Tag: Khofifah Indar Parawansa

Ojol Tercekik Diskon Aplikator, Senator Lia Singgung Omnibus Law dan Minta Komdigi Tegas

Surabaya (beritajatim.com) – Persoalan potongan tarif aplikator masih menjadi atensi publik. Bahkan, hal ini dianggap belum menemukan titik temu aturan yang adil sekalipun Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) secara gamblang telah menyoroti aturan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dinilai membuat aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim hingga inDrive bisa mengenakan potongan kepada mitra pengemudi ojol dan kurir hingga 70 persen dari pengantaran makanan dan barang.

“Kami mendapatkan potongan platform hingga 70 persen, di saat pengemudi ojol hanya mendapatkan Rp 5.200 untuk pengantaran makanan, padahal konsumen membayar Rp 18 ribu kepada platform,” kata Ketua SPAI Lily Pujiati dalam keterangan persnya.

Di satu sisi, pengemudi ojol, taksi online, dan kurir harus menanggung berbagai biaya operasional sehari-hari seperti bensin, parkir, pulsa, paket data, servis kendaraan, penggantian spare parts, cicilan handphone maupun kendaraan dan biaya lainnya.

Tak ayal, gelombang keluhan dari pengemudi ojek online (ojol) terus mengemuka di berbagai wilayah.

Hal ini menjadi sorotan senator Jawa Timur yang selama ini kerap vokal menyuarakan isu-isu sosial. Adalah Lia Istifhama, yang kedapatan menerima audiensi Komunitas Frontal (Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal) Jawa Timur di Kantor DPD RI.

Dalam kesempatan itu, Anggota DPD RI tersebut mendengarkan langsung curahan hati para driver tentang praktik aplikator yang dinilai semena-mena dan menekan penghasilan mereka.

Para driver mengaku kian tercekik akibat kebijakan diskon besar-besaran dari aplikator. Program promo tersebut membuat tarif anjlok, bahkan menyalahi aturan batas bawah yang telah ditetapkan pemerintah.

“Norma standar prosedur belum jelas, sanksi dan sistem suspend juga sering memberatkan mitra driver. Banyak keberatan yang disuarakan, tapi aplikator seolah jalan sendiri tanpa kontrol,” ungkap Richo Suroso, Ketua Komunitas Frontal Jatim.

Keluhan serupa datang dari driver roda empat dan driver barang. Untuk roda empat, tarif seharusnya Rp3.800 per kilometer, namun aplikator tidak mematuhi aturan. Bahkan, pada sektor pengiriman barang, tarif bisa di bawah Rp50 ribu meski sudah memperhitungkan BBM, tenaga, dan waktu kerja.

“Kami sudah tiga bulan menuntut penyesuaian tarif, tapi aplikator tetap cuek. Ini membuat driver tercekik dan seolah dipermainkan,” tambah Riko.

Para pengemudi sebenarnya sudah memiliki payung hukum di tingkat daerah. Pada 10 Juli 2023, Gubernur Jawa Timur saat itu, Khofifah Indar Parawansa, menandatangani dua Keputusan Gubernur (Kepgub). Pertama, Kepgub Nomor 188/291/KPTS/013/2023 tentang pelaksanaan pengawasan biaya jasa penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat melalui aplikasi. Kedua, aturan teknis lanjutan yang mengatur pengawasan tarif agar aplikator tidak seenaknya memberikan promo.

Kebijakan serupa juga muncul di provinsi lain, seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, yang secara tegas meminta penghentian program promosi aplikator karena dianggap merugikan mitra pengemudi.

“Kami mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Timur dan provinsi lain yang melindungi driver. Tapi masalahnya provinsi atau daerah tidak punya kewenangan untuk memblokir aplikator nakal seenaknya. Pemerintah Pusat, yaitu Komdigi, tidak memiliki sanksi tegas pemblokiran,” tegas Riko.

Menanggapi keluhan itu, Ning Lia mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk turun tangan. Menurutnya, Dishub maupun pemerintah daerah punya keterbatasan kewenangan, sehingga peran Komdigi sangat penting dalam memberi tekanan pada aplikator nakal.

Perempuan yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis sosial tersebut, menyinggung implementasi Omnibus Law atau Undang-undang Cipta Kerja.

