Tag: Khofifah Indar Parawansa

  • Hari Jadi ke-80 Jatim, Cahyo Harjo Dorong Semangat Gotong Royong Majukan Pendidikan dan Kesehatan

    Hari Jadi ke-80 Jatim, Cahyo Harjo Dorong Semangat Gotong Royong Majukan Pendidikan dan Kesehatan

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso mendorong semangat gotong royong untuk memajukan pendidikan dan kesehatan dalam momentum peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur.

    Dia menilai capaian provinsi Jatim saat ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat yang harus terus dijaga melalui semangat gotong royong.

    “Kita patut bersyukur bahwa di usia delapan dekade ini, Jawa Timur telah menjadi provinsi yang membanggakan dengan banyak prestasi, baik di sektor ekonomi maupun pembangunan manusia,” ujar Cahyo usai paripurna istimewa di DPRD Jatim, Minggu (12/10/2025).

    Ketua DPC Gerindra Surabaya ini menambahkan, capaian tersebut juga terlihat dari indeks kesehatan dan pendidikan yang termasuk tertinggi secara nasional. Menurut dia, keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif pemerintah, legislatif, tokoh masyarakat, dunia usaha, hingga insan media.

    “Semua ini terwujud karena semangat gotong royong dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tokoh agama, hingga pengusaha dan teman-teman media yang selalu berpartisipasi aktif dalam membangun Jawa Timur,” kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Dalam bidang kesehatan, Cahyo berharap semangat gotong royong yang disampaikan Gubernur Khofifah dapat diimplementasikan dalam kebijakan dan program kerja perangkat daerah. Dia menilai orientasi layanan kesehatan perlu bergeser dari pendekatan kuratif menuju promotif dan preventif.

    “Bagaimana kami berharap sektor kesehatan kita yang saat ini masih sangat berfokus pada kuratif atau penyembuhan perlu bergeser menuju pola penanganan kesehatan yang preventif promotif,” tutur Cahyo.

    Menurut Cahyo, langkah konkret yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan peran Posyandu, PKK, dan lembaga PAUD sebagai garda depan pemantauan tumbuh kembang anak dan kesehatan keluarga. Menurut dia, partisipasi komunitas di tingkat kampung sangat penting dalam menjaga kualitas hidup masyarakat.

    “Semua komponen di kampung harus dihidupkan kembali untuk menjadi sistem pelayanan pencegahan dan pemantauan kesehatan. Di situ letak kekuatan gotong royong kita,” ujar politisi muda ini.

    Sementara dalam bidang pendidikan, Cahyo menilai kebijakan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan sekolah yang tengah disiapkan Pemprov Jatim merupakan wujud semangat kebersamaan dalam memperkuat kualitas pendidikan.

    “Negara menjamin akses pendidikan, tapi dengan keterbatasan fiskal yang ada, partisipasi masyarakat bisa membantu meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah kita,” kata dia.

    Dia juga mendorong kolaborasi antara sekolah, universitas, dan dunia industri melalui program link and match agar lulusan pendidikan di Jawa Timur siap bersaing di dunia kerja. Selain itu, dia berharap BUMD dan perusahaan besar di Jawa Timur aktif menyalurkan CSR-nya untuk mendukung sektor pendidikan.

    “Kita ingin sekolah-sekolah tidak hanya bergantung pada APBD. Dukungan dari dunia industri dan BUMD lewat CSR akan sangat membantu meningkatkan mutu pendidikan kita,” pungkas Cahyo.[asg/aje]

  • Ketua PWM Jatim Prof. Sukadiono Terima Lencana Kehormatan Jer Basuki Mawa Beya dari Gubernur Khofifah

    Ketua PWM Jatim Prof. Sukadiono Terima Lencana Kehormatan Jer Basuki Mawa Beya dari Gubernur Khofifah

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (PWM Jatim), Prof. Sukadiono menerima Tanda Kehormatan Lencana Jer Basuki Mawa Beya dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

    Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan dalam upacara HUT ke-80 Provinsi Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (12/10/2025).

