Tag: Khofifah Indar Parawansa

  • Misi Dagang Jatim di Maluku bukukan transaksi Rp460,7 miliar

    Misi Dagang Jatim di Maluku bukukan transaksi Rp460,7 miliar

    Surabaya (ANTARA) – Misi Dagang Provinsi Jawa Timur (Jatim) di Provinsi Maluku yang digelar di The Natsepa Resort & Conference Center, Maluku Tengah, Rabu, membukukan nilai transaksi sebesar Rp460,75 miliar.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang memimpin langsung kegiatan tersebut menyatakan bahwa capaian ini menunjukkan ketahanan dan kekuatan sektor perdagangan Jatim di tengah perlambatan ekonomi global.

    “Kami memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha dari Jatim dan Maluku, baik trader maupun buyer. Tujuannya memperluas potensi perdagangan, perikanan, agribisnis, hingga peluang investasi secara terintegrasi,” kata Gubernur Khofifah.

    Ia menambahkan, Misi Dagang ini tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga menjadi ajang pertemuan budaya dan tradisi antardaerah.

    Sejumlah komoditas yang menopang capaian transaksi antara lain hasil perikanan, produk tembakau, telur dan olahan ayam, beras, karkas unggas, pakan ternak, kelapa bulat, kayu log, makanan ringan, serta hasil hutan.

    Khofifah menyebutkan, nilai transaksi kali ini meningkat dua kali lipat dibandingkan misi dagang pada Desember 2021 dan diperkirakan akan terus bertambah seiring ditutupnya kegiatan secara resmi.

    Dari sisi makroekonomi, Provinsi Jatim merupakan kontributor ekonomi tertinggi kedua secara nasional setelah DKI Jakarta, dengan kontribusi 14,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan 25,23 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa.

    Pada Triwulan IV 2024, ekonomi Jatim tumbuh sebesar 5,03 persen (y-on-y) dengan nilai PDRB ADHB sebesar Rp802,45 triliun.

    Lebih lanjut, Khofifah menegaskan bahwa perdagangan antardaerah menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Jatim. Berdasarkan data Perdagangan Antar Wilayah Indonesia 2023, Jatim mencatatkan surplus perdagangan tertinggi mencapai Rp209 triliun.

    “Ini berkat kolaborasi yang baik antara Jatim dan provinsi mitra, termasuk Maluku,” katanya.

    Tercatat, total nilai perdagangan Jatim dengan Maluku pada 2023 mencapai Rp3,01 triliun, terdiri atas nilai bongkar (pembelian dari Maluku) sebesar Rp1,66 triliun dan muat (penjualan ke Maluku) sebesar Rp1,35 triliun. Dengan demikian, neraca perdagangan Jatim-Maluku mengalami defisit Rp310 miliar.

    Khofifah menyebutkan, Maluku menyuplai sejumlah komoditas penting seperti pelat tembaga, CPO, kayu gelondongan, rempah-rempah, karet, alkohol, buah, dan ikan beku. Sebaliknya, Jatim banyak memasok truk, beras, obat-obatan, daging beku, tepung, gula, kendaraan bermotor, dan produk olahan lainnya ke Maluku.

    Ia berharap Misi Dagang ini mampu mempererat kerja sama ekonomi dan budaya kedua provinsi serta meningkatkan kualitas SDM melalui kerja sama bidang pendidikan.

    “Kami ingin memperluas akses pendidikan dengan membuka kesempatan bagi siswa-siswi Maluku menimba ilmu di enam SMA Taruna Jatim yang berbasis boarding school dan bekerja sama dengan TNI, Polri, serta IPDN,” ujarnya.

    Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya membangun generasi muda yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan dan kenusantaraan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyambut baik pelaksanaan Misi Dagang tersebut. Ia menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan membuka peluang kerja sama jangka panjang.

    “Satu komoditas bisa memberi nilai, tapi kolaborasi dapat menciptakan masa depan,” ujar Hendrik.

    Kegiatan ini turut diwarnai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Gubernur Jatim dan Gubernur Maluku serta Perjanjian Kerja Sama antara perangkat daerah, BUMD, dan pelaku usaha dari kedua provinsi.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Achmad Fauzi Komut PJU Raih Beritajatim Award 2025 Sektor Energi

    Achmad Fauzi Komut PJU Raih Beritajatim Award 2025 Sektor Energi

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisaris Utama PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda), H Achmad Fauzi meraih Beritajatim Award 2025 untuk kategori sektor energi di Resepsi Puncak Acara HUT ke-19 Beritajatim.com.

    Pemred Beritajatim.com, Dwi Eko Lokononto menyerahkan langsung plakat award kepada Ketua SPSI Jatim tersebut di Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya, Rabu (23/4/2025).

    Petrogas Jatim Utama adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang didirikan guna mendukung Pemprov Jatim memanfaatkan dan mengembangkan potensi perekonomian daerah, khususnya bidang penyediaan Energi, Infrastruktur dan Logistik.

    PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) yang didirikan pada 1 Agustus 2006 lalu, menekuni usaha di bidang Migas, Kepelabuhanan, Mineral, Energi dan Jasa Penunjang melalui sembilan anak perusahaan, yang kegiatannya menyebar. Ada di Jakarta, Gresik, Jombang, Probolinggo dan Surabaya.

