Tag: Khofifah Indar Parawansa

Pemprov Jatim Kirim 26,5 Ton Logistik dan Dana Rp 10,5 Miliar untuk 3 Wilayah Bencana di Sumatera Surabaya 4 Desember 2025

Pemprov Jatim Kirim 26,5 Ton Logistik dan Dana Rp 10,5 Miliar untuk 3 Wilayah Bencana di Sumatera
Tim Redaksi
SIDOARJO, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberangkatkan total 26,5 ton bantuan logistik untuk korban bencana di Sumatera Utara dan Aceh.
Tak hanya barang, Pemprov
Jatim
juga menggelontorkan bantuan dana senilai total Rp 10,5 miliar untuk tiga provinsi terdampak bencana, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Menurut Satria Nurseno, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, pengiriman logistik itu merupakan hasil penggalangan dari Pemprov Jatim, Pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi masyarakat, hingga kontribusi dari dunia usaha.
Bantuan logistik ini nantinya akan dibagi rata ke dua lokasi utama. Sebanyak 13,5 ton dialokasikan untuk korban di Medan, Sumatera Utara, dan 13 ton sisanya dikirim ke Aceh.
Ada pun, bantuan tersebut berupa makanan, alat kebersihan, alat kesehatan, obat-obatan, selimut, dan alat masak yang sangat dibutuhkan oleh warga di lokasi bencana.
“Bantuan logistik yang pertama kali dikirim oleh Pemprov Jatim ini akan di kirim ke Sumut seberat 13,5 ton dan Aceh 13 ton,” ujar Satria, di Sidoarjo, Kamis (4/12/2025).
Satria juga menambahkan, Pemprov Jatim akan kembali menggelontorkan bantuan dengan bentuk yang sama menuju ke Padang, Sumatera Barat, mengingat masih ada sekitar 20 ton bantuan tambahan yang tersimpan di gudang BPBD.
“Pemprov Jatim masih akan mengirimkan bantuan ke Padang. Di gudang BPBD juga masih ada logistik untuk bencana, apalagi posko donasi masih akan diperpanjang sampai tanggal 8 Desember,” tambah dia.
Lalu terkait bantuan dana, dia mengatakan, uang tersebut akan di bagi ke tiga provinsi. “Sepengetahuan kami, di Sumatera Utara diberikan bantuan keuangan senilai Rp 5 miliar, kemudian Sumatera Barat Rp 2,5 miliar, dan Aceh Rp 3 miliar,” kata Satrio.
Menurut dia, bantuan finansial dan logistik ini merupakan tindak lanjut atas instruksi langsung dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajaran di bawahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/12/2025 16:03
Khofifah Ajak Camat, Sekcam, dan Sekdes Sukseskan Program Strategis Nasional

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengajak para camat, sekretaris camat (Sekcam) dan Sekretaris Desa (Sekdes) untuk proaktif melakukan jemput bola untuk menyukseskan berbagai program strategis nasional.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat memberikan ceramah umum Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Sekretaris Desa Angkatan I – IV dan Kepamongprajaan bagi Camat dan Sekretaris Camat Tahun 2025 di Savana Hotel & Convention, Malang, Selasa (2/12/2025).

Khofifah menambahkan, ajakan itu tidak lepas dari banyaknya program strategis nasional yang melibatkan pemerintah desa. Tak hanya itu, Gubernur Khofifah juga meminta jajaran kecamatan hingga desa untuk melakukan identifikasi potensi desa atau wilayah mereka.

“Banyak program yang sekarang ini ditugaskan kepada desa, banyak sekali, tolong aparatur desa dan kecamatan menyukseskan berbagai program strategis tersebut,” ujarnya.

Khofifah pun menyebut beberapa program nasional yang langsung menyasar desa di antaranya Rumah Restorative Justice, Pos Bantuan Hukum atau Posbankum, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Khusus KDKMP, saat ini di Jatim telah terbentuk 8.494 unit koperasi dan sebanyak 674 mulai beroperasi.

