Xcloud.id

Tag: Khofifah Indar Parawansa

  • Jatim Bakal Bangun 20 Ribu Rumah Subsidi Bagi Buruh, Wartawan, dan MBR

    Jatim Bakal Bangun 20 Ribu Rumah Subsidi Bagi Buruh, Wartawan, dan MBR

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP RI di Jakarta, Selasa (6/5/2025) malam.

    Hal ini sebagai tindak lanjut atas salah satu tuntutan buruh Jawa Timur pada Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day lalu.

    Dalam pertemuan itu, Gubernur Khofifah, Wagub Emil, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Lutfil Hakim dan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi mendiskusikan rumah bersubsidi bagi wartawan, buruh, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Menteri Maruarar Sirait.

    Dalam koordinasi tersebut, terkonfirmasi rencananya sementara sebanyak 20 ribu unit rumah subsidi akan diperuntukkan bagi buruh, wartawan, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Timur.

    “Alhamdulillah, hari ini bersama Ketua PWI, SPSI Jatim, Kwarda Pramuka Jatim, kami mendapatkan konfirmasi detail langsung dari Pak Menteri terkait rumah subsidi,” tutur Khofifah.

    Ia melanjutkan, ke-20 ribu unit rumah subsidi tersebut bisa didapat oleh buruh, wartawan, serta MBR.

    Sementara, rumah subsidi tersebut nantinya dapat diakses melalui Simulasi Cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA).

    “Tentu ini kabar baik. Seringkali kami dapat pertanyaan, harapan dan tuntutan dari masyarakat untuk bisa segera mendapatkan rumah dengan format-format subsidi,” ujarnya.

    Khofifah menjelaskan, Program Rumah Subsidi ini dikemas dalam harga terjangkau dengan menawarkan berbagai kemudahan. Di antaranya, uang muka 1%, suku bunga tetap 5% sampai lunas hingga maksimal tenor 20 tahun.

    Meski dijual dengan harga murah, Khofifah memastikan bahwa rumah subsidi ini memiliki kualitas yang layak huni.

    “Tentu rumah yang layak huni, dan rumah dengan kualitas hunian yang baik untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Timur,” tegasnya.

    Sebagai tahap awal, Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim dan Kementerian PKP telah setuju menyiapkan masing-masing 100 unit rumah subsidi yang berlokasi di Gresik, untuk diserahkan kepada buruh dan wartawan pada Juni mendatang.

    Tidak hanya kuota khusus rumah subsidi, dalam kesempatan tersebut turut disetujui kerja sama renovasi 500 unit rumah antara Pemprov Jatim dan Lippo Group. Rencananya, proses renovasi rumah akan dimulai dari rumah-rumah bagi tunawisma di Kota Malang dan Pasuruan.

    “Saya dan Mas Emil tentu bahagia sekali, karena kita mendapatkan penjelasan detail. Apalagi malam ini Pak Menteri juga menghadirkan Pak James Riadi yang akan memberikan support untuk renovasi 500 rumah di Jatim, juga dalam waktu dekat dari Ciputra Group akan support program ini,” kata Khofifah.

    Khofifah secara khusus menyampaikan, terima kasih atas respons cepat dari Kementerian PKP RI. Pertemuan tersebut disebutnya sangat produktif. Ia bahkan berharap agar keputusan dalam pertemuan tersebut bisa menjadi basis untuk kebijakan yang berlaku untuk umum, tidak hanya di Jawa Timur.

    Khofifah juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung Program Rumah Subsidi pemerintah. Ia juga menyanggupi rencana Kementerian PKP untuk meninjau beberapa titik berpotensi untuk dibangun perumahan rakyat di Jawa Timur.

    Sebagai informasi, satu unit rumah subsidi di Jawa Timur yang masuk Zona 1, dijual mulai harga Rp 166 juta. Dengan rincian lebar tanah 60-200 m2 dan lebar bangunan 21-36 m2.

    Sedangkan persyaratan untuk mendapat KPR-FLPP di antaranya besaran penghasilan per bulan paling banyak mengikuti aliran masing-masing zona. Kemudian, belum memiliki rumah serta lolos kelayakan Analisa Kredit Bank.

    Sementara itu, Menteri PKP RI mengatakan, bahwa dirinya mendorong penuh cita-cita Presiden untuk menyediakan rumah subsidi bagi seluruh masyarakat. Bersama BP TAPERA, Pemerintah telah menyiapkan menyediakn rumah-rumah bagi kelompok buruh, guru, petani, nelayan, ART hingga Pekerja Migran Indoneia

    “Pak Presiden memerintahkan kami untuk memprioritaskan rakyat kecil. Pertama kali di Indonesia dengan total 350.000 unit rumah disiapkan untuk masyarakat. Terbesar sepanjang sejarah perumahan di Indonesia,” jelasnya.

    Ia berharap, melalui program rumah subsidi ini akan menggerakkan perekonomian masyarakat utamanya di level bawah.

    “Mudah-mudahan ekonomi Indonesia semakin baik, karena sektor perumahan berhubungan dengan berbagai industri,” harapnya.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Sekjen Kementerian PKP RI Didyk Choiroel, Irjen Kementerian PKP RI Heri Jerman, Komisioner BP TAPERAHeru Pudyo Nugroho, CEO LIPPO Group James Riyadi, Ketua Kwarda Jatim Arum Sabil, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim I Nyoman Gunadi dan Kepala BPKAD Jatim Sigit Panoentoen. (tok/but)

  • Raker OPOP Jatim Targetkan Dua Ribu Pesantren Berdaya

    Raker OPOP Jatim Targetkan Dua Ribu Pesantren Berdaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Tim Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Pesantren (Ekotren) melalui One Pesantren One Product (OPOP) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Kerja (Raker) pada Senin-Selasa (5-6/5/2025) di Aria Centra Surabaya.

    Kegiatan ini menjadi momen penting pasca dikukuhkannya Tim Ekotren OPOP Jawa Timur oleh Gubernur Jawa Timur pada pertengahan April lalu.

    Salah satu tugas Tim Ekotren OPOP Jatim sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/250/013/2025 adalah menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penguatan dan pengembangan ekonomi berbasis pesantren melalui One Pesantren One Product.

