Tag: Khofifah Indar Parawansa

  • HSN 2025, Khofifah: Santri dan Pesantren Penjaga NKRI dan Penentu Peradaban Dunia

    HSN 2025, Khofifah: Santri dan Pesantren Penjaga NKRI dan Penentu Peradaban Dunia

    Malang (beritajatim.com) — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa santri dan pesantren memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus menjadi motor penggerak peradaban dunia. Hal itu disampaikan Khofifah dalam Upacara Apel Peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang digelar di Pesantren An Nur 2 Bululawang, Kabupaten Malang, Rabu (22/10/2025).

    Di hadapan ribuan santri dan para kiai, Khofifah mengajak seluruh peserta apel untuk meneladani semangat Resolusi Jihad yang dideklarasikan para ulama pendiri bangsa. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara ulama, umara, dan seluruh elemen strategis bangsa dalam menjaga persatuan dan kedamaian negeri.

    “Basis dari persaudaraan di negeri ini adalah masyarakat yang senang hidup rukun, damai, tenteram. Maka yang mengganggu ketenangan dan kedamaian, mari bersama kita sampaikan pesan bahwa negara besar Indonesia membutuhkan kebersamaan untuk saling menjaga,” ujar Khofifah.

    Khofifah juga menyinggung sejarah hubungan erat antara ulama dan negara sejak era Presiden Soekarno. Ia menuturkan kisah diskusi antara Bung Karno, KH Wahab Chasbullah, dan Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari yang kemudian melahirkan Resolusi Jihad dan menjadi cikal bakal peringatan Hari Santri Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

    “Bung Karno ingin NU menjadi pagar NKRI bersama ABRI saat itu. Bahkan gagasan halal bihalal yang kita kenal sampai sekarang juga berawal dari dialog antara Bung Karno dan Mbah Wahab,” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, Khofifah mengajak para santri untuk terus mengembangkan diri di berbagai bidang, termasuk politik, birokrasi, dan teknologi. Ia mencontohkan perjalanan kariernya sendiri yang berawal dari anggota DPR RI pada 1992 hingga dipercaya kembali menjabat Gubernur Jawa Timur periode kedua.

    “Mudah-mudahan nanti santri-santri yang ingin mengambil profesi politisi dan pejabat publik Allah ijabah,” ujarnya disambut tepuk tangan ribuan peserta apel.

    Khofifah menegaskan bahwa Pemprov Jawa Timur memiliki komitmen kuat dalam memperkuat sumber daya manusia berbasis pesantren. Jatim menjadi provinsi pertama yang melahirkan Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren pada 2022, disusul Pergub Nomor 43 Tahun 2023 agar kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif.

    “Pemprov Jatim sudah bermitra dengan 138 perguruan tinggi, 11 UIN, 104 PTKIS, 22 Ma’had Aly, dan Universitas Al Azhar Kairo. Semua untuk memperkuat SDM pesantren agar berdaya saing global,” paparnya.

    Khofifah menambahkan, hingga Agustus 2025, sebanyak 6.876 kader pesantren dan diniyah telah menerima beasiswa Pemprov Jatim, dengan 4.168 di antaranya berhasil menyelesaikan studi dari jenjang sarjana hingga doktoral. Selain itu, 28 ribu hafiz-hafizah serta 78.850 imam masjid juga mendapat tunjangan kehormatan dari Pemprov Jatim — kebijakan yang disebutnya sebagai satu-satunya di Indonesia.

    “Ke depan, program beasiswa akan kita kembangkan dengan memperkuat bidang STEM — Science, Technology, Engineering, dan Mathematics — agar santri mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman,” jelasnya.

    Dalam penutup pidatonya, Khofifah berpesan agar para santri tetap berilmu tinggi, berakhlak mulia, dan berdaya saing kuat.

    “Rawatlah tradisi pesantren, peluklah inovasi zaman. Bawalah semangat pesantren ke ruang publik dan ke ranah internasional. Di tangan para santri, masa depan Indonesia akan kita tulis bersama — santri menjaga NKRI,” tegasnya.

    Khofifah juga mengucapkan selamat memperingati Hari Santri Nasional 2025 dengan tema Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia.

    Apel peringatan Hari Santri Nasional 2025 di Pesantren An Nur 2 Bululawang dihadiri Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto, Kabinda Jatim Brigadir Jenderal TNI Murbianto Adi Wibowo, sejumlah Pati TNI, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, jajaran Forkopimda Jatim, para ulama, kiai, nyai, dan ribuan santri. [yog/beq]

  • Catat! Kenaikan Upah 7 Kabupaten Kota di Jatim Mulai Berlaku November

    Catat! Kenaikan Upah 7 Kabupaten Kota di Jatim Mulai Berlaku November

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 7 kabupaten/ kota di Jawa Timur mengalami perubahan upah minimum yang akan berlaku mulai berlaku November 2025. Kenaikan upah ini adalah untuk upah minimum kabupaten/ kota tahun 2025.

    Artinya, hanya untuk sisa 2 bulan tahun 2025 ini, November-Desember.

    Hal ini terjadi setelah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indra Parawansa menerbitkan Keputusan Gubernur baru soal besaran Upah Minimum di Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur. Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 tantang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2025 diterbitkan Senin (20/10/2025).

    Aturan ini menggantikan Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2025 yang resmi sudah tidak berlaku lagi. Adapun keputusan ini keluar dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 11/G/2025/PTUN.SBY juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 65/B/2025/PT.TUN/SBY.

    Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 muncul setelah penggugat, dalam hal ini Serikat Pekerja Kahutindo (SP Kahutindo) mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya pada 31 Januari 2025.