    Lencana Jer Basuki Mawa Beya diberikan oleh Pemprov Jatim sebagai apresiasi tertinggi kepada tokoh-tokoh yang dinilai memiliki jasa dan prestasi luar biasa serta memberikan manfaat besar bagi masyarakat Jatim. Falsafah Jawa dari lencana ini bermakna “kebahagiaan atau kesejahteraan memerlukan biaya dan pengorbanan.”

    Gubernur Khofifah menilai, Prof. Sukadiono adalah figur yang mampu menjadi inspirasi. “Beliau sosok yang menunjukkan bagaimana dedikasi, keikhlasan, dan pengorbanan bisa membawa manfaat luas bagi umat dan bangsa,” ujarnya.

    “Prof. Sukadiono bukan hanya pemimpin akademik, tetapi juga pemimpin sosial yang memajukan nilai-nilai kemanusiaan,” imbuh Khofifah.

    Prof. Sukadiono dikenal luas atas kiprahnya di bidang pendidikan dan kemanusiaan. Selain menjabat Ketua PWM Jatim, ia juga merupakan mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya yang membawa perguruan tinggi tersebut mengalami kemajuan pesat dan berbagai capaian internasional.

    Selain itu, ia aktif dalam kegiatan sosial, terutama saat memimpin berbagai aksi kemanusiaan di masa pandemi Covid-19, mulai dari pembagian sembako, layanan kesehatan gratis, hingga penggalangan dana.

    Menanggapi penghargaan tersebut, Prof. Sukadiono menyampaikan rasa syukur dan merendahkan hati, menekankan bahwa penghargaan itu bukan untuk pribadinya.

    “Saya memaknai penghargaan ini bukan untuk pribadi saya semata, tetapi untuk seluruh warga Muhammadiyah Jawa Timur yang telah berjuang bersama memajukan pendidikan, kesehatan, dan dakwah sosial di provinsi ini,” katanya.

    Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK RI ini berharap bahwa penghargaan tersebut menjadi pengingat dan penyemangat bagi seluruh pihak untuk terus berbuat baik.

    “Penghargaan ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi pengingat bahwa kita harus terus berbuat baik dengan penuh tanggung jawab dan cinta kepada sesama,” pungkasnya. [ipl/aje]

  • Gubernur Khofifah Sampaikan Terimakasih untuk Para Petani di HUT Jatim ke-80

    Gubernur Khofifah Sampaikan Terimakasih untuk Para Petani di HUT Jatim ke-80

    Surabaya (beritajatim.com) – Dalam momen sakral peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ungkapan terima kasih kepada para petani Jawa Timur, Minggu (12/10/2025).

    Menurut Khofifah, sosok yang disebut sebagai akronim Penyangga Tatanan Negara Indonesia (petani) ini telah berkontribusi besar dalam ketahanan pangan dalam negeri dan berhasil memposisikan Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional.

    “Jawa Timur mampu berdiri tegak sebagai lumbung pangan nasional, bahkan sedang menuju ke kedaulatan pangan. Kita semua wajib menyampaikan terima kasih kepada para petani di Jawa Timur yang luar biasa,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (12/10/2025).

    Khofifah merinci, perkiraan produksi padi dari petani di Jawa Timur sejak awal tahun hingga November 2025 akan menyentuh angka fantastis, menurut data BPS, mencapai lebih dari 12 juta ton gabah kering panen.

    “Sampai November 2025 gabah kering panen kita sebesar 12 juta ton lebih, tertinggi di antara semua provinsi di Indonesia,” jelasnya.

    “Ini juga berseiring dengan Luas Tambah Tanam (LTT) di Jawa Timur mencapai 1.571 juta hektare, yang juga terluas di antara provinsi di Indonesia,” imbuhnya.

    Dia menambahkan, selain padi, Jawa Timur juga menjadi bagian provinsi terdepan dalam produksi komoditas lain seperti jagung, tebu, daging sapi, susu, telur, dan perikanan tangkap. Khofifah menyebutkan, hasil-hasil produksi tersebut secara khusus turut disiapkan untuk menyuplai kebutuhan Program Makan Bergizi (MBG) di sekolah-sekolah.