    Ketua Harian OPOP Jatim, Dr. Endy Alim Abdi Nusa, S.IP., MM. menekankan, pentingnya program OPOP dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi pesantren serta memperkuat peran pesantren dalam Pembangunan daerah. “Tujuan besar dari OPOP adalah menjadikan pesantren sebagai basis pemberdayaan ekonomi umat, melalui tiga pilar utama, yaitu pesantrenpreneur, santripreneur dan sosiopreneur,” kata Endy yang juga menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur ini.

    Lebih lanjut Endy menjelaskan, bahwa dari 22.039 koperasi aktif di Jawa Timur, terdapat 626 koperasi pondok pesantren aktif dengan jumlah anggota 85.472 dan volume usaha mencapai Rp 870,78 miliar. “Kita ingin memastikan bahwa seluruh unit usaha di bawah naungan pesantren dapat berkembang dengan sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi,” ujar Endy.

    Raker OPOP Jatim ini membahas road map penguatan dan pengembangan OPOP Jatim 2025-2030. Adapun salah satu fokusnya adalah meningkatkan kemandirian ekonomi pondok pesantren yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Jawa Timur.

    Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. KH. Akhmad Jazuli, M.Si. dalam arahannya menyampaikan pentingnya program pemberdayaan ekonomi pondok pesantren. “Pondok Pesantren itu kan mengemban tiga fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah, mana mungkin pesantren bisa menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat dengan baik, kalau pesantrennya sendiri belum berdaya?” ungkap Jazuli.

    Selain itu, Jazuli ini juga menekankan pentingnya kekompakan tim dalam menjalankan program kerja OPOP Jawa Timur. “Saya berharap Tim OPOP Jatim yang terdiri dari berbagai unsur diantaranya Akademisi, Praktisi Bisnis, Asosiasi, Organ Perangkat Daerah, dan Media dapat menjaga kekompakan dalam mengemban tugas mulia ini,” tutur Jazuli.

    Sementara itu, Sekretaris Tim OPOP Jawa Timur, Mohammad Ghofirin mengungkapkan, target pesantren yang akan diberdayakan melalui program OPOP selama 5 tahun mendatang. “Insya Allah tim akan bekerja maksimal dengan memberdayakan minimal 2.000 pesantren sampai akhir 2030. Kami punya pengalaman selama 5 tahun kemarin, tahun 2019-2024 Program OPOP yang diinisiasi oleh Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa, berhasil memberdayakan 1.210 pondok pesantren. Oleh karena itu, kami optimis hingga akhir 2030 minimal 2.000 pondok pesantren akan kami berdayakan,” tegas Ghofirin yang juga dosen Universitas NU Surabaya.

    Raker OPOP Jatim dilaksanakan selama dua hari dan diikuti oleh berbagai unsur, di antaranya nampak hadir perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, OJK Jawa Timur, ITS, Unair, Unusa, ACSB, Kemenag, Kadin, RRI, TVRI, OPD terkait dan beberapa perwakilan Pondok Pesantren di Jawa Timur. (tok/kun)

  • Luncurkan KUR Khusus Petani Tebu Jatim, Khofifah Optimistis Swasembada Gula Nasional

    Luncurkan KUR Khusus Petani Tebu Jatim, Khofifah Optimistis Swasembada Gula Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Dirut PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) Mahmudi meluncurkan Kredit Usaha Rakyat Khusus (KURsus) Kluster Petani Tebu Jawa Timur di Kebun Tebu Prajekan, Grundo, Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, Selasa (6/5/2025).

    Bantuan akses permodalan KURsus ini menjadi upaya nyata dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan dan juga mendorong kesejahteraan petani tebu serta upaya menuju swasembada gula dan transisi energi hijau melalui bioetanol.

    “Jatim adalah penghasil gula tertinggi di Indonesia. Maka KURsus ini adalah wujud nyata upaya kita untuk memperjuangkan kesejahteraan petani tebu. Kita ingin petani tebu naik kelas, dari buruh ladang menjadi pengusaha pangan yang tangguh dan bermartabat,” tegas Gubernur Khofifah.

    Orang nomor satu di Jatim ini menjelaskan fitur KURsus Petani Tebu memiliki suku bunga tetap 6 persen. Akses pengulangan kredit bertujuan untuk bisa memfasilitasi peremajaan kebun (lebih dari 25 tahun) dan adopsi varietas unggul yang berpotensi menaikkan rendemen gula per ton tebu dari rata-rata 7 persen menjadi 8–9 persen.

    “KUR khusus kluster petani tebu ini merupakan jawaban dari kebutuhan modal usaha tebu rakyat yang sebelumnya telah terkena limit kredit KUR konvensional hingga Rp500 juta,” ungkapnya.

    Gubernur Khofifah menyampaikan peluncuran KUR Khusus Kluster Petani Tebu menjadi sangat penting karena melalui koordinasi bersama dengan Kemenko Perekonomian, PT SGN, dan perbankan termasuk Bank Jatim. Lebih dari itu, lanjutnya, KURsus Petani Tebu ini akan memberikan multiplier benefit.

    “Ini cara kita bisa mempercepat swasembada gula, cara meningkatkan kesejahteraan para petani tebu, cara kita menuju ketahanan energi,” tegasnya.

    Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menjelaskan bahwa hilirisasi tebu ini juga akan menghasilkan bioetanol. Dengan kata lain melalui hal ini pun bisa menjadi langkah awal mentransformasikan dari energi fosil ke non fosil.

    “Artinya kita akan menuju green economy, kita juga akan bersama-sama seluruh elemen yang lain mewujudkan net zero emission,” ujarnya.

    Khofifah menuturkan dari kebun dengan tanaman tebu yang rata-rata tingginya mencapai 5 m dengan bibit yang sama akan bisa menghasilkan 20 ton gula per hektar. Menurutnya ini adalah hal luar biasa yang bisa diberikan petani tebu Bondowoso di Jawa Timur untuk Indonesia bahkan hingga efek net zero emission untuk dunia.

