Xcloud.id

Tag: Khofifah Indar Parawansa

  • Atasi Banjir Pamekasan, Normalisasi Sungai on Progres

    Atasi Banjir Pamekasan, Normalisasi Sungai on Progres

    Pamekasan (beritajatim.com) – Normalisasi berupa pengerukan dan pelebaran aliran sungai menjadi salah satu langkah strategis dalam rangka mengantisipasi sekaligus mencegah bencana musiman di kabupaten Pamekasan, yakni banjir.

    Proses normalisasi tersebut dimotori Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, melalui Dinas Pengerjaan Umum (PU) Sumber Daya Air (SDA) Jatim, dipusatkan di tiga aliran sungai berbeda di aliran sungai Pamekasan, yakni Kali Jombang, Kali Klowang, dan Kali Semajid.

    Progres normalisasi mulai dilakukan sejak Jum’at (23/5/2025) kemarin, ditinjau langsung oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa beserta jajaran, serta Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman beserta jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.

    “Normalisasi sungai ini adalah bentuk komitmen Ibu Gubernur Jawa Timur, untuk menyelesaikan masalah banjir yang setiap tahun menghantui warga Pamekasan, terutama di kawasan rawan seperti Gladak Anyar dan Gurem,” kata Kepala Dinas PUPR Pamekasan, Amin Jabir, Jum’at (23/5/2025) lalu.

    Senada juga disampaikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang menilai proses normalisasi sebagai bagian dari komitmen kami menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat. “Hal ini sekaligus menjadi salah satu langkah strategis mengantisipasi persoalan banjir, khususnya di kabupaten Pamekasan,” ungkapnya.

    “Selain itu, normalisasi ini juga kita lakukan sebagai upaya mendukung ketahanan infrastruktur lingkungan sekaligus ingin memastikan bahwa tidak ada lagi banjir yang merugikan warga di kabupaten Pamekasan,” tegasnya.

    Sementara Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman sempat menyampaikan jika mengatasi banjir tidak cukup hanya dengan sekedar pengerukan permukaan sungai dari hulu menuju hilir. Tetapi juga harus dibarengi dengan penertiban Galian C.

    “Pertama kami akan melakukan peninjauan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, tidak cukup dengan hanya melakukan pengerukan permukaan sungai, karena kita punya keyakinan bahwa pengerukan sungai itu tidak terlalu berdampak terhadap pengurangan banjir. Tapi kami harap perluasan anak sungai dapat membantu mengurangi dampak banjir dengan mengalihkan banjir ke beberapa titik anak sungai,” kata KH Kholilurrahman, Senin (12/5/2025) lalu.

    Selain itu, penertiban terhadap proses penambangan yang tersebar di berbagai titik di wilayah setempat, juga tidak lepas dari perhatiannya “Nanti juga kita tertibkan kegiatan penambangan galian C yang tidak berizin, sekaligus memeriksa volume penambangan yang berizin untuk memastikan kegiatan tersebut tidak menghambat aliran air sungai,” jelasnya.

    “Artinya berbagai kegiatan masyarakat termasuk pembangunan yang sekiranya menghambat terhadap jalannya kelancaran air, termasuk tambang galian C dalam waktu dekat kita tertibkan, dan yang tidak berizin kita akan tutup,” tegasnya.

    Dengan langkah tersebut, nantinya diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat. “Jadi dengan peninjauan (hulu hilir) dengan menyeluruh dan penertiban Galian C, kami berharap dapat mengurangi dampak banjir, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya. [pin/ian]

  • Gubernur Jatim Berharap Normalisasi Kali Jombang Bisa Meminimalisir Banjir di Pamekasan

    Gubernur Jatim Berharap Normalisasi Kali Jombang Bisa Meminimalisir Banjir di Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan harapan besar agar proyek normalisasi Kali Jombang di Kabupaten Pamekasan dapat meminimalisir banjir yang selama ini kerap mengganggu aktivitas masyarakat dan merusak infrastruktur.