    Dalam perkembangannya, PTUN Surabaya mengabulkan gugatan tersebut dan meminta Gubernur Jawa Timur mencabut Kepgub Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024, tertanggal 18 Desember 2024. Dalam gugatan tersebut, upah minimum 7 kabupaten dan kota direvisi dan mengalami kenaikan.

    Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Jawa Timur, Hasan Mangalle mengungkapkan perubahan upah minimum kota/kabupaten Jawa Timur 2025 yang baru hanya diberlakukan untuk sisa bulan tahun 2025 atau tidak berlaku surut. Sesuai Kepgub baru, kebijakan ini mulai berlaku November 2025.

    “Lalu, Gubernur menanyakan ke Apindo apakah sepakat, dan Apindo menyatakan sepakat. Artinya tidak akan ada gugatan jika Gubernur menerbitkan SK baru tentang upah minimum kota/ kabupaten. Baik gugatan dari pengusaha maupun penggugat,” jelas Hasan kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (22/10/2025).

    “Makanya Ibu Gubernur kemudian menerbitkan SK-nya. Upah yang baru itu hanya berlaku untuk bulan November dan Desember 2025. Dan, karena masih baru, sosialisasi baru akan kami lakukan besok (hari ini), Rabu (22/10/2025), mulai pukul 2 siang, secara online,” tambahnya.

    Dari SK baru tersebut, kata Hasan, hanya 7 kota/ kabupaten yang mengalami perubahan upah minimum tahun 2025. Sedangkan, daerah lainnya tetap.

    Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot sudah mengetahui hal tersebut.

    “Ini putusan PTUN Surabaya yang membatalkan Kep Gub Jatim,” ungkap Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot kepada CNBC Indonesia.

    Berikut  kota/ kabupaten yang mengalami perubahan upah minimum tahun 2025 yang berlaku mulai November 2025:

    1. UMK Surabaya 2025 Rp 4.961.753 menjadi Rp 5.032.635
    2. UMK Gresik 2025 Rp 4.874.133 menjadi Rp 4.943.763
    3. UMK Sidoarjo 2025 Rp 4.870.511 menjadi Rp 4.940.090
    4. UMK Pasuruan 2025 Rp 4.866.890 menjadi Rp 4.936.417
    5. UMK Mojokerto 2025 Rp 4.856.026 menjadi Rp 4.925.398
    6. UMK Kabupaten Malang 2025 Rp 3.553.530 menjadi Rp 3.587.213
    7. UMK Kota Malang 2025 Rp 3.507.693 menjadi Rp 3.524.238

    Selain tujuh kabupaten/kota Jawa Timur di atas, UMK di wilayah lain untuk sisa tahun 2025 masih tetap dan tidak ada perubahan.

    Berikut ini daftarnya:

    1. UMK Batu 2025 Rp 3.360.466 tetap
    2. UMK Pasuruan 2025 Rp 3.358.557 tetap
    3. UMK Jombang 2025 Rp 3.137.004 tetap
    4. UMK Tuban 2025 Rp 3.050.400 tetap
    5. UMK Mojokerto 2025 Rp 3.031.000 tetap
    6. UMK Lamongan 2025 Rp 3.012.164 tetap
    7. UMK Probolinggo 2025 Rp 2.989.407 tetap
    8. UMK Probolinggo 2025 Rp 2.876.657 tetap
    9. UMK Jember 2025 Rp 2.838.642 tetap
    10. UMK Banyuwangi 2025 Rp 2.810.139 tetap
    11. UMK Kediri 2025 Rp 2.572.361 tetap
    12. UMK Bojonegoro 2025 Rp 2.525.132 tetap
    13. UMK Kediri 2025 Rp 2.492.811 tetap
    14. UMK Blitar 2025 Rp 2.481.450 tetap
    15. UMK Tulungagung 2025 Rp 2.470.800 tetap
    16. UMK Lumajang 2025 Rp 2.429.764 tetap
    17. UMK Madiun 2025 Rp 2.422.105 tetap
    18. UMK Blitar 2025 Rp 2.413.974 tetap
    19. UMK Magetan 2025 Rp 2.406.719 tetap
    20. UMK Sumenep 2025 Rp 2.406.551 tetap
    21. UMK Nganjuk 2025 Rp 2.405.255 tetap
    22. UMK Ponorogo 2025 Rp 2.402.959 tetap
    23. UMK Madiun 2025 Rp 2.400.321 tetap
    24. UMK Ngawi 2025 Rp 2.397.928 tetap
    25. UMK Bangkalan 2025 Rp 2.397.550 tetap
    26. UMK Trenggalek 2025 Rp 2.378.784 tetap
    27. UMK Pamekasan 2025 Rp 2.376.614 tetap
    28. UMK Pacitan 2025 Rp 2.364.287 tetap
    29. UMK Bondowoso 2025 Rp 2.347.359 tetap
    30. UMK Sampang 2025 Rp 2.335.661 tetap
    31. UMK Situbondo 2025 Rp 2.335.209 tetap.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Hari Santri 2025, Gubernur Khofifah Gratiskan Tarif Trans Jatim

    Hari Santri 2025, Gubernur Khofifah Gratiskan Tarif Trans Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Hari Santri yang jatuh pada 22 Oktober 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur memberikan tarif gratis bagi seluruh pengguna layanan Trans Jatim, kecuali armada luxury.

    Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada masyarakat atas dukungan dan partisipasinya dalam mewujudkan sistem transportasi publik yang inklusif, modern, dan berkelanjutan.

    Program tarif gratis Trans Jatim ini merupakan inisiatif langsung Gubernur Khofifah sekaligus wujud komitmen untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap transportasi umum yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan.

    Menurut dia, pembangunan transportasi publik yang memadai tidak hanya memperlancar mobilitas warga, tetapi juga mencerminkan peradaban kota yang maju dan berkeadilan sosial.

