Xcloud.id

Tag: Khofifah Indar Parawansa

  • Hari Buruh, Khofifah Bagi-bagi Mawar dan Janjikan Pelatihan Pekerja dan Beasiswa Pelajar Surabaya 2 Mei 2025

    Hari Buruh, Khofifah Bagi-bagi Mawar dan Janjikan Pelatihan Pekerja dan Beasiswa Pelajar Surabaya 2 Mei 2025

    Hari Buruh, Khofifah Bagi-bagi Mawar dan Janjikan Pelatihan Pekerja dan Beasiswa Pelajar
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jatim
    Khofifah Indar Parawansa
    menyebar ratusan bunga mawar kepada para buruh yang menggelar aksi memperingati
    Hari Buruh
    di depan Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis (1/5/2025).
    Bunga mawar tersebut dibagikan usai Khofifah menemui dan memberikan statmen di hadapan ribuan buruh.
    Di atas panggung mimbar, Khofifah berjanji akan memfasilitasi semua tuntutan buruh.
    Khofifah bahkan menjanjikan 10.000 pelatihan bagi buruh yang terkena PHK.
    “Kami siapkan 10.000 kegiatan pelatihan dan sertifikasi bagi para pekerja yang terkena PHK,” ujar Khofifah.
    Selain itu, Khofifah juga menjanjikan beasiswa kepada 30.000 siswa SMA dan SMK yang nanti akan diumumkan Dinas Pendidikan Jawa Timur.
    “Kebijakan ini sekaligus kita memberikan kado pada Hari Pendidikan Nasional besok, 2 Mei,” tambahnya.
    Para buruh memadati jalan depan kantor Gubernur Jatim sejak Kamis siang.
    Mereka berasal dari berbagai elemen buruh seperti FSPMI, SPSI, Sarbumusi, dan FSKEP dari berbagai daerah di Jatim.
    Ketua DPW FSPMI Provinsi Jawa Timur Jazuli mengatakan, hasil pertemuan tertutup dengan Gubernur Jatim ada 17 rekomendasi buruh yang disetujui oleh Khofifah.
    “Baik yang sifatnya diteruskan ke pemerintah pusat maupun rekomendasi yang berpihak untuk peningkatan kesejahteraan para buruh,” jelasnya.
    Di antaranya, Khofifah setuju untuk meneruskan aspirasi buruh agar pemerintah pusat melakukan kajian terkait tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besaran penghasilan tidak kena pajak.
    Selain itu, soal tuntutan buruh agar Pemprov Jatim menyediakan sarana transportasi murah di 38 kabupaten dan kota di Jatim.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mayday, Buruh se-Jatim Minta 17 Tuntutan, Khofifah: Saya Perjuangkan Maksimal!

    Mayday, Buruh se-Jatim Minta 17 Tuntutan, Khofifah: Saya Perjuangkan Maksimal!

    Surabaya (beritajatim.com) – Ribuan massa buruh se-Jatim melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Jatim saat Peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) pada Kamis (1/5/2025) sore.

    Massa buruh puas usai ditemui Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Massa buruh mulai membubarkan diri pada pukul 17.30 WIB. Sekitar pukul 18.00 WIB, aparat kepolisian mulai membersihkan kawat berduri di lokasi dan menggelar apel untuk pembubaran.

    Ketua SPSI Jatim, Achmad Fauzi menyebut para buruh berterima kasih kepada Gubernur Khofifah yang berkenan memperjuangkan aspirasi para buruh.

    Ketua FSPMI Jatim, Jazuli menambahkan, Gubernur Khofifah telah menandatangani tuntutan para buruh di May Day 2025 ini.

    “Terima kasih Bu Khofifah dan Pak Emil telah menandatangani 17 poin tuntutan para buruh untuk diperjuangkan di pemerintah pusat dan daerah,” kata Jazuli.

    “Hidup Bu Khofifah, Gubernure buruh (gubernurnya buruh),” teriak buruh.

    Jazuli membeberkan sejumlah tuntutan dari para buruh yang telah ditandatangani oleh Khofifah. Di antaranya pembentukan klaster tenaga kerja.