    “Semua ini tidak akan mungkin tanpa kerja keras para petani, tanpa kerja keras para peternak, tanpa kerja keras nelayan kita, tanpa kerja keras pelaku UMKM kita. Maka kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pejuang pangan di Jawa Timur,” tutupnya.[rma/aje]

  • Hari Jadi Pemprov Jatim ke-80, Gubernur: Kita Memiliki Desa Mandiri Terbanyak Nasional

    Hari Jadi Pemprov Jatim ke-80, Gubernur: Kita Memiliki Desa Mandiri Terbanyak Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa, Jawa Timur memiliki desa mandiri terbanyak secara nasional, dengan mencatatkan 4.716 desa pada tahun 2025.

    Pernyataan ini disampaikan Khofifah saat memimpin upacara Peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur, yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi pada hari Minggu, 12 Oktober 2025.

    “Pada tahun 2025, ini baru dirilis beberapa hari yang lalu, jumlah desa mandiri di Jawa Timur mencapai 4.716 desa, menjadi yang terbanyak di antara semua provinsi di Indonesia,” ujar Khofifah, Minggu (12/10/2025).

    Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan bahwa tingginya kemandirian desa ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Provinsi tidak hanya memprioritaskan pembangunan di wilayah kota, melainkan juga berfokus pada desa.

    Atas capaian tersebut, Khofifah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kepala daerah dan juga kepala desa, “Terima kasih, Bupati, Wali Kota dan Kepala Desa yang juga bekerja luar biasa,” jelasnya.

    Selain itu, Khofifah juga menambahkan bahwa kemandirian desa saat ini juga semakin diperkuat dengan adanya program Koperasi Desa Merah Putih, yang merupakan amanah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    ​Dia menyatakan, Jawa Timur telah berhasil membentuk sebanyak 8.494 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), sebuah pencapaian yang menempatkan provinsi ini sebagai pemimpin.

    “Di Jawa Timur, sebanyak 8.494 KDKMP telah terbentuk, ini merupakan Koperasi Merah Putih terbanyak dan tercepat yang bisa dilahirkan di antara semua provinsi,” kata dia.

    Dari semua capaian ini, Khofifah menegaskan bahwa sejatinya kemajuan dan kemandirian Provinsi Jawa Timur saat ini, adalah dikarenakan bersandar pada kemajuan-kemajuan kecil yang ada di desa-desa.

    “Pada desa-desa yang terus bertumbuh itu, sesungguhnya Jawa Timur bersandar,” tutupnya. [rma/aje]

  • Paripurna Hari Jadi ke-80, DPRD dan Pemprov Perkuat Sinergi Membangun Jatim Lebih Maju

    Paripurna Hari Jadi ke-80, DPRD dan Pemprov Perkuat Sinergi Membangun Jatim Lebih Maju

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Gedung DPRD Jatim, Minggu (12/10/2025).

    Peringatan ini menjadi momen refleksi atas perjalanan panjang Jawa Timur sebagai provinsi yang tangguh dan terus bertumbuh dalam menghadapi berbagai tantangan.

    Wakil Ketua DPRD Jawa Timur sekaligus pimpinan sidang paripurna, Deni Wicaksono, mengatakan Hari Jadi Jawa Timur yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 memiliki makna mendalam bagi seluruh rakyat Jawa Timur. Menurut dia, peringatan hari jadi ini bentuk penguatan identitas dan semangat kebersamaan.

    “Peringatan Hari Jadi Jawa Timur adalah sarana untuk menumbuhkan rasa persatuan, kebanggaan daerah, serta memperkuat semangat memiliki dan membangun daerah. Ini juga menjadi pengingat bahwa Jawa Timur berdiri atas semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat,” ujar Deni.

    Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, penetapan tanggal 12 Oktober sebagai Hari Jadi Jawa Timur merujuk pada momentum sejarah saat Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo resmi dilantik sebagai Gubernur pertama Jawa Timur. Tanggal tersebut ditetapkan melalui kajian mendalam oleh sejarawan, ahli hukum tata negara, dan tokoh masyarakat.

