Xcloud.id

Tag: Khofifah Indar Parawansa

  • Daftar Provinsi yang Melarang Kembang Api di Malam Tahun Baru

    Daftar Provinsi yang Melarang Kembang Api di Malam Tahun Baru

    Jakarta: Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia memutuskan untuk tidak mengadakan pesta kembang api pada malam pergantian Tahun Baru 2026.

    Keputusan ini diambil sebagai wujud empati dan solidaritas kepada masyarakat yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Kebijakan tersebut pertama kali diumumkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menegaskan bahwa Jakarta tidak akan menyelenggarakan pesta kembang api pada malam tahun baru. Keputusan itu telah dituangkan dalam surat edaran resmi yang diterbitkan oleh Pemprov DKI.

    “Perayaan tetap ada, tetapi dilaksanakan secara sederhana sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta beberapa waktu lalu.
     

    Kebijakan serupa kemudian diikuti oleh sejumlah daerah lain, termasuk Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, serta beberapa wilayah di Sumatra. 

    Selain Jakarta, berikut ini daftar Provinsi yang meniadakan pesta kembang api pada malam pergantian tahun: 
     
    Banten

    Pemerintah Provinsi Banten turut memberlakukan kebijakan serupa. Gubernur Banten Andra Soni menerbitkan Surat Edaran Nomor 73 Tahun 2025 tentang Larangan Penggunaan Kembang Api dan Petasan di Wilayah Provinsi Banten.

    Dalam surat edaran tersebut, masyarakat dilarang menggunakan, menyalakan, memperjualbelikan, maupun menyimpan kembang api dan petasan. Andra menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga ketertiban umum sekaligus memperkuat rasa solidaritas.

    “Selain itu, kebijakan ini juga untuk menumbuhkan rasa empati, kepedulian sosial, dan solidaritas kemanusiaan atas musibah yang dialami saudara-saudara kita di wilayah Sumatra,” ujarnya.
     
    Kalimantan Barat

    Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan juga mengimbau masyarakat agar tidak menyalakan kembang api maupun petasan saat malam pergantian tahun. Ia mengajak warga merayakan tahun baru dengan cara yang lebih sederhana dan melalui kegiatan ibadah.

    Selain itu, Norsan mendorong agar dana yang biasanya digunakan untuk membeli petasan dialihkan untuk membantu korban bencana. “Uang untuk beli petasan itu lebih baik ditransfer atau disumbangkan untuk membantu saudara-saudara kita di Sumatera,” imbaunya. 
     
    Lampung

    Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 195 Tahun 2025 tentang Himbauan Tidak Menyalakan Kembang Api/Petasan dan Sejenisnya pada Perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Kebijakan tersebut didasarkan pada semangat solidaritas terhadap korban bencana alam.

    “Kebijakan ini dikeluarkan sebagai bentuk empati dan solidaritas kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita yang mengalami musibah bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, Jumat, 26 Desember 2025.
     
    Jawa Timur

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mengimbau pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur untuk tidak mengadakan pesta kembang api. Ia menyarankan agar perayaan tahun baru digantikan dengan kegiatan doa bersama.

    “Pergantian tahun 2025 – 2026 sepatutnya kita maknai dengan keprihatinan dan doa bersama. Saudara-saudara kita di beberapa daerah sedang mengalami duka dan ujian berat akibat bencana,” ujar Khofifah di Surabaya, Jumat, 26 Desember 2025. 
     
    Jawa Barat

    Sejalan dengan itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan menggelar pesta kembang api. Kegiatan resmi disebut akan diganti dengan doa bersama bagi Aparatur Sipil Negara di Gedung Sate.

    “Pemprov tidak ada, kita hanya memonitor di masyarakat agar tahun barunya berjalan efektif dan teman-teman ASN di Gedung Sate ada nanti berdoa bersama,” ujar Dedi di Bandung, Selasa, 23 Desember 2025. 
     
    Jambi

    Pemerintah Provinsi Jambi memastikan tidak akan menyelenggarakan pesta kembang api maupun hiburan rakyat. Seluruh agenda resmi pergantian tahun akan difokuskan pada doa bersama, sholawat, dan dzikir yang dipusatkan di Arena Eks MTQ, Jambi.

    Larangan tersebut tertuang dalam surat edaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bernomor 3280/SE/DISBUDPAR/-R.1/XII/2025. Dalam surat itu, masyarakat dan pelaku usaha diimbau mengedepankan keamanan, ketertiban, serta nilai kebersamaan.
     
    Aceh

    Sebagai salah satu wilayah terdampak bencana, Pemerintah Aceh telah lebih awal mengeluarkan imbauan agar masyarakat tidak menggelar perayaan tahun baru secara meriah, termasuk menyalakan kembang api. Langkah ini diambil sebagai bentuk penghormatan serta fokus pada upaya penanganan bencana.

    Kebijakan tersebut juga bertujuan mengarahkan perhatian dan sumber daya untuk pemulihan pascabencana. Masyarakat diajak mengisi malam pergantian tahun dengan kegiatan yang lebih khidmat.
     
    Sumatra Selatan

    Di Sumatra Selatan, Gubernur Herman Deru menginstruksikan seluruh wali kota dan bupati agar tidak melakukan perayaan tahun baru secara berlebihan, termasuk dengan penyalaan kembang api. Ia menekankan pentingnya menyikapi pergantian tahun dengan bijaksana.

    “Lakukan dengan sederhana dan penuh empati. Kegiatan seperti pesta terbuka, konvoi kendaraan, maupun aktivitas sejenis yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum diminta untuk tidak dilaksanakan,” jelas Deru.

    Jakarta: Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia memutuskan untuk tidak mengadakan pesta kembang api pada malam pergantian Tahun Baru 2026.
     
    Keputusan ini diambil sebagai wujud empati dan solidaritas kepada masyarakat yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
     
    Kebijakan tersebut pertama kali diumumkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menegaskan bahwa Jakarta tidak akan menyelenggarakan pesta kembang api pada malam tahun baru. Keputusan itu telah dituangkan dalam surat edaran resmi yang diterbitkan oleh Pemprov DKI.

    “Perayaan tetap ada, tetapi dilaksanakan secara sederhana sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta beberapa waktu lalu.
     

     
    Kebijakan serupa kemudian diikuti oleh sejumlah daerah lain, termasuk Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, serta beberapa wilayah di Sumatra. 
     
    Selain Jakarta, berikut ini daftar Provinsi yang meniadakan pesta kembang api pada malam pergantian tahun: 
     

    Banten

    Pemerintah Provinsi Banten turut memberlakukan kebijakan serupa. Gubernur Banten Andra Soni menerbitkan Surat Edaran Nomor 73 Tahun 2025 tentang Larangan Penggunaan Kembang Api dan Petasan di Wilayah Provinsi Banten.
     