    “Ada tuntutan terkait kebijakan pusat, yakni membuat UU Ketenagakerjaan Baru dengan mengeluarkan klaster tenaga kerja. Bu Gubernur berjanji memperjuangkan buruh perempuan yang sebagai tulang punggung keluarga agar bisa dibebaskan dari pajak penghasilan. Ibu Gubernur juga paham dan prihatin kondisi buruh, beliau akan memperjuangkan perumahan rakyat untuk bisa diakses para buruh. Nanti dikaji berapa iuran dibayar buruh, mudah dijangkau dan layak untuk buruh,” tuturnya.

    “Alhamdulillah, Bu Gubernur juga menyanggupi agar bus Trans Jatim bisa beroperasi di wilayah industri dan merata di 38 kabupaten/kota Jatim. Dan, sejak tahun 2019 bu Khofifah satu-satunya gubernur di Imdonesia yang memiliki perhatian khusus ke anak buruh. Yakni, memberi kuota 5 persen ke anak buruh untuk masuk langsung ke SMA/SMK negeri. Beliau akan mengkaji dan tambahan kuota, serta Bu Khofifah mau menerima usulan para buruh agar Gus Dur kita usulkan jadi pahlawan nasional,” tambah Jazuli.

    Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menerima dan menandatangani 17 tuntutan para buruh yang menggelar aksi di Kantor Gubernur Jatim. Khofifah memastikan akan berjuang bersama buruh.

    “Kami akan menyiapkan pelatihan dan sertifikasi bagi korban PHK sebanyak 10.000 pelatihan dan sertifikasi. Kami imgin bahwa saudara-saudara semua bisa mengakses pekerjaan dengan hasil yang layak dan bisa memenuhi kebutuhan saudara-saudara,” kata Khofifah.

    Khofifah memastikan pelatihan dan sertifikasi itu sudah tersedia anggarannya di Pemprov Jatim. Khofifah akan mengawal program tersebut.

    “Insya Allah anggarannya ada, programnya ada sehingga melalui komandan Gasper Pak Fauzi, Pak Jazuli dan teman-teman semua kita berharap peningkatan keterampilan bisa mengakses pekerjaan lebih tinggi dan membawa kesejahteraan,” jelasnya.

    Selain itu, Khofifah juga memberikan perhatian khusus kepada anak buruh yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas.

    “Begitu pula soal berapa persen putra-putri buruh bisa mengakses SMA dan SMK negeri, saya ingin sampaikan bahwa di SMA/SMK swasta kita akan menyiapkan 10 orang siswa untuk bisa mendapat beasiswa di sejumlah SMA/SMK swasta. Nanti jumlah totalnya semua ada 30 ribu siswa yang bisa diterima SMA/SMK swasta,” bebernya.

    “Kebijakan ini sekaligus kita memberi kado pada hari pendidikan nasional yang jatuh pada 2 Mei besok. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang punya putra putri tingkat SMP/MTS yang mau selesai, selain di SMA/SMK negeri ada SMA/SMK swasta yang nanti akan diumumkan oleh Dinas Pendidikan Jatim,” tambahnya. (tok/kun)

  • Gubernur Jatim Khofifah Buka Suara Soal PP 28/2024: Bisa Berpotensi Ganggu Perekonomi Daerah – Halaman all

    Gubernur Jatim Khofifah Buka Suara Soal PP 28/2024: Bisa Berpotensi Ganggu Perekonomi Daerah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyoroti dampak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang merupakan aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya pasal terkait tembakau yang berpotensi mengganggu perekonomian daerah.

    Khofifah menyatakan, industri tembakau selama ini memberikan kontribusi besar bagi Jawa Timur baik dalam penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, maupun peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat.

    “Industri pertembakauan telah memberikan kontribusi besar bagi Jawa Timur, baik dalam penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, peluang usaha, hingga peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat,” kata Khofifah, Rabu (30/4/2025).

    Menurutnya penerapan peraturan tembakau dalam PP 28/2024, khususnya terkait kebijakan zonasi penjualan, hingga penyeragaman kemasan, berpotensi menurunkan pendapatan daerah maupun negara dari cukai hasil tembakau (CHT).

