Xcloud.id

Tag: Khofifah Indar Parawansa

  • KDM Kirim Anak Nakal ke Barak Militer, Khofifah Tak Setuju Sebutan Anak Nakal!

    KDM Kirim Anak Nakal ke Barak Militer, Khofifah Tak Setuju Sebutan Anak Nakal!

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) kembali menjadi sorotan publik setelah kebijakannya yang tegas terhadap anak-anak nakal. Yakni, dengan mengirim mereka ke barak militer untuk mendapatkan pendidikan kedisiplinan.

    “Ojo membanding-bandingkan rek, wes toh. Ya Allah, saya itu sangat tidak setuju kalau mereka disebut anak nakal. Saya selalu bilang ‘N akal’ adalah akal yang tidak terhingga. Sampeyan kan tahu kita Jatim punya sekolah-sekolah taruna untuk memberi pendidikan karakter,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa kepada wartawan usai menerima kunjungan Mr. Kwok Fook Seng, Ambassador of the Republik Singapore di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (15/5/2025).

    Khofifah tidak mau menyebut anak nakal. Ini karena bahwa pada dasarnya seorang anak itu dilahirkan putih atau fitroh.

    “Penyebutan pun menurut saya hati-hati sekali. Anak-anak itu terlahir fitroh, yang bilang siapa, yang bilang Nabi Muhammad, Rasulullah. Tapi kemudian diberi warna A, warna B, warna C itu tanggung jawab kita semua. Kalau sekolah menguatkan karakter, kita sudah mendapatkan warisan dari zaman Gubernur Pakde Karwo, yakni SMA Taruna Nala di Malang dan SMA Taruna Angkasa di Madiun. Baru kemudian, di era saya, melanjutkan SMA Taruna Brawijaya di Kediri, SMA Taruna Bhayangkara di Banyuwangi, SMA Taruna Madani Pasurian dan sekarang ini sedang menyiapkan SMA Taruna Pamong Praja, bekerja sama dengan IPDN di Bojonegoro,” jelasnya.

    Khofifah menegaskan, melalui penguatan karakter anak diharapkan seorang anak bisa menjadi speaker nasionalisme dan speaker kebangsaan. “Jadi, melalui sekolah-sekolah taruna itu tadi. Saya dengan segala permohonan maaf, jangan lagi menyebut anak itu nakal. Mereka itu terlahir putih, suci dan fitroh,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Dukung Tata Kelola Desa, LPBH NU Beri Pendampingan Hukum Kades di Kediri

    Dukung Tata Kelola Desa, LPBH NU Beri Pendampingan Hukum Kades di Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Puluhan kepala desa yang merupakan kader Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Kediri menghadiri Sarasehan Nahdlatul Ulama dan Asta Cita yang digelar di Kantor PCNU Kabupaten Kediri, Jl. Imam Bonjol, Kota Kediri, Rabu 14 Mei 2025.

    Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui pendampingan hukum dan musyawarah konstruktif yang melibatkan berbagai elemen, termasuk LPBH NU dan TNI.

    Ketua PCNU Kabupaten Kediri KH. Muhammad Ma’mun menyampaikan bahwa acara ini merupakan upaya kontribusi nyata NU dalam pembangunan daerah, mewujudkan asta cita dalam rangka mendukung pemerintah.

    “Bagaimana kita bisa menjadi teman sharing dan teman musyawarah bagi para kepala desa di dalam tata kelola pemerintah desa. Kegiatan ini diinisiasi oleh Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PCNU Kabupaten Kediri,” paparnya.

    KH. Ma’mun juga menanggapi keluhan dari para kepala desa mengenai tekanan dari ormas tertentu. Ia menambahkan, perlunya kepala desa memahami hukum demi menghindari potensi pelanggaran dalam bekerja.

    “Bagaimana arahan dari pak Dandim, mengarah kepada tata kelola pedesaan yang baik, dan tidak ada celah pelanggaran hukum yang kebanyakan kepala desa bukan orang hukum, perlu kita dampingi, perlu kita beri kepercayaan diri untuk bisa melaksanakan pemerintahan desa yang baik, mau berimprovisasi tetapi dalam koridor hukum,” jelas Gua Ma’mun.