    “Momentum Hari Santri kami maknai sebagai refleksi nilai pengabdian, keikhlasan, dan gotong royong. Semangat itu pula yang kami bawa dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk di sektor transportasi. Dengan tarif gratis Trans Jatim di Hari Santri ini, kami ingin memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Jawa Timur sekaligus mengajak mereka untuk mulai beralih pada moda transportasi publik yang lebih ramah lingkungan,” ujar Gubernur Khofifah di Surabaya, Selasa (21/10/2025).

    Ia menegaskan bahwa transportasi publik merupakan hak seluruh warga negara, dan pemerintah berkewajiban untuk menghadirkannya sebagai bagian dari pelayanan publik dasar.

    “Transportasi massal bukan hanya soal kendaraan dan rute, tetapi tentang bagaimana kita membangun kebiasaan baru: berpindah bersama, saling menghormati di jalan, dan ikut menjaga bumi yang kita tinggali,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan bahwa kebijakan tarif gratis Trans Jatim ini juga memiliki fungsi edukatif. Melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan lebih memahami manfaat besar penggunaan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi.

    “Kami ingin masyarakat merasakan langsung layanan Trans Jatim yang mengedepankan keamanan, kenyamanan, dan standar pelayanan modern. Dari situ akan tumbuh kesadaran baru bahwa transportasi publik adalah masa depan mobilitas perkotaan yang beradab dan efisien,” tuturnya.

    Ia menambahkan, pemberlakuan tarif gratis Trans Jatim pada Hari Santri ini juga sejalan dengan komitmen Pemprov Jatim dalam mendukung upaya nasional menekan kemacetan, mengurangi emisi gas buang, dan memperkuat ketahanan energi daerah.

    “Ketika lebih banyak masyarakat beralih ke transportasi umum, kita tidak hanya mengurangi kepadatan lalu lintas, tetapi juga ikut menekan emisi karbon dan polusi udara. Ini adalah kontribusi nyata Jawa Timur dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup,” terang Khofifah.

    Program ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih mengenal layanan Trans Jatim yang saat ini terus dikembangkan oleh Pemprov Jatim melalui perluasan koridor dan peningkatan fasilitas. Dengan tarif gratis yang berlaku selama peringatan Hari Santri, masyarakat dapat menikmati perjalanan dengan layanan berstandar tinggi tanpa biaya.

    Lebih lanjut, Gubernur Khofifah juga mengaitkan kebijakan ini dengan filosofi JATIM BISA — singkatan dari Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif — yang menjadi arah pembangunan Jawa Timur.

    “Dalam konteks transportasi, JATIM BISA berarti Berdaya karena masyarakat memiliki akses transportasi yang layak; Inklusif karena seluruh kalangan bisa menikmatinya tanpa batas; Sinergis karena ini hasil kolaborasi lintas sektor; dan Adaptif karena Jawa Timur terus berinovasi menghadapi tantangan kota masa depan,” ujar Khofifah.

    Ia menambahkan, nilai-nilai santri juga menjadi inspirasi dalam kebijakan publik yang berorientasi pada kemandirian dan kepedulian lingkungan.

    “Santri mengajarkan kemandirian, kesederhanaan, dan tanggung jawab sosial. Ketika kita memilih naik Trans Jatim, kita sedang menerjemahkan nilai-nilai itu dalam tindakan nyata: menghemat energi, mengurangi polusi, dan ikut membangun budaya tertib di jalan,” imbuhnya.

    Khofifah berharap, melalui kebijakan tarif gratis Trans Jatim pada Hari Santri 2025, masyarakat semakin terdorong menggunakan moda transportasi umum dalam aktivitas sehari-hari. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan koridor, menambah armada, serta meningkatkan fasilitas halte dan sistem layanan digital agar Trans Jatim semakin mudah diakses dan diminati masyarakat luas.

    “Kami ingin momentum Hari Santri ini menjadi pengingat bahwa semangat santri bukan hanya milik pondok pesantren, tetapi milik seluruh masyarakat Jawa Timur. Semangat itu kami wujudkan melalui kerja nyata dan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan bersama. Naik Trans Jatim di Hari Santri adalah langkah kecil menuju perubahan besar, menuju Jawa Timur yang tangguh, hijau, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (tok/ian)

  • HUT Korps Marinir dan World Clean Up Day, Khofifah Ajak Warga Jatim Jaga Sungai

    HUT Korps Marinir dan World Clean Up Day, Khofifah Ajak Warga Jatim Jaga Sungai

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Pasukan Marinir Korps 2 TNI AL menggelar aksi susur dan bersih-bersih Kali Surabaya, Minggu (19/10/2025). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-80 Provinsi Jatim sekaligus World Clean Up Day 2025 serta HUT Korps Marinir.

    Kegiatan ini diikuti Komandan Pasmar 2 Mayor Jenderal TNI (Mar) Dr. Oni Junianto, Pangkoarmada II Laksda TNI I Gung Putu Alit Jaya, Komandan Komando Daerah TNI AL (Dankodaeral) V Laksda TNI Ali Triswanto, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Dankodimar Kodiklatal Brigjen TNI (Mar) I Made Sukada, Dankolatmar Brigjen TNI (Mar) Agus Dwi Laksana Putra, Kepala BBWS Brantas Muhammad Noor, Kabid Wilayah III Pusdal LH Jawa KLH Gatut Panggah Prasetyo, Direktur Operasional Perum Jasa Tirta I Milfan Tantawi, Kepala DLH Jatim Nurkholis dan Vice President Regional Perum Jasa Tirta Gandindra Adi Cahyono.

    Melalui aksi tersebut, Khofifah menyerukan gerakan ‘Jaga Sungai, Jaga Kehidupan’ sebagai panggilan bersama bagi masyarakat Jawa Timur untuk menjaga kebersihan sungai, melestarikan lingkungan, dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.

