Xcloud.id

Tag: Khofifah Indar Parawansa

  • Upacara Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Kota Mojokerto Berlangsung Khidmat, Wali Kota Bacakan Sambutan Gubernur

    Upacara Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Kota Mojokerto Berlangsung Khidmat, Wali Kota Bacakan Sambutan Gubernur

    Mojokerto (beritajatim.com) — Upacara Peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur yang digelar di Lapangan Sasana Praja Abhipraya Balai Kota Mojokerto berlangsung khidmat dan penuh makna.

    Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

    Dalam sambutan yang dibacakan oleh Ning Ita (sapaan akrab, red), Gubernur Khofifah menegaskan bahwa delapan dekade perjalanan Jawa Timur merupakan bukti daya tahan, kerja keras, dan kreativitas masyarakatnya. Dengan mengusung tema ‘Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh’, seluruh elemen masyarakat diajak untuk menjaga semangat kebersamaan dan memperkuat sinergi menuju masa depan yang lebih maju dan berkelanjutan.

    “Dari Bumi Majapahit, kita terus menyalakan semangat persatuan dan kemajuan. Jawa Timur akan terus menjadi rumah bagi harapan, laboratorium inovasi, dan pusat pertumbuhan yang menginspirasi Indonesia,” ungkap Gubernur Khoffifah dalam sambutan yang dibacakan Ning Ita, Minggu (12/10/2025).

    Peringatan Hari Jadi kali ini juga menjadi momentum refleksi atas capaian Jawa Timur sebagai salah satu lokomotif ekonomi nasional. Pada triwulan II tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat mencapai 5,23 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan juga berhasil ditekan hingga 9,5 persen, sementara kemiskinan ekstrem menurun signifikan menjadi 0,66 persen.

    Gubernur dalam sambutannya turut menyoroti peran penting sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. Dengan produksi padi yang mencapai lebih dari 12 juta ton, Jawa Timur kembali menegaskan posisinya sebagai lumbung pangan terbesar di Indonesia. Selain sektor ekonomi dan pangan, Jawa Timur juga mencatat berbagai prestasi di bidang lainnya.

    Seperti bidang pendidikan, lingkungan hidup, dan inovasi. Provinsi ini dinobatkan sebagai peringkat pertama nasional dalam implementasi ekonomi hijau dan transisi berkelanjutan, serta memiliki jumlah desa mandiri terbanyak di Indonesia. Melalui filosofi kerja ‘Jatim Bisa’ yang berarti Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif, Gubernur mengajak seluruh warga untuk terus berkolaborasi dalam pembangunan daerah.

    “Pelaut yang hebat tidak lahir dari lautan yang tenang. Jawa Timur telah membuktikan ketangguhannya menghadapi berbagai tantangan dan terus tumbuh ke arah kemajuan,” ujarnya Gubernur Khoffifah dalam sambutan yang dibacakan Ning Ita.

    Sebagai penutup, Gubernur Khofifah mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dalam semangat ‘Tangguh Nyawiji, Tumuwuh Mulyo”. Hal ini menegaskan bahwa tekad bersama menjadikan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.

    “Kami mengundang segenap warga Jawa Timur, apa pun profesinya, untuk bergerak bersama. Dari petani hingga pengusaha, dari guru hingga profesor, dari pekerja hingga profesional, kami membutuhkan panjenengan semua untuk bersama-sama mewujudkan impian Indonesia,” tutupnya. [tin/suf]

  • Tutup PKN II Angkatan XII 2025, Khofifah Ajak Peserta Sukseskan Program Prioritas Nasional

    Tutup PKN II Angkatan XII 2025, Khofifah Ajak Peserta Sukseskan Program Prioritas Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) -.Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menutup kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Tahun 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Jumat (10/10/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Khofifah mengajak seluruh peserta untuk menjadi agen perubahan dan pelopor dalam menyukseskan program-program strategis nasional, khususnya dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

    “Saya minta seluruh peserta PKN II, selepas pulang dari sini membawa semangat perubahan di instansinya masing-masing. Bersama-sama kita sukseskan program strategis nasional yang berdampak langsung ke rakyat, terutama ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” Kata Khofifah.

    Lebih lanjut ia menjelaskan, ketiga program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesejahteraan yang berkelanjutan. Ketahanan pangan menyiapkan kemandirian ekonomi bangsa, MBG mempersiapkan generasi sehat dan produktif, sementara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

    “Semua itu adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar pelaksana administrasi,” katanya

    “Jadi panjenengan semua sebagai pemimpin harus mampu menciptakan lompatan inovasi yang menjawab perubahan di masyarakat. Karena dunia terus berubah, sehingga kita dituntut untuk adaptif, kolaboratif, serta mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam aksi nyata di daerah,” tambahnya

    Menurut dia, Provinsi Jatim terus melakukan sejumlah upaya dalam mendukung ketiga program tersebut. Di bidang ketahanan pangan, Jatim menjadi provinsi dengan Luas Tambah Tanam (LTT) tertinggi di Indonesia, yakni 1,485 juta hektare.