“Kita harus akui, setiap kebijakan pasti memiliki dampak atau impact beragam. Omnibus law salah satunya, ada pasal-pasal yang menempatkan potensi presiden mengambil alih kewenangan yang sebelumnya milik pemda. Tepatnya, pasal 174 Omnibus Law UU Cipta Kerja yang menambahkan satu aturan soal hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pasal ini mengatur kewenangan pemerintah daerah hanya sebagai bagian dari kewenangan presiden,” imbuhnya.

“Selain itu, Omnibus Law memberi wewenang ekstra bagi pemerintah pusat dalam urusan perizinan. Yah, saya kira banyak hal yang memang harus dikaji bersama. Terlebih saat ini kita Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) masuk dalam daftar RUU prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2025. Maka semoga Revisi UU Pemda termasuk solusi keadilan skema tarif ojol pengantaran barang dan makanan,” tegasnya.

Ning Lia juga menekankan harapan agar Komdigi segera membuat aturan sanksi aplikator nakal.

“Saya kira, tidak ada kata lain selain Komdigi menunjukkan negara hadir, yaitu segeralah membuat aturan sanksi bagi aplikator nakal. Saya kira, Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat aspiratif dan berhasil membangun hubungan interpersonal, maka sekarang tinggal Kementerian terkait agar persoalan tarif ojol pengantaran barang dan makanan ini, tidak berlarut-larut, melainkan para teman-teman ojol bisa segera merasakan keadilan kebijakan,” pungkasnya. [tok/aje]

05/09/2025 11:17
Nasi Hangat untuk Para Penjaga, Potret Ketangguhan Jatim yang Tak Lekang Didera Ancaman

Surabaya (beritajatim.com) – Suasana di Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, masih terasa tegang hingga saat ini. Peristiwa terbakarnya Gedung Negara Grahadi pada Sabtu malam (30/8/2025) akibat ulah perusuh memantik kesadaran bersama bahwa Jatim sedang tidak baik-baik. Sedang terancam. Semua marah.

Namun, terpuruk bukan menjadi frasa yang dipilih oleh Jatim. Situasi sulit yang mendera Jatim belakangan ini justru kembali membangkitkan solidaritas di antara sesama anak bangsa. Langkah kecil nan sederhana pun terbangun demi mengembalikan semangat Jatim yang terkenal tangguh, tahan banting, dan berani.

Salah satu Langkah kecil itu adalah dapur umum. Bentuknya sederhana, cukup dengan tenda terbuka. Semburan api didorong gas terdengar begitu kencang, diselingi suara dentingan besi dari tumbukan spatula dan wajan besar. Aroma sedap masakan rumahan pun menyeruak. Membangkitkan rasa lapar.

Dari halaman Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur, tangan-tangan itu bekerja. Mulai dari mengupas sayuran, mencuci daging ayam, mengolah menu, hingga mengemas setiap porsi makanan. Lincah, terlatih, penuh dedikasi. Menyiapkan sumber tenaga untuk para personel pengamanan objek vital Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya.

Keberadaan dapur umum ini menjadi vital untuk menunjang proses pengamanan usai kerusuhan akhir Agustus lalu. Fasilitas ini pun lahir atas instruksi langsung dari Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

“Dalam rangka pemulihan keamanan ketertiban pasca demonstrasi, Bu Gubernur memerintahkan kita untuk membentuk dapur umum. Tentunya ini didukung oleh teman-teman BPBD dan Dinas Sosial,” ujar Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Muhammad Yasin.

Sejak pagi, dapur umum telah beroperasi penuh, melayani 3.500 porsi setiap kali masak. 10.500 porsi sehari untuk tiga kali makan. Porsi itu didistribusikan ke berbagai titik penjagaan, mulai dari Gedung Negara Grahadi, Tugu Pahlawan, Sekretariat DPRD Jatim, hingga rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Kita kenapa dapur umum, karena ini lebih fleksibel. Kalau perkembangan pergerakan personel banyak lagi, ya kita tinggal nambah porsi begitu saja. Karena kita ini kan punya teman-teman Tagana yang saya kira sudah terlatih,” lanjut Yasin.

Yang menarik, menu yang tersaji bukan sekadar nasi kotak standar. Yasin, dengan nada penuh semangat, bahkan ikut turun tangan di dapur. “Menu siang tadi kebetulan saya masak sendiri, ada ayam, kemudian mie, ada sayurnya, oseng-oseng wortel, kentang, buncis dan sebagainya. Ada telor juga. Yang jelas, saya amati jauh lebih mewah kalau dibanding dengan kita beli biasanya nasi kotak,” katanya sambil tersenyum.