    Saat ini, jika menyebut nama PT PJU, tak bisa dilepaskan dari peran seorang pria
    kelahiran Banyuwangi yaitu H Achmad Fauzi, yang diberi kepercayaan oleh
    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai Komisaris Utama sejak Januari 2025. Dia menjadi figur penting dalam Perusahaan setelah masuk ke PT PJU pada 27 Juni 2023.

    Memiliki latar belakang sebagai Ketua Konfederasi DPD SPSI Jawa Timur dan juga Ketua Gabungan Serikat Pekerja (Gasper) Jawa Timur membuat Achmad Fauzi memiliki jaringan luas ke berbagai sektor, baik swasta maupun pemerintahan.

    Ketika perusahaan mengalami kendala terkait alokasi gas untuk usaha trading gas, suatu misal, Achmad Fauzi memiliki akses langsung ke pemerintah pusat (termasuk Kementerian ESDM) untuk mengupayakan agar PT PJU memperoleh alokasi gas yang cukup. Dan upaya yang dilakukan tersebut membuahkan hasil positif bagi perusahaan.

    Apalagi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang menjadi pusat tumbuhnya
    industri nasional, baik dari perusahaan domestik maupun perusahaan asing.
    Achmad Fauzi memiliki kemampuan mendorong PT PJU memperluas pasar migas dan kelistrikan di dunia industri Jawa Timur.

    Hubungan luas yang dibina sejak bertahun-tahun silam, bersinergi dengan berbagai komponen dan elemen masyarakat Jawa Timur tentu menjadi pertimbangan khusus pemegang saham PT PJU, selain kemampuan manajerial Achmad Fauzi, karena yang bersangkutan juga memiliki berbagai usaha.

    Sebagai satu dari delapan BUMD milik Pemprov Jatim, PT PJU memberikan sumbangan dividen terbesar kedua setelah Bank Jatim. Sumbangan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 sebesar Rp 24 miliar, bahkan ada rencana akan meningkat lagi.

    Gubernur Jawa Timur tentunya melihat potensi pengembangan PT PJU ke depannya, agar bisa terus memberikan sumbangan PAD, dan semakin besar dari tahun ke tahun. Potensi migas dan sektor industri migas di Jawa Timur masih terbuka lebar jika melihat ladang minyak dan gas bumi yang belum banyak dieksplorasi. Tak salah jika saat ini Gubernur Khofifah Indar Parawansa menaruh harapan besar agar PT Petrogas Jatim Utama menjadi besar di bawah kawalan H Achmad
    Fauzi. (tok/ian)

    Resepsi HUT ke-19 Beritajatim.com tidak akan terlaksana secara meriah tanpa keterlibatan sejumlah pihak, terutama para sponsor yang telah memberikan dukungan begitu besar. Untuk itu, Beritajatim.com menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

    1. PT. Semen Imasco Asiatic
    2. Kominfo Jatim
    3. Bumi Suksesindo
    4. Pertamina EP Cepu JTB
    5. PT. Petrogas Jatim Utama
    6. Bank UMKM Jatim
    7. Bank Jatim
    8. ExxonMobil Cepu Limited
    9. Pertamina EP Sukowati Field
    10. Safe & Lock
    11. PT INKA (Persero)
    12. Djarum Foundation
    13. HM Sampoerna
    13. Pertamina EP Cepu Field
    15. PHE WMO
    16. PT Pelindo Multi Terminal
    17. HCML
    18. PHE TEJ
    19. Pertamina EP Poleng Field
    20. PT. Pelindo Marine Service
    21. PT. SIER
    22. PT. Gudang Garam
    23. Prima Energi Bawean
    24. Pertamina EP Cepu ADK
    25. Medco Sampang
    26. Medco Madura Offshore
    27. Saka Indonesia Pangkah Limited
    28. Kangean Energi Indonesia
    29. Petronas Carigali Ketapang
    30. Saka Energi Muriah Limited
    31. JIIPE
    32. Hayyu Clinic
    33. DPD Ivendo Jatim
    34. Flat Production
    35. Rokins
    36. Whize Luxe Spazio Hotel
    37. Java Paragon
    38. Fiesta / Charoen Pokphand
    39. LNK Krimer
    40. Jamoe Iboe
    41. Itikminton
    42. JatimPark
    43. DNY Skincare
    44. Bola Mas
    45. Esbeeyee
    46. Make Over
    47. Enkai
    48. Dishub Provinsi Jatim
    49. Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jatim

  • Khofifah gratiskan layanan Trans Jatim pada Hari Angkutan Nasional

    Khofifah gratiskan layanan Trans Jatim pada Hari Angkutan Nasional

    Ayo rek, mari kita manfaatkan transportasi publik demi Jawa Timur yang lebih baik

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggratiskan layanan bus Trans Jatim di lima koridor aktif selama sehari penuh pada Kamis (24/4), bertepatan dengan peringatan Hari Angkutan Nasional 2025.

    “Layanan gratis ini berlaku untuk seluruh koridor, kecuali Trans Jatim Luxury,” kata Khofifah dalam keterangan resmi diterima di Surabaya, Rabu.

    Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program Jatim Akses sekaligus wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengimplementasikan misi Nawa Bhakti Satya, khususnya dalam peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan transportasi publik.

