Xcloud.id

Tag: Khofifah Indar Parawansa

  • Macet Parah di Ketapang-Gilimanuk, Pengusaha: Tambah Dermaga, Bukan Kapal

    Macet Parah di Ketapang-Gilimanuk, Pengusaha: Tambah Dermaga, Bukan Kapal

    Jakarta –

    Permintaan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Kementerian Perhubungan untuk menambah kapal di lintasan Ketapang-Gilimanuk menuai kritik dari pelaku usaha penyeberangan. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai solusi tersebut kurang tepat dan justru berisiko memperparah antrean kapal.

    Permintaan tersebut muncul usai kemacetan panjang terjadi akibat dihentikannya operasional 15 kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) oleh Kemenhub. LCT-LCT itu diketahui sudah puluhan tahun beroperasi di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Penghentian selama sekitar lima hari itu memicu antrean kendaraan, terutama truk, hingga 40 kilometer dan ramai diperbincangkan di media sosial. Kini, 15 kapal tersebut telah kembali beroperasi dan antrean kendaraan telah terurai.

    Ketua Bidang Tarif dan Usaha DPP Gapasdap, Rahmatika, menjelaskan bahwa akar persoalan bukan terletak pada jumlah kapal, melainkan keterbatasan jumlah dermaga yang tersedia untuk melayani penyeberangan.

    “Saat ini ada 56 kapal, tapi hanya 28 kapal yang bisa beroperasi karena dermaganya terbatas. Kalau ditambah kapal, yang ada malah kapal-kapal nganggur nunggu giliran sandar. Bukan menambah kapasitas angkut, malah bikin antrean baru di laut,” tegas Rahmatika dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).

    Menurutnya, solusi ideal adalah menambah jumlah dermaga, minimal dua pasang hingga maksimal lima pasang, agar kapal-kapal yang menganggur bisa beroperasi optimal. “Kalau ditambah tiga pasang dermaga saja, sudah bisa menampung 12 kapal tambahan. Jadi, kenapa harus tambah kapal? Ekonomi kita masih sulit!” ujarnya.

    Rahmatika juga menyoroti pentingnya antisipasi terhadap potensi peningkatan arus kendaraan di masa depan, terutama dengan beroperasinya tol Probowangi. Ia mengingatkan bahwa beberapa dermaga saat ini kondisinya sudah rusak dan perlu perbaikan segera.

    Lebih lanjut, ia meminta Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk tidak panik dan lebih cermat dalam memantau situasi di lapangan.

    “Harusnya Dishub Jatim cek langsung ke lokasi. Sekarang 15 kapal LCT itu sudah jalan semua dan antrean sudah nol sejak Minggu malam. Jangan cuma baca laporan dari media sosial, bisa saja itu hoaks,” tutupnya.

    (rrd/rrd)

  • Khofifah minta Kemenhub tambah kapal dan aktifkan Pelabuhan Jangkar

    Khofifah minta Kemenhub tambah kapal dan aktifkan Pelabuhan Jangkar

    Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono. (ANTARA/Willi Irawan)

    Khofifah minta Kemenhub tambah kapal dan aktifkan Pelabuhan Jangkar
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 10:30 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Kementerian Perhubungan menambah kapal dan mengaktifkan Pelabuhan Jangkar untuk atasi antrean di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

    “Gubernur Jatim sudah bersurat ke Menteri Perhubungan untuk meminta tambahan armada kapal melayani penyeberangan Ketapang – Gilimanuk,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Nyono, dikonfirmasi Minggu.

    Nyono mengemukakan surat sudah ditandatangani Gubernur Jatim pada Sabtu (26/7) malam di Ponorogo, dan segera dikirim ke Kementerian Perhubungan.

    “Surat resminya baru akan kami kirim Senin, tapi kami juga sudah berkirim surat kepada Dirjen Hubla dan Direktur Transportasi ASDP Ditjen Perhubungan Darat melalui WhatsApp,” katanya.