    Dalam surat edaran tersebut, masyarakat dilarang menggunakan, menyalakan, memperjualbelikan, maupun menyimpan kembang api dan petasan. Andra menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga ketertiban umum sekaligus memperkuat rasa solidaritas.
     
    “Selain itu, kebijakan ini juga untuk menumbuhkan rasa empati, kepedulian sosial, dan solidaritas kemanusiaan atas musibah yang dialami saudara-saudara kita di wilayah Sumatra,” ujarnya.
     

    Kalimantan Barat

    Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan juga mengimbau masyarakat agar tidak menyalakan kembang api maupun petasan saat malam pergantian tahun. Ia mengajak warga merayakan tahun baru dengan cara yang lebih sederhana dan melalui kegiatan ibadah.
     
    Selain itu, Norsan mendorong agar dana yang biasanya digunakan untuk membeli petasan dialihkan untuk membantu korban bencana. “Uang untuk beli petasan itu lebih baik ditransfer atau disumbangkan untuk membantu saudara-saudara kita di Sumatera,” imbaunya. 
     

    Lampung

    Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 195 Tahun 2025 tentang Himbauan Tidak Menyalakan Kembang Api/Petasan dan Sejenisnya pada Perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Kebijakan tersebut didasarkan pada semangat solidaritas terhadap korban bencana alam.
     
    “Kebijakan ini dikeluarkan sebagai bentuk empati dan solidaritas kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita yang mengalami musibah bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, Jumat, 26 Desember 2025.
     

    Jawa Timur

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mengimbau pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur untuk tidak mengadakan pesta kembang api. Ia menyarankan agar perayaan tahun baru digantikan dengan kegiatan doa bersama.
     
    “Pergantian tahun 2025 – 2026 sepatutnya kita maknai dengan keprihatinan dan doa bersama. Saudara-saudara kita di beberapa daerah sedang mengalami duka dan ujian berat akibat bencana,” ujar Khofifah di Surabaya, Jumat, 26 Desember 2025. 
     

    Jawa Barat

    Sejalan dengan itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan menggelar pesta kembang api. Kegiatan resmi disebut akan diganti dengan doa bersama bagi Aparatur Sipil Negara di Gedung Sate.
     
    “Pemprov tidak ada, kita hanya memonitor di masyarakat agar tahun barunya berjalan efektif dan teman-teman ASN di Gedung Sate ada nanti berdoa bersama,” ujar Dedi di Bandung, Selasa, 23 Desember 2025. 
     

    Jambi

    Pemerintah Provinsi Jambi memastikan tidak akan menyelenggarakan pesta kembang api maupun hiburan rakyat. Seluruh agenda resmi pergantian tahun akan difokuskan pada doa bersama, sholawat, dan dzikir yang dipusatkan di Arena Eks MTQ, Jambi.
     
    Larangan tersebut tertuang dalam surat edaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bernomor 3280/SE/DISBUDPAR/-R.1/XII/2025. Dalam surat itu, masyarakat dan pelaku usaha diimbau mengedepankan keamanan, ketertiban, serta nilai kebersamaan.
     

    Aceh

    Sebagai salah satu wilayah terdampak bencana, Pemerintah Aceh telah lebih awal mengeluarkan imbauan agar masyarakat tidak menggelar perayaan tahun baru secara meriah, termasuk menyalakan kembang api. Langkah ini diambil sebagai bentuk penghormatan serta fokus pada upaya penanganan bencana.
     
    Kebijakan tersebut juga bertujuan mengarahkan perhatian dan sumber daya untuk pemulihan pascabencana. Masyarakat diajak mengisi malam pergantian tahun dengan kegiatan yang lebih khidmat.
     

    Sumatra Selatan

    Di Sumatra Selatan, Gubernur Herman Deru menginstruksikan seluruh wali kota dan bupati agar tidak melakukan perayaan tahun baru secara berlebihan, termasuk dengan penyalaan kembang api. Ia menekankan pentingnya menyikapi pergantian tahun dengan bijaksana.
     
    “Lakukan dengan sederhana dan penuh empati. Kegiatan seperti pesta terbuka, konvoi kendaraan, maupun aktivitas sejenis yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum diminta untuk tidak dilaksanakan,” jelas Deru.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Sambut 2026, Khofifah-Emil, Habib Syech dan Ribuan Masyarakat Larut Dalam Sholawat dan Doa Bersama

    Sambut 2026, Khofifah-Emil, Habib Syech dan Ribuan Masyarakat Larut Dalam Sholawat dan Doa Bersama

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mengikuti gelaran Dzikir, Doa dan Sholawat Akhir Tahun 2025 bersama Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf bersama ribuan masyarakat pada Selasa (30/12/2025) malam, di halaman Masjid Raya Islamic Center Surabaya.

    Ini sekaligus bertepatan dengan 10 Rajab 1447 H, yang menjadi ruang syukur kolektif dan ikhtiar doa bagi keselamatan Jawa Timur dan Indonesia di momen pergantian tahun.

    Di momen spesial tersebut, Khofifah mengajak warga Jatim mengakhiri tahun 2025 dengan penuh syukur serta memohon keberkahan dan keselamatan bagi Jawa Timur dan Indonesia di tahun 2026 lewat lantunan doa serta shalawat.

    “Area ini wilayah Surabaya Barat, mudah-mudahan rawuhnya Habib Syech mengajak bersholawat di wilayah ini menjadi bagian penguat harmoni kehidupan masyarakat tidak hanya Surabaya, Jatim bahkan resonansinya se Indonesia, Aamiin,” kata Gubernur Khofifah yang diamini ribuan syekher mania.

    Khofifah juga mengajak segenap yang hadir untuk ikut mendoakan saudara sebangsa setanah air yang mengalami musibah bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat agar mereka sabar, kuat, segera pulih dan juga bangkit.

    “Dengan dzikir, doa dan shalawat mohon kepada kita semua nanti dipimpin Al Mukarram Habib Syech, saudara kita yang ada di Aceh, Sumut dan Sumbar karena masa tanggap darurat belum selesai, ada banjir bandang susulan bahkan di Agam ada gempa semoga mereia sabar, kuat dan segera pulih dan bangkit,” tuturnya.

    “Mudah-mudahan mereka mendapatkan kekuatan dari Allah, mereka sabar dan segera bangkit kembali melanjutkan kehidupan. Yang dipanggil keharibaan semoga dipanggil dalam keadaan husnul khotimah,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan bahwa hujan di Jawa Timur bulan Desember baru 20 persen. Yang mana angka tersebut karena dibantu lewat modifikasi cuaca supaya intensitas hujan tidak terlampau deras.

    “Sesungguhnya hujan di Jawa Timur bulan Desember baru 20 persen, di bulan Januari diperkirakan 58 persen, berarti diperkirakan tiga kali lipat dibanding bulan sebelumnya menurut BMKG,” imbuhnya.

    “Kemudian di bulan Februari kira-kira 22 persen. Yang 20 persen Desember ini sudah dengan modifikasi cuaca jadi ada pesawat yang menabur garam diatas laut dan menabur kapur kalau sudah masuk ke darat,” tambahnya.