    “Maka apa yang diinisiasi oleh pak Dirut SGN ini adalah sesuatu yang out of the box, sesuatu yang luar biasa, patut diapresiasi dan tentu kita harapkan bahwa ini bisa direplikasi di lebih banyak tempat dan lebih luas lagi,” katanya.

    Gubernur Jatim ini menyampaikan program KUR Klaster Petani Tebu merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama seluruh mitra strategis baik dari tingkat pusat, swasta, maupun lembaga perbankan dalam upaya memberdayakan petani tebu di seluruh pelosok wilayah Jawa Timur.

    “Manfaatkan KUR ini untuk usaha produktif, bukan konsumsi. Seperti pengadaan bibit unggul, pupuk organik/insektisida ramah lingkungan, serta alat olah tebu yang efisien. Karena keberhasilan bukan hanya diukur kuantitas gula, tetapi juga kualitas, kesinambungan,” ajaknya.

    Di kesempatan yang sama, juga dilakukan penyerahan secara simbolis Program Irigasi Manis berupa pompa air kebun dan Kredit Usaha Rakyat Khusus Kluster Petani Tebu Jawa Timur dengan rentang nominal Rp 35 juta hingga Rp 100 juta kepada sejumlah perwakilan petani tebu penerima manfaat. Penyerahan ini dilakukan oleh Gubernur Khofifah yang didampingi Dirut PT Sinergi Gula Nusantara, Wakil Bupati Bondowoso dan Direktur Keuangan Treasury & Global Services Bank Jatim.

    “Peluncuran KUR Khusus Kluster Petani Tebu hari ini adalah langkah nyata dalam peta jalan mewujudkan kemandirian pangan. Ini bukan sekadar soal produksi, tapi tentang membangun ekonomi rakyat yang berdaulat dan berkeadilan, serta multiplier benefit lainnya” imbuhnya.

    Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa Jawa Timur merupakan Lumbung Pangan Nusantara dan komoditas tebu adalah salah satu kekuatan besarnya. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa produksi tebu (yang digiling pabrik gula) Jawa Timur mencapai 16,69 juta ton dari 238.135,6 Hektare lahan tebu, atau setengah dari produksi nasional.

    “Dari jumlah itu, dapat dihasilkan 1,26 juta ton gula kristal putih. Angka ini menegaskan posisi Jatim sebagai kontributor utama bagi pasokan gula nasional, dengan rata-rata kontribusi sekitar 50% secara tahunan,” ucapnya.

    “Sekaligus mencerminkan efisiensi rendemen rata-rata 7,58 persen dari tebu yang digiling,” imbuhnya.

    Di sisi lain Gubernur Khofifah menyebut upaya peningkatan produktivitas, hilirisasi, dan diversifikasi menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi provinsi dan kesejahteraan petani. Hal ini disebabkan subsektor perkebunan yang didominasi tebu berkontribusi signifikan terhadap PDRB dan struktur ekonomi Jawa Timur.

    “Untuk membangun petani yang kuat dan sejahtera dibutuhkan kolaborasi yang efektif, saya berharap kolaborasi dengan PT. Sinergi Gula Nusantara dalam pengadaan bibit unggul dan penyerapan hasil panen tetap berjalan berkelanjutan,” pesannya.

    Ia berharap semua lembaga perbankan memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan program KUR Khusus Kluster Petani Tebu dengan kolaborasi bersama dinas yang membidangi perkebunan di tiap kabupaten\kota di Jawa Timur. Sehingga kebutuhan modal kerja seluruh petani tebu dapat terpenuhi.

    “Kepada Bank Jatim yang mempelopori berjalannya KUR khusus ini, diharapkan prosedur penyaluran KUR dapat berlangsung cepat, transparan, dan tepat sasaran, sehingga tidak ada petani yang tertinggal,” pintanya.

    Sementara itu Dirut SGN Mahmudi menyampaikan bahwa KURsus petani tebu ini mampu menyelesaikan dua persoalan yang dihadapi petani tebu. Sementara melalui KURsus ini, petani tebu bisa mendapatkan KUR lagi dengan rate 6 persen per tahun, menjadi solusi atas masalah komposisi tanaman tebu yang tidak normal dan penataan varietas.

    “Ini untuk petani seluruh Indonesia tetapi pilot projectnya di Jawa Timur dan pecah telornya di Kabupaten Bondowoso,” pungkas Mahmudi. [tok/beq]

  • Khofifah: Jembatan Kaca Seruni Point Bromo Perkuat Magnet Pariwisata Jatim

    Khofifah: Jembatan Kaca Seruni Point Bromo Perkuat Magnet Pariwisata Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan kekagumannya saat mengunjungi Jembatan Kaca Seruni Point yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kabupaten Probolinggo.

    Di kunjungan kali ini, Gubernur Khofifah mengaku tetap takjub atas keindahan Gunung Bromo yang disuguhkan dari sisi Jembatan Kaca Seruni Point. Bahkan, ia optimistis bahwa ikon wisata yang menawarkan sensasi berbeda ini akan menjadi magnet bagi pariwisata di kawasan TNBTS Probolinggo.

    Khofifah melanjutkan, keberadaan Jembatan Kaca ini diharapkan bisa memaksimalkan waktu kunjungan wisatawan, utamanya wisatawan mancanegara yang datang dengan kapal Cruise.

    “Kalau di daerah Jawa Tengah bisa dua hari untuk mengunjungi Borobudur dan Prambanan yang ditambah wisata budaya di Jogja, kemudian dilanjutkan ke Jawa Timur harapan kami juga bisa dua hari di Bromo dan sekitarnya,” harap Khofifah.

    Rencana tersebut disebutnya sangat mungkin, ketika nantinya pentas budaya dan tenant-tenant di sekitar Jembata Kaca bisa diperkuat. Sehingga, ada tambahan titik di bromo yang bisa dinikmati keindahannya oleh wisatawan di siang maupun sore hari.

    Keindahan Bromo sendiri disebutnya juga sudah mendapat pengakuan dari berbagai pihak baik lokal maupun internasional. Terutama di media sosial, banyak exposure atau promosi terhadap keindahan bromo.

    “Dan berbagai lembaga juga memberikan review yang luar biasa. Tentu ini jadi benefit yang baik bagi Bromo, Probolinggo, Jawa Timur dan Indonesia,” ucapnya.

