Xcloud.id

Tag: Khofifah Indar Parawansa

  • Khofifah optimistis FESyar 2025 akselerasi ekonomi syariah nasional

    Khofifah optimistis FESyar 2025 akselerasi ekonomi syariah nasional

    FESyar ini gelaran event ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia.

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa optimistis Festival Ekonomi Syariah (FESyar) 2025 di Surabaya 12-15 September akan mempercepat pengembangan ekosistem ekonomi syariah, tidak hanya di Jatim tetapi juga Indonesia.

    “Kami menyambut optimis FESyar ini dapat mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah di Jawa Timur maupun Regional Jawa,” kata Khofifah saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim Ibrahim, seperti keterangan diterima di Surabaya, Rabu.

    FESyar 2025 mengangkat tema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Regional” yang menjadi momentum penting mendorong pengembangan ekonomi syariah di Jatim sekaligus Regional Jawa.

    “FESyar ini gelaran event ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia. Tingginya animo masyarakat pada keuangan syariah mendorong pengembangan ekonomi syariah di Indonesia,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Khofifah menekankan FESyar bukan hanya ajang pameran, melainkan juga ruang kolaborasi.

    Dengan dukungan BI, agenda ini menjadi sarana memperkuat sinergi antar-stakeholder dalam memperluas program pengembangan ekonomi syariah.

    “Berkat dukungan BI, FESyar bisa mendorong pengembangan ekonomi syariah di daerah. Ini juga bisa menjaring agen-agen potensial pengembangan ekonomi syariah ke depannya, serta memajukan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia,” ujarnya.

    Menurut Khofifah, Jatim memiliki modal kuat berupa infrastruktur halal dan keberadaan Kawasan Industri Halal yang berperan besar mempercepat tumbuhnya ekosistem ekonomi syariah.

    “Insya Allah ini akan semakin memantapkan peran Jatim sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah di nasional,” katanya pula.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lemkapi dukung langkah Mendagri aktifkan kembali siskamling

    Lemkapi dukung langkah Mendagri aktifkan kembali siskamling

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Saputra Hasibuan mendukung penuh langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di seluruh wilayah Indonesia.

    Edi menilai gerakan ini adalah bentuk nyata dari kearifan lokal yang telah berakar lama di masyarakat Indonesia. Siskamling bukan hanya soal menjaga malam, tetapi menjadi ruang sosial yang mempererat kepercayaan dan kohesi antarwarga.

    “Gerakan Warga Jaga Warga ini adalah ekspresi solidaritas, bukan sekadar antisipasi keamanan. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dan kolektif, mereka bukan hanya menjaga lingkungan fisik, tetapi juga menjaga keutuhan sosialnya,” kata Edi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia juga menyarankan agar partisipasi warga dalam menjaga ketertiban tidak terlalu diintervensi aparat, sehingga siskamling tetap menjadi gerakan organik yang tumbuh dari kesadaran bersama.

    Siskamling modern menunjukkan bahwa ketahanan sosial tidak hanya diukur dari kesiapan aparat, melainkan juga dari sejauh mana warga mampu merespons tantangan dengan cara yang bersatu, damai, dan saling mendukung.

    Gerakan gotong royong seperti ini menjadi contoh kuat bahwa ketahanan sosial adalah modal utama bangsa. Ketika warga terlibat langsung menjaga ketertiban, maka celah untuk tindakan anarkis dan provokatif menjadi semakin kecil.

    “Kalau warga merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap keamanan, maka demonstrasi yang anarkis tidak akan mendapat ruang. Justru di situ kekuatan bangsa ini: gotong royong menghadapi keadaan sulit,” ujarnya.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Surat Edaran No. 300.1.4/e.1/BAK pada 3 September 2025, telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan dan mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlimnas) di tingkat desa dan kelurahan.

    Dengan edaran ini, Mendagri menegaskan Satlinmas bersama Satpol PP tetap menjadi ujung tombak dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat, sekaligus memastikan penegakan aturan berlangsung dengan cara yang berkeadilan dan berorientasi pada pelayanan publik

    Sejumlah kepada daerah juga telah memberikan respons positif atas instruksi tersebut. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kemudian mengeluarkan Surat Edaran untuk memperkuat ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

    Di Bandung, Wali Kota Muhammad Farhan bahkan turun langsung memimpin siskamling di beberapa titik, sekaligus menunjukkan bahwa kolaborasi antara warga dan pemimpin daerah adalah kunci stabilitas sosial.