    Hal itu disampaikan saat Khofifah meninjau langsung proses pengerukan dan pelebaran aliran sungai di sepanjang Kali Jombang, Jalan Trunojoyo, Jumat (23/5/2025). Ia memastikan pekerjaan lapangan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

    “Kondisi sungai Kali Jombang yang sudah dangkal menjadi alasan utama pengerukan dilakukan, dan kita harapkan pengerukan ini dapat meminimalisir terjadinya banjir di wilayah Pamekasan, terutama karena sedimentasi sungai yang semakin parah,” ujar Khofifah.

    Ia menjelaskan, normalisasi ini dilakukan atas pengajuan dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan melibatkan sejumlah pekerjaan teknis.

    “Selain pengerukan juga dilakukan maksimalisasi beberapa pintu air, penguatan prapat sungai, perbaikan afur hingga memfungsikan saluran ke saluran irigasi atau saluran lainnya,” ungkapnya.

    Menurut gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut, normalisasi merupakan langkah strategis untuk mencegah kerusakan akibat derasnya arus saat musim hujan dan memastikan efektivitas jalur air.

    Proyek ini tidak hanya dilakukan di Kali Jombang, namun juga akan menyasar Kali Klowang dan Kali Semajid. Pemerintah Provinsi menargetkan seluruh pengerjaan rampung dalam waktu 2,5 bulan ke depan.

    “Karena itu kami berharap setelah proses normalisasi rampung, genangan air atau banjir yang selama ini mengganggu aktivitas warga dan merusak infrastruktur di wilayah kota bisa diminimalisir secara signifikan,” tegas Khofifah. [pin/beq]

  • Gubernur Jatim Pastikan Proses Normalisasi Sungai di Pamekasan Lancar

    Gubernur Jatim Pastikan Proses Normalisasi Sungai di Pamekasan Lancar

    Pamekasan (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meninjau proyek normalisasi sungai di Pamekasan, guna memastikan progres pengerjaan berjalan sesuai rencana, serta berdampak positif bagi masyarakat di wilayah setempat, Jum’at (23/5/2025).

    Proyek normalisasi sungai yang dikerjakan berdasar pengajuan dari pemerintah kabupaten (Pemkab) maupun pemerintah kota (Pemkot), seperti pengajuan pengerukan hingga normalisasi dari beberapa pintu air di Jatim, termasuk di Pamekasan.

    “Kalau yang kami lihat catatan yang diajukan Pemkab Pamekasan, ada 14 titik untuk proses normalisasi. Seperti kita dilihat kondisi badan sungai di sepanjang Kali Jombang, jika intensitas hujan tinggi sudah pasti meluber dan tidak tertampung,” kata Khofifah Indar Parawansa.

    Saat ini pihaknya juga intens menjalin koordinasi bersama Dinas Pengerjaan Umum (PU) Pemprov Jatim, serta Pemkab Pamekasan, untuk proses pengerukan sungai. “Berdasar laporan dari Kadis PU Pemprov Jatim, untuk pengerukan 14 titik yang diajukan butuh waktu beberapa bulan,” ungkapnya.

    “Normalisasi sungai ini merupakan bagian dari komitmen kami menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat, sekaligus menjadi salah satu langkah strategis mengantisipasi persoalan banjir, khususnya di kabupaten Pamekasan,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, langkah tersebut juga dilakukan sebagai upaya mendukung ketahanan infrastruktur lingkungan. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi banjir yang merugikan warga Pamekasan,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah Indar Parawansa meninjau proses normalisasi sungai ditemani sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jatim, ditemani langsung Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman beserta sejumlah jajaran.

