Xcloud.id

Tag: Khairul

  • Kepala BGN Sebut Kasus Keracunan MBG Banyak Terjadi di SPPG Baru – Page 3

    Kepala BGN Sebut Kasus Keracunan MBG Banyak Terjadi di SPPG Baru – Page 3

    Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka saluran pengaduan (hotline) untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menyampaikan saluran pengaduan tersebut mulai melayani aduan setiap Senin-Jumat, pada pukul 09.00-22.00 WIB.

    “Untuk memudahkan, kami menyediakan dua nomor yang bisa dihubungi, yakni 088293800268 (operator 1) dan 088293800376 (operator 2). Setiap laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Hida di Jakarta. Dikutip dari Antara, Minggu (28/9/2025).

    Selain menerima aduan, saluran tersebut juga berfungsi sebagai pusat informasi. Masyarakat dapat menghubungi hotline untuk menanyakan teknis program, distribusi pangan, maupun standar kualitas yang diterapkan dalam MBG.

    Menurut Hida, transparansi dan partisipasi publik diyakini sebagai kunci keberhasilan MBG, yang tidak hanya meningkatkan gizi anak Indonesia, tetapi juga memberdayakan UMKM lokal sebagai penyedia pangan.

    Sementara itu, Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengawasi jalannya program.

    “Kami ingin pelaksanaan MBG berjalan transparan dan berkualitas. Karena itu, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aduan maupun masukan,” tutur Nanik.

    Menurutnya, partisipasi publik akan membantu pemerintah dalam menindaklanjuti setiap temuan di lapangan secara cepat.

    “Dengan adanya saluran aduan, masyarakat bisa ikut mengawal agar program tepat sasaran,” jelas dia.

  • BGN Rilis Hotline Aduan Pasca Gaduh Keracunan Massal usai Santap MBG

    BGN Rilis Hotline Aduan Pasca Gaduh Keracunan Massal usai Santap MBG

    Jakarta –

    Badan Gizi Nasional (BGN) resmi membuka saluran pengaduan (hotline) bagi masyarakat untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

    Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengawasi jalannya program.

    “Kami ingin pelaksanaan MBG berjalan transparan dan berkualitas. Karena itu, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aduan maupun masukan,” ujar Nanik di Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

    Menurutnya, partisipasi publik akan membantu pemerintah menindaklanjuti setiap temuan di lapangan secara cepat.

    “Dengan adanya saluran aduan, masyarakat bisa ikut mengawal agar program tepat sasaran,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan hotline ini tersedia di jam operasional Senin hingga Jumat pukul 09:00 sampai 22:00 WIB.

    “Setiap laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Hida.

    Selain menerima aduan, saluran ini juga berfungsi sebagai pusat informasi. Masyarakat dapat menghubungi hotline untuk menanyakan teknis program, distribusi pangan, maupun standar kualitas yang diterapkan dalam MBG.

    Menurut Hida, transparansi dan partisipasi publik diyakini sebagai kunci keberhasilan MBG, yang tidak hanya meningkatkan gizi anak Indonesia, tetapi juga memberdayakan UMKM lokal sebagai penyedia pangan.

    Kontak Hotline MBG BGN:

    088293800268 (Operator 1)088293800376 (Operator 2)

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video BGN: Sedikit Siswa yang Trauma, Sebagian Besar Senang dengan MBG”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • BPOM Jawab Desakan KPAI Setop Sementara MBG: Kita Perbaiki yang Belum Sesuai Harapan – Page 3

    BPOM Jawab Desakan KPAI Setop Sementara MBG: Kita Perbaiki yang Belum Sesuai Harapan – Page 3

    Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf atas insiden keamanan pangan yang diduga akibat konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah.

    Sebagai bentuk tanggung jawab, BGN telah mengirimkan tim langsung ke lokasi terdampak sejak Jumat (19/9/2025) untuk memastikan penanganan maksimal bagi seluruh korban keracunan MBG di wilayah tersebut.

    BGN meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus memperkuat komunikasi guna menanggapi isu keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu pangan dan gizi, peran SPPG tidak lagi sebatas teknis. SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN serta ujung tombak Program MBG di mata masyarakat,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati.

    “Apa yang dilakukan SPPG di lapangan, baik besar maupun kecil, akan ikut mempengaruhi bagaimana publik memandang program dan lembaga ini,” sambungnya, dikutip dari Antara.

