Xcloud.id

Tag: Khairul

  • JPU Nilai Nikita Mirzani Terbukti Memeras Reza Gladys Megapolitan 9 Oktober 2025

    JPU Nilai Nikita Mirzani Terbukti Memeras Reza Gladys Megapolitan 9 Oktober 2025

    JPU Nilai Nikita Mirzani Terbukti Memeras Reza Gladys
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jaksa penuntut umum (JPU) menilai, Nikita Mirzani bersalah dalam perkara pemerasan terhadap Reza Gladys.
    Dalam tuntutannya, JPU mengatakan, Nikita bekerja sama dengan asistennya, Ismail Marzuki untuk memeras Reza Gladys dengan sengaja.
    “Terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki memiliki kesadaran untuk bekerja sama melakukan tindak pidana tersebut,” kata JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).
    Dalam kerja sama itu, Nikita berperan sebagai medepleger atau rekan dari kejahatan yang didakwakan.
    Dalam praktiknya, seorang medepleger tak harus melakukan aksi pemerasan secara langsung.
    Nikita dengan sengaja meminta Ismail melalui pesan WhatsApp untuk menyampaikan pesannya kepada Reza Gladys terkait uang dan ancaman “speak up”.
    “Sehingga memiliki niat batin atau kesengajaan agar pesan dalam aplikasi WhatsApp tersebut dapat sampai kepada saksi Reza Gladys,” ujar JPU.
    Salah seorang ahli linguistik, Makyun Subuki, dalam persidangan mengatakan, kata speak up disebut memiliki dua makna, positif dan negatif. Namun, dalam pesan yang ditujukan kepada Reza Gladys itu, kata speak up dinilai bermakna negatif.
    “Namun yang dimaksud dalam percakapan saksi Ismail Marzuki yang menyatakan berdakwa Nikita Mirzani mau speak up memiliki arti speak up dalam hal negatif karena berniat menyatakan sesuatu yang buruk,” kata jaksa.
    Dalam pemerasan ini, perbuatan Nikita juga memenuhi unsur bertujuan menguntungkan diri sendiri.
    Nikita disebut memberikan uang senilai Rp 30 juta kepada Ismail setelah menerima Rp 4 miliar dari Reza Gladys.
    “Bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan,” ujar jaksa.
    Dengan pembuktian tersebut ditambah dengan dakwaan tindak pidana pencucian uang, Nikita Mirzani dituntut pidana penjara selama 11 tahun.
    Ia juga dikenakan denda sebesar Rp 2 miliar dengan hukuman subsider penjara 6 bulan.
    “Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan pidana, dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar Rp2 miliar,” kata jaksa.
    Selanjutnya, Nikita dan penguasa hukumnya diberikan waktu untuk menyiapkan pembelaan (pledoi) pada persidangan Kamis (16/10/2025) mendatang.
    “Tentunya selanjutnya adalah hak dari Terdakwa dan penasehat hukumnya, silakan untuk menyusun pledoi. Akan kami kasih waktu sampai hari Kamis, 16 Oktober 2025,” kata hakim ketua, Khairul Soleh sebelum menutup persidangan.
    Nikita Mirzani didakwa melakukan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap pemilik produk kecantikan bernama dokter Reza Gladys.
    Perbuatan itu dilakukan Nikita bersama asistennya, Ismail Marzuki.
    Kejadian ini bermula dari unggahan video Tiktok akun @dokterdetektif yang mengulas produk kecantikan Glafidsya milik Reza Gladys pada Rabu (9/10/2024).
    Menurut pemilik akun, Samira, kandungan produk Glafidsya berupa serum vitamin C booster tidak sesuai dengan klaim.
    Harganya pun disebut tidak sesuai dengan kualitasnya.
    Dua hari kemudian, Samira kembali mengulas lima produk Glafidsya lainnya, yakni sabun cuci muka, serum, dan krim malam yang lagi-lagi disebut tidak sesuai klaim.
    Dalam video itu, Samira mengajak warganet tidak membeli produk yang diklaim dapat menahan penuaan dini ini.
    Samira lantas meminta Reza minta maaf ke publik dan menghentikan penjualan produknya untuk sementara.
    Reza pun memenuhi permintaan Samira dengan mengunggah video perminta maaf.
    Di sinilah Nikita Mirzani muncul. Nikita tiba-tiba melakukan siaran langsung TikTok melalui akun @nikihuruhara di mana ia menjelek-jelekkan Reza dan produknya berulang kali.
    Nikita menuding, kandungan produk kecantikan Reza berpotensi menyebabkan kanker kulit.
    Dia juga juga mengajak warganet tidak lagi menggunakan produk apa pun dari Glafidsya.
    Satu minggu setelahnya, rekan sesama dokter bernama Oky memprovokasi Reza untuk memberikan uang ke Nikita supaya tidak lagi menjelek-jelekkan produknya.
    Melalui Ismail, Nikita justru mengancam Reza dengan mengatakan bahwa dia bisa dengan mudah menghancurkan bisnis Reza Gladys.
    Oleh karenanya, Nikita meminta uang tutup mulut sebesar Rp 5 miliar.
    Lantaran merasa terancam, Reza akhirnya bersedia memberikan uang, namun “hanya” Rp 4 miliar. Atas kejadian itu, Reza mengalami kerugian sebesar Rp 4 miliar.
    Ia pun melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya pada Selasa (3/12/2024).
    Atas perbuatannya, Nikita dan Ismail dijerat Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, Pasal 369 KUHP tentang pemerasan serta Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Rumah Warga di Tanggamus Lampung Jadi ‘Langganan’ Maling