    Selain itu, Khofifah juga menyempatkan diri berdialog bersama sejumlah warga di sekitar kawasan Kali Jombang, serta meninjau langsung beberapa alat berat yang tengah beroperasi melakukan proses pelebaran dan pengerukan. [pin/ian]

  • Silaturahmi ke Khofifah, Presiden PKS Bahas Kolaborasi untuk Gerbang Baru Nusantara

    Silaturahmi ke Khofifah, Presiden PKS Bahas Kolaborasi untuk Gerbang Baru Nusantara

    Surabaya (beritajatim.com) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu melakukan kunjungan silaturahim ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

    Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban itu membahas berbagai potensi kerja sama dalam rangka mewujudkan pembangunan kawasan timur Indonesia sebagai Gerbang Baru Nusantara.

    Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Syaikhu menyampaikan komitmen PKS untuk terus mendukung pembangunan daerah, khususnya Jawa Timur, sebagai provinsi strategis yang menjadi simpul pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya kawasan timur Indonesia.

    “Jawa Timur memiliki posisi yang sangat penting sebagai pintu gerbang kawasan timur. Kami ingin mendorong sinergi antara kekuatan politik dan pemerintahan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, yang merata dan berpihak kepada rakyat,” ujar Syaikhu, Jumat (23/5/2025).

    Khofifah menyambut baik kedatangan Syaikhu dan menyampaikan bahwa kolaborasi lintas elemen sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan progresif di era pasca-pandemi ini.

    “Kami terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk PKS. Visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara butuh dukungan dari berbagai elemen, termasuk partai politik yang memiliki basis kuat di masyarakat,” ungkap Khofifah.

    Pertemuan juga menyinggung peluang sinergi dalam penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pengembangan sumber daya manusia di wilayah tapal kuda, Madura, dan kawasan selatan Jawa Timur.

    Kunjungan ini merupakan bagian dari safari kebangsaan PKS dalam rangka mempererat komunikasi politik serta memperkuat komitmen terhadap pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

    Dalam kesempatan itu, turut hadir membersamai Syaikhu di antaranya, Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial Netty Prasetiyani, Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Kurniasih Mufidayati, Ketua DPP PKS BPW Jatijaya Abdul Fikri Fakih, Wakil Ketua DPP PKS BPW Jatijaya Amin Ak, Kepala KSP PKS BS Wibowo, Anggota DPR RI Fraksi PKS Reni Astuti yang juga Ketua Bidang Humas DPW PKS Jatim.

    Dari pengurus DPW PKS Jawa Timur, hadir mendampingi Ketua dan Sekretaris, Irwan Setiawan dan Ahmadi, juga hadir Ketua BPKK, Lina Ariani dan Bagian Protokoler Joni Kusuma Trinawan

    Tak hanya itu hadir juga seluruh anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur, Lilik Hendarwati sebagai Ketua yang juga Bendahara DPW PKS Jatim, Puguh Wiji Pamungkas dan Harisandi Savari sebagai Sekretaris dan Bendahara, serta Agus Cahyono dan Khusnul Khuluk sebagai anggota.

    Hadir juga Anggota Dewan Pakar DPP PKS serta Anggota Dewan Pakar DPW PKS Jawa Timur. [tok/suf]

  • Gubernur Banten dan Jatim bahas kolaborasi pembangunan dan perbankan

    Gubernur Banten dan Jatim bahas kolaborasi pembangunan dan perbankan

    Serang (ANTARA) – Gubernur Banten Andra Soni bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk memperkuat kerja sama antar daerah, membahas kolaborasi pembangunan serta sinergi antar badan usaha milik daerah, khususnya perbankan.

    Pertemuan digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat.

    “Sebagai gubernur baru, saya perlu banyak belajar dari provinsi yang sudah maju seperti Jawa Timur. Hari ini saya bersyukur bisa berdiskusi langsung dengan Ibu Khofifah (Gubernur Jatim) mengenai strategi pembangunan daerah dan potensi kerja sama lintas provinsi,” ujar Andra Soni dalam keterangannya diterima di Kota Serang, Jumat.

    Isu strategis yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah rencana Kelompok Usaha Bank (KUB) antara Bank Banten dengan Bank Jatim. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memperkuat kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendukung perekonomian lokal.