“Jadi KDKMP ini bagaimana koperasi merah putih berbasis desa, menyediakan beras SPHP, MinyaKita, tabung elpiji 3 kilogram, dan juga pupuk untuk kebutuhan petani,” katanya.

Sementara untuk Rumah Restorative Justice (RJ), kata Khofifah, merupakan konsep penyelesaian konflik atau kriminal dengan pendekatan restoratif yang fokus pada pemulihan antara pelaku, korban dan masyarakat.

Para Bupati Wali Kota telah melakukan penandatanganan dengan Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah masing-masing untuk implementasi program ini.

Sementara Posbankum adalah program untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan yang menyediakan layanan informasi, konsultasi, mediasi, dan rujukan hukum bagi masyarakat.

Program ini diinisiasi oleh Kementerian Hukum (Kemenkum) dan membutuhkan paralegal yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari Kementerian Hukum.

“Dari banyaknya tugas-tugas yang tersentral di desa, tentu penguatan kapasitas SDM menjadi penting, dan yang paling penting untuk penyiapan paralegal,” ucapnya.

“Kalau ada rumah RJ, ada pos Bankum tapi tidak ada paralegalnya tentu agak kerepotan nanti management di tingkat desanya,” imbuhnya.

Gubernur Khofifah mengatakan adanya RJ dan Posbankum di wilayah desa akan memberikan pemahaman masalah-masalah yang bisa diselesaikan dan tidak bisa diselesaikan dengan 2 program tersebut. Extra ordinary crime seperti korupsi, tindak terorisme dan penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan restorative justice.

“Masing-masing harus punya ketahanan untuk tidak mencoba narkoba, karena sekali mencoba akan ketagihan dan sekali ketagihan sama dengan menjemput kematian,” tegas Khofifah.

Terkait RJ, Khofifah mengingatkan bahwa membutuhkan komunikasi yang tersambung dan intens antara paralegal di desa, sekdes, camat dengan Bupati Walikota. Karena menurutnya RJ tidak sekadar memberikan semacam pengampunan atau permaafan tetapi juga memberikan solusi untuk permasalahan sosial dibalik terjadi tindakan kriminal yang dilakukan.

“Kalau misalnya tidak semua punya jalur komunikasi yang efektif maka saya minta kepala BPSDM membuat semacam hotline service atau apa yang semua peserta terutama bisa menyampaikan kendala-kendalanya sehingga dari Pemprov bisa mengkomunikasikan ke Dinas terkait,” jelasnya.

Tak hanya itu, Khofifah juga meminta agar Camat, Sekcam dan Sekdes segera melakukan koordinasi jika Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di wilayahnya tidak memliki dokter gigi. Pihaknya dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dokter gigi.

“Monggo panjenengan koordinasikan, karena pada dasarnya posisi dokter gigi di Jawa Timur sangat sangat mencukupi,” terangnya.

Orang nomor satu di Jatim ini juga meminta agar Camat, Sekcam dan Sekdes melakukan identifikasi potensi yang ada di wilayahnya. Menurutnya hal ini bisa menjadi pintu pembuka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sekaligus untuk keberlanjutan Desa Mandiri.

“Kemandirian desa menjadi bagian penting, maka dibutuhkan banyak inisiasi, inovasi dan kreativitas bagaimana penguatan ekonomi peningkatan kesejahteraan, dan pada saat yang sama penurunan kemiskinan bisa kita lakukan bersama,” ujarnya.

Diketahui berdasarkan data BPS tahun 2025 presentase penduduk miskin Jawa Timur menurun 0,29 persen pada periode Maret 2024-Maret 2025.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menuturkan program-program yang dimungkinkan bisa didapatkan para Camat, Sekcam dan Sekdes. Antara lain, program swasembada gula, dan susu di tahun depan, Grand Parent Stock Indukan Ayam Petelur se-Indonesia di Malang.