    Untuk itu, melalui Jembatan Kaca Seruni Point ini, Khofifah mengajak seluruh masyarakat untuk bisa berkunjung dan menikmati eksotisnya Gunung Bromo dari sisi lain.

    “Sekarang kita berdiri di atas jembatan kaca bromo, dan bisa disampaikan pada dunia bahwa sisi sisi eksotis Bromo juga bisa dilihat dari titik ini selain di kawah bromo, pasir berbisik, seruni point,” tuturnya.

    Apalagi, menurutnya, saat ini TNBTS Bromo masuk sebagai Taman Nasional Terindah ketiga sedunia berdasarkan keterlibatan (engagement) di media sosial menurut Goodstats.

    Engagement taman nasional di media sosial tersebut tak hanya di Instagram tapi juga TikTok, kemudian berdasar dari volume pencarian, serta ulasan Google yang mencatatkan skor impresif sebesar 7,89.

    Angka ini menempatkannya tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan dan Taman Nasional Lencois Maranhenses di Brazil yang masing-masing meraih peringkat pertama dan kedua.

    Ditambah dengan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, selama tahun 2024, untuk pergerakan wisatawan nusantara ke Jatim mencapai 218.711.818, dan Kunjungan Wisatawan Mancanegara sebanyak 268.190

    Sementara pada tahun 2024, untuk pergerakan wisatawan nusantara ke TNBTS mencapai 465.751, sedangkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara mencapai 19.926.

    Meski demimian, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa keamanan tetap menjadi prioritas dalam pengoperasian Jembatan Kaca tersebut. Akan ada pembatasan di saat wisatawan baik dalam dan luar melewati jembatan kaca seruni point.

    “Saya rasa ini jadi area dimana kita bisa punya peluang lebih luas menikmati keindahan yang Allah anugerahkan di bumi Probolinggo,” kata Khofifah.

    “Mudah mudahan hadirnya jembatan kaca ini bisa menguatkan gravitasi seluruh wisatawan untuk masuk area wisata Bromo yang luar biasa ini,” katanya. [tok/aje]

  • Kemensos apresiasi Pemda Jatim atasi kemiskinan

    Kemensos apresiasi Pemda Jatim atasi kemiskinan

    Mensos Gus Ipul dalam acara di Sasana Budaya, Universitas Negeri Malang, Jumat (2/5/2025). Foto: Kemensos RI

    Kemensos apresiasi Pemda Jatim atasi kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 03 Mei 2025 – 05:51 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan apresiasi terhadap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan jajaran bupati/wali kota dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ia menyoroti arahan Presiden Prabowo Subianto ini merupakan sinergi antar pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program kesejahteraan nasional.

    “Saya bersyukur karena Ibu Gubernur dengan bupati/wali kota yang baru ini ada upaya keras untuk bisa menyesuaikan dengan visi misinya Bapak Presiden,” hal ini disampaikan Gus Ipul dalam acara di Sasana Budaya, Universitas Negeri Malang, Jumat (2/5/2025).

    Menurutnya, Presiden Prabowo telah menetapkan target agar kemiskinan ekstrem harus turun menjadi nol persen pada 2026 dan kemiskinan umum ditekan hingga 25 persen pada 2029.

    Untuk mendukung hal itu, Presiden telah menerbitkan instruksi Presiden (Inpres) Inpres Nomor 4 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Inpres Nomor 8 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

    “Itu adalah langkah strategis Presiden dalam rangka membimbing seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, bagaimana kemiskinan ini diatasi secara bersama-sama menghilangkan ego sektoral,” tambahnya.

    Gus Ipul menjelaskan bahwa DTSEN akan menjadi alat penting untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Bahkan, ia menyoroti pentingnya program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan.

    Ia pun menitipkan kepada Khofifah agar program ini dikawal ketat, khususnya dalam memastikan bahwa siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu.

    “Gubernur pastikan yang masuk Sekolah Rakyat ada di desil 1 (DTSEN), mereka dilatih supaya tidak rendah diri meski orang tuanya miskin. Mereka dididik agar bisa berkuliah di universitas ternama. Ini cita-cita Presiden,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Gus Ipul dan Khofifah bahkan memakaikan sepatu secara simbolik kepada calon siswa Sekolah Rakyat. Momen penuh kehangatan juga terasa saat keduanya menyanyi dan bersalawat bersama anak-anak.

    Khofifah juga menyapa para siswa sekaligus menyelipkan pesan motivasi. “Apa kabar semua, mudah-mudahan sehat. Sehat lahirnya, sehat batinnya, mudah-mudahan semua sehat dompetnya,” ucap Khofifah.

    Ia menekankan pentingnya menjaga semangat agar masa depan lebih cerah. Dalam gaya khasnya, ia pun mengaitkan semangat tersebut dengan musik dan program pemerintah.

    “Urusan Amerika-Amerika, China-China, Rusia-Rusia. Urusan PKH urusan Gus Ipul. Boleh ada lagunya Tulus, manusia kuat itu adalah kita,” ujarnya.

    Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Khofifah dan Gus Ipul Kompak Targetkan Kemiskinan Ekstrem di Jatim 0 Persen

    Khofifah dan Gus Ipul Kompak Targetkan Kemiskinan Ekstrem di Jatim 0 Persen

    Malang (beritajatim.com) — Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem turun hingga nol persen pada tahun 2026, serta angka kemiskinan secara keseluruhan di bawah lima persen pada 2029. Target nasional tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam kunjungannya di Universitas Negeri Malang, Jumat (2/5/2025).

    “Targetnya kemiskinan ekstrem 0 persen di tahun 2026 dan kemiskinan turun di bawah 5 persen pada tahun 2029. Dengan berbagai cara,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang menyatakan siap bersinergi demi mewujudkan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Saya bersyukur gubernur dan kepala daerah baru ada upaya keras untuk bisa mensukseskan visi misi presiden, arahan presiden,” tambahnya.

    Khofifah menegaskan bahwa penurunan kemiskinan merupakan prioritas pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut misi Jatim Sejahtera dalam Nawa Bhakti Satya sejalan dengan Asta Cita ke-6 dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah pusat.