    “Bank Jatim adalah BPD terbesar di Indonesia. Bank Banten yang masih muda sangat membutuhkan pembinaan dan kolaborasi strategis. KUB ini akan menjadi langkah konkret untuk memperkuat sektor perbankan di Banten,” kata Andra.

    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyambut hangat langkah Banten mempererat sinergi antardaerah. Ia menilai kolaborasi BPD akan memperkuat ketahanan ekonomi regional.

    “Terkait KUB Bank Banten dan Bank Jatim, kami siap memfasilitasi prosesnya. Tim teknis kedua belah pihak akan menindaklanjuti sesuai regulasi OJK,” ujar Khofifah.

    Ia juga menegaskan pentingnya menjalin sinergi antarprovinsi untuk mempercepat pembangunan yang merata. “Kolaborasi seperti ini adalah bagian dari penguatan daya saing daerah untuk mendukung Indonesia Emas 2045,” ujar dia.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Khofifah Salurkan Ratusan Bantuan Sosial di Bangkalan untuk Tekan Angka Kemiskinan

    Gubernur Khofifah Salurkan Ratusan Bantuan Sosial di Bangkalan untuk Tekan Angka Kemiskinan

    Bangkalan (beritajatim.com) – Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan, Madura, saat ini masih cukup tinggi, yakni mencapai 18,66 persen. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya menekan angka tersebut melalui berbagai program bantuan sosial.

    Salah satu langkah nyata dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dengan membagikan ratusan bantuan kepada masyarakat saat melakukan kunjungan kerja ke Bangkalan, Jumat (23/5/2025).

    “Berbagai program perlindungan sosial dibagikan ke seluruh wilayah. Hari ini saya ke Bangkalan dan setelah ini ke Pamekasan,” ujar Khofifah.

    Bantuan sosial yang disalurkan meliputi empat kelompok penerima. Masing-masing, bantuan untuk penyandang disabilitas sebanyak 250 orang, Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebanyak 836 orang, bantuan anak terlantar untuk 180 anak, serta bantuan bagi lansia terlantar juga sebanyak 180 orang.

    Penyaluran ini menjadi bagian dari strategi untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, terutama menjelang pertengahan tahun.

    Dari sisi Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Bupati Lukman Hakim menyampaikan bahwa upaya pengurangan kemiskinan ekstrem mulai menunjukkan hasil. Tercatat penurunan sebesar 3,24 persen. Namun demikian, penurunan angka kemiskinan secara umum masih berada di angka 0,69 persen.

    “Berbagai upaya stimulasi bantuan terus diberikan. Selain itu juga dari provinsi ada bantuan untuk pemberdayaan agar yang sudah lepas dari status miskin, kondisi ekonominya bisa membaik,” pungkas Lukman Hakim.

    Langkah-langkah kolaboratif antara pemerintah kabupaten dan provinsi ini diharapkan bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Bangkalan, terutama kelompok rentan dan berisiko tinggi terhadap kemiskinan. [sar/suf]

  • Gandeng Belanda, Jatim Tawarkan Kawasan Industri Hijau dan Berkelanjutan

    Gandeng Belanda, Jatim Tawarkan Kawasan Industri Hijau dan Berkelanjutan

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan investasi asing. Khususnya dengan menggarap peluang kerja sama strategis bersama Kerajaan Belanda.

    Komitmen tersebut tercermin dalam penyelenggaraan webinar internasional bertajuk ‘Investment Opportunity Ready to Offer – Netherlands Series’, yang digelar secara daring dengan dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag.

    Hadir dalam kegiatan ini Duta Besar RI untuk Belanda, HE Mayerfas; Kepala DPMPTSP Jatim, Dyah Wahyu Ermawati; Wakil Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia yang juga Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono; serta perwakilan dari Kementerian Investasi/BKPM, Bapperida Kabupaten Madiun, dan RSUD Kanjuruhan.