    Untuk diketahui, Gerakan ‘Warga Jaga Warga’ yang mengemuka akibat ricuh demonstrasi 28–30 Agustus 2025 bukan sekadar upaya spontan menjaga keamanan lingkungan. Lebih dari itu, inisiatif ini mencerminkan kebangkitan gotong royong sebagai pilar ketahanan sosial masyarakat.

    Kehadiran warga yang rela berjaga malam, memperkuat komunikasi antar-RT/RW, hingga memanfaatkan grup digital untuk saling berbagi informasi, menjadi penanda bahwa rasa aman bisa dibangun dari, oleh, dan untuk warga.

    Sebagai contoh, di kawasan Summarecon, Bekasi, warga menunjukkan ketanggapan luar biasa saat situasi memanas di sekitar Polres Metro Bekasi Kota, Minggu (31/8) malam. Tanpa komando formal, warga secara kolektif membentuk ronda malam, menjaga lingkungan dari kemungkinan masuknya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi.

    Gerakan serupa juga terjadi di berbagai daerah, seperti Jawa Timur, dengan warga mulai kembali menghidupkan poskamling, mempererat hubungan antarwarga, dan membangun sistem deteksi dini berbasis komunitas. Hal ini membuktikan bahwa ketika rasa aman dibangun dari dalam komunitas, maka kekuatan sosial pun ikut menguat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Khofifah: Gudang Garam Bukan PHK Massal, Tapi Pensiun Dini – Page 3

    Khofifah: Gudang Garam Bukan PHK Massal, Tapi Pensiun Dini – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara perihal kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 308 orang pegawai oleh PT Gudang Garam Tbk.

    Dalam konteks ini, Menko Airlangga turut menyoroti proses modernisasi yang tengah dilakukan oleh Gudang Garam. Namun, ia belum bisa memastikan lebih konkret apakah itu turut berdampak besar terhadap pengurangan karyawan.  

    “Kita monitor, karena Gudang Garam sudah menggunakan juga modernisasi. Nanti kita lihat ya, Gudang Garam belum melaporkan ini,” ujar Airlangga di kantornya, Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Adapun di tengah perbincangan dugaan PHK terhadap buruh Gudang Garam, kabar terbaru menyebutkan, ada 308 pegawai yang terdampak kebijakan efisiensi perusahaan tersebut.

    Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) membenarkan kabar PHK buruh Gudang Garam tersebut. Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto mengamini ada efisiensi di Gudang Garam imbas turunnya produksi.

    “Bahwa info yang kami dapat dari struktural pengurus kami di Jatim (Jawa Timur), adanya penurunan produksi SKM (sigaret kretek mesin),” ungkap Sudarto saat dikonfirmasi Liputan6.com 

  • Gubernur Khofifah Pastikan Tak Ada PHK Massal di Gudang Garam Tuban: Manajemen Tawarkan Pensiun Dini

    Gubernur Khofifah Pastikan Tak Ada PHK Massal di Gudang Garam Tuban: Manajemen Tawarkan Pensiun Dini

    Manajemen PT Gudang Garam Tbk sebelummya juga memastikan kabar PHK massal di pabrik Tuban, Jawa Timur, tidak benar. Informasi yang viral di media sosial dipastikan hoaks.

    Manajemen menyampaikan, sampai saat ini kegiatan operasional di pabrik Tuban tetap berjalan normal dan kondusif.

    “Bukan di Tuban (tidak ada PHK massal di Gudang Garam Tuban), dan aktivitas di Tuban masih berjalan seperti biasanya. Sejak awal tahun sampai saat ini tidak ada PHK massal,” tegas HRD PT Merdeka Nusantara Adib Musyafak, Sabtu (06/09/2025).

    Perihal video pendek yang menggambarkan suasana perpisahan sejumlah pekerja, pihak perusahaan menegaskan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di Tuban.