    Selain meminta penambahan kapal, Gubernur Khofifah menurutnya juga meminta Kementerian Perhubungan untuk pengaktifan pelabuhan alternatif yakni Pelabuhan Jangkar di Situbondo, untuk mengurai kepadatan aktifitas penyeberangan yang saat ini terpusat di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.

    “Pelabuhan Jangkar sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Ketapang, namun dengan memilah terlebih dahulu truk yang bertonase 40 ton ke bawah melalui jembatan timbang Sedarum Pasuruan untuk dilewatkan Pelabuhan Jangkar sebelum masuk Alas Baluran, namun harus ada deviasi kapal feri kapasitas besar dari Jangkar ke Gilimanuk,” ujarnya.

    Pemprov Jatim menurutnya memang tidak bertanggung jawab secara langsung terkait kemacetan di Pelabuhan Ketapang,

    “Tapi masalah ini tetap menyangkut arus logistik dan mobilitas warga Jawa Timur. Jadi, kami harus bersuara dan mendorong agar solusi segera hadir,” tegas Nyono.

    Pengelolaan pelabuhan penyeberangan Ketapang sepenuhnya berada di bawah PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang.

    Sementara otoritas keselamatan pelayaran dan izin operasional kapal (clearance kapal) berada di bawah kewenangan Syahbandar Tanjungwangi Ditjenhubla dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

    Pihaknya mengaku telah menghubungi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jawa Timur-Bali untuk meminta percepatan respons atas surat Gubernur.

    “Kami sudah komunikasikan secara intens, surat sudah dikirim, dan kami terus mendorong agar segera ada penambahan kapal,” katanya.

    Nyono menjelaskan antrean panjang di Pelabuhan Ketapang menyusul penurunan jumlah kapal yang melayani penyeberangan ke Gilimanuk pasca peristiwa tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli 2025 lalu.

    Dari 15 kapal yang semula aktif di lintasan Ketapang-Gilimanuk, kini hanya enam kapal yang diizinkan beroperasi. Penurunan armada akibat evaluasi keselamatan ketat dari otoritas pelayaran KSOP Tanjungwangi.

    Kapal-kapal yang sebelumnya mampu mengangkut hingga 20 kendaraan, kini hanya diizinkan mengangkut lima unit kendaraan karena penyesuaian beban dan panjang ramp door (pintu rampa)  kapal LCT.

    Sementara kapal-kapal LCT ini yang selama ini mengangkut truk beban berat terutama truk lebih dari tiga sumbu dengan panjang lebih dari 12 meter.

    “Bayangkan, dari 15 kapal menjadi hanya enam yang beroperasi, dan dari kapasitas 20 kendaraan per kapal kini tinggal seperempatnya. Ini jelas menyebabkan antrean panjang,” ujarnya.

    Imbasnya, terjadi antrean panjang terutama truk-truk bertonase berat, mengular hingga puluhan kilometer sampai saat ini.

    Kondisi diperparah karena kapal LCT berkurang, dampaknya truk truk berat tersebut harus menunggu kapal LCT bongkar muat terlebih dahulu di pelabuhan Gilimanuk.

    Butuh waktu lama menunggu kapal tersebut kembali ke pelabuhan Ketapang, karena jumlah kapalnya yang memang berkurang.

    “Solusinya adalah butuh tambahan kapal kapasitas besar yang bisa beroperasi di pelabuhan Ketapang sesuai isi Surat Ibu Gubernur kepada Pak Menhub,” kata Nyono.