    Dalam sambutannya, Dubes Mayerfas menyampaikan apresiasi yang tinggi atas partisipasi seluruh mitra yang hadir, serta menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara Indonesia dan Belanda. Ia mengungkapkan kebanggaannya menjadi tuan rumah pertemuan ini, yang menurutnya merupakan wujud konkret dari hubungan panjang dan erat antara kedua negara.

    Mayerfas secara khusus menyoroti peran Provinsi Jawa Timur sebagai motor penggerak perekonomian nasional dengan kawasan industri berbasis keterampilan tinggi yang menjanjikan bagi investor global. “Belanda adalah mitra yang sangat ideal bagi Indonesia, khususnya dalam sektor pertanian, pengelolaan air, kelautan, dan energi terbarukan,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa keselarasan antara prioritas pembangunan di Jawa Timur dan keunggulan sektor-sektor strategis Belanda membuka ruang besar untuk kolaborasi yang saling menguntungkan. Lebih dari itu, kemitraan ini juga diharapkan menjadi platform untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan penguatan ketahanan iklim.

    “Kami menekankan pentingnya membangun kemitraan yang didasarkan pada pertukaran pengetahuan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas. Tiga hal ini adalah kunci dalam menghadapi tantangan global dan mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” tegas Mayerfas.

    Untuk memperkuat kerja sama ini, KBRI Den Haag bersama Pemprov Jatim juga berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan yang mendukung, seperti penyederhanaan prosedur dan pemberian insentif pada sektor-sektor strategis.

    “Kami mengundang para mitra dari Belanda untuk lebih jauh mengeksplorasi potensi Jawa Timur. Hubungan historis yang telah lama terjalin menjadi fondasi kuat untuk membangun kemitraan masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan,” tukasnya.

    Kepala DPMPTSP Jatim, Dyah Wahyu Ermawati, mengungkapkan, bahwa pada kuartal pertama tahun 2025, Jawa Timur berhasil menempati peringkat ketiga sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia, dengan nilai mencapai Rp36 triliun atau sekitar 7,7 persen dari total nasional. Posisi ini hanya berada di bawah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

    “Kontribusi Jatim terhadap perekonomian Pulau Jawa mencapai 25,11 persen, menjadikannya kontributor terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal pertama 2025 tercatat sebesar 5 persen secara tahunan (year-on-year), mencerminkan iklim usaha yang sehat dan terus berkembang,” ujar Dyah.

    Ia juga mencatat bahwa Belanda merupakan salah satu investor asing terbesar di Jawa Timur. Sejak 2010 hingga kuartal pertama 2025, tercatat sebanyak 84 perusahaan asal Belanda telah berinvestasi di wilayah ini dengan total nilai mencapai USD 5,589 miliar. Investasi tersebut tersebar di berbagai sektor strategis, seperti energi dan infrastruktur, industri makanan dan minuman, serta industri kimia dan farmasi.

    Salah satu investasi terbesar adalah proyek Paiton Energy di Kabupaten Probolinggo senilai lebih dari USD 4,2 miliar di sektor kelistrikan. Di kawasan industri SIER sendiri, beberapa perusahaan Belanda seperti Unilever Indonesia Tbk, Syngenta Seed Indonesia, dan Universal Agri Bisnisindo telah menjadi bagian penting dari ekosistem industri lokal.

    “Pemprov Jatim menawarkan berbagai insentif kepada investor asing, termasuk tax holiday, tax allowance, dan super deduction tax untuk kegiatan riset dan pelatihan vokasi. Sistem layanan perizinan juga telah didigitalisasi melalui aplikasi JOSS (Jatim Online Single Submission) untuk mempercepat proses investasi,” jelas Dyah.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua HKI Indonesia sekaligus Dirut PT SIER, Didik Prasetiyono menegaskan, bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang perdagangan dan industri ke kawasan timur Indonesia dan Asia Tenggara.