    “Sekali lagi ini bukan di Tuban, tapi saya tidak menyebut di daerah mana. Namun, di tengah kondisi seperti ini kami mengimbau pekerja tetap tenang dan menjalankan tugasnya seperti biasanya,” tambah Adib Musyafak.

    PT Gudang Garam berharap isu yang beredar tidak menimbulkan keresahan di kalangan karyawan yang berjumlah sekitar 800 orang maupun masyarakat Kabupaten Tuban.

    “Kami berharap kepada masyarakat lebih jeli dalam menerima informasi di media sosial, tidak mudah terprovokasi dan harus di cermati terkait kebenaran informasinya,” jelasnya.

    Bantahan juga disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Tuban, Rohman Ubaid, ketika dikonfirmasi.

    “Tidak benar, MN (Merdeka Nusantara/Gudang Garam) di Tuban tidak ada PHK,” tegas Rohman Ubaid.

     

  • Khofifah bantah Isu PHK massal di PT Gudang Garam

    Khofifah bantah Isu PHK massal di PT Gudang Garam

    Terkait PHK massal, yang terjadi bukan PHK massal, yang terjadi adalah pensiun dini yang ditawarkan oleh manajemen PT Gudang Garam.

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa membantah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di PT Gudang Garam Tbk yang sempat viral di media sosial dan berita media online, karena kejadian itu merupakan program pensiun dini yang ditawarkan manajemen perusahaan kepada karyawannya.

    “Terkait PHK massal, yang terjadi bukan PHK massal, yang terjadi adalah pensiun dini yang ditawarkan oleh manajemen PT Gudang Garam,” kata Khofifah, di Surabaya, Selasa.

    Ia menambahkan bahwa program tersebut telah berlangsung cukup lama dan hanya melibatkan sebagian kecil karyawan.

    Menurut Khofifah lagi, yang mengajukan pensiun dini ada 200 karyawan dan ini proses sudah agak lama.

    Isu itu mencuat sejak akhir pekan lalu, setelah beredar video viral di platform seperti Instagram dan X (sebelumnya Twitter), yang menampilkan momen perpisahan pekerja di salah satu pabrik Gudang Garam di Tuban, Jawa Timur.

    Video tersebut memicu spekulasi bahwa ribuan karyawan terdampak PHK akibat tekanan keuangan perusahaan, di tengah penurunan laba bersih semester I-2025 sebesar 87,3 persen menjadi Rp117,16 miliar.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jatim Sigit Priyanto juga membenarkan temuan tersebut.

    “Itu di Instagram, itu saya cek sana, sama nakernya, sama manajernya, ternyata ada penawaran program pensiun dini. Sudah 200 yang datang tapi semua sudah dipenuhi,” ujar Sigit.

    Hal itu sejalan dengan bantahan manajemen Gudang Garam sebelumnya, yang menyatakan pabrik di Tuban tetap beroperasi normal dengan 800-850 karyawan.

    Meski demikian, data laporan tahunan perusahaan menunjukkan penurunan jumlah karyawan secara bertahap dari 32.491 orang pada 2019 menjadi 30.308 pada 2024, diduga dampak restrukturisasi akibat kenaikan cukai rokok dan maraknya rokok ilegal.

    Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Khofifah Serahkan Bantuan ke ASN Pemprov Jatim Terdampak Kebakaran Grahadi

    Khofifah Serahkan Bantuan ke ASN Pemprov Jatim Terdampak Kebakaran Grahadi

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menggelar apel bersama seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Senin (8/9/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, gubernur perempuan pertama di Jatim ini menyerahkan bantuan ganti rugi bagi ASN yang terdampak kebakaran di Gedung Negara Grahadi saat aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu.

    Bantuan tersebut diberikan kepada Erwin Sugiarta staf Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) senilai Rp20 juta, Doni staf Biro Umum Rp10 juta dan Wahyu staf Biro Umum Rp5,5 juta.

    Untuk diketahui, Erwin sendiri sepeda motornya menjadi sasaran pembakaran massa demo di depan Grahadi sisi timur pada 29 Agustus lalu. Sementara Wahyu kehilangan tabungan yang rencananya digunakan untuk tahlilan 40 hari ibunya.

    “Jadi, yang terkonfirmasi Erwin, memang ada bangkai motornya. Saya minta didata, ternyata banyak. Ada juga Pak Wahyu, itu tabungannya untuk 40 hari Ibunya itu juga terbakar,” katanya.