     

  • Kasus Keracunan MBG, BGN dan Polisi Investigasi Operasional SPPG di Banggai Kepulauan – Page 3

    Kasus Keracunan MBG, BGN dan Polisi Investigasi Operasional SPPG di Banggai Kepulauan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pihak kepolisian melakukan investigasi terhadap operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait insiden keamanan pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah.

    BGN berjanji akan menyampaikan hasil investigasi tersebut kepada masyarakat.

    Hal ini disampaikan menyusul meningkatnya kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG), salah satunya di Banggai Kepulauan. Total ada 335 siswa yang mengalami keracunan di Banggai Kepulauan, usai menyantap MBG.

    “Secara paralel, BGN juga sedang melakukan investigasi bersama pihak kepolisian terhadap operasionalisasi SPPG terkait insiden keamanan pangan di Banggai Kepulauan,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati kepada wartawan, Minggu (21/9/2025).

    “Hasil audit dan investigasi akan segera disampaikan secara terbuka kepada publik,” sambungnya.

    Khairul memastikan BGN bergerak cepat menangani pasien yang mengalami keracunan MBG. BGN juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, TNI, kepolisian hingga pemerintah daerah (pemda).

    “BGN menegaskan bahwa pihaknya fokus pada gerak cepat penanganan pasien, dengan koordinasi intensif bersama Kementerian Kesehatan, Badan Komunikasi Pemerintah, TNI, TNI AU, kepolisian, dan pemda,” tutup dia.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyesalkan kejadian keracunan massal penerima Makan Bergizi Gratis di beberapa wilayah Indonesia.

    Dadan mengaku sampai sport jantung jika ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru menggarap masakan untuk siswa penerima MBG.

    “Memang sampai Desember ini saya setiap hari selalu sport jantung karena akan lahir 1 SPPG baru,” Dadan dalam wawancara khusus bersama SCTV dalam program Liputan6 talks dikutip Jumat 19 September 2025.

     

    Belakangan media sosial diramaikan dengan informasi yang menyebutkan nampan atau food tray makanan bergizi gratis diduga mengandung minyak babi. Kepala Badan Gizi Nasional menampik isu tersebut.

  • Buntut Kasus Keracunan, MBG Didesak Dihentikan Sementara hingga Evaluasi Menyeluruh Dilakukan Nasional 21 September 2025

    Buntut Kasus Keracunan, MBG Didesak Dihentikan Sementara hingga Evaluasi Menyeluruh Dilakukan Nasional 21 September 2025