    Hal senada disampaikan Komandan Kodim 0809 Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama. Menurutnya, pendampingan hukum dan sinkronisasi program desa dengan pemerintah pusat menjadi poin penting dalam membangun desa yang maju dan tertib hukum.

    “Memang tadi butuh suatu pendampingan, bukan hanya bidang hukum, tetapi di bidang yang lain-lain, sehingga program yang dilaksanakan di desa itu selaras dengan pemerintah pusat. Pendampingan salah satunya, ini internal NU sendiri, tadi yang hadir kepala desa yang merupakan kader NU,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua LPBH PCNU Kabupaten Kediri Samsul Munir menegaskan peran strategis lembaganya dalam melakukan pendampingan hukum kepada para kepala desa, khususnya kader NU.

    “Intinya dengan LPBH ini kita akan melakukan tindakan preventif dimulai dari menjalankan tata kelola pemerintahan agar sesuai aturan perundangan yang berlaku. Kita akan mengawal dan memastikan bagaimana kader-kader kita, NU yang dipercaya sebagai kepala desa, perangkat desa, BPD mampu menjalankan tupoksi sesuai undang-undang,” katanya.

    Samsul menyebut wacana pembentukan asosiasi kepala desa NU sebagai langkah wajar dalam menyukseskan tata kelola pemerintahan desa. Pasalnya, selama ini sejumlah kades mengeluhkan adanya hambatan dari ulah oknum ormas.

    “Membentuk asosiasi? Saya pikir ini sesuatu yang lumrah dan wajar. Karena dua – tiga hari kemarin di mana-mana termasuk Bu Khofifah (Gubernur Jawa Timu) juga membentuk Asosiasi Guru Besar Muslimat NU, karena kader-kader kita dari kades, sangat wajar membuat suatu wadah yang namanya asosiasi kepala desa NU. Intinya pendampingan hukum, penyuluhan sosialisasi, edukasi sampai tahapan tertentu kita mendampingi,” pungkasnya. [nm/ian]

  • Khofifah Terus Bekerja Keras Demi Jatim Nol Stunting

    Khofifah Terus Bekerja Keras Demi Jatim Nol Stunting

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim melalui Disperindagterus menggelar pasar murah. Agenda ini digencarkan dengan tujuan agar dapat mengendalikan inflasi dan mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Timur.

    Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meninjau pasar murah di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Selasa (13/5/2025).

    Didampingi Bupati Malang Sanusi beserta Forkopimda Malang dan Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jatim, Khofifah mengapresiasi masyarakat Malang yang begitu antusias menyambut gelaran pasar murah ini.

    Saat meninjau pasar murah, Khofifah menyempatkan diri menyapa masyarakat dan membagikan telur kepada ibu hamil serta balita, serta memberikan beras kepada lansia.

    Menurut Khofifah, telur yang dibagikan kepada ibu hamil dan balita agar asupan gizi ibu hamil dan balita tercukupi sehingga bebas stunting. Khofifah menyebut, hasil evaluasi Kemenkes, Jatim stunting nomor 2 paling bawah setelah Bali.

    Ini karena pasar murah menyediakan aneka bahan pokok dengan harga terjangkau di bawah harga pasar. Pasar murah digelar sebagai upaya meningkatkan daya beli dan mendekatkan akses bahan pokok yang terjangkau bagi masyarakat.

    “Alhamdulillah, antusiasme masyarakat begitu tinggi menyambut gembira pasar murah, karena bahan pokok yang dijual lebih murah dari harga pasar,” kata Khofifah.

    Sejumlah bahan pangan yang dijual mulai beras, minyak, gula, telur, ayam, bawang putih, bawang merah dan juga telur ayam. Semua yang disediakan di pasar murah Singosari ini jauh di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Semisal, untuk beras premium pasar murah dijual Rp14 ribu/kg, padahal harga di pasar Kabupaten Malang Rp14.670/kg. Sedangkan untuk HET diketahui ada di angka Rp14.900/kg. Total ada 200 kg beras premium yang disediakan.