    “LTT kita 1,485 juta hektare dan itu tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Maka produksi gabah kita juga tertinggi, yakni 11,316 juta ton, dan sejak tahun 2020 produksi padi Jatim tertinggi diantara semua provinsi,” katanya.

    Tak hanya padi, produksi gula di Jatim pun sangat tinggi yakni mencapai 51,87 persen. Dengan luasan lahan tebu sekitar 238.135,6 hektare lahan tebu.

    Bahkan berdasarkan data yang dirilis PT. SGN, target Program Bongkar Ratoon dan ekstensifikasi nasional 2025 seluas 100.000 ha dengan target Provinsi Jatim sebesar 70 persen luasan atau 69.769 ha.

    “Sehingga kita sangat optimistis tahun 2026, Jawa Timur menjadi lokomotif  swasembada gula konsumsi,” tegasnya.

    Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga dinilainya menjadi instrumen penting dalam memutus rantai distribusi logistik ke desa. Saat ini telah ada sekitar 175 koperasi merah putih yang beroperasi di Jatim, yang menyalurkan pangan, pupuk, LPG, hingga gula langsung dari produsen ke masyarakat.

    “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan hanya wadah ekonomi, tapi juga strategi pemutusan rantai distribusi yang panjang agar harga lebih adil. Nah di sini peran panjenengan semua, harus memastikan bahwa distribusinya itu langsung. Karena esensi koperasi ini pada pemutusan rantai distribusi,” ucapnya.

    Berkaitan dengan MBG, saat ini Pemprov Jatim juga telah membentuk Satgas MBG guna mempercepat program tersebut. Dan dari 38 kabupaten/kota di Jatim, sebanyak 35 daerah telah memiliki Surat Keputusan pembentukan Satgas MBG, sementara 3 kabupaten/kota lainnya masih dalam proses.

    “Satgas MBG di setiap daerah berperan penting memastikan penyaluran makanan bergizi berjalan efektif, berkelanjutan, dan sesuai standar,” katanya

    Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam memperkuat SDM. Salah satu model yang kini dikembangkan adalah Corporate University, hasil kolaborasi antara BPSDM Jatim dengan Universitas Airlangga (Unair) yang menjadi wadah pembelajaran berbasis inovasi dan kinerja.

    “Melalui konsep Corporate University, kita menyiapkan ASN yang berdaya saing tinggi, berkarakter inovatif, dan mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat. Dari sini akan lahir pemimpin birokrasi yang bukan hanya cerdas secara teknis, tapi juga peka terhadap kebutuhan publik dan mampu menciptakan lompatan inovasi,” pungkasnya. (tok/ted)

  • Konflik 6.000 Bidang Tanah di Surabaya, Ini Solusi Konkret dari Wagub Jatim

    Konflik 6.000 Bidang Tanah di Surabaya, Ini Solusi Konkret dari Wagub Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi konkret dalam penyelesaian berbagai konflik pertanahan yang terjadi di daerah. Ini termasuk kasus yang melibatkan klaim aset perusahaan BUMN terhadap ribuan bidang tanah masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Target Operasi Tindak Pidana Pertanahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian ATR/BPN RI, di Surabaya pada Jumat (10/10/2025).

    Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta unsur pemerintah daerah.

    Emil menegaskan bahwa tindak pidana pertanahan selalu berakar dari konflik, sehingga diperlukan pendekatan lintas sektor dan kepemimpinan yang tegas agar penyelesaiannya tidak berlarut-larut.

    “Kami hadir karena ini masalah yang sangat urgent. Ada lebih dari 55 ribu kasus yang sedang ditangani Kementerian ATR/BPN, dan sekitar 3.000 di antaranya merupakan konflik serius. Ini bukan persoalan administratif belaka, tapi menyangkut hak hidup masyarakat,” tegas Emil.

    Terkait kasus Pertamina yang melibatkan sekitar 6.000 bidang tanah di tiga kecamatan dan empat kelurahan, Emil menjelaskan bahwa Pemprov Jatim berperan aktif sebagai mediator dan inisiator untuk memastikan semua pihak bergerak mencari solusi.

    “Pertamina memandang ini sebagai kewajiban penataan aset, sementara BPN juga tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Tapi di tengah kebuntuan itu, masyarakat justru yang paling menderita karena tanahnya dibekukan secara administratif,” ujarnya.

    “Karena itu, Pemprov Jatim mengambil peran political leadership agar semua pihak bergerak. Minggu depan tim kecil lintas instansi mulai dari BPKP, Bareskrim, Kejaksaan Agung, BPN, dan Pemda akan mulai bekerja mencari solusi konkret,” tambahnya.

    Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Hendra Kusuma, menyambut baik langkah kolaboratif ini. Ia menegaskan bahwa BPN tidak bisa bekerja sendiri karena keterbatasan kewenangan, sehingga kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah menjadi kunci penyelesaian.

    “Pendekatan normatif justru akan saling menyandera. Karena itu, kolaborasi antara ATR/BPN, aparat penegak hukum, BPKP, dan didukung oleh Pemerintah Provinsi seperti yang digerakkan Pak Wagub ini menjadi contoh nyata negara hadir untuk memberikan kepastian dan rasa adil bagi masyarakat,” ujarnya.

    Mantan Bupati Trenggalek itu menegaskan bahwa penyelesaian konflik pertanahan tidak cukup dengan seminar atau rapat koordinasi, tetapi harus menghasilkan langkah nyata di lapangan.

    “Sering kita disindir bahwa daerah hanya bikin rapat. Karena itu, kami ingin menegaskan bahwa dari rapat ini harus jelas apa yang dikerjakan. Kita bicara tentang rakyat, tentang tanah yang jadi sumber kehidupan dan warisan keluarga. Kalau mereka sampai kehilangan haknya, dampaknya bisa tujuh turunan,” ungkapnya.

    Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jatim bersama Satgas Tindak Pidana Pertanahan akan membentuk tim lintas instansi untuk mempercepat verifikasi kasus dan merumuskan langkah hukum maupun administratif yang adil bagi masyarakat.

    “Insya Allah, dengan adanya satgas ini dan dukungan lintas lembaga, kita bisa mencari solusi yang efektif. Ini bukan sekadar menyelesaikan kasus, tapi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap negara,” jelas Emil.

    Wagub Emil menyampaikan bahwa dirinya ditugasi oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk memastikan tindak lanjut dari rapat koordinasi ini berjalan efektif. Hasil pembahasan dalam rapat ini akan ditindaklanjuti dengan konsolidasi tim kecil sebelum nantinya dilanjutkan kepada pimpinan kementerian/lembaga terkait.

    “Kami akan mematangkan langkah bersama tim kecil, dipimpin langsung Dirjen Pak Hendra, dengan dukungan dari Bareskrim, Kejaksaan Agung, dan BPKP. Kita nanti matangkan, nanti mungkin Gubernur, Menteri, dan juga mungkin Pangdam, atau bahkan Kabareskrim mungkin ini bisa langsung dilanjutkan. Jadi, ini kami godok bersama-sama,” pungkas Emil. [tok/beq]

  • Bupati Ipuk Kolaborasikan Restorative Justice dengan Program Sosial Banyuwangi

    Bupati Ipuk Kolaborasikan Restorative Justice dengan Program Sosial Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menandatangani nota kesepakatan Restorative Justice bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur di Surabaya, Kamis (9/10/2025). Melalui kerja sama ini, Bupati Ipuk berkomitmen memperkuat pelaksanaan keadilan restoratif dengan mengintegrasikannya ke dalam berbagai program penguatan sosial yang telah dijalankan Pemkab Banyuwangi.

    Kesepakatan tersebut merupakan inisiatif Kejati Jatim bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh seluruh pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah Jatim. Acara penandatanganan juga dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kajati Jatim Kuntadi, serta para kepala daerah dan kepala Kejari se-Jawa Timur.

    Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata pada aspek penghukuman. Pendekatan ini dilakukan melalui dialog dan mediasi untuk mencapai keadilan yang proporsional, memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, dan memungkinkan korban memperoleh pemulihan yang layak.

    Kajati Jatim Kuntadi menyebut, pendekatan tersebut telah banyak diterapkan di sejumlah daerah dan menunjukkan hasil positif. “Melalui kolaborasi ini kita bisa melihat perkara hukum dari sudut sosial. Kami tidak bisa sendirian, karena itu dibutuhkan kerja sama dengan seluruh pemerintah daerah. Nanti kita evaluasi keberhasilannya,” ujarnya.

    Bupati Ipuk mengapresiasi langkah kolaboratif ini. Menurutnya, tidak semua perkara hukum harus diselesaikan melalui penegakan hukum formal. “Kita juga harus melihat kondisi sosial dari para pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun keluarga keduanya,” ujar Ipuk.

    Ia mencontohkan, dalam kasus pencurian dengan nilai kecil yang dilatarbelakangi kondisi ekonomi atau keluarga yang sakit, penyelesaian dapat dilakukan melalui pendekatan restoratif. Setelah itu, Pemkab Banyuwangi akan melakukan asesmen sosial ekonomi terhadap pelaku dan korban. “Misalnya pelaku belum bekerja, bisa kami bantu dengan program pelatihan atau bantuan usaha. Kalau keluarganya sakit, kami pastikan sudah terdaftar BPJS dan mendapatkan perawatan. Di sinilah intervensi pemerintah hadir,” terang Ipuk.

