Xcloud.id

Tag: Khofifah Indar Parawansa

  • Khofifah gratiskan layanan Trans Jatim pada Hari Angkutan Nasional

    Khofifah gratiskan layanan Trans Jatim pada Hari Angkutan Nasional

    Ayo rek, mari kita manfaatkan transportasi publik demi Jawa Timur yang lebih baik

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggratiskan layanan bus Trans Jatim di lima koridor aktif selama sehari penuh pada Kamis (24/4), bertepatan dengan peringatan Hari Angkutan Nasional 2025.

    “Layanan gratis ini berlaku untuk seluruh koridor, kecuali Trans Jatim Luxury,” kata Khofifah dalam keterangan resmi diterima di Surabaya, Rabu.

    Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program Jatim Akses sekaligus wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengimplementasikan misi Nawa Bhakti Satya, khususnya dalam peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan transportasi publik.

    Trans Jatim saat ini melayani lima koridor, yakni Koridor I (Sidoarjo–Surabaya–Gresik), Koridor II (Mojokerto–Surabaya), Koridor III (Mojokerto–Gresik), Koridor IV (Gresik–Lamongan), dan Koridor V (Surabaya–Bangkalan).

    Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, selama periode Januari hingga Maret 2025, total penumpang Trans Jatim di lima koridor tersebut mencapai 1.603.554 orang. Koridor I mencatatkan jumlah penumpang tertinggi dengan total 627.946 orang.

    Adapun jumlah penumpang di koridor lainnya yakni Koridor II sebanyak 284.305 orang, Koridor III sebanyak 210.636 orang, Koridor IV sebanyak 246.892 orang, dan Koridor V sebanyak 233.775 orang.

    Khofifah berharap kebijakan tarif gratis ini dapat mendorong minat masyarakat untuk beralih menggunakan moda transportasi massal.

    “Semoga momentum ini menjadi dorongan agar masyarakat terbiasa menggunakan transportasi publik dalam keseharian,” ujarnya.

    Masyarakat dapat mengakses informasi terkait jadwal, rute, dan jumlah penumpang secara real time melalui aplikasi Transjatim-AJAIB yang tersedia di AppStore dan Play Store.

    “Ayo rek, mari kita manfaatkan transportasi publik demi Jawa Timur yang lebih baik,” tutur Khofifah.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Khofifah Serahkan Bantuan Rp 4,8 M untuk Ribuan Perempuan Tangguh Jatim

    Khofifah Serahkan Bantuan Rp 4,8 M untuk Ribuan Perempuan Tangguh Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan Bantuan Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) Perempuan Tangguh Mandiri Jawa Timur Sejahtera (Putri Jawara) di Sekolah Alkitab Kota Batu.

    Diserahkan tepat di peringatan Hari Kartini, program ini serupa kado bagi para perempuan tangguh tulang punggung keluarga demi meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat rentan di Jatim.

    Bagaimana tidak, dalam kesempatan ini, diserahkan bantuan KIP Putri Jawara dengan total 120 penerima manfaat, yang masing-masing menerima buku tabungan senilai Rp 3 juta. Bantuan ini disalurkan secara bertahap mulai minggu kedua bulan April hingga akhir Mei 2025.

    “KIP Putri Jawara adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang belum terjangkau bantuan nasional. Bagaimana penguatan ekonomi perempuan tangguh sebagai kepala ekonomi keluarga. Mereka bukan tulang rusuk, mereka tulang punggung ekonomi keluarga,” ujar Khofifah.

    “Nantinya KIP Putri Jawara akan menyasar 1.610 penerima manfaat di 15 kabupaten/kota di Jatim yang bekerja sama dengan dinas sosial setempat dan Bank Jatim dalam penyalurannya,” lanjutnya.

    Adapun kabupaten/kota yang menjadi sasaran KIP Putri Jawara antara lain Kab. Bangkalan, Banyuwangi, Gresik, Jombang, Kediri, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, Tulungagung, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya.

    Ia pun menambahkan, program KIP Putri Jawara merupakan salah satu dari bentuk penyaluran KIP Jawara dengan empat kategori penerima manfaat. Antara lain, Putri Jawara, KPM Jawara, PPKS Jawara dan eks PPKS Jawara. Nantinya, masing-masing kelompok menerima bantuan modal usaha sebesar Rp 3 juta per orang.

    Lebih lanjut, untuk masing-masing kategori penerima manfaat mempunyai kriteria yakni, Putri Jawara diperuntukkan bagi perempuan usia produktif yang memiliki embrio usaha atau keterampilan di bidang usaha ekonomi produktif, termasuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau sedang dalam tahap usulan.

