Xcloud.id

Tag: Khofifah Indar Parawansa

  • Meriah! Pasar Rakyat Jatim di Bojonegoro Guncang Padangan, Guyon Waton hingga Cak Sodiq Turun Panggung

    Meriah! Pasar Rakyat Jatim di Bojonegoro Guncang Padangan, Guyon Waton hingga Cak Sodiq Turun Panggung

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Nuansa kemeriahan melingkupi Lapangan Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, saat Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) resmi membuka Pasar Rakyat Jawa Timur. Acara ini menjadi rangkaian utama dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Provinsi Jawa Timur, dan akan berlangsung selama tiga hari penuh, mulai Jumat (3/10/2025) hingga Minggu (5/10/2025).

    Digelar di lokasi yang sengaja dipilih di luar pusat kota, Pasar Rakyat ini bertujuan untuk memeratakan pembangunan dan menyentuh masyarakat hingga ke wilayah kecamatan.

    Panggung Seni dan Produk Unggulan Lokal Jadi Daya Tarik
    Pasar Rakyat Jawa Timur tak hanya menyajikan full hiburan, namun juga menjadi etalase bagi produk-produk unggulan dari berbagai daerah di Jatim. Masyarakat berkesempatan menemukan aneka kerajinan tangan, hasil pertanian, dan kuliner khas yang dipamerkan oleh puluhan UMKM lokal.

    Selain kegiatan belanja, pengunjung juga dimanjakan dengan panggung seni budaya yang menghadirkan pertunjukan musik dan kesenian tradisional setiap malam.

    Pada Jumat (3/10/2025) Pembukaan dimeriahkan oleh penampilan energik dari Mr Jono dan Joni dilanjutkan dengan grup musik populer Guyon Waton. Sabtu (4/10/2025) panggung hiburan menampilkan lawakan segar dari Cak Percil CS dan biduan Yunna Amora. Kemudian pada Minggu (5/10/2025) atau malam penutup akan diramaikan oleh penampilan dari Cak Sodiq.

    Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) II Bojonegoro, Agung Subagyo yang mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa, menjelaskan bahwa peringatan HUT ke-80 Jatim tahun ini mengusung tema “Jatim Tangguh, Terus Tumbuh”.

    “Tema ini mengandung makna bahwa Jawa Timur memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi berbagai ujian, sekaligus bisa terus tumbuh dan berkembang,” ujar Agung Subagyo.

    Menurutnya, Tangguh berarti tidak mudah goyah oleh perubahan, sementara Terus Tumbuh diartikan sebagai gerakan maju dalam pembangunan ekonomi, penguatan kreativitas, pemberdayaan UMKM, dan penguatan karakter masyarakat. Sehingga dalam acara tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk merayakan kebersamaan dan menggelorakan ekonomi rakyat, serta membantu mengenalkan potensi lokal Bojonegoro lebih luas.

    Dukungan terhadap pelaksanaan Pasar Rakyat ini turut disuarakan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni. Ia menegaskan bahwa DPRD Jatim mendukung penuh acara semacam ini karena mampu membangun solidaritas sosial dan memperkuat rasa memiliki terhadap produk UMKM di Bojonegoro dan Jawa Timur. “Acara ini harus terus dikawal melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung penuh UMKM,” tegas Sri Wahyuni.

    Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menjelaskan alasan pemindahan lokasi dari Alun-alun Kota ke Kecamatan Padangan. Langkah ini diambil demi pemerataan pembangunan agar kegiatan besar tidak terpusat di wilayah kota.

    “Semoga dengan adanya pasar rakyat ini masyarakat bergerak dan mampu mengembangkan kemandirian ekonomi, khususnya di Kabupaten Bojonegoro,” tutur Bupati Setyo Wahono.

