Tag: Khofifah Indar Parawansa

  • Mentan Amran Tegaskan Dukung Penuh Produktivitas Gula di Jatim

    Mentan Amran Tegaskan Dukung Penuh Produktivitas Gula di Jatim

    JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memberikan dukungan penuh kepada Provinsi Jawa Timur (Jatim) dalam upaya meningkatkan produksi gula nasional.

    Mentan mengatakan melalui penguatan program tebu berskala besar, Jatim diproyeksikan menjadi daerah kunci dalam percepatan swasembada gula Indonesia.

    “Kita akan support (Jawa Timur untuk peningkatan produksi gula),” kata Mentan usai menerima kunjungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengutip Antara.

    Amran menegaskan Jatim memiliki peran strategis sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional, termasuk dalam komoditas tebu dan gula.

    “Ini gubernur kebanggaan kita, luar biasa. Beliau itu pekerja keras. Produksi padi di sini (Jawa Timur) nomor satu di Indonesia. Jagung juga nomor satu. Daging, telur, gula, semuanya terdepan,” ujar Mentan.

    Oleh karena itu, lanjut Amran, Kementan memprioritaskan dukungan penuh untuk pengembangan tebu sebagai komoditas pengungkit swasembada gula.

    “Kami melihat kinerja beliau sangat luar biasa. Karena itu Kementan akan memberikan support penuh, terutama untuk penguatan program tebu nasional,” Mentan.

    Mentan mengatakan keberhasilan pengembangan tebu di Jatim akan menjadi penentu utama tercapainya swasembada gula dalam waktu dekat. Provinsi Jatim menyumbang lebih dari 51 persen produksi gula Indonesia, dengan luas areal tanaman tebu sekitar 245 ribu hektare yang tersebar di berbagai daerah sentra seperti Malang, Kediri, Magetan, Lumajang, hingga Situbondo.

    “Jika program tebu di sini berhasil, itu artinya separuh dari target nasional berhasil. Tahun depan kita targetkan bisa mencapai swasembada gula putih,” kata Mentan.

    Amran memproyeksikan dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun, Indonesia berpeluang mencapai swasembada gula total, termasuk untuk kebutuhan industri, apabila seluruh pihak menjalankan program secara serius dan terukur.

    “Kita harus fokus. Jika semua berjalan sesuai rencana, tiga atau empat tahun ke depan kita akan swasembada gula total. Ini butuh kerja keras bersama,” ucapnya.

    Ia memastikan tambahan dukungan berupa penguatan teknologi, irigasi, pembenihan, hingga mekanisasi untuk memastikan produktivitas komoditas unggulan di Jatim terus meningkat.

    Mentan mengungkapkan kolaborasi pusat dan daerah akan menjadi motor utama transformasi pertanian Indonesia.

    “Jatim sudah membuktikan diri sebagai lokomotif pertanian nasional. Pemerintah pusat akan terus mendukung penuh,” imbuh Amran.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen penuh pemerintah provinsi untuk mendukung langkah Kementan dalam mempercepat swasembada gula nasional.

    “Saya bersama Pak Wagub, Kepala Dinas Peternakan, dan Kepala Dinas Pertanian hari ini memang mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan berbagai hal terkait program strategis nasional,” kata Khofifah.

    Ia menyampaikan Jawa Timur mendapatkan amanah penting dari Mentan Amran untuk mempercepat program bongkar ratoon tebu dalam skala besar. Dalam audiensi tersebut, terdapat sejumlah hal yang perlu dikoordinasikan agar program ini berjalan sukses dan mencapai target yang ditetapkan.

    Tidak hanya itu, Khofifah juga menegaskan kesiapan Jawa Timur menjadi garda terdepan dalam menyukseskan target nasional tersebut. Setiap tahun, produksi gula Jawa Timur menembus lebih dari satu juta ton, menjadikan provinsi ini sebagai penopang utama kebutuhan gula nasional sekaligus tulang punggung industri gula rakyat.

    Meski demikian, dibalik capaian yang membanggakan tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan serius yang perlu segera diatasi.

    “Kalau tahun ini Pak Mentan berhasil mengantarkan swasembada beras, tahun depan sangat mungkin kita mencapai swasembada gula. Jawa Timur siap berada di lini terdepan untuk menyukseskan program nasional ini.m,” tutup Khofifah.