    Kemudian, beras medium di dijual dengan harga Rp12 ribu/kg, sementara harga di pasaran Kabupaten Malang adalah Rp12.700/kg, sedangkan HET ada di angka Rp12.500/kg. Di pasar murah ini total disediakan 3 ton beras medium yang bisa diakses masyarakat.

    Berikutnya, Minyakita dijual dengan harga Rp13 ribu/liter, lebih miring ketimbang harga pasaran di Kabupaten Malang sebesar Rp16/liter, sedangkan HET Rp 15.700/liter. Total jumlah komoditi minyak yang disediakan ada sebanyak 300 liter.

    Untuk gula pasir di pasar murah dijual Rp14 ribu/kg, lazimnya di Malang dijual Rp17 ribu/kg. Sedangkan, HET Rp17.500/kg, jumlah komoditi disediakan sebanyak 100 kg. Lalu, telur ayam ras dijual Rp22.000/kg, yang umumnya dijual Rp26.200/kg. Sedangkan, HET Rp30 ribu/kg, dengan jumlah komoditi yang disediakan 100 kg.

    Bawang Putih Sinco dijual dengan harga Rp30 ribu/kg, sementara harga Kabupaten Malang diketahui Rp36.200/kg dan HET Rp38 ribu/kg, dengan jumlah komoditi yang disediakan 50 kg.

    Bawang Merah dijual dengan harga Rp30 ribu/kg, sedangkan harga di pasar Kab. Malang ada di angka Rp35.200/kg dan HET Rp41.500/kg, dengan jumlah komoditi yang disediakan 50 kg.

    Untuk tepung terigu Rp10 ribu/kg, sementara harga di pasaran Malang Rp10.600/Kg. Jumlah komoditi tepung terigu yang disiapkan di pasar murah sebanyak 40 kg.

    “Jadi, bahan pokok yang dijual di pasar murah sangat jauh dari harga di pasar. Dengan tujuan supaya subsidi benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, lokasi pasar murah sengaja digelar di dekat permukiman warga untuk menjangkau kebutuhan bahan pokok.

    “Saya bersyukur antusiasme masyarakat karena harga yang dijual lebih murah dibandingkan harga di pasar. Insya Allah bermanfaat dan barokah,” ungkapnya.

    “Insya Allah progam stunting di Jatim sukses. Terus bekerja keras hingga stunting nol bagi Jatim,” imbuhnya.

    Gelaran Pasar Murah disambut antusias warga sekitar, salah satunya Eka (20) ibu hamil mengaku sangat terbantu, karena bisa membawa pulang 1 kg telur.

    “Alhamdulillah, saya sangat terbantu. Telurnya nanti bisa juga buat anak saya yang masih balita,” ucapnya.

    Hal yang sama disampaikan Mariati (34). Ia yang turut mengantre sejak pagi juga mengatakan sangat senang bisa mendapatkan berbagai bahan pangan dengan harga murah.

    “Harapannya kegiatan semacam ini bisa terus ada. Supaya masyarakat desa bisa semakin maju. Terima kasih Ibu Khofifah,” ungkapnya.

    Turut hadir, Kepala Dir. Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya Malang, Kepala KPH Malang, Perhutani Divre Jatim, Ka. UPT Pengelola Kawasan Hutan Universitas Brawijaya Malang, Camat Singosari dan Kades Klampok. [tok/beq]

  • Buka Musda XI Golkar Jatim, Ketum Bahlil ‘Goda’ Emil dan Eri untuk Pindah Partai Beringin

    Buka Musda XI Golkar Jatim, Ketum Bahlil ‘Goda’ Emil dan Eri untuk Pindah Partai Beringin

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia secara resmi membuka Musda XI Golkar Jatim di Hotel Shangri-La Surabaya, Sabtu (10/5/2025) sore.

