Tag: Khofifah Indar Parawansa

Dari Bumi Majapahit, Khofifah Ajak Humas Jahit Persatuan Indonesia Lahir Batin

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerukan pesan kebangsaan yang kuat saat membuka Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2025 di Hotel Bumi Surabaya, Sabtu (13/12/2025). Mengambil semangat dari kejayaan sejarah masa lalu, Khofifah mengajak seluruh praktisi hubungan masyarakat (humas) untuk mengambil peran strategis dalam merajut konektivitas bangsa, tidak hanya sekadar narasi di atas kertas, melainkan sebuah gerakan nyata “menjahit” Indonesia secara lahir dan batin.

Khofifah menyambut hangat para delegasi nasional dengan mengingatkan bahwa mereka kini berpijak di tanah yang menjadi cikal bakal penyatuan Nusantara. Ia berharap energi positif dari tempat tersebut dapat meresap ke dalam semangat para peserta konvensi.

“Selamat datang di Jawa Timur. Ini Bumi Majapahit. Jadi, usahakan minum air Bumi Majapahit supaya kenusantaraan kita terwujud lahir batin,” ujarnya di hadapan ratusan praktisi humas, akademisi, dan pejabat publik.

Menurut Khofifah, narasi tentang merajut suku, agama, dan tradisi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saja tidak cukup tanpa implementasi pemerataan pembangunan. Ia menegaskan posisi Jawa Timur sebagai “Gerbang Baru Nusantara” yang bertugas menyeimbangkan kemajuan antara wilayah Indonesia Barat yang sudah pesat dengan wilayah Indonesia Timur yang masih perlu dorongan akselerasi.

Prinsip utama yang ditekankan Gubernur perempuan pertama di Jatim ini adalah memastikan tidak ada satu pun warga bangsa yang tertinggal dalam pembangunan. Semangat inilah yang harus disuarakan oleh para humas.

“Maka, kita semua profesi apapun, sektor apapun, saya rasa kita punya tugas supaya apa yang ada di dalam roof and didis, no one left behind itu betul-betul kita bangun, kita wujudkan,” tegasnya.

Dalam upaya konkret merajut persatuan tersebut, Khofifah menekankan pentingnya pelibatan generasi muda. Ia mencontohkan program Misi Dagang Jawa Timur yang selalu menyertakan duta wisata Raka-Raki serta siswa berprestasi. Bukan sebagai pelengkap, anak-anak muda ini diberi keleluasaan untuk bernegosiasi dan berdiskusi tentang potensi daerahnya dengan perspektif mereka sendiri.

Khofifah percaya bahwa cara pandang anak muda yang segar dan cerdas diperlukan untuk menyongsong masa depan bangsa. Ia memberikan kepercayaan penuh kepada mereka untuk mengambil peran aktif dalam diplomasi daerah.

“Anak-anak muda ini biarlah menjahit negerinya dengan pola pikir dan perspektif mereka bagaimana hari ini kita bersiap menjemput Indonesia Emas 2045,” imbuh Khofifah.

Oleh karena itu, Khofifah menilai profesi humas memiliki posisi yang sangat strategis untuk melanjutkan tugas “menjahit” kebangsaan ini secara utuh. Ia berharap humas tidak hanya berhenti pada pembentukan persepsi, tetapi turut serta membangun fondasi persatuan yang kokoh di tengah keberagaman, selaras dengan semangat inklusivitas yang diwariskan dari Bumi Majapahit. [beq]

13/12/2025 16:49
Kutip Hadis Qudsi di KHI 2025 Surabaya, Khofifah: ‘Bicara Baik’ Adalah Doa untuk Kekuatan Bangsa

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan dimensi spiritual yang mendalam saat membuka Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2025 di Hotel Bumi Surabaya, Sabtu (13/12/2025). Di hadapan ratusan praktisi komunikasi dari seluruh Indonesia, Khofifah tidak hanya berbicara soal strategi teknis, melainkan menekankan bahwa narasi positif atau “Bicara Baik” merupakan manifestasi doa yang mampu menjadi kekuatan nyata bagi bangsa di tengah benturan peradaban digital.

Dalam pidatonya yang menyentuh hati, Khofifah mengutip sebuah Hadis Qudsi sebagai landasan filosofis bagi profesi humas. Ia mengingatkan bahwa kata-kata dan persepsi yang dibangun oleh humas memiliki dampak psikologis dan spiritual yang besar, karena Tuhan bekerja sesuai dengan prasangka hamba-Nya.