  • Pemprov Jatim, Pemkab Probolinggo, dan SMPN 1 Karangjati Ngawi Raih KPK Award 2025

    Pemprov Jatim, Pemkab Probolinggo, dan SMPN 1 Karangjati Ngawi Raih KPK Award 2025

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan periah anugerah Pariwara Antikorupsi dan Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) 2025.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dan SMPN 1 Karangjati Kabupaten Ngawi Jawa Timur masing-masing meraih satu penghargaan.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan dalam Kategori Pariwara Antikorupsi (Instansi Daerah) sebagai Media Konvensional Terbaik bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Demak.

    Sementara Pemerintah Kabupaten Probolinggo memperoleh penghargaan Kategori Khusus. Adapun Film Pendek “Catatan Merah Andika” karya SMPN 1 Karangjati meraih Jury Mention Kategori Pelajar.

    Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan, pihaknya memiliki konsep Trisula Pemberantasan Korupsi, yakni Pendidikan, Pencegahan, dan Penindakan.

    Melalui ajang seperti ACFFEST dan Pariwara Antikorupsi, KPK menjalankan fungsi pendidikan yang menyasar mentalitas masyarakat sejak dini. “Upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan upaya penindakan,” ujar Ibnu di Gedung Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (28/11/2025).

    Dia menyebut, pendidikan antikorupsi bertujuan mengubah sikap mental agar seseorang tidak ingin melakukan korupsi meski ada kesempatan.

    “Membuat film itu tunjukkan suatu kejujuran, itu antikorupsi. Inilah wujud nyata bahwa pemberantasan korupsi adalah gerakan bangsa,” tegasnya.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir menerima penghargaan mengatakan, pihaknya memang gencar melakukan sosialisasi anti korupsi melalui media luar ruang di tempat strategis seperti Jalan Waru dan Jalan Ahmad Yani Surabaya.

    “Hasil evaluasinya positif. Selain itu sosialisasi juga di web (pemerintah provinsi) dan forum saya juga kerap memyampaikan pesan bagaimana kita mengemban amanah, jujur, dan antikorupsi,” kata Khofifah.

    Pada tahun ini, kompetisi Pariwara Antikorupsi mencatat partisipasi yang sangat tinggi, dengan 103 instansi yang dinyatakan lolos tahap administrasi. Total karya yang dinilai meliputi 102 karya pada kategori Media Digital, 51 karya pada kategori Media Konvensional, serta 41 karya pada kategori Media On-Ground Activation. Angka ini menunjukkan bahwa semangat menghadirkan kampanye publik antikorupsi terus tumbuh di berbagai Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun BUMD di seluruh Indonesia.

    Daftar Pemenang Pariwara & ACFFEST 2025

    Ajang ini juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan sineas muda yang dinilai paling kreatif dalam mengkampanyekan antikorupsi. Berikut daftar lengkap pemenangnya: (hen/ted)

    Kategori Pariwara Antikorupsi (Instansi Daerah):

    • Media Konvensional Terbaik:

    1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

    2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    3. Pemerintah Kabupaten Demak

    • Media Digital Terbaik:

    1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    2. Pemerintah Kabupaten Wonosobo

    3. Pemerintah Kota Yogyakarta

    • Kategori Khusus: Pemkab Probolinggo

    • On Ground Activation Terbaik:

    1. Pemerintah Kabupaten Wonosobo

    2. Pemerintah Kabupaten Klaten

    3. Pemerintah Kabupaten Kudus

    Kategori ACFFEST (Film Pendek):

    • Best Movie (Kategori Pelajar): “Kuitansi Kosong” karya SMAN 3 Singkawang, Kalimantan Barat.

    • Jury Mention (Kategori Pelajar): “Catatan Merah Andika” karya SMPN 1 Karangjati, Jawa Timur.

    • Best Movie (Ide Cerita Film Pendek): “Review Klinik Baru (feat sissy)” karya sutradara Taritsah.

  • Berbatik, Prabowo Hadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia

    Berbatik, Prabowo Hadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang digelar di Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025).