    Menurutnya, Banyuwangi memiliki beragam program penguatan sosial yang bisa mendukung implementasi keadilan restoratif. Di antaranya bantuan alat usaha, pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal usaha, hingga bantuan sosial lainnya.

    Senada dengan itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya langkah lanjutan pasca Restorative Justice. “Kita menyebutnya Restorative Justice Plus. Yang terpenting adalah bagaimana tindak lanjutnya. Karena itu kami minta kepada semua kepala daerah untuk memastikan ada penguatan setelah proses keadilan restoratif dilakukan,” ujar Khofifah. [alr/beq]

  • Dugaan Korupsi Dana Hibah Pesantren di Jawa Timur, MAKI Akan Laporkan ke KPK

    Dugaan Korupsi Dana Hibah Pesantren di Jawa Timur, MAKI Akan Laporkan ke KPK

    GELORA.CO – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur akan melaporkan dugaan praktik korupsi dana hibah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Korupsi itu diduga melibatkan inisial A dan R yang disebut-sebut menjadi aktor utama dalam permainan fee atau potongan dana hibah yang diperuntukkan bagi masjid dan pondok pesantren (ponpes) di Jawa Timur. 

    A dan R saat ini diketahui mendapay jabatan strategis di Pemprov Jawa Timur. R sendiri adalah anak buah A.

    Dugaan praktik korupsi itu terlihat dari harta kekayaan kedua pelaku lebih besar dari Sekdaprov Jatim dan bahkan sekelas Wakil Gubernur Jatim.

    Dari penelusuran LHKPN daftar kekayaan A sangat fantastik mencapai Rp 10 miliar. 

    Ketua MAKI Jatim sekaligus Koordinator Indonesia Timur, Heru menjelaskan temuan ini diperoleh setelah tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim turun langsung ke lapangan dan melakukan pengumpulan bahan keterangan.

    “Dari hasil penelusuran, dana hibah yang seharusnya diterima penuh oleh Masjid dan Pesantren justru dipotong 30 hingga 50 persen oleh oknum tertentu. Jika menolak, mereka diancam tidak akan pernah lagi menerima bantuan dana hibah tahun berikutnya,” kata Heru dalam keterangannya, Kamis (9/10/2025).

    Dalam penelusuran, potongan dana hibah tersebut pertama kali diminta oleh seorang berinisial UBD di Sumenep. Dana kemudian mengalir ke FR di Pamekasan, sebelum akhirnya diteruskan ke oknum berinisial A dan R di Surabaya.

    “Dugaan kuat, A dan R ini adalah orang dekat lingkaran kekuasaan Jawa Timur, sehingga leluasa memainkan perannya. Bahkan, ada indikasi menerima ‘cash back’ dari FR terkait aliran dana hibah tersebut,” ungkap Heru.

    Selain memotong dana hibah, oknum-oknum ini juga diduga mengarahkan penerima hibah untuk menggunakan kontraktor tertentu yang sudah disiapkan sebelumnya, sehingga penerima tidak leluasa dalam melaksanakan pembangunan sesuai proposal.

    “Tim kami sudah seminggu lebih menyisir lokasi-lokasi penerima hibah. Indikasinya pola setoran serupa terjadi di berbagai daerah. Ada potensi besar bahwa praktik ini masuk kategori mega korupsi,” ujarnya.

    Namun Heru menegaskan, fee dana hibah ini sama sekali tidak terkait dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa murni dimainkan oleh kedua terduga pelaku.

    “Harus digarisbawahi, tidak ada sepeser pun dana hasil fee proyek hibah ini yang mengalir ke Ibunda Gubernur. Beliau tidak mengetahui dan tidak ada kaitan apa pun dengan praktik dugaan korupsi ini,” tegas Heru.

    Dengan fakta-fakta yang sudah dikantongi, MAKI Jatim kini tengah mempersiapkan berkas laporan resmi untuk diajukan ke KPK.

    “Data hukum sudah cukup kuat. Tinggal kami susun dalam laporan resmi. Kami juga akan menandai berita ini sebagai liputan khusus agar publik bisa ikut mengawasi,” tandas Heru.

  • Gandeng Kejati, Gubernur Khofifah Dorong Restorative Justice Jadi Solusi Keadilan Sosial di Jatim

    Gandeng Kejati, Gubernur Khofifah Dorong Restorative Justice Jadi Solusi Keadilan Sosial di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Kuntadi berkolaborasi memperkuat Restorative Justice (RJ) di Jawa Timur.

    Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restorative yang digelar di Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis (9/10/2025).

    Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif dan langkah kolaboratif antara Kejaksaan Tinggi Jatim bersama Pemprov Jatim dalam penyusunan serta pelaksanaan kesepakatan tersebut.