    Dalam sambutannya, Bahlil menyenggol beberapa pihak. Sasaran pertama adalah Sekjen Golkar Sarmuji yang akan melepas jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jatim.

    “Pak Sekjen Sarmuji ini sepertinya sedih meninggalkan Ketua Golkar Jatim. Sepertinya berkesan sekali Golkar Jatim ini bagi Pak Sarmuji,” kata Bahlil sembari tertawa.

    Sasaran kedua adalah calon tunggal Ketua Golkar Jatim, Ali Mufthi yang juga anggota DPR RI. “DPD II sudah klir belum ini? Sepertinya bapak ini calon tunggal Ketua Golkar Jatim. Sepertinya Pak Ali Mufthi baru jalan malam ini untuk mengklirkan,” ujar Bahlil lagi membuat ribuan peserta Musda Jatim tertawa terbahak-bahak.

    Sasaran ketiga adalah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang merupakan kader PDI Perjuangan. Eri datang mengenakan batik warna merah. “Pak Eri ini saya tahu. Warna bajunya boleh beda, tapi hatinya saya tahu kemana,” tuturnya yang disambut aplaus peserta Musda.

    Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak yang merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Jatim pun tidak luput dari godaan Bahlil untuk pindah ke Golkar. Emil datang ke Musda Golkar Jatim mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, yang berhalangan hadir karena ada acara di Samarinda, Kaltim.

    “Pak Wagub, kalau di rumah bapak sekarang (Partai Demokrat) sudah tidak nyaman, Beringin siap membersamai bapak agar menjadi aman,” tukasnya.

    Bahlil juga mengucapkan selamat kepada Golkar Jatim di bawah pimpinan Sarmuji. “Selamat atas capaian keberhasilan pileg, pilpres maupun pilkada, yang semuanya menunjukkan hasil yang sangat luar biasa. Capaian terbaik dibandingkan DPD Golkar provinsi lain. Musda tidak hanya sebagai forum memilih ketua DPD, tapi menyusun program kerja 5 tahun ke depan, rekomendasi internal dan eksternal, serta memilih formatur. Lakukan konsolidasi total hingga tingkat kecamatan dan desa,” pungkasnya dan menegaskan Golkar akan konsisten menjalankan kaidah norma demokrasi. (tok/ian)

  • Khofifah apresiasi KPU-Bawaslu atas suksesnya Pilkada Jatim 2024

    Khofifah apresiasi KPU-Bawaslu atas suksesnya Pilkada Jatim 2024

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim atas suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang berlangsung aman, lancar, dan kondusif.

    “Apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran penyelenggara pilkada, mulai dari tingkat TPS hingga provinsi yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa,” kata Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu.

    Menurut dia, keberhasilan penyelenggaraan Pilkada 2024 di Jatim tidak lepas dari kerja keras, cerdas, dan profesional seluruh petugas penyelenggara, baik dari KPU maupun Bawaslu.

    Khofifah juga memberikan apresiasi atas langkah transparan KPU dan Bawaslu Jatim yang telah mengembalikan sisa anggaran penyelenggaraan pilkada ke kas daerah.

    KPU Jatim mengembalikan Rp127,62 miliar dari total dana hibah sebanyak Rp845 miliar. Sementara Bawaslu Jatim mengembalikan Rp35,27 miliar dari total dana Rp111,35 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim.

    “Ini menunjukkan profesionalitas pengelolaan anggaran sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), di mana sisa dana wajib dikembalikan maksimal tiga bulan setelah penetapan pasangan calon,” ujarnya.

    Pilkada Serentak 2024 di Jawa Timur meliputi Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wali Kota di 38 kabupaten/kota se-Jatim.

    Khofifah berharap, usai pilkada, KPU dan Bawaslu Jatim tetap solid dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam memperkuat pendidikan politik kepada masyarakat.

    “Mari bersama membangun kolaborasi yang konstruktif untuk demokrasi berkualitas di Jawa Timur,” tuturnya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPU dan Bawaslu Jatim Kembalikan Sisa Anggaran Pilgub Rp162,9 M, Apa Kata Khofifah?