    Sementara, pembukaan resmi kegiatan tersebut ditandai dengan pemukulan oklek oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, didampingi oleh Agung Subagyo, Sri Wahyuni, serta jajaran pejabat daerah dan perwakilan kepolisian. Malam pembukaan diakhiri dengan penampilan dari Guyon Waton yang sukses menghibur ribuan pengunjung. [lus/kun]

  • Korban Selamat Ponpes Al Khoziny Bertambah jadi 104 Orang

    Korban Selamat Ponpes Al Khoziny Bertambah jadi 104 Orang

    Bisnis.com, SIDOARJO—Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Surabaya mencatat jumlah korban selamat runtuhnya musala Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur bertambah menjadi 104 orang akibat tambahan satu korban yang baru ditemukan.

    Kepala Kantor Basarnas Surabaya Nanang Sigit mengatakan tambahan data tersebut berasal dari laporan wali santri pada Jumat (3/10/2025), yang menyatakan bahwa satu santri tersebut menyelamatkan diri ke rumah rekannya.

    “Jumlah total sekarang 118 orang, dengan perincian 14 meninggal dunia dan 104 selamat,” ujar Nanang, dikutip dari Antara, Sabtu (4/10/2025).

    Dia menambahkan pada saat bangunan mushalla itu ambruk, santri tersebut lari keluar pondok dan menuju rumah rekannya sehingga tak tercatat sebagai korban selamat. Orang tua dari santri tersebut, lanjutnya, berada di lokasi Ponpes Al Khoziny karena menduga korban tertimbun reruntuhan bangunan. Namun, pada Jumat (3/10/2025), santri tersebut mendatangi ponpes, dan kemudian bertemu dengan orang tuanya.

    “Kemarin ada santri satu datang atas nama Ibnu, dia [sebelumnya] dilaporkan hilang oleh orang tuanya,” katanya.

    Sementara itu, hingga Jumat malam pukul 23:00 WIB, tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban meninggal dunia di sektor A4. Dengan demikian, total jumlah korban meninggal akibat ambruknya bangunan yang sebelumnya sebanyak 13 orang, menjadi 14 orang.

    Proses pencarian, kata dia, masih fokus pada pembukaan akses material reruntuhan menggunakan alat berat. Proses itu dilakukan secara hati-hati agar tidak berdampak pada tubuh korban yang tertimbun. Menurutnya, tim telah membongkar sekitar 60% material bangunan, meskipun pembongkaran dan pembersihan tersebut bukan tujuan utama dalam operasi tersebut.

    “Tujuan utama bukan merobohkan seluruh bangunan, melainkan membuka akses untuk mempercepat evakuasi. Kalau sudah ada tanda-tanda korban, proses akan langsung dihentikan untuk dilakukan evakuasi,” ujarnya.

    Selain itu, penggunaan ekskavator hanya difungsikan untuk membuka jalur dan bukan untuk mengangkat korban. Tak hanya itu, lanjutnya, untuk memastikan keselamatan, setiap sektor dilengkapi petugas keselamatan yang memantau apabila ada indikasi korban.

    Masih Ada 39 Korban yang Belum Ditemukan

    Hingga kini, kata Nanang, laporan sementara dari wali santri menunjukkan masih ada 49 orang yang belum diketahui keberadaannya.

    “Seperti kemarin, ada laporan hilang, ternyata anaknya atas nama Ibnu asal Surabaya tidak berada di lokasi. Jadi angka 49 itu belum bisa dipastikan benar-benar akurat,” tuturnya.

    Dia menegaskan operasi pencarian sesuai standar operasional berlangsung selama tujuh hari, dengan kemungkinan diperpanjang jika ditemukan tanda-tanda keberadaan korban.

    “Secara matematis, proses kemungkinan bisa selesai hari ini, maksimal besok, tetapi tetap bergantung pada situasi di lapangan,” kata Nanang.

    Terpisah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan kesiapan Posko DVI dan Post Mortem di RS Bhayangkara Polda Jatim untuk proses identifikasi korban runtuhnya musala Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo.

    Dia menegaskan, seluruh sampel DNA keluarga wali santri sudah terkumpul sehingga proses identifikasi dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Karena itulah, dirinya mengapresiasi Tim DVI Polri yang sejak awal sudah bekerja di lokasi.