    Cerita Rumah Warga di Tanggamus Lampung Jadi ‘Langganan’ Maling

    Liputan6.com, Jakarta Rumah milik Trimadyo (30) di Pekon Banyu Urip, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Lampung, tiga kali disatroni maling. Insiden terakhir terjadi pada Senin (6/10/2025) pagi, pelaku tak hanya merampok, tapi juga diduga berupaya memerkosa adik korban yang masih berusia belasan tahun.

    Para pelaku diduga menggunakan modus berbeda setiap kali beraksi, namun kali ini mereka berpura-pura menjadi sales berpenampilan rapi dengan kemeja putih dan celana hitam.

    Mereka datang berboncengan menggunakan sepeda motor, lalu masuk ke rumah korban melalui pintu samping.

    “Sudah tiga kali kejadian perampokan di rumah itu. Warga di sini sudah sangat resah,” ujar Sagiman (50), tetangga korban, Rabu (8/10/2025).

    Dia berharap aparat kepolisian segera menangkap para pelaku agar warga kembali merasa aman.

    Trimadyo menceritakan, sebelum kejadian, adiknya menerima pesan dari nomor tak dikenal yang mengaku sebagai keponakan dan memberitahu bahwa kakek mereka sedang sakit. Pesan itu menjadi pancingan agar Trimadyo keluar rumah bersama istrinya.

    “Begitu saya keluar sudah jauh dari rumah, tiga orang tak dikenal berpakaian rapi langsung masuk ke rumah. Mereka pura-pura jadi sales, tapi kemudian mencekik dan mengancam adik saya pakai senjata tajam,” ungkapnya.

    Korban sempat disekap dan rumahnya diacak-acak. Pelaku bahkan mencoba melecehkan korban, namun berhasil digagalkan karena korban melawan dengan berteriak dan menendang pelaku hingga mereka kabur.

    Akibat kejadian itu, sejumlah barang berharga milik korban, termasuk emas seberat lima gram dan uang tabungan, raib dibawa pelaku.

    Korban kemudian dibawa ke puskesmas dan kini mengalami trauma berat.

    “Adik saya sampai sekarang masih ketakutan. Setiap ditanya tentang kejadian itu, dia selalu menangis,” ungkapnya.

    Hingga kini pihak keluarga belum membuat laporan resmi ke polisi karena kondisi korban yang masih terguncang.

    Kasat Reskrim Polres Tanggamus, AKP Khairul Yassin Ariga mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

    “Iya sudah ke TKP, saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan pendalaman. Tim dari Polsek Wonosobo kemarin sudah melakukan pendampingan ke keluarga korban dan berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Tanggamus,” jelas dia.

  • Luncurkan Sekolah Garuda di Aceh, Isyana Bagus Oka: Pijakan Siswa Kuliah ke Luar Negeri

    Luncurkan Sekolah Garuda di Aceh, Isyana Bagus Oka: Pijakan Siswa Kuliah ke Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekolah Garuda Transformasi mulai diperkenalkan serentak di 16 sekolah yang tersebar di sejumlah titik Indonesia hari ini, Rabu (8/10/2025).

    Salah satu sekolah negeri yang telah lolos seleksi menjadi Sekolah Garuda transformasi yaitu SMAN 10 Fajar Harapan di Banda Aceh. Di sekolah ini, Prabowo menunjuk delegasinya yaitu Isyana Bagoes Oka.