    “Jawa Timur bukan hanya wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, tetapi juga katalisator investasi nasional. Pada kuartal pertama 2024, pertumbuhan ekonomi Jatim tercatat sebesar 4,81% secara year-on-year, dengan kontribusi 25,07 persen terhadap ekonomi Pulau Jawa,” papar Didik.

    Didik yang kini tengah menyelesaikan pendidikan Program Doktor PSDM Universitas Airlangga (Unair), memaparkan bahwa saat ini Jatim memiliki infrastruktur kawasan industri yang modern, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan. Kawasan tersebut mencakup JIIPE, PT Maspion Industrial Estate, Safe’n’Lock & Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS), Ngoro Industrial Park (NIP), Kawasan Industri Gresik (KIG), Sidoarjo Rangkah Industrial Estate (SiRIE), serta PT SIER.

    “SIER sebagai kawasan industri yang dimiliki bersama oleh BUMN Danareksa, Pemprov Jatim, dan Pemkot Surabaya terus berinovasi dengan mengembangkan kawasan industri berkelanjutan di Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan (PIER), serta kawasan baru di Kabupaten Ngawi seluas 2.000 hektare. Kami menerapkan prinsip zero liquid discharge, zero waste to landfill, dan integrasi energi terbarukan dalam seluruh aktivitas industri kami,” tegasnya.

    Didik juga menekankan bahwa dukungan dari pemerintah daerah, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga merupakan salah satu pemegang saham PT SIER, sangat berperan dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif.

    “Kami menyediakan berbagai fasilitas unggulan di kawasan industri kami, mulai dari ketersediaan lahan yang siap pakai, akses logistik melalui pelabuhan dan bandara internasional, hingga sistem perizinan terpadu yang memudahkan investor. Semua ini dirancang untuk memberikan kenyamanan, efisiensi, dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha,” pungkasnya. [tok/suf]

  • Khofifah Usai Lantik Bupati-Wabup Magetan: Kawal Janji Kampanye dan Jalankan Program Nasional

    Khofifah Usai Lantik Bupati-Wabup Magetan: Kawal Janji Kampanye dan Jalankan Program Nasional

    Magetan (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasinya atas terlaksananya pelantikan Nanik Endang Rusminiarti sebagai Bupati Magetan dan Suyatni Priasmoro sebagai Wakil Bupati Magetan hasil Pilkada Serentak 2024.

    Khofifah lantas mengingatkan, selain program yang sesuai dengan janji kampanye, program pemerintah pusat juga harus dilaksanakan dengan baik.

    Dia menegaskan bahwa seluruh proses demokrasi telah dilalui sesuai prosedur hukum dan ketentuan perundang-undangan.

    “Seluruh proses demokrasi telah dijalankan sesuai standar operasional prosedur. Setelah melalui proses di Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan penantian terbitnya SK dari Kementerian Dalam Negeri, hari ini kita bisa melaksanakan pelantikan secara resmi,” ujar Khofifah saat memberi sambutan dalam acara pelantikan, Jumat (23/5/2025).

    Khofifah mengakui bahwa proses menjelang pelantikan berlangsung dinamis. SK pengangkatan baru diterima jelang waktu Magrib sehari sebelumnya, sehingga gladi bersih pelantikan harus dilakukan di malam hari. Namun, ia menekankan bahwa kesiapan seluruh pihak membuat proses dapat berjalan lancar.

    Lebih lanjut, Gubernur Jawa Timur mengingatkan pentingnya percepatan pelaksanaan program pembangunan di Magetan, mengingat masa jabatan yang telah berjalan dan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sedang dalam pembahasan.

    “Kita harus mulai berlari, karena RPJMD sudah berjalan. Saya harap Bupati dan Wakil Bupati segera mengintegrasikan program-program yang dijanjikan saat kampanye ke dalam RPJMD dan RKPD, lalu ke RAPBD. Sinkronisasi dengan DPRD juga penting agar pembangunan dapat segera bergerak,” jelasnya.

