Xcloud.id

Tag: Khofifah Indar Parawansa

  • 1 KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim Nasional

    1 KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim Nasional

    KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan keterkaitan eks Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam kasus suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur periode 2019-2022.
    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Abdul Halim Iskandar sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Jawa Timur pada periode 2019-2024 sebelum akhirnya ditunjuk sebagai eks Mendes PDTT oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Asep mengatakan, tempus atau waktu dugaan korupsi dana hibah Jatim itu terjadi saat Abdul Halim masih menjabat sebagai anggota DPRD sehingga penyidik melakukan upaya paksa seperti penggeledahan dan pemeriksaan.
    “Jadi, untuk mantan Menteri Desa ini, yang bersangkutan itu pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Tentunya masih di lingkup waktu tersebut sehingga kami juga membutuhkan informasi terkait dengan masalah pokir ini. Seperti itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    Sementara itu, KPK mengatakan, La Nyalla sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim.
    Asep mengatakan, KPK mendalami program-program yang dilakukan KONI yang berkaitan dengan dana hibah pokir tersebut.
    “Jadi, ada (dana hibah) yang dititipkan di beberapa SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Makanya termasuk ke dinas-dinasnya tersebut kita memanggil kepala dinas maupun wakil kepala dinas dan juga beberapa pejabat struktural di dinas tersebut untuk mengonfirmasi terkait dengan penerimaan pokir dimaksud,” ujar dia.
    Sedangkan untuk Gubernur Jawa Timur Khofifah, KPK menggali keterangan keterkaitan dana hibah yang digunakan DPRD dengan pihak pemerintah daerah (pemda).
    Asep mengatakan, KPK menelusuri alur aturan pembagian dana hibah pokir tersebut dan pertemuan antara Pemprov Jatim dan DPRD terkait dana yang dikorupsi tersebut.
    “Jadi, kami juga menyusuri asal dana pokir ini. Menyusuri bagaimana pembagiannya, pengaturannya, dan lain-lainnya. Seperti itu, bagaimana pertemuan-pertemuan antara eksekutif dengan legislatif. Bagaimana pembagiannya, presentasinya, dan lain-lainnya,” ucap dia.
    Sebelumnya, KPK menetapkan 21 tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022.
    “Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 tersangka,” kata Asep.
    Asep mengatakan, dari puluhan tersangka itu terdapat beberapa nama, yaitu eks Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dan Anwar Sadad selaku Anggota DPR RI yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim.
    Dia mengatakan, kasus suap ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024.
    Selanjutnya, KPK menahan empat tersangka pemberi suap terhadap Kusnadi.
    Mereka adalah Hasanuddin, yang merupakan Anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 dan sebelumnya berstatus pihak swasta dari Kabupaten Gresik, Jatim; Jodi Pradana Putra selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur; Sukar, yang merupakan eks Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur; dan Wawan Kristiawan selaku pihak swasta dari Tulungagung.
    “Terhadap keempat tersangka tersebut, dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan 21 Oktober 2025 di Rutan Cabang KPK, Merah Putih,” ujar dia.
    Atas perbuatannya, empat tersangka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim Nasional