    Menurut Khofifah, Kali Surabaya merupakan urat nadi kehidupan bagi warga Kota Surabaya dan sekitarnya. Sungai ini menjadi bagian penting dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang melayani kebutuhan vital sekitar 17 juta penduduk atau lebih dari 45 persen populasi Jawa Timur.

    “Dalam momentum Hari Jadi ke 80 Provinsi Jatim dan World Clean Up Day serta HUT Korps Marinir ini, ayo kita semua jaga lingkungan dan sungai kita. World clean up day dilakukan di banyak titik berbasis sungai, baik manual maupun menggunakan alat berat. Sungai bukan hanya sumber kehidupan bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh makhluk hidup di sekitar kita,” ujar Khofifah.

    Namun, Khofifah mengingatkan, sungai yang menjadi sumber kehidupan dapat berubah menjadi ancaman bila tidak dijaga. Penumpukan sampah dan tingginya sedimentasi dapat memicu bencana banjir saat musim penghujan tiba.

    Ia menyebut kondisi Kali Surabaya kini berada dalam titik kritis. Berdasarkan data pemantauan, 87 persen mutu air sungai tergolong cemar ringan, yang berarti sungai ini tengah menghadapi tekanan ekologis serius.

    “Analisis sumber pencemaran menunjukkan bahwa degradasi kualitas air didominasi oleh dua faktor utama yakni limbah domestik sebesar 60 persen dan limbah industri sebesar 40 persen,” katanya.

    Degradasi lingkungan Kali Surabaya secara langsung meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, terutama banjir. Akumulasi sampah, sedimentasi, pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali, serta menjamurnya bangunan liar di sempadan sungai menyebabkan penyempitan dan pendangkalan badan air.

    Akibatnya, kapasitas sungai untuk menampung debit air hujan menurun drastis, sehingga potensi air meluap menjadi semakin tinggi. Ancaman ini menjadi sangat relevan bagi wilayah-wilayah yang menjadi fokus kegiatan, yaitu Kelurahan Warugunung, Karangpilang, Pagesangan, dan Jambangan.

    Kawasan ini secara historis terbukti rentan terhadap banjir akibat luapan sungai, seperti yang pernah terjadi di Kecamatan Karangpilang, dimana puluhan rumah terendam air setinggi 30-50 sentimeter. Risiko ini menjadi ancaman nyata yang telah dipetakan secara ilmiah melalui pemodelan hidrologi.

    Tentunya hal ini dapat diantisipasi bersama dari kemitraan strategis yang telah terjalin kuat antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pasukan Marinir Korps 2 TNI AL. Untuk itu, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Dan Pasmar 2 Korps Marinir atas dedikasi, kepedulian, dan semangat dalam kegiatan hari ini.

    “Kolaborasi tindak lanjut pertemuan formal antara saya selaku Gubernur Jawa Timur dan Komandan Pasmar 2 terkait penguatan sinergi untuk mitigasi bencana dan bantuan kemanusiaan,” ujarnya.

    “Kita tidak menunggu banjir datang, tetapi kita bersiap menghadapinya. Menjaga kelestarian aliran sungai bukan hanya tugas ekologis, tetapi juga tanggung jawab kemanusiaan karena alirannya menjadi sumber air baku bagi jutaan warga,” imbuh Khofifah.

    Ke depan, Khofifah berharap gerakan Jaga Sungai diawali dengan tidak membuang sampah sembarangan dari diri sendiri dan rumah masing-masing. Sebab, sungai yang bersih cermin masyarakat yang beradab.

    Selain itu, meningkatkan kesiapsiagaan, mengenali lingkungan sekitar, membentuk komunitas siaga bencana di tingkat RT/RW dan selalu mengikuti informasi dari pemerintah terkait peringatan dini cuaca dan Perkuat Gotong Royong.

    “Mari kita wariskan Kali Surabaya yang bersih dan sehat untuk anak cucu kita dan bangun Jawa Timur yang semakin tangguh, sejahtera, dan berdaya saing,” pesannya.

    Di sela kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan bantuan paket sembako murah dan pelayanan kesehatan gratis bantuan dari marinir dan Dinas Kesehatan Jawa Timur. Ini diperuntukkan bagi masyarakat di Kelurahan Warugunung, Karangpilang, Pagesangan, dan Jambangan sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

    “Nilainya mungkin tidak besar, tetapi maknanya sangat dalam bahwa negara hadir, pemerintah peduli, dan kita adalah satu keluarga besar Jawa Timur,” pungkasnya. (tok/but)

  • Silaturahmi Masyarakat Sulteng Asal Jatim, Khofifah: Momentum Perkuat Kemitraan Perdagangan

    Silaturahmi Masyarakat Sulteng Asal Jatim, Khofifah: Momentum Perkuat Kemitraan Perdagangan

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menggelar Forum Silaturahim bersama masyarakat Sulteng asal Jatim dalam rangka penguatan pasar antar daerah yang digelar di Hotel Aston, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (17/10/2025) malam.

    Dalam kesempatan tersebut, Khofifah optimis bahwa Forum Silaturahim ini bukan sekadar membangun partnership berbasis pada ekonomi, namun juga pada kearifan lokal yang dimiliki kedua wilayah. Pasalnya, dalam forum ini juga akan dilakukan transformasi teknologi peternakan, pertanian hingga perdagangan.

    “Tidak sekadar transaksi dagangnya tetapi proses transformasi teknologi pertanian dan juga peternakan dari Jatim ke Sulteng,” ucap Gubernur Khofifah.

    Ia melanjutkan, forum ini sendiri adalah rute dari proses untuk memperkuat kemitraan perdagangan Jawa Timur dengan provinsi mitra. Serta, merupakan upaya bersama untuk mengembangkan jaringan pasar, memperkuat kerja sama antar daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong peluang kolaborasi yang lebih luas antara pelaku usaha Jatim dan Sulteng di berbagai sektor. Biasa dalam proses misi dagang, kita memberseiringi dengan pertemuan warga provinsi mitra asal Jatim,” jelasnya.