    Sumber : Antara

  • Khofifah Sidak Gedung SR, Bupati Ponorogo Pastikan Akhir Bulan Sudah Finishing Surabaya 26 Juli 2025

    Khofifah Sidak Gedung SR, Bupati Ponorogo Pastikan Akhir Bulan Sudah Finishing Surabaya 26 Juli 2025

    Khofifah Sidak Gedung SR, Bupati Ponorogo Pastikan Akhir Bulan Sudah Finishing
    Tim Redaksi
    PONOROGO, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten
    Ponorogo
    untuk meninjau
    renovasi Gedung Sentra Industri
    (GSI) yang akan difungsikan sebagai Gedung Kelurahan
    Sekolah Rakyat
    .
    Lokasi gedung ini terletak di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo.
    Dalam kunjungannya, Khofifah mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat di Kabupaten Ponorogo termasuk dalam kategori 1B. Rencana pembelajaran dimulai pada 1 Agustus 2025.
    “Sekolah Rakyat Ponorogo ini masuk kategori 1B. 1A sudah mulai pembelajaran 14 Juli yang lalu di mana ada 12 titik. Yang B ini ada 7 titik, Ponorogo jauh di luar bayangan saya yang sudah keliling di berbagai Sekolah Rakyat,” ujarnya.
    Khofifah didampingi Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, serta jajaran forkopimda, melakukan peninjauan langsung ke berbagai fasilitas di gedung tersebut, termasuk ruang asrama, ruang kelas, laboratorium IPA, toilet, hingga dapur.
    Dalam kesempatan tersebut, ia juga membagikan perlengkapan sekolah secara simbolis kepada siswa program Sekolah Rakyat.
    “Ponorogo ini di luar dari bayangan saya yang sudah keliling di berbagai SR. Di Ponorogo ini ada gedung yang luar biasa, bahkan di sini pendidikannya langsung terintegrasi ada SD, SMP, SMA. Tidak semua SR di Jatim seperti Ponorogo ini,” imbuhnya.
    Sekolah Rakyat di Ponorogo akan menampung 125 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA yang terbagi menjadi 5 rombongan belajar (rombel).
    Rombongan belajar untuk jenjang SD terdiri dari 1 rombel dengan 25 siswa, sementara SMP dan SMA masing-masing memiliki 2 rombel yang berisi 50 siswa per rombel.
    Sarana asrama juga disediakan, terbagi menjadi asrama laki-laki dan perempuan.
    Menurut Khofifah, Sekolah Rakyat di Ponorogo bisa menjadi referensi bagi daerah lain.
    “Di Ponorogo ini keren sekali, dan ini sangat-sangat bagus, halamannya luar biasa luas.”
    “Ada lapangan basket, voli, dikasih jogging track, rasanya ini bisa menjadi referensi bagi SR yang lain dan ide besar pak Presiden Prabowo bisa diterjemahkan oleh pak Bupati Ponorogo,” tuturnya.
    Sugiri Sancoko menyampaikan bahwa renovasi Sekolah Rakyat sudah mencapai deviasi 40 persen dan dipastikan akan selesai sesuai dengan rencana pada akhir bulan Juli.
    Pemerintah daerah juga telah menyiapkan lahan seluas 6,2 hektar di Kelurahan Setono untuk mendukung rintisan Sekolah Rakyat.
    “31 Juli sudah selesai, tinggal finishing. Untuk Sekolah Rakyat di Ponorogo ini kami menyiapkan lahan 6,2 hektar, yang berlokasi di Kelurahan Setono.”
    “Nantinya akan menjadi tempat permanen dan berbagai fasilitas pendukung, seperti asrama, ruang belajar, dapur, hingga sarana olahraga,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengisian pejabat dilakukan melalui manajemen talent

    Pengisian pejabat dilakukan melalui manajemen talent

    Foto: AH Sugiharto/Radio Elshinta

    Kepala BKN: Pengisian pejabat dilakukan melalui manajemen talent
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 20:53 WIB

    Elshinta.com –  Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penggerak maka sangat bisa merespon setiap program pemerintah. sebagai penggerak maka sangat bisa merespon setiap program pemerintah.

    “Seperti koperasi merah-putih maka yang bergerak dinas koperasi, MBG dan sekolah gratis maka yang bergerak dinas pendidikan demikian juga dengan dinas lainnya,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Zudan Arif Fakrulloh saat hadiri acara Rapat Koordinasi Evaluasi CASN dan Manajemen Talenta di pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (24/7).