    Isyana merupakan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia (Wamendukbang). Dia membawa pesan khusus dari presiden agar SMAN 10 Fajar Harapan Aceh bisa berpartisipasi dalam pembangunan SDM bangsa.

    “Pesan khususnya yang jelas adalah bagaimana kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia untuk bisa membangun bangsa ke depannya,” ujar Isyana di SMAN 10 Fajar Harapan, Aceh, Rabu (8/10/2025).

    Lebih jauh, kata Isyana, Prabowo berkeyakinan bahwa SDM yang bisa menguasai sektor sains dan teknologi akan menjadi bagian penting untuk masa depan Indonesia.

    Alhasil, sekolah garuda transformasi ini bisa menjadi pijakan pelajar yang berkeinginan kuat untuk melanjutkan sekolahnya ke luar negeri. Harapannya, ilmu dari anak bangsa yang bersekolah di luar negeri itu bisa diterapkan kembali untuk memajukan Indonesia.

    “Anak-anak berprestasi, bibit-bibit unggul bangsa Indonesia, bibit-bibit unggul di Aceh untuk bisa mewujudkan cita-citanya, menggapai cita-cita setinggi langit, agar nantinya bisa kembali lagi ke Aceh, kembali lagi ke Indonesia untuk bisa membangun bangsa dengan tetap menerapkan nilai-nilai lokal,” imbuhnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi, Khairul Munadi mengemukakan bahwa sekolah garuda transformasi ini dapat memupuk pelajar untuk akhirnya bisa sekolah di luar negeri.

    Hal tersebut dilakukan dengan pengayaan sejumlah materi untuk menunjang murid bisa lolos seleksi dalam melanjutkan sekolahnya di luar negeri. 

    Materi yang diterapkan itu ada dua yakni SAT terkait pelatihan kemampuan matematika, membaca, menulis. IELTS terkait pembelajaran bahasa Inggris yang mengukur kemampuan mendengar, membaca, menulis, dan berbicara.

    “Jadi aspek pra-universitasnya itu lebih keluar. Karena memang dipersiapkan untuk mereka bisa menembus perguruan-perguruan di top dunia,” tutur Khairul.

    Selain murid, sekolah dengan label garuda transformasi juga akan meningkatkan kemampuan guru-guru yang ada agar bisa menopang pembelajaran untuk muridnya yang ingin sekolah di luar negeri.

    “Jadi nanti bapak ibu guru di sini juga akan mendapatkan program pengayaan itu. Bimbingan dan sebagainya,” pungkasnya.

    Sekolah garuda transformasi ini bisa menjadi harapan baru untuk siswa kelas 11-12 SMA 10 Fajar Harapan. Pasalnya, mereka menjadi termotivasi untuk mencapai mimpinya berkuliah di luar negeri. Siswi bernama Iffah Azka Alia (17) misalnya.

    Dia pelajar asli Banda Aceh. Menurutnya, program sekolah garuda transformasi besutan Presiden Prabowo Subianto bisa memupuk motivasi murid-murid di sekolahnya untuk mengambil studi di luar negeri.

    Dengan demikian, Iffah yakin dengan adanya sekolah garuda transformasi maka bisa membuatnya semakin yakin untuk mewujudkan cita-citanya bersekolah di luar negeri.

    Iffah pun menyatakan bahwa dirinya sudah memiliki target untuk melanjutkan sekolahnya ke Universitas Pennsylvania di Amerika Serikat. Jurusan yang diambilnya yakni bisnis ekonomi dan kebijakan publik.

    Alasan Iffah mengambil jurusan itu lantaran ingin merancang suatu kebijakan publik yang tepat dan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dengan bekal dari sekolah tersebut.

    “Aku percaya kalau aku sekolah di sana aku bisa mengkombinasikan ilmu yang ada untuk bikin kebijakan yang benar benar bisa memberikan satisfaction [kepuasan] untuk rakyat,” tutur Iffan saat ditemui di sekolahnya.

    Senada, murid lainnya bernama Rafi Hafiz (17) mengemukakan bahwa dirinya juga lebih termotivasi bersekolah ke luar negeri melalui program Asta Cita presiden ini. 

    Namun demikian, Rafi berharap bahwa program ini tak hanya digembar-gemborkan di awal dan terus bisa konsisten. Sebab, Rafi menilai program sekolah garuda transformasi ini bisa menciptakan peluang kepada seluruh murid di Indonesia untuk bersekolah di luar negeri.