    Apel ini sengaja digelar untuk menandai berakhirnya pemberlakuan flexible working arrangement bagi seluruh ASN pascaaksi unjuk rasa masyarakat akhir Agustus lalu.

    Didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono dan jajaran Kepala OPD Jatim, Khofifah mengatakan pengaturan kerja memang dibuat lebih fleksibel tujuannya agar keselamatan pegawai bisa lebih terjaga utamanya di daerah yang potensial rawan keamanan.

    “Hari ini kita memulai kembali kerja full time sesuai dinamika penugasan di masing-masing institusi dimana saudara bertugas. Kalau kemarin ada flexible working arrangement, sekarang kembali bekerja seperti normalnya,” tegasnya.

    Khofifah menambahkan, untuk penugasan dan tanggung jawab masing-masing titik kerja ada risiko tertentu dan ada waktu yang memang tidak bisa dibatasi pada jam kerja.

    “Itu yang sedang kita exercise bersama tim TAPD dikomandani oleh Sekda. Kalau ada penyesuaian nanti disesuaikan dengan semua regulasi yang ada. Salah satu yang mengalami penyesuaian dan pengurangannya agak siginifikan adalah Sekda,” lanjutnya.

    “Artinya, kita sedang menghitung disparitas penerimaan di antara kita semua,” imbuhnya.

    Tak hanya itu, dalam kesempatan ini, Khofifah juga menyampaikan kabar gembira bagi PPPK di lingkungan Pemprov Jatim. Per bulan Februari 2026 mendatang, PPPK akan mendapatkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) 50 persen dari kelas jabatan.

    “Karena harus ada kinerjanya dulu, maka terhitung mulai Februari maka P3K akan mendapatkan TPP di 2026 sebesar 50 persen dari kelas jabatan,” tuturnya.

    Khofifah mengatakan bahwa tujuan dari peningkatan pendapatan bagi PPPK adalah bagaimana beban tugas berseiring dengan reward yang diperoleh masing-masing ASN Pemprov Jatim.

    “Kami berupaya untuk bisa memberikan apresiasi dari semua kinerja dan beban tugas diantara semua personel yang ada di Pemprov Jatim,” imbuhnya.

    Di akhir, Gubernur Khofifah juga berkesempatan mengadakan silaturahmi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jatim, Baju Tri Haksoro yang memasuki purna tugas. [tok/beq]

  • Khofifah ingatkan ASN hati-hati berucap dan berinteraksi digital

    Khofifah ingatkan ASN hati-hati berucap dan berinteraksi digital

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk berhati-hati dalam berucap, bertindak, maupun berinteraksi, khususnya di media digital pada era saat ini.

    “Hari ini kehati-hatian harus lebih dijaga mulai berucap, bertindak dan berinteraksi. Apa yang kita lihat ini tiba-tiba kemudian ada parameter-parameter serta indikator nilai yang kemudian muncul dan memiliki keserupaan perspektif,” katanya di Surabaya, Senin.

    Khofifah menyampaikan pesan tersebut saat memimpin apel bersama ASN di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono dan jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

    Dalam kesempatan itu, ia menyerahkan bantuan ganti rugi kepada ASN terdampak kebakaran Gedung Negara Grahadi akibat aksi demonstrasi pada 29 Agustus lalu, yakni Erwin Sugiarta staf Biro Administrasi Pimpinan Rp20 juta, Doni staf Biro Umum Rp10 juta, dan Wahyu staf Biro Umum Rp5,5 juta.

    “Jadi yang terkonfirmasi Erwin, memang ada bangkai motornya. Saya minta didata, ternyata banyak. Ada juga Pak Wahyu, itu tabungannya untuk 40 hari Ibunya itu juga terbakar,” ujarnya.

    Apel tersebut sekaligus menandai berakhirnya pemberlakuan pengaturan kerja fleksibel atau flexible working arrangement bagi ASN Pemprov Jatim yang sebelumnya diberlakukan pasca unjuk rasa masyarakat di Surabaya akhir Agustus.