    Buntut Kasus Keracunan, MBG Didesak Dihentikan Sementara hingga Evaluasi Menyeluruh Dilakukan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah berujung pada munculnya desakan dari berbagai pihak untuk mengevaluasi program ini secara menyeluruh.
    Program prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini sejatinya bertujuan mulia: mengurangi malanutrisi, menciptakan lapangan kerja, serta menopang ketahanan ekonomi.
    Namun, yang terjadi di lapangan, MBG justru menunjukkan potret nyata dari lemahnya pengawasan negara terhadap kualitas gizi dan keamanan pangan anak-anak sekolah.
    Mendengar banyak kasus keracunan MBG, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.
    “Tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” kata Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
    Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai bahwa kasus keracunan makanan yang dialami anak-anak di berbagai daerah akibat program tersebut sudah tidak bisa lagi ditolerir.
    Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengatakan, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Jasra mengusulkan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggaranya, untuk menghentikan sementara program MBG karena peristiwa keracunan makanan yang terus meningkat.
    “KPAI usul hentikan sementara, sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan yang sudah dibuat BGN benar-benar dilaksanakan dengan baik,” ujar Jasra.
    Dia menjelaskan, pemerintah perlu menyadari dan peka dengan masalah dan kondisi kesehatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program MBG.
    “Saya kira pertahanan anak sekecil itu, sangat berbeda dengan orang dewasa. Apalagi kita tahu, kebijakan negara yang mengetahui kondisi dari dalam keluarga (masih sulit ditembus),” kata Jasra.
    Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari juga senada dengan usulan KPAI.
    Ia menyebut perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
    Qodari mengatakan, pelaksanaan program MBG perlu dibenahi mulai dari mekanisme hingga kelembagaan guna mencegah kembali terulangnya kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah.
    “Memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dan perbaikan dari berbagai macam sisi. Ini sedang berlangsung prosesnya, doakan. Ini sudah
    wake up call
    , bagaimana bahwa ini harus bisa diperbaiki dengan secepat-cepatnya. Yang kita khawatirkan adalah accident di daerah-daerah terpencil yang fokusnya belum sebaik seperti di daerah perkotaan,” kata Qodari di Jakarta, dilansir dari ANTARA, Sabtu (20/9/2025).
    MBG, kata Qodari, seharusnya dirancang sebagai program dengan standar nol kasus atau zero accident.
    “Hemat saya (MBG) perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi pendirian SPPG-nya maupun juga dari segi delivery-nya di lapangan,” ujar Qodari.
    BGN sebagai pelaksana program MBG seharusnya dapat mencegah kasus keracunan tersebut.
    Tegasnya, program MBG tidak boleh dijalankan dengan kesalahan sekecil apapun.
    “Kan MBG tingkat accident-nya cuma 5 persen, cuman 1 persen, enggak bisa. Ini ada program dengan
    zero tolerance
    terhadap
    accident
    . Jadi MBG itu harus
    perfect
    , harus sempurna. Setiap hari, sepanjang tahun, selama program ini (berjalan), itu yang harus dituju oleh para pihak yang terlibat dengan MBG,” ujar Qodari.
    Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) Khairul Hidayati menekankan pentingnya penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di tengah isu pangan yang kian sensitif.
    SPPG bukan hanya sekadar dapur pelayanan gizi, tetapi juga sebagai ujung tombak pelaksanaan program MBG yang menjadi amanat Presiden Prabowo.
    “SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN serta ujung tombak program MBG di mata masyarakat. Apa yang dilakukan SPPG di lapangan, baik besar maupun kecil, akan ikut memengaruhi bagaimana publik memandang program dan lembaga ini,” ujar Hida dalam keterangan resmi, Sabtu (20/9/2025).
    Ia mengatakan, peran komunikasi publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG cukup penting.
    “SPPG berperan vital untuk pelayanan gizi di masyarakat. Namun, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu pangan dan gizi, peran SPPG tidak lagi sebatas teknis,” ujar Hida.
    Dia mengatakan, setiap peristiwa yang menyangkut pangan dan gizi akan cepat menyebar dan memengaruhi persepsi publik, termasuk beberapa insiden keamanan pangan yang belakangan mencuat.
    “Kondisi tersebut menuntut kita untuk tidak hanya sigap dalam pelayanan, tetapi juga mampu menjelaskan dengan baik kepada publik,” ungkap Hida.
    Dalam pelaksanaannya, terjadi kasus keracunan MBG di sejumlah daerah.
    Di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, ratusan pelajar diduga keracunan usai menyantap menu MBG di sekolah pada Rabu (17/9/2025).
    Data dari RS Trikora Salakan hingga Kamis (18/9/2025) pukul 07.00 WITA mencatat jumlah korban mencapai 251 pelajar.
    Ratusan pelajar yang terdampak berasal dari berbagai sekolah di Banggai Kepulauan, yakni SMA 1 Tinangkung, SMK 1 Tinangkung, SDN Tompudau, SDN Pembina, SDN Saiyong, dan MTs Alkhairaat Salakan.
    Tercatat ada sekitar 90 orang siswa yang diduga keracunan makanan MBG di MTsN dan SMAN yang berada di Kecamatan Empang pada Rabu (17/9/2025).
    Di Maluku, belasan siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 19 Kota Tual diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG yang disediakan di sekolah tersebut pada Kamis (18/9/2025).
    Para siswa yang menyantap makanan bergizi gratis ini mengalami mual, pusing, dan sakit kepala usai menyantap hidangan yang disediakan.
    Akibat kejadian itu, belasan siswa tersebut terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Maren di Kota Tual untuk menjalani perawatan medis.
    Terbaru menimpa 569 siswa di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Kamis (18/9/2025).
    Sebanyak 194 pelajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan dari program MBG. Mayoritas siswa berasal dari Kecamatan Kadungora.
    Dari jumlah tersebut, 177 siswa mengalami gejala ringan, sedangkan 19 lainnya harus menjalani perawatan intensif di Puskesmas Kadungora.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ratusan Siswa Keracunan Menu MBG di Banggai Sulteng, BGN Investigasi

    Ratusan Siswa Keracunan Menu MBG di Banggai Sulteng, BGN Investigasi

    Jakarta –

    Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa ratusan siswa diduga keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (Sulteng). Sebagai bentuk tanggung jawab, BGN telah mengirimkan tim ke lokasi terdampak untuk memastikan penanganan maksimal.