    “Artinya semua insya Allah well prepared,” ujarnya dalam keterangan resminya, Sabtu (4/10/2025).

    Penegasan itu disampaikan saat meninjau langsung musala tersebut, Jumat (3/10/2025) sore bersama Sekdaprov Jatim Adhy Karyono. Meski sarana pendukung sudah lengkap, Khofifah mengingatkan bahwa proses rekonsiliasi antara data Post Mortem (PM) dan Ante Mortem (AM) membutuhkan kehati-hatian dan profesionalitas tinggi. Hal inilah yang membuat identifikasi korban tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.

    “Ada kesulitan-kesulitan pada saat harus dilakukan rekonsiliasi antara PM dan AM-nya. Semoga keluarga juga bisa memahami di mana kerja-kerja profesional sudah dilakukan tetapi dengan penuh kehati-hatian,” tegasnya. 

    Menurutnya, rekonsiliasi akan dilakukan setelah identifikasi selesai agar jenazah bisa dipastikan kesesuaian dan kepastian sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.

    “Bagaimana semua bisa meyakinkan ketika nanti direkonsiliasi dan ketika sudah ketemu dan teridentifikasi dari yang masuk ini mereka bisa memastikan dan meyakini bahwa ini adalah putranya atau keponakan mereka,” tuturnya. 

  • Dana Transfer Pusat 2026 Berkurang Rp2,815 T, Apa Langkah Pemprov Jatim?

    Dana Transfer Pusat 2026 Berkurang Rp2,815 T, Apa Langkah Pemprov Jatim?

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa telah menggelar rapat bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah kepala daerah di Jatim. Rapat bertempat di kantor Gedung Keuangan Negara (GKN) di Jalan Indrapura, Kamis (2/10/2025) lalu.

    Salah satu topik yang dibahas adalah pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) secara signifikan yang dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia, tak terkecuali Provinsi Jawa Timur.

    Secara nasional TKD dikepras sebesar Rp 200 trilliun ke seluruh daerah di Indonesia. Sedangkan untuk Jatim, berdasarkan surat Kementerian Keuangan tepatnya dari Dirjen Perimbangan Keuangan per tanggal 23 September 2025 No S-62/PK/2025, TKD untuk Provinsi Jawa Timur berkurang Rp 2,815 trilliun menjadi Rp 8,8 trilliun di tahun 2026 mendatang.

    Yang artinya TKD untuk Provinsi Jatim berkurang 24,21 persen dibanding TKD Provinsi Jatim 2025 sebesar Rp 11,4 trilliun. Sedangkan penurunan TKD untuk 38 kabupaten/kota lebih dari Rp 17,5 triliun.

    Sedangkan untuk Pemprov DKI Jakarta, dalam rancangan awal, memproyeksikan penerimaan transfer dari pusat sebesar Rp 26 triliun. Dana tersebut berasal dari DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, jumlah itu kini dipangkas signifikan. DBH akan berkurang sekitar Rp15 triliun, yang tersisa Rp11 triliun.

    Beda lagi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang juga harus menghadapi kenyataan pahit pada tahun 2026. Dana transfer pusat yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pembiayaan daerah dipangkas cukup besar yakni mencapai Rp2,458 triliun.

    Kondisi ini membuat proyeksi APBD Jabar 2026 menyusut dari Rp31,1 triliun menjadi Rp28,6 triliun. Rinciannya, dana bagi hasil pajak pusat yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp2,2 triliun kini hanya tinggal Rp 843 miliar.

    Dana alokasi umum pun turun dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun. Bahkan, dana alokasi khusus (DAK) fisik senilai Rp276 miliar yang biasanya digunakan untuk membiayai pembangunan jalan, irigasi, hingga ruang kelas, dihapus.

    Sementara DAK nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga ikut terpangkas, dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun. Meski begitu, Pemprov Jabar menegaskan layanan publik tetap menjadi prioritas.