    Kolaborasi dan sinergi ini menjadi tonggak penting dalam menghadirkan keadilan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial di tengah masyarakat.

    “Pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal masyarakat Jatim seperti rukun, gotong royong, dan rembug desa yang menjadi pilar penyelesaian masalah sosial,” ujar Gubernur Khofifah.

    “Kolaborasi ini memungkinkan hukum dapat ditegakkan tanpa kehilangan sisi kemanusiaan dan keadilan substantif,” imbuhnya.

    Gubernur Khofifah mengungkap bahwa MoU ini menjadi pertanda untuk mengimplemetasikan RJ Plus di tingkat daerah dengan memadukan penyelesaian hukum dan mengatasi persoalan sosial masyarakat yang terjadi secara proporsional.

    Sebagai contoh terdapat kasus di daerah Sidoarjo dimana masyarakat yang tersandung persoalan hukum namun disisi lain terdapat persoalan sosial yang harus diselesaikan.

    Melalui pendekatan RJ dan penyelesaian sosial ini menjadikan seluruh Bupati/Walikota harus memiliki kepekaan terhadap dinamika persoalan sosial yang terjadi ditengah tengah masyarakatnya.

    Jangan sampai, para Bupati/Walikota bisa mencarikan solusi tanpa update menunggu data dari BPS maupun DTSN milik Kemensos dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Hal ini karena dalam basis data selalu ditemukan exclusion error dan inclusion error. Karena data selalu bergerak dinamis.

    “Para Bupati/Walikota saya harapkan selalu mengupdate data dan lebih peka terhadap persoalan masyarakat yang terjadi di bawah secara proporsional,” tegasnya.

    Khofifah juga berharap setiap penyelesaian perkara RJ tidak berhenti pada penghentian penuntutan semata, tetapi diikuti oleh pemulihan sosial yang nyata.

    Langkah-langkah tersebut meliputi pemulihan korban melalui restitusi atau kompensasi, pendampingan psikologis, serta pembinaan pelaku melalui pelatihan vokasi dan konseling.

    Terkait Focus Group Discussion Pengadaan Barang dan Jasa, Gubernur Khofifah sependapat dengan Kajati Jatim yang mengedepankan pentingnya melaksanakan berdasarkan aturan atau payung hukum yang ditetapkan.

    “Ini menjadi starting poin bagi kita semua. Kita berbenah bersama hari ini harus lebih baik daripada hari kemaren. Hari esok harus lebih baik dari hari ini,” harapnya.

    Sementara itu, Kajati Jatim Dr Kuntadi mengatakan bahwa RJ merupakan kegiatan sangat penting di dalam menyelesaikan perkara diluar pengadilan dan bentuk komitmen kejaksaan dengan seluruh Pemprov Jatim bersama Pemkab/Pemko.

    Kebijakan RJ lanjutnya disambut baik oleh masyarakat sebagai solusi dan terobosan dengan memperhatikan berbagai kepentingan korban melalui mengangkat isue sosial hingga kearifan lokal.

    “RJ ini menjadi solusi dalam kebuntuan dan pemecahan hukum bisa diselesaikan dengan ruang dialog,” terangnya.

    “RJ ini bentuk negara hadir bagi masyarakat yang kurang beruntung melalui pemberian kesejahteraan pemberian hukum. RJ memastikan negara memberikan perlindungan, pelayanan hukum sehingga isue sosial bisa dipulihkan dengan baik,” tegasnya.

    Terkait FGD Pengadaan Barang dan Jasa, Kajati mengatakan, banyaknya kasus karena kesalahan diskresi atau pengambilan kebijakan darurat yang salah sehingga berpotensi terjadinya tindak korupsi.

    Kebijakan yang diambil dalam keadaan darurat akan berpengaruh terhadap evaluasi kebijakan pada kemudian hari.

    Maka, seluruh pengambil kebijakan dan aturan harus ditegakkan. FGD ini bisa memberikan pemahaman pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai menggadaikan masa depan akibat kesalahan pengambilan kebijakan hari ini.

    “Jangan sampai membiasakan proses yang salah melainkan memahami aturan. Jangan sampai menggadaikan masa depan akibat kesalahan kebijakan yang kita ambil hari ini,” tegasnya.

    Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Jamkrindo Abdul Bari melaporkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerjasama antara PT Jamkrindo dengan Kejaksaan Tinggi Jatim yang dituangkan dalam Kesepakatan Kerjasama dan pendatanganan.

    “Kami berharap kolaborasi dengan seluruh pihak baik Pemprov Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jatim dengan tujuan utama mendorong pertumbuhan dan kegiatan ekonomi semakin maju,” terangnya.