    Gubernur Khofifah memaparkan berdasarkan data Perdagangan Antar Wilayah Jawa Timur dengan Seluruh Provinsi 2023, Total Nilai Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp4,693 triliun. Yang mana nilai tersebut terdiri dari nilai bongkar (beli dari Sulawesi Tengah) sebesar Rp1,357 triliun dan nilai muat (jual ke Sulawesi Tengah) sebesar Rp3,336 triliun.

    “Dengan demikian, neraca perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Sulawesi Tengah surplus sebesar Rp1,978 triliun,” jelasnya.

    Sementara untuk Misi Dagang Jatim-Sulteng sendiri sudah pernah dilakukan sebelumnya, tepatnya tanggal 23 Februari 2022. Dimana, berhasil menghasilkan nilai komitmen transaksi mencapai Rp104,91 miliar dengan 40 transaksi dagang.

    Untuk itu, kembali Gubernur Khofifah mengajak seluruh masyarakat Jatim di Sulteng agar dapat bersama-sama mengidentifikasi berbagai tranformasi teknologi yang berpotensi untuk dikembangkan.

    Seperti pada produksi sapi potong di Jatim yang tertinggi se-Indonesia. Gubernur Khofifah menyebut bahwa capaian tersebut merupakan hasil training Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Kab. Malang besar kepada masyarakat baik jadi inseminator atau pengawas kebuntingan.

    “Ini merupakan cara kita mendapat bibit unggul dari sapi potong atau sapi perah,” ucapnya.

    Sedangkan di sektor pertanian, produksi padi Jatim tertinggi se-Indonesia. Bahkan, per 1 Oktober lalu, Badan Pusat Statistik sudah menyebut bahwa di tahun ini sampai dengan November 2025, tercatat 12 juta ton Gabah Kering Panen (GKP) diproduksi oleh Jawa Timur.

    “Jika normalnya satu hektare ada yang 5-6 ton per hektare, maka di Jatim standardnya sembilan ton ada yg bahkan 12 dan 14 ton per hektare,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, kembali ia mengajak seluruh masyarakat yang hadir untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Dimana, Transformasi dari teknologi pertanian dan peternakan termasuk di dalamnya UMKM.

    Di akhir, Khofifah tak lupa berpesan agar masyarakat Jatim di Sulteng dapat menjaga persaudaraan, perdamaian dan tetap membangun suasana harmonis.

    “Untuk itu saya minta kepada semua warga Sulteng asal Jatim agar jaga keguyupan dan kerukunan. Guyup disini artinya membangun soliditas di dalam satu entitas,” pesannya.

    Keguyup rukunan masyarakat Indonesia sendiri bahkan disebutnya berhasil membuat kagum dunia internasional. Khofifah mencontohkan di Afghanistan dan Palestina yang memiliki jumlah suku dan partai politik lebih sedikit dari Indonesia namun belum berhasil menjaga perdamaian negaranya.

    “Ini karena keguyuban dan kerukunan tidak terbangun dengan baik. Sementara kita dipersatukan disini bukan karena suku, tapi karena We are Indonesia,” ujarnya.

    “Jadi kalau misalnya Indonesia ini harus dirajut, dijahit dan dirakit, maka panjenengan semua yang antara lain punya tugas merajut persaudaraan, keguyuban dan kerukunan,” pungkas Khofifah.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Sulteng dr. Reny Lamadjido dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Gubernur Khofifah beserta jajaran Pemprov Jatim ke Sulawesi Tengah. Ia meyakini bahwa pertemuan ini bukan hanya ajang silaturahmi tapi juga sebagai pengikat persaudaraan yang ada di Sulawesi Tengah.

    “Kami menyambut dengan tangan terbuka siapapun yang datang untuk berkarya dan berkontribusi. Dengan semangat Nosarara Nosabatutu, Kita Bersaudara, Kita Bersatu serta nilai-nilai yang menjadikan masyarakat Sulteng damai dan saling menghormati,” ucapnya.

    Untuk itu, ia juga berpesan kepada masyarakat Sulteng asal Jatim agar tetap menjadi duta persahabatan dimanapun berada.

    “Para warga Sulteng asal Jatim, tetaplah menjadi Duta Perdamaian, Duta Persaudaraan dan Duta Pembangunan yang menunjukkan dimanapun berada tetap membawa semangat Bhineka Tunggal Ika,” tutupnya.

    Dalam Forum silaturahmi yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut, turut dhadiri oleh masyarakat Jatim yang berdomisili di berbagai Kab/Kota di Sulteng. Selain itu dimeriahkan pula dengan pertunjukan Tari Remo dan Tari Jatilan. Hal ini, merupakan bentuk persembahan dari Pemprov Jatim kepada warga Sulteng asal Jatim yang rindu akan budaya dan nuansa khas kampung halaman.

    Di akhir acara, Gubernur Khofifah juga menyerahkan bantuan tali asih kepada paguyuban masyarakat Jatim di Sulteng sebesar Rp100 juta.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Prov. Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan, Wakil Walikota Palu Imelda Liliana Muhidin, Kepala Perangkat Daerah terkait dari kedua provinsi, jajaran pimpinan BUMD Jatim, serta ratusan masyarakat yang tergabung dalam paguyuban masyarakat Sulteng asal Jawa Timur. [tok/beq]

  • Kemensos Tindak Lanjuti Usulan Marsinah Jadi Pahlawan Nasional

    Kemensos Tindak Lanjuti Usulan Marsinah Jadi Pahlawan Nasional

    Jakarta

    Kementerian Sosial RI (Kemensos) menindaklanjuti pengusulan Marsinah, sosok buruh dan aktivis perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Hal ini dipastikan oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono.