“Ini sebetulnya menjadi ruang baru, peluang baru bagaimana desa mengakses program program strategis nasional yang bisa memberikan penguatan lebih riil bagi warga panjenengan semua,” pungkasnya. (tok/ian)

03/12/2025 22:50
8 Eks Kepala SMKN 1 Ponorogo: Saya Dipojokkan Kegiatan Komite Sekolah yang Saya Tidak Tahu Surabaya

Eks Kepala SMKN 1 Ponorogo: Saya Dipojokkan Kegiatan Komite Sekolah yang Saya Tidak Tahu
Editor
PONOROGO, KOMPAS.com
– Dugaan adanya sumbangan partisipasi pada wali murid sebesar Rp 1,4 juta, Kepala SMKN 1 Ponorogo, Katenan dimutasi ke SMAN 1 Tegalombo Pacitan, Jawa Timur.
Kepada jurnalis, Rabu (3/12/2025), Katenan merasa dipojokkan dengan adanya penggiringan isu sumbangan yang digagas komite sekolah.
Ia menegaskan bahwa ia sudah dimutasi sesuai SK, baru kemudian viral unggahan mengenai pungutan di SMKN 1.
“Saya sudah mendapatkan SK mutasi pada 21 November,” ungkap Katenan.
Katenan mempertegas lagi, bahwa pasca menerima surat pemindahtugasan dari
SMKN 1 Ponorogo
ke SMAN 1 Tegalombo Pacitan, baru beredar berita dugaan pungli itu di media sosial.
“Setelah SK saya terima, malamnya saya langsung dilantik. Kemudian besoknya (22 November) malah ada berita begitu,” kata Katenan dalam pers rilis bersama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Ponorogo.
Setelah semua persoalan ini beredar luas di masyarakat, Katenan menjelaskan bahwa ia resmi sudah dimutasi.
Justru menurutnya, mutasi dirinya dari SMKN 1 Ponorogo ke SMAN 1 Tegalombo Pacitan terlebih dahulu dilakukan, baru viral dugaan pungli.
“Tanggapan saya dengan adanya berita bahwa saya dimutasi akibat ada pungli, kesannya saya dituding saya memperkaya diri. Padahal tidak. Sedangkan sumbangan partisipasi itu (inisiatif) komite sekolah, dan saya waktu itu tidak tahu,” tegasnya.
Sekarang Katenan merasa dipojokkan banyak pihak.
Padahal sejak awal ia mempersoalkan SK Mutasi pada 21 November 2025 yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025.
Permendikdasmen Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Bab IV perihal Masa Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pasal 23 poin (3) dinyatakan bahwa, Penugasan Guru ASN sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahkan pada satuan administrasi pangkal lain setelah bertugas paling singkat 2 tahun.
“Asumsi saya, saya dimutasi itu karena dianggap menyalahi Permendikdasmen. Kemudian muncul dugaan pungli. Ini seperti ada penggiringan opini, saya dipojokkan kegiatan komite. Agar dinilai jelek oleh masyarakat,” sesalnya.
Ketika ditanya tentang sumbangan partisipasi Rp 1,4 juta, Katenan mengaku pembahasannya sudah dilakukan pada September 2025 lalu. Namun ia tidak ikut andil.
“Saya tidak tahu menahu tentang itu. Kalau mutasi, saya serahkan kuasa hukum saya,” pungkasnya.
Katenan melalui LKBH PGRI Ponorogo melayangkan somasi kepada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa karena mutasinya menabrak aturan dalam Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025.
“Sedangkan Pak Katenan baru diangkat menjadi
Kepala SMKN 1 Ponorogo
selama 6 bulan. Mulai 15 Mei dan dimutasi pada 21 November 2025,” ungkap Ketua LKBH PGRI Ponorogo, Thohari, Rabu (3/12/2025).
Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
Eks Kepala SMKN 1 Ponorogo Hanya Persoalkan Mutasi, Katenan Geram Diseret Dugaan Pungli Sekolah
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/12/2025 22:47
Borong Tiga Penghargaan Strategis, Khofifah Dinobatkan Transformational Leader pada LAN Awards 2025

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memborong tiga penghargaan sekaligus pada National Future Learning Forum 2025, LAN Awards, yang diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Tiga penghargaan yang berhasil diraih yaitu Transformational Leader untuk Gubernur Khofifah, penghargaan Penyelenggaraan ASN Corpu Tingkat Provinsi untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Lembaga Pelatihan ASN Berprestasi Tingkat Daerah Terbaik I untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur.

Diserahkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, ketiga penghargaan pertama ini diberikan kepada Gubernur Khofifah.

Penghargaan tersebut sekaligus menjadi bukti kepemimpinan transformatif Gubernur Khofifah yang membawa Jatim berkembang ke arah keberlanjutan.

Dalam hal ini, Khofifah merupakan satu-satunya gubernur penerima penghargaan Transformational Leader di ajang LAN Awards 2025 ini. Untuk BPSDM Jatim sendiri telah meraih penghargaan lembaga pendidikan berprestasi terbaik untuk keempat kalinya.

“Saya rasa apa yang dilakukan LAN selama ini, mulai dari membuat kualifikasi, lalu mengukur dengan indikator-indikator tertentu, ini bisa menjadi referensi bagi seluruh penyelenggara lembaga pelatihan,” kata Gubernur Khofifah.

“Dan tentu kita berharap untuk Jawa Timur akan menjadi tambahan semangat, tambahan energi, bahwa Insya Allah kami siap untuk terus lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih LAN yang sudah memberikan apresiasi kepada kami,” lanjutnya.

Penghargaan Transformational Leader ini khususnya, sebut Gubernur Khofifah, menjadi pendorong untuknya menginisiasi program-program yang lebih visioner ke depan untuk Jawa Timur. Salah satunya dengan terus menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasalnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur per 5 November 2025, ekonomi Jawa Timur Triwulan III-2025 terhadap Triwulan II-2025 tumbuh 1,70 persen (q-to-q). Tak hanya itu, ekonomi Jawa Timur Triwulan III-2025 terhadap Triwulan III-2024 meningkat sebesar 5,22 persen (y-on-y).

“Alhamdulillah, ini juga diikuti dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM 2025 kita yang mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. IPM Jawa Timur tahun 2025 mencapai 76,13. Yang mana, ini terjadi pada semua dimensi, terutama pada standar hidup layak dan pengetahuan,” jelasnya.

“Dan Alhamdulillah masih banyak capaian yang diperoleh Jawa Timur. Termasuk bagaimana Corporate University yang kita miliki di BPSDM Jatim itu terkoneksi dengan implementasi Sustainable Development Goals,” ungkapnya.

“Alhamdulillah, tahun ini BPSDM Jatim kembali meraih penghargaan lembaga pendidikan berprestasi terbaik tingkat daerah yang keempat kalinya. Maka yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kinerja BPSDM Provinsi Jawa Timur. Karena yang datang ke sana bukan hanya birokrat atau ASN Jawa Timur, tapi untuk ASN dari berbagai provinsi, termasuk dari instansi pusat,” tutur Gubernur Khofifah.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala LAN RI Muhammad Taufiq bahwa LAN Awards ada untuk mengapresiasi para mereka yang berdedikasi dalam mengembangkan kompetensi ASN. Tak hanya itu, acara tersebut hadir untuk mempererat kolaborasi yang tercipta antar instansi.

“Tantangan kita semua adalah kita mengembangkan kompetensi sendiri-sendiri. Di sektor swasta menerapkan sendiri, di sektor publik menerapkan sendiri. Sehingga, perlu sebuah perubahan besar bagaimana pengembangan ekosistem ini kita ubah menjadi sistem kolaboratif,” ujarnya.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto. Di mana, tuntutan zaman mengharuskan mereka yang ada di sektor pemerintahan, terutama ASN, untuk memiliki skill handal.

“Jadi kita harus menguasai kompetensi masa kini dan masa depan, baik dalam hal teknis, manajerial, sosio-kultural, maupun digitalisasi. Artinya proses upskilling dan reskilling harus berjalan terus-menerus agar aparatur tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang,” ungkapnya.