    Selain penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Restorative Justice, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

    Agenda juga dilanjutkan dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bertema Good Corporate Governance pada Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Jawa Timur, sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (tok/kun)

  • Khofifah Bangga Siswa Double Track Bentuk 1.600 KUS di Tahun 2025, Pecahkan Rekor MURI

    Khofifah Bangga Siswa Double Track Bentuk 1.600 KUS di Tahun 2025, Pecahkan Rekor MURI

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas capaian luar biasa para siswa SMA Program Double Track yang berhasil membentuk 1.600 Kelompok Usaha Siswa (KUS) dan memecahkan Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

    Capaian ini, menurut Gubernur Khofifah, menjadi bukti nyata bahwa pendidikan di Jawa Timur tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan generasi muda yang tangguh, kreatif, dan berdaya saing dalam dunia usaha.

    Hal itu disampaikan Gubernur Khofifah dalam kegiatan Millennial Entrepreneur Awards (MEA) 2025, yang digelar di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Rabu (8/10/2025). Acara ini merupakan puncak apresiasi bagi siswa berprestasi dalam bidang kewirausahaan hasil Program SMA Double Track.

    “Program SMA Double Track dan kegiatan Millennial Entrepreneur Awards (MEA) adalah bukti nyata bahwa pendidikan di Jawa Timur bukan hanya mencetak lulusan, tetapi juga melahirkan generasi tangguh yang siap membangun masa depan,” ujar Khofifah.

    Kegiatan MEA 2025 diikuti oleh 1.600 Kelompok Usaha Siswa (KUS) dari berbagai SMA Double Track se-Jawa Timur. Mereka menampilkan beragam ide bisnis inovatif dan kreatif, mulai dari produk eco-friendly fashion, inovasi pangan sehat berbasis lokal, hingga aplikasi digital marketing karya pelajar.

    “Semua karya tersebut membuktikan bahwa generasi muda Jawa Timur bukan hanya siap menjadi pencari kerja, melainkan siap menciptakan lapangan kerja baru,” tutur Khofifah.

    Program SMA Double Track sendiri telah dilaksanakan sejak tahun 2018, melibatkan 400 sekolah di 28 kabupaten/kota, dan telah memberikan pelatihan keterampilan kepada lebih dari 83.000 siswa.

    Bidang keterampilan yang diajarkan mencakup multimedia, tata boga, tata busana, kecantikan, teknik kendaraan ringan, teknik elektro, teknik listrik, serta pemasaran digital.

    “Siswa Double Track tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga mampu bersaing dalam ekosistem ekonomi digital global,” terang Khofifah.

    Capaian para siswa Double Track ini pun berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif di Jawa Timur. Hingga September 2025, total nilai transaksi dari kelompok usaha siswa mencapai Rp4,75 miliar, dengan 1.200 produk unggulan telah tercipta. Bahkan, 35 produk telah terdaftar di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai bentuk keberlanjutan usaha.

    Atas capaian luar biasa tersebut, Gubernur Khofifah menerima Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) nomor 12428/R.MURI/X/2025, atas pemrakarsa dan penyelenggara Program SMA Double Track kategori kelompok usaha siswa terbanyak. Piagam diserahkan langsung oleh Sri Widayati kepada Gubernur Khofifah.

    “Hal ini menjadi bukti bahwa inovasi pendidikan di Jawa Timur benar-benar membumi dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ungkap Khofifah.

    Khofifah menegaskan, keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara Dinas Pendidikan Jatim, Dunia Usaha dan Industri (DUDI), serta perguruan tinggi dan pelaku UMKM.

    Pada 2025, jumlah mitra industri yang terlibat meningkat menjadi 432 mitra, dari sebelumnya 359 pada tahun 2024. Dampaknya, tercipta 899 peluang kerja baru, meningkat signifikan dibandingkan 578 peluang kerja pada tahun sebelumnya.

    “Kami mendorong integrasi antara pembelajaran berbasis teknologi digital dan kewirausahaan modern. Melalui platform Double Track Support System, siswa dapat mengakses pelatihan daring, showcase produk, hingga peluang pemasaran digital,” jelasnya.

    Sebagai bentuk keberpihakan pada siswa pelaku usaha, Pemprov Jatim juga menyediakan fasilitas pembiayaan melalui Bank UMKM Jatim hingga Rp50 juta tanpa agunan, dengan bunga 0–3 persen.

    “Kalau program ini berjalan, tentu Dinas Pendidikan akan melakukan asesmen sesuai persyaratan agar jejaring dan kolaborasi ini memberi manfaat besar bagi pelajar SMA/SMK kita,” terangnya.

    Di akhir sambutannya, Gubernur Khofifah berharap lahir lebih banyak wirausaha muda Jawa Timur yang berani bermimpi besar, berinovasi, dan memberi kontribusi bagi bangsa.