    “Jadi memang ini arahan Pak Presiden Prabowo Subianto agar semua elemen bersinergi untuk menurunkan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen di 2026 dan kemiskinan hingga di bawah 5 persen di 2029,” ujar Khofifah.

    Ia optimis target tersebut bisa tercapai dengan memperkuat kesejahteraan pilar-pilar sosial yang menjadi garda terdepan penanganan kemiskinan. Pilar tersebut meliputi SDM PKH sebanyak 5.262 orang, TKSK 666 orang, dan Tagana 1.820 orang. Seluruhnya telah menerima jaminan sosial ketenagakerjaan dari APBD Provinsi Jatim.

    “Kalau kata Gus Ipul, ini dimulai dengan membuat pilar-pilar sosial tersenyum dahulu agar mereka bisa membuat orang lain tersenyum,” lanjut Khofifah.

    Pemprov Jatim juga telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung program ini, antara lain:

    Tali Asih TKSK: Rp3,96 miliar
    Tali Asih Tagana: Rp5,73 miliar
    Honor Pendamping Pasung: Rp720 juta
    Bantuan Transport PKH Plus: Rp12,1 miliar
    BPJS TKSK: Rp43,15 juta
    BPJS Tagana: Rp383,04 juta

    Salah satu program unggulan lainnya adalah PKH Plus yang menyasar lansia usia 70 tahun ke atas. Sejak 2019 hingga 2025, total penerima bantuan PKH Plus di Jawa Timur mencapai 354.111 orang. [luc/beq]

  • Bersama Kemensos, Khofifah Optimistis Turunkan Kemiskinan Ektrem Jatim

    Bersama Kemensos, Khofifah Optimistis Turunkan Kemiskinan Ektrem Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa bersama Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Pemprov bersinergi dengan pilar-pilar sosial untuk menurunkan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrim di Jatim.

    Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Dialog Pilar-pilar Sosial se-Malang Raya bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Universitas Negeri Malang (UM).

    Penurunan kemiskinan ini, kata Khofifah, merupakan target dari pemerintah provinsi maupun pusat. Ia menyebut Jawa Timur mewujudkannya melalui Nawa Bhakti Satya yang dituangkan dalam misi Jatim Sejahtera. Ini sejalan dengan Asta Cita ke-6 dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Wins 5.

    “Jadi memang ini arahan Pak Presiden Prabowo Subianto agar semua elemen bersinergi untuk menurunkan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen di 2026 dan kemiskinan hingga dibawah 5 persen di 2029. Salah satu langkah yang kita ambil hari ini adalah dengan harmonisasi bersama pilar-pilar sosial demi menyatukan tujuan,” ujarnya.

    Oleh karena itu dengan adanya sinergi dengan pilar sosial, Gubernur Khofifah optimis dapat menurunkan kemiskinan ekstrem di Jatim hinggal nol persen pada tahun 2026.

    “Tapi ini tidak akan bisa kita capai jika pilar-pilar sosial kita tidak kita sejahterakan dan kita perhatikan. Karena merekalah yang turun langsung di garda terdepan di lapangan. Maka kalau kata Gus Ipul, ini dimulai dengan membuat pilar-pilar sosial tersenyum dahulu agar mereka bisa membuat orang lain tersenyum,” tambah Khofifah.

    Khofifah menambahkan, pilar-pilar sosial yang ada di Jawa timur terdiri dari SDM PKH sebanyak 5.262 orang, TKSK sebanyak 666 orang, dan Tagana sebanyak 1.820 orang. Tagana dan TKSK sudah mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang didukung dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Sedangkan sumbangsih lain Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung dan memperkuat pilar-pilar kesejahteraan sosial yaitu dengan memberikan penguatan dengan strategi Peningkatan Kapasitas, Revitalisasi Keanggotaan dan Pemenuhan Sarana Operasional.

    Kemudian juga ada Pemberian Perlindungan Kesejahteraan (BPJS-TK) BPJS Kesehatan dan Pemberian Sertifikasi dan Reward, yang diberikan kepada 1.900 orang Tagana, 666 orang TKSK, 6.149 orang Karang Taruna, 5.120 orang PSM, 166 orang Pelopor Perdamaian, 3.125 orang Pendamping PKH yang mendampingi PKH Plus.

    Lebih jauh, jumlah dana yang dialokasikan dari APBD untuk mendukung hal tersebut antara lain Tali Asih TKSK selama 12 bulan sebesar Rp3,96 miliar Tali Asih Tagana selama 12 bulan sebesar Rp5,73 miliar, Honor Pendamping Pasung sebesar Rp720 Juta, Bantuan Transport PKH Plus sebesar Rp12,1 miliar, BPJS TKSK satu tahun sebesar Rp43,15 juta, dan BPJS Tagana selama satu tahun sebesar Rp383,04 juta.

    “Tapi tentu saja selain pilar-pilar sosial, kami juga memperkuat program-program andalan untuk menurunkan kemiskinan. Salah satunya PKH PLUS. Di mana, bantuan ini bertujuan membantu pengeluaran keluarga yang memiliki lansia 70 tahun ke atas. Dengan total penerima bansos PKH Plus di Jatim 2019-2025 sebanyak 354.111 orang,” terangnya.

    Pelaksanaan PKH di Jawa Timur, sebut Gubernur Khofifah, sudah dimulai sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini. Di Jatim, jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak kurang lebih 1,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang tersebar di 38 kabupaten/kota, dan didukung oleh SDM pelaksana PKH Jawa Timur.

    “Yang terbaru, kami sedang mempersiapkan Sekolah Rakyat untuk anak-anak kurang mampu. Setiap sekolah, seperti arahan Pak Presiden, akan menampung sekutar 1.000 siswa-siswi dari jenjang SD hingga SMA. Karena pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk memberantas kemiskinan. Jadi anak-anak ini kami fasilitasi dengan harapan bisa memiliki masa depan lebih cerah dan mengangkat derajat keluarga,” pungkasnya.