“Hadis ini menyebut, ‘Aku akan memberikan apa yang dipersepsikan oleh hambaku.’ Maka memang bicara baik menjadi penting. Kalau Perhumas selalu menyampaikan bicara baik, bicara baik, bicara baik. Maka nanti yang di langit itu akan memberikan kekuatan kepada kita,” ujar Khofifah dengan nada optimis.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menyadari bahwa tantangan humas saat ini sangat kompleks, mulai dari disrupsi Artificial Intelligence (AI) hingga arus informasi digital yang tak terbendung. Namun, ia meyakini bahwa benturan persepsi dan budaya tersebut hanya bisa diredam jika praktisi humas konsisten membangun narasi positif dan menjauhkan diri dari pesimisme.

“Meskipun mungkin kita berhadapan sangat banyak hal bahwa benturan-benturan budaya, benturan-benturan persepsi dan seterusnya melalui digital IT, melalui AI, tetapi yakinkan bahwa ana inda dhani abdihi,” tegasnya mengingatkan peserta untuk memegang teguh prinsip tersebut.

Khofifah mengajak seluruh peserta untuk menanamkan keyakinan kolektif bahwa Indonesia adalah bangsa yang kuat dan inovatif. Menurutnya, optimisme ini harus terus disuarakan agar menjadi realitas yang terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Tetaplah berprasangka yang baik. Tetaplah berprasangka yang positif, tetaplah berprasangka bahwa Indonesia kuat, warga Indonesia adalah warga yang punya daya saing yang bagus dan punya kekuatan inovasi yang bagus,” imbuh Khofifah.

Selain pesan spiritual, Khofifah juga menekankan semangat persatuan yang digaungkan dari “Bumi Majapahit”. Ia mengundang para tamu untuk meresapi semangat Nusantara yang lahir dari tanah Jawa Timur, di mana persatuan bukan sekadar narasi, melainkan aksi nyata untuk memastikan pemerataan pembangunan.

“Provinsi, selamat datang di Jawa Timur. Ini Bumi Mojopahit. Jadi, usahakan minum air Bumi Mojopahit supaya kenuntaraan kita terwujud lahir batin,” sapanya hangat kepada para delegasi.

Menutup sambutannya, Khofifah berharap forum KHI 2025 ini tidak sekadar menjadi ajang diskusi teknis, tetapi menjadi titik tolak untuk “menjahit” kembali persatuan Indonesia secara lahir dan batin. Dengan memadukan kekuatan inovasi—di mana Jatim baru saja dinobatkan sebagai provinsi dengan Indeks Inovasi Terbaik oleh Kemendagri—dan kekuatan spiritual “Bicara Baik”, Khofifah optimis Indonesia mampu menjemput masa keemasan di tahun 2045. [beq]

13/12/2025 16:23
Respon Tantangan AI, Perhumas Rilis Kode Etik Baru dan Indikator Terukur di KHI 2025

Surabaya (beritajatim.com) – Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) resmi meluncurkan pemutakhiran Kode Etik Kehumasan yang mengakomodasi penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) serta memperkenalkan Perhumas Indicators 2025 dalam pembukaan Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2025 di Hotel Bumi Surabaya, Sabtu (13/12/2025). Langkah strategis ini diambil untuk menjawab tantangan disrupsi teknologi sekaligus memastikan kinerja humas dapat diukur secara presisi berbasis data.

Ketua Umum DPP Perhumas, Boy Kelana Soebroto, menegaskan bahwa pembaruan standar profesi ini mendesak dilakukan. Menurutnya, humas kini berhadapan langsung dengan otomatisasi ruang informasi yang menuntut standar etika baru.

“Tantangan hari ini bukan hanya tentang penyampaian pesan, tetapi juga sudah meluas masuk ke dalam destruksi teknologi. Termasuk artificial intelligence, automatisasi ruang informasi, kompetisi reputasi bangsa, di mata global,” ujar Boy di hadapan ratusan praktisi humas.

Dalam peluncuran tersebut, Boy menjelaskan bahwa kode etik terbaru ini dirancang untuk menjadi panduan moral praktisi saat menggunakan teknologi canggih. Pemanfaatan AI dalam produksi konten komunikasi tidak boleh mengaburkan fakta atau melanggar privasi.

“Hari ini kita bersama-sama akan melakukan peluncuran pemutakhiran kode etik Perhumas yang merupakan wujud tekad kita bersama dalam menjaga integritas profesi di tengah kompleks dan perkembangan zaman. Di dalam kode etik ini tertanam prinsip kebenaran, transparansi, akurasi, tanggung jawab, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Dan tentu saja sudah memasukkan unsur-unsur terkait teknologi terkini yaitu artificial intelligence,” paparnya.