    1 KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim Nasional

    KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan keterkaitan eks Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam kasus suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur periode 2019-2022.
    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Abdul Halim Iskandar sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Jawa Timur pada periode 2019-2024 sebelum akhirnya ditunjuk sebagai eks Mendes PDTT oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Asep mengatakan, tempus atau waktu dugaan korupsi dana hibah Jatim itu terjadi saat Abdul Halim masih menjabat sebagai anggota DPRD sehingga penyidik melakukan upaya paksa seperti penggeledahan dan pemeriksaan.
    “Jadi, untuk mantan Menteri Desa ini, yang bersangkutan itu pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Tentunya masih di lingkup waktu tersebut sehingga kami juga membutuhkan informasi terkait dengan masalah pokir ini. Seperti itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    Sementara itu, KPK mengatakan, La Nyalla sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim.
    Asep mengatakan, KPK mendalami program-program yang dilakukan KONI yang berkaitan dengan dana hibah pokir tersebut.
    “Jadi, ada (dana hibah) yang dititipkan di beberapa SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Makanya termasuk ke dinas-dinasnya tersebut kita memanggil kepala dinas maupun wakil kepala dinas dan juga beberapa pejabat struktural di dinas tersebut untuk mengonfirmasi terkait dengan penerimaan pokir dimaksud,” ujar dia.
    Sedangkan untuk Gubernur Jawa Timur Khofifah, KPK menggali keterangan keterkaitan dana hibah yang digunakan DPRD dengan pihak pemerintah daerah (pemda).
    Asep mengatakan, KPK menelusuri alur aturan pembagian dana hibah pokir tersebut dan pertemuan antara Pemprov Jatim dan DPRD terkait dana yang dikorupsi tersebut.
    “Jadi, kami juga menyusuri asal dana pokir ini. Menyusuri bagaimana pembagiannya, pengaturannya, dan lain-lainnya. Seperti itu, bagaimana pertemuan-pertemuan antara eksekutif dengan legislatif. Bagaimana pembagiannya, presentasinya, dan lain-lainnya,” ucap dia.
    Sebelumnya, KPK menetapkan 21 tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022.
    “Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 tersangka,” kata Asep.
    Asep mengatakan, dari puluhan tersangka itu terdapat beberapa nama, yaitu eks Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dan Anwar Sadad selaku Anggota DPR RI yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim.
    Dia mengatakan, kasus suap ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024.
    Selanjutnya, KPK menahan empat tersangka pemberi suap terhadap Kusnadi.
    Mereka adalah Hasanuddin, yang merupakan Anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 dan sebelumnya berstatus pihak swasta dari Kabupaten Gresik, Jatim; Jodi Pradana Putra selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur; Sukar, yang merupakan eks Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur; dan Wawan Kristiawan selaku pihak swasta dari Tulungagung.
    “Terhadap keempat tersangka tersebut, dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan 21 Oktober 2025 di Rutan Cabang KPK, Merah Putih,” ujar dia.
    Atas perbuatannya, empat tersangka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko PMK Ajak Masyarakat Cegah Bencana Mulai dari Langkah Sederhana

    Menko PMK Ajak Masyarakat Cegah Bencana Mulai dari Langkah Sederhana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk aktif mencegah bencana dengan langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pesan itu ia sampaikan saat menghadiri malam puncak Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2025 di Lapangan Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Kamis (2/10/2025).

    Dalam sambutannya, Pratikno menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

    “Mari kita sama-sama cegah bencana, mulai dari hal yang sederhana. Jangan buang sampah sembarangan, jaga kebersihan sungai, jangan merambah hingga mempersempit aliran sungai. Hal-hal kecil seperti ini sangat berpengaruh dalam mengurangi risiko bencana,” ungkap mantan Menteri Sekretaris Negara itu.

    Pratikno menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang menimpa santri Pondok Pesantren Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Ia bersama jajaran pemerintah sejak Kamis pagi hingga siang turut mengawal proses pencarian dan penyelamatan korban.

    “Ada yang berhasil diselamatkan, tapi ada juga yang belum. Mohon doanya agar semua bisa kita selamatkan dengan korban sesedikit mungkin. Dan mari kita jaga bersama agar bencana semacam ini tidak terulang kembali. Setiap tahun Indonesia menghadapi lebih dari 3.500 kasus bencana. Bencana seperti gempa bumi memang tidak bisa diprediksi,” katanya.

    Ia menambahkan, meski gempa sulit diperkirakan, bencana hidrometeorologi seperti banjir dapat diantisipasi. Karena itu, ia memberikan apresiasi kepada BNPB, Basarnas, TNI, Polri, serta pemerintah daerah yang selalu sigap dalam tanggap darurat. Pratikno juga mendorong peran rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan dalam edukasi kebencanaan.

    “Rumah ibadah, pesantren, madrasah, mushola, masjid bisa dijadikan pusat sosialisasi dan tempat pengungsian sementara ketika bencana terjadi. Peran para kyai, nyai, dan tokoh agama sangat penting membangun masyarakat tangguh,” tambahnya.

    Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang hadir mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan BNPB yang memilih Jawa Timur sebagai tuan rumah PRB 2025. Ia menyebut Jawa Timur merupakan daerah dengan risiko bencana tinggi, namun indeks risikonya berhasil diturunkan signifikan dari 137,88 pada 2019 menjadi 95,75 pada 2024.