    Khusus penerima bantuan KIP Putri Jawara ini, kata Khofifah, merupakan perempuan tangguh yang berasal dari berbagai latar belakang kehidupan, antara lain driver ojek online, penyintas kekerasan, orang tua dengan anak stunting, dan korban perdagangan manusia.

    “Mereka adalah perempuan yang telah memiliki usaha namun membutuhkan tambahan dukungan untuk memperkuat kemandirian ekonomi,” urainya.

    Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, akan terus menyiapkan pendampingan usaha dan pelatihan kewirausahaan sederhana melalui dinas terkait. Hal ini dilakukan agar bantuan tidak hanya bersifat konsumtif, namun benar-benar mampu mengangkat taraf hidup keluarga miskin dan rentan secara jangka panjang.

    Dengan diluncurkannya KIP Putri Jawara, Gubernur Khofifah menegaskan komitmennya dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berpihak kepada mereka yang kerap tercecer dalam bantuan arus utama.

    “Lewat program KIP Putri Jawara, saya ingin memastikan semangat mewujudkan Jatim Sejahtera sebagai bagian dari Nawa Bhakti Satya. Melalui pemberdayaan sosial ekonomi yang inklusif bagi perempuan dan kelompok rentan,” katanya.

    Kepada para ibu penerima manfaat, Gubernur Khofifah berharap agar apa yang diberikan pemerintah dapat langsung dirasakan oleh keluarga mereka. Ia juga menyampaikan agar bantuan yang diberikan digunakan dengan bijak dan untuk hal-hal yang produktif.

    “Untuk ibu-ibu single mom, semoga kuat-kuat, sabar, dan mampu menjalankan tugas serta tanggung jawab dengan baik. Saya juga berdoa semoga anak-anak panjenengan bisa jadi Walikota, Kajari, Kapolres, dan posisi-posisi strategis lainnya. Sehat-sehat lahir batin semuanya,” harapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jatim, Restu Widiani mengatakan, KIP Putri Jawara menjadi kelompok terbesar dengan 1.610 penerima, diikuti oleh KPM Jawara sebanyak 700 orang, PPKS Jawara 578 orang dan eks PPKS Jawara 132 orang.

    Setiap penerima manfaat akan mendapatkan bantuan senilai Rp 3 juta dalam bentuk dana tunai, yang disalurkan sejak 11 April hingga 19 Mei 2025.

    “Total anggaran mencapai lebih dari Rp 9 miliar, dengan rincian Rp 4,8 miliar untuk KIP Putri Jawara, Rp 2,1 miliar untuk KIP KPM Jawara, dan Rp 1,7 miliar untuk KIP PPKS Jawara dan terakhir Rp 396 juta untuk KIP eks PPKS Jawara,” terang Novi.

    Program ini tidak hanya berorientasi pada bantuan tunai, melainkan pada proses pemberdayaan sosial yang menyeluruh. Dengan demikian, untuk memastikan efektivitas program, Dinsos Jatim mengerahkan 61 pendamping di seluruh wilayah. Pembagian bantuan juga akan dibantu oleh pilar sosial Jawa Timur yang terdiri dari SDM PKH Plis, pendamping disabilitas, TKSK, dan Tagana.

    “Para pendamping ini bertugas melakukan verifikasi dan validasi data, memberikan edukasi dan sosialisasi, serta mengawal proses pemanfaatan bantuan hingga benar-benar menghasilkan dampak,” pungkasnya.

    Acara ini berjalan semarak dengan lantunan lagu “Ibu Kita Kartini” yang dikumandangkan oleh para penerima manfaat. Tak hanya itu, Gubernur Khofifah mengundang dua orang penerima bernama Kartini yang lahir tepat pada Hari Kartini tanggal 21 April. Untuk keduanya, ia menambahkan Rp 1 juta sebagai hadiah. [tok/aje]

  • Besok, Jalur Longsor Pacet-Cangar Dibuka Secara Terbatas

    Besok, Jalur Longsor Pacet-Cangar Dibuka Secara Terbatas

    Surabaya (beritajatim.com) – Rencana pembukaan jalur longsor Pacet-Cangar yang disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pada pekan ini langsung ditindaklanjuti Tim BPBD Jatim bersama Tim Gabungan dengan melakukan evaluasi dan peninjauan ke lokasi longsor di kawasan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Senin (21/4/2025) kemarin.

    Peninjauan dan evaluasi yang dipimpin Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto bersama Anggota Komisi E DPRD Jatim Suwandi Firdaus ini memutuskan, jalur Pacet-Cangar yang ditutup sejak 3 April 2025 akan dibuka secara terbatas pada Rabu, (23/4/2025) besok.

    Keputusan ini diambil menyusul progres pengerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan pemasangan trap bambu tera siring yang segera akan rampung dalam waktu dekat ini.