Langkah Perhumas ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dirjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, yang turut hadir, mengingatkan bahwa regulasi dan etika adalah pagar pengaman agar teknologi tetap memanusiakan manusia.

“Kami juga membuat regulasi dan etika teknologi termasuk pedoman etika kecerdasan artifisial. Tujuannya agar inovasi tetap manusiawi dan bertanggung jawab insyaallah,” kata Fifi.

Fifi menambahkan, meski teknologi seperti AI mempercepat proses kerja, peran manusia dalam menimbang rasa tidak tergantikan. “AI bisa membantu menyaring data tapi hanya kita yang bisa memberikan rasa atau empati,” tegasnya.

Selain aspek etika, sorotan utama dalam KHI 2025 adalah peluncuran Perhumas Indicators 2025. Bekerja sama dengan lembaga riset Populix, instrumen ini dihadirkan untuk mengubah cara praktisi humas dalam menilai keberhasilan komunikasi. Humas tidak lagi sekadar bekerja berdasarkan intuisi, melainkan data konkret yang dapat dipertanggungjawabkan.

Boy Kelana Soebroto memaparkan bahwa indikator ini berfungsi ganda: mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah maupun swasta, serta menilai kualitas narasi yang beredar di masyarakat.

“Perhumas Indicators hadir untuk mengukur tingkat kepercayaan terhadap institusi, pemerintah, swasta, dan juga membaca kualitas narasi publik serta menilai efektivitas strategi komunikasi yang dilakukan oleh sebuah institusi,” jelas Boy.

Pentingnya pengukuran ini didasari oleh pemahaman bahwa reputasi adalah modal vital bagi keberlangsungan organisasi maupun negara.

“Kita semua memahami dengan sangat jelas bahwa kepercayaan dan reputasi bukan hanya sekedar persepsi, tetapi juga merupakan aset strategi yang dapat berdampak pada stabilitas pertumbuhan bangsa,” tambah Boy.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik inisiatif berbasis data dan etika ini. Sebagai tuan rumah, Khofifah menekankan bahwa inovasi dan pengukuran kinerja adalah hal yang juga diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Awal tahun biasanya saya berhari-hari untuk mendeteksi, mengetahui dan mengukur inovasi-inovasi yang mereka sudah lakukan,” ungkap Khofifah.

Ia juga menekankan bahwa narasi positif atau “Bicara Baik” yang dikampanyekan Perhumas harus berjalan beriringan dengan kemampuan adaptasi teknologi. Khofifah menutup pandangannya dengan optimisme bahwa kolaborasi antara data, etika, dan inovasi akan membawa Indonesia lebih kompetitif.

“Maka memang bicara baik menjadi penting. Kalau perhumas selalu menyampaikan bicara baik, bicara baik, bicara baik. Maka nanti yang di langit itu akan memberikan kekuatan kita,” pungkas Khofifah. [beq]

13/12/2025 14:47
Perhumas Kampanyekan ‘Bicara Baik’ di KHI 2025 Surabaya, Tekankan Inovasi Humanis dan Etika di Era AI

Surabaya (beritajatim.com) – Organisasi profesi Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) secara tegas mengkampanyekan gerakan “Bicara Baik” sebagai pondasi etika dan strategi komunikasi di tengah tantangan akselerasi teknologi, khususnya Kecerdasan Buatan (AI). Kampanye ini menjadi inti dari perhelatan Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2025 yang diselenggarakan di Hotel Bumi Surabaya pada Sabtu (13/12/2025).

Dipilihnya Surabaya sebagai tuan rumah adalah pengakuan atas posisi strategis kota tersebut yang melambangkan inovasi dan transformasi pembangunan Indonesia modern. Agenda utama Perhumas adalah mendorong standar profesionalisme humas yang berdaya saing internasional dengan tetap menjaga narasi konstruktif.

Ketua Umum DPP Perhumas, Boy Kelana Soebroto, menegaskan bahwa profesi kehumasan telah bertransformasi menjadi aktor strategis yang menjaga harmoni, membangun optimisme, dan menciptakan konektivitas positif bagi bangsa.

“Saat ini dalam mengemban profesi kehumasan kita bukan hanya berbicara tentang komunikasi saja tetapi juga mengenai persatuan narasi, menjaga kedaulatan dan martabat bangsa serta daya saing Indonesia di kancah global,” ujar Boy Kelana Soebroto dalam sambutannya.