    Khofifah menilai, hujan bisa dikendalikan lewat pendekatan scientific supaya hujan tidak terlalu deras di satu titik yang disebut OMC (Operasi Modifikasi Cuaca). Namun ada hal yang tidak bisa dimodifikasi adalah angin, puting beliung hingga gempa, bahkan belum ada teknologi yang bisa dilakukan saat ini.

    “Kemarin pagi kami ke Banyuwangi bersama Kepala Basarnas, BNPB dan BMKG. Sampai hari ini teknologi untuk modifikasi angin belum ditemukan,” terangnya.

    “Ada lagi yang bahkan tidak bisa diprediksi yakni gempa. Ada angin, puting beliung belum ada teknologi untuk modifikasi. Maka setelah melalui pendekatan secara scientific dan profesional, ikhtiar yang harus dilakukan adalah doa,” tegasnya.

    Khofifah menambahkan, dirinya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Marsekal Madya Kepala Basarnas menyebutkan tentang bagaimana pentingnya diberseiringi dengan doa untuk memohon keselamatan kepada Allah.

    “Jadi memang harus diikuti dengan doa. Diberseiringi dengan doa, diawali dan diakhiri juga dengan doa. Beliau menyampaikan hanya doa inilah yang tembus dan Allah akan menganugerahkan keselamatan kepada kita semua,” lanjutnya.

    “Maka kita akhiri 2025 dan menyambut 2026 dengan doa, dzikir, istighotsah dan shalawat. Mudah mudahan ini cara kita menjemput ridha dan barakah Allah untuk kita semua, barakah Jatim, barakah Indonesia, barakah bulan Rajab,” jelasnya.

    Sementara itu, Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf mengatakan Dzikir, Doa dan Shalawat akhir tahun 2025 dan menyambut Tahun Baru 2026 adalah momentum silaturahmi dan saling rukun antara masyarakat Surabaya, Jawa Timur dan Indonesia.

    “Kita tutup akhir tahun 2025 dan tahun baru 2026 dengan dzikir, istighotsah, shalawat, tilawatil quran saling berjumpa, silaturahmi antara kita. Saling menyayangi, saling rukun ini yang diharapkan oleh Jawa Timur,” kata Habib Syech.

    “Ibu Gubernur tadi mengatakan banyak ikhtiar yang dilakukan untuk meminimalisir hujan. Angin dan gempa belum bisa, namun ikhtiar yang paling pokok adalah doa. Doa adalah senjata orang mukmin. Insya Allah , Allah yang bantu menyelesaikan semuanya,” tambahnya.

    Dirinya berharap, lewat Jawa Timur berdoa, seluruh Syekher Mania menjadikan kekuatan doa sebagai alat utama seorang Muslim untuk memohon pertolongan, perlindungan, dan keberkahan dari Allah SWT supaya Jatim dan Indonesia selalu dalam lindungan Allah tetap aman, selamat, bala terangkat, dan yang ada hanya keberkahan.

    “Jangan ada satu sama lain yang saling menyakiti satu dengan lain. Itu penting. Jangan menebar fitnah, menebar benci,” lanjutnya.

    “Indonesia kedepan harus rukun, damai, saling mendoakan, mendukung satu sama lain, bekerja sama antara umara dan ulama serta aghniya dan fuqara. Kalau bisa bekerja sama dengan bagus hidup itu tenang dan damai,” tukasnya.

    Khofifah, Habib Syech dan Forkopimda juga berkesempatan melakukan undian 14 paket tabungan umroh bagi wajib patuh pajak.

    Sebagai informasi, turut hadir Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Habib Abu Bakar, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono beserta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur. [tok/beq]

  • Apel Akhir 2025, Gubernur Khofifah: Realisasi Pendapatan Daerah Tembus Rp28,55 T

    Apel Akhir 2025, Gubernur Khofifah: Realisasi Pendapatan Daerah Tembus Rp28,55 T

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memimpin apel akhir tahun 2025 bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Selasa (30/12/2025).

    Turut hadir dalam apel tersebut Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, dan para kepala perangkat daerah Pemprov Jatim.

    Khofifah menyebut, per 29 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah berhasil melampaui target, mencapai Rp28,55 triliun atau sebesar 100,88 persen. Realisasi PAD komponen pajak daerah dan retribusi yang dipungut Bapenda mencapai Rp13,56 triliun atau 104,39 persen dari target.

    Dari sisi realisasi belanja, per 29 Desember 2025 mencapai 92,32 persen atau sebesar Rp30,70 triliun. “Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan simbol bahwa roda pemerintahan Jawa Timur bergerak cepat, responsif, dan akuntabel dalam melayani rakyat,” tegasnya.

    Khofifah mengatakan, apel akhir tahun juga menjadi ruang refleksi bersama, sekaligus penguatan komitmen sebagai aparatur pemerintah dalam mengemban amanah pelayanan kepada masyarakat Jawa Timur.

    “Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh super tim ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena sepanjang tahun 2025 ASN telah menunjukkan kemampuan luar biasa, sehingga dapat disimpulkan Pemprov Jatim terdepan di antara seluruh provinsi yang ada di Indonesia,” ungkapnya.

    Kerja kolektif yang dilakukan ASN Pemprov Jatim dalam kurun waktu satu tahun memberikan dampak positif dari berbagai sektor, mulai dari sektor ekonomi, pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah.

    Sejalan dengan kinerja fiskal yang sehat, kinerja pembangunan makro Jawa Timur juga menunjukkan tren positif. Khofifah mengatakan, pada triwulan III-2025, ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 5,22 persen (y-on-y), lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,04 persen.

    Capaian pertumbuhan ekonomi juga diikuti pengendalian inflasi yang pada November 2025 berada di angka 2,63 persen (y-on-y). Selain itu, dari sisi perdagangan luar negeri, nilai ekspor meningkat 20,23 persen dengan neraca perdagangan surplus.

    Prestasi kian lengkap setelah diraihnya berbagai penghargaan, salah satunya Innovative Government Award (IGA) 2025 sebagai provinsi terinovatif sekaligus provinsi dengan Indeks Inovasi Daerah tertinggi se-regional Pulau Jawa.

    “Insya Allah inovasi-inovasi yang luar biasa yang sudah dilakukan ASN Pemprov Jawa Timur didedikasikan untuk masyarakat, bangsa, dan negara,” ungkapnya.

    Seluruh daerah di Indonesia mengalami efisiensi RAPBD, tak terkecuali Provinsi Jawa Timur. RAPBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2026 menurun dibanding TA 2025. Hal ini karena adanya penyesuaian anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,8 triliun.

    Khofifah mengatakan, yang terjadi bukan pemotongan, tetapi penyesuaian anggaran TKD. Skemanya, anggaran yang biasanya diserahkan ke daerah dialihkan ke kementerian/lembaga untuk membiayai program kegiatan yang sasarannya tetap kembali ke daerah.