    Keputusan ini juga disetujui berbagai perwakilan yang hadir, yakni, Dinas PU Bina Marga Jatim, Dinas Kehutanan Jatim, Dishub Jatim, Dinsos Jatim, Perum Perhutani Jatim, UPT Tahura R Soerjo, UPT PJJ Mojokerto, Polres Mojokerto, Kodim Mojokerto, BPBD Kab. Mojokerto, Dishub Mojokerto dan Forkopimcam Pacet.

    Sebelum dibuka secara terbatas, Selasa (22/4/2025) hari ini, akan dilakukan test drive oleh Tim Gabungan untuk memastikan jalur tersebut layak dan aman saat dibuka untuk umum.

    Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto mengungkapkan, rencana pembukaan jalur Pacet-Cangar ini diputuskan setelah meminta pertimbangan berbagai OPD dan elemen yang terlibat dalam penanganan dampak longsor di Pacet.

    “Yang dimaksud pembukaan terbatas itu, pembukaan dengan waktu yang ditentukan, yakni, mulai Pukul 05.00-18.00 WIB,” terangnya dengan didampingi Kabid KL BPBD Jatim Satriyo Nurseno.

    Selain itu, jika pada jam yang ditentukan tersebut, terjadi cuaca ekstrem, seperti, hujan deras dan angin kencang, maka pihak Tahura R. Soerjo bersama BPBD Jatim, Dishub Jatim, Dishub Kabupaten Mojokerto dan Polres Mojokerto akan menerapkan sistem buka tutup.

    “Untuk keperluan ini, pihak Dishub Provinsi dan Kabupaten Mojokerto akan melengkapi jalur ini sarana dan prasarana kelengkapan jalan, seperti, guide drill dan rambu-rambu imbauan maupun larangan,” terangnya.

    Selama masa pembukaan secara terbatas jalur ini, lanjut dia, Tim PU Bina Marga dan Tahura R Soerjo akan melanjutkan finalisasi pengerjaan TPT dan trap bambu.

    Anggota Komisi E DPRD Jatim, Suwandi Firdaus pun mendukung rencana pembukaan secara terbatas jalur longsor ini.

    Menurut dia, jika memang secara kelayakan jalur ini telah memungkinkan untuk dibuka, maka kami mendukung keputusan itu, namun dengan tetap mempertimbangkan keselamatan dan keamanan penggunaan jalan.

    Baginya, penutupan jalur longsor di kawasan Pacet-Cangar ini juga berdampak secara ekonomi bagi warga Mojokerto dan Kota Batu.

    Karenanya, jika jalur ini dibuka secara terbatas, setidaknya keputusan ini akan bisa menormalisasi ekonomi masyarakat di dua daerah ini.

    “Sebab, jalur ini merupakan akses utama petani sayur, baik dari Kota Batu maupun Kabupaten Mojokerto. Termasuk masyarakat Sendi Pacet,” ujarnya.

    Sementara itu, selain melakukan rapat evaluasi, dalam kesempatan ini, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto bersama Anggota Komisi E DPRD Jatim dan sejumlah perwakilan OPD juga melakukan peninjauan irigasi terbuka yang berada di atas mahkota longsoran.

    Jalur irigasi sepanjang 50 meter ini, rencananya, akan diubah menjadi sistem irigasi tertutup dengan menggunakan pipa berdiameter 16 dim dari BPBD Jatim.

    Sedianya, kegiatan pipanisasi ini nanti akan dilaksanakan Tim BPBD Jatim bersama Tahura R Soerjo dengan melibatkan masyarakat setempat.

    Rencananya, setelah penanganan lanjutan, mulai dari pengerjaan TPT bagian bawah (sisi timur jalan), peningkatan badan jalan, pengerjaan pipanisasi hingga perapian secara menyeluruh, akses jalur Pacet Cangar-Pacet akan dibuka secara penuh.

    “Tentunya, keputusan ini akan diambil setelah kita melakukan evaluasi bersama tim gabungan. Karenanya, kami juga berharap, agar masyarakat bisa mematuhi arahan dan himbauan petugas selama masa pembukaan terbatas nanti,” pungkas Kalaksa Gatot Soebroto. [tok/aje]

  • Dindik Jatim Bisa Terbitkan Salinan Ijazah meski Sekolah Tutup Surabaya 21 April 2025

    Dindik Jatim Bisa Terbitkan Salinan Ijazah meski Sekolah Tutup Surabaya 21 April 2025