    Didepan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar parawansa dan Bupati / Walikota se – Jawa Timur, mantan PJ Bupati Gorontalo 2016 ini memaparkan metode pengisi jabatan.

    “Ada beberapa metode jalur cepat, jalur biasa dan jalur lambat,” imbuhnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, AH Sugiharto.

    Saat ini BKN tengah kembangkan menajemen talenta dimana akan memudahkan langkah melalui kaderisasi yang telah disiapkan.

    “Sehingga jika walikota / bupati  atau pejabat yang habis masa jabatan dapat segera di siapkan Pj tanpa harus melalui panitia seleksi dan seterusnya,sehingga dapat bertindak cepat, efisiensi dan lebih mudah diterapkan dan agar manajemen telantar bisa cepat maka BKN berharap ada semangat apalagi dengan adanya data ASN yaitu ASN Digital dimana satu server satu sistem,” jelas kepala BKN.

    Sementara itu Gubernur Jawa Timur mengapresiasi acara yang di gelar BKN kantor regional II Jawa Timur.

    “Manajemen telenta termasuk yang digagas oleh Pemprov Jatim, dan baru Pemkab.Ngawi yang telah secara sempurna memiliki manajemen telenta dan ini akan di susul Pemkot/Kab lain di Jawa Timur dan Jawa Timur siap untuk itu,” singkat Khofifah.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tahun Ke-6 Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Jatim, Bebas Tunggakan untuk Roda Dua dan Ojek Online – Page 3

    Tahun Ke-6 Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Jatim, Bebas Tunggakan untuk Roda Dua dan Ojek Online – Page 3

    Sasaran utama pembebasan ini adalah pemilik kendaraan roda dua dari keluarga kurang mampu yang terdata dalam program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), pengemudi ojek online, serta pelaku usaha yang menggunakan kendaraan roda tiga dengan nilai PKB maksimal Rp500.000.

    “Yang ini mulai berlaku tanggal 14 Juli hingga 31 Agustus 2025, jadi masyarakat Jawa Timur mari bisa segera memanfaatkan. Terutama bagi wajib pajak ojek online, yang masuk dalam P3KE, serta sepeda motor roda tiga pelaku usaha,” terang Khofifah.

    Jika melihat proyeksi angka, kebijakan ini diperkirakan akan dimanfaatkan oleh lebih dari 878 ribu objek kendaraan. Nilai total pembebasan pajak mencapai Rp13,68 miliar, dan pemerintah optimistis bisa memperoleh penerimaan hingga Rp231,03 miliar dari kebijakan ini.

    Kemudian pembebasan pengenaan PKB progresif, diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 1.619 objek dengan nilai pembebasan sebesar  Rp1.190.207.491,00 dan diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar  Rp2.888.471.543,00.

    Lebih lanjut, pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda dua yang dimiliki oleh wajib pajak yang masuk dalam data P3KE, diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 152.523 objek dengan nilai pembebasan sebesar Rp8.910.649.388,00, diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar Rp29.534.527.222,00.

    Selanjutnya, pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda dua yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi online. Diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 16.334 objek dengan nilai pembebasan sebesar Rp2.216.072.170,00 dan diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar Rp3.291.729.000,00.

    Sementara pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda tiga, diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 16.004 objek dengan nilai pembebasan sebesar  Rp1.365.302.715,00 dan diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar Rp655.371.045,00.

    “Total sebanyak 878.392 obyek diprediksi akan memanfaatkan kebijakan dengan nilai pembebasan pajak sebesar Rp13.682.231.763,00 dan diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar Rp 231.039.412.177,00,” ungkap Khofifah.

    Selain itu juga dikeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 100.3.3.1/400/013/2025 tentang Keringanan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Keputusan ini diperpanjang mulai dari 1 Juli hingga 31 Desember 2025.

