Tag: Khairul

Kemendikti Turun Tangan Pastikan Kematian Mahasiswa Unud Diusut Transparan

Jakarta –

Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Bila Anda merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu, seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Ditjen Dikti Kemdiktisaintek) telah berkoordinasi dengan pihak Universitas Udayana (Unud) terkait mahasiswa berinisial TAS (22) yang diduga bunuh diri karena bullying. Ditjen Dikti Khairul meyakini pihak kampus akan transparan menangani kasus ini.

“Kemdiktisaintek turut berdukacita atas wafatnya Saudara Timothy, mahasiswa Universitas Udayana. Kami telah berkoordinasi dengan pimpinan universitas untuk memastikan penanganan kasus ini dilakukan dengan baik, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Khairul saat dihubungi detikcom, Minggu (19/10/2025).

Kemendikti mempercayai pihak kampus akan bijak juga transparan, mengutamakan perlindungan dan memulihkan suasana akademik hang aman bagi civitas kampus.

“Kami percaya pihak kampus akan menempuh langkah yang bijak, transparan, dan berkeadilan, dengan tetap mengutamakan perlindungan serta pemulihan suasana akademik yang aman bagi seluruh sivitas,” ujarnya.

“Sebagai upaya sistemik, setiap perguruan tinggi telah diwajibkan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) sesuai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, yang bertugas mencegah, menerima laporan, dan menindaklanjuti berbagai bentuk kekerasan, termasuk perundungan,” ucapnya.

“Kemdiktisaintek terus mendorong agar Satgas berfungsi secara efektif serta memperkuat budaya kampus yang berintegritas, empatik, dan bebas dari kekerasan,” tutupnya.

Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi mengatakan korban sempat terlihat panik sebelum kejadian. Menurutnya, saksi melihat TAS muncul dari arah pintu lift dengan menggendong tas ransel dan memakai baju putih.

“Terlihat seperti orang panik dan seperti melihat-lihat situasi sekitar kampus,” ujar Sukadi, Kamis (16/10).

TAS tergeletak di depan lobi kampus FISIP Unud setelah melompat dari lantai empat. Ia sempat dilarikan ke RSUP Prof Ngoerah Denpasar, tetapi nyawanya tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal pukul 13.03 Wita akibat pendarahan internal.

Seusai kematian TAS, sejumlah tangkapan layar percakapan grup mahasiswa beredar di media sosial. Dalam percakapan itu, sejumlah mahasiswa lintas fakultas seperti FISIP, FKP, dan Kedokteran menertawakan kematian TAS. Mereka bahkan mengolok-olok dan membandingkan fisiknya dengan kreator konten Kekeyi.

Sikap nirempati itu memicu gelombang kemarahan publik. Banyak mahasiswa Unud dan warganet menilai tindakan tersebut tak pantas dilakukan, apalagi oleh sesama mahasiswa kampus ternama. Ironisnya, beberapa pelaku justru aktif di organisasi kemahasiswaan.

FISIP Unud Buka Suara

Wakil Dekan III FISIP Unud, I Made Anom Wiranata, mengatakan pelaku bullying terhadap mahasiswa Universitas Udayana (Unud) TAS (22) bukan merupakan teman sekelas korban. Anom mengatakan korban dan para pelaku tak saling mengenal.

“Saudara T itu meninggal bukan karena bullying. Apalagi adik-adik di depan ini tidak mengenal Saudara T. Bullying terjadi setelah T jatuh. Itu bukan dari teman-teman kami, juga bukan dari teman sekelasnya. Bukan sama sekali,” kata Anom dilansir detikBali, Sabtu (18/10/2025).

Anom mengatakan TAS melakukan bunuh diri bukan disebabkan oleh perundungan. Dia mengatakan perilaku bullying muncul di media sosial setelah bunuh diri tersebut.

“Saudara T ini, menurut penuturan ibunya, memiliki masalah kesehatan mental. Sejak SMP, Saudara T mendapat penanganan psikologis dari konselor. Ada terapinya,” ujarnya.

Namun, dia mengatakan, TAS kemudian menolak melanjutkan terapi itu saat masuk perguruan tinggi. Anom pun mengimbau para mahasiswa lebih peka dan memahami bahwa setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi masalah.