    “Hal ini berkat kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat yang semakin tangguh menghadapi bencana,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dedikasi dalam upaya pengurangan risiko bencana. Ia juga menyerahkan pataka PRB kepada Pemprov Banten yang akan menjadi tuan rumah Peringatan Bulan PRB 2026.

    Malam puncak PRB 2025 berlangsung khidmat dengan lantunan syair dan dakwah dari Opic, Gus Kautsar, Gus Hafidz, serta grup hadrah Syubbanul Muslimin. Acara turut dihadiri jajaran pejabat daerah, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Sekretaris Umum BNPB Rustian, Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Sekretaris BPBD Jatim Andhika Nurrahmad Sudigda, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Wali Kota Mojokerto Rachman Sidharta Arisandi, serta Forkopimda Kabupaten Mojokerto.

  • Bupati Lamongan Sampaikan Aspirasi ke Menkeu, Minta Skema Transfer ke Daerah Kembali Normal

    Bupati Lamongan Sampaikan Aspirasi ke Menkeu, Minta Skema Transfer ke Daerah Kembali Normal

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyampaikan aspirasi daerah kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Keuangan Negara I Surabaya pada Kamis, 2 Oktober 2025.

    Bersama dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Pak Yes, yang juga merupakan Koordinator Wilayah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Jawa Timur, mengungkapkan berbagai isu penting terkait keberlangsungan Transfer ke Daerah (TKD).

    Dalam forum strategis tersebut, Pak Yes menekankan bahwa skema Transfer ke Daerah (TKD) harus kembali berjalan normal seperti tahun-tahun sebelumnya.

    “Kami menyampaikan kepada Pak Menteri Keuangan agar TKD bisa kembali normal seperti tahun-tahun lalu. Hal ini menjadi masukan dari daerah, karena berhubungan langsung dengan kelancaran program pembangunan serta pelayanan publik di kabupaten/kota,” ujarnya.

    Pentingnya TKD, menurut Pak Yes, sangat erat kaitannya dengan stabilitas fiskal daerah. Sebagai koordinator wilayah APKASI Jawa Timur, Pak Yes juga membawa suara dari berbagai kepala daerah di Jawa Timur yang menginginkan kepastian serta kelancaran dalam alokasi TKD.

    “Keberlangsungan transfer tersebut merupakan salah satu instrumen vital dalam menjaga stabilitas fiskal daerah, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional di tingkat lokal,” ucapnya lebih lanjut.

    Forum tersebut menjadi momen penting bagi daerah untuk menyuarakan kebutuhan akan kepastian dalam hal alokasi anggaran yang akan menunjang berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Dengan adanya alokasi TKD yang stabil dan lancar, diharapkan pemerintah daerah bisa lebih optimal dalam menjalankan program-program strategis untuk masyarakat. [fak/suf]

  • Pos Identifikasi Jenazah Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny di RSI Siti Hajar Dipindah ke RS Bhayangkara

    Pos Identifikasi Jenazah Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny di RSI Siti Hajar Dipindah ke RS Bhayangkara

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pos identifikasi jenazah (Post Mortem) korban tragedi pondok pesantren (ponpes) Al Khoziny yang semula ada di RSI Siti Hajar Sidoarjo, dipindah ke RS Bhayangkara Polda Jatim, Jumat (3/10/2025) dini hari.

    Plt Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Sidoarjo dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina mengatakan pemindahan fasilitas identifikasi jenazah itu mempertimbangkan beberapa hal.

    Pertama, Dinkes Kabupaten Sidoarjo menimbang Sumber Daya Manusia (SDM) di RS Bhayangkara yang lebih mumpuni. Kedua, Herawati menimbang perihal sarana-prasarana RS Bhayangkara yang lebih terjamin.

    “Selain itu, lahan yang tersedia di RSI Siti Hajar yang terbatas juga turut menjadi alasan untuk pemindahan lokasi,” kata Herawati, Jumat (3/10/2025).

    Selain ketiga faktor diatas, Herawati juga mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan dari keluarga korban yang akan datang memenuhi rumah sakit. Apalagi, keluarga korban yang datang akan datang dengan kondisi mental yang tidak stabil karena berduka.