  • Barantin pastikan sapi perah impor Australia aman dan sehat

    Barantin pastikan sapi perah impor Australia aman dan sehat

    Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) – Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Sahat M Panggabean memastikan sapi perah yang diimpor dari Australia dalam kondisi aman dan sehat sehingga cocok untuk mendukung program peningkatan produksi susu dan daging nasional (P2SDN).

    “Australia saat ini memiliki industri peternakan sapi potong dan sapi perah yang maju,” katanya di Probolinggo, Jawa Timur, Selasa.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur baru saja mendatangkan sebanyak 1.080 sapi perah bunting dari Australia yang merupakan hasil persilangan ras Holstein dan Jersey (crossbreed) sehingga unggul dalam produktivitas susu dan ketahanan iklim tropis.

    Nantinya, sebanyak 1.080 sapi perah bunting ini akan didistribusikan ke 120 peternak lokal di beberapa kabupaten di Jawa Timur seperti Malang, Blitar, dan Pasuruan untuk dipelihara.

    Sahat menuturkan sapi-sapi yang masuk ke Probolinggo, Jawa Timur pada 28 Juni 2025 melalui Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo itu dalam kondisi sehat dan diberikan sertifikasi karantina pembebasan.

    Sahat menjelaskan Australia memiliki industri peternakan sapi potong dan sapi perah yang maju serta status dan situasi penyakit hewan yang dapat dikendalikan dari potensi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina (HPHK).

    Oleh sebab itu, pemasukan sapi perah dari Australia dapat dilakukan dengan lancar serta terjamin kesehatannya sesuai protokol karantina hewan yang telah disepakati Barantin dengan Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia (DAFF).

    Ia memastikan Barantin telah melakukan analisis risiko, pemeriksaan fisik, dan uji laboratorium untuk menjamin kesehatan seluruh sapi perah impor yang didatangkan ke Jawa Timur.

    Selama 14 hari, seluruh sapi perah berada di dalam Instalasi Karantina Hewan sehingga pada hari ini dapat dilakukan pembebasan setelah dinyatakan sehat oleh dokter hewan Karantina.

    “Seluruh sapi perah dalam kondisi sehat, bebas dari HPHK dan layak diberikan pelepasan sehingga aman untuk diserahkan kepada masyarakat dan diharapkan produktif dalam menghasilkan susu yang sehat dan bergizi,” kata Sahat.

    Deputi Bidang Karantina Hewan Sriyanto menambahkan setelah dilakukan pemeriksaan, pengasingan, dan pengamatan karantina selama kurang lebih 14 hari HPHK yang menjadi target pemeriksaan dipastikan tidak menginfeksi sapi perah asal Australia ini.

    HPHK itu di antaranya adalah penyakit mulut dan kuku (PMK), lumpy skin disease (LSD), penyakit keluron menular (Brucellosis), Bovine Viral Diarhea (BVD), Enzootic Bovine Leukosis (EBL), dan Paratuberkulosis.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pun menegaskan pihaknya siap mendukung dan berkolaborasi dengan investor maupun swasta dalam rangka pemenuhan kebutuhan baik susu maupun daging.

    “Kedatangan sapi perah bunting impor untuk peternak di lima Kabupaten di Jawa Timur ini sangat berarti bagi peningkatan populasi sapi perah dan peningkatan susu segar di Jawa Timur,” kata Khofifah.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemutihan Pajak Kendaraan di Jawa Timur, Catat Tanggalnya

    Pemutihan Pajak Kendaraan di Jawa Timur, Catat Tanggalnya

    Jakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan ini berlaku mulai hari ini, Senin (14/7/2025) sampai dengan 31 Agustus 2025.

    Dikutip detikJatim, pemutihan ini menjadi tradisi tiap tahun yang sudah memasuki tahun keenam ini dilaksanakan untuk meringankan beban masyarakat Jatim. Kali ini pemutihan pajak kendaraan dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025.