    “Semua dokumen akan segera kami teruskan ke sidang TP2GP, selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Sosial, dan tahap terakhir diserahkan ke Dewan Gelar di Istana Presiden,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis, (16/10/2025).

    Hal ini di ungkapkan Agus saat menerima audiensi Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk Haris Jatmiko, Perwakilan TP2GD Nganjuk/Serikat Buruh Kelik Widi Wahyuni, serta Kepala Desa Nglundo Moh. Ansori di Kantor Kementerian Sosial.

    Lebih lanjut, Agus mengungkapkan usulan tersebut akan dibahas di tingkat nasional setelah dilakukan koordinasi antara TP2GD (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah) Kabupaten Nganjuk dan TP2GD Provinsi Jawa Timur yang kemudian hasilnya akan segera diserahkan kepada TP2GP (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat).

    Agus juga menegaskan tiga unsur spesial yang menjadikan Marsinah sosok istimewa dan layak memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Menurutnya, Marsinah merepresentasikan perjuangan perempuan dalam sejarah pergerakan rakyat Indonesia. Dia juga berasal dari kalangan rakyat biasa dan keberaniannya memperjuangkan keadilan bagi kaum buruh menjadikannya simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sosial.

    “Ada tiga unsur spesial terkait gelar untuk Mbak Marsinah ini, dia sosok perempuan, berasal dari kalangan buruh dan seorang pejuang HAM. Semoga apa yang dibawa dari Nganjuk atas nama Marsinah tidak menemui hambatan. Semua pihak telah bekerja dengan sangat baik dan penuh dedikasi,” tuturnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih menjelaskan proses pengusulan Marsinah menjadi salah satu yang paling cepat dibandingkan dengan calon pahlawan lainnya. Meski demikian, seluruh tahapan tetap mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.

    Di kesempatan yang sama, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi mengungkapkan apresiasi atas atensi yang diberikan negara. Dia menyampaikan bahwa pengusulan Marsinah sebagai pahlawan nasional telah diperjuangkan sejak tahun 2022. Marhaen menegaskan bahwa Pemkab Nganjuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan hukum, tanpa kekurangan administratif.

    Menurutnya, upaya pengusulan tersebut semakin getol dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan secara terbuka agar Marsinah menjadi pahlawan nasional sebagaimana diusulkan oleh sejumlah serikat buruh saat Hari Buruh 1 Mei 2025.

    “Kami menyiapkan dokumen lengkap, data terverifikasi, dan kronologi perjuangan Marsinah secara utuh. Payung hukumnya sudah ada, tinggal menunggu pengesahan di tingkat pusat,” kata Marhaen.

    Turut menanggapi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani menyampaikan apresiasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas perhatian pemerintah pusat terhadap perjuangan Marsinah

    “Jawa Timur berterima kasih telah dipercaya mengusulkan satu tokoh melalui jalur resmi untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Semoga perjuangan ini menjadi dasar yang kuat dan dapat berhasil sampai tuntas,” katanya.

    (akd/akd)

  • Wamensos Agus Jabo Terima Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Marsinah dari Bupati Nganjuk

    Wamensos Agus Jabo Terima Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Marsinah dari Bupati Nganjuk

    Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Sosial RI menindaklanjuti pengusulan Marsinah, aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono saat menerima audiensi Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, bersama perwakilan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Nganjuk dan Jawa Timur di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (16/10/2025).

    “Semua dokumen akan segera kami teruskan ke sidang TP2GP, selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Sosial, dan tahap terakhir diserahkan ke Dewan Gelar di Istana Presiden,” kata Agus Jabo.

    Koordinasi antara TP2GD Kabupaten Nganjuk dan TP2GD Provinsi Jawa Timur telah dilakukan, dan hasilnya akan segera dibahas di tingkat nasional melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).

    Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati Kurniasih, mengungkapkan bahwa proses pengusulan Marsinah termasuk yang paling cepat dibandingkan calon pahlawan lainnya. Meski demikian, seluruh tahapan tetap dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Secara administratif, berkas Marsinah sudah lengkap. TP2GP akan melakukan verifikasi lapangan ke Nganjuk dan Surabaya untuk memastikan keabsahan data serta memperkuat data primer dengan bertemu keluarga dan menelusuri jejak perjuangannya,” ujar Mira.

    Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat atas atensi terhadap pengusulan tersebut. Ia menjelaskan bahwa perjuangan untuk mengusulkan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional telah dilakukan sejak tahun 2022.

    Upaya itu semakin kuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan secara terbuka pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025, sejalan dengan aspirasi sejumlah serikat buruh.

    “Kami menyiapkan dokumen lengkap, data terverifikasi, dan kronologi perjuangan Marsinah secara utuh. Payung hukumnya sudah ada, tinggal menunggu pengesahan di tingkat pusat,” kata Marhaen.

    Ia memastikan seluruh proses pengusulan dilakukan sesuai prosedur hukum tanpa kekurangan administratif.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani menyampaikan apresiasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas perhatian pemerintah pusat terhadap perjuangan Marsinah.

    “Jawa Timur berterima kasih telah dipercaya mengusulkan satu tokoh melalui jalur resmi untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Semoga perjuangan ini menjadi dasar yang kuat dan dapat berhasil sampai tuntas,” kata Novi.

    Menanggapi hal itu, Wamensos Agus Jabo menegaskan bahwa Marsinah memiliki tiga unsur istimewa yang membuatnya layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Marsinah, kata dia, merepresentasikan perjuangan perempuan dalam sejarah pergerakan rakyat Indonesia, berasal dari kalangan rakyat biasa, dan memperjuangkan keadilan bagi kaum buruh.