Personel dapur umum Tagana sedang mempersiapkan makanan sebelum dikirim ke petugas pengamanan objek vital di Surabaya. (Foto: Rahardi J Soekarno/beritajatim.com)

Setiap hari, 3.500 porsi itu akan terus dimasak dan disalurkan. Targetnya, dapur umum berjalan selama 10 hari ke depan, sambil menunggu evaluasi kondisi keamanan.

“Kalau memang kondisi oleh yang berwenang menyatakan sudah tidak perlu penjagaan, ya tentunya kita akan hentikan,” jelasnya.

Pendanaan kegiatan ini sepenuhnya berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi dapur umum di Bappeda pun dipertimbangkan matang.

“Kenapa ditaruh di Bappeda, karena Bappeda dianggap tengah-tengah. Jadi bisa menjangkau ke Grahadi, ke Pahlawan, bisa menjangkau ke titik-titik lain,” ungkap Yasin.

Jika dihitung, dapur umum ini memproduksi 10.500 porsi makanan setiap harinya, tiga kali waktu makan. Ketua Tim Kerja Penanganan Bencana Alam Dinas Sosial Jawa Timur, Hanif Ikhsanudin, memastikan variasi menu terus dijaga agar para personel tak bosan.

“Menu dapur umum, layanan yang kita berikan melalui Dapur Umum Tagana Provinsi Jawa Timur mulai dari tanggal 4 ini ada beberapa memang untuk menu, bervariatif. Sehingga tidak membuat para personel pengamanan pasca demonstrasi ini bosan dengan menu yang kami sediakan,” terang Hanif.

Pengemasan makanan di Dapur Umum Tagana depan Bappeda Jatim. (Foto: Rahardi J Soekarno/beritajatim.com)

Sebanyak 150 personel Tagana dari berbagai kabupaten/kota ikut terlibat, ditambah unsur Sahabat Tagana dan Tagana Rajawali yang berasal dari komunitas Kristiani.

“Sehari untuk pagi kami menyediakan 3.500 porsi, siang 3.500 porsi, malam 3.500 porsi. Tiga kali dalam sehari, masaknya tiga kali,” jelas Hanif.

Di balik ribuan porsi itu, ada kerja kolektif tanpa henti: Tagana yang sibuk mencuci beras sejak subuh, wajan-wajan besar yang terus mengepul, hingga antrean kendaraan yang siap mengangkut kotak-kotak makanan ke titik-titik penjagaan.

Bagi para personel pengamanan yang bertugas siang dan malam, dapur umum ini menjadi oase kecil. Makanan hangat, aroma masakan rumahan, dan sentuhan kemanusiaan di tengah tugas berat menjaga stabilitas Jawa Timur. [tok/beq]

04/09/2025 15:57
Cahyo Harjo Siap Kawal Program Sosial Pemprov Jatim Tepat Sasaran

Surabaya (beritajatim.com) – Program sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyentuh masyarakat. Setelah kemarin di Kelurahan Jemur Wonosari, kini di wilayah Bulak Banteng Kidul Surabaya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim Cahyo Harjo Prakoso, menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial melalui agenda ‘Sapa Bansos dan Pasar Murah’ pada Rabu (3/9/2025).

Kegiatan ini langsung menyedot perhatian ribuan warga. Sejak pagi, masyarakat yang didominasi penerima program keluarga harapan (PKH), keluarga penerima manfaat (KPM), hingga lansia dan disabilitas, telah memadati lokasi. Bantuan juga disalurkan kepada tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Surabaya sebagai garda terdepan penanganan bencana.

“Bantuan ini adalah bentuk komitmen luar biasa dari Pemprov, khususnya Ibu Gubernur, kepada masyarakat Jatim, terutama Kota Surabaya,” ujar Cahyo kepada wartawan.

Ia menambahkan, meskipun Surabaya dikenal dengan fiskal yang kuat, perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan tetap menjadi prioritas.

Politisi dari Gerindra ini menegaskan, bahwa DPRD Jawa Timur siap mengawal seluruh program bantuan agar tepat sasaran. Ia juga menyoroti pentingnya pasar murah di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.