    “Pemutihan pajak kendaraan bermotor bisa kembali dirasakan masyarakat Jawa Timur. Ini bukan yang pertama kali, tetapi telah rutin setiap tahun ada. Tahun ini merupakan tahun keenam penyelenggaraan pemutihan. Semoga bisa meringankan beban masyarakat Jatim,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    Kebijakan ini tertuang dalam Kepgub Nomor: 100.3.3.1/435/013/2025 tentang pembebasan pajak daerah 2025. Pemutihan ini meliputi bebas sanksi administratif atas keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk Wajib Pajak tertentu.

    Dikutip dari akun Instagram Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur, yang berhak mendapat bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya adalah roda dua wajib pajak kurang mampu yang masuk data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan yang ekstrem (P3KE) dengan PKB pokok maskimal Rp 500.000; roda dua ojek online, serta roda 3 dengan PKB pokok maksimal Rp 500.000. Jadwal pemutihan pajak kendaraan dimulai 14 Juli hingga 31 Agustus 2025.

    Dalam keputusannya, Khofifah mengeluarkan tambahan kebijakan PKB dan BBNKB kendaraan umum subsidi tidak mengalami kenaikan. Sementara pembayaran PKB kendaraan bermotor umum yang belum dapat memenuhi persyaratan, juga diberikan keringanan sehingga pengenaan sama dengan kendaraan bermotor umum yang mendapatkan subsidi.

    “Ini berlaku 1 Juli-31 Desember, akan lebih baik jika masyarakat segera memenuhi persyaratan yang telah ditentukan,” kata Khofifah.

    Terkait pembayaran, kata Khofifah, dapat dilakukan melalui banyak gerai yang ada di sekitar masyarakat sehingga lebih memudahkan bagi masyarakat yang terkendala jarak dan waktu untuk mengunjungi KB Samsat.

    “Banyak tempat bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran, bisa melalui banyak platform juga, saya rasa ini akan lebih memudahkan dan meringankan masyarakat,” katanya.

    (rgr/din)

  • Banyuwangi Ethno Carnival 2025, Simpul Budaya dan Spiritual Kehidupan

    Banyuwangi Ethno Carnival 2025, Simpul Budaya dan Spiritual Kehidupan

    Gubernur Jatim Khofifah Indah Parawansa yang membuka BEC menyatakan apresiasinya kepada pemkab dan seluruh warga Banyuwangi yang telah menggelar event ini. 

    “Banyuwangi telah konsisten mengangkat budaya lokal menjadi kekuatan yang ditampilkan ke level nasional bahkan internasional. Terima kasih untuk semua tim kreatif Banyuwangi yang telah mempersembahkan karya terbaiknya,” kata Gubernur Khofifah.

    Khofifah mengatakan BEC menjadi sebuah event yang merajut kekuatan budaya, sosial, ekonomi. Tidak hanya untuk Banyuwangi tapi juga Jawa Timur dan Indonesia. 

    “BEC menjadi kekuatan budaya dari Banyuwangi yang turut menguatkan peradaban bangsa,” ujarnya.

    Para desainer dan model menampilkan busana spektakulernya dimulai Taman Blambangan  hingga Kantor Bupati dengan jarak 2,5 Km. BEC diikuti peserta mulai dari anak-anak hingga dewasa yang menampilkan tema dalam Ngelukat. 

    Parade ini juga diikuti sejumlah wisatawan asing yang kebetulan sedang berlibur di Banyuwangi. Salah satunya bule Peru bernama Diego Manuel sampai tertarik untuk ikut jalan di atas catwalk. Dia mengenakan kostum busana pengantin Osing. Diego mengaku senang bisa turut meramaikan parade catwalk. 

    “Saya sangat senang ikut parade ini dan mengenakan busana etnik Banyuwangi. Parade seperti ini mirip dengan karnaval Rio de Janeiro,” kata Diego. 