    Dindik Jatim Bisa Terbitkan Salinan Ijazah meski Sekolah Tutup
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, memastikan pihaknya tetap menerbitkan salinan
    ijazah
    meski sekolahnya sudah tutup atau tidak lagi beroperasi.
    “Sekolah yang sudah tutup atau tidak beroperasional bisa kita terbitkan berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang sudah terdaftar,” katanya, Senin (21/4/2025).
    Senada dengan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, dia memastikan akan mengurus penerbitan ulang ijazah para pekerja yang ditahan, khususnya untuk jenjang SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
    Berdasarkan data dari Pemkot Surabaya, total ada 31 pekerja yang telah melaporkan kasus
    penahanan ijazah
    .
    Namun, saat ini baru sekitar 11 pekerja yang data asal usul sekolahnya telah lengkap.
    Sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa mengimbau bagi pekerja yang belum menyertakan data asal usul sekolah agar segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan melalui posko pengaduan yang telah didirikan oleh Pemkot Surabaya.
    “Termasuk jika ada masyarakat yang menghadapi kasus serupa bisa melaporkan juga. Karena ini menjadi masalah serius yang ingin kita atasi bersama,” ucapnya. 
    Menahan ijazah disebut melanggar Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 42.
    Dalam aturan itu disebutkan bahwa pengusaha dilarang menyimpan dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan pekerjaan.
    Pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda hingga Rp 50 juta.
    Lebih lanjut,
    Gubernur Khofifah
    mengaku sudah melakukan pertemuan langsung dengan pemilik perusahaan UD Sentoso Seal yang diduga melakukan penahanan ijazah pekerjanya.
    “Kami bertemu langsung dengan pemilik perusahaannya. Dan sudah kami tanya soal kasus penahanan ijazah tersebut. Dia mengaku tidak tahu soal penahanan ijazah karena yang melakukan proses rekrutmen dan seterusnya adalah HRD. Sedangkan HRD yang dimaksud katanya sudah resign. Artinya, tidak diketahui ijazahnya saat ini posisinya di mana,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dindik Jatim Bisa Terbitkan Salinan Ijazah meski Sekolah Tutup Surabaya 21 April 2025

    Dindik Jatim Bisa Terbitkan Salinan Ijazah meski Sekolah Tutup Surabaya 21 April 2025

    Dindik Jatim Bisa Terbitkan Salinan Ijazah meski Sekolah Tutup
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, memastikan pihaknya tetap menerbitkan salinan
    ijazah
    meski sekolahnya sudah tutup atau tidak lagi beroperasi.
    “Sekolah yang sudah tutup atau tidak beroperasional bisa kita terbitkan berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang sudah terdaftar,” katanya, Senin (21/4/2025).
    Senada dengan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, dia memastikan akan mengurus penerbitan ulang ijazah para pekerja yang ditahan, khususnya untuk jenjang SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
    Berdasarkan data dari Pemkot Surabaya, total ada 31 pekerja yang telah melaporkan kasus
    penahanan ijazah
    .
    Namun, saat ini baru sekitar 11 pekerja yang data asal usul sekolahnya telah lengkap.
    Sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa mengimbau bagi pekerja yang belum menyertakan data asal usul sekolah agar segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan melalui posko pengaduan yang telah didirikan oleh Pemkot Surabaya.
    “Termasuk jika ada masyarakat yang menghadapi kasus serupa bisa melaporkan juga. Karena ini menjadi masalah serius yang ingin kita atasi bersama,” ucapnya. 
    Menahan ijazah disebut melanggar Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 42.
    Dalam aturan itu disebutkan bahwa pengusaha dilarang menyimpan dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan pekerjaan.
    Pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda hingga Rp 50 juta.
    Lebih lanjut,
    Gubernur Khofifah
    mengaku sudah melakukan pertemuan langsung dengan pemilik perusahaan UD Sentoso Seal yang diduga melakukan penahanan ijazah pekerjanya.
    “Kami bertemu langsung dengan pemilik perusahaannya. Dan sudah kami tanya soal kasus penahanan ijazah tersebut. Dia mengaku tidak tahu soal penahanan ijazah karena yang melakukan proses rekrutmen dan seterusnya adalah HRD. Sedangkan HRD yang dimaksud katanya sudah resign. Artinya, tidak diketahui ijazahnya saat ini posisinya di mana,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Khofifah Akan Bantu Terbitkan Ulang Ijazah Karyawan yang Ditahan, Siap Tempuh Jalur Hukum – Halaman all

    Gubernur Khofifah Akan Bantu Terbitkan Ulang Ijazah Karyawan yang Ditahan, Siap Tempuh Jalur Hukum – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut menyoroti kasus penahanan ijazah karyawan UD Sentoso Seal, perusahaan milik pengusaha Jan Hwa Diana.