“Memiliki gangguan mental dan tidak sanggup untuk menanggung barangkali segala jenis persoalan yang bagi orang lain beda cara penanganan dan penerimaannya. Kita tidak bisa menyamakan antara Saudara Timoti dengan masyarakat lainnya,” tuturnya.

(idn/idn)

19/10/2025 12:56
BGN Buka Suara soal Laporan 426 Siswa SMAN 1 Yogyakarta Keracunan MBG

Jakarta –

Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi laporan dugaan keracunan makan bergizi gratis yang menimpa sejumlah siswa SMAN 1 Yogyakarta. Laporan tersebut mencuat setelah ratusan siswa mengeluhkan sakit perut pada Kamis dini hari (16/10).

Kepala SMAN 1 Yogyakarta, Ngadiya, menyampaikan pihak sekolah baru mengetahui kejadian itu pada Kamis pagi. Menyusul laporan yang masuk, sekolah langsung menyebarkan kuesioner kepada seluruh siswa untuk memantau kondisi mereka.

Dari hasil kuesioner, tercatat 426 dari total 972 siswa mengaku mengalami diare antara pukul 01.00 hingga 03.00 WIB. Pada hari yang sama, ada 32 siswa tidak masuk sekolah, penyebab ketidakhadiran mereka belum dapat dipastikan.

Meski ratusan siswa melaporkan gejala tersebut, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung seperti biasa. “Tidak ada siswa yang harus dilarikan ke fasilitas kesehatan atau dipulangkan lebih awal. Proses belajar tetap berjalan normal,” ujar Ngadiya.

Tim Gabungan Lakukan Penelusuran

Usai menerima laporan, tim gabungan dari BGN, Dinas Kesehatan Provinsi DIY, dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta langsung turun ke lokasi. Mereka mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium dan menelusuri kemungkinan sumber penyebabnya.

“Kami menelusuri secara cermat asal dugaan kontaminasi. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang sambil menunggu hasil uji laboratorium resmi,” kata Kepala Kantor Pemenuhan Gizi (KPPG) Sleman, Harsono.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan lembaganya menempatkan keamanan pangan sebagai hal yang tidak bisa ditawar dalam setiap layanan gizi masyarakat.

“Keamanan pangan bukan sekadar soal kebersihan makanan, tapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem gizi nasional. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran, sekecil apa pun, akan kami tindaklanjuti dengan serius,” ujar Khairul.

Sebagai langkah antisipasi, BGN menginstruksikan penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekolah tersebut.

Langkah ini diambil untuk memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan, agar insiden serupa tidak terulang dan keamanan pangan di lingkungan sekolah tetap terjamin.

Halaman 2 dari 2

(naf/kna)

17/10/2025 08:03
Guru-Siswa Dua SD di Bima Keracunan, BGN Buka Suara

Jakarta –

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut kembali memakan korban. Sejumlah siswa dan guru di SDN 11 dan 42 Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) diduga keracunan menu MBG.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Bima Mpunda Sadia 2, Yusuf menginformasi kepada beberapa pihak terkait, di antaranya sekolah dan RSUD Kota Bima.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Puskesmas Mpunda, Dinas Kesehatan, dan Intelkam Polres, penyebab gangguan kesehatan diduga bukan berasal dari proses pengolahan di dapur SPPG.

“Hasil penelusuran menunjukkan bahwa makanan disimpan dan kemudian dikonsumsi lebih dari batas waktu aman konsumsi, bahkan sampai keesokan harinya sebelum dimakan,” ujar Yusuf dalam keterangannya, Rabu (14/10/2025).

Yusuf menerangkan analisis sementara menunjukkan bahwa terdapat keterlambatan konsumsi MBG yang melebihi waktu aman konsumsi, yakni 4-6 jam sejak siap didistribusikan. Yusuf menegaskan pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman seluruh pihak agar menaati aturan terkait waktu konsumsi MBG.

Yusuf pun meminta agar seluruh sekolah penerima manfaat MBG mengonsumsi hidangan itu di sekolah, dan tidak membawa pulang.

“Kami berusaha memperkuat pengawasan dan komitmen terhadap keamanan pangan MBG. Kesehatan penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama,” terang Yusuf.

Sementara, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati berharap semua komponen yang berkaitan erat dengan Program MBG bisa memahami dan menerapkan SOP yang ada.

“BGN berusaha agar Program MBG di seluruh lokasi berjalan dengan baik dan zero accident. Maka dari itu, kami berharap agar seluruh pihak bisa menerapkan SOP yang sudah ditetapkan,” ujar Hida.