    Untuk memacu semangat pilar-pilar sosial yang hadir, Gubernur Khofifah menyanyikan lagu “Manusia Hebat”. Tak hanya itu, dirinya juga mengajak mereka bersholawat untuk menyeimbangkan antara kinerja mereka dan sisi spiritual. Sehingga, ke depan, apa yang dicita-citakan dapat segera terwujud.

    Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial, kini pemerintah memberlakukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan sosial dan penyaluran anggaran sosial tepat sasaran.

    Gus Ipul menambahkan, total anggaran sosial tahun 2025 ini total Rp504,7 triliun yang terbagi untuk PKH dan sembako, PIP, gas 3 kg, BBM, listrik, Bansos dan subsidi lainnya. Jika target sasaran ini tepat sasaran, potensi savings akan sampai Rp101 – 127 triliun.

    “DTKS sudah tidak ada, adanya DTSEN. Dan perlu diingat bahwa kebijakan Presiden Prabowo itu adalah untuk pemberdayaan sepanjang hayat. Jadi motto kita sekarang ‘Bansos Sementara – Berdaya Selamanya’. Semuanya harus tepat sasaran,” jelasnya.

    Ia mengatakan, 12 Pemerlu Atensi Sosial (PAS) adalah anak-anak rentan, penyandang disabilitas, lansia terlantar, mereka yang berpendapatan rendah, korban bencana, afirmasi khusus, warga binaan, korban kekerasan, korban Napza dan HIV/AIDS, mereka yang bermasalah sosial, perempuan rentar, serta fakir miskin.

    “Begitu juga untuk Sekolah Rakyat. Kita harus memastikan Sekolah Rakyat memang untuk orang-orang Desil 1 dan 2, yaitu di orang-orang di bawah garis kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Tidak boleh ada KKN, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada yang main-main dengan data. Dipastikan memang orang yang layak masuk ke Sekolah Rakyat,” tegasnya.

    Acara ini berjalan dengan sangat menarik di mana semua orang dapat berdiskusi. Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah bersama Mensos Saifullah memberikan bantuan sosial berupa sepatu kepada 10 orang calon peserta didik Sekolah Rakyat.

    Tak tanggung-tanggung, Gubernur Khofifah memakaikan langsung sepatu kepada salah satu siswi Asila Putri Salsabila. Sementara Mensos Saifullah memakaikan sepatu kepada siswa Ganda Rizki Raditya. [tok/beq]

  • Pemprov Jatim Terbitkan SE Larangan Diskriminasi Usia Naker Kompeten

    Pemprov Jatim Terbitkan SE Larangan Diskriminasi Usia Naker Kompeten

    Surabaya (beritajatim.com) – Sebagai wujud perhatian pada kalangan buruh, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara khusus menerbitkan Surat Edaran (SE) Larangan Diskriminasi Usia pada Lowongan Pekerjaan Calon Pekerja di Jawa Timur.

    Hal ini juga dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan kesempatan kerja, dan pelaksanaan non-diskriminasi di Jawa Timur.

    Sebagaimana dijelaskan oleh Sekdaprov Jawa Timur, Adhy Karyono, ada fenomena baru yang terjadi di masyarakat belakangan ini. Dimana para pekerja di Indonesia, termasuk Jawa Timur, yang diskriminasi usia dalam lowongan pekerjaan.

    “Ada masalah serius di sektor ketenagakerjaan yang menjadi sorotan Ibu Gubernur. Banyak pencari kerja usia produktif yaitu di atas 35 tahun yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan, meskipun memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai,” tegas Adhy, Sabtu (3/5/2025).

    “Padahal kondisi tersebut tidak seharusnya terjasi karena pada prinsipnya nondiskriminasi merupakan amanat konstitusi dan telah dijabarkan dalam berbagai regulasi nasional maupun konvensi internasional,” lanjutnya.

    Oleh sebab itu, dengan hadirnya SE ini, Gubernur Jatim ingin mendorong sektor dunia usaha di Jawa Timur agar tidak menetapkan batasan usia yang tidak relevan secara objektif dalam lowongan pekerjaan.

    “Berikutnya, dunia usaha juga diharapkan menerapkan sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan kesetaraan kesempatan kerja. Dengan harapan kebijakan ini turut menjadikan Jawa Timur sebagai pelopor dalam menciptakan pasar kerja yang adil dan inklusif,” tandasnya.

    “Termasuk dari para pelamar kerja yang disabilitas, mereka memiliki kesempatan dan peluang sama selama memenuhi kompetensi yang ditentukan perusahaan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut disampaikan Adhy, SE ini memperkuat komitmen Jatim terhadap pasar kerja yang adil agar dapat menjadi role model dalam menghapus diskriminasi usia dalam rekrutmen kerja.

    Selain itu SE ini juga menguatkan perlindungan hak pekerja sebagaimana disebutkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tepatnya di pasal 5 dan 6. Yang tegas menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

    “Selain itu juga sesuai UU No. 21 Tahun 1999 yang meratifikasi Konvensi ILO No. 111, pemerintah tegas melarang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, termasuk berdasarkan usia,” tegas Adhy.

    Dan juga sebagaimana di UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah jelas mengatur bahwa urusan ketenagakerjaan merupakan urusan konkuren, sehingga Pemprov berwenang melakukan pembinaan dan fasilitasi melalui kebijakan administratif non-regulatif.

    “Dengan SE ini Ibu Gubernur mendorong agar perusahaan menghindari batas usia yang tidak rasional dan utamanya mengajak dunia usaha dan asosiasi industri untuk mengadopsi prinsip rekrutmen inklusif usia,” tegasnya.

    “Yang diwujudkan dengan menghilangkan syarat usia kecuali diperlukan untuk alasan keselamatan atau teknis yang sah,” imbuhnya.

    Di akhir, Sekdaprov Adhy menekankan, sebagai pelopor implementasi SE ini, pihaknya memastikan bahwa kebijakan ini akan diterapkan di setiap BUMD dan perusahaan penyedia jasa Pemprov.