    Prabowo dijadwalkan akan memberikan pidato di hadapan para pelaku ekonomi dan keuangan.

    Terpantau di lokasi, Prabowo tiba sekitar pukul 19.08 WIB. Pada kesempatan kali ini, ia berpakaian rapi, mengenakan batik berwarna hijau dengan aksen warna coklat dan peci berwarna hitam.

    Kedatangannya itu langsung disambut oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Prabowo pun menyempatkan diri untuk berfoto bersama, sebelum akhirnya memasuki hall.

    Tidak hanya Perry dan Airlangga, acara PTBI dihadiri oleh berbagai menteri perekonomian dan pejabat instansi lainnya. Ada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, hingga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Turut hadir pula di lokasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, hingga Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.

    Selain itu, juga hadir di lokasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    PTBI merupakan puncak high level event (HLE) Bank Indonesia yang telah diselenggarakan rutin sejak tahun 1969. Agenda utama PTBI adalah penyampaian asesmen Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian nasional, tantangan yang dihadapi, dan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan.

    Asesmen dan arah kebijakan tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan, khususnya pelaku industri, investor, dan kalangan dunia usaha dalam menentukan berbagai kebijakan maupun keputusan bisnis ke depan.

    Dari sisi masyarakat, acuan strategis ini juga diharapkan dapat semakin membangun keyakinan masyarakat bahwa Bank Indonesia bersama Pemerintah dan Lembaga terkait senantiasa bersama-sama menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.

    (shc/hns)

  • Wali Kota Malang Satu-Satunya Kepala Daerah Penerima 3 Penghargaan dari Gubernur Jatim

    Wali Kota Malang Satu-Satunya Kepala Daerah Penerima 3 Penghargaan dari Gubernur Jatim

    Malang (beritajatim.com) – Wali kota Malang Wahyu Hidayat menjadi satu-satunya kepala daerah yang menerima tiga penghargaan sekaligus dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Penghargaan itu diterima saat gelaran High Level Meeting (HLM) di Surabaya pada Selasa (25/11/2025) kemarin.

    Selain menjadi ajang diskusi kepala daerah kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan terkait juga sebagai ajang pemberian apresiasi bagi kabupaten/kota di Jawa Timur khususnya Kota Malang.

    Untuk ketiga penghargaan tersebut di antaranya TP2DD Kota dengan Realisasi Kartu Kredit Indonesia Tertinggi tahun 2025. Terbaik jumlah fase etalase pengendalian inflasi kabupaten/kota terbanyak. Dan Kota dengan Indeks Masyarakat Digital Indonesia Tertinggi tahun 2025.

    Wahyu mengatakan penghargaan ini dicapai dengan proses bisnis yang telah dibangun Pemerintah Kota Malang. Pemkot Malang berusaha membuat kebijakan terkait digitalisasi yang diharapkannya bisa diimplementasikan dengan baik oleh jajarannya.

    “Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena ini bukan instan tetapi sudah dilakukan secara matang lewat proses bisnis yang baik, jadi keberhasilan ini sangat membanggakan dan tidak lupa saya ingin mengapresiasi seluruh elemen dan perangkat daerah, yang terus bersinergi,” kata Wahyu.

    Pria yang akrab disapa Pak Mbois itu mengatakan penghargaan yang diterima Kota Malang menjadi bukti bahwa transformasi digital berjalan ke arah yang tepat. Dalam aspek pengendalian inflasi, Wahyu ingin memastikan bahwa Pemkot Malang terus memperkuat pemantauan harga komoditas. Terkait bahwa penggunaan KKPD dan digitalisasi di Pemkot Malang akan terus ditingkatkan.

    “Realisasi penggunaan KKPD sebagai sarana transaksi di Perangkat Daerah serta peningkatan indeks masyarakat digital menjadi salah satu fokus kinerja kami utamanya untuk mengendalikan inflasi” ujar Pak Mbois.

    Pemprov Jawa Timur terus mendorong percepatan digitalisasi sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemprov Jatim berharap pemerintah daerah memperluas implementasi QRIS, mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah daerah, serta memperkuat ekosistem layanan digital agar kinerja fiskal semakin efisien dan kredibel.

    Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan Kick Off TP2DD Jawa Timur oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Percepatan digitalisasi dianggap fondasi utama tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (luc/ian)

  • Pemkab Ingkari Kesepakatan dengan DPRD Bojonegoro soal Penetapan KUA-PPAS 2026

    Pemkab Ingkari Kesepakatan dengan DPRD Bojonegoro soal Penetapan KUA-PPAS 2026

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat sebelumnya telah sepakat dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) 2026.

    Namun, belakangan DPRD Bojonegoro baru sadar jika Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 yang disampaikan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dua pekan lalu, nilainya tidak sama dengan KUA-PPAS 2026 yang telah disepakati bersama.

    Dalam KUA–PPAS 2026, belanja daerah tercatat Rp6,79 triliun. Namun, dalam RAPBD 2026 angkanya Rp5,86 triliun. Turun Rp926 miliar. Selain itu, dalam menentukan Silpa juga ada selisih antara KUA-PPAS dengan RAPBD 2026, nilainya turun dari Rp2,73 triliun menjadi Rp1,8 triliun.

    Menyadari adanya perubahan anggaran dalam KUA-PPAS 2026 dengan RAPBD 2026, DPRD Bojonegoro bersama Pemkab Bojonegoro menggelar rapat di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Selasa (25/11/2025) sore hingga malam.

    Ketua Badan Anggaran sekaligus Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar mengatakan, perbedaan RAPBD 2026 dengan KUA–PPAS 2026 itu masih akan dikaji ulang. Namun, lanjut Umar sapaannya, agak riskan jika RAPBD 2026 diubah lagi menyesuaikan KUA–PPAS 2026. Sebab, bisa melampaui deadline pada 30 November 2025.

    Prinsipnya, kata Umar, selisih itu ada di angka, bukan pada item kegiatan. Dengan mempertimbangkan konsultasi TAPD, Bagian Hukum Pemprov Jatim, hingga efektivitas waktu, tim Banggar DPRD Bojonegoro tetap melanjutkan pembahasan RAPBD tetapi dengan catatan.

    “Untuk konsekuensinya kita serahkan kepada gubernur (Khofifah Indar Parawansa, red). Karena, nanti ada tahapan evaluasi gubernur. Hasilnya terserah gubernur,” ujarnya.

    Jika hasil evaluasi gubernur itu memberi petunjuk bahwa RAPBD 2026 harus diubah lagi atau disesuaikan dengan KUA–PPAS 2026, maka petunjuk dimaksud harus dijalankan. Di luar itu, Umar menegaskan, agar penyusunan dokumen anggaran ke depan lebih tertib dan tidak melenceng dari kesepakatan awal.

    DPRD juga mengingatkan bahwa perubahan besar pada tahap akhir seperti ini berpotensi menyebabkan pembahasan molor dari tenggat 30 November. Belum lagi, jika mendapat penolakan dari gubernur, maka akan menimbulkan dampak bagi pembangunan daerah.

    “Pasti ada dampaknya. Bisa terjadi keterlambatan, dan biasanya ada sanksi administratif. Pembahasan APBD harus sejalan, baik dari eksekutif (Pemkab) maupun legislatif (DPRD),” ujarnya.

    Sementara dalam rapat tersebut, pihak Pemkab Bojonegoro dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bojonegoro Edi Susanto. Edi Susanto mengatakan, perbedaan RAPBD 2026 dengan KUA-PPAS 2026 itu terjadi setelah pihaknya melakukan penyesuaian anggaran berdasarkan beberapa pertimbangan.

    Mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Bojonegoro itu meneruskan, pihaknya ingin APBD 2026 Bojonegoro lebih berkualitas daripada sebelumnya. “(Perbedaan RAPBD dengan KUA–PPAS, red) Ini juga tidak melanggar regulasi. Tidak ada aturan yang dilanggar,” klaim Edi Susanto dalam rapat tersebut. [lus/ian]

  • Pemkab Ingkari Kesepakatan dengan DPRD Bojonegoro soal Penetapan KUA-PPAS 2026

    Pemkab Ingkari Kesepakatan dengan DPRD Bojonegoro soal Penetapan KUA-PPAS 2026

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat sebelumnya telah sepakat dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) 2026.