    Khofifah pun berjanji akan membantu menerbitkan ulang ijazah karyawan yang ditahan oleh perusahaan tersebut.

    “Saya pastikan Pemprov Jawa Timur akan menuntaskan permasalahan ini. Bahwa ijazah menjadi dokumen penting yang sesuai aturan hukum tidak boleh dilakukan penahanan termasuk oleh perusahaan tempat karyawan bekerja,” kata Khofifah kepada awak media, Minggu (20/4/2025).

    Di samping itu, Khofifah juga akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur untuk menangani laporan penahanan ijazah.

    Meski begitu, penerbitan ulang hanya bisa dilakukan jika data asal sekolah pekerja telah lengkap dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), termasuk bagi sekolah yang telah tutup.

    “Bagi pekerja yang telah melaporkan penahanan ijazah dan merupakan lulusan SMA atau SMK, kami akan segera memproses penerbitan ulang. Jika sekolahnya sudah tutup, Dinas Pendidikan tetap bisa menerbitkan ulang selama datanya ada dalam Dapodik,” katanya.

    Menurut data dari Pemkot Surabaya, terdapat 31 pekerja yang telah melaporkan penahanan ijazah, namun baru 11 di antaranya yang memiliki data lengkap.

    Khofifah meminta agar para pekerja segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan melalui Posko Pengaduan Pemkot Surabaya agar proses dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Jatim.

    Meskipun Pemprov Jatim telah memfasilitasi penerbitan ulang ijazah, Khofifah memastikan bahwa proses hukum terkait penahanan ijazah tetap berjalan.

    “Solusi penerbitan ulang ini adalah bentuk kehadiran negara, namun tidak terkait dengan aparat penegak hukum. Proses hukum tetap dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Khofifah mengaku telah mengadakan pertemuan dengan pemilik perusahaan UD Sentoso Seal yang dilaporkan telah menahan ijazah pekerjanya.

    Namun, dalam pengakuannya, proses rekrutmen dilakukan oleh HRD yang telah mengundurkan diri.

    Sehingga pemilik perusahaan tak tahu soal adanya penahanan ijazah karyawan.

    “Pemilik perusahaan mengaku tidak mengetahui adanya penahanan ijazah karena proses rekrutmen dilakukan oleh HRD yang kini telah mengundurkan diri. Saat ini, posisi ijazah pun tidak diketahui,” kata Khofifah.

    Kronologi Perseteruan

    Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dilaporkan oleh Jan Hwa Diana yang berada di Margomulyo, Surabaya Barat, terkait UU Informasi Traksaksi Elektronik (ITE). 

    Laporan ini terjadi setelah Cak Ji (sapaan akrab Armuji) menindaklanjuti aduan warga Surabaya setelah ijazahnya ditahan oleh perusahaan UD Sentoso Seal.

    Setelah mendapat laporan tersebut, Cak Ji langsung mendatangi perusahaan tersebut.

    “Saya datang baik-baik, saya tok-tok (gerbangnya), saya telepon, mereka tidak mau bukakan pintu. Anak buah saya, saya suruh telepon dan di-speaker (pengeras suara) agar tahu,” katanya.

    Sesampainya di lokasi tersebut, Cak Ji justru mendapat omelan dari Jan Hwa Diana yang menuduh Wakil Wali Kota Surabaya itu seorang penipu.

    “Dia menuduh saya seorang penipu, saya ngomong, saya itu datang dengan baik-baik, tolong dibukakan pintunya, kita bicara di dalam. Dia tidak mau, ngomel dan macam-macam,” sambungnya.

    Cak Ji menyebut perusahaan itu telah menahan ijazah karyawan tanpa alasan jelas. 

    Hal itu dianggap melanggar hak dasar tenaga kerja, apalagi dalam konteks pendidikan, yang saat ini sedang digencarkan pemerintah sebagai bagian dari program pemutusan mata rantai kemiskinan.

    “Wong sekolah saja sekarang gratis, masa anak ini sudah kerja mau keluar, tapi ijazahnya ditahan? Itu ijazah SMA yang ditempuh 3 tahun. Hak hidupnya dipersulit,” tegas Cak Ji.

    Tempuh Jalur Damai

    Setelah berita perseteruan itu viral di media sosial, Jan Hwa Diana memutuskan untuk meminta maaf dan bertemu dengan Armuji.

    Dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Surabaya pada Senin (14/4/2025), Diana telah meminta maaf dan akan mencabut laporan terhadap Cak Ji.

    “Tadi saya bertemu Cak Ji langsung. Setelah ini, saya akan mencabut laporan di Polda Jatim,” kata Diana, ditemui seusai pertemuan dengan Cak Ji.

    Diana mengatakan bahwa pertemuan dengan Cak Ji berjalan lancar. 

