Xcloud.id

Tag: Khofifah Indar Parawansa

  • Tok! APBD Jatim 2026 Ditetapkan Rp26,3 Triliun, Belanja Rp 27,2 T

    Tok! APBD Jatim 2026 Ditetapkan Rp26,3 Triliun, Belanja Rp 27,2 T

    Surabaya (beritajatim.com) – Pendapatan dan belanja dalam APBD Jawa Timur 2026 resmi ditetapkan setelah DPRD Jatim dan Pemprov Jatim menyepakati Raperda APBD pada rapat paripurna, Sabtu (15/11/2025). Penetapan ini menegaskan struktur keuangan daerah tahun depan yang mengalami penurunan signifikan.

    Struktur APBD 2026 terdiri dari Pendapatan Daerah Rp26,3 triliun, Belanja Daerah Rp27,2 triliun, dan Pembiayaan Daerah Rp916,7 miliar. Keputusan berlaku sejak ditetapkan di Surabaya pada 15 November 2025.

    “Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 akhirnya disepakati,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa seusai paripurna.

    Pendapatan daerah tahun depan dipatok sebesar Rp26,30 triliun, turun sekitar Rp1,96 triliun dari nota awal gubernur. Angka ini juga merosot jauh, yakni Rp9,17 triliun, dibanding realisasi pendapatan APBD 2024 yang mencapai Rp35,28 triliun.

    “Ini bukan perkara manajemen dari Pemprov yang tidak dapat mengelola keuangan. Namun karena ada beberapa kebijakan pusat yang secara otomatis berdampak pada pendapatan Pemprov tahun depan,” ujar Khofifah.

    Khofifah menjelaskan perubahan besar terjadi pada skema pungutan pajak opsen yang mulai berlaku 1 Januari 2025. Perubahan tersebut berdampak pada distribusi PKB dan BBNKB yang selama ini menjadi sumber utama PAD Jatim.

    “Ada perubahan dari distribusi PKB dan BBNKB. Per Januari 2025, peruntukan dan distribusinya berubah, dan ini menyebabkan PAD Pemprov Jatim dari PKB dan BBNKB berkurang Rp4,2 triliun,” tuturnya.

    Selain itu, dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat juga turun sekitar Rp2,8 triliun. Akumulasi perubahan kebijakan tersebut menggerus pendapatan Jatim hingga sekitar Rp7 triliun.

    “Ada beberapa perubahan yang membuat 14 kabupaten/kota di Jawa Timur berkurang pendapatan pajaknya. Secara otomatis, pendapatan Jawa Timur sudah berkurang sekitar tujuh triliun,” jelasnya.

    Meski pendapatan turun, belanja daerah 2026 tetap dipatok Rp27,22 triliun. Jumlah ini turun sekitar 17,5 persen dibanding APBD murni 2025.

    “Jadi, bukan karena kemampuan atau tata kelola kami. Tapi ini akibat regulasi. Sekali lagi kami sampaikan, ini bukan karena tata kelola Pemprov Jawa Timur,” tegas Khofifah.

    Di tengah koreksi anggaran, Pemprov memastikan tidak mengurangi alokasi program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bahkan beberapa program justru diperluas untuk membantu kelompok rentan.

    “Misalnya program bantuan PKH Plus yang jumlah penerimanya akan ditambah tahun depan. Ada pula program KIP Jawara yang diprioritaskan membantu perempuan single parent di Jawa Timur,” katanya.

    Khofifah menegaskan Pemprov tetap memprioritaskan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan sosial dan program pemberdayaan akan tetap menjadi instrumen utama memperkuat daya tahan ekonomi warga.

    “Kami akan tetap memperhatikan masyarakat, utamanya desil 1–4. Masyarakat miskin dan kurang mampu akan mendapatkan berbagai program dari Pemprov Jatim,” ucapnya.

    Dalam penyampaian paripurna, Khofifah menekankan bahwa penetapan APBD ini merupakan tahap penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Pembahasan dilakukan melalui proses panjang bersama DPRD Jatim sejak KUA hingga PPAS.

    “Proses ini merupakan puncak dari serangkaian pembahasan yang intens, dinamis, dan konstruktif antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur,” kata dia.

    Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan, sebelum ditetapkan menjadi Perda, Raperda yang disetujui akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari sejak tanggal persetujuan untuk dievaluasi.

    “Ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026,” pungkasnya. [asg/kun]

  • Pesantren Digipreneur Al-Yasmin Surabaya Pecahkan Rekor MURI, Soal Apa?

    Pesantren Digipreneur Al-Yasmin Surabaya Pecahkan Rekor MURI, Soal Apa?

    Surabaya (beritajatim.com) – Pesantren Digipreneur (Digital-Entrepreneurship) ‘Al-Yasmin’ Surabaya memecahkan rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) untuk pertunjukan konfigurasi drone (drone light show) terbanyak yang menandai peresmian pesantren itu.

    “MURI mencatat momen bersejarah yang belum pernah dilakukan di Indonesia, karena peresmian pesantren biasanya dengan memukul bedug, tapi pesantren ini justru diresmikan pada Senin (10/11/2025) dengan pertunjukan konfigurasi drone terbanyak,” kata Manajer Senior MURI, Triyono.

    Triyono menyerahkan Piagam Penghargaan MURI No. 12502/R.MURI/XI/2025 yang ditandatangani Ketua Umum MURI Prof Dr (HC) KP Jaya Suprana tertanggal 10 November 2025 itu kepada Gubernur Jatim Hj Khofifah Indar Parawansa, yang kemudian menyerahkan kepada Sutradara Konfigurasi Drone Show, Muhammad Rizky Kevin.

    “Drone Light Show yang disebut Gubernur Jatim Ibu Khofifah sebagai pesantren anti-mainstream itu melambangkan simbol sinergi ilmu, iman, dan inovasi yang bisa seiring-sejalan, apalagi digipreneur juga penting, karena jarang ada sekolah yang mencetak entrepreneur,” katanya.

    Ia berharap Pesantren Digipreneur (Digital-Entrepreneurship) ‘Al-Yasmin’ Surabaya menjadi inspirasi bagi lembaga pendidikan lain untuk menyikapi kemajuan digital untuk menyatukan tradisi dan teknologi. Sehingga, menjadi inovasi yang bermanfaat untuk negeri.

    Dalam kesempatan itu, pengasuh Pesantren Digipreneur Al Yasmin, Helmi M Noor, menjelaskan bahwa konsep pengajaran di Pesantren Al-Yasmin memang dirancang tidak hanya mencetak santri yang cakap secara spiritual, tetapi juga unggul secara digital dan berjiwa entrepreneur.

    “Jadi, Al-Yasmin akan mencetak santri bertalenta penuh prestasi. Inovasi, kolaborasi, dan nilai keislaman menjadi tiga pilar utama Pesantren Al Yasmin dalam membentuk generasi santri masa depan yang kreatif, berakhlak, dan berdaya saing global,” katanya.

    Pertunjukan konfigurasi drone terbanyak yang membentuk simbol ‘Allah’, ‘Muhammad’, dan lainnya yang tampil di udara dalam ketinggian tertentu itu disaksikan oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Gubernur Jatim Hj Khofifah Indar Parawansa dan Sekretaris PWNU Jatim Dr HM Faqih. (tok/ian)

  • Hadiri PAW Anggota DPRD Kota Kediri, Gus Qowim: Mari Perkuat Kebersamaan Membangun Kota Kediri

    Hadiri PAW Anggota DPRD Kota Kediri, Gus Qowim: Mari Perkuat Kebersamaan Membangun Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin menyaksikan prosesi peresmian pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Kediri masa jabatan 2024–2029, pada Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, Jumat (14/11/2025).

    Sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Yuzar Rasyid resmi dilantik sebagai PAW Anggota DPRD Kota Kediri menggantikan Gus Sunoto Imam Mahmudi dari PDI Perjuangan yang wafat tahun kemarin. Prosesi pelantikan digelar di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM Kota Kediri.

    Pada kesempatan ini, Wakil Wali Kota Kediri menyampaikan ucapan selamat kepada Yuzar Rasyid yang telah resmi dilantik sebagai PAW Anggota DPRD Kota Kediri. Amanah baru tersebut diharapkan dapat dijalankan dengan penuh integritas, komitmen, dan semangat pengabdian demi kepentingan masyarakat Kota Kediri. Menurutnya, hadirnya anggota baru dapat memperkuat dinamika lembaga legislatif dalam menjalankan tugas.