    “Hari ini kita memulai kembali kerja full time sesuai dinamika penugasan di masing-masing institusi dimana Saudara bertugas. Kalau kemarin ada flexible working arrangement, sekarang kembali bekerja seperti normalnya,” kata Khofifah.

    Ia menambahkan, beban tugas dan tanggung jawab di tiap titik kerja memiliki risiko tertentu yang kadang tidak bisa dibatasi oleh jam kerja, sehingga kini tengah dilakukan perhitungan disparitas penerimaan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

    Selain itu, Khofifah juga membawa kabar gembira bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK/ P3K) di lingkungan Pemprov Jatim yang akan mulai menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) 50 persen dari kelas jabatan pada Februari 2026.

    “Karena harus ada kinerjanya dulu, maka terhitung mulai Februari maka P3K akan mendapatkan TPP di 2026 sebesar 50 persen dari kelas jabatan,” katanya.

    Ia menegaskan peningkatan pendapatan ini bertujuan agar beban tugas berseiring dengan penghargaan (reward) yang diterima ASN Pemprov Jatim, sehingga seluruh kinerja dapat diapresiasi secara adil.

    Lebih lanjut, Khofifah mengingatkan ASN untuk menjaga akhlak dalam memanfaatkan teknologi digital. Karena itu, ia menggagas kajian bulanan “Nasoihul Jaelani” atau Mutiara Nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jaelani yang berisi 31 ajaran tentang kejujuran, kesederhanaan, sabar, syukur, dan ikhlas.

    “Saya minta itu nanti jadi kajian bulanan. Satu bulan sekali satu jam. Nanti Wakil Gubernur yang mengomandoi. Pertama di kajian dibahas soal akhlak, bagaimana akhlak dengan digital IT. Jadi sekarang bukan hanya dari lisan tapi jari-jari ini juga harus berakhlak. Eranya ini adalah akhlak memberseiringi digital IT,” ujarnya.

    Khofifah berharap penguatan akhlak ini bisa menjadi ruh dalam diri ASN untuk menata hati, cara berpikir, dan bertindak di tengah dinamika kehidupan.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Khofifah Warning ASN: Hati-hati Berucap dan Berinteraksi di Media Digital

    Khofifah Warning ASN: Hati-hati Berucap dan Berinteraksi di Media Digital

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa berpesan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim untuk menjaga kehati-hatian baik dalam berucap, bertindak maupun berinteraksi.

    “Hari ini kehati hatian harus lebih dijaga mulai berucap, bertindak dan berinteraksi. Apa yang kita lihat ini tiba-tiba kemudian ada paramater-parameter serta indikator nilai yang kemudian muncul dan memiliki keserupaan perspektif,” katanya saat menggelar apel bersama seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Senin (8/9/2025).

    Khofifah menilai bagaimana pentingnya akhlak dalam memanfaatkan digital IT. Hal inilah yang mengilhami Khofifah mengadakan kajian bulanan Nasoihul Jaelani atau Mutiara Nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jaelani ada 31 item mengajarkan arti kejujuran, kesederhanaan, sabar syukur dan ikhlas karya Syekh Muhammad Fadhil Al Jaelani.

    “Saya minta itu nanti jadi kajian bulanan. Satu bulan sekali satu jam. Nanti Pak Wagub yang mengomandoi. Pertama di kajian dibahas soal akhlak, bagaimana akhlak dengan digital IT. Jadi sekarang bukan hanya dari lisan, tapi jari-jari ini juga harus berakhlak. Eranya ini adalah akhlak memberseiringi digital IT,” jelasnya.

    “Saya rasa ini bagian untuk memberikan ruh dalam diri kita, bagaimana cara pandang, cara berfikir, menata hati dan cara bertindak kita. Dinamika kehidupan luar biasa. Tontonan terlalu banyak, tuntunannya kurang,” ungkapnya.

    Ia berharap penguatan ini penting menjadi bagian dari keberseiringan kehidupan dan mendorong proses implementasi supaya berseiring dengan kebaikan-kebaikan bagi diri, keluarga, masyarakat, institusi, bangsa dan negara.