    “Ada tiga unsur spesial terkait gelar untuk Mbak Marsinah ini, dia sosok perempuan, berasal dari kalangan buruh dan seorang pejuang HAM. Semoga apa yang dibawa dari Nganjuk atas nama Marsinah tidak menemui hambatan. Semua pihak telah bekerja dengan sangat baik dan penuh dedikasi,” ujar Agus Jabo menutup audiensi. [tok/ian]

  • Fraksi PDIP Ingatkan Pemprov Jatim: Capaian Penurunan Kemiskinan Harus Diikuti Pemerataan Kesejahteraan

    Fraksi PDIP Ingatkan Pemprov Jatim: Capaian Penurunan Kemiskinan Harus Diikuti Pemerataan Kesejahteraan

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, mengingatkan agar capaian penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak hanya dilihat dari sisi statistik semata.

    Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan harus dinilai dari sejauh mana kesejahteraan benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh daerah, bukan hanya di kota-kota besar.

    “Kita bersyukur, Alhamdulillah, angka kemiskinan menurun di triwulan ini dan Gini rasio juga turun. Tapi penurunannya belum terlalu signifikan. Perlu kita lihat lagi, apakah penurunan itu merata di seluruh kabupaten dan kota, atau justru hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu,” ujar Erma, Kamis (16/10/2025).

    Pernyataan Erma disampaikan menanggapi paparan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam rapat paripurna istimewa peringatan Hari Jadi ke-80 Pemprov Jawa Timur. Dalam sambutannya, Gubernur menyebut angka kemiskinan di Jawa Timur turun menjadi 9,03 persen pada Maret 2025, dari sebelumnya 9,29 persen pada Maret 2024, dengan penurunan Gini rasio dari 0,372 menjadi 0,368.

    Legislator asal daerah pemilihan Tulungagung–Blitar itu menilai, pembangunan yang adil tidak cukup diukur dari angka penurunan kemiskinan semata. Indikator paling penting adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dalam pemerataan IPM di seluruh wilayah Jawa Timur.

    “Kalau kita bicara kesejahteraan, maka ukuran utamanya adalah IPM. Kalau pun IPM Jawa Timur naik, tapi daerah-daerah dengan posisi terbawah tidak ikut meningkat, berarti pemerataannya belum berjalan baik. Kita ingin ada kemajuan di semua wilayah supaya keadilan pembangunan benar-benar terwujud,” tegasnya.

    Anggota Komisi B DPRD Jatim itu juga menekankan pentingnya memperkuat sektor ekonomi rakyat, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagai fondasi utama pengentasan kemiskinan berkelanjutan.

    “UMKM harus terus didampingi dan diberdayakan, bukan hanya lewat bantuan modal, tetapi juga peningkatan kapasitas, akses pasar, dan digitalisasi usaha. Kalau UMKM tumbuh kuat, maka penurunan kemiskinan akan lebih cepat dan ketimpangan pendapatan bisa ditekan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Erma mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan adalah menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap inklusif. Ia menilai, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah berada di jalur yang benar, namun harus memastikan bahwa daerah tertinggal dan kelompok rentan tidak tertinggal dalam arus kemajuan.

    “Pemerintah provinsi harus memastikan tidak ada daerah yang tertinggal. Artinya, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan industri dan kota besar. Keadilan sosial sebagaimana cita-cita konstitusi harus benar-benar diwujudkan,” tandasnya.

    Erma juga menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim akan terus mendorong Pemprov memperkuat kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan, dan layanan dasar bagi masyarakat miskin.

    “Kita ingin pembangunan manusia Jawa Timur terus meningkat, bukan hanya diukur dari angka-angka, tetapi juga dari rasa keadilan dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat di desa dan kota,” pungkasnya. [asg/kun]

  • Gubernur Khofifah Tuntaskan Penyematan Satyalancana Karya Satya ke 653 ASN

    Gubernur Khofifah Tuntaskan Penyematan Satyalancana Karya Satya ke 653 ASN

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kembali menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) di hari kedua kepada 653 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bertempat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (14/10/2025).

    Kegiatan ini merupakan lanjutan dari upacara penyematan penghargaan yang sama sehari sebelumnya sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian, loyalitas, serta kedisiplinan ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik dengan masa pengabdian 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun, yang berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim, dengan mayoritas penerima berasal dari sektor kesehatan.

    Adapun prosesi penyematan pengharhaan di hari kedua ini dilakukan dalam tiga sesi, mulai dari sesi pertama sebanyak 219 ASN, sesi kedua 216 ASN, dan sesi ketiga 218 ASN.

    Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh ASN penerima penghargaan. Ia menegaskan bahwa tanda kehormatan ini merupakan bentuk pengakuan langsung dari negara atas dedikasi dan kerja keras ASN Jawa Timur.

    “Selamat dan terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan profesionalitas Panjenengan semua. Karena kontribusi Panjenengan, Jawa Timur mampu menjadi provinsi terdepan di antara seluruh provinsi di Indonesia,” ujar Khofifah.

    Khofifah menyebut, berbagai capaian positif yang diraih Jawa Timur saat ini tidak terlepas dari pengabdian ASN di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga penguatan sumber daya manusia.

    Namun demikian, ia mengajak ASN Pemprov Jatim untuk menjaga dan memperkuat keberhasilan melalui filosofi kerja ‘JATIM BISA’ (Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif) sebagai arah baru pembangunan Jawa Timur ke depan.

    “Filosofi kerja ini bertujuan menjadikan Jawa Timur sebagai penghubung antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, dengan semangat agar tidak ada satu pun yang tertinggal atau no one left behind,” tegasnya.