    “Dengan penyesuaian anggaran TKD sebesar Rp2,8 triliun sangat berdampak bagi APBD Provinsi Jawa Timur,” ungkapnya.

    Mencari solusi dari efisiensi, Khofifah mengajak seluruh ASN proaktif menjemput program yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Pusat.

    Menyambut tahun 2026, Khofifah berharap seluruh kepala perangkat daerah harus lebih baik dalam mengelola anggaran. Bukan soal berapa besar anggaran yang dikelola, tetapi seberapa besar manfaat yang dihasilkan untuk rakyat dengan menyusun program efisiensi dan inovasi yang konkret dan terukur.

    “Saya minta tolong semangat tetap terbawa dan terkuatkan di 2026 meski kondisi anggaran memang harus dilakukan penyesuaian. Saya mohon kita semua bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian dan jangan mengurangi kinerja dan produktivitas dari semua tim, semua sektor, dan dinas apa pun. Saya minta tolong dijaga,” pungkasnya. (tok/kun)

  • Serahkan Penghargaan Lingkungan Hidup 2025, Khofifah Dorong Pembangunan Jatim Lestari dan Berkeadaban

    Serahkan Penghargaan Lingkungan Hidup 2025, Khofifah Dorong Pembangunan Jatim Lestari dan Berkeadaban

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyerahkan Penghargaan Lingkungan Hidup Tahun 2025 pada acara yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur di Surabaya.

    Apresiasi ini merupakan inisiasi Khofifah sebagai upaya menguatkan semangat bersama mewujudkan pembangunan Jawa Timur yang berorientasi pada pelestarian lingkungan berkeadaban.

    Khofifah menegaskan, pelestarian lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari arah dan filosofi pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila dijalankan secara seimbang antara ikhtiar ekologis dengan penguatan nilai etika serta spiritual.

    “Pembangunan Jawa Timur harus bertumpu pada keseimbangan antara kepedulian terhadap lingkungan hidup dan pembangunan karakter. Dari sinilah nilai keberlanjutan dan keberadaban itu bertemu,” ujar Khofifah.

    Lebih lanjut, Khofifah mengungkapkan bahwa Jawa Timur masih dihadapkan pada berbagai tantangan lingkungan, mulai dari dampak perubahan iklim, pengelolaan sampah, krisis air bersih, degradasi lahan, hingga pencemaran sungai dan laut.

    Meski demikian, ia menyampaikan optimisme seiring tumbuhnya inovasi lokal serta praktik-praktik baik yang berangkat dari kesadaran individu dan berkembang menjadi gerakan kolektif di masyarakat.

    “Harapan besar justru lahir dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Dari kesadaran individu, tumbuh gerakan bersama untuk menjaga lingkungan hidup,” ungkapnya.

    Sejalan dengan pandangan tersebut, Penghargaan Lingkungan Hidup Tahun 2025 diberikan kepada berbagai pihak yang dinilai konsisten dan berkomitmen dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Penerima penghargaan mencakup desa dan kelurahan, komunitas, lembaga pendidikan, pesantren, hingga individu pegiat lingkungan.

    Khofifah pun menyampaikan apresiasi atas keteladanan dan kontribusi nyata para penerima penghargaan. Ia menegaskan bahwa upaya pelestarian lingkungan justru menjadi fondasi penting bagi pembangunan jangka panjang.

    “Penghargaan ini bukan sekadar apresiasi, tetapi pengakuan atas komitmen dan konsistensi. Para penerima telah menunjukkan bahwa pembangunan dan kelestarian lingkungan bukan dua hal yang saling meniadakan, melainkan harus berjalan beriringan,” tegasnya.

    Pada Kategori Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari (BERSERI) Terbaik Tahun 2025, penghargaan diberikan kepada Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang; Kelurahan Kebonsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban; Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya; Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek; Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang.

    Selain itu Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri; Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya; Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan; Desa Ketanen Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik; serta Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

    Sementara itu, pada Kategori Program Kampung Iklim (ProKlim) Utama, penghargaan diraih oleh RW 001 Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, RW 04 Sumberrejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya, serta RW 02 Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

    Adapun pada Kategori Sekolah Adiwiyata Provinsi Tahun 2025, penghargaan diberikan kepada SMKN 2 Kota Mojokerto, SMPN 2 Taman Kabupaten Sidoarjo, serta SD Negeri Wonorejo 02 Kabupaten Madiun.

    Komitmen pelestarian lingkungan berbasis nilai keagamaan juga tercermin melalui Kategori Eco Pesantren Tahun 2025. Pada kategori ini, penghargaan diberikan kepada Pondok Pesantren Refah Islami Kabupaten Gresik, Pondok Pesantren Babussalam Kabupaten Jombang, serta Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur’an Darul Fikri Anggaswangi Kabupaten Sidoarjo.

    Selain itu, Kategori Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup (PFLH) Tahun 2025 diberikan kepada Kelompok Pecinta Alam Bala Daun Mertasari Kabupaten Pasuruan, Hj. Maftuhah Mustiqowati dari Kabupaten Jombang sebagai Pembina Lingkungan, serta Moh. Rasid dari Kabupaten Probolinggo sebagai Perintis Lingkungan. Penyerahan penghargaan dilakukan dalam bentuk piagam dan diserahkan secara stasioner.

    Sebagai informasi bahwa di bidang Sekolah Adiwiyata, Jawa Timur berhasil memperoleh 94 Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan 186 Penghargaan Adiwiyata Nasional. Selain itu, DLH Provinsi Jawa Timur juga membina Program Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari yang telah menetapkan 180 desa, dengan 115 desa di antaranya menerima reward kendaraan roda tiga.

    DLH Provinsi Jawa Timur juga menjalankan pembinaan pengelolaan sampah berbasis pesantren melalui program Eco Pesantren. (tok/ian)

  • Gubernur Khofifah Pastikan Keamanan dan Kelancaran Arus Nataru di Banyuwangi

    Gubernur Khofifah Pastikan Keamanan dan Kelancaran Arus Nataru di Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Selama masa liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Kabupaten Banyuwangi diprediksi akan terus ramai dikunjungi wisatawan. Sebagai upaya untuk memantau keamanan dan kelancaran arus Nataru, sejumlah pejabat penting turun langsung ke lapangan.

    Di antaranya adalah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) RI, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto. Mereka didampingi oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, dan berbagai pihak terkait lainnya.

    Pada Senin (29/12/2025), rombongan ini mengunjungi Banyuwangi untuk memantau kesiapan pengamanan arus libur Nataru.

    “Terima kasih atas atensi Kabasarnas, Gubernur, Kapolda, serta jajaran pada Banyuwangi. Koordinasi kian meningkatkan pelayanan dan pengamanan selama masa libur Nataru di Banyuwangi yang ramai dikunjungi wisatawan,” ujar Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, yang mendampingi rombongan dalam rangkaian kunjungan tersebut.