    “Kami sangat prihatin atas kejadian ini dan turut berempati kepada seluruh pasien serta keluarga yang terdampak. BGN bersama seluruh pihak terkait terus bekerja keras memastikan penanganan kesehatan terbaik serta melakukan langkah investigasi menyeluruh atas insiden ini,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, dalam keterangannya, Sabtu (20/9/2025).

    BGN juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh dokter, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, serta pihak TNI-Polri yang telah memberikan dukungan penuh dalam penanganan pasien.

    Hingga hari ini tercatat sebanyak 335 pasien telah dirawat sejak kasus pertama masuk pada Rabu, 17 September. Direktur RSUD Trikora, Feldy Deki, menyebut dari jumlah itu, 301 pasien sudah pulih dan dipulangkan, dan 34 pasien masih dirawat karena gejala seperti sesak napas serta kram pada otot dada, tangan, dan kaki.

    “Mengenai kondisi tersebut, pihak rumah sakit telah memberikan penanganan maksimal dengan memberikan obat serta penanganan medis lainnya sesuai dengan gejala yang dialami masing-masing korban,” ucap Feldy.

    Untuk memperkuat layanan, RSUD Trikora telah mendapatkan tambahan tenaga medis dari RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Pada Sabtu pagi, tiba empat dokter spesialis anak dan anestesi serta tiga perawat yang langsung diterjunkan ke Salakan.

    “Dukungan ini tentunya sangat penting dan bernilai tinggi bagi kami, keluarga pasien dan pasien itu sendiri, terutama dalam meningkatkan sisi psikologis. Kami mengapresiasi langkah cepat seluruh pihak yang turut fokus dalam menangani insiden ini,” ujarnya.

    Feldy memastikan RSUD Trikora bersama tim medis gabungan akan terus melakukan pemantauan intensif terhadap pasien yang masih dirawat. Menurutnya, evaluasi dan koordinasi dengan berbagai pihak juga terus dilakukan untuk memastikan penanganan maksimal.

    “Kami berusaha memberikan penanganan maksimal kepada seluruh pasien yang masih dalam perawatan. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memberikan update kondisi pasien serta penanganan lebih lanjut jika diperlukan,” katanya.

    Kondisi Terkini Pasien

    Sementara itu, perwakilan tim medis Kementerian Kesehatan dari RSUP dr. Wahidin, Rusmin, memastikan bahwa kondisi pasien yang masih dirawat dalam keadaan stabil.

    “Alhamdulillah keadaannya stabil, tidak mengancam jiwa. Alhamdulillah artinya anak-anak ini dalam proses recovery,” ucap Rusmin.

    Rusmin menyebut dari hasil pemeriksaan feses dan anamnesis juga tidak menunjukkan tanda kerusakan saraf atau gejala serius yang sempat dikhawatirkan publik.

    “Karena dari hasil pemeriksaan feses dan anamnesis tidak ada pemeriksaan yang mengarah ke kerusakan syaraf yang dicurigai mengakibatkan kejang, dan itu bukan tanda-tanda yang kita khawatirkan seperti khalayak ramai asumsikan,” jelasnya.

    BGN menegaskan bahwa pihaknya fokus untuk gerak cepat dalam penanganan pasien. BGN melakukan koordinasi intensif bersama Kementerian Kesehatan, Badan Komunikasi Pemerintah, TNI, TNI AU, kepolisian, dan pemda.

    Secara paralel, BGN juga sedang melakukan investigasi bersama pihak kepolisian terhadap operasionalisasi SPPG terkait insiden keamanan pangan di Banggai Kepulauan. Hasil audit dan investigasi akan segera disampaikan secara terbuka kepada publik.