    “Tanggal 12 Oktober menjadi simbol lahirnya semangat pemerintahan daerah yang berdaulat dan berdedikasi untuk rakyat. Semangat itulah yang terus kami jaga hingga hari ini,” kata Deni.

    Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa tema peringatan tahun ini, “Jawa Timur Tangguh, Terus Bertumbuh,”. Dia menjelaskan tema tersebut menggambarkan semangat masyarakat Jawa Timur yang tak pernah berhenti berinovasi dan beradaptasi dalam perubahan zaman.

    “Jawa Timur tangguh dalam menjaga persatuan dan kearifan lokal, sekaligus terus bertumbuh dalam inovasi, ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Kebanggaan ini harus menjadi energi untuk bekerja lebih keras, lebih sinergis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” ucap Musyafak.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, turut menyampaikan pandangannya mengenai makna tema tersebut. Dia menilai ketangguhan dan pertumbuhan Jawa Timur harus terus dipertahankan melalui sinergi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman.

    “Nek tangguh itu berarti sudah terbukti, sudah teruji. Tapi kalau tumbuh berarti enggak berhenti. Kita masih akan terus melewati berbagai dinamika dan terus adaptasi,” tutur Khofifah.

    Dia menjelaskan filosofi ‘Jatim Bisa’ sebagai wujud semangat Jawa Timur yang berdaya (B), inklusif (I), sinergis (S), dan adaptif (A). Nilai-nilai itu, kata Khofifah, akan menjadi roh pembangunan daerah yang berkelanjutan.

    “Enggak ada yang sukses kita capai tanpa sinergi dan kolaborasi. Jawa Timur akan terus menjadi penguat dan lokomotif ekonomi nasional, termasuk melalui semangat Nawa Bhakti Satya,” tutur dia.

    Selain rapat paripurna dan penayangan video “Tribute East Java”, acara juga diisi dengan ceramah ilmiah oleh Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH., SU., M.IP.

    DPRD Jatim berharap peringatan ke-80 ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, akademisi, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga untuk membawa Jawa Timur menuju masa depan yang semakin tangguh dan berdaya saing. [asg/beq]

  • Gubernur Khofifah Kenang Duka Ponpes Al Khoziny di Upacara Hari Jadi ke-80 Jawa Timur

    Gubernur Khofifah Kenang Duka Ponpes Al Khoziny di Upacara Hari Jadi ke-80 Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengenang peristiwa duka runtuhnya mushola Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo dalam Upacara Peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (12/10/2025).

    Dalam amanatnya sebagai inspektur upacara, Gubernur Khofifah menekankan tanggung jawab besar pemerintah terkait insiden tersebut. Ia secara tegas mengingatkan, bahwa merupakan tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjamin dan memastikan bahwa semua institusi pendidikan memiliki lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

    “Peristiwa ini adalah duka mendalam bagi kita semua sekaligus mengingatkan kita akan tanggung jawab besar untuk menjamin lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi setiap santri dan pelajar di Jawa Timur,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (12/10/2025).

    Selain itu, Khofifah mengajak seluruh peserta upacara dan tamu undangan yang hadir untuk memanjatkan doa bagi korban santri di musibah Al Khoziny, agar mereka berpulang dengan tenang dan husnul khatimah.

    “Semoga mereka yang dipanggil ke haribaan Allah SWT mendapat tempat mulia di sisi Allah, dipanggil dalam keadaan syahid, Aamiin,” terang Khofifah.

    Ia juga menyampaikan terimakasih kepada semua unsur terlibat dalam penanganan musibah runtuhnya Ponpes Al Khoziny Sidoarjo. Dalam kesempatan itu juga, Khofifah menyematkan tanda penghargaan dan penghormatan kepada Basarnas, BNPB, dan institusi kepolisian Polda Jawa Timur serta unsur tenaga medis.