Itulah mengapa, dirinya menekankan pentingnya mengubah “ego-system” menjadi ekosistem. Sehingga, tercipta kolaborasi yang menyatukan kekuatan pemerintah, sektor swasta, akademisi, media, dan masyarakat. (tok/ian)

03/12/2025 22:42
Mendagri Apresiasi Gotong Royong Urun Dana Pemda untuk Penanganan Bencana Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan signifikan bagi penanganan bencana di Sumatra.

Tito menyampaikan terima kasih kepada sejumlah gubernur yang telah menyalurkan bantuan dalam nilai miliaran rupiah. Hal ini disampaikan dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

“Saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Bengkulu Rp3,5 miliar, kemudian saya juga terima kasih kepada Gubernur DKI memberikan langsung kepada Kota Lhokseumawe yang sekarang tinggal Rp400 juta, kemarin itu [memberi] sebanyak Rp3 miliar,” ujarnya.

Tito juga menyebut bantuan dari Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan.

“Kemudian Jawa Timur, Ibu Khofifah langsung memberikan dalam bentuk barang, yang jumlahnya miliaran saya tahu kepada Sumatera Utara,” kata Tito.

Dia melanjutkan, “Kemudian Kalimantan Utara Rp1 miliar melalui Baznas, kemudian Gubernur Sulawesi Selatan Pak Andi Sudirman Sulaiman sebanyak Rp1,5 miliar.”

Menurut Tito, dukungan dari berbagai daerah mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan dalam menghadapi bencana.

“Saya melihat ini masalah solidaritas, bencana bisa terjadi di mana saja, begitu ada kejadian di daerah A yang B, C, E, F bantu. Pusat pasti bantu, tapi solidaritas kita kalau rame-rame pasti mudah,” tandas Tito.

03/12/2025 19:31
Buntut Mutasi Kasek SMKN 1, LKBH PGRI Ponorogo Somasi Gubernur Jatim

Ponorogo (beritajatim.com) – Mutasi yang dilakukan kepada kepala sekolah SMK Negeri 1 Ponorogo ternyata berbuntut panjang.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Kabupaten Ponorogo resmi melayangkan somasi kepada Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa.

Ya, somasi tertanggal 2 Desember 2025 itu, menyoroti kebijakan mutasi Kepala SMK Negeri 1 Ponorogo atas nama Katenan, yang dianggap menyalahi aturan penugasan kepala sekolah.

Somasi tersebut ditandatangani Ketua LKBH PGRI Ponorogo Tohari, dan dikirimkan langsung ke kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya. Dalam surat itu, LKBH PGRI menegaskan posisi organisasi sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki perhatian terhadap kebijakan pendidikan, khususnya dalam hal tata kelola mutasi guru ASN.

Dalam uraian somasi, LKBH menjelaskan bahwa Katenan mulai menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 1 Ponorogo sejak 15 Mei 2025 berdasarkan petikan keputusan Gubernur Jawa Timur. Namun pada 21 November 2025, yang bersangkutan kembali ditugaskan sebagai Kepala SMA Negeri 1 Tegalombo, Pacitan.

“Perpindahan inilah yang menjadi sorotan kami, karena masa tugasnya di Ponorogo (SMKN 1 Ponorogo-red) baru berjalan kurang dari 6 bulan,” kata Thohari, Rabu (3/12/2025).

LKBH menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Guru sebagai Kepala Sekolah, khususnya mengenai masa minimal penugasan kepala sekolah pada satu satuan administrasi pangkalan.

LKBH PGRI menilai, kata Thohari mutasi tersebut perlu ditinjau ulang, bahkan dibatalkan, karena dianggap tidak sesuai ketentuan yang telah diatur Pemerintah Pusat. Mereka juga menyebut bahwa keputusan gubernur mengenai pengangkatan Katenan sebagai Kepala SMA Negeri 1 Tegalombo, harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari.