    KPU dan Bawaslu Jatim Kembalikan Sisa Anggaran Pilgub Rp162,9 M, Apa Kata Khofifah?

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mengembalikan sisa anggaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2024 ke kas daerah dengan total mencapai Rp162,902 miliar. Langkah ini mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

    Sisa anggaran tersebut merupakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) dari dana hibah yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Jatim kepada KPU dan Bawaslu untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

    KPU Jatim tercatat mengembalikan dana sebesar Rp127.624.375.184 dari total hibah Rp845 miliar. Sedangkan Bawaslu Jatim mengembalikan Rp35.277.978.169 dari hibah senilai Rp111.354.383.000.

    “Apresiasi saya ucapkan kepada KPU dan Bawaslu Jatim karena sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pengembalian anggaran sisa dana hibah yang tidak terserap paling lambat tiga bulan setelah penetapan pasangan calon,” kata Gubernur Khofifah di Samarinda, Sabtu (10/5/2025).

    Ia juga memuji profesionalitas penyelenggara Pilkada yang turut memastikan proses berjalan aman dan kondusif di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Menurutnya, kerja keras jajaran di semua tingkatan, mulai dari TPS hingga provinsi, sangat menentukan keberhasilan Pemilu tahun ini.

    “Aman dan lancarnya Pilkada 2024 tak lepas dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dari semua penyelenggara. Ini wujud tanggung jawab dan integritas dalam membangun demokrasi di Jawa Timur,” ucap Khofifah.

    Gubernur Khofifah berharap KPU dan Bawaslu Jatim terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik dan tata kelola keuangan yang akuntabel.

    “Mari bersama-sama membangun pemikiran dan kolaborasi yang konstruktif bagi demokrasi berkualitas di Jawa Timur,” pungkasnya. [tok/beq]

  • OPOP Ekotren Pemprov Jatim Targetkan 2.000 Pesantren Berdaya hingga 2030

    OPOP Ekotren Pemprov Jatim Targetkan 2.000 Pesantren Berdaya hingga 2030

    Liputan6.com, Surabaya – Tim Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Pesantren (Ekotren) Pemprov Jawa Timur melalui menargetkan 2.000 pesantren berdaya hingga tahun 2030 melalui program “One Pesantren One Product” (OPOP). Target tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Ekotren Pemprov Jatim yang digelar di Surabaya pada 5-6 Mei 2025.

    Ketua Harian OPOP Jatim Dr Endy Alim Abdi Nusa mengatakan raker ini merupakan momen penting setelah pengukuhan TIM ekotren OPOP Jatim oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah pada April lalu. “Hal itu sudah kami bahas dalam rapat kerja (raker) di Surabaya pada 5-6 Mei 2025. Raker ini menjadi momen penting pasca dikukuhkannya Tim Ekotren OPOP Jatim oleh Gubernur Jatim pada April lalu,” katanya, Selasa (6/5/2025).

    Ia menjelaskan salah satu tugas Tim Ekotren OPOP Jatim sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 100.3.3.1/250/013/2025 adalah menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penguatan dan pengembangan ekonomi berbasis pesantren melalui OPOP.

    “Program OPOP hendaknya mendorong kemandirian ekonomi pesantren serta memperkuat peran pesantren dalam pembangunan daerah. OPOP memang bertujuan menjadikan pesantren sebagai basis pemberdayaan ekonomi umat melalui tiga pilar, yaitu pesantrenpreneur, santripreneur, dan sosiopreneur,” katanya pula.