Ia juga menegaskan agar media bisa memberikan informasi yang akuntabel kepada masyarakat. “Kami juga menghimbau agar media bisa menyajikan berita sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga masyarakat tidak terpengaruh informasi yang keliru,” imbuh Hida.

Kepala Sekolah SDN 11 Kota Bima Hartuti mengaku bahwa pasien yang dirawat di RSUD Kota Bima bukan siswa aktif.

“Pasien yang dirawat merupakan keluarga security dan guru, bukan siswa aktif, dan hingga saat itu belum ada laporan tambahan dari orang tua siswa lainnya,” ujar Hartuti.

Akibat insiden keamanan pangan itu, maka sebanyak 12 orang, yang terdiri atas siswa dan keluarga penjaga sekolah, serta keluarga guru, dibawa ke rumah sakit. Hartuti menambahkan Mereka kemudian dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bima.

“Setelah dirawat, kedua belas orang itu telah dinyatakan pulih, lalu dipulangkan ke rumah masing-masing pada Senin (13/10/2025),” tambah Hartuti.

Sebelumnya, dua SDN tersebut berada di Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda. “Kebetulan dua SDN ini berada di Kelurahan Manggemaci,” ungkap Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Zahruddin HM Saleh, dikonfirmasi detikBali, Minggu, (12/10/2025).

Data yang didapat, tercatat ada 11 siswa dari SDN 11 Kota Bima yang keracunan. Sementara siswa dari SDN 42 Kota Bima sebanyak 12 orang. Saat ini, sebagian dari mereka masih dirawat dan sebagian sudah dipulangkan.

Lihat juga Video: Puluhan Pelajar di Tulungagung Keracunan MBG

(rea/rrd)

15/10/2025 11:57
Keracunan MBG di Bima akibat Baru Dimakan Usai Lewati Batas Layak Konsumsi Nasional 15 Oktober 2025

Keracunan MBG di Bima akibat Baru Dimakan Usai Lewati Batas Layak Konsumsi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Badan Gizi Nasional menyebutkan bahwa kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bima, Nusa Tenggara Barat, disebabkan makanan tersebut beru dikonsumsi setelah melewati batas waktu layak konsumsi.
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)Kota Bima Mpunda Sadia 2, Yusuf, mengatakan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Puskesmas Mpunda, Dinas Kesehatan, dan Intelkam Polres, penyebab gangguan kesehatan diduga bukan berasal dari proses pengolahan di dapur SPPG.
“Hasil penelusuran menunjukkan bahwa makanan disimpan dan kemudian dikonsumsi lebih dari batas waktu aman konsumsi, bahkan sampai keesokan harinya sebelum dimakan,” kata Yusuf, dikutip dari siaran pers BGN, Rabu (15/10/2025).
Analisis sementara menunjukkan bahwa terdapat keterlambatan konsumsi MBG yang melebihi waktu aman konsumsi (4-6 jam) sejak siap didistribusikan.
Pihak SPPG memastikan akan meningkatkan pemahaman seluruh pihak agar menaati aturan terkait waktu konsumsi MBG.
Yusuf juga meminta agar seluruh sekolah penerima manfaat MBG mengonsumsi hidangan itu di sekolah, dan tidak membawa pulang.
“Kami berusaha memperkuat pengawasan dan komitmen terhadap keamanan pangan MBG. Kesehatan penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Kepala Sekolah SDN 11 Manggemaci Kota Bima, Hartuti, juga membantah kasus keracunan MBG di sekolah tersebut menelan korban belasan orang siswa dan guru.
“Tidak ada satu orang pun siswa dan guru yang mengalami keracunan program MBG, saat hidangan MBG dikonsumsi di sekolah-sekolah pada hari Rabu, 8 Oktober 2025,” kata Hartuti dalam keterangan resmi, Rabu (15/10/2025).
Berdasarkan penelusuran, keracunan dialami oleh Yunus (penjaga sekolah SDN 11) bersama 4 anggota keluarganya, usai menyantap MBG pada sore dan malam hari.
Akibatnya, ia bersama 4 anggota keluarganya dilarikan ke RSUD Kota Bima.
Demikian juga dengan guru SDN 11 yang membawa MBG ke rumah, yang kemudian dikonsumsi oleh suaminya pada keesokan harinya.
Gejala gangguan kesehatan berupa mual dan diare dialami oleh 2 anggota keluarganya keesokan harinya.
Hartuti menegaskan bahwa pasien yang dirawat di RSUD Kota Bima adalah petugas keamanan dan guru, bukan siswa SDN 11 Manggemaci.
“Pasien yang dirawat merupakan keluarga sekuriti dan guru, bukan siswa aktif, dan hingga saat itu belum ada laporan tambahan dari orang tua siswa lainnya,” ujar Hartuti.
“Setelah dirawat, kedua belas orang itu telah dinyatakan pulih, lalu dipulangkan ke rumah masing-masing pada Senin (13/10/2025),” imbuh dia.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati berharap semua komponen yang berkaitan erat dengan Program MBG bisa memahami dan menerapkan SOP yang ada.
“BGN berusaha agar Program MBG di seluruh lokasi berjalan dengan baik dan
zero accident
. Maka dari itu, kami berharap agar seluruh pihak bisa menerapkan SOP yang sudah ditetapkan,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/10/2025 07:12
Kuasa hukum Nadiem tetap tuntut bukti kerugian usai praperadilan