    Terkait hal ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim, Ir. Mohammad Yasin, M.SI kepada beritajatim.com, Sabtu (4/10/2025) menjelaskan berdasarkan surat Kemenkeu (Dirjen Perimbangan Keuangan) tanggal 23 September 2025 No S-62/PK/2025 Perihal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran (TA) 2026, TKD untuk Jatim mengalami penurunan Rp 2,815 triliun.

    “Angka itu jika dibandingkan dengan TKD untuk Jatim pada TA 2025 sebesar Rp11,440 triliun, sementara tahun 2026 sebesar Rp8,816 triliun. Sedangkan penurunan TKD untuk 38 kabupaten/kota di Jatim lebih dari Rp17,5 triliun,” kata Yasin.

    Mengenai potensi dampak yang timbul dari penurunan TKD terhadap APBD 2026, Yasin mengatakan hal tersebut masih dalam pembahasan di lingkup Pemprov Jatim. Hal ini mengingat pembahasan Rancangan APBD 2026 saat ini sedang berjalan di DPRD Jatim.

    “Yang pasti kita akan lakukan penyesuaian pendapatan. Tentunya akan membawa konsekuensi pada efisiensi belanja perangkat daerah. Belanja rutin yang sifatnya wajib seperti belanja pegawai, listrik, air, kemudian belanja wajib yang bersifat pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan permukiman, air bersih dan sanitasi, pelayanan sosial dan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana yang menjadi Visi Misi Ibu Gubernur yang tertuang dalam Nawa Bhakti Satya akan menjadi skala prioritas,” tegasnya.

    Yasin pun kembali menegaskan program yang manfaatnya bisa secara langsung dirasakan masyarakat tetap akan menjadi prioritas. “Sementara efisiensi akan mengacu Inpres No 1 Tahun 2025 kemarin, yaitu belanja-belanja perjalanan dinas, honorarium, belanja rapat, paket meeting, belanja alat tulis kantor, FGD, kajian, seminar dan lainnya,” tukasnya.

    Sekadar diketahui, meski TKD dipangkas, namun Menkeu Purbaya menegaskan sebenarnya uang ke daerah tetap meningkat jumlahnya. Yang diwujudkan melalui peningkatan program daerah.

    “Jadi, kan di transportnya kan turun Rp200 trilliun ya. Tapi program-program untuk daerah naik dari Rp900 trilliun ke Rp1.300 triliun. Tambah lebih banyak. Jadi kita ingin melihat kinerja uang yang lebih efektif,” tegasnya.

    Menteri Keuangan tetap akan melakukan pengawasan dan evaluasi untuk penggunaan anggaran TKD di seluruh daerah di Indonesia.

    Jika pemanfaatannya baik sesuai dengan evaluasi berkala yang dilakukan, maka anggaran dari pusat bisa saja ditambah. (tok)

  • Abdul Halim, La Nyalla dan Khofifah Diduga Terlibat Korupsi Dana Hibah Jatim

    Abdul Halim, La Nyalla dan Khofifah Diduga Terlibat Korupsi Dana Hibah Jatim

  • Wali Santri Desak Evakuasi Korban Ponpes Al Khoziny Dipercepat, Begini Tanggapan Khofifah Surabaya 3 Oktober 2025

    Wali Santri Desak Evakuasi Korban Ponpes Al Khoziny Dipercepat, Begini Tanggapan Khofifah Surabaya 3 Oktober 2025