    Endy yang juga Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim itu menjelaskan dari 22.039 koperasi aktif di Jatim, terdapat 626 koperasi pondok pesantren aktif dengan jumlah anggota 85.472 dan volume usaha mencapai Rp870,78 miliar. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh unit usaha di bawah naungan pesantren dapat berkembang dengan sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi,” ujar Endy.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, Rabu (21/12/2022). Kantor Khofifah digeledah tim penyidik lembaga antirasuah berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait pengelolaan dana hibah…

  • Transaksi misi dagang Jatim-Kaltim capai Rp1,05 triliun

    Transaksi misi dagang Jatim-Kaltim capai Rp1,05 triliun

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kedua kiri) saat memimpin kegiatan Misi Dagang di Balikpapan, Kalimantan Timur. (ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim)

    Transaksi misi dagang Jatim-Kaltim capai Rp1,05 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 12:13 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatatkan nilai transaksi mencapai Rp1,05 triliun dalam gelaran misi dagang dan investasi yang digelar di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (8/5). Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat mengatakan capaian ini menunjukkan besarnya potensi pasar dalam negeri sekaligus memperkuat hubungan ekonomi antardaerah.

    “Hingga pukul 17.00 WITA, transaksi final telah mencapai Rp1.053.146.943.500. Ini merupakan hasil dari sinergi, kolaborasi, dan kepercayaan antarprovinsi dalam mendukung produk dalam negeri,” ujar Khofifah.

    Dari total transaksi tersebut, nilai penjualan dari Jatim sebesar Rp598,95 miliar, pembelian dari Jatim Rp230,09 miliar, dan investasi mencapai Rp224,09 miliar.

    Komoditas yang diperdagangkan meliputi batu bara, pakan ikan, produk makanan-minuman, fashion, telur konsumsi, sapi, karkas ayam, hasil olahan perikanan, rokok, bahan baku restoran, hingga mesin las dan suku cadang. Untuk investasi, meliputi komoditas crude palm oil (CPO) dan wood pallet.

    Selain itu, pelaku usaha juga memperkenalkan berbagai produk olahan seperti konveksi, olahan ikan, rempah, abon tuna, dan produk olahan daging sapi.

    Khofifah menyebutkan hubungan perdagangan antara Jawa Timur dan Kalimantan Timur tergolong strategis, tercermin dari nilai perdagangan kedua provinsi yang mencapai Rp23,25 triliun pada 2023. Terdiri dari pembelian dari Kaltim sebesar Rp18,89 triliun dan penjualan ke Kaltim sebesar Rp4,36 triliun.

    “Visi besar Jatim adalah menjadi Gerbang Baru Nusantara. Kalau Kaltim adalah Ibu Kota Nusantara, maka Jatim siap menjadi pintunya,” katanya.

    Misi dagang kali ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan di Kalimantan Timur. Sebelumnya pada 2019 di Balikpapan membukukan Rp605,3 miliar dan pada 2022 di Samarinda mencatatkan Rp107,1 miliar. Pada 2025 ini, Kalimantan Timur menjadi provinsi ketiga penyelenggaraan misi dagang setelah sebelumnya dilaksanakan di Maluku Utara (Rp568 miliar) dan Maluku (Rp460,7 miliar).

    “Alhamdulillah hari ini capaian transaksi kita tertinggi dibanding dua provinsi sebelumnya. Semoga ini menjadi awal sinergi ekonomi yang lebih besar ke depan,” ucap Khofifah.

    Misi dagang, lanjut dia, bukan sekadar mempertemukan pelaku usaha antardaerah, namun juga menjadi media pertukaran budaya dan sosial.

    “Kita fasilitasi pertemuan trader dan buyer dari Jatim dan Kaltim, sekaligus menyebarluaskan potensi industri, perdagangan, perikanan, agribisnis, serta investasi secara terintegrasi,” ujarnya.

    Secara keseluruhan, sejak 2019 hingga 2025 Pemprov Jatim telah menggelar 39 kali misi dagang domestik dengan total komitmen transaksi mencapai Rp13,12 triliun, melibatkan 2.142 pelaku usaha.

    Tidak hanya di dalam negeri, Jatim juga gencar melakukan misi dagang ke luar negeri. Sejak 2022, telah dilaksanakan lima kali misi dagang internasional ke Arab Saudi, Malaysia, Timor Leste, Hong Kong, dan Jepang dengan potensi transaksi sebesar Rp1,6 triliun. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, pada triwulan I-2025 ekonomi Jawa Timur tumbuh 5 persen secara tahunan (y-on-y), dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp819,30 triliun.