“Dalam Permendikdasmen RI Nomor 7 Tahun 2025 itu, pada Bab IV pasal 23 poin 3 menyatakan bahwa : Penugasan Guru ASN sebagai kepala sekolah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dipindahkan pada satuan administrasu pangkal lain, setelah bertugas paling singkat 2 tahun, pada satuan administrasi pangkalnya,” jelas Thohari.

Dalam somasi tersebut, LKBH memberikan batas waktu 7 hari kalender sejak surat dikirim. Jika tidak ada penyelesaian, LKBH mengancam akan melakukan show of force atau aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes. Langkah hukum melalui gugatan ke PTUN juga disiapkan apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.

“Jika somasi ini tidak diindahkan atau tidak ada penyelesaian dalam masa 7 hari kalender dari tanggal somasi ini, maka kami akan melakukan show of force atau unjuk rasa. Dan jika masih belum ada penyelesaian, maka kami akan menempuh langkah hukum berupa pengajuan gugatan ke PTUN,” pungkas Thohari.

Surat somasi ini ditembuskan kepada beberapa institusi terkait, mulai dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kementerian Pendidikan, hingga Ketua Umum PGRI Jawa Timur.

Melalui somasi itu, LKBH menutup dengan penegasan bahwa proses ini ditempuh demi memastikan kebijakan pendidikan berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan pihak manapun, terutama para tenaga pendidik yang menjalankan tugas administratif sesuai aturan.(end/ted)

03/12/2025 06:00
Terus Mengalir, Pemprov Terbangkan Bantuan Kemanusiaan dari Warga Jatim ke Sumatera Besok Surabaya 2 Desember 2025

Terus Mengalir, Pemprov Terbangkan Bantuan Kemanusiaan dari Warga Jatim ke Sumatera Besok
Editor
SURABAYA, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih terus membuka posko bantuan untuk korban bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan juga Sumatera Barat (Sumbar).
Kalaksa BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto menegaskan, posko bantuan dibuka hingga tanggal 4 Desember 2025 mendatang.
Hingga Selasa (2/12/2025), bantuan terus mengalir baik dari lintas OPD Pemprov Jatim, pemkab/pemkot di Jatim, serta lintas lembaga dan organisasi masyarakat.
Seluruh bantuan yang diterima tersebut hingga kini dikumpulkan di gudang posko bencana di kantor BPBD Jawa Timur dan terus dicatat.
Bantuan yang datang meliputi sembako, makanan instan, pakaian, alat kebersihan, air mineral, hingga selimut dan obat-obatan.
“Posko bantuan kita buka hingga tanggal 4 Desember 2025. Namun tidak menutup kemungkinan masih akan diperpanjang sembari melihat kondisi saudara-saudara kita di sana,” kata Gatot.
Sebelumnya dikatakan Gatot, Pemprov Jatim memang sudah mengirim bantuan ke Medan.
Bahkan penyaluran bantuan kemanusiaan tersebut dipimpin Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa secara langsung yang mencapai Rp 5 miliar.
Menurut Gatot, penyaluran bantuan kemarin baru awal dan akan terus mengalir sebagai wujud kepedulian terhadap sesama anak bangsa.
“Besok rencananya juga akan kita kirimkan bantuan menggunakan pesawat komersial ke Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kita tadi sudah cek ketersediaan pesawat untuk membantu kita berangkat ke Sumatera,” tegasnya.
“Kita cepat segera kirimkan bantuan karena di sana masih tanggap darurat dan masyarakat di sana sangat membutuhkan bantuan utama logistik,” imbuh Gatot.
Untuk bantuan yang akan dikirimkan besok, diprioritaskan berupa bahan makanan siap saji, sarden, obat-obatan, alat kebersihan dan juga pakaian dan sembako.
Penyaluran dikoordinasikan dengan tim yang ada di sana guna memastikan agar bantuan yang dikirimkan bisa sampai ke tangan masyarakat korban bencana.
Terutama karena saat ini kondisi infrastruktur di sana masih belum pulih, banyak kawasan yang masih terisolir dan juga banyak jalan dan juga jembatan yang terputus.
“Memang kendala penyaluran dan distribusi bantuan menjadi tantangan besar di sana. Bahkan ada kejadian penjarahan juga. Maka kita memastikan agar bantuan bisa sampai ke tangan korban,” ujarnya.
Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
Bantuan Dari Masyarakat Jatim Terus Mengalir, Pemprov Kembali Terbangkan Logistik ke Sumatera Besok
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/12/2025 21:48
Jombang Raih Penghargaan di Festival Industri Hijau 2025, Bukti Komitmen Terhadap Industri Ramah Lingkungan