Ia menyoroti tantangan hari ini yang meluas pada destruksi teknologi, termasuk AI dan otomatisasi ruang informasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Perhumas meluncurkan pemutakhiran Kode Etik Perhumas.

“Di dalam kode etik ini tertanam prinsip kebenaran, transparansi, akurasi, tanggung jawab, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Dan tentu saja sudah memasukkan unsur-unsur terkait teknologi terkini yaitu artificial intelligence,” tegas Boy.

Peluncuran kode etik baru ini merupakan wujud tekad Perhumas dalam menjaga integritas profesi dan memastikan bahwa inovasi yang dilakukan praktisi humas selalu bersifat manusiawi dan bertanggung jawab.

Senada dengan Perhumas, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, menyoroti betapa pentingnya sentuhan manusia dalam komunikasi di tengah laju teknologi.

“Teknologi memang boleh cepat Ibu Bapak tapi manusia yang memberikan sentuhan, memberikan arah begitu. Jadi tetap unsur manusia ini sungguh sangat penting,” kata Fifi Aleyda Yahya.

Fifi mengakui bahwa AI dapat membantu menyaring data, tetapi hanya manusia yang mampu memberikan rasa, empati, dan mengelola persepsi publik dengan kearifan. Ia menekankan peran sentral humas sebagai penjaga etika dan kurator kepercayaan publik.

“Bapak Ibu Humas bukan hanya penyampai informasi tapi Bapak Ibu semua adalah penafsir hasil kebijakan, penjaga etika dan kurator kepercayaan publik,” imbuhnya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang membuka konvensi, mendukung penuh gerakan “Bicara Baik” sebagai energi positif bagi bangsa. Khofifah menekankan bahwa semangat ini harus ditanamkan dari Bumi Majapahit, tempat KHI 2025 diselenggarakan.

Mengutip Hadis Qudsi, Khofifah mengingatkan tentang kekuatan prasangka (persangkaan) yang dimiliki oleh manusia.

“Kata Allah, ‘Aku akan memberikan apa yang dipersepsikan oleh hambaku.’ Tetaplah berprasangka yang baik. Tetaplah berpasangka yang positif, tetaplah berpasangka bahwa Indonesia kuat,” pesan Khofifah kepada peserta konvensi.

Khofifah juga menyoroti pentingnya inovasi dalam birokrasi, menginformasikan bahwa Jawa Timur baru saja meraih penghargaan sebagai provinsi dengan Indeks Inovasi terbaik di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tema KHI 2025, yaitu “Inovasi Bersama Untuk Indonesia Berdaya Saing Global.”

Selain peluncuran kode etik, KHI 2025 juga menghadirkan agenda strategis lainnya, termasuk:

Peluncuran Perhumas Indicators 2025: Sebuah alat ukur tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintah dan swasta.
Peluncuran Tiga Paket Buku Kolaborasi Praktisi Humas: Meliputi bahasan tentang Penguatan ESG, Reputasi Nasional, dan Komunikasi Krisis di era digital.
Penyelenggaraan Anugerah Humas 2025: Penghargaan yang mendorong kualitas profesi humas di seluruh Indonesia.

Perhumas berkomitmen untuk semakin memperkuat nation branding dan reputasi Indonesia melalui semangat Indonesia Bicara Baik, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. [beq]

13/12/2025 14:12
Khofifah Tanam 5.000 Bibit Pohon di Lumajang, Dukung Alam Wujudkan Net Zero Emission 2060

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menghadiri Puncak Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia Tahun 2025 di Bumi Perkemahan Glagah Arum, Desa Kandangtepus, Kecamatan. Senduro, Kabupaten Lumajang pada Jumat (12/12/2025).

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Gubernur Khofifah bersama Bupati Lumajang serta berbagai elemen masyarakat menanam sebanyak 5.000 bibit pohon.

Secara khusus Gubernur Khofifah menyerahkan bantuan Alat Ekonomi Produktif (AEP) Pengolah Gula Kelapa, beberapa AEP lainnya serta 484.743 batang pohon kepada puluhan Kelompok Tani Hutan (KTH) di Jawa Timur.

Mereka yang mendapatkan bantuan adalah para KTH asal Kab. Lumajang, Kab. Probolinggo. Kab. Jember, Kab. Pasuruan, Kab. Situbondo dan Kab. Banyuwangi.