    Kinerja ekspor Jatim pada 2024 tercatat sebesar 25,79 miliar dolar AS atau naik 20,35 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara, realisasi investasi PMA dan PMDN mencapai Rp147,3 triliun atau meningkat 1,5 persen dari tahun 2023. Surplus perdagangan antarwilayah juga dicatatkan Jatim sebesar Rp209 triliun pada 2023. Pada triwulan I-2025, total ekspor Jatim mencapai Rp396,42 triliun dengan impor sebesar Rp332,15 triliun atau surplus Rp64,27 triliun.

    Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan misi dagang tersebut. Ia menyebut kerja sama perdagangan antara Jatim dan Kaltim dapat memperkuat perekonomian daerah.

    “Kalau Jawa Timur adalah Gerbang Baru Nusantara, maka Kalimantan Timur sebagai jantung Ibu Kota Nusantara akan menjadi provinsi raksasa di masa depan,” katanya.

    Perwakilan pelaku usaha PT Matahari Sakti, Bayu Adi Setiawan, juga menyambut positif kegiatan tersebut. Ia menyebut pihaknya berhasil menjalin kerja sama dengan UD Novan Budidaya asal Kaltim senilai Rp124 miliar per tahun.

    “Kami sangat terbantu dengan misi dagang ini. Dalam sehari kami bisa langsung mendapatkan mitra usaha,” ujarnya.

    Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara enam perangkat daerah, 10 BUMD, dan empat asosiasi, serta komitmen transaksi dagang oleh para pelaku usaha yang disaksikan Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Seno Aji.

    Sumber : Antara

  • Melesat 5 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Jatim Ungguli Provinsi Kang Dedi Mulyadi

    Melesat 5 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Jatim Ungguli Provinsi Kang Dedi Mulyadi

    Surabaya (beritajatim.com) – Provinsi Jawa Timur yang dipimpin Khofifah Indar Parawansa mencatatkan pertumbuhan impresif di triwulan I tahun 2025. Berdasarkan data BPS per 5 Mei 2025, pertumbuhan ekonomi Jatim tercatat menyentuh angka 5 persen secara y-o-y.

    Angka ini tercatat lebih unggul dari nasional yang sebesar 4,87 persen. Serta, Jatim juga mengungguli Provinsi Jabar yang dipimpin Kang Dedi Mulyadi (KDM) sebesar 4,98 persen, Jateng yang dipimpin Ahmad Lutfi sebesar 4,96 persen dan juga Daerah Khusus Jakarta yang dipimpin Pramono Anung sebesar 4,95 persen.

    “Alhamdulillah di triwulan pertama tahun 2025, ekonomi Jatim tumbuh sebesar 5 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan capaian triwulan I-2024 sebesar 4,81 persen, juga lebih tinggi dibandingkan capaian Nasional sebesar 4,87 persen,” tegas Gubernur Khofifah di sela-sela kunjungan misi dagang di Balikpapan, Kamis (8/5/2025).

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur Senin (5/52025), pertumbuhan tertinggi pengungkit ekonomi Jatim di periode ini terjadi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang tumbuh sebesar 10,40 persen.

    Selain itu, dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Jatim juga diungkit dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh sebesar 14,17 persen.

    Pertumbuhan ekonomi ini mencatatkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim pada Triwulan 1 – 2025 Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp 819,30 triliun atau naik sebesar 16,850 triliun dibanding Triwulan 4 – 2024.

    Yang mana PDRB Jatim didominasi oleh Industri Pengolahan (31,42 persen), Perdagangan (18,70 persen), Pertanian (10,22 persen), konstruksi (8,49 persen) serta Akomodasi dan Makanan Minuman (6,24 persen).

    “Kita tentu bersyukur ekonomi Jawa Timur mampu tumbuh di atas rata-rata nasional, dan ini menunjukkan bahwa pondasi ekonomi kita semakin kuat, khususnya sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertanian,” jelas Khofifah.