    Wali Santri Desak Evakuasi Korban Ponpes Al Khoziny Dipercepat, Begini Tanggapan Khofifah
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menanggapi keinginan wali santri Ponpes Al Khonizy yang tidak sabar atas proses evakuasi yang dinilai mereka sangat lambat.
    Para wali santri bahkan ingin membantu proses evakuasi agar berlangsung lebih cepat.
    “Saya paham, tapi semua proses harus dilakukan dengan sangat hati-hati oleh tim profesional. Di lokasi ada jenazah santri yang juga harus mendapatkan perlakuan yang baik,” kata Khofifah kepada wartawan saat meninjau Posko DVI Polda Jatim, Jumat (3/10/2025) sore.
    Pihaknya juga sudah melakukan percepatan dengan menambah alat berat berupa crane dan breaker.
    “Penambahan alat berat sudah kami datangkan di lokasi,” terangnga.
    Tim Dinas Sosial Provinsi Jatim sudah melakukan pendampingan psikososial kepada keluarga wali santri.
    “Siang tadi wali santri ingin ikut melakukan evakuasi. Beberapa hari lalu kami sudah sampaikan hal tersebut,” ujar Khofifah.
    Seperti diketahui, puluhan keluarga santri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur mendesak petugas mempercepat proses evakuasi korban Jumat siang.
    Proses evakuasi pengangkatan reruntuhan bangunan mushala Al Khoziny masih terus berlangsung.
    Namun, keluarga korban resah karena proses evakuasi dinilai lamban.
    Beberapa keluarga santri mendatangi posko media center untuk menanyakan kondisi evakuasi terkini.
    Mereka bahkan berjalan bersama-sama menuju area TKP reruntuhan.
    Sampai di batas aman yang ditandai garis polisi, sejumlah petugas menahan mereka agar tidak masuk.
    Suasana menegang sempat terjadi saat salah satu keluarga korban mendesak agar dapat masuk untuk membantu proses evakuasi.
    Salah satu dari keluarga santri juga menuntut agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut bertanggung jawab atas insiden ini.
    Sementara itu, memasuki hari kelima operasi SAR runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, kabupaten Sidoarjo, tim SAR gabungan kembali menemukan lima korban dalam kondisi meninggal dunia.
    Empat jenazah dievakuasi secara bertahap dari reruntuhan material bangunan pada sektor A2.
    Jenazah pertama atau korban ke-19 berhasil dievakuasi pada pukul 07.30 WIB.
    Disusul korban ke-20 pada pukul 07.36 WIB, korban ke-21 pada pukul 10.19 WIB, dan korban ke 22 pada pukul 11.34 WIB.
    Pada sektor yang berbeda, korban ke 23 dievakuasi dari sektor A3 pukul 14.00 WIB.
    SAR Mission Coordinator (SMC), Laksamana Pertama TNI Yudhi Bramantyo, menjelaskan bahwa proses evakuasi para korban membutuhkan waktu lama karena tim SAR gabungan harus lebih dulu mengangkat dan menghancurkan material bangunan.
    “Tim SAR gabungan terlebih dahulu menghancurkan reruntuhan dinding beton, kemudian memotong besi tulangan di dalamnya agar bisa mengeluarkan empat jenazah korban yang terhimpit,” kata Yudhi.
    Setelah berhasil dievakuasi, jenazah dibawa ke RS Bhayangkara Surabaya untuk proses identifikasi lebih lanjut oleh tim DVI Polda Jawa Timur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kerja Tim SAR Gabungan Lambat, Keluarga Santri Ponpes Al Khoziny Mulai Geram

    Kerja Tim SAR Gabungan Lambat, Keluarga Santri Ponpes Al Khoziny Mulai Geram

    FAJAR.CO.ID, SIDOARJO — Proses evakuasi santri yang menjadi korban ambruknya musalah Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang berjalan lambat, mulai membuat keluarga korban geram.

    Mereka mulai kecewa dengan lambatnya petugas tim SAR Gabungan untuk melakukan evakuasi. Belum lagi, alat yang digunakan tidak bekerja maksimal.

    Bahkan, pada Jumat, suasana tegang mewarnai proses pencarian korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny pada hari kelima.

    Ketegangan yang terjadi sekitar pukul 16.28 WIB dipicu keluarga santri yang menilai kinerja tim gabungan lama dalam melakukan proses evakuasi.

    Mereka lantas mencoba menuju titik lokasi reruntuhan bangunan untuk membantu proses evakuasi. Aksi itu lantas dicegah oleh petugas kepolisian yang berjaga di lokasi. Sebab lokasi ambruknya bangunan dinilai sangat berbahaya.