“Keberadaan pasar murah ini menjadi solusi penting untuk menjaga daya beli masyarakat,” tegasnya.

Cahyo juga mengungkapkan, gubernur telah berkoordinasi dengan Perum Bulog dan pemerintah pusat untuk mengatasi kelangkaan beras yang sempat terjadi.

“Hari ini kita melihat langsung bagaimana langkah cepat itu membuahkan hasil. Ketersediaan beras sudah kembali terkendali, sehingga warga tidak perlu panik,” kata Cahyo.

Di samping isu ekonomi, Cahyo juga memuji peran masyarakat Surabaya dalam menjaga kondusivitas kota. Ia menegaskan bahwa warga Kota Pahlawan menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian.

Dia pun berpesan mengenai optimismenya tentang semangat orang Surabaya yang suka dengan perdamaian dan persatuan serta mencintai lingkungan kotanya.

Kegiatan yang diakhiri dengan pembagian paket sembako murah ini disambut antusias oleh warga, menjadi bukti bahwa program sosial Pemprov Jatim sangat dibutuhkan di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi yang belum stabil. (tok/ian)

03/09/2025 23:36
Gubernur Khofifah dan Bupati Subandi Hadiri Pasar Murah di Sidoarjo

Sidoarjo (beritajatim.com) – Upaya pengendalian inflasi dan menjaga ketahanan pangan terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Sidoarjo H. Subandi menghadiri kegiatan Pasar Murah di Dusun Gabung, Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati.

Kehadiran Gubernur Khofifah bertujuan memastikan distribusi kebutuhan pokok, khususnya beras, dapat dijangkau masyarakat hingga ke tingkat pemukiman. Ia menegaskan pentingnya lokasi pasar murah agar tepat sasaran.

“Untuk itu saya selalu berpesan jika membuka pasar murah, usahakan jauh dari pasar tradisional,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Beras Medium Dijual Lebih Murah

Khofifah menjelaskan, pasar murah ini digelar untuk menjaga ketersediaan beras medium di tengah kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sejak 22 Agustus 2025 sebesar Rp13.000 per kilogram. Namun, masyarakat tetap bisa membeli beras SPHP di pasar murah dengan harga Rp12.000 per kilogram.

“Kita hadir di sini untuk memastikan kebutuhan sembako masyarakat dapat terpenuhi, terutama beras, karena beras menjadi kebutuhan yang paling banyak dikonsumsi keluarga,” tegas Khofifah, Rabu (3/9/2025).

Selain menjual sembako dengan harga terjangkau, Gubernur Jatim bersama Bupati Sidoarjo juga menyerahkan beras gratis kepada para lansia di sekitar lokasi.

Harga Sembako di Pasar Murah Sidoarjo

Dalam kegiatan tersebut, harga kebutuhan pokok dijual lebih rendah dari HET resmi pemerintah. Rinciannya:

Beras SPHP HET Rp12.500/kg, dijual Rp11.000/kg

Gula HET Rp16.000/kg, dijual Rp14.000/kg

Minyak goreng kemasan “Minyak Kita” HET Rp16.000/liter, dijual Rp13.000/liter

Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Stok yang aman dan distribusi yang lancar akan memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan tenang,” tutup Khofifah.

03/09/2025 17:00
Bersih-bersih Grahadi, Ketua SPSI Jatim: Jangan Sampai Ulah Perusuh Hapus Jejak Sejarah

Surabaya (beritajatim.com) – Ratusan anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur bersama Gerakan Serikat Pekerja (GESPER) turun ke jalan melakukan bakti sosial dan kerja bakti serentak di sejumlah titik di Surabaya, Rabu (3/9/2025).

Aksi ini dipusatkan di kawasan Gedung Negara Grahadi Surabaya, yang beberapa hari lalu menjadi lokasi kerusuhan hingga terjadi perusakan dan pembakaran fasilitas umum.

Ketua SPSI Jawa Timur, Ahmad Fauzi, menegaskan, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian buruh terhadap kelestarian cagar budaya sekaligus upaya memberikan pesan moral kepada masyarakat. Ini agar tidak mudah terprovokasi oleh tindakan anarkis yang mengatasnamakan demonstrasi.