    Ia menjabarkan, sejak tahun 2018 sampai 2024 tren penerimaan CHT terus alami peningkatan. Jatim berkontribusi 61,41 persen atau Rp133,2 triliun dari total  penerimaan cukai nasional sebesar Rp216,9 triliun di tahun 2024.

    Angka ini menunjukkan bahwa Jatim menjadi tulang punggung penerimaan CHT nasional. Sehingga kata Khofifah, kebijakan yang memengaruhi industri tembakau perlu dipertimbangkan secara cermat.

    “Jatim menjadi tulang punggung penerimaan CHT nasional. Kebijakan yang memengaruhi industri ini harus dipertimbangkan dengan cermat,” kata dia.

    Terlebih adanya potensi inflasi akibat kenaikan cukai dan aturan restriktif lain terhadap IHT yang dapat memperkeruh kondisi perekonomian di daerah.

    Perihal aturan dalam PP 28/2024, Khofifah menyatakan Pemprov Jatim menguatkan dukungan terhadap industri hasil tembakau (IHT) lewat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Arah Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Pertembakauan. 

    “Melalui regulasi ini, kami berupaya menyeimbangkan kepentingan industri, kesehatan masyarakat, dan penerimaan negara,” tegas Khofifah.

    Ia berharap diskusi mengenai kebijakan IHT dapat melahirkan ide-ide kreatif dan solusi inovatif agar industri tetap tumbuh tanpa mengorbankan aspek kesehatan dan kesejahteraan petani. 

    “Dengan kebijakan seimbang, sektor ini mampu menyumbang pada target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen,” pungkasnya. (Tribnnews.con/Danang Triatmojo)

     

     

  • Menko Zulhas Kebut Pembentukan Kopdes Merah Putih di Desa-Desa

    Menko Zulhas Kebut Pembentukan Kopdes Merah Putih di Desa-Desa

    Jakarta, CNBC Indonesia– Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah tengah berupaya untuk mempercepat terbentuknya Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai upaya untuk memperkuat ekosistem perekonomian di tingkat desa. 

    “Ditargetkan seluruh Indonesia bisa terbentuk (Kopdes) selama 2 bulan dan bapak Presiden Prabowo Subianto kasih waktu 6 bulan (agar Kopdes) bisa berjalan (atau) berjalan sebagian,” kata Zulhas, saat memberikan arahannya dalam Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bersama Kepala Desa se-Jawa Timur, Gedung Jatim Expo Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (30/4/2025).

    Zulhas optimistis kehadiran Kopdes akan memberikan dampak positif serta mendatangkan kemudahan bagi desa untuk mengakses berbagai bantuan dan kebijakan di tingkat pusat.

    “Kopdes itu akan mempermudah akses antara desa dan pusat. Misalnya, (distribusi) pupuk langsung (bisa langsung ke) Kopdes. Nanti kalau desa penghasil gabah dan sulit (dijual) ke kabupaten nanti Kopdes juga bisa membeli dulu gabahnya,” tuturnya.

    Begitu juga dengan komoditi seperti jagung. Menurutnya, kehadiran Kopdes juga mampu membuat harga jagung menjadi lebih seragam sesuai HET pemerintah.

    “Harga jagung kan sekarang belum seragam Rp 5.500 karena gudang kurang. Nanti bisa ditangani dulu sama Kopdes. Sehingga ini akan sangat membantu ekonomi desa,” jelasnya.

    Selain itu, Zulhas juga memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah karena mendukung program percepatan pembentukan Kopdes.

    “Jawa Timur, ibu gubernur sangat proaktif bahkan datang ke Jakarta bersama para bupati untuk mengetahui lebih lanjut apa itu Kopdes. Tadi bahkan Jawa Timur sudah lakukan percepatan. hampir 1.247 (Kopdes terbentuk) sudah. Memang Gubernur Jatim gercep,” jelasnya.

    Sebagai informasi tambahan, acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan sejumlah pejabat lainya.

    (hsy/hsy)

  • Gubernur Jatim Khofifah Buka Suara Soal PP 28/2024: Bisa Berpotensi Ganggu Perekonomi Daerah – Halaman all

    Khofifah Digugat Warga Lamongan Buntut Tak Ada Pemutihan Tunggakan Pajak Kendaraan di Jatim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa digugat oleh seorang warga Kabupaten Lamongan bernama Alfiyah Nimah karena tidak adanya pemutihan tunggakan pajak kendaraan di Jawa Timur.