    “Aku enggak pingin perang, itu masalah kemanusiaan. Tolonglah, adik saya ada di sana coba bayangin kalau kamu yang punya adik. Saya cuma mau menolong dia,” kata salah satu warga.

    Keluarga mengungkapkan niatan untuk membantu mengangkat puing-puing bangunan bisa mempercepat penemuan anggota keluarga mereka yang sampai saat ini belum ditemukan.

    Salah satu dari keluarga santri juga menuntut agar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa turut bertanggung jawab atas insiden ini.

    “Yang kerja cuma dua, alatnya cuma satu. Ini tanggung jawab Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur. Khofifah mendatangkan pekerja ahli yang profesional,” ucapnya.

    Sementara itu, Kepala Basarnas Surabaya sekaligus Direktur Operasional dalam operasi tersebut Nanang Sigit menjelaskan tim telah bekerja untuk membongkar satu per satu bangunan yang ambruk.

  • 1 KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim Nasional

    1 KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim Nasional

    KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan keterkaitan eks Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam kasus suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur periode 2019-2022.
    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Abdul Halim Iskandar sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Jawa Timur pada periode 2019-2024 sebelum akhirnya ditunjuk sebagai eks Mendes PDTT oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Asep mengatakan, tempus atau waktu dugaan korupsi dana hibah Jatim itu terjadi saat Abdul Halim masih menjabat sebagai anggota DPRD sehingga penyidik melakukan upaya paksa seperti penggeledahan dan pemeriksaan.
    “Jadi, untuk mantan Menteri Desa ini, yang bersangkutan itu pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Tentunya masih di lingkup waktu tersebut sehingga kami juga membutuhkan informasi terkait dengan masalah pokir ini. Seperti itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    Sementara itu, KPK mengatakan, La Nyalla sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim.
    Asep mengatakan, KPK mendalami program-program yang dilakukan KONI yang berkaitan dengan dana hibah pokir tersebut.
    “Jadi, ada (dana hibah) yang dititipkan di beberapa SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Makanya termasuk ke dinas-dinasnya tersebut kita memanggil kepala dinas maupun wakil kepala dinas dan juga beberapa pejabat struktural di dinas tersebut untuk mengonfirmasi terkait dengan penerimaan pokir dimaksud,” ujar dia.
    Sedangkan untuk Gubernur Jawa Timur Khofifah, KPK menggali keterangan keterkaitan dana hibah yang digunakan DPRD dengan pihak pemerintah daerah (pemda).
    Asep mengatakan, KPK menelusuri alur aturan pembagian dana hibah pokir tersebut dan pertemuan antara Pemprov Jatim dan DPRD terkait dana yang dikorupsi tersebut.
    “Jadi, kami juga menyusuri asal dana pokir ini. Menyusuri bagaimana pembagiannya, pengaturannya, dan lain-lainnya. Seperti itu, bagaimana pertemuan-pertemuan antara eksekutif dengan legislatif. Bagaimana pembagiannya, presentasinya, dan lain-lainnya,” ucap dia.
    Sebelumnya, KPK menetapkan 21 tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022.
    “Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 tersangka,” kata Asep.
    Asep mengatakan, dari puluhan tersangka itu terdapat beberapa nama, yaitu eks Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dan Anwar Sadad selaku Anggota DPR RI yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim.
    Dia mengatakan, kasus suap ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024.
    Selanjutnya, KPK menahan empat tersangka pemberi suap terhadap Kusnadi.
    Mereka adalah Hasanuddin, yang merupakan Anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 dan sebelumnya berstatus pihak swasta dari Kabupaten Gresik, Jatim; Jodi Pradana Putra selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur; Sukar, yang merupakan eks Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur; dan Wawan Kristiawan selaku pihak swasta dari Tulungagung.
    “Terhadap keempat tersangka tersebut, dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan 21 Oktober 2025 di Rutan Cabang KPK, Merah Putih,” ujar dia.
    Atas perbuatannya, empat tersangka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim Nasional