Jombang (beritajatim.com) – Kabupaten Jombang kembali mencatatkan prestasi gemilang di tingkat provinsi dengan meraih penghargaan pada Festival Industri Hijau 2025. Penghargaan ini diberikan kepada Jombang sebagai daerah dengan implementasi prinsip industri hijau terbaik.

Gelaran tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendorong terwujudnya industri yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan. Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawanda dan diterima oleh Bupati Jombang Warsubi.

Festival Industri Hijau 2025 yang mengusung tema ‘Sinergi Wujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara yang Inklusif dan Berkelanjutan’ diselenggarakan di Surabaya pada Selasa (2/12/2025). Acara ini menjadi platform strategis bagi para stakeholder untuk merumuskan kebijakan serta memperkuat kolaborasi antar sektor industri berkelanjutan.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, turut hadir dalam acara tersebut untuk membuka langsung gelaran festival dan memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang berhasil menerapkan prinsip industri hijau secara konsisten.

Selain Gubernur Khofifah, para pejabat kementerian dan instansi terkait, termasuk Kepala BKSJI Kemenperin Emma Suryandari dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, dr. Iwan, nampak hadir.

Panitia menyebutkan bahwa Festival Industri Hijau 2025 diikuti oleh sekitar 400 peserta yang terdiri dari berbagai instansi kementerian, pemerintah daerah, asosiasi industri, serta pelaku usaha. Tak hanya menjadi ajang penghargaan, festival ini juga menjadi forum penting untuk berbagi pengetahuan, ide, dan inovasi di sektor industri berkelanjutan.

Bupati Jombang, Warsubi, menyampaikan apresiasinya atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, penghargaan ini diharapkan dapat memicu semangat memperkuat tata kelola industri yang berwawasan lingkungan.

“Pemerintah kabupaten akan terus memperluas kolaborasi, mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan, dan memastikan keberlanjutan menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi daerah,” ujar Warsubi.

Dengan penghargaan ini, Kabupaten Jombang menegaskan posisinya sebagai daerah yang berhasil menjaga keseimbangan antara kemajuan industri dan kelestarian lingkungan. “Ini menjadi kontribusi kami dalam mendukung misi Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya. [suf]

02/12/2025 18:58
Pemprov Jatim Gelar Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025, Ada Apa Saja?

Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial akan menggelar Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 di Gedung Baru UPT RSBL Pasuruan, Rabu (3/12/2025).

Kepala Dinas Sosial Jatim, Restu Novi Widiani mengatakan peringatan ini mengambil tema ‘Membangun Masyarakat Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Mendorong Kemajuan Sosial’.

Pemprov Jatim mengundang ratusan disabilitas untuk turut merayakan hari peringatan tersebut.

“Nanti Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa akan hadir bersama dengan teman-teman disabilitas. Ibu Gubernur akan membuka langsung peringatan Hari Disabilitas,” kata Novi, Minggu (30/11/2025).

Dalam peringatan ini, Novi menyebut ada sejumlah acara mulai dari peresmian Gedung UPT Bina Laras Pasuruan. Selanjutnya launching program Gubernur Khofifah, yakni Disabilitas Jawara.

“Selanjutnya ada Carnival Harmoni Disabilitas yang melibatkan 560 peserta untuk menampilkan sejumlah kesenian khas Jatim dan juga melibatkan teman-teman disabilitas,” jelasnya.

“Nanti saat carnival juga mereka akan memakai busana khas Jawa Timur dipadu dengan kesenian khas daerah masing-masing,” tambahnya.