    “Izinkan kami juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya Kepada Basarnas kepada BNPB Seluruh jajaran TNI seluruh jajaran Polri, dan seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat luas atas dedikasi tanpa batas selama proses penanganan dan evakuasi. Dan sampai saat ini identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur juga masih tetap berlangsung,” tutupnya.

    Seperti diketahui, musibah runtuhnya bangunan Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo itu terjadi dan menimbulkan puluhan korban jiwa pada sore Senin (29/9/2025), saat ratusan santri sedang menunaikan salat ashar berjemaah di gedung yang dilaporkan masih dalam tahap pembangunan.

    Berdasarkan data Basarnas hari Selasa (9/10/2025), total korban yang berhasil ditemukan berjumlah 171 orang. Rinciannya, 104 orang dalam kondisi selamat dan 67 orang meninggal dunia, di mana delapan di antaranya masih berupa potongan tubuh.

    Sementara itu, dari 67 orang korban yang ditemukan meninggal dunia, baru 51 yang berhasil teridentifikasi identitasnya oleh Tim DVI Polda Jawa Timur. [rma/beq]

  • Upacara Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Kota Mojokerto Berlangsung Khidmat, Wali Kota Bacakan Sambutan Gubernur

    Upacara Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Kota Mojokerto Berlangsung Khidmat, Wali Kota Bacakan Sambutan Gubernur

    Mojokerto (beritajatim.com) — Upacara Peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur yang digelar di Lapangan Sasana Praja Abhipraya Balai Kota Mojokerto berlangsung khidmat dan penuh makna.

    Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

    Dalam sambutan yang dibacakan oleh Ning Ita (sapaan akrab, red), Gubernur Khofifah menegaskan bahwa delapan dekade perjalanan Jawa Timur merupakan bukti daya tahan, kerja keras, dan kreativitas masyarakatnya. Dengan mengusung tema ‘Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh’, seluruh elemen masyarakat diajak untuk menjaga semangat kebersamaan dan memperkuat sinergi menuju masa depan yang lebih maju dan berkelanjutan.

    “Dari Bumi Majapahit, kita terus menyalakan semangat persatuan dan kemajuan. Jawa Timur akan terus menjadi rumah bagi harapan, laboratorium inovasi, dan pusat pertumbuhan yang menginspirasi Indonesia,” ungkap Gubernur Khoffifah dalam sambutan yang dibacakan Ning Ita, Minggu (12/10/2025).

    Peringatan Hari Jadi kali ini juga menjadi momentum refleksi atas capaian Jawa Timur sebagai salah satu lokomotif ekonomi nasional. Pada triwulan II tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat mencapai 5,23 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan juga berhasil ditekan hingga 9,5 persen, sementara kemiskinan ekstrem menurun signifikan menjadi 0,66 persen.

    Gubernur dalam sambutannya turut menyoroti peran penting sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. Dengan produksi padi yang mencapai lebih dari 12 juta ton, Jawa Timur kembali menegaskan posisinya sebagai lumbung pangan terbesar di Indonesia. Selain sektor ekonomi dan pangan, Jawa Timur juga mencatat berbagai prestasi di bidang lainnya.

    Seperti bidang pendidikan, lingkungan hidup, dan inovasi. Provinsi ini dinobatkan sebagai peringkat pertama nasional dalam implementasi ekonomi hijau dan transisi berkelanjutan, serta memiliki jumlah desa mandiri terbanyak di Indonesia. Melalui filosofi kerja ‘Jatim Bisa’ yang berarti Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif, Gubernur mengajak seluruh warga untuk terus berkolaborasi dalam pembangunan daerah.

    “Pelaut yang hebat tidak lahir dari lautan yang tenang. Jawa Timur telah membuktikan ketangguhannya menghadapi berbagai tantangan dan terus tumbuh ke arah kemajuan,” ujarnya Gubernur Khoffifah dalam sambutan yang dibacakan Ning Ita.

    Sebagai penutup, Gubernur Khofifah mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dalam semangat ‘Tangguh Nyawiji, Tumuwuh Mulyo”. Hal ini menegaskan bahwa tekad bersama menjadikan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.