    Halaman 2 dari 2

    (fas/whn)

  • Baru Punya 11.000, Jateng Kekurangan Lebih dari 16.000 Dokter Regional 19 September 2025

    Baru Punya 11.000, Jateng Kekurangan Lebih dari 16.000 Dokter Regional 19 September 2025

    Baru Punya 11.000, Jateng Kekurangan Lebih dari 16.000 Dokter
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih memerlukan tambahan 16.458 dokter untuk ditempatkan di fasilitas kesehatan di seluruh kabupaten dan kota.
    Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam acara Musyawarah Wilayah Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Regional Wilayah IV yang diadakan di Hotel Santika Premiere Semarang pada Jumat, 19 September 2025.
    Sumarno menjelaskan bahwa perbandingan jumlah dokter umum dan spesialis saat ini masih jauh dari kebutuhan, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia.
    Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO), satu dokter seharusnya melayani 1.000 penduduk.
    “Khusus di Jawa Tengah, saat ini memiliki 11.405 dokter. Sedangkan jumlah idealnya setidaknya 27.863 dokter,” ungkap Sumarno dalam keterangan tertulisnya.
    Lebih lanjut, Sumarno mengungkapkan bahwa lulusan dokter umum dan spesialis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia masih belum mencukupi kebutuhan.
    Dia menekankan perlunya peran AIPKI untuk memperbanyak lulusan baru di bidang kedokteran guna mengurangi kesenjangan yang ada.
    Sumarno juga mengimbau agar asosiasi dapat mengedukasi masyarakat untuk menarik minat pelajar melanjutkan pendidikan di jurusan kedokteran.

    Menurut Sumarno, persepsi masyarakat mengenai mahalnya biaya masuk fakultas kedokteran harus diubah agar semakin banyak calon dokter yang dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di Indonesia.
    “Barangkali secara akademik di sekolah SMA, mereka punya potensi untuk masuk di kedokteran. Namun, ketika berbicara masalah biaya, banyak yang tidak berani,” katanya.
    Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Khairul Munadi, juga menyoroti tantangan lain dalam dunia kesehatan di Indonesia, yaitu masalah distribusi.
    Dia menegaskan perlunya kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, serta perguruan tinggi untuk mengatasi tantangan ini.
    “Contoh kecil saja, untuk pendidikan kedokteran dan spesialis, dibutuhkan rumah sakit. Rumah sakit tidak mungkin didirikan sendiri oleh perguruan tinggi, terutama kampus yang baru. Oleh karena itu, perlu bergandengan tangan dan dukungan dari pemerintah daerah,” ungkap Khairul.
    Dalam upaya menuju Indonesia sehat 2045, Presiden Prabowo Subianto berencana membuka 158 program studi kedokteran baru.
    Humas dan Kemitraan AIPKI, Tonang Dwi Ardyanto, menambahkan bahwa sejak didirikan pada tahun 2001, jumlah fakultas kedokteran yang tergabung dalam asosiasi ini meningkat dari 17 menjadi 127 anggota.
    Keberadaan asosiasi bertujuan untuk menjaga mutu pendidikan kedokteran.
    Forum ini bertujuan untuk membahas solusi pemenuhan kebutuhan dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia, yang menjadi salah satu tantangan besar dalam sektor kesehatan saat ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Analis Sorot Ramainya Pembelian Rudal Turki di RI, Ada Apa?

    Analis Sorot Ramainya Pembelian Rudal Turki di RI, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Langkah Indonesia membeli berbagai alutsista dari Turki, termasuk sistem rudal balistik KHAN, menjadi sorotan analis pertahanan asing. Indonesia tercatat sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang secara publik mengoperasikan rudal taktis modern dengan jangkauan 280 km tersebut.

    “Diversifikasi pemasok senjata merupakan strategi penting agar Indonesia memiliki pasokan senjata yang stabil dan tidak bergantung pada satu kekuatan tertentu,” kata Abdul Rahman Yaakob, peneliti Lowy Institute, dikutip CNA, Kamis (18/9/2025). Ia menekankan bahwa pengalaman embargo senjata AS pada 1999-2005 masih membekas di Jakarta.

    Dalam dua tahun terakhir, Indonesia telah meneken kontrak besar dengan Turki, mulai dari 60 drone Bayraktar TB3, sembilan drone Akinci, dua fregat siluman, hingga rencana pembelian 48 jet tempur generasi kelima KAAN senilai US$10 miliar (Rp154 triliun). Kontrak ini mencakup kerja sama industri dan transfer teknologi, yang dinilai penting untuk memperkuat basis pertahanan nasional.