“Kami fokuskan kerja bakti di area Grahadi, mulai Jalan Basuki Rahmat, Gubeng, Wonokromo, hingga A. Yani Surabaya. Gedung Grahadi adalah cagar budaya yang harus dijaga keberlangsungannya untuk anak cucu bangsa. Jangan sampai ulah perusuh menghapus jejak sejarah yang berharga bagi Jawa Timur,” ujar Fauzi.

Menurut Fauzi, aksi gotong royong ini tidak hanya sekadar membersihkan lingkungan pascakerusuhan, tetapi juga menjadi simbol persatuan antara pekerja dan masyarakat dalam menjaga kondusivitas Jawa Timur.

Ia menyayangkan sikap kelompok-kelompok tertentu yang mengaku menyampaikan aspirasi, namun justru menimbulkan kerusakan dan keresahan.

“Demonstrasi tidak mungkin dilakukan dini hari, apalagi disertai penjarahan dan pembakaran. Itu murni kriminal, bukan aspirasi. Kami berdoa agar pelaku segera insaf, dan aparat hukum bisa segera menindak tegas, baik yang masih di bawah umur maupun orang dewasa,” tegasnya.

Selain membersihkan area publik, SPSI dan GESPER juga mengajak masyarakat untuk kembali mengedepankan nilai gotong royong dan saling menjaga ketertiban.

Fauzi berharap kejadian kerusuhan beberapa hari lalu dapat menjadi pelajaran bersama bahwa kekerasan dan anarkis, bukanlah jalan penyelesaian masalah.

Lebih lanjut, Fauzi menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Menurut dia, Jawa Timur selama ini menjadi penyangga ekonomi nasional dengan produksi pangan, daging, dan telur terbesar di Indonesia.

“Kerangka ekonomi Jawa Timur ini adalah contoh bagi provinsi lain. Kami percaya Ibu Gubernur mampu menjadikan kejadian ini sebagai pemicu semangat untuk memperkuat kondusivitas, memperbaiki berbagai sisi, dan membawa Jawa Timur semakin maju,” tuturnya.

Dengan nada penuh keprihatinan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menuturkan, bahwa banyak bagian kayu jati tua peninggalan zaman Belanda yang hangus terbakar. Menurutnya, kualitas kayu jati berusia ratusan tahun yang menjadi ciri khas bangunan cagar budaya tersebut sangat sulit ditemukan kembali.

“Sedih sekali melihatnya. Kayu jati sebesar itu mungkin masih bisa ditemukan, tapi kualitas kayu jati ratusan tahun seperti yang ada di Grahadi tidaklah mudah diganti. Hampir semuanya hangus,” ungkapnya.

Khofifah juga menegaskan, bahwa dirinya tidak percaya warga Jawa Timur tega merusak cagar budaya yang menjadi ikon sejarah. “Saya tidak meyakini yang tega merusak itu orang Jawa Timur. Saya percaya orang Jawa Timur itu baik. Mereka boleh menyampaikan pendapat, boleh orasi, boleh mengkritik, tetapi saya rasa mereka tidak akan tega merusak cagar budaya,” tegasnya.

Terkait anggaran renovasi, Khofifah menyampaikan bahwa detail rencana biaya masih dalam tahap pembahasan. Namun, ia mengungkapkan adanya kemungkinan dukungan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Untuk detail plan anggarannya memang belum ada. Tapi tadi saya mendapat informasi dari Kementerian PU bahwa kemungkinan akan ada support budget. Namun lebih dari sekadar anggaran, kita bicara tentang cagar budaya. Kalau mencintai negeri ini, mestinya tidak akan tega merusak warisan sejarah seperti ini,” jelasnya.

Khofifah menambahkan, bahwa Grahadi selama ini terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk aksi unjuk rasa yang rutin digelar di depan gedung setiap hari Kamis.

“Silakan semua menyampaikan pendapat, silakan orasi, silakan mengkritik. Toh setiap Kamis juga ada aksi di depan Grahadi, semua bisa menyampaikan aspirasi dengan damai. Tetapi jangan merusak. Grahadi adalah gedung negara, simbol cagar budaya, bukan sekadar kantor,” pungkasnya. [tok/beq]

03/09/2025 14:28
Kesedihan Khofifah Gedung Grahadi Surabaya Dibakar Massa: Ini Cagar Budaya

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyayangkan aksi massa merusakn dan membakar Gedung Grahadi sisi barat. Bangunan tersebut merupakan warisan sejarah. Kayu jati yang menjadi struktur bangunan berusia ratusan tahun.