    Trans Jatim saat ini melayani lima koridor, yakni Koridor I (Sidoarjo–Surabaya–Gresik), Koridor II (Mojokerto–Surabaya), Koridor III (Mojokerto–Gresik), Koridor IV (Gresik–Lamongan), dan Koridor V (Surabaya–Bangkalan).

    Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, selama periode Januari hingga Maret 2025, total penumpang Trans Jatim di lima koridor tersebut mencapai 1.603.554 orang. Koridor I mencatatkan jumlah penumpang tertinggi dengan total 627.946 orang.

    Adapun jumlah penumpang di koridor lainnya yakni Koridor II sebanyak 284.305 orang, Koridor III sebanyak 210.636 orang, Koridor IV sebanyak 246.892 orang, dan Koridor V sebanyak 233.775 orang.

    Khofifah berharap kebijakan tarif gratis ini dapat mendorong minat masyarakat untuk beralih menggunakan moda transportasi massal.

    “Semoga momentum ini menjadi dorongan agar masyarakat terbiasa menggunakan transportasi publik dalam keseharian,” ujarnya.

    Masyarakat dapat mengakses informasi terkait jadwal, rute, dan jumlah penumpang secara real time melalui aplikasi Transjatim-AJAIB yang tersedia di AppStore dan Play Store.

    “Ayo rek, mari kita manfaatkan transportasi publik demi Jawa Timur yang lebih baik,” tutur Khofifah.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Khofifah Serahkan Bantuan Rp 4,8 M untuk Ribuan Perempuan Tangguh Jatim

    Khofifah Serahkan Bantuan Rp 4,8 M untuk Ribuan Perempuan Tangguh Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan Bantuan Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) Perempuan Tangguh Mandiri Jawa Timur Sejahtera (Putri Jawara) di Sekolah Alkitab Kota Batu.

    Diserahkan tepat di peringatan Hari Kartini, program ini serupa kado bagi para perempuan tangguh tulang punggung keluarga demi meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat rentan di Jatim.

    Bagaimana tidak, dalam kesempatan ini, diserahkan bantuan KIP Putri Jawara dengan total 120 penerima manfaat, yang masing-masing menerima buku tabungan senilai Rp 3 juta. Bantuan ini disalurkan secara bertahap mulai minggu kedua bulan April hingga akhir Mei 2025.

    “KIP Putri Jawara adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang belum terjangkau bantuan nasional. Bagaimana penguatan ekonomi perempuan tangguh sebagai kepala ekonomi keluarga. Mereka bukan tulang rusuk, mereka tulang punggung ekonomi keluarga,” ujar Khofifah.

    “Nantinya KIP Putri Jawara akan menyasar 1.610 penerima manfaat di 15 kabupaten/kota di Jatim yang bekerja sama dengan dinas sosial setempat dan Bank Jatim dalam penyalurannya,” lanjutnya.

    Adapun kabupaten/kota yang menjadi sasaran KIP Putri Jawara antara lain Kab. Bangkalan, Banyuwangi, Gresik, Jombang, Kediri, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, Tulungagung, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya.

    Ia pun menambahkan, program KIP Putri Jawara merupakan salah satu dari bentuk penyaluran KIP Jawara dengan empat kategori penerima manfaat. Antara lain, Putri Jawara, KPM Jawara, PPKS Jawara dan eks PPKS Jawara. Nantinya, masing-masing kelompok menerima bantuan modal usaha sebesar Rp 3 juta per orang.

    Lebih lanjut, untuk masing-masing kategori penerima manfaat mempunyai kriteria yakni, Putri Jawara diperuntukkan bagi perempuan usia produktif yang memiliki embrio usaha atau keterampilan di bidang usaha ekonomi produktif, termasuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau sedang dalam tahap usulan.

    Khusus penerima bantuan KIP Putri Jawara ini, kata Khofifah, merupakan perempuan tangguh yang berasal dari berbagai latar belakang kehidupan, antara lain driver ojek online, penyintas kekerasan, orang tua dengan anak stunting, dan korban perdagangan manusia.

    “Mereka adalah perempuan yang telah memiliki usaha namun membutuhkan tambahan dukungan untuk memperkuat kemandirian ekonomi,” urainya.

    Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, akan terus menyiapkan pendampingan usaha dan pelatihan kewirausahaan sederhana melalui dinas terkait. Hal ini dilakukan agar bantuan tidak hanya bersifat konsumtif, namun benar-benar mampu mengangkat taraf hidup keluarga miskin dan rentan secara jangka panjang.

    Dengan diluncurkannya KIP Putri Jawara, Gubernur Khofifah menegaskan komitmennya dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berpihak kepada mereka yang kerap tercecer dalam bantuan arus utama.

    “Lewat program KIP Putri Jawara, saya ingin memastikan semangat mewujudkan Jatim Sejahtera sebagai bagian dari Nawa Bhakti Satya. Melalui pemberdayaan sosial ekonomi yang inklusif bagi perempuan dan kelompok rentan,” katanya.

    Kepada para ibu penerima manfaat, Gubernur Khofifah berharap agar apa yang diberikan pemerintah dapat langsung dirasakan oleh keluarga mereka. Ia juga menyampaikan agar bantuan yang diberikan digunakan dengan bijak dan untuk hal-hal yang produktif.