    Namun, belakangan DPRD Bojonegoro baru sadar jika Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 yang disampaikan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dua pekan lalu, nilainya tidak sama dengan KUA-PPAS 2026 yang telah disepakati bersama.

    Dalam KUA–PPAS 2026, belanja daerah tercatat Rp6,79 triliun. Namun, dalam RAPBD 2026 angkanya Rp5,86 triliun. Turun Rp926 miliar. Selain itu, dalam menentukan Silpa juga ada selisih antara KUA-PPAS dengan RAPBD 2026, nilainya turun dari Rp2,73 triliun menjadi Rp1,8 triliun.

    Menyadari adanya perubahan anggaran dalam KUA-PPAS 2026 dengan RAPBD 2026, DPRD Bojonegoro bersama Pemkab Bojonegoro menggelar rapat di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Selasa (25/11/2025) sore hingga malam.

    Ketua Badan Anggaran sekaligus Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar mengatakan, perbedaan RAPBD 2026 dengan KUA–PPAS 2026 itu masih akan dikaji ulang. Namun, lanjut Umar sapaannya, agak riskan jika RAPBD 2026 diubah lagi menyesuaikan KUA–PPAS 2026. Sebab, bisa melampaui deadline pada 30 November 2025.

    Prinsipnya, kata Umar, selisih itu ada di angka, bukan pada item kegiatan. Dengan mempertimbangkan konsultasi TAPD, Bagian Hukum Pemprov Jatim, hingga efektivitas waktu, tim Banggar DPRD Bojonegoro tetap melanjutkan pembahasan RAPBD tetapi dengan catatan.

    “Untuk konsekuensinya kita serahkan kepada gubernur (Khofifah Indar Parawansa, red). Karena, nanti ada tahapan evaluasi gubernur. Hasilnya terserah gubernur,” ujarnya.

    Jika hasil evaluasi gubernur itu memberi petunjuk bahwa RAPBD 2026 harus diubah lagi atau disesuaikan dengan KUA–PPAS 2026, maka petunjuk dimaksud harus dijalankan. Di luar itu, Umar menegaskan, agar penyusunan dokumen anggaran ke depan lebih tertib dan tidak melenceng dari kesepakatan awal.

    DPRD juga mengingatkan bahwa perubahan besar pada tahap akhir seperti ini berpotensi menyebabkan pembahasan molor dari tenggat 30 November. Belum lagi, jika mendapat penolakan dari gubernur, maka akan menimbulkan dampak bagi pembangunan daerah.

    “Pasti ada dampaknya. Bisa terjadi keterlambatan, dan biasanya ada sanksi administratif. Pembahasan APBD harus sejalan, baik dari eksekutif (Pemkab) maupun legislatif (DPRD),” ujarnya.

    Sementara dalam rapat tersebut, pihak Pemkab Bojonegoro dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bojonegoro Edi Susanto. Edi Susanto mengatakan, perbedaan RAPBD 2026 dengan KUA-PPAS 2026 itu terjadi setelah pihaknya melakukan penyesuaian anggaran berdasarkan beberapa pertimbangan.

    Mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Bojonegoro itu meneruskan, pihaknya ingin APBD 2026 Bojonegoro lebih berkualitas daripada sebelumnya. “(Perbedaan RAPBD dengan KUA–PPAS, red) Ini juga tidak melanggar regulasi. Tidak ada aturan yang dilanggar,” klaim Edi Susanto dalam rapat tersebut. [lus/ian]

  • Pengerukan Sedimentasi di Pelabuhan Tamperan Pacitan Resmi Dimulai

    Pengerukan Sedimentasi di Pelabuhan Tamperan Pacitan Resmi Dimulai

    Pacitan (beritajatim.com) – Keluhan para nelayan Tamperan akhirnya membuahkan hasil. Setelah penantian panjang terkait penanganan sedimentasi yang mengganggu aktivitas bongkar muat, pengerukan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan, Kabupaten Pacitan, resmi dimulai pada Senin (24/11/2025).

    Langkah ini diambil sebagai respons atas aspirasi nelayan yang sebelumnya telah disampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    Pengerjaan tahap awal diawali dengan menyiapkan dua alat berat ekskavator, dan satu unit telah mulai bekerja di sisi selatan dermaga. Sedimentasi berupa pasir dan batu selama ini menghambat pergerakan kapal, terutama pada saat air surut.