    “Kami mengundang segenap warga Jawa Timur, apa pun profesinya, untuk bergerak bersama. Dari petani hingga pengusaha, dari guru hingga profesor, dari pekerja hingga profesional, kami membutuhkan panjenengan semua untuk bersama-sama mewujudkan impian Indonesia,” tutupnya. [tin/suf]

  • Tutup PKN II Angkatan XII 2025, Khofifah Ajak Peserta Sukseskan Program Prioritas Nasional

    Tutup PKN II Angkatan XII 2025, Khofifah Ajak Peserta Sukseskan Program Prioritas Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) -.Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menutup kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Tahun 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Jumat (10/10/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Khofifah mengajak seluruh peserta untuk menjadi agen perubahan dan pelopor dalam menyukseskan program-program strategis nasional, khususnya dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

    “Saya minta seluruh peserta PKN II, selepas pulang dari sini membawa semangat perubahan di instansinya masing-masing. Bersama-sama kita sukseskan program strategis nasional yang berdampak langsung ke rakyat, terutama ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” Kata Khofifah.

    Lebih lanjut ia menjelaskan, ketiga program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesejahteraan yang berkelanjutan. Ketahanan pangan menyiapkan kemandirian ekonomi bangsa, MBG mempersiapkan generasi sehat dan produktif, sementara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

    “Semua itu adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar pelaksana administrasi,” katanya

    “Jadi panjenengan semua sebagai pemimpin harus mampu menciptakan lompatan inovasi yang menjawab perubahan di masyarakat. Karena dunia terus berubah, sehingga kita dituntut untuk adaptif, kolaboratif, serta mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam aksi nyata di daerah,” tambahnya

    Menurut dia, Provinsi Jatim terus melakukan sejumlah upaya dalam mendukung ketiga program tersebut. Di bidang ketahanan pangan, Jatim menjadi provinsi dengan Luas Tambah Tanam (LTT) tertinggi di Indonesia, yakni 1,485 juta hektare.

    “LTT kita 1,485 juta hektare dan itu tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Maka produksi gabah kita juga tertinggi, yakni 11,316 juta ton, dan sejak tahun 2020 produksi padi Jatim tertinggi diantara semua provinsi,” katanya.

    Tak hanya padi, produksi gula di Jatim pun sangat tinggi yakni mencapai 51,87 persen. Dengan luasan lahan tebu sekitar 238.135,6 hektare lahan tebu.

    Bahkan berdasarkan data yang dirilis PT. SGN, target Program Bongkar Ratoon dan ekstensifikasi nasional 2025 seluas 100.000 ha dengan target Provinsi Jatim sebesar 70 persen luasan atau 69.769 ha.

    “Sehingga kita sangat optimistis tahun 2026, Jawa Timur menjadi lokomotif  swasembada gula konsumsi,” tegasnya.

    Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga dinilainya menjadi instrumen penting dalam memutus rantai distribusi logistik ke desa. Saat ini telah ada sekitar 175 koperasi merah putih yang beroperasi di Jatim, yang menyalurkan pangan, pupuk, LPG, hingga gula langsung dari produsen ke masyarakat.

    “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan hanya wadah ekonomi, tapi juga strategi pemutusan rantai distribusi yang panjang agar harga lebih adil. Nah di sini peran panjenengan semua, harus memastikan bahwa distribusinya itu langsung. Karena esensi koperasi ini pada pemutusan rantai distribusi,” ucapnya.

    Berkaitan dengan MBG, saat ini Pemprov Jatim juga telah membentuk Satgas MBG guna mempercepat program tersebut. Dan dari 38 kabupaten/kota di Jatim, sebanyak 35 daerah telah memiliki Surat Keputusan pembentukan Satgas MBG, sementara 3 kabupaten/kota lainnya masih dalam proses.

    “Satgas MBG di setiap daerah berperan penting memastikan penyaluran makanan bergizi berjalan efektif, berkelanjutan, dan sesuai standar,” katanya

    Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam memperkuat SDM. Salah satu model yang kini dikembangkan adalah Corporate University, hasil kolaborasi antara BPSDM Jatim dengan Universitas Airlangga (Unair) yang menjadi wadah pembelajaran berbasis inovasi dan kinerja.