“Karena akan sangat sulit mendapatkan kualitas yang sama sebagai pengganti, seperti kayu jati yang sudah berusia ratusan tahun,” kata Khofifah usai meninjau Pasar Bansos dan Murah di Kantor Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Selasa (2/9).

Khofifah mengungkapkan, pihaknya melibatkan sejarawan dan pakar cagar budaya dalam renovasi Gedung Negara Grahadi.

Selain itu, lanjut Khofifah, pihaknya juga telah melakukan rapat dengan melibatkan delapan stakeholder untuk membahas renovasi Gedung Negara Grahadi.

“Rapat tersebut baru tahap awal dan belum sampai kepada detail renovasi serta anggaran. Kita melibatkan mereka untuk bisa memberikan pendapat bagaimana proses renovasi bisa sesegera mungkin kita lakukan,” ucapnya.

Khofifah juga mengaku sulit menghitung kerugian terbakarnya cagar budaya Gedung Negara Grahadi karena itu bangunan bersejarah. Itu sebabnya, Khofifah sangat sedih dengan aksi pembakaran tersebut.

Namun, Khofifah mengungkapkan Kementerian Pekerjaan Umum kemungkinan akan memberikan dukungan anggaran renovasi. “Tapi ini bukan semata-mata anggaran, karena ini cagar budaya,” ujarnya.

Khofifah juga meyakini bahwa yang melakukan pembakaran dan perusakan Gedung Negara Grahadi bukan warga Jawa Timur.

“Seharusnya mereka bisa menyampaikan pendapat secara baik. Kami juga mengajak kepada warga agat ikut menjaga keamanan Jatim,” ucapnya.

Sebelumnya, Gedung Negara Grahadi Surabaya sisi barat dibakar massa demonstran, Sabtu (30/08/2025) sekira pukul 21.38 WIB. Area tersebut terdapat sejumlah ruangan salahnya satunya adalah press room atau ruang wartawan yang biasa meliput kegiatan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

“Kurang lebih satu jam setengah setelah Bu Khofifah menemui massa demonstran, mereka mulai melempar botol hingga bom molotov ke dalam Gedung Negara Grahadi Surabaya sisi barat,” ujar salah satu saksi mata, Anwar warga Gubeng Surabaya, Sabtu (30/8).

Dia mengaku sengaja datang ke depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, untuk melihat suasana wisata demo di malam hari.

“Tapi ini sudah keterlaluan, demo ya demo tapi jangan sampai membakar dan menjarah printer di dalam gedung Negara Grahadi Surabaya,” ucapnya.

Dari pantauan di lapangan, massa demonstran masih tetap berada di depan gedung Negara Grahadi Surabaya. Petugas keamanan tidak ada yang menghalau massa demonstran.

Suara petasan masih bersautan hingga pukul 22.30 WIB. Jumlah mereka masih tetap banyak memadati Jalan Gubernur Suryo Surabaya.

03/09/2025 10:04
Khofifah Yakin Pembakar Grahadi Bukan Warga Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menegaskan, bahwa proses renovasi sisi barat Gedung Negara Grahadi yang terbakar akibat aksi demonstrasi akan segera dilakukan.

Hal ini disampaikan usai rapat bersama delapan stakeholder, mulai dari sejarawan, pakar, hingga pegiat cagar budaya yang digelar pada Selasa (2/9/2025).

“Grahadi siang ini jam 1 ada rapat dengan delapan stakeholder. Mulai sejarawan, pakar, cagar budaya, semuanya kita libatkan untuk memberikan pandangan bagaimana renovasi bisa segera dilakukan. Jadi, hari ini sudah hampir final, termasuk soal pengamanan, karena memang renovasi harus segera dimulai,” ujar Khofifah kepada wartawan di acara Pasar Murah, Kantor Kelurahan Jemur Wonosari.

Dengan nada penuh keprihatinan, Khofifah menuturkan bahwa banyak bagian kayu jati tua peninggalan zaman Belanda yang hangus terbakar. Menurutnya, kualitas kayu jati berusia ratusan tahun yang menjadi ciri khas bangunan cagar budaya tersebut sangat sulit ditemukan kembali.