    “Harapan aku tuh bukan cuma aku kayak [awal-awal saja], tapi ke depannya juga programnya konsisten gitu kan, terus berjalan gitu. Jangan cuma 5 tahun berhenti gitu kan mudah-mudahan karena kan ini bisa mendorong SDM kita,” pungkasnya.

  • BGN Ungkap Isi Pangsit MBG SDN Mampang 1 Depok Nasional 7 Oktober 2025

    BGN Ungkap Isi Pangsit MBG SDN Mampang 1 Depok Nasional 7 Oktober 2025

    BGN Ungkap Isi Pangsit MBG SDN Mampang 1 Depok
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Gizi Nasional (BGN) menginvestigasi menu pangsit Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Mampang 1 Depok, Jawa Barat, sempat dikeluhkan orangtua murid karena dinilai kurang protein.
    “Kami meninjau kesesuaian menu yang beredar di media dengan yang didistribusikan ke sekolah pada Senin, 6 Oktober 2025,” kata Anggota Tim Investigasi Independen BGN, Raniah Salsabila, dalam siaran pers tertulis BGN, Selasa (7/10/2025).
    Tim Investigasi Independen Badan Gizi Nasional (BGN) menginspeksi mendadak (sidak) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mampang 1 Depok, pada hari ini sebagai tindak lanjut atas beredarnya unggahan di media sosial tentang menu MBG yang tidak bergizi.
    Bagaimana soal sepotong pangsit itu?
    “Yang beredar di media benar hanya pangsit goreng satu biji, beberapa potong kentang rebus, beberapa potong wortel, pisang, saus tomat,” kata Raniah Salsabila.
    Dia mengungkap isi dari pangsit itu. Kata dia, pangsit itu bukan sekadar pangsit, tapi pangsit berisi bahan berkandungan protein.
    “Pangsit goreng itu sesungguhnya tidak hanya kulit pangsit, namun juga berisi tahu, telur, dan ayam,” kata Raniah Salsabila.
    Dari sisi fasilitas, dapur MBG atau SPPG Mampang 1 dinilai cukup layak, meski beberapa aspek infrastruktur masih perlu dilengkapi agar lebih sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Program MBG.
    Sebagai tindak lanjut, Tim Investigasi merekomendasikan beberapa hal untuk memastikan pelayanan gizi yang optimal.
    “Perlu evaluasi menu dan porsi makanan, serta perbaikan dan kelengkapan infrastruktur SPPG sesuai dengan Juknis MBG,” kata Rania.
    Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menegaskan bahwa setiap SPPG wajib mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memenuhi tingkat kecukupan gizi yang telah ditetapkan oleh BGN.
    “SPPG harus menjadi garda terdepan dalam menjaga mutu layanan gizi. Setiap dapur wajib memastikan menu yang disajikan tidak hanya aman dan higienis, tetapi juga memenuhi komposisi gizi yang cukup bagi penerima manfaat,” kata Hida.
    BGN memastikan akan terus memantau dan membina seluruh SPPG agar pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar dan tujuan nasional peningkatan kualitas gizi masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat: Prabowo buka peluang perwira junior dapat jabatan strategis

    Pengamat: Prabowo buka peluang perwira junior dapat jabatan strategis

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai Presiden Prabowo Subianto berupaya membuka peluang bagi perwira yang lebih junior namun berprestasi untuk menduduki jabatan strategis demi majunya TNI.

    Hal tersebut dikatakan Khairul Fahmi merespon perintah Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk lebih mempertimbangkan kualitas perwira daripada senioritas dalam penempatan jabatan.

    “Pernyataan Presiden itu penting karena memberi penegasan bahwa promosi dan penempatan pimpinan TNI harus berbasis meritokrasi, seperti rekam prestasi, kapasitas, dedikasi, dan integritas, bukan sekadar urutan angkatan atau masa dinas,” kata Khairul saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, Prabowo memahami betul kultur TNI yang masih kental akan hirarki senioritas. Kultur tersebut, kata Khairul, dianggap relevan untuk menjaga disiplin dan solidaritas antarperwira.

    Namun demikian, Khairul menegaskan konsep hirarki tidak boleh menjadi salah satu penghalang bagi perwira berkualitas menempati jabatan-jabatan tertentu.

    “Senioritas tetap dihormati, tetapi tidak boleh menjadi faktor penghambat regenerasi ataupun alasan mempertahankan pola ‘menunggu giliran’,” ujarnya.