    Lebih lanjut, Gus Qowim menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Kolaborasi yang solid menjadi kunci keberhasilan berbagai agenda strategis pemerintah daerah, mulai dari peningkatan layanan publik hingga pembangunan ekonomi dan sosial. “Dengan semangat kebersamaan, saya optimis Pemerintah Kota Kediri dan DPRD Kota Kediri dapat terus bergerak selaras untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Saat ditemui, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, menyampaikan bahwa pelantikan PAW ini dapat terlaksana dengan baik setelah sebelumnya terdapat kekosongan karena anggota terpilih sebelumnya meninggal dunia. Ia menuturkan bahwa pelantikan ini sekaligus melengkapi jumlah anggota DPRD Kota Kediri menjadi 30 orang dan Fraksi PDI Perjuangan anggotanya juga akhirnya terpenuhi.

    Firdaus menjelaskan bahwa anggota DPRD, memiliki tiga tugas pokok dan fungsi utama, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Seluruh tugas tersebut harus dijalankan sesuai koridor tata tertib (tatib) yang telah disepakati dan dibuat bersama. “Tatib yang kita buat itu mengacu pada peraturan pemerintah pusat, termasuk diantaranya muatan lokal yang ada di kita,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Kediri berpesan agar anggota yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dan menyatu dengan seluruh anggota DPRD lainnya. “Harapannya anggota DPRD yang baru dilantik segera bisa terjalin sinergi dalam menjalankan tugas, terutama dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat,” pungkasnya.

    Seluruh rangkaian pelantikan dan pembacaan sumpah dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus. Hadir pula dalam acara ini, perwakilan Forkopimda Kota Kediri, Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad, Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri M. Ferry Djatmiko, Sekretaris DPRD Kota Kediri Rahmad Hari Basuki, serta OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. [nm/beq]

  • Gubernur Khofifah Bahas Kerja Sama Strategis dengan Senior Minister Lee Hsien Loong di Singapura

    Gubernur Khofifah Bahas Kerja Sama Strategis dengan Senior Minister Lee Hsien Loong di Singapura

    Singapura (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertemu dengan Senior Minister (SM) Singapura Lee Hsien Loong dalam rangka program Rising Fellowship di Singapura, Kamis (13/11/2025). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kerja sama antara Singapura dan provinsi-provinsi di Indonesia, khususnya Jawa Timur.

    Khofifah menjelaskan selama berada di Singapura, dirinya melakukan serangkaian pertemuan dengan sejumlah pemangku kebijakan hingga kalangan swasta untuk membahas agenda strategis yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Timur.

    “Kami bersyukur dan bahagia menerima program Rising Fellowship dari pemerintah Singapura. Program ini bertujuan untuk membina hubungan yang lebih erat antara Pemerintah Singapura dengan para pemimpin daerah di Indonesia,” kata Khofifah dalam keterangannya, Kamis (13/11/2025).

    “Selama di Singapura, kami melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan sektor publik dan swasta dalam kerja sama kami dengan Pemerintah Singapura,” tambahnya.

    Khofifah secara khusus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Lee Hsien Loong yang dinilainya sangat terbuka dalam membahas berbagai topik penting untuk kemajuan Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut, keduanya mendiskusikan sejumlah isu strategis mulai dari pendidikan, kesehatan, investasi, hingga persoalan sosial kemasyarakatan.

    “Sangat berterima kasih kami diterima langsung Senior Minister Lee Hsien Loong, dan berdiskusi berbagai hal strategis untuk pembangunan di Jawa Timur. Mulai pendidikan, kesehatan, investasi, serta berbagai persoalan sosial kemasyarakatan,” ujar Khofifah.

    Lebih lanjut, Khofifah mengungkapkan saat ini terdapat 32 perwakilan dari Jawa Timur yang mengikuti pelatihan di bidang pendidikan melalui Program Rising Fellowship. “Saat ini juga sedang berjalan pelatihan kepala sekolah dan guru produktif SMA dan SMK di Jawa Timur sebanyak 30 orang ditambah dua orang yaitu dari Kepala Dinas Pendidikan Jatim dan Kepala Cabang Pendidikan Malang,” jelasnya.