    “Ya, hari ini mulai dilakukan pengerukan sedimen berupa pasir dan batu di pelabuhan perikanan,” kata Peltu Ator Subroto, Komandan Poskamladu Pacitan.

    Ator menjelaskan bahwa fokus awal pengerjaan berada pada kolam labuh 1 yang kondisinya paling parah. Penumpukan material sedimentasi menyebabkan banyak kapal kesulitan bermanuver dan kerap kandas.

    “Kolam labuh ini sudah banyak sedimentasi, andem-andem kapal banyak menumpuk,” jelasnya.

    Selain pengerukan, dua bangkai kapal yang sejak bertahun-tahun tenggelam di area kolam labuh juga direncanakan untuk diangkat. Keberadaan bangkai tersebut selama ini mengganggu manuver kapal yang hendak keluar maupun masuk dermaga, sehingga pengangkatannya menjadi bagian penting dari pemulihan fungsi pelabuhan.

    Dengan dimulainya pengerjaan tersebut, Ator berharap aktivitas perikanan di Pelabuhan Tamperan kembali berjalan normal dan lebih tertata.

    “Harapannya kapal besar bisa masuk ke dalam dermaga dan lebih tertata,” ujarnya. [tri/beq]

  • Khofifah optimistis Jatim jadi motor penggerak ekosistem halal

    Khofifah optimistis Jatim jadi motor penggerak ekosistem halal

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan optimismenya Jatim siap menjadi motor penggerak ekosistem dan industri halal nasional serta global pada gelaran East Java Halal Industry Festival 2025.

    “Industri halal adalah peluang besar. Jatim harus mampu menjadi motor penggerak ekosistem halal Indonesia dan mengambil peran lebih besar dalam pasar global,” kata Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Senin.

    Pada forum bertema Penguatan Industri Halal Menuju Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara itu, Khofifah menekankan pentingnya sinergi pelaku industri, akademisi, pemerintah daerah, hingga pelaku Industri Kecil Menengah (IKM).

    Ia juga memaparkan peluang kerja sama, salah satunya potensi Jatim memasok makanan ready to eat bagi jamaah haji dan umrah.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensos Sebut Data Tunggal BPS dan Pemprov Jatim Bikin Program Jadi Tepat Sasaran

    Mensos Sebut Data Tunggal BPS dan Pemprov Jatim Bikin Program Jadi Tepat Sasaran

    Malang (beritajatim.com) – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memuji kolaborasi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Badan Pusat Statistik Jatim dalam penyajian data tunggal sosial ekonomi nasional. Dia menyebut penyusunan data harus kolaboratif dan mutakhir karena data bersifat dinamis.

    Gus Ipul mengatakan jika lembaga lintas sektoral berpedoman pada data yang sama. Program dari pusat dan daerah akan linier dan tepat sasaran. Dia menyebut Jatim menjadi daerah terdepan dalam upaya penyajian satu data bersama BPS.

    “Kalau datanya akurat, itu Insya Allah intervensi kita juga akan tepat sasaran dan berdampak. Kedua, kalau data kita sama, berpedoman pada data yang sama, maka kita sangat mudah untuk mengintegrasikan program, sehingga ego sektoral itu bisa dilihat. Nah, Jawa Timur terdepan yang memimpin Gubernurnya langsung,” kata Gus Ipul di Malang, Kamis malam (20/11/2025).

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama BPS Jawa Timur juga meluncurkan aplikasi yang bernama Singosari. Sebuah sistem Informasi Pengelolaan Data Desa Terintegrasi yang berisi kumpulan informasi yang menampilkan fungsi sosial dan ekonomi dengan menggunakan basis DTSEN. Ke depan aplikasi Singosari juga akan dimanfaatkam untuk ‘Posyandu Reborn’ program yang akan digagas oleh Gus Ipul.

    “Jadi Pak Mendagri mengusulkan lembaga yang bisa dimanfaatkan adalah Pos Pelayanan Terpadu dengan memperkuat enam Standar Pelayanan Minimal dari Posyandu,” tutur Gus Ipul.