    1 KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim Nasional

    KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan keterkaitan eks Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam kasus suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur periode 2019-2022.
    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Abdul Halim Iskandar sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Jawa Timur pada periode 2019-2024 sebelum akhirnya ditunjuk sebagai eks Mendes PDTT oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Asep mengatakan, tempus atau waktu dugaan korupsi dana hibah Jatim itu terjadi saat Abdul Halim masih menjabat sebagai anggota DPRD sehingga penyidik melakukan upaya paksa seperti penggeledahan dan pemeriksaan.
    “Jadi, untuk mantan Menteri Desa ini, yang bersangkutan itu pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Tentunya masih di lingkup waktu tersebut sehingga kami juga membutuhkan informasi terkait dengan masalah pokir ini. Seperti itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    Sementara itu, KPK mengatakan, La Nyalla sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim.
    Asep mengatakan, KPK mendalami program-program yang dilakukan KONI yang berkaitan dengan dana hibah pokir tersebut.
    “Jadi, ada (dana hibah) yang dititipkan di beberapa SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Makanya termasuk ke dinas-dinasnya tersebut kita memanggil kepala dinas maupun wakil kepala dinas dan juga beberapa pejabat struktural di dinas tersebut untuk mengonfirmasi terkait dengan penerimaan pokir dimaksud,” ujar dia.
    Sedangkan untuk Gubernur Jawa Timur Khofifah, KPK menggali keterangan keterkaitan dana hibah yang digunakan DPRD dengan pihak pemerintah daerah (pemda).
    Asep mengatakan, KPK menelusuri alur aturan pembagian dana hibah pokir tersebut dan pertemuan antara Pemprov Jatim dan DPRD terkait dana yang dikorupsi tersebut.
    “Jadi, kami juga menyusuri asal dana pokir ini. Menyusuri bagaimana pembagiannya, pengaturannya, dan lain-lainnya. Seperti itu, bagaimana pertemuan-pertemuan antara eksekutif dengan legislatif. Bagaimana pembagiannya, presentasinya, dan lain-lainnya,” ucap dia.
    Sebelumnya, KPK menetapkan 21 tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022.
    “Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 tersangka,” kata Asep.
    Asep mengatakan, dari puluhan tersangka itu terdapat beberapa nama, yaitu eks Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dan Anwar Sadad selaku Anggota DPR RI yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim.
    Dia mengatakan, kasus suap ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024.
    Selanjutnya, KPK menahan empat tersangka pemberi suap terhadap Kusnadi.
    Mereka adalah Hasanuddin, yang merupakan Anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 dan sebelumnya berstatus pihak swasta dari Kabupaten Gresik, Jatim; Jodi Pradana Putra selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur; Sukar, yang merupakan eks Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur; dan Wawan Kristiawan selaku pihak swasta dari Tulungagung.
    “Terhadap keempat tersangka tersebut, dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan 21 Oktober 2025 di Rutan Cabang KPK, Merah Putih,” ujar dia.
    Atas perbuatannya, empat tersangka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko PMK Ajak Masyarakat Cegah Bencana Mulai dari Langkah Sederhana

    Menko PMK Ajak Masyarakat Cegah Bencana Mulai dari Langkah Sederhana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk aktif mencegah bencana dengan langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pesan itu ia sampaikan saat menghadiri malam puncak Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2025 di Lapangan Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Kamis (2/10/2025).

    Dalam sambutannya, Pratikno menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

    “Mari kita sama-sama cegah bencana, mulai dari hal yang sederhana. Jangan buang sampah sembarangan, jaga kebersihan sungai, jangan merambah hingga mempersempit aliran sungai. Hal-hal kecil seperti ini sangat berpengaruh dalam mengurangi risiko bencana,” ungkap mantan Menteri Sekretaris Negara itu.

    Pratikno menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang menimpa santri Pondok Pesantren Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Ia bersama jajaran pemerintah sejak Kamis pagi hingga siang turut mengawal proses pencarian dan penyelamatan korban.