    “Generasi yang kuat menghadapi tantangan, cerdas dalam berinovasi, dan tidak pernah berhenti untuk bertumbuh serta berkontribusi bagi negeri. Inilah semangat Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Peringati Hari Jadi ke-80 Jatim, Gubernur Khofifah Pimpin Ziarah di Makam Bung Karno Blitar

    Peringati Hari Jadi ke-80 Jatim, Gubernur Khofifah Pimpin Ziarah di Makam Bung Karno Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Suasana khidmat menyelimuti kompleks Makam Proklamator RI, Ir. Soekarno, di Kota Blitar, pada Rabu (8/10/2025) pagi. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memimpin langsung ziarah kebangsaan dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur.

    Didampingi jajaran pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota dan Kabupaten Blitar, Gubernur Khofifah menjadikan ziarah ini sebagai tradisi tahunan untuk mengenang jasa sekaligus menyerap kembali spirit perjuangan sang Putra Fajar.

    Setibanya di area pusara, Khofifah langsung memimpin prosesi tabur bunga di atas makam Bung Karno. Khofifah juga menaburkan bunga di makam kedua orang Bung Karno yakni R. Soekeni Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai.

    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Forkopimda Jatim ziarah kebangsaan dan tabur bunga di Makam Bung Karno di Kota Blitar. (Foto: Winanti/beritajatim.com)

    “Bahwa negeri ini seperti sekarang ada yang sudah berjuang luar biasa ada yang memproklamirkan dan proklamasi itu bukan simsalabim dunia mengakui. Seorang Bung Karno itu sukses untuk meyakinkan dunia memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan maka beliau sebetulnya ya selain pahlawan nasional juga pahlawan kemerdekaan,” ungkap Khofifah pada Rabu (8/10/2025).

    Khofifah menjelaskan bahwa momen Hari Jadi ke-80 Jatim ini menjadi titik poin untuk bertumbuh. Hal itu dibuktikan dengan adanya peluncuran sejumlah program strategis seperti job fair, Jatim Fest 2025, serta bus Trans Jatim Koridor VII.

    “Jadi rangkaian-rangkain ini juga diikuti dengan program-program strategis dalam rangka HUT Jatim 80 kami telah meluncurkan trans Jatim untuk koridor 7 itu daerah yang menyisir daerah Pantura,” tegasnya.

    Gubernur Khofifah menegaskan bahwa peringatan Hari Jadi ke-80 Jatim ini diisi dengan kegiatan yang produktif. Hal ini senada dengan tema peringatan Hari Jadi ke-80 Jatim yakni Jawa Timur Tangguh Terus Bertumbuh.

    “Termasuk di dalamnya adalah kita mengkomunikasikan dengan guru dan kepala sekolah murid di tahun ini itu ada 1.58 produk mereka kalau 5 tahun sudah 9.300 tapi di tahun 2000-25 ini 1580 itu produk-produk para siswa para guru para Kepala Sekolahnya di sini rangkaian HP Pemprov insya Allah bisa melakukannya dengan agenda yang sangat produktif,” tegasnya.

    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkan santunan dan bansos usai ziarah kebangsaan di Makam Bung Karno Kota Blitar. (Foto: Winanto/beritajatim.com)

    Rangkaian peringatan Hari Jadi ke-80 Jatim yang digelar di Makam Bung Karno Blitar ditutup dengan pemberian bantuan sosial sebanyak 500 paket untuk masyarakat sekitar. Bantuan ini berisi sembako yang bisa dimanfaatkan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. [owi/beq]

  • Perketat Standar Keamanan Pangan, MBG di Jatim Targetkan 3,5 Juta Penerima Manfaat

    Perketat Standar Keamanan Pangan, MBG di Jatim Targetkan 3,5 Juta Penerima Manfaat

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menggelar Rapat Konsolidasi Regional di Jatim International Expo Convention Exhibition, Surabaya, Selasa (7/10/2025).

    Konsolidasi ini untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam aspek keamanan pangan dan higienitas. Dalam rapat tersebut, BGN menargetkan adanya sekitar 3,5 juta penerima manfaat MBG di Jatim.

    Kepala BGN, Dadan Hindayana menekankan perlunya peningkatan sinergi antara semua pihak terkait, termasuk 1.327 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah ada di Jatim, untuk memastikan makanan yang disajikan sehat, gizi seimbang, dan aman dikonsumsi.

    Program ini ditujukan untuk berbagai kelompok, mulai dari anak dalam kandungan, ibu hamil, menyusui, hingga para siswa, sebagai investasi dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat menyambut Indonesia 2045. “Para penerima manfaat akan tumbuh dengan sehat, cerdas, dan kuat,” kata Dadan.

    Dadan juga menyebutkan bahwa Jatim merupakan salah satu provinsi yang progresif dalam implementasi MBG, dengan capaian rata-rata 30-40 persen di atas nasional. Pihaknya menargetkan Jatim akan mencapai di atas 50 persen dalam waktu dekat seiring dengan proses operasional dan sertifikasi mitra.