    Dengan demikian, menurut dia, para perwira berkualitas akan memiliki kesempatan untuk berinovasi dan memberikan dedikasi terbaik pada posisi atau jabatan yang baru.

    Khairul mengatakan internal TNI yang terdiri dari banyak perwira juga harus siap dengan sistem penempatan yang lebih pragmatis ini demi mencegah gesekan ataupun perpecahan antara angkatan.

    “Dengan pendekatan ini, proses seleksi jadi lebih objektif dan akuntabel, tidak membuka ruang like and dislike atau persepsi eksklusivitas,” tutur dia.

    Sebelumnya, Prabowo saat memberikan amanatnya dalam upacara peringatan HUT Ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10), menyatakan prajurit-prajurit berhak mendapatkan pemimpin-pemimpin terbaik sehingga senioritas tidak harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam seleksi kepemimpinan.

    “Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan kepala staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas. Yang penting prestasi, pengabdian, cinta tanah air,” kata Presiden Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Di hadapan 8.000 lebih prajurit, Presiden kemudian menekankan TNI sebagai garda terdepan dan benteng pertahanan terakhir membutuhkan kepemimpinan yang terbaik.

    “Saya atas nama negara, bangsa, dan rakyat, saya ingatkan semua unsur pimpinan TNI dari setiap eselon, dari setiap tingkatan, harus selalu membina diri, dan harus selalu memberi contoh. Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus kepemimpinan ing ngarso sung tulodo, harus memberikan contoh di depan. Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya,” ujar Presiden Prabowo.

    Oleh karena itu, Presiden menyatakan dirinya terus-menerus memerintahkan Panglima TNI dan tiga kepala staf TNI untuk mengevaluasi pemimpin-pemimpin di lingkungan TNI secara berkala.

    “Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik,” sambung Presiden.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri Bima Arya Pastikan Penyesuaian TKD Perhatikan Standar Pelayanan Minimal Nasional 4 Oktober 2025

    Wamendagri Bima Arya Pastikan Penyesuaian TKD Perhatikan Standar Pelayanan Minimal Nasional 4 Oktober 2025

    Wamendagri Bima Arya Pastikan Penyesuaian TKD Perhatikan Standar Pelayanan Minimal
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, penyesuaian transfer ke daerah (TKD) tetap memperhatikan tugas pemerintah daerah (pemda) dalam melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM).
    Pernyataan itu ia sampaikan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara), Jumat (3/10/2025).
    Dalam forum tersebut, Bima menyampaikan bahwa pemerintah pusat melakukan penyesuaian TKD dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas program, dan kebutuhan realokasi anggaran yang manfaatnya tetap dirasakan oleh pemda.
    Meski demikian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tetap mendengar berbagai pandangan dari kepala daerah tentang kondisi daerahnya sebagai bahan pertimbangan.
    Bima menyampaikan bahwa Kemendagri menghitung kemampuan fiskal setiap daerah saat melakukan penyesuaian TKD.
    Hal tersebut dinilai penting agar pemerintah pusat memahami jumlah anggaran yang dibutuhkan pemda untuk tetap bisa menjalankan SPM.
    “Kami menghitung lebih rinci lagi berapa yang dibutuhkan sebetulnya agar seluruh pemda itu tetap bisa menjalankan standar pelayanan minimal untuk program-program yang betul-betul dibutuhkan oleh warga,” jelas Bima dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/10/2025).
    Melalui kajian bersama, lanjut dia, Kemendagri dan Kementerian Keuangan sepakat untuk menambah dukungan TKD agar seluruh pemda tetap bisa menjalankan program wajib yang mendasar, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan.
    Namun, Bima menekankan bahwa tambahan itu baru mencakup kebutuhan dasar. Hingga kini, pemerintah pusat masih melakukan pemetaan lebih lanjut terhadap kebutuhan infrastruktur dan program strategis lain yang dapat disinergikan dengan pemda.
    “Jadi, pada intinya kami mendengar, merasakan, dan berkoordinasi intens dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa 2026 itu teman-teman di daerah tidak terlalu terdampak secara signifikan,” ucapnya.
    Selain menyoroti penyesuaian TKD, Bima juga menyampaikan empat arahan penting yang selama ini ditekankan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada pemda.
    Pertama
    , peningkatan optimalisasi belanja daerah.
    Kedua
    , mendorong inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
    Ketiga
    , pemanfaatan program strategis nasional untuk mendukung pertumbuhan di daerah.
    Keempat
    , peningkatan kemudahan berusaha sebagai langkah strategis mendorong iklim investasi.
    Sebagai informasi, forum tersebut juga dihadiri sejumlah anggota Komisi II DPR RI, antara lain Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Giri Ramanda N Kiemas, Azis Subekti, dan Ahmad Heryawan.
    Selain itu, hadir pula Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang, Wali Kota Tarakan Khairul, Bupati Nunukan Irwan Sabri, serta pejabat terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waka BGN Nanik: 198 Dapur MBG Sudah Kantongi Sertifikat Higiene Sanitasi Nasional 1 Oktober 2025