    Bahkan, ia pun mengakui Wakil Wali Kota Surabaya itu merupakan sosok yang baik. 

    “Cak Ji sangat baik dan perhatian terhadap masyarakat Surabaya,” jelasnya.

    Sementara itu, Cak Ji menceritakan isi pertemuannya dengan Diana. Hasilnya mereka menyudahi persoalan. 

    “Mungkin Ibu Diana sadar sehingga minta maaf dan mencabut laporan,” kata Cak Ji.

    Apalagi dalam pertemuan itu ada barisan pengacara hingga pakar hukum di bidang ITE.  Cak Ji menyebut ada pakar ahli UU ITE Prof. Salahudin. 

    Bagi Cak Ji, Diana yang mencabut laporan juga bagian dari hak dia.

    “Diana juga minta maaf dan mencabut laporan. Sebagai manusia dan umat muslim, saya memaafkan. Tapi saya minta ojo dibaleni maneh (jangan diulang lagi),” tandas Cak Ji.

    Cak Ji kecewa karena saat didatangi ke pabrik tidak disambut dengan baik. 

    “Kalau diceluk aja angel (jika dipanggil jangan dipersulit). Apalagi jika yang memanggil instansi pemerintah, termasuk Dinas Tenaga Kerja. Semua perusahaan harus taat aturan. Jangan ada penahanan ijazah, dan berikan hak-hak karyawan,” ujarnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Gubernur Khofifah Siap Bantu Terbitkan Ulang Ijazah Pekerja yang Ditahan Perusahaan, Ini Syaratnya

     

    (Tribunnews.com/David Adi) (TribunJatim.com/Fatimatuz Zahroh)

  • 7 Khofifah: Jan Hwa Diana Sebut HRD Sudah 'Resign', Artinya Posisi Ijazah Pekerja Tak Diketahui Keberadaannya Surabaya

    7 Khofifah: Jan Hwa Diana Sebut HRD Sudah 'Resign', Artinya Posisi Ijazah Pekerja Tak Diketahui Keberadaannya Surabaya

    Khofifah: Jan Hwa Diana Sebut HRD Sudah Resign, Artinya Posisi Ijazah Pekerja Tak Diketahui Keberadaannya
    Editor
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Kengototan pemilik UD Sentosa Seal,
    Jan Hwa Diana
    tidak mau mengembalikan ijazah eks karyawan yang diduga ditahan, kini tak ada artinya.
    Pasalnya, 31 eks karyawan UD Sentosa Seal itu akan segera mendapatkan ijazah, meski bukan dari Jan Hwa Diana.
    Hal ini setelah Gubernur Jawa Timur
    Khofifah Indar Parawansa
    memerintahkan pejabatnya untuk menguruskan penerbitan kembali Ijazah 31 eks karyawan yang ditahan Jan Hwa Diana.
    Langkah Khofifah ini diambil setelah dia melakukan pertemuan langsung dengan pemilik perusahaan UD Sentoso Seal yang diduga melakukan
    penahanan ijazah
    pekerjanya.
    “Dia (Jan Hwa Diana) mengaku tidak tahu soal penahanan ijazah karena yang melakukan proses rekrutmen dan seterusnya adalah HRD. Sedangkan HRD tersebut sudah resign. Artinya tidak diketahui ijazahnya saat ini posisinya dimana,” kata Khofifah, Senin (21/4/2025).
    Menurut Khofifah, solusi ini menjadi wujud negara hadir di tengah persoalan dan polemik yang dihadapi masyarakat.
    Tak hanya itu, solusi ini sekaligus memberikan ketenangan pada para pekerja, karena hingga sekarang mereka tidak dapat kepastian dari perusahaan yang bersangkutan.
    “Saya pastikan Pemprov Jawa Timur akan menuntaskan permasalahan ini. Bahwa ijazah menjadi dokumen penting yang sesuai aturan hukum tidak boleh dilakukan penahanan termasuk oleh perusahaan tempat karyawan bekerja,” ujar dia.
    Sebagai tindak lanjut kebijakan Khofifah, Disnaker Jatim setelah kordinasi dengan posko pengaduan kota Surabaya akan memanggil pihak pelapor ke kantor Disnaker Jatim pada Senin (21/4/25) untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan agar ijazah bisa diproses penerbitannya.
    “Bagi pekerja yang telah melaporkan ijazahnya ditahan dan itu adalah ijazah SMA atau SMK, Pemprov Jatim akan segera mengurus untuk penerbitan ulang. Jika sekolah sudah tutup, Dinas Pendidikan akan menerbitkan ulang asalkan datanya sudah masuk pada dapodik, ” ujar dia.
    Berdasarkan data dari Pemkot Surabaya, total ada sebanyak 31 pekerja yang telah melaporkan
    kasus penahanan ijazah
    .
    Namun saat ini baru sekitar 11 pekerja yang data asal usul sekolahnya telah lengkap.
    Karena itu, ia mengimbau bagi pekerja yang belum menyertakan data asal usul sekolah agar segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan melalui Posko pengaduan yang telah didirikan oleh Pemkot Surabaya.
    Untuk kemudian datanya bisa dilanjutkan ke Pemprov Jatim yang akan meminta keterangan besuk Senen (21/4/25) di kantor Disnaker Jatim.
    “Termasuk jika ada masyarakat yang menghadapi kasus serupa bisa melaporkan juga. Karena ini menjadi masalah serius yang ingin kita atasi bersama,” tegasnya.
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
    Percuma Jan Hwa Diana Tahan Ijazah 31 Eks Karyawannya, Pemprov Akan Terbitkan Lagi, Ini Syaratnya
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Khofifah: Perempuan Harus Jadi Pilar Ketangguhan Bangsa di Tengah Krisis Global

