ted)