    “Seminggu sebelumnya Pemprov Jatim juga mengirim direktur rumah sakit serta kepala dinas investasi untuk mengikuti training. Program ini semua juga dalam kerangka Rising Fellowship. Kami merasakan berbagai program dalam Rising Fellowship ini sangat besar manfaatnya bagi Jawa Timur,” imbuhnya.

    Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada Duta Besar Singapura untuk Indonesia HE. Kwook Fook Seng serta Dubes RI untuk Singapura YM. Suryopratomo yang telah membantu kelancaran kegiatan tersebut.

    “Terima kasih atas kerja sama yang baik ini. Terima kasih kepada Dubes RI untuk Singapura YM. Bapak Suryopratomo yang telah membantu kelancaran kegiatan kami selama di Singapura. Kami berharap program ini akan membuka peluang baru untuk kolaborasi lebih lanjut dan kemajuan bersama,” tandasnya.

    Sebagai informasi, Rising Fellowship merupakan program kerja sama yang diluncurkan pada tahun 2018 oleh Perdana Menteri Singapura HE. Lee Hsien Loong bersama Presiden Indonesia Joko Widodo. Program ini bertujuan membangun jembatan kolaborasi yang lebih erat antara Singapura dan pemerintah provinsi di Indonesia dalam berbagai bidang strategis. [tok/beq]

  • Khofifah Jadi Tamu Kehormatan Menlu Singapura, Berikut yang Dibahas

    Khofifah Jadi Tamu Kehormatan Menlu Singapura, Berikut yang Dibahas

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memenuhi undangan kehormatan Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura H.E. Vivian Balakrishnan dalam rangka RISING Fellowship program di The White Label, 101 Jln Sultan, Singapura, Rabu (12/11/2025).

    Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi tersebut, keduanya membahas penguatan kerja sama strategis antara Jawa Timur dan Singapura di berbagai bidang, mulai dari ekonomi hijau, investasi, pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia.

    Pembahasan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk memperluas kerja sama Provinsi Jawa Timur di wilayah regional dan internasional yang di dalamnya termasuk Singapura.

    “Merupakan suatu kehormatan besar dapat berada di Singapura, dan saya sangat menghargai kesempatan untuk berbagi pandangan dengan Menteri Vivian Balakrishnan,” kata Gubernur Khofifah.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi tamu kehormatan Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura.

    “Kami berkomitmen untuk memperluas kerja sama regional dan internasional, termasuk kemitraan dalam bidang pendidikan, investasi, inovasi, dan ekonomi hijau,” imbuhnya.

    Di hadapan Menteri Vivian Balakrishnan, Khofifah menyampaikan Jawa Timur secara demografis merupakan Provinsi terbesar kedua di Indonesia. Jumlah penduduk sebanyak 42,08 juta jiwa dengan wilayah seluas 48.037 kilometer persegi atau sekitar 36,23 persen dari Pulau Jawa.

    “Jawa Timur merupakan provinsi yang kaya akan potensi sumber daya alam dan manusia,” tuturnya.

    Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga menyampaikan bahwa Jawa Timur merupakan Provinsi dengan lokasi strategis dan didukung infrastruktur yang komprehensif dan memadai. Hal tersebut semakin mengukuhkan Jawa Timur sebagai pusat utama perdagangan, pendidikan, dan konektivitas di Kawasan Timur Indonesia.

    “Jatim didukung dengan keberadaan 37 pelabuhan, 21 rute dari 39 rute tol laut berangkat dari Jatim, 7 bandara, 12 ruas jalan tol, 13 kawasan industri, 2 kawasan ekonomi khusus, dan 1 kawasan industri halal. Dukungan infrastruktur ini menjadikan Jawa Timur kini menjadi hub logistik dan ekonomi maritim nasional,” terangnya.

    “Secara geografis dan ekonomi, Jawa Timur menjadi Center of Gravity, yang menyuplai hampir 80 persen logistik Indonesia Timur,” imbuhnya.

    Tak hanya itu, orang nomor satu di Jatim ini menyampaikan bahwa saat ini, Provinsi yang dipimpinnya terus mencatat kemajuan yang stabil. Sebagai salah satu kawasan ekonomi utama Indonesia yang menyumbang sekitar 14,54 persen terhadap PDB Indonesia.