    “Atas pertimbangan yang kami nilai. Kami sudah menyampaikan kepada ibu Gubernur (Khofifah). Beliau juga menyetujui jika berpindah ke RS Bhayangkara Polda Jatim,” jelasnya.

    Setelah mendapatkan persetujuan dari gubernur Khofifah, Herawati menegaskan pemindahan akan segera dilakukan. Hal itu dilakukan agar tidak mengganggu proses identifikasi korban santri.

    “Mulai hari ini sedang kita persiapkan, mengingat di lokasi juga sedang ada evakuasi bangunan. Sehingga kami harus berproses sejak dari sekarang, supaya semuanya tertata dengan rapi alurnya,” tutupnya. [ang/suf]

  • RSI Siti Hajar Sidoarjo Ungkap 5 Identitas Korban Meninggal dalam Tragedi Ponpes Al Khoziny Surabaya 2 Oktober 2025

    RSI Siti Hajar Sidoarjo Ungkap 5 Identitas Korban Meninggal dalam Tragedi Ponpes Al Khoziny Surabaya 2 Oktober 2025

    RSI Siti Hajar Sidoarjo Ungkap 5 Identitas Korban Meninggal dalam Tragedi Ponpes Al Khoziny
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Post mortem atau pos identifikasi jenazah Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Hajar Sidoarjo, mengungkap identitas 5 korban meninggal ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran.
    Diketahui, identitas empat jenazah yang lebih dulu teridentifikasi diumumkan pada Rabu (1/10/2025) malam. Sedangkan seorang korban lainnya berhasil diketahui, Kamis (2/10/2025).
    Plt Kabid Pelayanan Penunjang Non Medis RSI Siti Hajar, dr Erly Mawar Nur Aini mengatakan, seluruh korban meninggal dalam tragedi ambruknya Ponpes Al Khoziny sudah diserahkan kepada pihak keluarga.
    “Jenazah (korban tragedi Ponpes Al Khoziny) yang sudah berhasil diidentifikasi sudah diambil semua oleh keluarga. Saat ini sudah tidak ada jenazah,” kata Erly, saat dikonfirmasi pada Kamis (2/10/2025).
    Identitas kelima korban itu adalah Maulana Alfan Ibrahimavic (13) asal Pabean Cantian, Muhammad Masudulat (14) warga Dukuh Pakis, Surabaya dan Muhammad Soleh (22) asal Jalan Madura, Bangka Belitung.
    Kemudian Rafi Catur Okta Mulya Pamungkas (17) asal Putat Jaya dan Moch Agus Ubaidillah (14) asal Gresik Gadukan, Surabaya.
    Sementara itu, Kasubbidokpol Biddokkes Polda Jatim, AKBP dr Adam Bimantoro mengungkapkan, telah meminta petugas mengidentifikasi dengan tepat para korban meninggal.
    “Yang utama (identifikasi korban) adalah ketepatan, bukan kecepatan. Daripada terburu-buru tetapi salah memberikan kepada keluarga lain, tentu akan menimbulkan masalah,” ujar Adam.
    Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memantau kesiapan tempat identifikasi korban meninggal ambruknya Ponpes Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo.
    “Post mortem ini yang disiapkan di Siti Hajar. Jadi saya sebetulnya ingin melakukan monitoring, kesiapsiagaan semua layanan kita,” kata Khofifah di RSI Siti Hajar, Kamis (2/10/2025).
    Khofifah mengatakan, ada sejumlah petugas yang disiagakan di post mortem RSI Siti Hajar tersebut, mulai dari tim disaster victim identification (DVI) hingga anggota Inafis Polda Jatim.
    “Ada DVI, ada Tim Inafis, jadi ada ya ini perangkat-perangkat yang dari tim dokter, ini ada tim forensik yang di depan. Mereka masih membutuhkan mobil cold storage (kotak  penyimpanan),” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Khofifah tegaskan peran strategis Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara

    Khofifah tegaskan peran strategis Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara

    Surabaya, Jatim (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan peran strategis provinsinya sebagai Gerbang Baru Nusantara dalam pembukaan Jatim Fest 2025 di Surabaya, Jatim.

    “Dengan posisi yang sangat strategis ini, Jawa Timur memiliki tanggung jawab besar untuk terus menjaga sinergi antara wilayah barat dan timur Nusantara,” ujarnya dalam keterangan di Surabaya, Jatim, Kamis.