    Menurutnya, Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam menopang distribusi logistik nasional. Dari 39 jalur tol laut di Indonesia, 21 di antaranya berasal dari Jawa Timur, yang juga menyalurkan kebutuhan logistik ke 21 provinsi lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa Jawa Timur berperan penting sebagai simpul konektivitas dan pusat pergerakan ekonomi nasional.

    “Lokomotif pembangunan yang kuat itu adalah Provinsi Jawa Timur, karena punya aparatur sipil negara seperti Panjenengan semua,” ungkap Khofifah.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan makna dari setiap unsur dalam filosofi JATIM BISA. Berdaya, artinya memiliki energi, kemampuan, dan kapasitas luar biasa untuk terus tumbuh. Inklusif, berarti membuka ruang interaksi dan dialog yang luas dengan berbagai pihak, menghindari sikap eksklusif yang justru membatasi kemajuan.

    Kemudian ada Sinergis, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Serta, Adaptif, bermakna mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lokal, nasional, maupun global tanpa kehilangan jati diri.

    “Kita punya keberdayaan luar biasa, infrastruktur bagus, SDM hebat. Tapi akhlak dan integritas harus tetap dijaga sebagai fondasi utama,” pesan Khofifah.

    Menurut Khofifah, seluruh ASN harus memiliki intensitas dan kebersamaan satu dengan yang lain. Sebab kita adalah Jawa Timur dan Jawa Timur adalah kita yang kemudian mengerucut tema ‘Jatim Tangguh Terus Bertumbuh’.

    Tangguh menunjukkan sudah melewati berbagai rintangan berbagai ujian. Kemudian tumbuh harus terus melakukan ikhtiar adaptif dengan berbagai perubahan-perubahan.

    “Oleh karena itu saya menyebut Jatim akan naik kelas dan naik kelasnya Jawa Timur adalah sebagai Gerbang Baru Nusantara,” pesannya.

    Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga memberikan pesan khusus kepada ASN Tenaga Pendidik dan Tenaga Medis. Gubernur Khofifah mengingatkan pentingnya sikap sinergis dan adaptif di kedua sektor terdepan tersebut.

    Di bidang pendidikan, Gubernur Khofifah memberikan contoh akan kesuksesan sinergitas yang terjalin antara Pemprov Jatim dengan Instansi vertikal terkait.

    Berdasarkan data resmi dari berbagai instansi, tercatat lima dari sebelas SMA yang disebut akan menyiapkan pemimpin masa depan berada di Jawa Timur. Kelimanya adalah SMAN Taruna Nala Malang, SMAN 3 Taruna Angkasa Madiun, SMAN 2 Taruna Bhayangkara Banyuwangi, SMAN 5 Taruna Brawijaya Kediri dan SMAN 1 Taruna Madani Pasuruan.

    “Kita ini menyiapkan generasi emas untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Intinya kita terus lakukan penguatan, kerja keras dan doa meskipun guru-guru di Jatim ini sudah sangat luar biasa,” puji Khofifah.

    Sementara di bidang kesehatan, Gubernur Khofifah diharapkan bisa terus adaptif terhadap percepatan teknologi kedokteran yang luar biasa.

    Untuk itu, kita telah melakukan partnership bersama berbagai institusi dalam dan luar negeri.

    “Ini bukti bahwa kita tengah membangun partnership luar biasa. Dimana percepatan dunia kedokteran sangat luar biasa. Maka We have to improve,” ucapnya optimis.

    “Jadi kalau bisa berdaya, inklusif dan sinergis dimana merupakan kebutuhan. Kemudian adaptif terhadap berbagai teknologi kedokteran yang luar biasa,” pungkas Khofifah. (tok)

  • Tingkatkan Stok Darah Sukarela, Khofifah Dorong Penguatan PMR di SMA/SMK Jatim

    Tingkatkan Stok Darah Sukarela, Khofifah Dorong Penguatan PMR di SMA/SMK Jatim

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendorong penguatan dan pengaktifan kembali Palang Merah Remaja (PMR) di SMA, SMK, maupun Madrasah Aliyah sebagai upaya strategis meningkatkan jumlah pendonor darah sukarela di Jatim.

    ​Dorongan ini disampaikan Khofifah dalam acara Penganugerahan Piagam Penghargaan dan Lencana kepada 604 pendonor darah sukarela yang telah mendonor sebanyak 75 kali, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/10/2025).

    ​Khofifah menekankan pentingnya kaderisasi sejak dini melalui PMR. Ia menargetkan partisipasi pelajar dalam PMR dapat meningkat dari 3 persen menjadi minimal 4 persen.

    ​”Plan of action dari pertemuan hari ini adalah bagaimana maksimalisasi keikutsertaan dari SMA maupun SMK atau Aliyah untuk PMR. Ini dapat menjadi wadah awal membangun kesadaran sosial dan kemanusiaan di kalangan pelajar,” ujarnya.

    ​Ketua PMI Jatim, Imam Utomo, mendukung penuh rencana ini dan akan memperluas sosialisasi donor darah ke kalangan pelajar. Ia berharap, jika kebiasaan mendonor dimulai sejak muda, seseorang bisa mencapai 100 kali donor di usia 40-an.

    ​Senada, Dewan Kehormatan PMI Jatim, Emil Elestianto Dardak, menilai PMR adalah jalur strategis untuk kaderisasi relawan PMI secara berkelanjutan.

    “Begitu mereka lulus, mereka akan terus menjadi kader-kader PMI. Peran PMI juga luas, tak hanya donor darah, tetapi juga pada kesiapsiagaan bencana,” tegas Wagub Emil, mencontohkan keterlibatan relawan PMI dalam evakuasi di Sidoarjo baru-baru ini.

    ​Penganugerahan penghargaan kepada 604 pendonor 75 kali ini merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi para sukarelawan dalam menyelamatkan nyawa dan menjaga ketersediaan darah di Jatim. [tok/beq]