    “Melalui konsep Corporate University, kita menyiapkan ASN yang berdaya saing tinggi, berkarakter inovatif, dan mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat. Dari sini akan lahir pemimpin birokrasi yang bukan hanya cerdas secara teknis, tapi juga peka terhadap kebutuhan publik dan mampu menciptakan lompatan inovasi,” pungkasnya. (tok/ted)

  • Konflik 6.000 Bidang Tanah di Surabaya, Ini Solusi Konkret dari Wagub Jatim

    Konflik 6.000 Bidang Tanah di Surabaya, Ini Solusi Konkret dari Wagub Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi konkret dalam penyelesaian berbagai konflik pertanahan yang terjadi di daerah. Ini termasuk kasus yang melibatkan klaim aset perusahaan BUMN terhadap ribuan bidang tanah masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Target Operasi Tindak Pidana Pertanahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian ATR/BPN RI, di Surabaya pada Jumat (10/10/2025).

    Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta unsur pemerintah daerah.

    Emil menegaskan bahwa tindak pidana pertanahan selalu berakar dari konflik, sehingga diperlukan pendekatan lintas sektor dan kepemimpinan yang tegas agar penyelesaiannya tidak berlarut-larut.

    “Kami hadir karena ini masalah yang sangat urgent. Ada lebih dari 55 ribu kasus yang sedang ditangani Kementerian ATR/BPN, dan sekitar 3.000 di antaranya merupakan konflik serius. Ini bukan persoalan administratif belaka, tapi menyangkut hak hidup masyarakat,” tegas Emil.

    Terkait kasus Pertamina yang melibatkan sekitar 6.000 bidang tanah di tiga kecamatan dan empat kelurahan, Emil menjelaskan bahwa Pemprov Jatim berperan aktif sebagai mediator dan inisiator untuk memastikan semua pihak bergerak mencari solusi.

    “Pertamina memandang ini sebagai kewajiban penataan aset, sementara BPN juga tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Tapi di tengah kebuntuan itu, masyarakat justru yang paling menderita karena tanahnya dibekukan secara administratif,” ujarnya.

    “Karena itu, Pemprov Jatim mengambil peran political leadership agar semua pihak bergerak. Minggu depan tim kecil lintas instansi mulai dari BPKP, Bareskrim, Kejaksaan Agung, BPN, dan Pemda akan mulai bekerja mencari solusi konkret,” tambahnya.

    Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Hendra Kusuma, menyambut baik langkah kolaboratif ini. Ia menegaskan bahwa BPN tidak bisa bekerja sendiri karena keterbatasan kewenangan, sehingga kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah menjadi kunci penyelesaian.

    “Pendekatan normatif justru akan saling menyandera. Karena itu, kolaborasi antara ATR/BPN, aparat penegak hukum, BPKP, dan didukung oleh Pemerintah Provinsi seperti yang digerakkan Pak Wagub ini menjadi contoh nyata negara hadir untuk memberikan kepastian dan rasa adil bagi masyarakat,” ujarnya.

    Mantan Bupati Trenggalek itu menegaskan bahwa penyelesaian konflik pertanahan tidak cukup dengan seminar atau rapat koordinasi, tetapi harus menghasilkan langkah nyata di lapangan.

    “Sering kita disindir bahwa daerah hanya bikin rapat. Karena itu, kami ingin menegaskan bahwa dari rapat ini harus jelas apa yang dikerjakan. Kita bicara tentang rakyat, tentang tanah yang jadi sumber kehidupan dan warisan keluarga. Kalau mereka sampai kehilangan haknya, dampaknya bisa tujuh turunan,” ungkapnya.

    Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jatim bersama Satgas Tindak Pidana Pertanahan akan membentuk tim lintas instansi untuk mempercepat verifikasi kasus dan merumuskan langkah hukum maupun administratif yang adil bagi masyarakat.