    Khofifah menjelaskan Jawa Timur saat ini menjadi pusat distribusi logistik nasional. Pelabuhan Tanjung Perak melayani 21 dari 39 rute tol laut, ditopang oleh dua kawasan ekonomi khusus (KEK), 13 kawasan industri termasuk satu kawasan industri halal, tujuh bandara, 37 pelabuhan, dan 12 ruas jalan tol.

    Hampir 80 persen logistik 19 provinsi Indonesia timur disuplai dari Jawa Timur.

    Di bidang ekonomi, Jawa Timur mencatat produk domestik regional bruto (PDRB) Rp3.168,3 triliun pada 2024 dengan kontribusi terbesar kedua di Pulau Jawa.

    Lebih dari 60 persen pertumbuhan disumbang oleh koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meski anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi hanya setara 1,13 persen dari PDRB.

    Capaian investasi juga menunjukkan tren positif. Jawa Timur mencatat Rp147,3 triliun, tertinggi dalam satu dekade, menandakan kepercayaan investor sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan peluang bagi UMKM.

    Selain itu, dari delapan kali misi dagang Jawa Timur dengan provinsi lain, lima kali selalu menembus nilai transaksi di atas Rp1 triliun.

    “Itu artinya perdagangan kita, jejaring kita mempunyai peluang yang luar biasa, yang sangat penting juga adalah sinergisitas seluruh stakeholder khususnya forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dalam menjaga keamanan dan kedamaian, sehingga investor akan merasa nyaman dan damai ketika berinvestasi, inilah yang kita terus kolaborasikan di Jawa Timur,” ujar Khofifah.

    Sejalan dengan capaian strategis tersebut, Gubernur Khofifah meluncurkan Logo Hari Jadi ke-80 dan Batik Gerbang Baru Nusantara. Kedua simbol ini bukan sekadar elemen visual, tetapi representasi semangat Jawa Timur dalam menjaga budaya, mendorong inovasi, dan memperkuat daya saing daerah.

    Logo Hari Jadi ke-80 lahir dari sayembara desain bertema “Jatim Tangguh Terus Bertumbuh”, yang diikuti 356 karya dari seluruh Jawa Timur.

    Elemen-elemen logo mencerminkan identitas dan aspirasi provinsi yakni reog sebagai kekuatan budaya, keris sebagai kearifan, Gunung Bromo sebagai keteguhan, laut sebagai penghubung antarbudaya, padi sebagai simbol kesejahteraan, rusa Bawen sebagai harmoni alam, serta kuliner Wingko Babat sebagai simbol keramahan.

    Semuanya berpadu dalam angka 80, menandakan usia provinsi sekaligus optimisme menyongsong masa depan.

    “Saya sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat dan kreativitas anak muda. Logo ini bukan sekadar simbol visual, tetapi cerminan gotong royong, harmoni, dan optimisme Jawa Timur dalam menghadapi tantangan dan peluang ke depan,” ujar Khofifah.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Golden Time Berakhir dan Tak Ada Tanda Kehidupan, Tim SAR Gunakan Alat Berat Evakuasi Korban Ponpes Sidoarjo

    Golden Time Berakhir dan Tak Ada Tanda Kehidupan, Tim SAR Gunakan Alat Berat Evakuasi Korban Ponpes Sidoarjo

    Liputan6.com, Jawa Timur Tim SAR gabungan mengumpulkan para orang tua dan wali santri yang anaknya masih belum ditemukan dalam insiden runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, untuk menyepakati langkah lanjutan proses evakuasi.

    Dalam pertemuan tersebut, para wali santri Ponpes Al Khoziny akhirnya menyepakai penggunaan alat berat untuk membantu proses pencarian korban.

    Keputusan ini diambil setelah masa pencarian darurat atau golden time dinyatakan berakhir, dan tak ada lagi tanda-tanda kehidupan yang terdeteksi dari dalam puing bangunan.

    Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, dan Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta perwakilan Forkopimda.

    Kepala Basarnas Surabaya, Nanang Sigit menjelaskan, opsi ini diambil setelah pencarian yang dilakukan sejak rabu sampai hari ini, menggunakan teknik manual atau metode verbal dan alat pendeteksi suara tak menunjukkan hasil positif.