Komitmen dukungan bagi KTH ini merupakan upaya hilirisasi komoditas agar memperoleh nilai tambah optimal. Sebagai hasilnya, pada tahun 2025 hingga tanggal 11 Desember pukul 15.00 WIB, catatan NTE KTH Jatim masih yang tertinggi secara nasional dengan catatan sebesar Rp 1.611.019.875.298,- setara dengan 48,29% NTE Nasional sebesar Rp. 3.336.417.088.760.

Gubernur Khofifah mengatakan, momen ini menjadi wujud komitmen dan sinergitas Pemprov Jatim bersama seluruh elemen untuk terus cinta alam agar tercipta daya dukung alam dan lingkungan.

Ia melanjutkan, kebiasaan penanaman pohon seyogyanya tidak hanya pada saat Hari Menanam Pohon Nasional, namun di berbagai kesempatan.

Khofifah sendiri menuturkan bahwa kebiasaan menanam pohon telah dilakukannya bersama keluarga sejak tahun 1991 dimana setiap tahunnya di saat perayaan Hari Ulang Tahun dilakukan penanaman pohon.

“Oleh sebab itu, saya mengajak semua, yang biasa ada even atau seremoni dimana biasanya bunga papan, bisa dikonversi menjadi pohon hidup. Sehingga hidup itu menghidupkan, _urip gawe urup_ ,”tuturnya.

Dengan kerja keras bersama yang lebih masif ini, Khofifah meyakini akan bisa memenuhi target nasional guna mencapai Indonesia Net Zero Emission 2060. Bahkan bisa dipercepat di 2050.

“Pohon apapun. Walau memang saya lebih sering mengajak menanam mangrove karena mangrove bisa menyerap karbon dioksida lima kali lebih banyak dari yang lain,” lanjutnya.

Komitmen Pemprov Jatim dalam memberikan daya dukung alam dan lingkungan disebut Khofifah juga mendapat dukungan dari berbagai pihak luar. Salah satunya melalui RISING Fellowship antara Pemerintah Indonesia dan Singapura terkait Carbon Captured, Carbon Trading dan Carbon Credit.

“Apa yang diharapkan adalah apa yang kita tanam akan menjadi amal jariyah bagi kita dan yang lain. Atau bisa disebut Sedekah Oksigen yang paling alami dan bisa kita lakukan bersama-sama,” ucapnya.

Di sisi lain, Gubernur Khofifah juga menyebut bahwa kegiatan penanaman pohon juga bisa menjadi bagian mitigasi kebencanaan di wilayah-wilayah yang terkonfirmasi rawan bencana.

Hal ini sejalan dengan misi Jatim Lestari, yaitu Jatim terus memperkuat kualitas Daerah Aliran Sungai melalui penyediaan bibit dan gerakan penanaman pohon. Ini merupakan langkah strategis untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi sebagaimana yang kita saksikan terjadi di berbagai daerah saat ini.

Di akhir Gubernur Khofifah juga turut menghimbau masyarakat untuk selalu siap dan waspada di tengah ancaman bencana Hidrometeorologi di penghujung tahun. Ia berpesan agar masyarakat bisa rutin mengupdate terhadap berbagai warning dari BMKG maupun pihak-pihak lain.

“Hindari titik-titik yang beresiko seperti pantai, atau yang ada potensi longsor dan hujan lebat dengan puting beliung. Pastikan seluruh anggota keluarga kita bisa berliburan dengan aman dan bahagia,” pungkasnya.

Dalam momen Peringatan Hari Menanam Pohon tersebut juga diserahkan berbagai penghargaan kepada tokoh yang telah berkontribusi dalam upaya pelestarian hutan dan lingkungan. Diantaranya Anggota DPD RI Dapil Jatim Lia Istifhama dan Bupati Lumajang Indah Amperawati.

Sedangkan bantuan AEP Pengolah Gula Kelapa dan AEP lainnya diantaranya diberikan kepada KTH Wana Tirta berupa 56 paket Alat Pengaduk Gula dan Wajan serta KTH Sumbulatin Kab. Bondowoso berupa Huller, Roaster Kopi, Pulper dan Grinder masing-masing satu unit.

Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Gubernur Khofifah.

“Terima kasih Ibu Gubernur, atas nama masyarakat Lumajang. Ibu gubernur membantu dari bibit kelapa hingga AEP kelapanya,” ucapnya.

Melalui kegiatan ini ia juga berharap dapat menginspirasi masyarakat agar dapat meningkatkan kebiasaan menanam pohon seperti yang dicontohkan oleh Gubernur Khofifah.