    Kehadiran mereka diawali dengan inspeksi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, yang merupakan pintu gerbang utama bagi wisatawan yang menuju Pulau Bali. Setelah melakukan rapat koordinasi lintas instansi, rombongan juga meninjau sejumlah titik layanan, termasuk jalur masuk kendaraan, ruang tunggu penumpang, serta Posko Pelayanan Terpadu Natal dan Tahun Baru.

    “Kami hadir bersama Ibu Gubernur dan Bapak Kapolda untuk memantau langsung kesiapsiagaan Natal dan Tahun Baru. Alhamdulillah, semua yang direncanakan berjalan dengan baik dan lancar,” ungkap Kabasarnas Syafii.

    Dalam kesempatan tersebut, Syafii juga mengingatkan untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi selama liburan. “Kami juga mengimbau agar mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi. Masyarakat bisa memantau update cuaca yang bisa diakses di BMKG,” tambahnya.

    Di sisi lain, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan bahwa kesiapan pengamanan dan pelayanan di Pelabuhan Ketapang sudah sangat baik. “Perencanaan dan pelaksanaan layanan penyeberangan selama Nataru berjalan sesuai harapan,” ujarnya.

    Mengenai potensi hujan, Khofifah menjelaskan bahwa berdasarkan data dari BMKG Juanda, curah hujan diperkirakan akan meningkat pada bulan Januari.

    “Sekitar 20 persen curah hujan terjadi pada Desember, meningkat menjadi 58 persen pada Januari, dan sisanya 22 persen diperkirakan turun pada Februari. Oleh karena itu, Pemprov Jatim telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sejak 5 Desember hingga 31 Desember 2025,” paparnya.

    Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto, menambahkan bahwa fokus utama pengamanan selama liburan Nataru adalah pelayanan masyarakat. “Semua langkah taktis sudah kami siapkan, termasuk eskalasi personel jika dibutuhkan. Kami siaga penuh untuk memastikan libur Nataru ini berjalan aman hingga selesai,” ujarnya.

    Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, dua hari menjelang pergantian tahun, pergerakan penumpang di Pelabuhan Ketapang didominasi oleh wisatawan yang datang dari Bali.

    Berdasarkan data operasional pada Minggu (28/12/2025), total penumpang yang menyeberang mencapai 29.150 orang, dengan rincian 2.234 unit sepeda motor, 3.103 unit kendaraan kecil, 1.872 unit truk, dan 317 unit bus. Total kendaraan yang menyeberang tercatat sebanyak 7.526 unit. [alr/suf]

  • Malam Ini, Khofifah Serahkan Penghargaan Lingkungan Hidup 2025 dan Resmikan Masjid Nurul Hayat DLH Jatim

    Malam Ini, Khofifah Serahkan Penghargaan Lingkungan Hidup 2025 dan Resmikan Masjid Nurul Hayat DLH Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan ajang bergengsi Penyerahan Penghargaan Lingkungan Hidup Tahun 2025.

    Kegiatan ini merupakan bentuk rekognisi formal dan apresiasi bagi individu, kelompok, maupun desa/kelurahan yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di wilayah Jawa Timur.

    Dalam rangkaian acara tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga akan meresmikan dua fasilitas penting di lingkungan kantor DLH Jatim. Yakni, Masjid Nurul Hayat dan Gedung Utama (Kantor) DLH Provinsi Jatim yang telah selesai direvitalisasi.

    “Masjid DLH Jatim ini diberi nama Masjid Nurul Hayat oleh Ibu Gubernur Jatim. Pembangunan masjid selesai dalam waktu 9 bulan 9 hari. Luas masjid 15 meter x 15 meter atau 225 meter persegi. Angka 225 kalau dijumlah juga 9. Pohon-pohon yang ada juga berdiameter 4 meter x 5 meter. Semuanya serba angka 9. Ini kebetulan,” kata Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jatim, Dr. Nurkholis, S.Sos., M.Si., M.Han.,M.KL.,CIPA., CIHCM. di kantornya, Senin (29/12/2025).

    Selain itu, Gubernur Jatim juga akan memberikan apresiasi bagi Penggerak Lingkungan berupa Penghargaan Lingkungan Hidup 2025 kepada berbagai pihak melalui beberapa kategori program unggulan, antara lain:

    Penghargaan Desa/Kelurahan Berseri: Diberikan kepada 115 desa/kelurahan yang berhasil mewujudkan lingkungan bersih dan sehat melalui partisipasi aktif masyarakat. Rinciannya, meliputi 41 kategori Mandiri, 58 kategori Madya, dan 16 kategori Pratama.

    Kemudian, Penghargaan Adiwiyata: Jatim berhasil meraih 280 penghargaan Adiwiyata Nasional tahun ini, yang terdiri dari 186 kategori Adiwiyata Nasional dan 94 kategori Adiwiyata Mandiri.

    Lalu, Eco Pesantren: Penghargaan diberikan kepada 20 Pondok Pesantren yang mengintegrasikan ajaran agama dengan pelestarian lingkungan, mencakup 10 kategori Pratama dan 10 kategori Rintisan.

    Dan, Program Kampung Iklim (ProKlim): Jawa Timur sukses memperoleh 20 sertifikat ProKlim Utama atas aksi nyata masyarakat dalam mitigasi perubahan iklim.

    Selain itu, juga ada Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup (PFLH) sebanyak 10 individu atau kelompok menerima penghargaan ini sebagai apresiasi atas dedikasi mereka yang juga merupakan jenjang menuju penghargaan Kalpataru tingkat nasional.

    Selain pemberian penghargaan, peresmian Masjid Nurul Hayat diharapkan menjadi jantung spiritual yang memberikan keberkahan bagi seluruh staf DLH Jatim.

    Sementara itu, Revitalisasi Gedung Utama DLH Jatim menjadi simbol transformasi menuju era baru yang lebih dinamis dan adaptif.

    “Revitalisasi ini adalah wujud komitmen pimpinan untuk menghadirkan ruang kerja yang kolaboratif dan inklusif demi memacu kreativitas serta efisiensi kinerja karyawan,” ujar Nurkholis.

    “Hadirnya wajah baru kantor ini diharapkan menjadi fondasi utama bagi kebahagiaan dan produktivitas seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik bagi lingkungan hidup di Jawa Timur,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Bimtek Demokrat Jatim, Emil Tekankan Politik Harus Hadir di Tengah Rakyat

    Bimtek Demokrat Jatim, Emil Tekankan Politik Harus Hadir di Tengah Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Demokrat Jawa Timur menegaskan kembali posisi kader sebagai ujung tombak kerja politik. Terutama di era dominasi media sosial.

    Isu itu menjadi benang merah Bimbingan Teknis (Bimtek) Bakomstra dan Bapilu DPD Demokrat Jawa Timur bertema ‘Apa Peran Kader Demokrat?’ yang digelar di Surabaya Suites Hotel. Kegiatan ini diikuti pengurus dan kader DPD Demokrat Jatim, serta jajaran DPC, DPAC, hingga PAC se-Jawa Timur.

    Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak menegaskan, kerja politik hari ini tidak bisa dilepaskan dari media sosial. Cara publik mengonsumsi informasi telah berubah.

    “Hari ini orang membaca berita lewat media sosial. Disuguhkan oleh konten media massa,” ujar Emil dalam sambutannya.

    Menurut Emil, perubahan itu menuntut struktur partai bekerja lebih rapi dan terukur. Demokrat Jatim telah memotret kekuatan organisasi hingga tingkat bawah.

    “Kita memotret struktur PAC dan ranting. Kita lakukan assessment melalui bimtek di berbagai kabupaten,” jelasnya.

    Dari proses tersebut, kata Emil, terlihat dengan jelas peta kekuatan kader. “Terlihat mana yang militannya kuat. Mana struktur yang masih perlu diperbaiki,” ujarnya.

    Emil menegaskan, peluang kemenangan tidak datang secara instan. Partai yang menang adalah partai yang konsisten hadir di tengah masyarakat.

    “Bukan datang mencari suara. Tapi jauh-jauh hari berada di masyarakat dan menjawab persoalan mereka,” tegasnya.

    Kegiatan berlangsung khidmat dan ditutup dengan menyanyikan Mars Partai Demokrat sebagai peneguhan semangat dan soliditas kader.

    Bimtek ini menghadirkan Ketua Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, sebagai pemateri utama. Ia menekankan pentingnya manajemen komunikasi partai di era digital.

    Sementara itu, Plt Sekretaris DPD Demokrat Jatim, Mugianto, menyebut bimtek ini sebagai langkah penguatan mesin partai secara menyeluruh.

    “Hari ini kita bimtek Bakomstra, Bapilu, dan direktur eksekutif. Manajemen partai harus kuat,” katanya.

    Ia menegaskan, Bakomstra menjadi kunci keberhasilan partai dalam menghadapi “serangan udara” politik digital.

    “Tanpa Bakomstra, kinerja politik tidak akan terlihat,” ujarnya.

    Mugianto menambahkan, seluruh DPC se-Jawa Timur mendapatkan pelatihan bermedia sosial. Tujuannya agar kerja kader dan legislator dapat terbaca publik.

    “Kerja ada. Tapi kalau tertinggal medsos, tidak akan terlihat,” katanya.

    Selain penguatan komunikasi, Bappilu Demokrat Jatim juga mulai memanaskan mesin politik. Fokusnya pada rekrutmen calon di tingkat daerah. “Bappilu menyiapkan calon-calon sejak dini. Bimtek digelar agar struktur bergerak lebih awal menuju Pemilu 2029,” jelas Mugianto.

    Bimtek ini juga diarahkan untuk mengamplifikasi kinerja pemerintahan nasional. Mulai dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga peran Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur.

    “Harapannya, kinerja pemerintah bisa teramplifikasi dengan baik,” ujarnya.

    Di Jawa Timur, kata Mugianto, kinerja Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak harus digaungkan hingga tingkat kabupaten dan kota.

    “Teman-teman di daerah punya peran penting dalam amplifikasi itu,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Ini Daftar Wilayah yang Larang Pesta Kembang Api di Malam Tahun Baru 2026

    Ini Daftar Wilayah yang Larang Pesta Kembang Api di Malam Tahun Baru 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Malam tahun baru 2026 akan sepi dari pesta kembang api.

    Pasalnya, beberapa daerah termasuk Jakarta telah mengeluarkan imbauan larangan pesta kembang api 2026 karena kondisi.

    Berikut 8 daerah yang larang pesta kembang api di malam tahun baru 2026 

    1. Jakarta

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengeluarkan surat edaran (SE) terkait larangan menyalakan kembang api saat malam pergantian Tahun Baru 2026. Kebijakan itu berlaku untuk seluruh kegiatan yang memerlukan perizinan, baik yang digelar pemerintah maupun pihak swasta.

    “Tadi dalam rapat saya sudah memutuskan untuk wilayah seluruh Jakarta, baik yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta, kami meminta untuk tidak ada kembang api. Kami akan mengeluarkan surat edaran untuk hal tersebut,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Senin (22/12/25).

    Pramono mengatakan larangan tersebut mencakup kegiatan di hotel, pusat perbelanjaan, hingga lokasi keramaian lainnya. SE akan diterbitkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta dalam waktu dekat.

    Meski begitu, Pramono mengakui Pemprov DKI tidak bisa sepenuhnya melarang masyarakat secara personal yang menyalakan kembang api atau petasan. Namun, ia mengimbau warga Jakarta untuk menahan diri.

    2. Banten

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menerbitkan kebijakan larangan penggunaan kembang api dan petasan menjelang perayaan Tahun Baru 2026. 

    Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Gubernur Banten Andra Soni sebagai upaya menjaga ketertiban umum, keamanan, serta keselamatan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Banten.

    Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 73 Tahun 2025 tentang Larangan Penggunaan Kembang Api dan Petasan Menjelang Perayaan Tahun Baru 2026 di Wilayah Provinsi Banten yang ditetapkan di Serang pada 24 Desember 2025.

    Dalam surat edaran tersebut, gubernur Banten mengimbau sekaligus melarang seluruh masyarakat untuk tidak menggunakan, menyalakan, memperjualbelikan, maupun menyimpan kembang api dan atau petasan dalam bentuk dan jenis apa pun. Baik menjelang maupun pada saat perayaan Tahun Baru 2026.

    Kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap kondusif. Selain itu, larangan tersebut juga bertujuan untuk menghindari potensi gangguan keselamatan, kebakaran, serta kecelakaan yang kerap terjadi akibat penggunaan petasan, khususnya di lingkungan permukiman.

    Gubernur Banten juga menekankan bahwa larangan ini memiliki makna sosial yang lebih luas sebagai wujud empati dan solidaritas kemanusiaan atas musibah yang dialami korban bencana alam di wilayah Sumatera. Pemerintah Provinsi Banten mengajak masyarakat merayakan Tahun Baru dengan cara yang lebih sederhana, aman, dan penuh kepedulian sosial.

    Melalui surat edaran itu, gubernur Banten menginstruksikan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut di wilayah masing-masing serta melaksanakan sosialisasi secara masif kepada masyarakat.

    Pemerintah daerah juga diminta melakukan koordinasi dengan unsur TNI, Polri, serta perangkat daerah terkait dalam rangka pengawasan dan penegakan ketertiban umum. Selain itu, camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda diharapkan turut berperan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat.

    Dengan diterbitkannya kebijakan ini, Pemprov Banten berharap perayaan Tahun Baru 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif, serta mencerminkan kepedulian sosial seluruh elemen masyarakat.