    “Selamat bertugas tetaplah menjaga kehati hatian kita semua. Saling kita mengingatkan, watawa soubil haq watawa soubisobr. Pengingat satu dengan lain akan kebaikan dan kebenaran dengan sabar,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Bantuan Logistik Pakai Kapal Perang Tiba di Pulau Bawean Gresik, Atasi Lonjakan Harga Sembako

    Bantuan Logistik Pakai Kapal Perang Tiba di Pulau Bawean Gresik, Atasi Lonjakan Harga Sembako

    Gresik (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Gresik dan TNI Angkatan Laut (AL) mengatasi lonjakan harga sembako di Pulau Bawean yang disebabkan oleh cuaca buruk dan gelombang tinggi yang melanda perairan Laut Jawa.

    Sebagai respons cepat, Pemprov Jatim mengirimkan bantuan logistik menggunakan kapal perang jenis Landing Platform Dock (LPD) KRI Surabaya 591. Keberangkatan kapal ini dilepas oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, bersama Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani.

    Melonjaknya Harga Sembako di Bawean

    Harga kebutuhan pokok di Pulau Bawean, Gresik, melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir. “Telur tembus Rp60.000 per kilogram, ayam mencapai Rp90.000–Rp100.000 per kilogram. Warga di sana benar-benar kesulitan,” ujar Bupati Fandi Akhmad Yani, yang menggambarkan betapa sulitnya kehidupan warga Bawean akibat kenaikan harga sembako yang sangat tinggi, Minggu (7/9/2025).

    Lonjakan harga ini terjadi akibat terhambatnya distribusi barang, yang disebabkan oleh cuaca buruk dan gelombang tinggi yang menghalangi kapal-kapal pengangkut barang.

    Sebagai bentuk solidaritas dan respons cepat, Pemprov Jatim bersama Pemda Gresik bekerja sama dengan TNI AL untuk menyalurkan bantuan yang dibawa oleh KRI Surabaya 591.

    Bantuan logistik yang dikirimkan mencakup 10 ton beras Bulog, 1 ton minyak goreng, 1 ton telur ayam, 1 ton gula, 750 kilogram daging ayam beku, bawang merah, bawang putih, cabai, serta 50 tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram.

    Tak hanya itu, sebanyak 5.000 paket sembako, biskuit, susu, madu, serta 487 kardus air mineral juga turut disertakan dalam bantuan ini. Untuk menjaga kualitas bahan pangan segar, kapal juga membawa mobil cold storage.

    “Bantuan ini bukan hanya soal logistik, tapi juga wujud solidaritas yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari nelayan, keluarga miskin ekstrem, penerima PKH Plus, Tagana, hingga TKSK,” ungkap Bupati Fandi.

    Bantuan yang diberikan tidak hanya menyasar kebutuhan pokok, namun juga mencakup 4.135 paket sembako dari perusahaan swasta serta alat bantu mobilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas.

    Evakuasi Warga Pulau Bawean yang Terhambat

    Selain menyalurkan logistik, KRI Surabaya 591 juga melakukan evakuasi terhadap puluhan warga Bawean yang terjebak di Gresik. Keberangkatan kapal penumpang dan barang yang terhambat akibat cuaca buruk sejak 29 Agustus 2025 membuat banyak warga Bawean terpaksa tertahan di Gresik.

    Kapal perang ini menjadi solusi tepat untuk mengatasi masalah tersebut dan membawa warga yang tertahan kembali ke Pulau Bawean.

    Gubernur Khofifah Indar Parawansa menuturkan bahwa kesigapan ini terwujud berkat dukungan banyak pihak, mulai dari Pangkoarmada II, Dankodaeral V, Bulog, hingga BPBD.

    “Bantuan harus tiba lebih cepat dari target. Alhamdulillah, bantuan sudah bisa diterima warga. Ini bentuk kasih sayang dan kepedulian pemerintah daerah yang luar biasa,” ujar Khofifah.

    Ia juga menegaskan bahwa Bawean merupakan bagian dari Gresik dan Jawa Timur yang tidak boleh terpinggirkan, dan Pemprov Jatim akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kebutuhan masyarakat kepulauan selalu terjamin, apa pun tantangannya. [dny/suf]

  • Respons Cepat Distribusi Logistik Terganggu, Khofifah Kirim Bantuan ke Pulau Bawean

    Respons Cepat Distribusi Logistik Terganggu, Khofifah Kirim Bantuan ke Pulau Bawean

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melepas keberangkatan bantuan logistik untuk warga Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Bantuan dikirim menggunakan Kapal Republik Indonesia (KRI) Surabaya 591 dari Dermaga Semampir Baru Koarmada II Surabaya, Jumat (5/9/2025).