Selain carnival, Novi juga membeberkan akan ada bazar UMKM dan playground untuk disabilitas. Pemprov Jatim juga akan menandatangani komitmen bersama terkait rekruitmen tenaga kerja disabilitas dengan perusahaan asuh.

“Ada juga pemeriksaan kesehatan gratis bagi disabilitas, ada job fair juga bagi disabilitas, termasuk penyerahan bantuan sosial disabilitas, dan ikrar disabilitas. Untuk masyarakat umum juga ada pasar murah,” pungkasnya. (tok/but)

01/12/2025 01:32
Kapal Cepat Trans Jatim Resmi Berlayar dari Probolinggo: Gili Ketapang Cuma 30 Menit

Probolinggo (beritajatim.com) – Masyarakat yang merencanakan liburan dari Probolinggo menuju Pulau Gili Ketapang maupun sejumlah pulau di Madura kini memiliki alternatif transportasi baru. Kapal cepat Trans Jatim “Express Bahari” resmi beroperasi dan bisa diakses melalui Pelabuhan DABN Probolinggo.

Layanan kapal cepat ini merupakan program transportasi laut yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagai perluasan konektivitas dari Trans Jatim darat. Rute yang disediakan menghubungkan Probolinggo dengan berbagai destinasi wisata di Madura, seperti Branta, Kalianget, Gili Ketapang, Gili Mandangin, hingga Gili Iyang.

Pada Jumat (28/11/2025) petang saat ditinjau kapal cepat yang tengah bersandar di Pelabuhan DABN. Kapal berkelir putih tersebut tampak megah, dengan desain modern yang mengedepankan kenyamanan penumpang.

Di dalam kapal, tersedia lima kelas penumpang, yakni kelas ekonomi A hingga D, masing-masing dilengkapi dengan fasilitas dasar termasuk toilet. Selain itu, terdapat satu kelas VIP yang menawarkan fasilitas lebih lengkap, mulai dari karaoke hingga kursi yang dapat direbahkan untuk tidur. Secara keseluruhan, kapal cepat ini mampu menampung hingga 360 penumpang.

Untuk tahap pengenalan, harga tiket masih dibanderol Rp 5.000. Setelah masa promo berakhir, tarif normal berkisar Rp 50.000 hingga Rp 75.000, dan dapat dibeli langsung di loket Pelabuhan DABN.

Kapten Kapal Trans Jatim, Abdul Azis, mengatakan bahwa layanan ini mulai beroperasi sejak Senin (24/11/2025). Meski masih dalam masa pengenalan, jumlah penumpang sudah cukup memadai. “Ini kan hitungannya masih pengenalan. Kemarin ada paling 50–70 penumpang yang naik,” ujarnya.

Azis menambahkan, kapal dijadwalkan berangkat dari Pelabuhan DABN setiap pukul 08.00 WIB, sementara jadwal lengkap tersedia saat pembelian tiket. Ia berharap kehadiran layanan ini bisa menjadi pilihan utama warga yang ingin berlibur dengan cepat dan nyaman. “Ke Gili Ketapang hanya 30 menit, ke Madura hanya satu jam. Jadi bisa hemat waktu,” tuturnya.

Sementara itu, Junaidi, perwakilan UPT PPR Banyuwangi Wilayah Kerja Gili Ketapang, menjelaskan bahwa kapal cepat ini merupakan pengembangan dari keberhasilan Trans Jatim darat yang telah digagas Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

“Nah ini merupakan trans untuk jalur lautnya. Dengan adanya kapal cepat yang terkoneksi dengan beberapa pulau ini, waktu tempuh bisa jauh lebih efisien dibanding menggunakan jalur darat,” jelasnya.

Dengan hadirnya kapal cepat Trans Jatim “Express Bahari”, masyarakat Probolinggo kini memiliki pilihan transportasi laut yang lebih cepat, nyaman, dan efisien untuk menikmati berbagai destinasi wisata di pesisir Jawa Timur dan Madura. [ada/suf]

30/11/2025 13:49