    Lebih lanjut, Khofifah memastikan pertumbuhan ekonomi yang dicapai Jawa Timur adalah pertumbuhan ekonomi inklusif. Bahwa pertumbuhan ekonomi Jatim dirasakan seluruh lapisan masyarakat sehingga berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

    “Seiring dengan ekonomi yang terus tumbuh, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur alhamdulillah juga terus menurun. Masih dari data BPS, TPT Jatim pada Februari 2024 tercatat sebesar 3,74 persen, di Februari 2025 turun menjadi 3,61 persen. Angka ini di bawah angka TPT Nasional,” jelasnya.

    Ke depan, Khofifah menegaskan, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen memperkuat konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah, hilirisasi industri khususnya sektor agro untuk mendukung ketahanan pangan serta memperluas pasar UMKM melalui perdagangan antar pulau maupun luar negeri.

    “Misi Dagang antar Provinsi akan terus kita lakukan untuk membangun jejaring pasokan bahan baku dan pasar bagi UMKM kita, pembangunan infrastruktur jalan lintas selatan dan jalan tol kita percepat penyelesaiannya,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Besok Pendaftaran Ketua Golkar Jatim Dibuka: Tak Terlibat G30S/PKI, Minimal Kantongi Dukungan 30 Persen

    Besok Pendaftaran Ketua Golkar Jatim Dibuka: Tak Terlibat G30S/PKI, Minimal Kantongi Dukungan 30 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Jatim, Heri Soegihono mengatakan, pembukaan pendaftaran calon ketua Golkar Jatim dilaksanakan pada Jumat (9/5/2025) pukul 10.00 hingga pukul 17.00 sore.

    Pendaftaran dilakukan di kantor DPD Partai Golkar Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya.

    Heri menjelaskan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon ketua Golkar.

    Yakni, calon ketua harus aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut, berpendidikan minimal S1 atau sederajat, memiliki prestasi-dedikasi-disiplin-lotalitas dan tidak tercela.

    Kemudian, calon ketua harus memiliki kapabilitas dan akseptabilitas, tidak pernah terlibat G30S/PKI, lulus diklat kader Partai Golkar, telah aktif menjadi pengurus sekurang-kurangnya 1 periode pada tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya dan atau satu tingkat di bawahnya dan atau pernah menjadi pengurus organisasi pendiri dan didirikan di tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya.

    “Calon ketua juga harus didukung sekurang-kurangnya 30 persen dari pemegang hak suara dalam bentuk surat dukungan. Jumlah hak suara sebanyak 44. Terdiri dari 38 suara DPD II, 1 suara dari DPP pusat, 1 suara DPD provinsi, 1 suara organisasi sayap (AMPG dan KPPG), 1 organisasi didirikan (Satkar Ulama, Al Hidayah, AMPI, MDI, HWK), 1 suara organisasi pendiri (MKGR, Soksi, Kosgoro 1957) dan 1 suara dewan penasihat,” jelasnya.

    Heri menambahkan, calon ketua juga harus bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif di partai. “Apabila terdapat bakal calon yang akan maju sebagai calon ketua tidak memenuhi kriteria di atas, calon tersebut harus mendapatkan persetujuan Ketua Umum Partai Golkar. Ini sifatnya diskresi,” tuturnya.

    Ketua Panitia Pelaksana atau OC Musda XI, Pranaya Yudha mengundang kepada media agar memantau pendaftaran calon ketua pada besok pagi.

    “Untuk pembukaan Musda XI Golkar Jatim akan dibuka pada Sabtu, 10 Mei jam 1 siang di Hotel Shangri-La Surabaya. Ini even normatif dan gawe rutin. Insya Allah Ketum Golkar Pak Bahlil akan hadir pada pembukaan musda. Ketua-ketua partai parlemen juga akan diundang. Ada 1500 undangan. Gubernur Jatim Bu Khofifah dan Wagub Jatim Mas Emil akan diundang. Mari menyambut kepemimpinan baru di Partai Golkar dengan hati gembira,” pungkasnya.

    Ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada tiga nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik latar belakang nama-nama calon yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih). [tok/aje]