    “Jawa Timur merupakan provinsi yang berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia, 14,54 persen PDB Indonesia disumbang Jawa Timur,” ungkapnya.

    Pada Triwulan III, Jawa Timur telah melaksanakan berbagai program strategis guna mendorong pertumbuhan yang inklusif, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sumber daya manusia.

    Hal ini terlihat dari berbagai capaian Jawa Timur yang menggembirakan, antara lain penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan IPM, dan penguatan pertumbuhan di berbagai sektor, utamanya sektor industri, pertanian, maupun pariwisata.

    “Per Maret 2025, tingkat kemiskinan Jatim turun menjadi 9,5 persen, dan kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga 0,66 persen, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim yang telah masuk kategori tinggi sejak 2020,” jelasnya.

    Ke depan, lanjutnya, prioritas Pemprov Jatim akan berfokus pada lima bidang utama, meliputi daya saing ekonomi dan inovasi, kualitas sumber daya manusia, perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, serta pertanian berkelanjutan.

    “Saya meyakini bahwa Singapura dan Jawa Timur memiliki banyak kesamaan tujuan, terutama dalam memajukan inovasi, SDM, dan keberlanjutan,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, Gubernur Khofifah benar-benar berharap diskusi hari ini akan membuka peluang baru bagi kolaborasi yang lebih kuat dan kemitraan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ia juga kembali menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dan persahabatan yang terjalin.

    “Semoga hubungan kita terus tumbuh erat dan membawa kemakmuran yang lebih besar bagi masyarakat Jawa Timur maupun Singapura,” harapnya.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Singapura H.E. Vivian Balakrishnan mengatakan, hasil pertemuan dan silaturahim dengan Gubernur Khofifah akan ditindaklanjuti unfuk kerjasama pada masa akan datang. (tok/but)

  • Khofifah-Menlu Singapura bertemu bahas penguatan kerja sama

    Khofifah-Menlu Singapura bertemu bahas penguatan kerja sama

    Saya meyakini bahwa Singapura dan Jawa Timur memiliki banyak kesamaan tujuan, terutama dalam memajukan inovasi, SDM, dan keberlanjutan

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memenuhi undangan Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura Vivian Balakrishnan untuk membahas penguatan kerja sama ekonomi, investasi, pendidikan, dan sumber daya manusia (SDM) di Singapura, Rabu.

    “Merupakan suatu kehormatan besar dapat berada di Singapura, dan saya sangat menghargai kesempatan untuk berbagi pandangan dengan Menteri Vivian Balakrishnan,” kata Gubernur Khofifah dalam keterangannya yang diterima di Surabaya.

    Pemprov Jatim berkomitmen untuk memperluas kerja sama regional dan internasional, termasuk kemitraan dalam bidang pendidikan, investasi, inovasi, dan ekonomi hijau.

    Dalam pertemuan yang berlangsung hangat di The White Label, 101 Jalan Sultan, Singapura, keduanya menegaskan semangat kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan Pemerintah Singapura di berbagai sektor, termasuk pengembangan SDM dan ekonomi hijau.

    Khofifah menjelaskan Jawa Timur merupakan provinsi terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk 42,08 juta jiwa dan wilayah seluas 48.037 kilometer persegi.

    Provinsi ini memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang melimpah, serta infrastruktur komprehensif yang mendukung posisinya sebagai pusat perdagangan dan konektivitas di Kawasan Timur Indonesia.

    “Jatim didukung dengan keberadaan 37 pelabuhan, 21 rute dari 39 rute tol laut berangkat dari Jatim, 7 bandara, 12 ruas jalan tol, 13 kawasan industri, 2 kawasan ekonomi khusus, dan 1 kawasan industri halal. Dukungan infrastruktur ini menjadikan Jawa Timur kini menjadi hub logistik dan ekonomi maritim nasional,” ujarnya.

    Secara ekonomi, Khofifah menambahkan, Jawa Timur berkontribusi sekitar 14,54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan terus mencatat kemajuan stabil di berbagai sektor, termasuk industri, pertanian, dan pariwisata.