Jakarta (ANTARA) – Tim kuasa hukum Nadiem Anwar Makarim menegaskan tetap menuntut bukti sah adanya kerugian negara, meski hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan mantan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia itu.

“Bagaimana mungkin seseorang ditetapkan sebagai tersangka korupsi, sementara hasil audit untuk menghitung kerugian negaranya belum ada,” kata kuasa hukum Nadiem, Dodi S Abdulkadir di Jakarta, Senin.

Permohonan praperadilan itu terkait dugaan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) periode 2020-2022.

Menurut Dodi pihaknya akan terus menuntut bukti sah yang menunjukkan adanya kerugian negara secara nyata dan pasti (actual loss), bukan sekadar dugaan atau potensi (potential loss) dalam kasus yang dipersangkakan terhadap Nadiem.

Terlebih, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyatakan bahwa pengadaan laptop chromebook dinyatakan normal dan tidak ditemukan adanya selisih antara harga jual produk atau jasa dengan harga pokoknya (mark-up).

“Artinya, hingga hari ini, tidak ada unsur kerugian negara sebagaimana ditegaskan oleh BPKP, lembaga yang sah menurut undang-undang untuk melakukan audit keuangan negara,” ucapnya.

Maka itu, kuasa hukum menyebut keputusan hakim hanya menilai aspek prosedural tanpa mempertimbangkan substansi perkara.

Kemudian, Dodi juga menjelaskan bahwa praperadilan hanya menilai formil dan prosedural penetapan tersangka, bukan bagian dari pokok perkara.

“Sebagai bagian dari proses hukum dan penghormatan atas hak asasi tersangka, seharusnya hakim juga mempertimbangkan berbagai aspek yang dinilai penting dalam penetapan tersangka korupsi,” ucapnya.

Bahkan, dua ahli hukum pidana yang dihadirkan oleh jaksa maupun tim kuasa hukum memiliki beberapa argumen yang sama terkait materi kerugian negara.

Pakar hukum pidana Suparji Ahmad dari Universitas Al Azhar Indonesia, sebagai saksi ahli yang dihadirkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), dalam sidang praperadilan tegas menyatakan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi harus bersifat nyata (actual loss), bukan sekadar potensi (potential loss).

Pandangan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa unsur kerugian negara harus benar-benar terjadi dan dapat dihitung secara pasti.

Sementara itu, Ahli Hukum Pidana Dr Khairul Huda dari Universitas Muhammadiyah Jakarta menegaskan alat bukti yang paling relevan untuk menetapkan tersangka dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah adanya kerugian negara.

Sebelumnya, hakim tunggal PN Jakarta Selatan (Jaksel), I Ketut Darpawan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim.