  • Pemprov Jatim gelar pemutihan pajak kendaraan hingga 31 Agustus 2025

    Pemprov Jatim gelar pemutihan pajak kendaraan hingga 31 Agustus 2025

    Poster pemutihan pajak oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim

    Pemprov Jatim gelar pemutihan pajak kendaraan hingga 31 Agustus 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 14 Juli 2025 – 12:07 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai Senin (14/7/2025) hingga 31 Agustus 2025 dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia.

    “Pemutihan pajak kendaraan bermotor bisa kembali dirasakan masyarakat Jawa Timur. Ini bukan yang pertama kali tetapi telah rutin setiap tahun ada,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Jatim, Senin.

    Khofifah menjelaskan kebijakan ini tertuang dalam dua Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Pajak Daerah dan Keringanan Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Ia menambahkan kebijakan tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat, mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

    “Alhamdulillah, keputusan gubernur telah saya tanda tangani, ini berkaitan dengan pembebasan pajak daerah dan keringanan dasar pengenaan PKB dan BBNKB,” katanya.

    Pemutihan mencakup pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2024 dan sebelumnya untuk wajib pajak tertentu.

    “Ini berlaku mulai 14 Juli sampai 31 Agustus 2025. Saya harap masyarakat, terutama ojek online, pelaku usaha roda tiga, dan yang masuk data P3KE bisa memanfaatkan,” ujarnya.

    Total diprediksi ada 878.392 objek yang memanfaatkan kebijakan ini, dengan nilai pembebasan pajak Rp13,68 miliar dan potensi penerimaan Rp231,03 miliar. Selain itu, Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/400/013/2025 memperpanjang keringanan PKB dan BBNKB mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2025.

    PKB dan BBNKB untuk kendaraan umum subsidi tidak mengalami kenaikan. Kendaraan umum non-subsidi yang belum memenuhi syarat juga mendapat keringanan serupa. Khofifah menyebut masyarakat bisa membayar pajak melalui banyak gerai atau platform digital yang telah tersedia untuk mempermudah akses.

    “Informasi lebih detail bisa diakses di masing-masing kantor Samsat terdekat, lebih jelas lebih detail, insya Allah seperti itu,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Keluarga Korban KMP Tunu Pratama Jaya Dapat Santunan Rp 10 Juta Surabaya 14 Juli 2025

    Keluarga Korban KMP Tunu Pratama Jaya Dapat Santunan Rp 10 Juta Surabaya 14 Juli 2025

    Keluarga Korban KMP Tunu Pratama Jaya Dapat Santunan Rp 10 Juta
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Sebanyak 10 dari 18 keluarga korban tragedi tenggelamnya
    KMP Tunu Pratama Jaya
    menerima santunan sebesar Rp 10 juta.
    Santunan tersebut diserahkan Gubernur Jawa Timur,
    Khofifah Indar Parawansa
    , Sabtu (12/7/2025), di Pelabuhan Ketapang,
    Banyuwangi
    .
    “Dari 18 orang korban meninggal dunia atas tragedi memilukan tersebut, terdapat sebanyak 10 orang masyarakat Jatim,” ujar Khofifah.
    Rincian korban tersebut mencakup delapan orang dari Banyuwangi, satu dari Blitar, dan satu dari Probolinggo.
    Dalam momen emosional tersebut, Khofifah yang didampingi Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, tidak dapat menahan haru saat menyerahkan santunan.
    Isak tangis keluarga korban pun pecah di lokasi tersebut.
    Khofifah berusaha menguatkan para keluarga agar tetap tabah dan mendoakan agar para korban laka laut mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan.
    “Atas berpulangnya para korban laka laut KMP Tunu Pratama Jaya, kami menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran,” ucapnya.
    Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga berdialog dengan keluarga korban yang belum ditemukan dan mengajak mereka terus berdoa agar pencarian segera membuahkan hasil.
    Ia menegaskan pentingnya perpanjangan upaya pencarian korban yang telah dilakukan untuk kedua kalinya.
    “Dengan perpanjangan tiga hari kedua, itu artinya kita semua akan terus berikhtiar memaksimalkan upaya pencarian dan penyelamatan ini,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.