    3. Cirebon

    Menjelang pergantian Tahun Baru 2026, Polsek Pabedilan Polresta Cirebon melalui Bhabinkamtibmas Desa Pabedilan Kidul melaksanakan kegiatan sambang dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka Operasi Lilin Lodaya 2025.

    okus utama dalam kegiatan sambang tersebut adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya serta larangan penggunaan kembang api dan petasan secara berlebihan, yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas.

    Dalam sosialisasinya, petugas menyampaikan beberapa imbauan penting, di antaranya mengingatkan warga agar tidak menyalakan kembang api dan petasan karena berisiko menimbulkan kebakaran di kawasan permukiman padat serta dapat menyebabkan cedera. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk merayakan malam pergantian tahun dengan kegiatan yang lebih positif, seperti doa bersama dan silaturahmi keluarga, guna menjaga ketenangan dan kenyamanan lingkungan, khususnya bagi lansia, anak-anak, dan warga yang sedang sakit.

    Petugas juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan konvoi kendaraan maupun arak-arakan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi (knalpot brong), karena dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan lainnya.

    Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat dalam mendukung pelaksanaan Operasi Lilin Lodaya 2025, sehingga perayaan malam Tahun Baru 2026 di wilayah hukum Polsek Pabedilan dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

    4. Jawa Timur

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau pemerintah kabupaten dan kota di Jatim tidak menggelar pesta kembang api saat pergantian tahun 2025 ke 2026 dan menggantinya dengan doa bersama.

    Dilansir dari Antara, dia menjelaskan imbauan tersebut merupakan wujud empati dan solidaritas atas musibah banjir bandang yang melanda sejumlah daerah di Indonesia, khususnya Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatera Utara, yang menimbulkan korban jiwa serta dampak sosial luas.

    Menurut Khofifah, doa bersama dapat menjadi simbol kebersamaan nasional sekaligus momentum memperkuat nilai kemanusiaan, solidaritas, dan spiritualitas dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa ke depan.

    Selain itu, dia mengingatkan kondisi cuaca pada akhir tahun masih berpotensi ekstrem berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dengan puncak hujan di Jawa Timur pada Desember 2025 mencapai 20 persen, Januari 2026 sebesar 58 persen, dan Februari 2026 sebesar 22 persen.

    Khofifah berharap seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan doa bersama menyambut Tahun Baru 2026.

    5. Yogyakarta

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan melarang masyarakat maupun pihak penyelenggara menggelar pesta kembang api saat malam Tahun Baru 2026.

    Terkait sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut, akan menjadi kewenangan kepolisian.

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan Mabes Polri tidak memberikan izin pesta kembang api pada malam Tahun Baru 2026 dan menyerahkan teknis penindakan kepada kepolisian daerah.

  • UMK Jawa Timur 2026 Resmi Ditetapkan, Surabaya Tertinggi dan Situbondo Terendah

    UMK Jawa Timur 2026 Resmi Ditetapkan, Surabaya Tertinggi dan Situbondo Terendah

    Jakarta: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur 2026. Penetapan ini menjadi perhatian luas karena menyangkut standar pengupahan pekerja di seluruh wilayah Jawa Timur mulai awal tahun depan.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026 yang ditandatangani pada 24 Desember 2025. Penetapan UMK dilakukan setelah melalui serangkaian pembahasan bersama Dewan Pengupahan.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengesahkan UMK 2026 untuk 38 kabupaten dan kota. Berbeda dengan UMP yang berlaku satu angka untuk seluruh provinsi, UMK ditetapkan berbeda-beda sesuai kondisi ekonomi, kebutuhan hidup, serta karakteristik masing-masing daerah.
     
    UMK Jatim 2026 Naik Rata-rata 6,09 Persen
    Secara umum, UMK Jawa Timur 2026 mengalami kenaikan rata-rata sekitar 6,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini merupakan hasil perhitungan yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kemampuan dunia usaha di tiap daerah.

    Penetapan UMK tersebut merupakan hasil usulan pemerintah kabupaten/kota yang kemudian dibahas bersama Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur, sebelum akhirnya ditetapkan oleh gubernur.
     
    Daftar UMK Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026
    Berikut daftar lengkap UMK Jawa Timur 2026:

    Kota Surabaya: Rp5.288.796
    Kabupaten Gresik: Rp5.195.401
    Kabupaten Sidoarjo: Rp5.191.541
    Kabupaten Pasuruan: Rp5.187.681
    Kabupaten Mojokerto: Rp5.176.101
    Kabupaten Malang: Rp3.802.862
    Kota Malang: Rp3.736.101
    Kota Batu: Rp3.562.484
    Kota Pasuruan: Rp3.555.301
    Kabupaten Jombang: Rp3.320.770
    Kabupaten Tuban: Rp3.229.092
    Kota Mojokerto: Rp3.208.556
    Kabupaten Lamongan: Rp3.196.328
    Kabupaten Probolinggo: Rp3.164.526
    Kota Probolinggo: Rp3.045.172
    Kabupaten Jember: Rp3.012.197
    Kabupaten Banyuwangi: Rp2.989.145
    Kota Kediri: Rp2.742.806
    Kabupaten Bojonegoro: Rp2.685.983
    Kabupaten Kediri: Rp2.651.603
    Kota Blitar: Rp2.639.518
    Kabupaten Tulungagung: Rp2.628.190
    Kota Madiun: Rp2.588.794
    Kabupaten Lumajang: Rp2.578.320
    Kabupaten Blitar: Rp2.567.744
    Kabupaten Nganjuk: Rp2.564.627
    Kabupaten Ngawi: Rp2.556.815
    Kabupaten Magetan: Rp2.553.866
    Kabupaten Sumenep: Rp2.553.688
    Kabupaten Madiun: Rp2.553.221
    Kabupaten Bangkalan: Rp2.550.274
    Kabupaten Ponorogo: Rp2.549.876
    Kabupaten Trenggalek: Rp2.530.313
    Kabupaten Pamekasan: Rp2.528.004
    Kabupaten Pacitan: Rp2.514.892
    Kabupaten Bondowoso: Rp2.496.886
    Kabupaten Sampang: Rp2.484.443
    Kabupaten Situbondo: Rp2.483.962

    Kota Surabaya tercatat sebagai daerah dengan UMK tertinggi di Jawa Timur pada 2026, sementara Kabupaten Situbondo menjadi daerah dengan UMK terendah.

    UMK Jawa Timur 2026 menjadi acuan upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, pengupahan bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun tetap mengacu pada kesepakatan antara pekerja dan perusahaan berdasarkan struktur dan skala upah yang berlaku.

    (Sheva Asyraful Fali)

    Jakarta: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur 2026. Penetapan ini menjadi perhatian luas karena menyangkut standar pengupahan pekerja di seluruh wilayah Jawa Timur mulai awal tahun depan.
     
    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026 yang ditandatangani pada 24 Desember 2025. Penetapan UMK dilakukan setelah melalui serangkaian pembahasan bersama Dewan Pengupahan.
     