Kejagung telah menetapkan mantan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

13/10/2025 21:58
Viral, Video Distribusi MBG di Banjar Martapura, BGN: SPPG Sudah Dihentikan Sejak KLB Nasional 13 Oktober 2025

Viral, Video Distribusi MBG di Banjar Martapura, BGN: SPPG Sudah Dihentikan Sejak KLB
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banjar Martapura Tungkaran, Kalimantan Selatan, usai terjadi keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG), dan ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB).
Namun, belakangan beredar sebuah video di media sosial yang menampilkan kegiatan distribusi MBG di wilayah tersebut.
BGN menegaskan, video tersebut bukan berasal dari SPPG Banjar Martapura Tungkaran, Kalimantan Selatan.
“Dapur SPPG tersebut telah dihentikan operasionalnya sejak Jumat, 10 Oktober 2025, sehari setelah terjadinya KLB di wilayah tersebut,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati, dalam keterangan resmi, Senin (13/10/2025).
“Perlu kami luruskan, dapur SPPG Banjar Martapura Tungkaran sudah berhenti beroperasi sejak 10 Oktober, dan sampai hari ini belum ada aktivitas distribusi MBG dari lokasi tersebut,” sambung dia.
Hida menyebut, video yang viral itu sebenarnya menampilkan kegiatan dari SPPG Mutiara Kota Banjar, Jawa Barat, yang kebetulan memiliki nama hampir serupa dengan dapur SPPG Banjar Martapura Tungkaran, di Kalimantan Selatan.
Kesamaan nama inilah yang kemudian memicu kesalahpahaman publik.
“SPPG Mutiara yang berlokasi di Kota Banjar, Jawa Barat, tidak memiliki hubungan operasional dengan SPPG Banjar Martapura Tungkaran di Kalimantan Selatan. Jadi, informasi bahwa dapur Martapura masih beroperasi dan mendistribusikan makanan adalah tidak benar,” tegas Hida.
Hida menyampaikan, BGN terus melakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh terhadap insiden di Martapura bersama BPOM, Dinas Kesehatan, dan pihak terkait lainnya.
Ia juga menegaskan bahwa program nasional MBG tetap berjalan, dengan pengalihan sementara distribusi dari dapur lain yang telah memenuhi standar keamanan pangan.
“Kami memastikan setiap dapur MBG beroperasi sesuai standar higienitas dan kelayakan,” kata dia.
“Evaluasi yang dilakukan saat ini bertujuan agar kejadian di Martapura tidak terulang dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” tutup Hida.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/10/2025 14:17
Susu Jadi Komponen Utama MBG, BGN: Realisasi Konkret Janji Kampanye Prabowo-Gibran Nasional 13 Oktober 2025

Susu Jadi Komponen Utama MBG, BGN: Realisasi Konkret Janji Kampanye Prabowo-Gibran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Anggota Tim Pakar Bidang Susu Badan Gizi Nasional Epi Taufik menyampaikan bahwa susu menjadi salah satu komponen utama dalam paket makan bergizi gratis (MBG).
Epi mengatakan, hal ini menandai realisasi konkret dari salah satu janji kampanye unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Langkah ini menandai realisasi konkret dari salah satu janji kampanye unggulan Prabowo-Gibran, yakni menyediakan makan siang dan susu gratis bagi pelajar serta santri,” tutur Epi dalam keterangan pers, Senin (13/10/2025).
Epi mengeklaim, pemilihan susu sebagai bagian integral dari MBG didasari bukti ilmiah yang kuat.
Menurut dia, susu adalah “paket nutrisi unik” yang menyediakan kombinasi gizi penting bagi anak-anak pada masa pertumbuhan.
“Ini bukan hanya soal minuman, tapi tentang membangun fondasi gizi anak Indonesia. Susu memberikan 13 zat gizi esensial, termasuk kalsium, protein, dan vitamin D yang tidak bisa tergantikan oleh satu jenis makanan lain,” jelasnya.
Selain manfaat gizi yang ditambah dengan susu, Epi menilai MBG juga berperan besar dalam memperkuat rantai ekonomi lokal.
Ia menyebutkan, program ini menjadi pasar tetap bagi peternak rakyat di berbagai daerah karena terdapat kewajiban kandungan minimal 20 persen susu segar pada setiap produk susu MBG.
“Program ini menyehatkan anak-anak sekaligus menyejahterakan peternak. Jadi, manfaatnya ganda, ada gizi naik, ekonomi rakyat bergerak, peternak semakin sejahtera,” tutur Epi.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menambahkan, MBG merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah.
“Janji kampanye Prabowo-Gibran kini sudah diwujudkan melalui MBG. Setiap kotak susu yang diminum anak sekolah adalah simbol dari kerja nyata pemerintah untuk membangun masa depan bangsa,” ujar Hida.
Oleh karena itu, BGN ingin program MBG ini bukan hanya sekadar untuk menurunkan angka kekurangan gizi, tetapi juga menjadi warisan jangka panjang.
“Kita ingin MBG menjadi warisan jangka panjang. Tidak hanya menurunkan angka kekurangan gizi, tetapi juga menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas, fondasi utama Indonesia Emas 2045,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/10/2025 10:22
Ramai Kritik Susu di Paket Menu MBG, BGN Angkat Bicara