    “Untuk ibu-ibu single mom, semoga kuat-kuat, sabar, dan mampu menjalankan tugas serta tanggung jawab dengan baik. Saya juga berdoa semoga anak-anak panjenengan bisa jadi Walikota, Kajari, Kapolres, dan posisi-posisi strategis lainnya. Sehat-sehat lahir batin semuanya,” harapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jatim, Restu Widiani mengatakan, KIP Putri Jawara menjadi kelompok terbesar dengan 1.610 penerima, diikuti oleh KPM Jawara sebanyak 700 orang, PPKS Jawara 578 orang dan eks PPKS Jawara 132 orang.

    Setiap penerima manfaat akan mendapatkan bantuan senilai Rp 3 juta dalam bentuk dana tunai, yang disalurkan sejak 11 April hingga 19 Mei 2025.

    “Total anggaran mencapai lebih dari Rp 9 miliar, dengan rincian Rp 4,8 miliar untuk KIP Putri Jawara, Rp 2,1 miliar untuk KIP KPM Jawara, dan Rp 1,7 miliar untuk KIP PPKS Jawara dan terakhir Rp 396 juta untuk KIP eks PPKS Jawara,” terang Novi.

    Program ini tidak hanya berorientasi pada bantuan tunai, melainkan pada proses pemberdayaan sosial yang menyeluruh. Dengan demikian, untuk memastikan efektivitas program, Dinsos Jatim mengerahkan 61 pendamping di seluruh wilayah. Pembagian bantuan juga akan dibantu oleh pilar sosial Jawa Timur yang terdiri dari SDM PKH Plis, pendamping disabilitas, TKSK, dan Tagana.

    “Para pendamping ini bertugas melakukan verifikasi dan validasi data, memberikan edukasi dan sosialisasi, serta mengawal proses pemanfaatan bantuan hingga benar-benar menghasilkan dampak,” pungkasnya.

    Acara ini berjalan semarak dengan lantunan lagu “Ibu Kita Kartini” yang dikumandangkan oleh para penerima manfaat. Tak hanya itu, Gubernur Khofifah mengundang dua orang penerima bernama Kartini yang lahir tepat pada Hari Kartini tanggal 21 April. Untuk keduanya, ia menambahkan Rp 1 juta sebagai hadiah. [tok/aje]

  • Besok, Jalur Longsor Pacet-Cangar Dibuka Secara Terbatas

    Besok, Jalur Longsor Pacet-Cangar Dibuka Secara Terbatas

    Surabaya (beritajatim.com) – Rencana pembukaan jalur longsor Pacet-Cangar yang disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pada pekan ini langsung ditindaklanjuti Tim BPBD Jatim bersama Tim Gabungan dengan melakukan evaluasi dan peninjauan ke lokasi longsor di kawasan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Senin (21/4/2025) kemarin.

    Peninjauan dan evaluasi yang dipimpin Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto bersama Anggota Komisi E DPRD Jatim Suwandi Firdaus ini memutuskan, jalur Pacet-Cangar yang ditutup sejak 3 April 2025 akan dibuka secara terbatas pada Rabu, (23/4/2025) besok.

    Keputusan ini diambil menyusul progres pengerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan pemasangan trap bambu tera siring yang segera akan rampung dalam waktu dekat ini.

    Keputusan ini juga disetujui berbagai perwakilan yang hadir, yakni, Dinas PU Bina Marga Jatim, Dinas Kehutanan Jatim, Dishub Jatim, Dinsos Jatim, Perum Perhutani Jatim, UPT Tahura R Soerjo, UPT PJJ Mojokerto, Polres Mojokerto, Kodim Mojokerto, BPBD Kab. Mojokerto, Dishub Mojokerto dan Forkopimcam Pacet.

    Sebelum dibuka secara terbatas, Selasa (22/4/2025) hari ini, akan dilakukan test drive oleh Tim Gabungan untuk memastikan jalur tersebut layak dan aman saat dibuka untuk umum.

    Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto mengungkapkan, rencana pembukaan jalur Pacet-Cangar ini diputuskan setelah meminta pertimbangan berbagai OPD dan elemen yang terlibat dalam penanganan dampak longsor di Pacet.

    “Yang dimaksud pembukaan terbatas itu, pembukaan dengan waktu yang ditentukan, yakni, mulai Pukul 05.00-18.00 WIB,” terangnya dengan didampingi Kabid KL BPBD Jatim Satriyo Nurseno.

    Selain itu, jika pada jam yang ditentukan tersebut, terjadi cuaca ekstrem, seperti, hujan deras dan angin kencang, maka pihak Tahura R. Soerjo bersama BPBD Jatim, Dishub Jatim, Dishub Kabupaten Mojokerto dan Polres Mojokerto akan menerapkan sistem buka tutup.

    “Untuk keperluan ini, pihak Dishub Provinsi dan Kabupaten Mojokerto akan melengkapi jalur ini sarana dan prasarana kelengkapan jalan, seperti, guide drill dan rambu-rambu imbauan maupun larangan,” terangnya.

    Selama masa pembukaan secara terbatas jalur ini, lanjut dia, Tim PU Bina Marga dan Tahura R Soerjo akan melanjutkan finalisasi pengerjaan TPT dan trap bambu.