    “Per Maret 2025, tingkat kemiskinan Jatim turun menjadi 9,5 persen, dan kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga 0,66 persen, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim yang telah masuk kategori tinggi sejak 2020,” katanya.

    Ke depan, Pemprov Jawa Timur akan memprioritaskan lima bidang utama, yakni peningkatan daya saing ekonomi dan inovasi, kualitas SDM, perlindungan sosial, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pertanian berkelanjutan.

    “Saya meyakini bahwa Singapura dan Jawa Timur memiliki banyak kesamaan tujuan, terutama dalam memajukan inovasi, SDM, dan keberlanjutan,” tuturnya.

    Dia berharap hubungan tersebut tumbuh erat dan membawa kemakmuran yang lebih besar bagi masyarakat Jawa Timur maupun Singapura.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyampaikan bahwa hasil pertemuan dan silaturahmi dengan Gubernur Khofifah akan ditindaklanjuti untuk kerja sama pada masa mendatang.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tolak Tambang Migas, Nelayan Pulau Kangean Demo Kapal Siesmik

    Tolak Tambang Migas, Nelayan Pulau Kangean Demo Kapal Siesmik

    Liputan6.com, Jakarta Masyarakat dan nelayan Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar aksi unjuk rasa di laut yang dijadikan objek kegiatan siesmik perusahan Kangean Energi Indonesia (KEI), Rabu 12 November 2025. Mereka meminta agar Perusahaan itu menghentikan aktivitasnya lantaran mengganggu kegiatan nelayan menangkap ikan serta akan berdampak buruk terhadap lingkungan.

    Masyarakat nelayan dengan menggunakan puluhan perahu mendatangi kapal milik PT KEI yang sedang melaksanakan kegiatan siesmik merupakan aksi ke enam kalinya, demonstrasi laut besar-besaran untuk menolak rencana tambang migas di multizona Pulau Kangean barat yang merupakan laut dangkal. Daerah itu selama in memang menjadi tumpuan nelayan menangkap ikan sebagai mata pencaharanya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

    “Dari rangkaian aksi menolak aktivitas seismik di perairan dangkal pulau kangean merupakan bentuk protes terhadap dampak sosial yang telah menimbulkan keresahan dan kekacauan yang baru-baru ini terus terjadi dan mengganggu ruang hidup masyarakat nelayan di kepulauan Kangean,” kata Ahmad Yani, Koordinator aksi Aliansi Nelayan Pulau Kangean kepada Liputan6.com.

    Yani menyatakan, masyarakat kepulauan Kangean juga tahu bahwa tambang Migas dapat merusak ekologis dari kegiatan tersebut, sehingga masyarakat yang pada umumnya nelayan tidak menghendaki adanya kegiatan tambang migas di daerahnya. Sebab jika terus dilanjutkan nantinya masyarakat yang akan dirugikan.

    “Kami minta hentikan rencana tambang Migas di laut dan didarat Kepulauan Kangean. lindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat setempat yang telah diratifikasi dalam perubahan undang-undang nomer 32 tahun 2019,” ucapnya.

    Selain itu, Masyarakat menuntut pihak Syahbandar Kangean untuk tidak memberikan izin pada kapal-kapal yang terindikasi kapal survei seismik 3D berlabuh di perairan setempat. Bahkan ia juga meminta pihak Perusahaan agar bertanggungjawab terhadap kekisruhan sosial masyarakat Kangean agar dikembalikan dalam keadaan damai dan tenteram.

    “Kami menuntut Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudi agar mengintruksikan segera hentikkan dan angkat kaki kapal-kapal survei seismik 3D yang berlabuh di perairan Kangean. Dan juga kami mendorong Menteri Kelautan dan Perikanan untuk bertindak, mengawasi, dan mengaudit PT KEI yang berniat memproduksi pertambangan Migas di pulau ini yang tergolong dalam pulau kecil,” kata Yani.

    Bahkan ia juga menuntut Menteri ESDM untuk segera memanggil SKK Migas dan memerintahkan segala aktivitas yang sekarang berlangsung di perairan kangean Dangkal untuk segera dihentikan.