    Dikutip dari Tribun Jatim, Alfiyah ingin agar kebijakan tersebut diterapkan di Jatim.

    Adapun gugatan ini berawal dari adanya kebijakan pemutihan tunggakan pajak kendaraan yang diterapkan di daerah lain seperti Jawa Barat yang diinisiasi oleh Dedi Mulyadi selaku gubernur.

    Gugatan ini pun ternyata sudah sampai di tahap sidang perdana pada Rabu (30/4/2025) hari ini.

    Namun, sidang tersebut berujung ditunda lantaran Biro Hukum Provinsi Jatim yang datang mewakili Khofifah belum mengantongi surat kuasa.

    Kuasa hukum Alfiyah, Mochammad Sholeh, menuturkan gugatan tersebut lantaran kliennya menilai pemutihan tunggakan pajak motor adalah kebijakan yang pro terhadap rakyat.

    Alfiyah berharap agar kebijakan tersebut turut diterapkan di Jatim di tengah kondisi ekonomi saat ini yang menurutnya tidak baik-baik saja.

    “Karena faktanya sekarang ekonomi sedang tidak baik-baik saja, masyarakat banyak yang tidak membayar pajak bukan karena tidak mau, tetapi memang lagi tidak punya uang,” ujar Sholeh.

    Di sisi lain, Sholeh turut menyoroti isu korupsi yang terjadi di Jawa Timur yang dianggap memicu persepsi negatif di masyarakat tentang pembayaran pajak.

    Namun, jika Khofifah menolak, Sholeh mengusulkan solusi alternatif yaitu penghapusan tunggakan pajak bagi kendaraan di bawah 2.000 cc.

    Dia mengatakan usulan itu bisa diterapkan lantaran mayoritas masyarakat menengah ke bawah dianggap tidak memiliki kendaraan dengan kapasitas mesin di bawah 2.000 cc.

    “Tentu tidak adil mobil Mercy dibeli dengan harga miliaran tapi bayar pajak tidak mau. Apalagi mobil mewah jenis Porsche, Ferrari kalau tidak diberi pengampunan masyarakat ke bawah ya gak bingung, wong selama ini hanya bisa lihat di TV. Harapannya Gubernur Khofifah bijak,” ucap Sholeh.

    Kata Pihak Khofifah

    Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Adi Sarono mengungkapkan hari itu datang ke sidang untuk mewakili Khofifah mengadvokasi kepentingan masyakarat Jawa Timur.

    Namun, ia mengaku untuk sementara belum bisa memberi komentar tentang substansi perkara karena belum menerima secara formal naskah gugatan. 

    “Saya belum layak menyampaikan isinya, kami akan mengikuti persidangan gugatan akan disampaikan pada sidang berikutnya. Dan saat itulah kami baru bisa mengetahui,” terang Adi.

    Daftar Provinsi yang Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan

    Berdasarkan catatan Tribunnews.com, ada 15 provinsi yang menerapkan pemutihan pajak kendaraan, yaitu sebagai berikut.

    1. Aceh (sampai 31 Desember 2025)
    2. Kepulauan Riau (Januari-Juni 2025)
    3. Bengkulu (7 Januari-7 Mei 2025)
    4. Lampung (mulai 1 Mei 2025)
    5. Banten (10 April-30 Juni 2025)
    6. Jawa Barat (20 Maret-30 Juni 2025)
    7. Jawa Tengah (8 April-30 Juni 2025)
    8. Bali (mulai 5 Januari 2025)
    9. Kalimantan Utara (sampai 31 Desember 2025)
    10. Kalimantan Timur (8 April-30 Juni 2025)
    11. Kalimantan Selatan (5 Januari-31 Desember 2025)
    12. Kalimantan Barat (hingga Juli 2025)
    13. Kalimantan Utara (hingga 31 Desember 2025)
    14. Sulawesi Tengah (hingga 14 Mei 2025)
    15. Sulawesi Tenggara (hingga 31 Mei 2025)