Jakarta –

Program makan bergizi gratis (MBG) menuai beragam tanggapan para pakar gizi. Salah satu yang menyoroti implementasinya adalah dr Tan Shot Yen, dokter yang juga ahli gizi masyarakat. Ia menilai sejumlah menu dalam program tersebut belum sepenuhnya tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah.

Salah satu sorotan utamanya pada pemberian susu kemasan yang menjadi bagian dari paket MBG di beberapa daerah.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR beberapa waktu lalu, dr Tan menyampaikan masih banyak menu MBG yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip gizi modern, terutama dalam hal pemilihan susu sebagai menu wajib.

“Tidak banyak orang tahu bahwa etnik Melayu, yang juga mencakup sebagian besar masyarakat Indonesia, sekitar 80 persennya itu intoleran laktosa, termasuk saya. Jadi, Anda bisa bayangkan dampaknya,” ujar dr Tan.

Ia menambahkan, secara regulasi, Indonesia sudah meninggalkan konsep empat sehat lima sempurna sejak diterbitkannya Permenkes tahun 2014 yang menggantinya dengan panduan Gizi Seimbang atau Isi Piringku.

“Susu adalah bagian dari protein hewani yang tidak begitu penting selama kita punya telur, ikan, dan daging. Kita negara kaya protein hewani, jadi tidak harus bergantung pada susu. Kalau dipaksakan, banyak anak justru bisa mencret,” lanjutnya.

Selain itu, dr Tan juga menyoroti kualitas produk susu yang dibagikan dalam MBG. Menurutnya, masyarakat kini semakin cerdas membedakan antara susu murni dan minuman bergula rasa susu.

“Yang dibagi itu bukan susu, tapi minuman bergula. Ini bukti bahwa publik kita sudah pinter, bisa menilai sendiri mana yang benar-benar susu dan mana yang hanya minuman manis,” tegasnya.

BGN Buka Suara

Menanggapi kritik tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan kehadiran susu dalam program MBG bukan keputusan spontan, melainkan hasil kajian ilmiah dan kebijakan berbasis bukti.

Prof Epi Taufik, Tim Pakar Bidang Susu BGN sekaligus Guru Besar Ilmu dan Teknologi Susu Fakultas Peternakan IPB, mengklaim hampir semua panduan gizi di dunia, termasuk Indonesia, tetap menempatkan susu dan produk olahannya (dairy) sebagai bagian dari diet seimbang.

“Dalam berbagai dietary guidance seperti di Malaysia, Jepang, China, hingga panduan Isi Piringku dari Kemenkes RI dan prinsip B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) dari Bapanas RI, susu selalu masuk dalam rekomendasi. Ini bukan soal ikut-ikutan, tapi karena bukti ilmiahnya kuat,” kata Prof Epi di Bogor, Minggu (12/10).

Ia menjelaskan, susu mengandung 13 zat gizi esensial, termasuk protein berkualitas tinggi, kalsium, dan vitamin D, semuanya penting untuk pertumbuhan tulang, perkembangan otak, dan daya tahan tubuh anak usia sekolah.

“Anak usia 9 hingga 12 tahun sedang berada di masa peak growth velocity, periode percepatan pertumbuhan tinggi badan dan kebutuhan energi meningkat tajam. Kalsium dari makanan harian biasanya baru mencukupi 7-12 persen dari kebutuhan harian. Tambahan dari susu membantu menutup kekurangan itu agar pertumbuhan optimal,” jelasnya.

Selain alasan gizi, BGN juga menilai keberadaan susu dalam program MBG memiliki efek ekonomi positif.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan setiap produk MBG diwajibkan mengandung minimal 20 persen susu segar lokal.