    Aksi nelayan masih terus berlangsung sembari menunggu kesepakatan nelayan dengan nahkoda kapal, karena kapal seismik hari ini pukul 15.00 Wib akan keluar dari kepulauan Kangean. Jika tidak keluar dari pulau tersebut, nelayan yang masih berada di pesisir pantai akan kembali mendatangi kapal seismik.

    Sementara Manajer Public and Government Affairs (PGA) KEI, Kampoi Naibaho, mengaku bahwa pihaknya menghormati perbedaan pendapat dengan beberapa masyarakat Kangean yang menolak survei seismik. Dan selama ini ia terus berusaha melakukan sosialisasi dan pemahaman serta pendekatan kepada mereka.

    “Kami terbuka untuk ruang dialog yang berimbang, karena kami menaati hukum dan kegiatan survei seismik (bukan eksploitasi) yang kami jalankan sesuai aturan yang berlaku. Kami menjalankan kegiatan sesuai dengan komitmen kami dengan pemerintah dalam mencari potensi Migas guna mendukung program ketahanan energi. Kami mematuhi keputusan pemerintah,” katanya kepada Liputan6.com.

  • Pemprov Jatim Gelar Tasyakuran Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur di Grahadi

    Pemprov Jatim Gelar Tasyakuran Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur di Grahadi

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar tasyakuran atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (11/11/2025).

    Acara ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Istri Gus Dur Nyai Sinta Nuriyah dan Putri Gus Dur Yenny Wahid,

    Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa penetapan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional, bersama Syaikhona Muhammad Kholil dan Marsinah, merupakan bentuk penghormatan negara atas jasa-jasa besar mereka dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebangsaan.

    Menurut Khofifah, Gus Dur adalah sosok lintas batas yang memperjuangkan nilai kemanusiaan universal. Gus Dur, terang dia, bukan hanya milik warga Nahdlatul Ulama, tapi milik seluruh bangsa. Gus Dur adalah pahlawan yang memperjuangkan kemanusiaan universal, bahwa setiap manusia, siapa pun dia, berhak mendapatkan penghormatan yang sama di mata Tuhan dan negara.

    Putri Gus Dur, Yenny Wahid, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan negara kepada ayahandanya. Ia mengatakan, perjuangan Gus Dur tidak pernah diarahkan untuk mendapatkan gelar, tetapi demi mewujudkan masyarakat yang adil dan berperikemanusiaan.

    “Gus Dur tidak pernah berjuang untuk mendapatkan gelar. Gus Dur tidak berjuang untuk mendapatkan posisi. Gus Dur hanya mengikuti hati gelaran di beliau, berjuang untuk mewujudkan masyarakat di mana ada keadilan di sana. Di mana semua orang diperlakukan setara,” kata Yenny.

    Ia menambahkan, nilai-nilai perjuangan Gus Dur merupakan warisan yang perlu diteruskan oleh generasi penerus bangsa. “Tentu bagi kami ini pengakuan dari negara bahwa nilai-nilai yang diperjuangkan Gus Dur inilah yang paling penting. Kita berharap bahwa ke depan apa yang diperjuangkan Gus Dur akan terus berlanjut, dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya,” tuturnya. [tok/beq]

  • Terima Penghargaan Indonesia Kita Awards, Khofifah: Dongkrak Ekonomi Lewat Desa Mandiri dan KDKMP

    Terima Penghargaan Indonesia Kita Awards, Khofifah: Dongkrak Ekonomi Lewat Desa Mandiri dan KDKMP

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih penghargaan bergengsi Indonesia Kita Awards The Leaders Legacy untuk kategori Outstanding In Independent Rural Development dari Garuda TV yang digelar di Yudhistira Grand Ballroom Patra Jasa Office Tower Jakarta pada Senin (10/11/2024) malam.

    Penghargaan berupa piala tersebut diterima langsung oleh Plt. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Prov. Jatim Aftabuddin Rijaluzzaman yang hadir mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

    Penghargaan tersebut diberikan kepada Jatim atas capaian gemilang memiliki 4.716 desa mandiri terbanyak di Indonesia. Selain itu, Pemprov Jatim dinilai berhasil dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang kini telah terbentuk di 8.494 titik atau 100% dari seluruh desa/kelurahan di Jawa Timur.