    Sebagian artikel telah tayang di Tribun Jatim dengan judul “Alfiyah Warga Lamongan Gugat Gubernur Jatim Khofifah Soal Pajak Kendaraan, Ingin Tiru Jawa Barat”

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Hasanudin Aco)(Tribun Jatim/Tony Hermawan)

  • Pelaku Penipuan Deepfake Khofifah Raup Untung Rp 87 Juta Selama 3 Bulan

    Pelaku Penipuan Deepfake Khofifah Raup Untung Rp 87 Juta Selama 3 Bulan

    Jakarta –

    Polisi membongkar penyebaran video hoaks dan praktik manipulasi video atau deepfake berbasis AI yang menyasar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Para pelaku meraup keuntungan Rp 87 juta.

    Dalam video tersebut mereka menawarkan motor murah seharga Rp 500 ribu. Para pelaku beraksi selama 3 bulan.

    “Keuntungan mereka dapat Rp 87 Juta selama 3 bulan beraksi,” kata Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto, dilansir detikJatim, Senin (28/4/2025).

    Nanang menyebutkan para korban diketahui telah mengirim uang pada ketiga tersangka. “Korban dari di berbagai tempat di Jatim, Jateng, Jabar, dan Maluku Utara,” katanya.

    Selain Khofifah, para tersangka juga mencatut dua kepala daerah lainnya yakni Gubernur Jawa Barat dan Jawa Tengah. Mereka menyebut motor murah itu merupakan amanat masing-masing gubernur.

    “Kemudian video ini juga disebar ke platform Tiktok untuk menjerat korban agar men-transfer uang,” ujar Nanang saat.

    Dari video yang diterima detikJatim, tampak mereka ditangkap oleh tim Siber Polda Jatim. Ketiga tersangka tampak sudah dikumpulkan di sebuah kamar.

    Baca selengkapnya di sini.

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kemendagri minta pemda hindari acara seremonial yang boroskan anggaran

    Kemendagri minta pemda hindari acara seremonial yang boroskan anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menghindari kegiatan seremonial yang mengakibatkan pemborosan

    Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menilai acara seremonial tersebut tanpa disadari cukup mengganggu fokus pencapaian dari anggaran yang telah dialokasikan.

    Tomsi menekankan fokus alokasi anggaran seharusnya diarahkan pada pencapaian target kinerja pelayanan publik.

    “Memastikan setiap pelaksanaan program kegiatan memiliki output yang terukur dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” kata Tomsi dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2026 di Surabaya, Jatim, Selasa.

    Menurut dia, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen yang harus dijalankan dalam rangka mendukung kebijakan efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk itu, ia mengajak Pemda agar mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur dan bersifat mubazir.

    Dia juga bercerita dalam pelaksanaan program penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah, misalnya, kerap ditemukan praktik pemborosan serta alokasi anggaran yang kurang tepat sasaran. Bahkan, tidak jarang anggaran untuk kegiatan pendukung justru lebih besar dibandingkan alokasi terhadap program inti yang seharusnya menjadi fokus utama.

    “Jadi, anggaran stuntingnya itu [misalnya] Rp12 miliar, Rp2 miliar yang masuk mulutnya bayi dan ibu hamil, dan Rp10 miliarnya itu buat uang jalan, kemudian pengembangan kapasitas, kemudian tenda, kemudian beberapa acara-acara yang lain,” ujarnya mengumpamakan.

    Selain itu, dalam kesempatan tersebut ia juga mencermati sejumlah hal dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jatim Tahun 2025–2029 dan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2026.

    Ia berharap program dan kegiatan yang disusun dapat selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    Menurut dia, forum Musrenbang RPJMD Tahun 2025–2029 dan RKPD Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim ini harus menjadi titik awal penyelarasan dengan RPJMN.

    “Kemudian meningkatkan kualitas koordinasi dan partisipasi lintas sektoral,” ujar Tomsi.

    Selanjutnya, ia juga menekankan agar RKPD Provinsi Jatim Tahun 2026 mendukung dan berkontribusi terhadap 83 kegiatan prioritas utama RPJMN serta proyek-proyek strategis nasional.