    Waka BGN Nanik: 198 Dapur MBG Sudah Kantongi Sertifikat Higiene Sanitasi Nasional 1 Oktober 2025

    Waka BGN Nanik: 198 Dapur MBG Sudah Kantongi Sertifikat Higiene Sanitasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengatakan, sudah ada 198 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
    “BGN mencatat sebanyak 198 SPPG telah mengantongi SLHS per 30 September 2025,” kata Nanik dalam keterangan resmi, Rabu (1/10/2025).
    Kata dia, angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan data sebelumnya yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, yakni 35 unit.
    “Jumlah ini tersebar di Wilayah I sebanyak 102 SPPG, Wilayah II 35 SPPG, dan Wilayah III 61 SPPG,” lanjut dia.
    Nanik menyatakan, SLHS merupakan salah satu persyaratan wajib yang ditetapkan BGN untuk memastikan standar kesehatan dan kebersihan dalam proses produksi MBG.
    “SPPG yang sudah operasional kami dorong agar segera mengurus penerbitan SLHS hingga Oktober 2025,” ujarnya.
    Dia menegaskan bahwa SLHS adalah prioritas, karena menyangkut keamanan pangan dan perlindungan penerima manfaat.
    “Kami juga terus memonitor perkembangan sertifikasi SPPG setiap hari,” ujarnya.
    Selain SLHS, BGN juga meminta SPPG untuk mengurus sertifikasi lain seperti HACCP, NKV, hingga sertifikasi halal.
    Adapun sebanyak 26 SPPG yang memiliki HACCP, 15 SPPG tersertifikasi NKV, 106 SPPG memiliki HSP, 23 SPPG bersertifikat ISO 22000, 20 SPPG tersertifikasi ISO 45001, dan 34 SPPG mengantongi sertifikat halal.
    “Sertifikasi ini penting sebagai standar penyelenggaraan Program MBG agar meminimalisasi risiko kontaminasi dan gangguan kesehatan,” ungkap dia.
    Nanik berharap langkah ini bisa membangun kepercayaan penerima manfaat dan masyarakat.
    Pihaknya juga terus mendorong agar program MBG bisa
    zero accident.
    Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menambahkan, pihaknya terbuka menerima masukan dan kritik terkait standardisasi SPPG.
    “Kami mengapresiasi semua saran dan kritik yang membangun terhadap penyelenggaraan MBG,” kata dia.
    “BGN juga melakukan perbaikan bertahap dan berupaya memfasilitasi usulan yang relevan, termasuk kepemilikan sertifikat kelayakan SPPG sebagai syarat operasional,” tegas Hida.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BGN Pastikan Pemerintah Tanggung Biaya Perawatan Pasien Keracunan MBG

    BGN Pastikan Pemerintah Tanggung Biaya Perawatan Pasien Keracunan MBG

    Jakarta –

    Kasus keracunan makan bergizi gratis terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Ribuan siswa terpaksa harus menjalani perawatan imbas insiden tersebut.

    Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menegaskan telah bergerak cepat dalam menginvestigasi dan evaluasi SPPG yang terkait di insiden keamanan pangan ini. Buntut dari insiden tersebut, BGN juga telah mengevakuasi dan pengecekan kondisi penerima manfaat secepat mungkin untuk menghindari hal-hal yang diinginkan.

    Bahkan, BGN menyebut bahwa pasien kejadian luar biasa (KLB) dari keracunan makanan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

    “Kami sampaikan bahwa penerima manfaat program MBG yang terdampak akibat insiden keamanan pangan dan dirawat di rumah sakit tidak mengeluarkan biaya apapun. Keseluruhan biaya perawatan akan ditanggung oleh pemerintah,” jelas Nanik dalam keterangan yang diterima detikcom, Senin (29/09/2025).