“Sedih sekali melihatnya. Kayu jati sebesar itu mungkin masih bisa ditemukan, tapi kualitas kayu jati ratusan tahun seperti yang ada di Grahadi tidaklah mudah diganti. Hampir semuanya hangus,” ungkapnya.

Khofifah juga menegaskan.bahwa dirinya tidak percaya warga Jawa Timur tega merusak cagar budaya yang menjadi ikon sejarah. “Saya tidak meyakini yang tega merusak itu orang Jawa Timur. Saya percaya orang Jawa Timur itu baik. Mereka boleh menyampaikan pendapat, boleh orasi, boleh mengkritik, tetapi saya rasa mereka tidak akan tega merusak cagar budaya,” tegasnya.

Terkait anggaran renovasi, Khofifah menyampaikan bahwa detail rencana biaya masih dalam tahap pembahasan. Namun, ia mengungkapkan adanya kemungkinan dukungan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Untuk detail plan anggarannya memang belum ada. Tapi tadi saya mendapat informasi dari Kementerian PU bahwa kemungkinan akan ada support budget. Namun lebih dari sekadar anggaran, kita bicara tentang cagar budaya. Kalau mencintai negeri ini, mestinya tidak akan tega merusak warisan sejarah seperti ini,” jelasnya.

Khofifah menambahkan, bahwa Grahadi selama ini terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk aksi unjuk rasa yang rutin digelar di depan gedung setiap hari Kamis.

“Silakan semua menyampaikan pendapat, silakan orasi, silakan mengkritik. Toh setiap Kamis juga ada aksi di depan Grahadi, semua bisa menyampaikan aspirasi dengan damai. Tetapi jangan merusak. Grahadi adalah gedung negara, simbol cagar budaya, bukan sekadar kantor,” pungkasnya. (tok/but)

02/09/2025 22:13
Khofifah: Perbaikan Gedung Grahadi Gandeng Sejarawan dan Pakar Cagar Budaya Surabaya 2 September 2025

Khofifah: Perbaikan Gedung Grahadi Gandeng Sejarawan dan Pakar Cagar Budaya
Editor
SURABAYA, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan renovasi Gedung Negara Grahadi di Surabaya segera dilakukan dengan melibatkan 8 pemangku kepentingan, termasuk sejarawan dan pakar cagar budaya.
“Siang ini tadi jam 13.00 ada rapat yang menyertakan delapan stakeholder. Jadi sejarawan, kemudian pakar cagar budaya itu kita libatkan untuk bisa memberikan pendapat bagaimana proses renovasi bisa sesegera mungkin kita lakukan,” kata Khofifah, Selasa (2/9/2025).
Ia menyebut rapat tersebut masih dalam tahap awal dan belum sampai pada detail rencana renovasi maupun besaran anggaran.
Namun, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berpeluang memberikan dukungan anggaran.
“Informasi saya, kemungkinan dari PU Pusat, Kementerian PU, Pak Dodi (Hanggodo) menyampaikan kemungkinan akan ada
support budget
. Tapi ini bukan semata-mata anggaran, karena ini cagar budaya,” ujarnya.
Khofifah mengaku prihatin melihat kondisi kayu jati peninggalan era Belanda di Grahadi yang sebagian besar hangus akibat aksi perusakan.
Menurut dia, kualitas kayu tersebut sulit digantikan karena usianya ratusan tahun.
“Kalau kita mencintai negeri ini saya rasa kita tidak akan merusak seperti itu. Kayu jati zaman Belanda itu tidak mudah diganti kualitasnya. Hampir semuanya hangus,” katanya dengan nada sedih.
Ia menegaskan dirinya tidak yakin warga Jawa Timur yang melakukan perusakan terhadap cagar budaya tersebut.
“Saya tidak meyakini yang tega merusak itu orang Jawa Timur. Saya meyakini orang Jawa Timur baik. Mereka bisa menyampaikan pendapat, bisa orasi, bisa mengkritik, tapi saya rasa tidak akan tega merusak cagar budaya,” ujarnya.
Khofifah mengingatkan bahwa Gedung Negara Grahadi kerap digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai, termasuk kegiatan orasi rutin setiap Kamis.
“Silakan semua menyampaikan pendapat, silakan semua orasi, silakan mengkritik, tapi jangan merusak. Sampaikan semua pendapat, pemikiran, kritik dengan damai,” katanya.
Mengenai nilai kerugian, Khofifah menegaskan tidak bisa menakar karena yang rusak adalah bangunan bersejarah.
“Itu bukan sekadar ruangan, itu heritage. Jadi bagaimana cara menghitung nilai sejarah?” ucapnya.
Ia juga meluruskan bahwa ruangan yang rusak di Grahadi bukan kantor Wakil Gubernur Jawa Timur, melainkan ruang penerima tamu.
“Pak Wagub kantornya di Jalan Pahlawan,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/09/2025 20:32
Khofifah Yakin Pembakar Gedung Grahadi Surabaya Bukan Warga Jatim Surabaya 2 September 2025