    Menanggapi kasus-kasus keracunan yang sempat terjadi, BGN meningkatkan standar pengawasan secara drastis untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

    “Setiap masakan yang selesai dimasak, sebelum dibagikan akan di-rapid test sehingga kita akan tahu ada berbahaya atau tidak,” tegas Dadan.

    Selain itu, sebelum SPPG beroperasi, akan ada pra-sterilisasi. Air yang digunakan untuk memasak sementara ini harus air kemasan galon tersertifikasi, dan air untuk mencuci serta lainnya harus melalui saringan.

    BGN juga mewajibkan seluruh SPPG untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak operasional, bukan lagi sekadar administrasi. SPPG yang terbukti bermasalah akan dihentikan sementara untuk dievaluasi dan diinvestigasi.

    Kepala Satgas MBG Jatim, Emil Elestianto Dardak melaporkan bahwa semua kabupaten/kota di Jatim telah membentuk Satgas pendukung. Terkait daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), khususnya di Sumenep dan Ponorogo, BGN akan membangun SPPG-nya, sementara pemda yang menentukan titik lokasinya.

    Emil juga menekankan tantangan menjaga kualitas dan logistik di wilayah kepulauan. “Hari ini, Insya Allah semua kabupaten/kota telah membentuk satgas untuk mendukung pelaksanaan MBG,” tuturnya.

    Sedangkan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi upaya konsolidasi ini, terutama kemudahan dalam proses mendapatkan SLHS. Sebelumnya kewenangan sertifikasi ini ada di Kementerian Kesehatan, kini telah didelegasikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

    “Penyelenggara SPPG saya mohon untuk proaktif berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan sertifikat SLHS,” ujar Khofifah.

    Ia berharap dengan penyempurnaan SOP dan persyaratan, misi besar Presiden Prabowo Subianto untuk penguatan visi dan Sumber Daya Manusia anak bangsa melalui MBG dapat tercapai maksimal. [ipl/suf]

  • Bus Trans Jatim Koridor VII Mulai Beroperasi, Hubungkan Lamongan hingga Gresik Surabaya 7 Oktober 2025

    Bus Trans Jatim Koridor VII Mulai Beroperasi, Hubungkan Lamongan hingga Gresik Surabaya 7 Oktober 2025

    Bus Trans Jatim Koridor VII Mulai Beroperasi, Hubungkan Lamongan hingga Gresik
    Tim Redaksi
    LAMONGAN, KOMPAS.com
    – Bus Trans Jatim Koridor VII akhirnya resmi beroperasi dengan menghubungkan Terminal Makam Sunan Drajat Lamongan, dengan Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
    Peresmian tersebut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dengan mendampingi adalah Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Selasa (7/10/2025).
    Bus Trans Jatim Koridor VII, tepatnya melayani rute Paciran (Terminal Makam Sunan Drajat)-Dukun (Gresik)-Karanggeneng (Lamongan)-Sukodadi (Lamongan)-Terminal Lamongan.
    Ada sebanyak 15 armada bus yang disiapkan, guna menunjang operasional bus Trans Jatim Koridor VII.
    Dengan rincian, sebanyak 7 armada bus akan beroperasi dari arah Lamongan menuju Paciran.
    Sementara 7 unit lainnya dari Paciran menuju Lamongan.
    Serta 1 unit difungsikan sebagai armada cadangan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.
    “Pemkab Lamongan sangat mengapresiasi hadirnya bus Trans Jatim Koridor VII. Tentu ini akan berperan penting dalam memudahkan dan meringankan (biaya) mobilitas masyarakat Pantura,” ujar Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.
    “Kabupaten Lamongan sendiri salah satu aglomerasi Gerbang Kertosusila, yang memiliki posisi strategis. Tidak hanya dari sisi geografis, tetapi juga sisi ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga dukungan infrastruktur, sangat membantu memperluas akses pemerataan pembangunan,” sambungnya.
    Tidak hanya itu, dengan beroperasinya bus Trans Jatim Koridor VII juga akan berdampak pada pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, hingga memfasilitasi siswa menuju ke sekolah.
    Tentunya dengan fasilitas yang cukup aman, dan biaya yang relatif terjangkau (Rp 5.000 untuk umum dan Rp 2.500 untuk pelajar/santri).
    “Semua masyarakat Pantura hingga pelajar, akan sangat terbantu dengan adanya bus Trans Jatim. Karena selain memiliki fasilitas yang maksimal, tarifnya juga sangat murah meriah. Bahkan, pada tujuh hari pertama beroperasi gratis,” kata Pak Yes-sapaan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.
    Guna mendukung operasional koridor baru tersebut, telah terdapat sejumlah fasilitas penunjang seperti halte, rambu pemberhentian, dan juga sarana jalan.
    Di mana Pemkab Lamongan berkomitmen, untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.