    Anggota Komisi E DPRD Jatim, Suwandi Firdaus pun mendukung rencana pembukaan secara terbatas jalur longsor ini.

    Menurut dia, jika memang secara kelayakan jalur ini telah memungkinkan untuk dibuka, maka kami mendukung keputusan itu, namun dengan tetap mempertimbangkan keselamatan dan keamanan penggunaan jalan.

    Baginya, penutupan jalur longsor di kawasan Pacet-Cangar ini juga berdampak secara ekonomi bagi warga Mojokerto dan Kota Batu.

    Karenanya, jika jalur ini dibuka secara terbatas, setidaknya keputusan ini akan bisa menormalisasi ekonomi masyarakat di dua daerah ini.

    “Sebab, jalur ini merupakan akses utama petani sayur, baik dari Kota Batu maupun Kabupaten Mojokerto. Termasuk masyarakat Sendi Pacet,” ujarnya.

    Sementara itu, selain melakukan rapat evaluasi, dalam kesempatan ini, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto bersama Anggota Komisi E DPRD Jatim dan sejumlah perwakilan OPD juga melakukan peninjauan irigasi terbuka yang berada di atas mahkota longsoran.

    Jalur irigasi sepanjang 50 meter ini, rencananya, akan diubah menjadi sistem irigasi tertutup dengan menggunakan pipa berdiameter 16 dim dari BPBD Jatim.

    Sedianya, kegiatan pipanisasi ini nanti akan dilaksanakan Tim BPBD Jatim bersama Tahura R Soerjo dengan melibatkan masyarakat setempat.

    Rencananya, setelah penanganan lanjutan, mulai dari pengerjaan TPT bagian bawah (sisi timur jalan), peningkatan badan jalan, pengerjaan pipanisasi hingga perapian secara menyeluruh, akses jalur Pacet Cangar-Pacet akan dibuka secara penuh.

    “Tentunya, keputusan ini akan diambil setelah kita melakukan evaluasi bersama tim gabungan. Karenanya, kami juga berharap, agar masyarakat bisa mematuhi arahan dan himbauan petugas selama masa pembukaan terbatas nanti,” pungkas Kalaksa Gatot Soebroto. [tok/aje]

  • Dindik Jatim Bisa Terbitkan Salinan Ijazah meski Sekolah Tutup
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        21 April 2025

    Dindik Jatim Bisa Terbitkan Salinan Ijazah meski Sekolah Tutup Surabaya 21 April 2025

    Dindik Jatim Bisa Terbitkan Salinan Ijazah meski Sekolah Tutup
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, memastikan pihaknya tetap menerbitkan salinan
    ijazah
    meski sekolahnya sudah tutup atau tidak lagi beroperasi.
    “Sekolah yang sudah tutup atau tidak beroperasional bisa kita terbitkan berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang sudah terdaftar,” katanya, Senin (21/4/2025).
    Senada dengan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, dia memastikan akan mengurus penerbitan ulang ijazah para pekerja yang ditahan, khususnya untuk jenjang SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
    Berdasarkan data dari Pemkot Surabaya, total ada 31 pekerja yang telah melaporkan kasus
    penahanan ijazah
    .
    Namun, saat ini baru sekitar 11 pekerja yang data asal usul sekolahnya telah lengkap.
    Sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa mengimbau bagi pekerja yang belum menyertakan data asal usul sekolah agar segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan melalui posko pengaduan yang telah didirikan oleh Pemkot Surabaya.
    “Termasuk jika ada masyarakat yang menghadapi kasus serupa bisa melaporkan juga. Karena ini menjadi masalah serius yang ingin kita atasi bersama,” ucapnya. 
    Menahan ijazah disebut melanggar Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 42.
    Dalam aturan itu disebutkan bahwa pengusaha dilarang menyimpan dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan pekerjaan.
    Pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda hingga Rp 50 juta.
    Lebih lanjut,
    Gubernur Khofifah
    mengaku sudah melakukan pertemuan langsung dengan pemilik perusahaan UD Sentoso Seal yang diduga melakukan penahanan ijazah pekerjanya.
    “Kami bertemu langsung dengan pemilik perusahaannya. Dan sudah kami tanya soal kasus penahanan ijazah tersebut. Dia mengaku tidak tahu soal penahanan ijazah karena yang melakukan proses rekrutmen dan seterusnya adalah HRD. Sedangkan HRD yang dimaksud katanya sudah resign. Artinya, tidak diketahui ijazahnya saat ini posisinya di mana,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dindik Jatim Bisa Terbitkan Salinan Ijazah meski Sekolah Tutup
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        21 April 2025

    Dindik Jatim Bisa Terbitkan Salinan Ijazah meski Sekolah Tutup Surabaya 21 April 2025