    “Ini semua sudah diatur secara jelas dalam undang-undang, bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan KLB atau wabah, penanggulangan KLB atau wabah, dan pasca-KLB atau wabah Bisa dicek di UU Nomor 17 tahun 2023,” tambahnya.

    Dalam pernyataannya, Nanik menyebut program MBG sangat mengedepankan keamanan dan kesehatan seluruh penerima manfaat. Maka dari itu, penanganan gangguan kesehatan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini menjadi salah satu fokus utama BGN.

    “Kami berharap hal ini bisa meringankan beban semua penerima manfaat terdampak, bahwa pemerintah akan selalu hadir dan bertanggung jawab pada kesehatan anak-anak kita,” beber Nanik.

    Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menekankan bahwa pemerintah akan turut mendampingi penerima manfaat MBG yang terdampak akibat insiden keamanan pangan yang terjadi.

    Bahkan, pihaknya merasa sangat prihatin dengan insiden keracunan pangan yang terjadi di beberapa wilayah yang menjadi fokus MBG.

    “Tentu pemerintah akan mendampingi penanganan penerima manfaat terdampak yang membutuhkan perawatan kesehatan. Semoga anak-anak kita segera pulih dan selalu dalam keadaan sehat,” tutup Hida.

    Halaman 2 dari 2

    (sao/kna)

    Gaduh Keracunan MBG

    18 Konten

    Ribuan anak sekolah dilaporkan mengalami keracunan usai menerima Makan Bergizi Gratis (MBG). Apa saja kemungkinan penyebabnya, dan bagaimana mencegahnya di kemudian hari?

    Konten Selanjutnya

    Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

  • Viral Narasi 11 Orang Meninggal di Jabar Akibat Keracunan MBG, BGN Pastikan Hoax

    Viral Narasi 11 Orang Meninggal di Jabar Akibat Keracunan MBG, BGN Pastikan Hoax

    Jakarta –

    Media sosial dihebohkan dengan sebuah narasi yang mengatakan ada belasan anak-anak meninggal akibat keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bandung Barat, Jawa Barat.

    “MBG makan korban 11 orang meninggal,” tulis narasi pada video tersebut, dilihat detikcom, Senin (29/9/2025).

    “Innalillahi wa inna ilaihi raji’un, ampun ya Allah, ini terjadi di tempat kami di desa Sirnagalih, kecamatan Cipongkor. Mudah-mudahan ini yang terakhir kali kejadian seperti ini,” ujar seseorang dalam video viral tersebut.

    Badan Gizi Nasional (BGN) Sebut Hoax

    Saat ditanya mengenai kebenaran tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa narasi dalam video tersebut tidaklah benar atau hoaks.

    “Barusan, Bupati Bandung Barat (Jeje Ritchie Ismail) melaporkan tidak ada yang meninggal,” kata Dadan singkat saat dihubungi detikcom, Senin (29/9/2025).

    BGN Tanggung Jawab Penuh di Kasus Keracunan

    Terkait kasus keracunan, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan bahwa pasien keracunan pada program MBG akan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah.

    “Kami sampaikan bahwa penerima manfaat program MBG yang terdampak akibat insiden keamanan pangan dan dirawat di rumah sakit tidak mengeluarkan biaya apapun. Keseluruhan biaya perawatan akan ditanggung oleh pemerintah,” jelas Nanik dalam keterangan yang diterima detikcom, Senin (29/09/2025).

    “Ini semua sudah diatur secara jelas dalam undang-undang, bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan KLB atau wabah, penanggulangan KLB atau wabah, dan pasca-KLB atau wabah Bisa dicek di UU Nomor 17 tahun 2023,” tambahnya.

    Dalam pernyataannya, Nanik menyebut program MBG sangat mengedepankan keamanan dan kesehatan seluruh penerima manfaat. Maka dari itu, penanganan gangguan kesehatan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini menjadi salah satu fokus utama BGN.

    “Kami berharap hal ini bisa meringankan beban semua penerima manfaat terdampak, bahwa pemerintah akan selalu hadir dan bertanggung jawab pada kesehatan anak-anak kita,” beber Nanik.

    Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menekankan bahwa pemerintah akan turut mendampingi penerima manfaat MBG yang terdampak akibat insiden keamanan pangan yang terjadi.

    Bahkan, pihaknya merasa sangat prihatin dengan insiden keracunan pangan yang terjadi di beberapa wilayah yang menjadi fokus MBG.

    “Tentu pemerintah akan mendampingi penanganan penerima manfaat terdampak yang membutuhkan perawatan kesehatan. Semoga anak-anak kita segera pulih dan selalu dalam keadaan sehat,” tutup Hida.