    Khofifah: Perempuan Harus Jadi Pilar Ketangguhan Bangsa di Tengah Krisis Global

    Surabaya (beritajatim.com) – Memperingati Hari Kartini tahun ini, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani semangat juang RA Kartini dalam konteks kekinian.

    Ia menekankan pentingnya peran perempuan sebagai garda rumah tangga dan kekuatan sosial di tengah dunia yang terus dilanda ketidakpastian akibat konflik global, perang dagang, serta krisis ekonomi dan pangan.

    “Perempuan hari ini bukan hanya simbol emansipasi, tetapi juga aktor utama dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan psikologis keluarga. Mereka adalah pilar ketangguhan bangsa yang dimulai dari rumah,” ujar Khofifah di Surabaya, Senin (21/4/2025).

    Menurut Khofifah, perempuan, khususnya para ibu, memainkan peran kunci sebagai manajer ekonomi keluarga. Di tengah ketidakpastian global, mereka cermat menyusun strategi pengeluaran rumah tangga, mencari tambahan penghasilan, bahkan membuka usaha mikro dari dapur sendiri.

    “Perempuan membuktikan bahwa kemandirian dan kreativitas bisa tumbuh dalam keterbatasan,” katanya.

    Tak hanya itu, Khofifah menyebut perempuan juga menjadi penopang utama dalam ketahanan pangan keluarga, mulai dari mengelola konsumsi rumah tangga, menanam sayur di pekarangan, hingga mempraktikkan gaya hidup hemat energi. Dalam situasi sulit, peran ini menjadi sangat strategis bagi keberlangsungan keluarga.

    “Lebih dari itu, perempuan juga berperan sebagai pelindung emosional dan pendidik nilai-nilai kehidupan bagi anak-anak. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka hadir sebagai penenang, penyemangat, sekaligus pendidik yang mengajarkan ketangguhan sejak dini,” ujar Khofifah.

    Sebagai garda informasi di era digital, perempuan juga memiliki peran besar dalam membentuk literasi keluarga. Mereka menyaring informasi, membimbing anak-anak menghadapi dunia maya, serta menjaga agar keluarga tidak terjebak dalam disinformasi atau budaya instan.

    “Kecakapan perempuan hari ini adalah gabungan antara kearifan lokal dan kecanggihan digital,” tambahnya.

    Khofifah juga menyoroti kiprah perempuan dalam membangun solidaritas sosial berbasis komunitas.

    “Di Jawa Timur, banyak gerakan perempuan yang terlibat dalam kegiatan sosial, politik, koperasi, hingga urusan bencana. Ini menunjukkan bahwa kekuatan perempuan tidak hanya di dalam rumah, tetapi juga di ruang publik,” jelasnya.

    Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peran tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan, akses pembiayaan UMKM, pendampingan digital, hingga perlindungan sosial bagi ibu dan anak.

    “Semangat Kartini adalah semangat untuk bangkit, berdikari, dan tidak menyerah pada zaman. Dalam setiap krisis, perempuan Indonesia, selalu menemukan jalan untuk tetap kuat, berdaya, dan bermanfaat bagi sekitarnya,” pungkas Khofifah. [tok/beq]

  • Menteri ATR Minta Anggota DPR Bujuk Pemda Bebaskan BPHTB Urus Sertifikasi Tanah Nasional 21 April 2025

    Menteri ATR Minta Anggota DPR Bujuk Pemda Bebaskan BPHTB Urus Sertifikasi Tanah Nasional 21 April 2025