    Khofifah juga menekankan pentingnya keterlibatan Magetan dalam tiga program prioritas nasional yang tengah dikawal oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur: MBG (Makan Bergizi Gratis), KMP (Koperasi Merah Putih), dan SR (Sekolah Rakyat). Ia berharap Magetan bisa menjadi salah satu daerah peluncuran Koperasi Merah Putih pada Hari Koperasi 12 Juli mendatang.

    “Segera kawal Musdes, sosialisasi, dan sertifikasi koperasi-koperasi Merah Putih. Pemetaan unit-unit usaha harus dilakukan secara detail oleh Bupati dan Wakil Bupati. Ini akan sinergi dengan program PKK, Posyandu, serta Dekranasda,” tambah Khofifah.

    Dia juga mengapresiasi kontribusi kader Posyandu yang telah membantu menurunkan angka stunting di Jawa Timur, menjadikan provinsi ini sebagai daerah dengan angka stunting terendah kedua secara nasional setelah Bali.

    Mengakhiri sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih kepada pejabat sebelumnya, termasuk Penjabat (Pj) Bupati Magetan, atas dedikasi dan kontribusinya dalam menjaga kesinambungan pemerintahan di Magetan.

    “Insya Allah, dedikasi dan kerja keras panjenengan menjadi amal jariyah yang memperkuat pembangunan Magetan,” pungkas Khofifah. [fiq/ted]

  • Bunda Nanik dan Kang Suyat Dilantik Jadi Bupati-Wabup Magetan 2025-2030

    Bunda Nanik dan Kang Suyat Dilantik Jadi Bupati-Wabup Magetan 2025-2030

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah secara resmi menetapkan pengangkatan Nanik Endang Rusminiarti sebagai Bupati dan Suyatni Priasmoro sebagai Wakil Bupati Magetan untuk masa jabatan tahun 2025 hingga 2030. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Magetan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

    Dalam keputusan tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pengangkatan keduanya telah sesuai dengan hasil pemilihan kepala daerah serentak serta telah memperoleh legitimasi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Mereka akan menjabat selama lima tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan resmi.

    Sebagai bagian dari hak dan kewajiban jabatan, Nanik dan Suyatni akan menerima gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagaimana yang berlaku bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia.

    Keputusan menteri ini ditetapkan di Jakarta pada 22 Mei 2025, dan salinannya disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia serta pihak-pihak terkait untuk digunakan sebagaimana mestinya.

    Pengangkatan ini diharapkan dapat membawa semangat baru dalam pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Magetan untuk lima tahun ke depan.

    Pasangan Bupati-Wabup Magetan yang akrab disapa Bunda Nanik-Kang Suyat itu telah dilantik oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Jumat (23/5/2025). [fiq/beq]

  • Khofifah: Sekolah Rakyat, Kopdes Merah Putih dan MBG Jadi Prioritas!

    Khofifah: Sekolah Rakyat, Kopdes Merah Putih dan MBG Jadi Prioritas!

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengingatkan para Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemprov agar segera memaksimalkan realisasi setiap program kerja yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pencerdasan masyarakat.

    Hal ini disampaikan Gubernur Khofifah saat memimpin Rapat Pleno bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (22/5/2025) malam.

    “Saya mohon perspektif kita dalam membuat program-program di semua sektor, semua bisa berdampak, terutama berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan di desa ,” ujar Khofifah.

    “Kita bukan bekerja demi IKU (Indikator Kinerja Umum). Saya tegaskan kita itu bekerja untuk memakmurkan dan mencerdaskan masyarakat serta pemerataan kesejahteraannya. Dan, yang menjadi ukurannya antara lain indeks gini ratio dan indeks Theil. Pastikan pemerataan kesejahteraan bisa kita maksimalkan,” tegasnya.