    “Menyiapkan program yang memberikan ruang kemudahan berusaha melalui kebijakan yang berpihak kepada pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

    Tak hanya itu, Tomsi juga mengharapkan Pemprov Jatim dapat menyiapkan rencana kerja yang mendorong inovasi dan akselerasi program unggulan di bidang pariwisata, perdagangan, pusat layanan jasa, dan jasa keuangan.

    Sebagai tambahan informasi, dalam kegiatan ini hadir di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jatim.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pelaku Juga Sebar Video Hoaks Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Tawarkan Motor Rp500 Ribu Tanpa COD

    Pelaku Juga Sebar Video Hoaks Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Tawarkan Motor Rp500 Ribu Tanpa COD

    TRIBUNJATENG.COM, SURABAYA – Tak hanya Khofifah Indar Parawansa, ketiga pelaku ini ternyata juga membuat video hoaks atas nama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

    Modusnya pun sama, yakni menawarkan sepeda motor seharga Rp500 ribu tanpa COD.

    Video hoaks tersebut pun disebarluaskan pelaku melalui beberapa platform media sosial, khususnya TikTok.

    Polda Jatim menangkap tiga warga Pangandaran, Jawa Barat karena menyebarkan video hoaks atas nama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. 

    Tiga tersangka yang ditangkap adalah HMP (22), AH (34), dan UP (24).

    Mereka mengedit video bergambar wajah Khofifah sedang berbicara sesuai narasi yang mereka buat.

    “Di sini, kalau dilihat menurut keterangan tersangka, mereka mengedit video Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI),” kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto seperti dilansir dari Kompas.com, Selasa (29/4/2025).

    Video asli menunjukkan Khofifah menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati saat mengunjungi tempat wisata di momentum libur Lebaran 2025.

    Sementara narasi yang diedit dalam video palsu, Khofifah menawarkan motor seharga Rp500.000 kepada masyarakat Jawa Timur tanpa COD dengan surat-surat lengkap atas nama pribadi.

    “Narasi video diubah menjadi penawaran murah seharga Rp500.000 yang diklaim sebagai amanah dari Gubernur khusus untuk warga Jawa Timur.”

    “Kemudian video ini juga diunggah ke platform TikTok untuk menjerat korban agar mentransfer uang,” jelasnya.

    Selain Gubernur Jatim, tersangka juga membuat video TikTok serupa dengan narasi penipuan mengatasnamakan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    “Di sini juga dijelaskan sebagai teknik manipulasi media baik rupa gambar, video, dan suara yang menggunakan Artificial Intelligence untuk meniru seseorang,” terangnya.

    Tiga tersangka tersebut dijerat tindak pidana ITE terkait manipulasi data (deepfake) video pernyataan kepala daerah melalui media sosial yang digunakan untuk melakukan penipuan.

    Sementara itu, Direktur Reskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Raden Bagoes Wibisono Handoyo menjelaskan bahwa para tersangka mendapatkan keuntungan Rp87.600.000 dari korban yang tertipu video palsu tersebut.

    “Untuk jumlah korban yang kami ketahui, ada 100 orang dan para korban yang diperiksa ada 17 saksi.”

    “Para tersangka menjalankan aksinya selama 3 bulan,” pungkasnya.

    Tersangka dijerat Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 dan atau Pasal 45A ayat 1 Jo Pasal 28 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp12 miliar. (*)

  • 3 Warga Jabar Mendekam di Penjara, Bikin Konten Video Palsu Empat Gubernur

    3 Warga Jabar Mendekam di Penjara, Bikin Konten Video Palsu Empat Gubernur

    Liputan6.com, Jakarta – Tiga warga Jawa Barat (Jabar) inisial HMP (34), UP (24) dan AH (34) mendekam di rumah tahanan Mapolda Jatim. Mereka terlibat dalam pembuatan konten video palsu dengan Artificial intelligence (AI) yang mencatut empat gubernur sekaligus.

    Empat gubernur yang dicatut ialah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Para pelaku mengedit empat video yang seolah keempat kepala daerah itu menawarkan sepeda motor murah.

    “Ketiga pelaku kami tangkap setelah kami mendapat laporan adanya penipuan yang menggunakan video Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggunakan teknologi Artificial Intelligence, menjual motor murah,” ujar Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto, Senin (28/4/2025).