“Susu dalam MBG bukan hanya menyehatkan anak-anak, tapi juga menghidupkan ekonomi desa. Peternak rakyat kini memiliki pasar yang stabil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Halaman 2 dari 2

(naf/up)

13/10/2025 09:04
Langgar Aturan Keimigrasian, Dua TKA Asal Tiongkok Dideportasi dari Kediri

Kediri (beritajatim.com) – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri mendeportasi dua warga negara Tiongkok berinisial WQ dan WX pada Jumat (10/10/2025). Keduanya terbukti melanggar aturan keimigrasian karena tidak melaporkan perubahan alamat tempat tinggal selama berada di Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Kediri, Antonius Frizky Saniscara Cahya Putra, mengatakan bahwa kedua warga asing tersebut merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) di sebuah restoran di wilayah Bandar, Kota Kediri.

Kasus keduanya sebelumnya telah dipublikasikan dalam konferensi pers Operasi Wirawaspada 2025 oleh Kantor Imigrasi Kediri pada Juli 2025. “Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kediri pada Senin, 29 September 2025, yang dipimpin oleh Majelis Hakim Khairul, S.H., M.H., kedua warga Tiongkok itu dinyatakan bersalah melanggar Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,” jelas Antonius.

Ia menambahkan, Pasal 116 berbunyi: “Setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000.”

Sementara Pasal 71 huruf (a) menyebutkan bahwa setiap orang asing wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri serta melaporkan setiap perubahan status, pekerjaan, penjamin, atau alamat kepada Kantor Imigrasi setempat.

Atas pelanggaran tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana denda sebesar Rp20 juta kepada masing-masing terdakwa. Jika denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Setelah menjalani vonis pengadilan, Kantor Imigrasi Kediri melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian terhadap keduanya melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya.

Keduanya diterbangkan menggunakan maskapai China Southern Airlines dengan nomor penerbangan CZ8138 rute Surabaya–Guangzhou, dengan pengawalan dari petugas Imigrasi Kediri hingga gerbang keberangkatan.

“Kantor Imigrasi Kediri memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hanya warga negara asing yang memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat Kediri dan sekitarnya. Hal ini menjadi peringatan bagi seluruh warga negara asing agar mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum keimigrasian,” tegas Antonius. [nm/kun]

10/10/2025 23:59
Dapur MBG Jatijajar di Kota Depok Pekerjakan Difabel

Dapur MBG Jatijajar di Kota Depok Pekerjakan Difabel
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Badan Gizi Nasional (BGN) meresmikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jatijajar, Kota Depok, Jawa Barat, yang mempekerjakan kaum difabel.
Dilansir siaran pers BGN, peresmian dilakukan pada Jumat (10/10/2025).
“Saya rasa ini menjadi hal yang patut diapresiasi oleh kita bersama. Misalnya, dua teman difabel yang ikut bekerja dan memberikan kontribusi. Itu menjadi hal yang luar biasa sekali, karena artinya SPPG ini tidak hanya melayani, tapi juga memberi ruang bagi semua untuk ikut berdaya,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayat atau Hida dalam peresmian tersebut.
SPPG Jatijajar dinyatakan memanfaatkan limbahnya sebagai pakan ikan dan lele. BGN memuji manajemen limbah makanan ini.
“Ini ide yang sangat bagus, sederhana tapi berdampak,” puji Hida.
Beras yang digunakan di dapur ini berasal dari hasil panen lahan seluas 20 hektare, bagian dari program cetak sawah nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Yang paling menarik, beras yang dipakai di sini ternyata hasil panen sendiri dari lahan seluas 20 hektare yang merupakan program cetak sawah dari Pak Presiden. Jadi dari sawah sampai dapur, semuanya punya cerita panjang dan gotong royong di dalamnya. Hal-hal seperti ini yang membuat kami di Badan Gizi Nasional merasa bangga,” ungkapnya.
Hida berharap, SPPG Jatijajar bisa menjadi contoh bagi unit dapur MBG lainnya serta berpesan agar tetap selalu memperhatikan keamanan pangan.
“Kami berharap SPPG Jatijajar ini bisa terus berkembang, jadi tempat yang nyaman untuk masyarakat sekitar, dan bisa jadi contoh bagi wilayah lain. Yang penting, tetap semangat melayani, menjaga kualitas, kita harus memastikan tidak boleh ada satu pun masalah keamanan pangan dari makanan yang kita sajikan ke masyarakat, dan terus berinovasi dengan cara-cara yang sederhana tapi bermakna,” ujarnya menutup sambutan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/10/2025 23:11