“Kita ketiban rejeki, dimana Ibu Gubernur membagikan berbagai macam bibit pohon ada macadamia dan sebagainya. Beliau menyampaikan ini sedekah oksigen dan bisa ditiru masyarakat Jatim satu orang satu pohon satu tahun. Itu pesan beliau,” pungkasnya. (tok/ted)

13/12/2025 13:00
Ajak Warga Jatim Tanam Pohon, Khofifah: Paling Tidak Tiap Ulang Tahun Surabaya 12 Desember 2025

Ajak Warga Jatim Tanam Pohon, Khofifah: Paling Tidak Tiap Ulang Tahun
Tim Redaksi
LUMAJANG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah melakukan penanaman pohon di Bumi Perkemahan Gelagah Arum, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jumat (12/12/2025).
Khofifah juga mengajak seluruh warga Jawa Timur untuk menanam pohon setidaknya setahun sekali.
“Ya itu loh paling tidak tiap ulang tahun rek (menanam). Saya melakukan itu dari 1991, setiap ulang tahun saya menanam itu dan anak-anak saya sampai sekarang kalau HUT saya mereka pun juga kasih tanaman,” kata Khofifah di Bumi Perkemahan Glagah Arum, Jumat (12/12/2025).
Khofifah menegaskan, gerakan menanam pohon bukan sekadar seremonial semata. Namun, hal ini merupakan aksi nyata untuk menjaga keberlanjutan alam.
Ia juga menyinggung pentingnya upaya bersama dalam menghadapi perubahan iklim, sekaligus mendukung target nasional Net Zero Emission (NZE) 2060.
Bahkan, Khofifah optimistis Indonesia bisa mencapai target tersebut lebih cepat apabila setiap orang mau menanam pohon secara maksimal.
“Kalau Indonesia menarget Net Zero Emission 2060, maka tugas kita bersama untuk bisa menyiapkan terwujudnya 2060 itu pada Net Zero Emission,” ujarnya.
Khofifah merekomendasikan, salah satu pohon yang ditanam adalah mangrove.
Menurutnya, mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida lima kali lebih besar dibandingkan pohon biasa.
“Mangrove bisa menyerap karbon dioksida lima kali lebih banyak dari pohon lain. Sedapat mungkin kita melakukan lebih banyak, lebih sering,” kata Khofifah.
Lebih lanjut, Khofifah turut menginformasikan bahwa Festival Mangrove ke-9 akan digelar pada 22 Desember mendatang di Pacitan sebagai bentuk komitmen Jawa Timur dalam memperkuat gerakan pelestarian lingkungan.
“Festival mangrove ke-9 akan kita lakukan di Pacitan. Ini penanda bahwa kita mencintai alam dan bersama memperkuat daya dukung lingkungan,” tutupnya.
Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati menyebut, menanam 1 batang pohon merupakan sedekah oksigen yang bisa dihirup oleh banyak orang.
“Ini sedekah oksigen. Harapannya, masyarakat Jawa Timur meniru, minimal satu orang menanam satu atau dua pohon setiap tahun,” ujar Indah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 22:59
Bupati Tuban Terima Penghargaan atas Dukungan Pembentukan Posbankum

Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menerima penghargaan sebagai kepala daerah yang mendukung percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan di Kabupaten Tuban.

Program Posbankum ini merupakan inisiatif Kementerian Hukum dan HAM RI dan telah diresmikan di seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur. Peresmian turut dihadiri Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kamis (11/12/2025).

Mas Lindra, sapaan akrab Bupati Tuban, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan wujud apresiasi atas semangat pemerintah desa dan masyarakat dalam memperkuat layanan hukum di tingkat akar rumput.

“Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh pemerintah desa dan masyarakat yang menjaga semangat guyub rukun,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky saat menerima penghargaan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Menurutnya, Posbankum adalah bentuk komitmen bersama dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses dan adil bagi seluruh warga, termasuk penyelesaian persoalan di tingkat desa. Keberadaan Posbankum juga sejalan dengan komitmen Kemenkumham untuk memperkuat akses keadilan yang berbasis nilai moral, etika, dan kearifan lokal.

“Desa menjadi pusat penyelesaian persoalan hukum masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tuban konsisten mendukung langkah tersebut,” imbuhnya.

Posbankum berfungsi menyelesaikan berbagai konflik seperti sengketa tanah, perselisihan antarwarga, hingga persoalan keluarga sebelum meluas ke ranah pidana. Di Jawa Timur, telah terbentuk 8.494 Posbankum, menjadikannya satu dari 29 provinsi yang mencapai cakupan 100 persen.