    Dindik Jatim Bisa Terbitkan Salinan Ijazah meski Sekolah Tutup
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, memastikan pihaknya tetap menerbitkan salinan
    ijazah
    meski sekolahnya sudah tutup atau tidak lagi beroperasi.
    “Sekolah yang sudah tutup atau tidak beroperasional bisa kita terbitkan berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang sudah terdaftar,” katanya, Senin (21/4/2025).
    Senada dengan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, dia memastikan akan mengurus penerbitan ulang ijazah para pekerja yang ditahan, khususnya untuk jenjang SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
    Berdasarkan data dari Pemkot Surabaya, total ada 31 pekerja yang telah melaporkan kasus
    penahanan ijazah
    .
    Namun, saat ini baru sekitar 11 pekerja yang data asal usul sekolahnya telah lengkap.
    Sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa mengimbau bagi pekerja yang belum menyertakan data asal usul sekolah agar segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan melalui posko pengaduan yang telah didirikan oleh Pemkot Surabaya.
    “Termasuk jika ada masyarakat yang menghadapi kasus serupa bisa melaporkan juga. Karena ini menjadi masalah serius yang ingin kita atasi bersama,” ucapnya. 
    Menahan ijazah disebut melanggar Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 42.
    Dalam aturan itu disebutkan bahwa pengusaha dilarang menyimpan dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan pekerjaan.
    Pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda hingga Rp 50 juta.
    Lebih lanjut,
    Gubernur Khofifah
    mengaku sudah melakukan pertemuan langsung dengan pemilik perusahaan UD Sentoso Seal yang diduga melakukan penahanan ijazah pekerjanya.
    “Kami bertemu langsung dengan pemilik perusahaannya. Dan sudah kami tanya soal kasus penahanan ijazah tersebut. Dia mengaku tidak tahu soal penahanan ijazah karena yang melakukan proses rekrutmen dan seterusnya adalah HRD. Sedangkan HRD yang dimaksud katanya sudah resign. Artinya, tidak diketahui ijazahnya saat ini posisinya di mana,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Khofifah Akan Bantu Terbitkan Ulang Ijazah Karyawan yang Ditahan, Siap Tempuh Jalur Hukum – Halaman all

    Gubernur Khofifah Akan Bantu Terbitkan Ulang Ijazah Karyawan yang Ditahan, Siap Tempuh Jalur Hukum – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut menyoroti kasus penahanan ijazah karyawan UD Sentoso Seal, perusahaan milik pengusaha Jan Hwa Diana.

    Khofifah pun berjanji akan membantu menerbitkan ulang ijazah karyawan yang ditahan oleh perusahaan tersebut.

    “Saya pastikan Pemprov Jawa Timur akan menuntaskan permasalahan ini. Bahwa ijazah menjadi dokumen penting yang sesuai aturan hukum tidak boleh dilakukan penahanan termasuk oleh perusahaan tempat karyawan bekerja,” kata Khofifah kepada awak media, Minggu (20/4/2025).

    Di samping itu, Khofifah juga akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur untuk menangani laporan penahanan ijazah.

    Meski begitu, penerbitan ulang hanya bisa dilakukan jika data asal sekolah pekerja telah lengkap dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), termasuk bagi sekolah yang telah tutup.

    “Bagi pekerja yang telah melaporkan penahanan ijazah dan merupakan lulusan SMA atau SMK, kami akan segera memproses penerbitan ulang. Jika sekolahnya sudah tutup, Dinas Pendidikan tetap bisa menerbitkan ulang selama datanya ada dalam Dapodik,” katanya.

    Menurut data dari Pemkot Surabaya, terdapat 31 pekerja yang telah melaporkan penahanan ijazah, namun baru 11 di antaranya yang memiliki data lengkap.

    Khofifah meminta agar para pekerja segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan melalui Posko Pengaduan Pemkot Surabaya agar proses dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Jatim.

    Meskipun Pemprov Jatim telah memfasilitasi penerbitan ulang ijazah, Khofifah memastikan bahwa proses hukum terkait penahanan ijazah tetap berjalan.

    “Solusi penerbitan ulang ini adalah bentuk kehadiran negara, namun tidak terkait dengan aparat penegak hukum. Proses hukum tetap dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Khofifah mengaku telah mengadakan pertemuan dengan pemilik perusahaan UD Sentoso Seal yang dilaporkan telah menahan ijazah pekerjanya.

    Namun, dalam pengakuannya, proses rekrutmen dilakukan oleh HRD yang telah mengundurkan diri.

    Sehingga pemilik perusahaan tak tahu soal adanya penahanan ijazah karyawan.

    “Pemilik perusahaan mengaku tidak mengetahui adanya penahanan ijazah karena proses rekrutmen dilakukan oleh HRD yang kini telah mengundurkan diri. Saat ini, posisi ijazah pun tidak diketahui,” kata Khofifah.

    Kronologi Perseteruan

    Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dilaporkan oleh Jan Hwa Diana yang berada di Margomulyo, Surabaya Barat, terkait UU Informasi Traksaksi Elektronik (ITE). 

    Laporan ini terjadi setelah Cak Ji (sapaan akrab Armuji) menindaklanjuti aduan warga Surabaya setelah ijazahnya ditahan oleh perusahaan UD Sentoso Seal.

    Setelah mendapat laporan tersebut, Cak Ji langsung mendatangi perusahaan tersebut.

    “Saya datang baik-baik, saya tok-tok (gerbangnya), saya telepon, mereka tidak mau bukakan pintu. Anak buah saya, saya suruh telepon dan di-speaker (pengeras suara) agar tahu,” katanya.