    “Ada yang berhasil diselamatkan, tapi ada juga yang belum. Mohon doanya agar semua bisa kita selamatkan dengan korban sesedikit mungkin. Dan mari kita jaga bersama agar bencana semacam ini tidak terulang kembali. Setiap tahun Indonesia menghadapi lebih dari 3.500 kasus bencana. Bencana seperti gempa bumi memang tidak bisa diprediksi,” katanya.

    Ia menambahkan, meski gempa sulit diperkirakan, bencana hidrometeorologi seperti banjir dapat diantisipasi. Karena itu, ia memberikan apresiasi kepada BNPB, Basarnas, TNI, Polri, serta pemerintah daerah yang selalu sigap dalam tanggap darurat. Pratikno juga mendorong peran rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan dalam edukasi kebencanaan.

    “Rumah ibadah, pesantren, madrasah, mushola, masjid bisa dijadikan pusat sosialisasi dan tempat pengungsian sementara ketika bencana terjadi. Peran para kyai, nyai, dan tokoh agama sangat penting membangun masyarakat tangguh,” tambahnya.

    Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang hadir mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan BNPB yang memilih Jawa Timur sebagai tuan rumah PRB 2025. Ia menyebut Jawa Timur merupakan daerah dengan risiko bencana tinggi, namun indeks risikonya berhasil diturunkan signifikan dari 137,88 pada 2019 menjadi 95,75 pada 2024.

    “Hal ini berkat kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat yang semakin tangguh menghadapi bencana,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dedikasi dalam upaya pengurangan risiko bencana. Ia juga menyerahkan pataka PRB kepada Pemprov Banten yang akan menjadi tuan rumah Peringatan Bulan PRB 2026.

    Malam puncak PRB 2025 berlangsung khidmat dengan lantunan syair dan dakwah dari Opic, Gus Kautsar, Gus Hafidz, serta grup hadrah Syubbanul Muslimin. Acara turut dihadiri jajaran pejabat daerah, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Sekretaris Umum BNPB Rustian, Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Sekretaris BPBD Jatim Andhika Nurrahmad Sudigda, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Wali Kota Mojokerto Rachman Sidharta Arisandi, serta Forkopimda Kabupaten Mojokerto.

  • Bupati Lamongan Sampaikan Aspirasi ke Menkeu, Minta Skema Transfer ke Daerah Kembali Normal

    Bupati Lamongan Sampaikan Aspirasi ke Menkeu, Minta Skema Transfer ke Daerah Kembali Normal

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyampaikan aspirasi daerah kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Keuangan Negara I Surabaya pada Kamis, 2 Oktober 2025.

    Bersama dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Pak Yes, yang juga merupakan Koordinator Wilayah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Jawa Timur, mengungkapkan berbagai isu penting terkait keberlangsungan Transfer ke Daerah (TKD).

    Dalam forum strategis tersebut, Pak Yes menekankan bahwa skema Transfer ke Daerah (TKD) harus kembali berjalan normal seperti tahun-tahun sebelumnya.

    “Kami menyampaikan kepada Pak Menteri Keuangan agar TKD bisa kembali normal seperti tahun-tahun lalu. Hal ini menjadi masukan dari daerah, karena berhubungan langsung dengan kelancaran program pembangunan serta pelayanan publik di kabupaten/kota,” ujarnya.

    Pentingnya TKD, menurut Pak Yes, sangat erat kaitannya dengan stabilitas fiskal daerah. Sebagai koordinator wilayah APKASI Jawa Timur, Pak Yes juga membawa suara dari berbagai kepala daerah di Jawa Timur yang menginginkan kepastian serta kelancaran dalam alokasi TKD.

    “Keberlangsungan transfer tersebut merupakan salah satu instrumen vital dalam menjaga stabilitas fiskal daerah, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional di tingkat lokal,” ucapnya lebih lanjut.

    Forum tersebut menjadi momen penting bagi daerah untuk menyuarakan kebutuhan akan kepastian dalam hal alokasi anggaran yang akan menunjang berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Dengan adanya alokasi TKD yang stabil dan lancar, diharapkan pemerintah daerah bisa lebih optimal dalam menjalankan program-program strategis untuk masyarakat. [fak/suf]