    Gus Ipul menjelaskan dari Posyandu Reborn ini akan ada kolaborasi luar biasa dari pendamping atau relawan sosial yang ada di desa maupun TNI dan Polri atau dari instansi lain untuk memperbaiki data secara bersama-sama. “Jadi insya Allah Posyandu Reborn ini akan menjadi wadah bersama bagi kita semua,” ujar Gus Ipul.

    Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti memastikan BPS bakal berkontribusi untuk menyajikan data statistik yang berkualiatas. Ia juga menyampaikan telah melakukan kolaborasi yang luar biasa dengan Kemensos. “Dari waktu ke waktu, minggu ke minggu kami terus melakukan kolaborasi yang luar biasa,” kata Amelia.

    Sementara itu, Gubernur Provinsi Jatim Khofifah Indar Parawansa menuturkan data akan sangat menentukan bagaimana sasaran dari program yang akan dilaksanakan bisa tepat sasaran. Ia juga menyampaikan komitmennya secara maksimal untuk Sekolah Rakyat karena menjadi salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan.

    “Kami semua akan memberikan support atas program-program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dalam menciptakan generasi emas 2045,” ujar Khofifah. [luc/suf]

  • Daftar 20 Daerah dengan UMK Tertinggi 2025: Bekasi & Karawang Memimpin

    Daftar 20 Daerah dengan UMK Tertinggi 2025: Bekasi & Karawang Memimpin

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum mengumumkan besaran kenaikan upah minimum tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) untuk 2026. Namun, kenaikan upah minimum dapat diperkirakan dari daftar daerah dengan UMK 2025 tertinggi.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pemerintah saat ini sedang mengupayakan beleid baru berupa peraturan pemerintah (PP) tentang pengupahan.

    Dia menyebut bahwa pemerintah tidak terikat batas pengumuman upah minimum pada aturan sebelumnya yang seharusnya jatuh pada hari ini, Jumat (21/11/2025).

    “Kalau ini berupa PP, artinya kita tidak terikat tanggal [pengumuman UMP]. Tidak ada terikat di situ,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

    Menurutnya, ketentuan PP yang baru akan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan indeks tertentu atau alfa dalam perhitungan kenaikan upah minimum ditentukan oleh dewan pengupahan masing-masing daerah.

    Sementara itu, beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/771/013/2025 tentang UMK di Jawa Timur Tahun 2025.

    Keputusan tersebut memuat perubahan berupa kenaikan upah minimum di tujuh kabupaten/kota yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kota Malang.

    Hal ini merupakan amanat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 11/G/2025/PTUN.SBY Jo Putusan PTUN Surabaya Nomor 65/B/2025/PT.TUN/SBY yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

    Kenaikan upah minimum di Jawa Timur ini dinyatakan hanya berlaku selama periode November dan Desember tahun ini dan tidak berlaku surut. Namun, ketentuan ini mengubah urutan daerah dengan UMK tertinggi di Indonesia pada 2025, misalnya Kota Surabaya yang merangsek ke sepuluh besar.

    Berikut daftar 20 daerah dengan UMK tertinggi di Indonesia 2025:

    1. Kota Bekasi: Rp5.690.752
    2. Kabupaten Karawang: Rp5.599.593
    3. Kabupaten Bekasi: Rp5.558.515
    4. DKI Jakarta: Rp5.397.761
    5. Kota Depok: Rp5.195.721
    6. Kota Cilegon: Rp5.128.084
    7. Kota Bogor: Rp5.126.897
    8. Kota Tangerang: Rp5.069.708
    9. Kota Surabaya: Rp5.032.635
    10. Kabupaten Mimika: Rp5.005.678
    11. Kota Batam: Rp4.989.600
    12. Kota Tangerang Selatan: Rp4.974.392
    13. Kabupaten Gresik: Rp4.943.763
    14. Kabupaten Sidoarjo: Rp4.940.090
    15. Kabupaten Pasuruan: Rp4.936.417
    16. Kabupaten Mojokerto: Rp4.925.398
    17. Kabupaten Tangerang: Rp4.901.117
    18. Kabupaten Bogor: Rp4.877.211
    19. Kabupaten Serang: Rp4.857.353
    20. Kabupaten Purwakarta : Rp4.792.252