    Sesampainya di lokasi tersebut, Cak Ji justru mendapat omelan dari Jan Hwa Diana yang menuduh Wakil Wali Kota Surabaya itu seorang penipu.

    “Dia menuduh saya seorang penipu, saya ngomong, saya itu datang dengan baik-baik, tolong dibukakan pintunya, kita bicara di dalam. Dia tidak mau, ngomel dan macam-macam,” sambungnya.

    Cak Ji menyebut perusahaan itu telah menahan ijazah karyawan tanpa alasan jelas. 

    Hal itu dianggap melanggar hak dasar tenaga kerja, apalagi dalam konteks pendidikan, yang saat ini sedang digencarkan pemerintah sebagai bagian dari program pemutusan mata rantai kemiskinan.

    “Wong sekolah saja sekarang gratis, masa anak ini sudah kerja mau keluar, tapi ijazahnya ditahan? Itu ijazah SMA yang ditempuh 3 tahun. Hak hidupnya dipersulit,” tegas Cak Ji.

    Tempuh Jalur Damai

    Setelah berita perseteruan itu viral di media sosial, Jan Hwa Diana memutuskan untuk meminta maaf dan bertemu dengan Armuji.

    Dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Surabaya pada Senin (14/4/2025), Diana telah meminta maaf dan akan mencabut laporan terhadap Cak Ji.

    “Tadi saya bertemu Cak Ji langsung. Setelah ini, saya akan mencabut laporan di Polda Jatim,” kata Diana, ditemui seusai pertemuan dengan Cak Ji.

    Diana mengatakan bahwa pertemuan dengan Cak Ji berjalan lancar. 

    Bahkan, ia pun mengakui Wakil Wali Kota Surabaya itu merupakan sosok yang baik. 

    “Cak Ji sangat baik dan perhatian terhadap masyarakat Surabaya,” jelasnya.

    Sementara itu, Cak Ji menceritakan isi pertemuannya dengan Diana. Hasilnya mereka menyudahi persoalan. 

    “Mungkin Ibu Diana sadar sehingga minta maaf dan mencabut laporan,” kata Cak Ji.

    Apalagi dalam pertemuan itu ada barisan pengacara hingga pakar hukum di bidang ITE.  Cak Ji menyebut ada pakar ahli UU ITE Prof. Salahudin. 

    Bagi Cak Ji, Diana yang mencabut laporan juga bagian dari hak dia.

    “Diana juga minta maaf dan mencabut laporan. Sebagai manusia dan umat muslim, saya memaafkan. Tapi saya minta ojo dibaleni maneh (jangan diulang lagi),” tandas Cak Ji.

    Cak Ji kecewa karena saat didatangi ke pabrik tidak disambut dengan baik. 

    “Kalau diceluk aja angel (jika dipanggil jangan dipersulit). Apalagi jika yang memanggil instansi pemerintah, termasuk Dinas Tenaga Kerja. Semua perusahaan harus taat aturan. Jangan ada penahanan ijazah, dan berikan hak-hak karyawan,” ujarnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Gubernur Khofifah Siap Bantu Terbitkan Ulang Ijazah Pekerja yang Ditahan Perusahaan, Ini Syaratnya

     

    (Tribunnews.com/David Adi) (TribunJatim.com/Fatimatuz Zahroh)

  • 7
                    
                        Khofifah: Jan Hwa Diana Sebut HRD Sudah 'Resign', Artinya Posisi Ijazah Pekerja Tak Diketahui Keberadaannya
                        Surabaya