    “Juga Program padat karya berbasis APBD dan juga Rekrutmen ASN non PNS dan PPPK di bawah kewenangan provinsi,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Anggota Komisi E DPRD Jatim Apresiasi Pemprov Wujudkan Pendidikan Berkeadilan 

    Anggota Komisi E DPRD Jatim Apresiasi Pemprov Wujudkan Pendidikan Berkeadilan 

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso mengapresiasi komitmen Pemprov Jatim dalam memajukan sektor pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

    Cahyo melihat keseriusan pemerintah provinsi dalam pemajuan sektor pendidikan melalui program kerja pada periode kedua kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa- Emil Dardak. Pendidikan sendiri merupakan bagian penting dari Nawa Bhakti Satya Jilid II, Jatim Cerdas.

    “Jatim memiliki fokus untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia kita dengan peningkatan pelayanan dan akses pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berkeadilan,” kata Cahyo saat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Jumat (2/5/2025).

    Hal itu, kata dia, juga terlihat dari adanya peningkatan target pendidikan berkualitas dan merata berdasarkan indikator-indikator sesuai standarisasi pendidikan.

    “Selain itu, kita juga bisa melihat IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Provinsi Jatim maupun kabupaten kota yang ada di provinsi ini telah mencapai angka yang sangat baik dan cukup merata,” kata Cahyo yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Di sisi lain, Cahyo juga menyoroti proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Ia mendorong agar penyempurnaan SPMB yang berpedoman pada Permendikdasmen No 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru itu mampu meningkatkan keadilan dan pemerataan hak setiap anak untuk mendapatkan akses pelayanan pendidikan.

    Berdasarkan peraturan baru, ada pembagian kuota yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana kuota jenjang SMA jalur afirmasi minimal 30 persen. Jalur afirmasi ini ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

    Kemudian jalur prestasi minimal 30 persen, jalur domisili (dulu zonasi, red) 35 persen yang terbagi antara domisili reguler 20 persen dan domisili sebaran 15 persen. Selanjutnya jalur prestasi lomba 5 persen dan jalur mutasi 5 persen.

    Sementara untuk SMK, kuota afirmasi 15 persen, mutasi orang tua 5 persen, prestasi hasil lomba 5 persen, domisili SMK 10 persen dan jalur nilai prestasi akademik 65 persen. Nilai akademik yang diprioritaskan dalam SPMB 2025 adalah nilai rapor SMP/MTs/Sederajat semester 1-5 dan ditambahkan dengan indeks sekolah.

    Namun demikian yang menjadi catatan Cahyo Harjo adalah keterbatasan jumlah SMA Negeri di Jatim tidak berbanding lurus dengan jumlah SMP yang ada sehingga perlu solusi.

    “Nah, tentu kami berharap adanya perhatian yang lebih ditingkatkan kembali, untuk sekolah-sekolah swasta kita. Karena mereka juga bagian dari Bangsa Indonesia, bagian dari Negara Indonesia dan juga bagian dari memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa kita,” ucapnya.

    Legislatif juga memandang bahwa peran sekolah swasta sangat strategis sehingga perlu peningkatan insentif agar kualitas infrastruktur dan pelayanan pendidikan semakin meningkat namun bisa diakses dengan biaya pendidikan yang terjangkau.

    Beberapa waktu lalu, Komisi E DPRD Jatim melakukan diskusi dengan Gubernur Jatim. Pertemuan itu salah satunya membahas tentang pembentukan Sekolah Rakyat sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

    Pemprov Jatim sangat berkomitmen dan telah mengajukan kepada pemerintah pusat titik-titik yang akan dibangun atau dilaksanakannya Sekolah Rakyat ini.

    “Kami dari DPRD Jatim mendukung program ini, karena ini adalah komitmen yang baik dari pemerintah pusat di bawah komando Presiden Prabowo untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, merata dan berkeadilan untuk setiap masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan ekonomi,” ucapnya.

    Apalagi Sekolah Rakyat juga ditunjang dengan sistem asrama, makan gratis dan fasilitas gratis. Selain meningkatkan kecerdasan yang memberikan keadilan pendidikan, juga dapat membentuk karakter generasi muda berkepribadian berbudaya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

    Komisi E DPRD Jatim tak lupa memberikan sejumlah catatan. Antara lain bantuan insentif dari pemerintah provinsi kepada SMA/SMK negeri maupun swasta melalui skema BPOPP agar dapat ditingkatkan kembali. Dengan tujuan, demi meningkatkan kualitas sekolah agar naik kelas sehingga mampu bersaing secara nasional maupun internasional.

    “Kami juga berharap program link and match antara sekolah dengan industri dan juga dengan universitas dapat dimaksimalkan agar dapat meningkatkan kualitas anak-anak didik kita dan juga mempermudah keberlanjutan anak-anak generasi muda kita untuk peningkatan kualitas kehidupan di masa yang akan datang,” ujarnya.

    Cahyo memastikan akan selalu mendukung program prioritas Gubernur Khofifah yang tercantum dalam Nawa Bhakti Satya Jatim Cerdas. Salah satunya adalah upaya meningkatkan literasi masyarakat.

    “Ini adalah sesuai yang penting, karena kita tahu bahwa masyarakat kita memiliki tingkat literasi yang belum baik apabila dibandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara maju. Maka, kami mendorong peningkatan literasi yang positif ini bisa dilaksanakan Pemprov Jatim maupun kabupaten kota,” terangnya.

    Ia berpesan agar pembentukan sistem pelayanan pendidikan harus berazaskan tujuan nasional bangsa. Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan kemampuan watak serta peradaban bangsa, serta menjadikan generasi muda sebagai manusia berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mencinta negara. (tok/but)

  • Hardiknas 2025, Khofifah: Pemprov Jatim Siapkan Paket Kebijakan Pendidikan Rp126,236 M

    Hardiknas 2025, Khofifah: Pemprov Jatim Siapkan Paket Kebijakan Pendidikan Rp126,236 M

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memimpin Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2025 di Halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (2/5/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Yakni dengan membangun sistem pendidikan yang berkualitas, merata serta mudah diakses semua warga negara Indonesia, tanpa terkecuali.

    “Ini menjamin setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi atau geografis mereka,” ujarnya.

    Khofifah menambahkan, komitmen mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua ini selaras dengan tema Hardiknas Tahun 2025 yang dipilih Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia yaitu “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”.

