Surabaya (beritajatim.com) – Siklus karir Heru Tjahjono benar-benar berwarna. Dia pernah jadi aparat birokrasi. Jabatan politik sebagai bupati pun pernah diemban dan ditunaikan dengan paripurna.
Setelah itu, Heru kembali lagi ke birokrasi sebagai Sekdaprov Jawa Timur (Jatim). Kini dia masuk kembali ke lembaga politik sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG).
“Apa yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kita jalani dengan sungguh-sungguh, yang pasti mesti kita syukuri,” kata Heru Tjahjono pada satu kesempatan kepada beritajatim.com.
Lahir di Kota Gudeg, Yogyakarta, 6 Maret 1961, karir birokrasi Dr Ir Heru Tjahjono merangkak dari bawah sebelum memegang jabatan Sekdaprov Jatim periode 25 September 2018 hingga 12 Januari 2022.
Heru, yang akrab dipanggil ‘Pak Carik’ di lingkungan Pemprov Jatim ini, kali pertama masuk ranah birokrasi sebagai staf Bappeda Kabupaten Tulungagung pada 1989-1991. Kemudian dia percaya sebagai Kasi Tata Guna Tanah Ruang pada Bappeda Kabupaten Tulungagung di tahun 1991 hingga 2001. Pada tahun 1996 jabatan Plh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung dipercayakan kepadanya.
Awal karirnya sebagai birokrasi memang lebih banyak dihabiskan di Pemkab Tulungagung. Pada 1997, setahun menjelang Reformasi 1998, Heru, alumni Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Solo ini, dipercaya sebagai Pj Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Tulungagung. Pada tahun yang sama dia dimutasi dan menjabat sebagai Pj Kepala DPUD Tulungagung. Pada 2001-2003, suami Dra. Gardjati menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum PPW Tulungagung.
Heru Tjahjono
Memiliki gaya komunikasi egaliter, pola pergaulan supel, dan passion personal yang gampang dekat dengan banyak kalangan, pada 2003 Heru diberikan amanah dan kepercayaan besar. Dia bertransformasi jadi politikus dengan mencalonkan diri sebagai Bupati Tulungagung. Berpasangan dengan Mohammad Athiyah, duet cabup dan cawabup ini mampu memenangkan kontestasi politik di Tulungagung.
Jabatan Bupati Tulungagung digenggamnya pada 2003-2008. Pada Pilkada 2008, dia kembali menjagokan diri dan menang. Sehingga dia menyempurnakan masa jabatannya sebagai orang pertama Tulungagung dua periode: 2003-2008 dan 2008-2013. “Saya emban amanah itu sebaik mungkin,” tambahnya.
Regulasi tentang ASN saat itu masih memberi peluang bahwa birokrat yang memegang jabatan politik, seperti bupati, wakil bupati, wali kota, dan lainnya, bisa kembali ke ranah birokrasi, menjadi ASN lagi, ketika periode jabatan politiknya selesai. Tahun 2013, Heru tuntas menyelesaikan jabatan Bupati Tulungagung secara paripurna.
Dia kembali ke birokrasi. “Apa yang ditugaskan pimpinan mesti kita kerjakan dengan baik,” katanya mengingatkan. Di tahun yang sama, 2013, Pemprov Jatim dipimpin Gubernur Soekarwo dan Wagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Heru ditarik ke Pemprov Jatim sebagai ASN. Jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim baru diembannya pada 2014–2018. Pada tahun 2019 sampai 2022, Heru juga dipercaya sebagai salah satu komisaris Bank Jatim.
Beberapa bulan sebelum masa jabatan Gubernur Jatim Soekarwo habis, Heru yang menyandang gelar doktor (S-3) dari Universitas Brawijaya Malang ini, dipercaya sebagai Sekdaprov Jatim. Dia menggantikan Akhmad Sukardi, seorang birokrat Pemprov Jatim berasal dari Madura.
Jabatan Sekdaprov Jatim itu diemban Heru menjelang fase transisi pemerintahan Jatim dari Gubernur Soekarwo kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Pada Februari 2019, Khofifah mulai memangku jabatan Gubernur Jatim. Fase ini tak mudah. Butuh soft skill bagus agar mampu mengendalikan birokrasi Pemprov Jatim tetap stabil, konsisten, dan efektif memberikan public service secara maksimal.
Hampir empat tahun jabatan di ranah birokrasi Pemprov Jatim digawangi Heru. Dia kembali dan tampil sebagai pejabat puncak birokrasi Pemprov Jatim. Heru kembali ke rumah lamanya: birokrasi.
Heru Tjahjono
Tapi, Heru di 2018 berbeda dengan Heru di 1989, tempo pertama dia diterima dan berkarir sebagai ASN di Pemkab Tulungagung. Di tahun 2018 sebagai pejabat tertinggi di birokrasi Pemprov Jatim, Heru telah memiliki pengalaman praktis selama 10 tahun sebagai pejabat politik: Bupati Tulungagung.
Jabatan Bupati mensyaratkan kapasitas teknis birokrasi yang mumpuni, kapabel, dan pemahaman teritorial secara paripurna dalam multiperspektif. Baik dalam ruang lingkup politik, ekonomi, sosial, budaya, demografi, religi, dan lainnya. Jabatan orang pertama Tulungagung dipangku Heru dengan torehan banyak prestasi dan minim kontroversi.
Di 2024, kapasitas, akseptabilitas, dan jejaring sosial politik Heru kembali diuji. Dia terjun ke dunia politik praktis. Terlibat kontestasi Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dari Partai Golkar. Dia ditempatkan di daerah pemilihan (Dapil) VI Jatim: Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten serta Kota Kediri. Teritori politik yang selama ini identik dengan kandang kaum Nasionalis Soekarnoisme (PDIP). Dapil VI Jatim merupakan kandang banteng dan rumah komunitas Islam Tradisional (NU).
Heru tampil sebagai salah satu caleg terpilih. Golkar meloloskan dua caleg: M Sarmudji (Ketua Golkar Jatim dan kini Sekjen DPP Golkar) dan Heru Tjahjono, mantan Bupati Tulungagung dan Sekdaprov Jatim.
Tiga kali uji kontestasi politik yang dilakoni Heru berhasil diraih dengan hasil gemilang: Dua kali Pilkada Tulungagung dan menang, sekali Pileg DPR RI 2024 dan lolos. Realitas itu makin mengukuhkan track record, pengalaman, kinerja, dan reputasi Heru sebagai pejabat publik di ranah administrasi birokrasi dan lapangan politik praktis. Dia selalu lolos ujian, kompetisi, dan kontestasi yang dihelat secara fairplay dan berintegritas.
Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Jatim 2025, nama Heru kembali disebut-sebut sebagai salah satu kandidat Ketua Golkar Jatim. Ada tujuh nama lain yang muncul ke permukaan. Semua jago yang tampil punya beragam pengalaman dan latar belakang bervariasi. Semuanya politikus berpengalaman. Semuanya punya nama tenar. Musda Partai Golkar Jatim bakal jadi ujian keempat bagi Heru. Apakah dia lolos dan menang?
Ainur Rohim,
Direktur Utama dan Penanggung Jawab beritajatim.com