    Menteri ATR Minta Anggota DPR Bujuk Pemda Bebaskan BPHTB Urus Sertifikasi Tanah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)
    Nusron Wahid
    meminta anggota Komisi II DPR RI turut membujuk pemerintah daerah (pemda) di daerah pemilihan (dapil) masing-masing agar membebaskan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (
    BPHTB
    ) bagi masyarakat
    miskin ekstrem
    yang mengurus
    sertifikasi tanah
    melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
    Hal ini dikatakan Nusron saat rapat kerja (raker) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).
    “Kami minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian di Dapil masing-masing. Kami sudah sampaikan waktu retreat penerima PTSL, terutama yang dari kalangan miskin ekstrem, itu kalau bisa dikasih kebebasan, pertama adalah kebebasan untuk BPHTB,” kata Nusron saat raker, Senin.
    Nusron juga meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meng-cover insentif tersebut.
    Menurut Nusron, selain membantu rakyat yang kesulitan, cara ini juga berfungsi untuk mempercepat proses sertifikasi tanah.
    Berdasarkan paparannya, capaian pendaftaran tanah sudah mencapai 121,64 juta bidang per April 2025.
    Jumlah ini sebesar 94,4 persen dari target 126 juta bidang tanah.
    Namun, yang tersertifikasi baru mencapai 94,1 juta bidang tanah atau sekitar 74,7 persen.
    “Ini untuk proses percepatan karena treknya jauh. Yang sudah terpetakan 94 persen, tapi yang baru tersertifikasi 74 persen. Jadi ada 20 persen sendiri sertifikat peta bidang tanah yang sudah terpetakan, nomor bidangnya ada, tapi belum mampu mensertifikatkan penerima PTSL itu, karena enggak mampu membayar BPHTB,” ucap Nusron.
    Politikus Partai Golkar ini tak memungkiri, permasalahan ini menjadi hambatan sertifikasi tanah, utamanya di luar Pulau Jawa.
    Ia sendiri mengaku sudah mensosialisasikan hal ini berulang kali saat berkeliling daerah.
    “Kemarin pertemuan dengan Gubernur di Sulteng kami sampaikan. Minggu depan saya ke Riau, akan kami sampaikan juga langkah-langkah yang sama,” kata Nusron.
    “Alangkah baiknya kalau misal Bapak Ketua nanti kita ke Kalsel bersama dengan Bupati Gubernur, ke Sultra bersama-sama untuk menekankan masalah ini akan jauh lebih baik,” uimbuh dia.
    Di sisi lain, ia juga mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang sudah menggratiskan BPHTB.
    Ia berharap hal ini bisa menyebar ke wilayah di Pulau Jawa lainnya.
    “Kalau Jawa Timur dibebaskan, Jawa Tengah belum. Waktu pertemuan minggu lalu dengan gubernur dan Bapak Bupati Jawa Tengah kami sudah tekankan, pertemuan dengan gubernur Jawa Barat kami sudah tekankan,” kata Nusron.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri, Gubernur hingga Sespimmen Polri Temui Jokowi, Said Didu: Tunggu Episode Berikutnya

    Menteri, Gubernur hingga Sespimmen Polri Temui Jokowi, Said Didu: Tunggu Episode Berikutnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial sekaligus mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu melemparkan sindiran ke kubu Jokowi Widodo.

    Seperti yang diketahui, dalam beberapa waktu belakangan banyak yang datang mengunjungi mantan Presiden RI Ketujuh itu di Solo.

    Kunjungan-kunjungan ini datang dari berbagai pihak. Beberapa diantara dari Pemerintah mulai Menteri hingga Gubernur.

    Hal inilah yang kemudian disorot tajam, terkait alasan mereka datang mengunjungi Jokowi dengan alasan silaturahmi.

    Said Didu jadi salah satu orang vokal membahas terkait kunjungan beberapa orang Pemerintah ke kediaman Jokowi.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia bahkan menulis daftar kunjungan ke kediaman ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

    Mulai dari menteri, gubernur, preman hingga polisi. Diketahui menteri yang sempat menghadap seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.

    Kemudian Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin.

    Komisaris ID Food juga sempat viral mengintimidasi massa yang menuntut ijazah Jokowi. Begitu pun Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Hercules Rosario de Marshal datangi kediaman Jokowi jelang massa ingin geruduk rumah Jokowi.

    Belum lama ini juga Serdik Sespimmen Polri mengunjungi kediaman Jokowi.

    “Urutan datang ke Solo; Trio Menteri penggerak massa, Trio Menteri pengatur logistik, Gubernur penggalangang Pemda bersama Kapolda dan Pangdam, preman pengancam rakyat, polisi untuk pamer kekuasaan bahwa Parcok adalah Solo,” tulisnya dikutip Senin (21/4/2025).