Selain itu, Posbankum juga memperkuat peran 91 Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi, serta meningkatkan kapasitas paralegal desa. Sebanyak 42 kepala desa dan lurah dinyatakan lulus sebagai Non Litigation Peacemaker, dan enam di antaranya meraih Peacemaker Justice Award 2025.

Secara nasional, jumlah Posbankum telah mencapai 71.773 lokasi atau 85,50 persen dari total desa/kelurahan, dengan lebih dari 3.800 kasus yang telah ditangani, mulai persoalan pertanahan hingga perlindungan anak. [dya/but]

12/12/2025 22:48
Wali Kota Kediri Raih Apresiasi dari Menteri Hukum Republik Indonesia

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menerima apresiasi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur atas dukungan dan komitmennya dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat, Kamis (11/12/2025).

Apresiasi ini diberikan pada acara Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan se-Provinsi Jawa Timur di Graha UNESA, Surabaya, di mana Kota Kediri menjadi satu dari 38 kabupaten/kota yang menerima Piagam Penghargaan atas terbentuknya Posbakum di wilayahnya. Piagam penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Usai menerima penghargaan, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan bahwa hadirnya Posbakum merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan keadilan.

“Pelaksanaan Posbakum di Kota Kediri sudah kami koordinasikan dengan para lurah. Harapannya, keberadaan Posbakum ini dapat mempermudah edukasi serta pemberian bantuan hukum bagi masyarakat,” jelasnya.

Selain Posbakum, Mbak Wali juga menerangkan bahwa Pemerintah Kota Kediri memiliki berbagai program terkait layanan hukum. Di antaranya bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Selain itu, terdapat pula program Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) serta sosialisasi hukum yang rutin dilaksanakan di tiap kelurahan.

Lebih lanjut, Wali Kota Kediri menegaskan siap melaksanakan arahan dari Menteri Hukum RI bahwa Posbakum sebagai solusi awal yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice), untuk kasus-kasus ringan yang tidak dapat diselesaikan melalui Aparat Penegak Hukum (APH). “Jadi masalah masalah ringan yang berkaitan dengan hukum bisa diselesaikan di Posbakum,” pungkasnya. [nm/but]

12/12/2025 21:22
Jawa Timur Capai 100 Persen Posbankum, Dorong Keadilan Restoratif Mulai dari Desa

Surabaya (beritajatim.com) – Kementerian Hukum meresmikan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Jawa Timur di Graha Unesa Surabaya.

Peresmian ini menandai tuntasnya cakupan 100 persen Posbankum di wilayah Jawa Timur sebagai bagian dari perluasan akses keadilan hingga ke tingkat akar rumput.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menautkan kehadiran Posbankum dengan nilai hidup masyarakat Jawa Timur. Ia mengangkat falsafah “Urip Iku Urup” sebagai ruh dari layanan bantuan hukum berbasis desa.

“Hidup (urip) itu harus menyala dan memberi manfaat bagi orang lain. Filosofi inilah yang menjadi nyawa dari Posbankum. Posbankum hadir bukan sekadar bangunan atau pos jaga, melainkan sebagai cahaya bagi masyarakat,” ujar Supratman dalam kegiatan bertajuk Peresmian Posbankum Desa/Kelurahan dan Pembukaan Pelatihan Peacemaker dan Paralegal Provinsi Jawa Timur ini.

Karakter masyarakat Jawa Timur yang dikenal egaliter, terbuka, dan blaka suta (apa adanya) dinilai menjadi modal sosial kuat dalam penyelesaian persoalan secara musyawarah. Tradisi rembug desa dan jagongan yang hidup di tengah masyarakat selama ini menjadi landasan penting dalam membangun mekanisme keadilan berbasis dialog.

“Kehadiran Posbankum bukan untuk menggantikan kearifan lokal, tetapi justru melembagakannya agar lebih kuat. Melalui Posbankum, kita mengedepankan penyelesaian masalah melalui jalur nonlitigasi,” tegas Supratman.

Ia menegaskan bahwa sengketa tanah, konflik antarwarga, hingga persoalan keluarga seharusnya tidak langsung dibawa ke ranah pidana. Semuanya bisa diselesaikan terlebih dahulu di Posbankum atau Omah Rembug dengan semangat Guyub Rukun.

Pada kesempatan tersebut, Supratman menyampaikan bahwa Jawa Timur telah berhasil membentuk 8.494 Posbankum. Capaian ini menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu dari 29 provinsi yang telah mencapai 100 persen pembentukan Posbankum.

Pembentukan Posbankum melengkapi peran 91 Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi di Jawa Timur serta memperkuat fungsi paralegal desa.