    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengesahkan UMK 2026 untuk 38 kabupaten dan kota. Berbeda dengan UMP yang berlaku satu angka untuk seluruh provinsi, UMK ditetapkan berbeda-beda sesuai kondisi ekonomi, kebutuhan hidup, serta karakteristik masing-masing daerah.
     
    UMK Jatim 2026 Naik Rata-rata 6,09 Persen
    Secara umum, UMK Jawa Timur 2026 mengalami kenaikan rata-rata sekitar 6,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini merupakan hasil perhitungan yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kemampuan dunia usaha di tiap daerah.

    Penetapan UMK tersebut merupakan hasil usulan pemerintah kabupaten/kota yang kemudian dibahas bersama Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur, sebelum akhirnya ditetapkan oleh gubernur.
     

    Daftar UMK Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026
    Berikut daftar lengkap UMK Jawa Timur 2026:

    Kota Surabaya: Rp5.288.796
    Kabupaten Gresik: Rp5.195.401
    Kabupaten Sidoarjo: Rp5.191.541
    Kabupaten Pasuruan: Rp5.187.681
    Kabupaten Mojokerto: Rp5.176.101
    Kabupaten Malang: Rp3.802.862
    Kota Malang: Rp3.736.101
    Kota Batu: Rp3.562.484
    Kota Pasuruan: Rp3.555.301
    Kabupaten Jombang: Rp3.320.770
    Kabupaten Tuban: Rp3.229.092
    Kota Mojokerto: Rp3.208.556
    Kabupaten Lamongan: Rp3.196.328
    Kabupaten Probolinggo: Rp3.164.526
    Kota Probolinggo: Rp3.045.172
    Kabupaten Jember: Rp3.012.197
    Kabupaten Banyuwangi: Rp2.989.145
    Kota Kediri: Rp2.742.806
    Kabupaten Bojonegoro: Rp2.685.983
    Kabupaten Kediri: Rp2.651.603
    Kota Blitar: Rp2.639.518
    Kabupaten Tulungagung: Rp2.628.190
    Kota Madiun: Rp2.588.794
    Kabupaten Lumajang: Rp2.578.320
    Kabupaten Blitar: Rp2.567.744
    Kabupaten Nganjuk: Rp2.564.627
    Kabupaten Ngawi: Rp2.556.815
    Kabupaten Magetan: Rp2.553.866
    Kabupaten Sumenep: Rp2.553.688
    Kabupaten Madiun: Rp2.553.221
    Kabupaten Bangkalan: Rp2.550.274
    Kabupaten Ponorogo: Rp2.549.876
    Kabupaten Trenggalek: Rp2.530.313
    Kabupaten Pamekasan: Rp2.528.004
    Kabupaten Pacitan: Rp2.514.892
    Kabupaten Bondowoso: Rp2.496.886
    Kabupaten Sampang: Rp2.484.443
    Kabupaten Situbondo: Rp2.483.962

    Kota Surabaya tercatat sebagai daerah dengan UMK tertinggi di Jawa Timur pada 2026, sementara Kabupaten Situbondo menjadi daerah dengan UMK terendah.
     
    UMK Jawa Timur 2026 menjadi acuan upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, pengupahan bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun tetap mengacu pada kesepakatan antara pekerja dan perusahaan berdasarkan struktur dan skala upah yang berlaku.
     
    (Sheva Asyraful Fali)
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (MMI)

  • Wagub Jatim Emil dan Arumi Hadiri Perayaan Natal di Gereja Eks Lokalisasi Dolly

    Wagub Jatim Emil dan Arumi Hadiri Perayaan Natal di Gereja Eks Lokalisasi Dolly

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestiantor Dardak dan istrinya Arumi Bachin menghadiri perayaan Natal di Gereja Pantekosta Di Indonesia Yesus Harapan Pasti Surabaya kawasan eks lokalisasi Dolly. Ia memastikan Natal di Jatim berlangsung lancar.

    “Ya, kita bersyukur bahwa umat Kristiani di Jawa Timur pada kemarin malam dan hari ini dapat melaksanakan ibadahnya dengan lancar,” kata Emil kepada wartawan di GPdI Yesus Harapan Pasti Surabaya, Kamis (25/12/2025).

    Di gereja kawasan eks Dolly, Emil mengapresiasi anak-anak muda. Apalagi pada perayaan natal menampilkan karya di hadapannya dan seluruh jemaah gereja.

    “Jadi hari ini saat ini saya berada di GPdI Yesus Harapan Pasti. Dan ini lokasinya di dekat kawasan eks Dolly makanya jemaahnya banyak sekali anak-anak muda yang bertalenta tadi menampilkan karya-karya seninya bernuansa kesenian Nusantara,” jelasnya.

    Emil juga berterima kasih kepada seluruh petugas yang melakukan pengamanan selama ibadah misa Natal di gereja.
    “Bahkan kemarin malam di depan kantor keuskupan Surabaya saya melihat petugas PLN menjaga kelancaran arus listrik untuk mendukung lancarnya ibadah saudara-saudari kita,” ujarnya.

    Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan jajawan Forkopimda Jatim juga telah melakukan pemantauan di beberapa gereja pada Rabu (24/12/2025) kemarin.

    Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestiantor Dardak dan istrinya Arumi Bachin menghadiri perayaan Natal di Gereja Pantekosta Di Indonesia Yesus Harapan Pasti Surabaya kawasan eks lokalisasi Dolly., Kamis (25/12/2025)

    Emil berharap, segenap umat Kristiani di Jawa Timur bisa memperingati Hari Raya Natal dengan lancar. Selain itu, Natal juga dapat menjadi momen istimewa berkumpul bersama keluarga, kerabat, maupun jemaah lainnya.

    “Karena Jawa Timur kan di Nawa Bakti Satya ada Jati Berkah dari salah satu dari 9 tersebut, dan ini berlaku untuk semua masyarakat Jawa Timur sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya,” urainya.

    Sementara Pendeta Yesus Harapan Pasti GPdI Tongoni Gulo mengaku senang perayaan natal hari ini dapat dihadiri oleh Wagub Emil dan Arumi. Pihak gereja juga bersyukur bisa mengadakan misa malam Natal dan Hari Raya Natal dengan tenang hingga antusiasme jemaah.

    “Memang temanya hari ini tentang iman yang sejati karena tengah-tengah dunia yang sedang banyak pergumulan ini ya, banyak tantangan ekonomi dan sebagainya ini taruhannya tantangan iman. Apakah kita masih setia sama Tuhan enggak dengan kondisi ekonomi yang begini agak sulit dan puji Tuhan dengan ibadah hari ini mudah-mudahan jemaat semakin bersemangat,” kata Pdt Tongoni Gulo.

    “Dengan senang hati sekali tadi Bapak Wakil Gubernur datang ya dia mengunjung kami. Dan kami jemaat sangat senang sekali dan dari pesan beliau memang dia sangat mendukung kami di tempat ini sebagai bagian dari pemerintahan Jawa Timur,” pungkasnya. (tok)