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/up)

    Gaduh Keracunan MBG

    18 Konten

    Ribuan anak sekolah dilaporkan mengalami keracunan usai menerima Makan Bergizi Gratis (MBG). Apa saja kemungkinan penyebabnya, dan bagaimana mencegahnya di kemudian hari?

    Konten Selanjutnya

    Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

  • 10 Usai KLB MBG, Pemerintah Siapkan Ahli Gizi hingga Perbaiki Tata Kelola Nasional

    10 Usai KLB MBG, Pemerintah Siapkan Ahli Gizi hingga Perbaiki Tata Kelola Nasional

    Usai KLB MBG, Pemerintah Siapkan Ahli Gizi hingga Perbaiki Tata Kelola
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah usai Kejadian Luar Biasa (KLB) pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membuat ribuan siswa keracunan di beberapa wilayah dalam beberapa waktu terakhir.
    Sebagai respons cepat, Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) dilakukan pada Minggu (28/9/2025) untuk memastikan langkah pencegahan kasus serupa berulang terjadi.
    Dalam rapat tersebut, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan menyiapkan ahli gizi dari Kementerian Kesehatan untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan program MBG.
    “Ahli gizinya sedang saya persiapkan untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes,” kata Budi usai Rakor, Minggu (28/9/2025).
    Budi belum menjelaskan secara terperinci jumlah ahli gizi dari Kemenkes yang akan ditugaskan di BGN.
    Dia mengatakan, saat ini pemerintah akan fokus dalam mempercepat perbaikan di BGN agar seluruh dapur memenuhi syarat dalam menyajikan MBG.
    “Agar supaya semua SPPG yang ada memenuhi standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya, standar juga dari prosesnya supaya lebih baik, diharapkan dalam satu bulan selesai semuanya,” ujarnya.
    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong perbaikan tata kelola BGN usai ramai kasus keracunan.
    “Atas petunjuk dari Presiden dan instruksi dari beliau bahwa bagi pemerintah keselamatan adalah prioritas utama, kami menegaskan insiden bukan sekadar angka tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” kata Zulhas.
    Zulhas mengatakan, hasil Rakor menghasilkan beberapa hal, di antaranya penutupan sementara terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG yang bermasalah.
    Penutupan ini dilakukan agar SPPG tersebut bisa dievaluasi, dan dilakukan investigasi.
    SPPG juga diwajibkan untuk melakukan sterilisasi alat makan dan memperbaiki proses sanitasi khususnya alur limbah. Pemerintah juga mewajibkan adanya SLHS (Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi) bagi seluruh SPPG.
    Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, sebelumnya menegaskan bahwa tim investigasi kasus keracunan dalam program MBG sudah dibentuk dan kini mulai bekerja.
    Dia mengatakan, tim tersebut terdiri dari gabungan internal dan eksternal untuk memastikan proses berjalan transparan.
    “Tim investigasi sudah dibentuk, ada tim internal dari kami dan sekarang lagi proses, bahkan sudah mulai berjalan,” kata Nanik di Cibubur, Kamis (25/9/2025).
    Nanik memaparkan, akan ada dua tim investigasi yang dibentuk BGN.
    Tim investigasi yang pertama ada di bawah Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tawas). Tim itu akan bekerja sama dengan Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan pemerintah daerah (pemda) setempat.
    “Deputi Tawas, Pemantauan dan Pengawasan nanti kerja sama di situ ada kepolisian, BIN, Dinkes (Dinas Kesehatan), BPOM, dan juga pemda setempat untuk mengadakan investigasi,” ujar Nanik.
    Sementara itu, tim investigasi kedua bersifat independen atau tersendiri yang diisi oleh para ahli. Tim ini akan diisi oleh para ahli kimia, ahli farmasi, dan juga juru masak alias chef.
    “Jadi ini sekumpulan dari yang independen, dari berbagai disiplin ilmu,” katanya.
    BGN juga resmi membuka saluran pengaduan atau hotline Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dapat diakses masyarakat mulai Senin hingga Jumat, pukul 09.00-22.00 WIB.
    Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan, saluran pengaduan ini dibuat untuk memudahkan masyarakat melaporkan kendala maupun menyampaikan informasi terkait program MBG.
    “Untuk memudahkan, kami menyediakan dua nomor yang bisa dihubungi, yakni 088293800268 (operator 1) dan 088293800376 (operator 2). Setiap laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Hida.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.