    “Indonesia tidak hanya akan mengamankan peralatan militer berteknologi tinggi, tetapi juga memperoleh peluang signifikan dalam mengembangkan kapasitas industri pertahanan dalam negerinya,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan RI.

    Namun, para analis memperingatkan bahwa euforia belanja senjata Turki tidak lepas dari tantangan.

    “Ukuran keberhasilan kerja sama ini bukan hanya berapa banyak platform yang dibeli, tetapi bagaimana kesiapan tempur, ketersediaan sistem, dan kemampuan jangka panjang untuk mengoperasikannya dapat dipertahankan,” ujar Khairul Fahmi, analis militer dari Institut Studi Keamanan dan Strategis di Jakarta.

    Analis RSIS Singapura, Jamil Ghani, menambahkan bahwa hubungan baru dengan Turki menambah kompleksitas lanskap pertahanan kawasan.

    “Kemitraan ini menambah lapisan baru, baik dari segi kapabilitas maupun lindung nilai strategis. Tapi perlu dicatat, jet tempur KAAN masih tahap prototipe. Negara lain akan menunggu melihat kinerjanya sebelum ikut membeli,” ujarnya.

    Meski begitu, daya tarik utama alutsista Turki tetap pada harga yang lebih terjangkau dibanding produk Barat. UAV Bayraktar TB2 misalnya, dilaporkan hanya sekitar US$5 juta (Rp77 miliar) per unit, jauh lebih murah daripada MQ-9 Reaper buatan AS yang mencapai US$30 juta (Rp465 miliar) per unit.

    Dengan kombinasi biaya rendah, fleksibilitas politik, dan transfer teknologi, Turki kini menjadi pemain baru yang kian dilirik negara-negara Asia Tenggara. Namun, tantangan pemeliharaan, interoperabilitas dengan sistem lama, serta ketergantungan pada komponen impor masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia.

    (tfa/tfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengamat: Indonesia butuh Menko Polkam yang kuat dan menenangkan

    Pengamat: Indonesia butuh Menko Polkam yang kuat dan menenangkan

    “Indonesia membutuhkan Menko Polkam yang bukan hanya kuat di belakang layar, tapi juga mampu tampil ke depan sebagai wajah pemerintah dan menenangkan publik,”

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi mengatakan pemerintah membutuhkan sosok Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang kuat dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

    “Indonesia membutuhkan Menko Polkam yang bukan hanya kuat di belakang layar, tapi juga mampu tampil ke depan sebagai wajah pemerintah dan menenangkan publik,” kata Fahmi saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Kuat menurut Fahmi yakni memiliki posisi politik yang kuat agar dapat menciptakan suasana kondusif di dalam kabinet, parlemen dan masyarakat.

    Selain itu, sosok tersebut juga harus diterima khalayak agar masyarakat dapat merasa tenang dan aman di bawah perlindungan Menko Polkam.

    Menurut Fahmi, Menko Polkam merupakan jabatan sipil yang strategis karena memainkan peran penting dalam menstabilkan keamanan negara.

    Upaya menciptakan keamanan negara dilakukan Menko Polkam dengan menjadi koordinator beberapa instansi strategis seperti Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Polri, TNI dan Kejaksaan Agung.

    Karenanya, dibutuhkan sosok yang memiliki pengalaman matang di bidang politik, hukum maupun keamanan negara untuk menempati posisi ini.

    “Jabatan ini secara tradisi diisi figur senior, kuat secara politik, dekat dengan presiden, dan punya kapasitas komunikasi politik dan publik sekaligus,” jelas Fahmi.

    Fahmi pun menyoroti beberapa nama yang diperbincangkan masyarakat karena dianggap layak menjadi Menko Polkam setelah Budi Gunawan.

    Salah satunya yakni Sjafrie Sjamsoeddin yang saat ini menjadi Menhan sekaligus Menko Polkam ad interim.

    “Pak Sjafrie Sjamsuddin, Menteri Pertahanan saat ini, adalah figur senior yang sangat dekat dengan Presiden Prabowo, dan sedang diberi kepercayaan menjabat ad interim,” kata Fahmi.