    “Insya Allah, dengan adanya satgas ini dan dukungan lintas lembaga, kita bisa mencari solusi yang efektif. Ini bukan sekadar menyelesaikan kasus, tapi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap negara,” jelas Emil.

    Wagub Emil menyampaikan bahwa dirinya ditugasi oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk memastikan tindak lanjut dari rapat koordinasi ini berjalan efektif. Hasil pembahasan dalam rapat ini akan ditindaklanjuti dengan konsolidasi tim kecil sebelum nantinya dilanjutkan kepada pimpinan kementerian/lembaga terkait.

    “Kami akan mematangkan langkah bersama tim kecil, dipimpin langsung Dirjen Pak Hendra, dengan dukungan dari Bareskrim, Kejaksaan Agung, dan BPKP. Kita nanti matangkan, nanti mungkin Gubernur, Menteri, dan juga mungkin Pangdam, atau bahkan Kabareskrim mungkin ini bisa langsung dilanjutkan. Jadi, ini kami godok bersama-sama,” pungkas Emil. [tok/beq]

  • Bupati Ipuk Kolaborasikan Restorative Justice dengan Program Sosial Banyuwangi

    Bupati Ipuk Kolaborasikan Restorative Justice dengan Program Sosial Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menandatangani nota kesepakatan Restorative Justice bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur di Surabaya, Kamis (9/10/2025). Melalui kerja sama ini, Bupati Ipuk berkomitmen memperkuat pelaksanaan keadilan restoratif dengan mengintegrasikannya ke dalam berbagai program penguatan sosial yang telah dijalankan Pemkab Banyuwangi.

    Kesepakatan tersebut merupakan inisiatif Kejati Jatim bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh seluruh pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah Jatim. Acara penandatanganan juga dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kajati Jatim Kuntadi, serta para kepala daerah dan kepala Kejari se-Jawa Timur.

    Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata pada aspek penghukuman. Pendekatan ini dilakukan melalui dialog dan mediasi untuk mencapai keadilan yang proporsional, memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, dan memungkinkan korban memperoleh pemulihan yang layak.

    Kajati Jatim Kuntadi menyebut, pendekatan tersebut telah banyak diterapkan di sejumlah daerah dan menunjukkan hasil positif. “Melalui kolaborasi ini kita bisa melihat perkara hukum dari sudut sosial. Kami tidak bisa sendirian, karena itu dibutuhkan kerja sama dengan seluruh pemerintah daerah. Nanti kita evaluasi keberhasilannya,” ujarnya.

    Bupati Ipuk mengapresiasi langkah kolaboratif ini. Menurutnya, tidak semua perkara hukum harus diselesaikan melalui penegakan hukum formal. “Kita juga harus melihat kondisi sosial dari para pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun keluarga keduanya,” ujar Ipuk.

    Ia mencontohkan, dalam kasus pencurian dengan nilai kecil yang dilatarbelakangi kondisi ekonomi atau keluarga yang sakit, penyelesaian dapat dilakukan melalui pendekatan restoratif. Setelah itu, Pemkab Banyuwangi akan melakukan asesmen sosial ekonomi terhadap pelaku dan korban. “Misalnya pelaku belum bekerja, bisa kami bantu dengan program pelatihan atau bantuan usaha. Kalau keluarganya sakit, kami pastikan sudah terdaftar BPJS dan mendapatkan perawatan. Di sinilah intervensi pemerintah hadir,” terang Ipuk.

    Menurutnya, Banyuwangi memiliki beragam program penguatan sosial yang bisa mendukung implementasi keadilan restoratif. Di antaranya bantuan alat usaha, pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal usaha, hingga bantuan sosial lainnya.

    Senada dengan itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya langkah lanjutan pasca Restorative Justice. “Kita menyebutnya Restorative Justice Plus. Yang terpenting adalah bagaimana tindak lanjutnya. Karena itu kami minta kepada semua kepala daerah untuk memastikan ada penguatan setelah proses keadilan restoratif dilakukan,” ujar Khofifah. [alr/beq]