    Atas penghargaan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur dan bangganya. Menurutnya, komitmen Pemprov Jatim dalam mendukung program KDKMP oleh pemerintah pusat berhasil mendapatkan apresiasi luar biasa.

    “Alhamdulillah komitmen dan ikhtiar kita dalam menyukseskan program KDKMP diapresiasi luar biasa. Jatim berhasil menjadi provinsi dengan jumlah Desa Mandiri terbanyak nasional yaitu 4.716 desa,” ucap Khofifah.

    Penyelenggaraan KDKMP disebutnya bukan sekedar melanjutkan program pemerintah pusat, tetapi juga jadi wujud komitmen Pemprov Jatim dalam mendongkrak perekonomian dari level Desa dan Kelurahan.

    “Penghargaan ini tidak lepas peran serta dari seluruh pihak utamanya masyarakat Jawa Timur yang dengan semangat mendukung terwujudnya Desa Mandiri di berbagai daerah,” ujar Khofifah seraya berterima kasih.

    Untuk itu, ia juga berpesan agar penghargaan ini dapat menjadi pelecut semangat seluruh masyarakat Jatim agar bersama bersatu padu mengawal dan mendukung upaya peningkatan perekonomian Jawa Timur.

    “Karena tujuan akhirnya tidak lain adalah demi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Pemprov Jatim gagas desa wisata edukatif perjuangan Marsinah

    Pemprov Jatim gagas desa wisata edukatif perjuangan Marsinah

    Misalnya ada suvenir-suvenir yang terkait dengan pesan-pesan seorang Marsinah, sebenarnya itu kan bisa sederhana

    Surabaya (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggagas pengembangan desa wisata edukatif perjuangan buruh di Nganjuk, sebagai bentuk penghormatan terhadap Marsinah, buruh pabrik arloji yang baru dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

    “Sebenarnya ini kan sudah mulai ya menjadikan desa di mana Marsinah berproses kemudian permakamannya di sana itu sebenarnya sudah diinisiasi menjadi destinasi wisata edukatif. Tapi kan kalau sebuah desa wisata tentu kelengkapan-kelengkapannya itu ya harus di-assessment,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat tasyakuran penganugerahan gelar Pahlawan Nasional Marsinah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa.

    Khofifah meminta Bupati Nganjuk Marhaen serta kepala desa agar bangunan heroisme itu tetap akan tumbuh.

    Mantan Menteri Sosial itu juga menegaskan bahwa pembangunan desa wisata ini harus mempertahankan ruh perjuangan Marsinah.

    “Meskipun itu mungkin tambahan wisata, mungkin taman, mungkin mobil odong-odong dan seterusnya kelengkapan-kelengkapan sebagai sebuah destinasi wisata tentu harus ada,” katanya.

    Tapi bawa semangat heroisme kepada siapa pun yang ke sana itu harus tetap tumbuh.

    “Misalnya ada suvenir-suvenir yang terkait dengan pesan-pesan seorang Marsinah, sebenarnya itu kan bisa sederhana tapi mereka pula ada semangat dari pesan-pesan seorang Marsinah,” lanjutnya.

    Kakak kandung Marsinah, Marsini menyatakan keluarga mendukung penuh rencana tersebut.

    Ia berharap rumah masa kecil Marsinah di Nganjuk dapat dijadikan museum kecil agar kisah perjuangan sang pahlawan tetap hidup.

    “Masih ada rumah tempat kami tinggal bersama nenek. Tempat itu bisa dijadikan museum kecil agar cerita Marsinah tidak hilang. Semoga nanti bisa dijaga, bukan digeser atau diwariskan ke yang lain. Kami ingin itu jadi tempat belajar,” kata Marsini.

    Bupati Nganjuk Marhaen menyambut baik rencana pengembangan desa wisata tersebut. Ia menilai Marsinah merupakan sosok pejuang hak asasi manusia (HAM) yang lahir dari kalangan masyarakat kecil.

    “Pahlawan yang biasanya berangkat dari pejuang, tokoh agama, ini dari wong cilik, istilah saya kaum marhaen. Dari keluarga kecil. Bekerjanya buruh, perempuan. Pejuang HAM,” ujarnya.

    Dia berharap Marsinah meninggal husnul khotimah dan kita bisa meneruskan api perjuangannya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.