Khofifah Yakin Pembakar Gedung Grahadi Surabaya Bukan Warga Jatim
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meyakini orang yang membakar Gedung Grahadi Surabaya bukan orang Jawa Timur.
“Saya yakin pelakunya bukan orang Jawa Timur. Saya meyakini orang Jawa Timur itu baik. Tidak mungkin tega melakukan aksi anarkis,” kata Khofifah usai menghadiri pasar sembako murah di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Selasa (2/9/2025) sore.
Khofifah mengaku prihatin dengan kejadian perusakan Gedung Grahadi, karena pihaknya tidak pernah melarang siapa pun untuk menyampaikan aspirasi di depan Gedung Grahadi.
“Silakan semua menyampaikan pendapat, silakan semua orasi, silakan mengkritik, semua boleh berpendapat, sampaikan semua pendapat, pemikiran, kritik dengan damai dan jangan sampai merusak,” ucap Khofifah.
Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Polisi Nanang Avianto menyebut, 89 orang yang diduga terlibat dalam pembakaran Gedung Grahadi sudah ditangkap, dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan.
Sebelumnya, Polda Jatim menangkap 580 pelaku yang melakukan aksi perusakan selama demonstrasi di 6 kota yang terjadi 3 hari belakangan.
Ratusan orang tersebut ditangkap oleh Polda Jatim bersama jajaran Polres dari Kota Surabaya, Malang Kota, Malang Kabupaten, Kediri Kota, Kediri Kabupaten, dan Kabupaten Sidoarjo.
580 pelaku yang diamankan tersebut, 89 orang diproses hukum, 12 orang pemeriksaan, sementara 479 lainnya telah dipulangkan baik dari keluarga maupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/09/2025 20:15
Foto Pria Berjaket Ojol, Polda Jatim Dalami Dugaan Pelaku Pembakaran Grahadi

Surabaya (beritajatim.com) – Foto seorang pria berjaket ojek online dengan helm hitam beredar luas di media sosial usai kebakaran Gedung Grahadi, Surabaya, Sabtu (30/8/2025) malam.

Dalam foto tersebut, pria itu tampak berjalan melewati kobaran api besar di depan Grahadi, seakan tidak terganggu oleh situasi ricuh di sekelilingnya.

Pria itu terlihat membawa ransel dan mengenakan sepatu yang disebut-sebut sebagai salah satu petunjuk identitasnya. Di dalam foto yang viral, bahkan terdapat tulisan bernada sindiran: “Who? Your adidas terrex couldn’t lie bozzqu.”

Beredarnya foto ini menimbulkan spekulasi di kalangan publik bahwa pria tersebut diduga kuat terlibat dalam aksi pembakaran.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menegaskan, pihak kepolisian sudah menindaklanjuti temuan visual tersebut.

“Kita akan mendalami, secepatnya akan kita tindaklanjuti,” ujarnya kepada wartawan, Senin (1/9/2025).

Kericuhan Berujung Api

Kerusuhan di depan Gedung Grahadi terjadi usai massa aksi bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladi sekitar pukul 20.40 WIB.

Setengah jam kemudian, situasi memanas. Massa mulai melempar botol, kayu, hingga menyalakan petasan. Pilar gerbang Grahadi dicopot dan dibakar. Aksi perusakan terus berlanjut hingga pintu gerbang sisi kiri jebol.

Puncaknya, sekitar pukul 21.56 WIB, api melalap sisi barat Gedung Grahadi. Diduga, saat itulah pria misterius dalam foto yang kini viral terlihat di lokasi.

Polda Jatim memastikan penyelidikan akan difokuskan untuk mengungkap identitas pria tersebut serta kemungkinan perannya dalam aksi pembakaran gedung bersejarah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (uci/ted)

01/09/2025 23:24