    “Karena hasilnya nihil, kami mulai mempersiapkan opsi penggunaan alat berat. Namun keputusan ini kami bawa ke forum bersama keluarga korban. Kami tidak ingin mengambil langkah tanpa persetujuan mereka,” kata dia di lokasi, Kamis (2/10/2025).

    Nanang menuturkan, seluruh proses evakuasi akan dijalankan dengan sangat hati-hati agar tetap menghormati keberadaan korban di lokasi kejadian.

    “Kami tidak ingin gegabah. Koordinasi dengan wali santri dan pihak keluarga sangat penting. Mereka yang paling berhak mengetahui setiap keputusan, dan dalam rapat terakhir, mereka sepakat untuk menggunakan alat berat,” ungkap dia.

    Senada, Menko PMK, Pratikno menegaskan, keputusan menggunakan alat berat untuk mengevakuasi, memang sudah disepakati pihak keluarga korban.

    “Hal ini dilakukan setelah seluruh pihak terkait berdiskusi dengan keluarga korban. Keluarga juga setuju untuk penggunaan alat berat,” kata dia.

  • Hujan Tangis Wali Santri Pecah Jelang Pembongkaran di Al Khoziny Sidoarjo

    Hujan Tangis Wali Santri Pecah Jelang Pembongkaran di Al Khoziny Sidoarjo

    Surabaya (beritajatim.com) – Suasana haru menyelimuti halaman Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo.

    Suasana terik di siang panas halaman Pondok Pesantren (Ponpes) berubah menjadi hujan tangis. Puluhan orang tua dan wali santri duduk berdesakan, sebagian berdiri dengan tatapan kosong.

    Suara sesenggukan terdengar bersahut-sahutan, menandai betapa berat beban duka yang mereka tanggung.

    Air mata itu pecah setelah digelarnya rapat asesmen terakhir pencarian korban runtuhan bangunan tiga lantai dan musala ponpes.

    Rapat yang digelar menjelang berakhirnya golden time 72 jam, tepat pukul 16.00 WIB, membawa keputusan pahit: pencarian akan dilanjutkan dengan menggunakan alat berat.

    Bagi para orang tua, keputusan ini seolah menjadi sinyal redupnya harapan menemukan anak mereka dalam kondisi selamat.

    “Saya sudah pasrah, hanya bisa berdoa. Semoga kalaupun ditemukan, anak saya bisa dipulangkan dengan baik,” ucap seorang wali santri dengan suara lirih, sambil menggenggam erat sajadah kecil di tangannya.

    Rapat Krusial di Tengah Duka

    Rapat tersebut dihadiri tokoh-tokoh penting, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta jajaran Forkopimda. Kehadiran mereka menjadi bukti betapa seriusnya penanganan tragedi ini, namun di sisi lain menambah ketegangan emosional keluarga korban yang menunggu kepastian.

    Salah satu poin utama pembahasan adalah penggunaan lima unit alat berat yang sudah terparkir di sekitar ponpes. Tim SAR gabungan menilai langkah ini harus ditempuh karena indikasi korban selamat semakin tipis.

    “Dengan pertimbangan waktu dan kondisi bangunan yang rawan, asesmen terakhir ini memutuskan penggunaan alat berat untuk percepatan evakuasi,” ungkap seorang pejabat SAR di lokasi.

    Hujan tangis Wali santri di Pondok Al Khoziny Sidoarjo

    Data Korban yang Menggetarkan

    Hingga Kamis sore, Tim SAR Gabungan mencatat total 108 orang menjadi korban dalam tragedi ini. Sebanyak 18 orang berhasil dievakuasi, 5 di antaranya meninggal dunia. Sisanya, lebih dari 80 orang, berhasil menyelamatkan diri sendiri.

    Namun, laporan terbaru masih memperkirakan ada puluhan korban yang belum ditemukan di bawah reruntuhan. Data absensi dari Pondok yang diterima mencapai 59 santri.

    Harapan yang Tak Pernah Padam

    Meski duka mendalam menyelimuti, secercah harapan masih terpatri di hati para orang tua. Beberapa dari mereka masih percaya mukjizat bisa terjadi. Di antara suara tangis, doa-doa lirih terus dipanjatkan, mengiringi setiap langkah petugas di lapangan.