Posbankum juga didukung oleh kepala desa dan lurah yang telah dilatih sebagai Non Litigation Peacemaker. Mereka diharapkan menjadi garda terdepan dalam penyelesaian sengketa secara damai di tingkat lokal.

Menkum menyoroti 42 orang kepala desa dan lurah dari Provinsi Jatim yang dinyatakan lulus sebagai Non Litigation Peacemaker, dan enam orang di antaranya berhasil meraih Peacemaker Justice Award 2025.

Secara nasional, hingga akhir 2025 jumlah Posbankum telah mencapai 71.773 atau setara dengan 85,50 persen dari total desa dan kelurahan di Indonesia. Berdasarkan data aplikasi layanan Posbankum, lebih dari 3.839 permasalahan hukum telah ditangani, mulai dari sengketa tanah, gangguan kamtibmas, penganiayaan, pencurian, hutang-piutang, KDRT, waris, perlindungan anak, hingga permasalahan perjanjian.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berharap Posbankum tidak sakadar menyediakan meja konsultasi hukum, namun menjadi manifestasi bahwa hukum tidak boleh berhenti di kota besar atau hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu saja.

“Dengan adanya Posbankum, masyarakat kini memiliki ruang untuk bertanya, memahami haknya, menyelesaikan sengketa secara damai, serta mendapatkan pendampingan hukum secara cepat dan tepat,” imbuh Khofifah.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, menyatakan dukungannya terhadap kehadiran Posbankum di desa dan kelurahan sebagai garda terdepan akses keadilan yang mudah, murah, dan terjangkau.

“Jika bicara membangun desa, jangan hanya membangun jalan, jembatan, atau irigasi. Kita harus membangun rasa aman dan kepastian hukum. Inilah fondasi pembangunan manusia yang berkeadilan,” ungkapnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur, Haris Sukamto, mengatakan bahwa capaian 100% Posbankum tidak lepas dari kontribusi dan pola kepemimpinan kolaboratif, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Biro Hukum beserta seluruh jajaran.

“Ibu Gubernur juga berhasil menggerakkan 2500 Muslimat NU dalam pembentukan paralegal secara nasional dan bahkan memecahkan rekor MURI di tahun ini,” pungkas Haris.

Kakanwil Kemenkum Jawa Timur menambahkan, sejumlah 229 paralegal telah mendapatkan pelatihan melalui Pelatihan Paralegal Serentak (Parletak) Angkatan I dan II Tahun 2025. Kanwil Kemenkum Jawa Timur berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan, evaluasi, dan peningkatan kapasitas terhadap seluruh paralegal di Posbankum, yang saat ini berjumlah 16.988.

Melalui peresmian Posbankum di Jawa Timur, Kementerian Hukum menegaskan kembali komitmennya dalam memperluas akses keadilan yang berbasis pada nilai moral, etika, dan kearifan lokal, dengan menempatkan desa sebagai pusat penyelesaian masalah hukum masyarakat. [uci/ted]

12/12/2025 09:58
Wamendagri Minta Pemda Perkuat Ekosistem Inovasi Dongkrak Daya Saing

Jakarta –

Pemerintah daerah diminta memperkuat ekosistem inovasi secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing nasional, menyusul turunnya peringkat Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Center 2025 dari posisi 27 ke-40.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus pada penganugerahan Innovative Government Award (IGA) 2025 di Kempinski Grand Ballroom Jakarta, Rabu (10/12).

“Pemerintah daerah perlu memperkuat kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, serta mempercepat digitalisasi layanan publik,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).

Wiyagus menekankan pentingnya dukungan bagi inovator lokal dan UMKM berbasis teknologi melalui insentif, inkubasi, dan skema pembiayaan inovatif. Ia juga mendorong replikasi praktik baik antar-daerah agar inovasi memberi dampak yang lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi, tata kelola cerdas, dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa regulasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi sesuai kewenangan dan kearifan lokal, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Wiyagus menambahkan bahwa inovasi inklusif berperan penting dalam memperluas pemerataan akses dan kesempatan. Karena itu, pemetaan potensi daerah harus dilakukan secara proaktif agar program inovasi lebih tepat sasaran dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Ia mengungkapkan jumlah inovasi yang dilaporkan ke Kemendagri meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, inovasi masih didominasi daerah Indonesia bagian barat serta terpusat pada sektor kesehatan dan pendidikan. Selain itu, masih terdapat 15 kabupaten di Papua yang belum menyampaikan laporan inovasi.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta sejumlah pejabat lainnya.

(akn/ega)

11/12/2025 22:12