    7 Khofifah: Jan Hwa Diana Sebut HRD Sudah 'Resign', Artinya Posisi Ijazah Pekerja Tak Diketahui Keberadaannya Surabaya

    Khofifah: Jan Hwa Diana Sebut HRD Sudah Resign, Artinya Posisi Ijazah Pekerja Tak Diketahui Keberadaannya
    Editor
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Kengototan pemilik UD Sentosa Seal,
    Jan Hwa Diana
    tidak mau mengembalikan ijazah eks karyawan yang diduga ditahan, kini tak ada artinya.
    Pasalnya, 31 eks karyawan UD Sentosa Seal itu akan segera mendapatkan ijazah, meski bukan dari Jan Hwa Diana.
    Hal ini setelah Gubernur Jawa Timur
    Khofifah Indar Parawansa
    memerintahkan pejabatnya untuk menguruskan penerbitan kembali Ijazah 31 eks karyawan yang ditahan Jan Hwa Diana.
    Langkah Khofifah ini diambil setelah dia melakukan pertemuan langsung dengan pemilik perusahaan UD Sentoso Seal yang diduga melakukan
    penahanan ijazah
    pekerjanya.
    “Dia (Jan Hwa Diana) mengaku tidak tahu soal penahanan ijazah karena yang melakukan proses rekrutmen dan seterusnya adalah HRD. Sedangkan HRD tersebut sudah resign. Artinya tidak diketahui ijazahnya saat ini posisinya dimana,” kata Khofifah, Senin (21/4/2025).
    Menurut Khofifah, solusi ini menjadi wujud negara hadir di tengah persoalan dan polemik yang dihadapi masyarakat.
    Tak hanya itu, solusi ini sekaligus memberikan ketenangan pada para pekerja, karena hingga sekarang mereka tidak dapat kepastian dari perusahaan yang bersangkutan.
    “Saya pastikan Pemprov Jawa Timur akan menuntaskan permasalahan ini. Bahwa ijazah menjadi dokumen penting yang sesuai aturan hukum tidak boleh dilakukan penahanan termasuk oleh perusahaan tempat karyawan bekerja,” ujar dia.
    Sebagai tindak lanjut kebijakan Khofifah, Disnaker Jatim setelah kordinasi dengan posko pengaduan kota Surabaya akan memanggil pihak pelapor ke kantor Disnaker Jatim pada Senin (21/4/25) untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan agar ijazah bisa diproses penerbitannya.
    “Bagi pekerja yang telah melaporkan ijazahnya ditahan dan itu adalah ijazah SMA atau SMK, Pemprov Jatim akan segera mengurus untuk penerbitan ulang. Jika sekolah sudah tutup, Dinas Pendidikan akan menerbitkan ulang asalkan datanya sudah masuk pada dapodik, ” ujar dia.
    Berdasarkan data dari Pemkot Surabaya, total ada sebanyak 31 pekerja yang telah melaporkan
    kasus penahanan ijazah
    .
    Namun saat ini baru sekitar 11 pekerja yang data asal usul sekolahnya telah lengkap.
    Karena itu, ia mengimbau bagi pekerja yang belum menyertakan data asal usul sekolah agar segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan melalui Posko pengaduan yang telah didirikan oleh Pemkot Surabaya.
    Untuk kemudian datanya bisa dilanjutkan ke Pemprov Jatim yang akan meminta keterangan besuk Senen (21/4/25) di kantor Disnaker Jatim.
    “Termasuk jika ada masyarakat yang menghadapi kasus serupa bisa melaporkan juga. Karena ini menjadi masalah serius yang ingin kita atasi bersama,” tegasnya.
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
    Percuma Jan Hwa Diana Tahan Ijazah 31 Eks Karyawannya, Pemprov Akan Terbitkan Lagi, Ini Syaratnya
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Khofifah: Perempuan Harus Jadi Pilar Ketangguhan Bangsa di Tengah Krisis Global

    Khofifah: Perempuan Harus Jadi Pilar Ketangguhan Bangsa di Tengah Krisis Global

    Surabaya (beritajatim.com) – Memperingati Hari Kartini tahun ini, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani semangat juang RA Kartini dalam konteks kekinian.

    Ia menekankan pentingnya peran perempuan sebagai garda rumah tangga dan kekuatan sosial di tengah dunia yang terus dilanda ketidakpastian akibat konflik global, perang dagang, serta krisis ekonomi dan pangan.

    “Perempuan hari ini bukan hanya simbol emansipasi, tetapi juga aktor utama dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan psikologis keluarga. Mereka adalah pilar ketangguhan bangsa yang dimulai dari rumah,” ujar Khofifah di Surabaya, Senin (21/4/2025).

    Menurut Khofifah, perempuan, khususnya para ibu, memainkan peran kunci sebagai manajer ekonomi keluarga. Di tengah ketidakpastian global, mereka cermat menyusun strategi pengeluaran rumah tangga, mencari tambahan penghasilan, bahkan membuka usaha mikro dari dapur sendiri.

    “Perempuan membuktikan bahwa kemandirian dan kreativitas bisa tumbuh dalam keterbatasan,” katanya.

    Tak hanya itu, Khofifah menyebut perempuan juga menjadi penopang utama dalam ketahanan pangan keluarga, mulai dari mengelola konsumsi rumah tangga, menanam sayur di pekarangan, hingga mempraktikkan gaya hidup hemat energi. Dalam situasi sulit, peran ini menjadi sangat strategis bagi keberlangsungan keluarga.

    “Lebih dari itu, perempuan juga berperan sebagai pelindung emosional dan pendidik nilai-nilai kehidupan bagi anak-anak. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka hadir sebagai penenang, penyemangat, sekaligus pendidik yang mengajarkan ketangguhan sejak dini,” ujar Khofifah.

    Sebagai garda informasi di era digital, perempuan juga memiliki peran besar dalam membentuk literasi keluarga. Mereka menyaring informasi, membimbing anak-anak menghadapi dunia maya, serta menjaga agar keluarga tidak terjebak dalam disinformasi atau budaya instan.

    “Kecakapan perempuan hari ini adalah gabungan antara kearifan lokal dan kecanggihan digital,” tambahnya.

    Khofifah juga menyoroti kiprah perempuan dalam membangun solidaritas sosial berbasis komunitas.

    “Di Jawa Timur, banyak gerakan perempuan yang terlibat dalam kegiatan sosial, politik, koperasi, hingga urusan bencana. Ini menunjukkan bahwa kekuatan perempuan tidak hanya di dalam rumah, tetapi juga di ruang publik,” jelasnya.

    Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peran tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan, akses pembiayaan UMKM, pendampingan digital, hingga perlindungan sosial bagi ibu dan anak.

    “Semangat Kartini adalah semangat untuk bangkit, berdikari, dan tidak menyerah pada zaman. Dalam setiap krisis, perempuan Indonesia, selalu menemukan jalan untuk tetap kuat, berdaya, dan bermanfaat bagi sekitarnya,” pungkas Khofifah. [tok/beq]