    “Kalau memang anak saya sudah dipanggil Allah, saya ikhlas. Tapi kalau masih ada kesempatan hidup, saya mohon diberi keajaiban,” kata seorang ibu sambil menatap reruntuhan dengan mata sembab.

    Golden time boleh berakhir, namun doa dan harapan para wali santri tetap hidup. Di tengah suara mesin alat berat yang bersiap, tangisan pilu dan doa tulus menjadi saksi betapa tragedi ini meninggalkan luka yang mendalam, bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang menyaksikan. (rma/ted)

     

  • Peringatan Hari Jadi ke-80 Jatim, Gubernur Khofifah Gelar Doa dan Khotmil Quran Bareng 4.000 Hafiz-Hafizah

    Peringatan Hari Jadi ke-80 Jatim, Gubernur Khofifah Gelar Doa dan Khotmil Quran Bareng 4.000 Hafiz-Hafizah

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menggelar Doa dan Khotmil Quran bersama 4.000 hafiz-hafizah. Acara yang berlangsung di Gedung Islamic Center pada Rabu (1/10/2025) ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur.

    Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa di era modern, akhlak dan teknologi digital (IT) harus ‘nyambung’ atau berseiring agar kehadiran informasi dapat mendukung semangat berlomba dalam kebaikan (fastabikhul khairat).

    Hal ini disampaikan Khofifah dalam acara Doa Bersama untuk Pendiri dan Pahlawan Jawa Timur serta Khotmil Qur’an bersama 4.000 Hafidz Hafidzah di Islamic Center Surabaya, Rabu (1/10/2025) malam. Kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian HUT ke-80 Provinsi Jawa Timur.

    Dalam sambutannya, Khofifah menyoroti kebiasaan di masyarakat untuk dengan mudah membagikan pesan yang diterima tanpa menyaring isinya terlebih dahulu. Kebiasaan ini dianggap berpotensi merusak tatanan moral jika tidak dibarengi dengan kesadaran berakhlak.

    “Antara akhlak dengan digital IT, sering kita terima pesan tidak pakai disaring langsung di-share. Ini yang belum tentu isinya benar, belum tentu isinya baik, belum tentu isinya mengajak kita ber-fastabikhul khoirat,” ujar Khofifah.

    Oleh karena itu, Khofifah menekankan pentingnya akhlakul karimah dalam setiap proses ber-digital IT. “Nah, eranya adalah era digital IT. Akhlak dan digital IT harus nyambung supaya kehadiran informasi dan teknologi semua berseiring dengan fastabikhul khairat,” tegasnya.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menjelaskan bahwa komitmen untuk menjaga moralitas ini telah tertuang dalam visi pembangunan Jawa Timur.

    Emil mengenang bahwa salah satu prinsip Gubernur Khofifah saat merumuskan Nawa Bhakti Satya adalah keinginan untuk membuat Jawa Timur ‘Mulia di mata Allah’, selain mulia di mata masyarakat dan dunia.

    Visi spiritual ini diwujudkan melalui pilar Jatim Berkah, yang berfokus pada pemuliaan hafidz hafizhah dan imam masjid. Menurut Emil, komponen ini menjadi pilar penting yang menjaga keberkahan dan moralitas masyarakat.

    “Janji tersebut beliau tunaikan. Alhamdulillah, bahwa hafidz dan hafidzah telah menjadi garda terdepan dalam menjaga keberkahan di bumi Mojopahit yang kita cintai ini,” kata Wagub Emil.

    Ia berharap, dengan memuliakan para penjaga Al-Qur’an dan nilai-nilai agama, Jawa Timur akan menjadi ‘baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur’ (negeri yang baik dan Tuhan Yang Maha Pengampun).

    “80 tahun bukan waktu yang singkat. Mari kita bersyukur, dan mudah-mudahan pahlawan-pahlawan kita mendapat tempat terbaik. Kita doakan terus Ibu Khofifah agar diberikan kesehatan dalam memperjuangkan Jawa Timur,” tandasnya.

    Doa bersama dan khotmil qur’an ini menjadi simbol komitmen Pemprov Jawa Timur dalam menjaga spiritualitas di tengah kemajuan zaman. [ipl/beq]