    Lebih lanjut disampaikan Gubernur Khofifah, pendidikan bermutu untuk semua mencakup beberapa aspek penting, diantaranya Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses, sistem pendidikan yang inklusif, peran guru dan sekolah yang mumpuni serta pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman.

    “Cerminan komitmen kuat dari pemerintah Indonesia untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas, merata dan dapat diakses oleh seluruh warga negara, tanpa terkecuali,” katanya.

    Khofifah mengatakan, tahun 2025 ini Pemprov Jatim mempunyai program “1 sekolah 1 inovasi”, mencakup SMA, SMK dan SLB baik negeri maupun swasta se Jawa Timur. Program ini akan menghasilkan inovasi sebanyak 789 dari sekolah negeri dan 3301 dari sekolah swasta.

    “Kita akan memiliki total keseluruhan inovasi sebanyak 4090 inovasi dari lingkungan pendidikan di tahun 2025,” ungkapnya.

    Meski begitu, kata Khofifah, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu, perlu upaya bersama dari seluruh elemen, mulai dari pemerintah, guru, tenaga kependidikan, murid, orang tua, hingga masyarakat umum.

    “Melihat besarnya tantangan yang harus dihadapi, maka Pemprov Jawa Timur terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas Pendidikan. Dukungan pada program Pendidikan Bermutu untuk Semua terus digelorakan dalam kebijakan melalui Dinas Pendidikan,” jelasnya.

    Hingga saat ini, baru Jatim yang memiliki sekolah taruna berbasis asrama, yakni Taruna Nala, Taruna Brawijaya, Taruna Angkasa, Taruna Bhayangkara dan SMA Taruna Pamong Praja.

    “Mereka tidak sekadar membentuk karakter serta kapasitas tetapi juga membangun peradaban serta menjadi juru bicara kebangsaan, juru bicara kenusantaraan, juru bicara pentingnya persatuan kesatuan bangsa,” tuturnya.

    Dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua juga memerlukan adanya keterlibatan satuan pendidikan swasta. Sebab realitas menunjukkan bahwa jumlah lulusan SMP dan sederajat di Jawa Timur tahun 2025 sebanyak 682.252 murid, sedangkan daya tampung jenjang SMAN dan SMKN hanya tersedia 261.396 murid.

    Artinya hanya menampung 38.31 persen dari jumlah lulusan. Masih terdapat 420.856 calon murid atau sekitar 61.69 persen yang harus ditampung di sekolah swasta.

    “Saya sampaikan terima kasih kepada Kepala Satuan Pendidikan Swasta yang sudah memberikan kemudahan calon murid baru melalui beasiswa penuh dan biaya pendidikan terjangkau,” tuturnya.

    Tak hanya itu, Gubernur Khofifah menjelaskan, Pemprov Jatim meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan pada calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu melalui berbagai program.

    Diantaranya, paket kebijakan Pemprov Jatim di bidang pendidikan yaitu pembangunan dan rehabilitasi 34 SMA, 95 SMK dan 30 SLB di tahun anggaran 2025. Total anggaran paket kebijakan tersebut mencapai Rp100,736 miliar.

    Pemprov Jatim akan memberikan bantuan biaya sebesar Rp1 Juta bagi calon murid yang tidak diterima di SMA / SMK negeri, akan melanjutkan ke sekolah swasta serta tidak menerima bantuan pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk tidak menerima PIP.

    “Setiap Kab/kota diberikan kuota 150 calon murid baru dari keluarga prasejahtera (Desil 1 dan Desil 2) termasuk keluarga buruh / pekerja dengan total anggaran Rp5,7 miliar,” katanya.

    Lebih lanjut disampaikannya, Pemprov Jatim juga memberikan bantuan alat praktik untuk 152 SMK dan 1 lembaga SLB dengan total anggaran sebesar Rp19,8 miliar.

    “Saat Efisiensi, tentu prioritas program paket penguatan lembaga pendidikan menjadi kado saat Hari Pendidikan Nasional,” ungkapnya.

    Secara khusus dalam momentum Hardiknas, dilaksanakan beberapa penandatanganan kesepahaman dan kesepakatan yang sangat penting untuk mewujudkan kualitas terbaik pendidikan di Jawa Timur.

    Kesepahaman itu antara lain Kesepakatan Bersama (KSB) antara Pemprov Jatim dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) tentang Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

    Kemudian, Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemprov Jatim dengan ITS tentang Pembelajaran Materi Kecerdasan Artifisial pada Satuan pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Timur.

    Penandatangan Pakta Integritas dalam pelaksanaan SPMB Jatim Tahun Ajaran 2025/2026, yang melibatkan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan, Operator SPMB Cabang Dinas Pendidikan, dan Operator SPMB Satuan Pendidikan.

    Penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama kuota beasiswa Penuh dan / atau biaya pendidikan terjangkau yang disediakan oleh Satuan Pendidikan Swasta jenjang SMAS, SMKS, dan SLBS.

    Pada kegiatan tersebut diserahkan beberapa Piagam Penghargaan Atas dukungan dan praktik baiknya menjadi daerah pelopor transformasi digital pendidikan melalui program Kandidat Sekolah Rujukan Google.

    Selain itu, penyerahan plakat dan piagam Kandidat Sekolah Rujukan Google pada SMKN 12 Surabaya. Perlu diketahui bahwa SMKN 12 Surabaya adalah KSRG pertama di Indonesia.

    Kemudian ada bantuan 1.000 pasang sepatu dari Gubernur Jawa Timur untuk murid dari kelurga prasejahtera. Penyerahan secara simbolis kursi roda bantuan dari Global Village Foundation & Wheelchair for Kids: Global Village membantu 2.000 kursi roda untuk Jawa Timur.

    Penyerahan penghargaan kepada Kacabdin yang sudah mendistribusikan 100 persen ijazah yang sebelumnya tertunda. Penyerahan penghargaan murid, guru dan tenaga kependidikan dari Gubernur Jawa Timur.

    Acara Hardiknas juga dimeriahkan penampilan tari kolosal Mentari Art Pendidikan gabungan SMKN 12 Surabaya dan SDN Gabungan di Surabaya, fashion show SMAN, SMK dan SLB serta penampilan Niken Salindri. [tok/beq]