    Fahmi menilai semua modal yang dimiliki Sjafrie dari mulai pengalaman di bidang pertahanan dan kedekatan dengan Prabowo sangat mendukung untuk menjadikan dirinya sebagai Menko Polkam definitif.

    Dia juga menanggapi nama lain seperti Marsekal TNI (purn) Hadi Tjahjanto yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Panglima TNI dan Menko Polkam era Presiden Joko Widodo.

    “Beliau mantan Panglima TNI sekaligus mantan Menteri ATR/BPN era Presiden Jokowi, bahkan pernah menjabat Menko Polhukam. Artinya, beliau sudah sangat memahami ritme kerja dan koordinasi di pos ini,” terang Fahmi.

    Yang terakhir ada nama Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian. Karirnya yang cemerlang sebagai Kapolri membuat pria kelahiran Palembang ini dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri era Presiden Joko Widodo.

    “Pak Tito Karnavian yang kini menjalani periode kedua sebagai Menteri Dalam Negeri, jelas punya pengalaman mendalam di bidang politik dalam negeri, birokrasi, dan keamanan,” kata Fahmi.

    Namum terlepas dari nama-nama besar yang muncul di permukaan, Fahmi berharap presiden dapat memilih sosok yang memiliki seluruh kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi Menko Polkam.

    “Siapa pun yang dipilih nanti, kriterianya jelas, yakni harus kredibel, komunikatif, dan punya kedekatan politik yang memberi otoritas penuh dalam menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi publik di bidang politik dan keamanan,” terang Fahmi

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelaku Mutilasi Wanita dalam Koper di Kediri Divonis Penjara Seumur Hidup

    Pelaku Mutilasi Wanita dalam Koper di Kediri Divonis Penjara Seumur Hidup

    KEDIRI – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri, Jawa Timur, menjatuhkan vonis penjara hukuman seumur hidup terhadap terdakwa pelaku pembunuhan disertai mutilasi di kota ini.

    Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri Khairul mengatakan terdakwa Rohmad Tri Hartanto alias Antok terbukti secara sah meyakinkan melakukan pembunuhan berencana seperti dalam dakwaan.

    “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup, menetapkan terdakwa tetap ditahan,” katanya dilansir ANTARA, Selasa, 9 September.

    Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Ichwan Kabalmay mengatakan sependapat denagan putusan perkara kasus mutilasi tersebut.

    “Majelis sependapat dengan kami, pasal yang didakwakan majelis sependapat, Pasal 340 KUHP, itu yang penting,” kata Ichwan.

    Kasus itu berawal dari temuan mayat wanita dalam koper tanpa kepala pada hari Kamis, 23 Januari 2025 di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi.

    Jasad wanita tersebut tidak utuh saat ditemukan. Tubuhnya ditaruh di dalam koper tertutup berwarna merah dan terbungkus seperti paket.

    Saat ditemukan, jasad tersebut dalam keadaan tidak lengkap. Tubuh korban ditaruh di koper tanpa kepala, kemudian kaki kiri mulai pangkal paha tidak ada, dan kaki kanan mulai lutut tidak ada.

    Polisi juga juga melakukan autopsi pada tubuh korban. Hasil autopsi menyebutkan bahwa penyebab kematian korban diduga karena kekurangan napas akibat terhambat jalan pernapasan, kemungkinan akibat cekikan.

    Polisi kemudian menangkap pelaku mutilasi berinisial RTH alias A (32), warga Tulungagung, pada Sabtu, 25 Januari 2025 pukul 24.00 WIB. Kepada polisi, RTH mengaku sakit hati kepada korban sehingga nekat melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap UK.

    Sebelum pembunuhan, korban diajak bertemu pelaku di Terminal Gayatri Tulungagung, pada Minggu, 19 Januari 2025.

    Tersangka kemudian membawa korban ke hotel di Kota Kediri. Di lokasi penginapan itu, korban dicekik hingga terjatuh dan meninggal dunia. Pembunuhan itu dilakukan pada Senin, 20 Januari 2025 pukul 00.30 WIB.

    Pelaku kemudian melakukan mutilasi pada jenazah UK lalu dimutilasi dan anggota tubuhnya dibuang secara terpisah.

    Bagian tubuh, dimasukkan ke dalam koper dan dibuang di Ngawi, bagian kaki dibuang di Ponorogo, sedangkan kepala dibuang di Trenggalek.