    Dalam menuntaskan kemiskinan di desa, Khofifah menekankan, perlu sinergi dan kolaborasi seluruh OPD. Bantuan akses permodalan KURsus petani tebu, katanya, merupakan salah satu contoh sinergi dalam mensejahterakan masyarakat desa. Maka Kadisbun harus bangun sinergi agar petani tebu dapat mengakses.

    Setidaknya banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Mulai dari Kementerian Koordinator Perekonomian, PT SGN, dan perbankan termasuk Bank Jatim. Serta Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan Jawa Timur.

    Tak hanya itu, pertanian dan desa wisata yang dikembangkan Pemprov Jatim menurutnya tak akan bisa diakses oleh masyarakat jika jalan di desa masih rusak. Sehingga perlu sinergi bersama dalam mengatasi persoalan tersebut. Disini PU Bina Marga harus sinergi.

    Hal serupa juga berlaku pada penanganan stunting. Menurutnya Dinas Kesehatan baik kota/kabupaten, harus bersama berkoordinasi dengan PKK dan posyandu dalam mengatasi persoalan tersebut. Alhamdulillah capaian penurunan stunting kita sudah bagus dan harus kita genjot turun lebih signifikan lagi.

    “Kalau sinergi antara seluruh dinas, seluruh biro, seluruh UPT itu menyatu, saya kira ikhtiar kita dalam menyejahterakan masyarakat desa akan tercapai. Sehingga, tidak ada lagi disparitas antara kota dan desa,” katanya.

    Khofifah juga mengajak seluruh Perangkat Daerah untuk menyelaraskan program yang ada dengan program strategis dari pemerintah pusat. Khususnya program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi desa.

    Menurut dia, program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR) dan Koperasi desa Merah Putih dapat dipercepat implemantasi dan targetnya.

    Sejauh ini, pembentukan Kopdes Merah Putih di Jatim hingga 21 Mei 2025 telah mencapai 5.597 dari target 8.501. Jumlah ini tersebar di 5.285 desa dan 312 kelurahan.

    Khusus untuk MBG, Pemprov Jatim saat ini tengah mengupayakan pembangunan Satuan Pelayanan Pusat Gizi (SPPG) yang menjadi pusat control pengawasan dan pelaksanaan program tersebut.

    Saat ini, telah ada sekitar 79 lokasi SPPG yang telah tersedia dan tersebar di 38 kota/kabupaten. Dari jumlah tersebut, telah berhasil melayani MBG untuk 240.277 siswa.

    Sementara untuk SR, terdapat 12 Lokasi SR tahap 1 yang telah dibangun di Jatim. Pemprov Jatim juga mengusulkan 3 Lokasi Sekolah Rakyat yang disetujui masuk Sekolah Rakyat Tahap 1 yaitu UPT PPSPA Batu, Balai Diklat BPSDM Kawi Malang dan SMK Maritim Lamongan

    “Saya minta kepada seluruh kepala Perangkat Daerah untuk percepat pelaksanaan program strategis nasional yang berdampak langsung ke rakyat,” katanya

    “Koperasi Merah Putih wujud nyata untuk memajukan desa, sementara MBG relevan atasi stunting dan gizi buruk anak-anak desa, dan Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi pendidikan inklusif bagi masyarakat,” tambahnya.

    Pada kesempatan tersebut, juga dibahas terkait realisasi anggaran APBD 2025. Hingga 21 Mei 2025, realisasi pendapatan mencapai 35,05 persen atau sekitar Rp 9,9 triliun. Jumlah ini terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 6,349 triliun (37,86%), pendapatan transfer Rp 3,547 triliun (30,58%) dan pendapatan sah lainnya sebesar Rp 5,256 triliun (18,81%).

    Sementara dari sisi belanja, realisasi berada di angka 22,86 persen atau sekitar Rp 6,87 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari belanja operasi Rp 5,22 triliun (23,49%), belanja modal Rp90 miliar (3,6%), belanja tidak terduga Rp 27,6 miliar (8,04%), dan belanja transfer Rp 1,51 triliun (30,84%). [tok/aje]