    “Ini akan diberangkatkan KRI Surabaya 591. Kali ini akan membawa berbagai bantuan untuk saudara kita di Bawean,” kata Khofifah saat pelepasan bantuan.

    Khofifah menegaskan, kehadiran pemerintah melalui pengiriman bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemprov Jatim untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Terlebih saat akses logistik terganggu.

    “Apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk memberikan penjangkauan bagi masyarakat agar kebutuhan logistik mereka bisa terpenuhi,” imbuhnya.

    Bantuan yang diberangkatkan cukup lengkap, mulai dari 10 ton beras Bulog, 1 ton minyak goreng, 1 ton telur, 5.000 paket sembako, 1 ton gula, 750 kg daging ayam, 487 kardus air mineral, 100 kotak biskuit, 100 kotak susu, 100 botol madu, serta 50 tabung gas ukuran 12kg.

    Selain itu, turut dikirim bawang merah 100 kg, bawang putih 100 kg, cabai merah besar 50 kg, cabai rawit 50 kg, 750 kg ayam frozen serta mobil cold storage untuk menjaga kualitas bahan pangan segar.

    Bantuan ini dikirim lantaran warga Pulau Bawean tengah menghadapi lonjakan harga bahan pokok yang signifikan akibat terganggunya distribusi logistik. Di sana, lanjutnya, harga daging ayam mencapai Rp80 ribu hingga Rp100 ribu per kilogram, sementara telur ayam dijual hingga Rp60 ribu per kilogram.

    “Bisa dibayangkan hampir semingguan suplai logistik sangat berkurang karena tingginya gelombang laut sehingga kapal barang tidak bisa beroperasi,” kata Khofifah.

    Gubernur Jatim Khofifah melambaikan tangan

    “Kita membawa mobil cold storage, kemudian kita juga bawa LPG 12 kg. Kita juga bawa beras 10 ton, tapi juga bawa beras yang di dalam paket sembako, ada 5.000 paket. Serta, berbagai bantuan termasuk telor,” tambahnya.

    Akses kapal penumpang dan barang dari Gresik ke Bawean yang terkendala akibat gelombang tinggi membuat supply chain terganggu. Hal ini membuat kenaikan harga bahan pokok di wilayah Pulau Bawean tidak dapat dihindarkan.

    “Kita ketahui bahwa gelombangnya cukup tinggi sehingga mulai tanggal 29 Agustus sesungguhnya kapal barang ini sudah tidak beroperasi karena gelombang yang tinggi, yang penumpang mulai 1 September juga tidak beroperasi,” ungkapnya.

    Kondisi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa kelancaran suplai dan distribusi barang menjadi hal yang penting. Jalur laut juga menjadi faktor vital yang tidak dapat dikesampingkan.

    Ketergantungan penuh pada kapal menjadikan distribusi barang sangat rentan terganggu. Kondisi ini sangat berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

    Tidak hanya mengirim logistik, KRI Surabaya 591 ini juga membawa puluhan pedagang yang memang kesulitan untuk bisa menyeberang ke Pulau Bawean. Penumpukan penumpang juga terjadi lantaran tidak adanya kapal penumpang yang beroperasi menuju Bawean.

    “Ada 50 orang yang di Gresik oleh pak bupati diarahkan kesini ikut bersama-sama KRI 591 ini,” katanya.

    Khofifah menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak, termasuk Bulog, Koarmada II, dan Kodaeral V yang ikut memastikan bantuan dapat segera tersalurkan. Sebelumnya, ia meminta Sekdaprov Jatim untuk melakukan koordinasi untuk pengiriman bantuan ini.

    Lebih jauh, Khofifah berharap seluruh bantuan dapat tiba dengan selamat di Pulau Bawean dan segera didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. “Mudah-mudahan semua bisa sampai kepada penerima, besok pagi sampai, mudah-mudahan pukul 06.00 WIB sudah bisa merapat di Bawean,” pungkasnya. [tok/suf]