    Nanang menjelaskan selama menjalankan aksinya, para pelaku membagi peran yang berbeda. Pelaku HMP bertugas membuat video menggunakan terknologi AI. Selain itu, ia juga bertugas membuat rekening.

    “Selain itu, UP yang mengupload di Medsos serta pelaku AH bertugas menjadi admin Whatsapp (WA),” ungkap Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1990 itu.

    Ketiga pelaku, lanjut Nanang, memperoleh keuntungan hasil menipu menggunakan video hoaks Gubernur Jatim sebesar Rp 87 juta. “Keuntungan tersebut diperoleh para pelaku selama tiga bulan melancarkan aksi penipuan ini,” jelas eks Kapolda Kaltim itu.

    Dalam waktu tiga bulan sekitar 100 korban yang sudah menyetorkan uang ke pelaku. “Para korban tersebar diberbagai tempat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Maluku Utara,” beber Perwira tinggi (Pati) kelahiran Malang, Jawa Timur itu.

    Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat 1 dan Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

    “Ancaman hukuman yang dijatuhkan mencapai 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp 12 miliar,” jelas Nanang.

    Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin mengapresiasi langkah cepat Polda Jatim mengungkap kasus ini.

    Pihaknya sendiri sudah memasifkan informasi di media sosial bahwa video yang beredar dengan mengatasnamakan Gubernur Khofifah tersebut ialah hoaks.

    “Terima kasih Pak Kapolda Jatim atas pengungkapan kasus ini. Kami terus bersinergi dengan kepolisian untuk menangkal maupun melawan hoaks di Provinsi Jawa Timur,” pungkasnya.

     

    Rieke Diah Pitaloka Komisi VI DPR RI, Rempang Sudah Bukan PSN

  • Khofifah Yakin Jawa Timur Jadi yang Terdepan dalam Wujudkan Swasembada Gula

    Khofifah Yakin Jawa Timur Jadi yang Terdepan dalam Wujudkan Swasembada Gula

    JAKARTA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimis provinsi setempat mampu berada di lini terdepan dalam langkah mewujudkan swasembada untuk komoditas gula.

    “Apa yang telah menjadi harapan dan rencana Presiden Prabowo Subianto, Jawa Timur siap berada di lini terdepan,” kata Khofifah di Kota Batu, Jawa Timur, dikutip Antara, Minggu, 27 April.

    Khofifah menyebut kepercayaan diri menjadikan Jawa Timur di lini terdepan mewujudkan swasembada gula bukan tanpa alasan, sebab saat ini wilayah pimpinannya memiliki jumlah produksi gula di atas rata-rata nasional.

    “Dari hitungan bisa dilihat kekuatan Jawa Timur itu per 1 hektare bisa menghasilkan 13 ton gula. Sementara nasional rata-rata lima ton,” ujarnya.

    Bahkan, dengan berbagai upaya percepatan dan kolaborasi, maka dimungkinkan swasembada gula di Jawa Timur tercapai dalam waktu dekat.

    “Tahun ini insyaallah bisa diwujudkan swasembada gula,” ucap dia.

    Oleh karena itu, Gubernur Jawa Timur dua periode ini menegaskan bahwa pemerintahan pimpinannya telah menyiapkan sejumlah program sebagai bagian mengejar swasembada gula, yakni dengan memberikan ruang bagi petani tebu dari kalangan anak muda mengelola lahan.

    Pihaknya menyediakan lahan seluas 50 hektare untuk dikelola oleh anak muda asal Jawa Timur.

    “Sekarang justru disediakan area untuk anak muda di jawa timur, 50 hektare untuk 10 anak muda dengan kualifikasi tertentu,” kata dia.

    Setiap satu kelompok petani tebu yang berasal dari kalangan anak muda mendapatkan lahan seluas lima hektare.

    “Kami sudah uji coba bagaimana 50 hektare bisa dikelola 10 anak muda, masing-masing lima hektare di dalam sebuah gabungan kelompok tani atau gapoktan,” ujarnya.

    Cara yang diterapkan ini sebagai penyediaan wadah bagi kalangan anak muda untuk terlibat di dalam proses pemajuan bangsa.

    “Insyaallah ini akan menjadi pioner bagaimana menghadirkan anak muda ikut mewujudkan swasembada gula,” tutur Khofifah.