Sopir Taksi Online Dirampok Penumpang di Medan, Lehernya Terluka Parah
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Seorang
driver taksi online
bernama Khairul Putra Harahap menjadi korban perampokan oleh penumpangnya di dekat Hotel Danau Toba, Jalan Imam Bonjol, Kota
Medan
, pada Senin (4/11/2024) pagi.
Ale, teman korban, menjelaskan, Khairul mendapatkan penumpang secara
offline
di Kota Binjai dengan tujuan Kota Medan.
“Sewaktu di seberang Hotel Danau Toba, mereka sempat berhenti. Di situ, pelaku menggorok leher korban pakai pisau,” ungkap Ale kepada Kompas.com melalui saluran telepon.
Untuk menyelamatkan diri, Khairul keluar dari mobilnya dan meminta tolong kepada warga sekitar.
Sementara itu, pelaku berhasil melarikan diri dengan membawa mobil korban.
“Kebetulan ada driver ojol yang melintas dan menolong korban. Pertama, korban dibawa ke Rumah Sakit Malahayati, tetapi karena tidak sanggup, ia dilarikan ke RS Bhayangkara Medan,” jelas Ale.
Ale menambahkan bahwa hingga saat ini, Khairul masih dirawat secara intensif.
Selain luka di leher, terdapat juga luka di beberapa bagian jari korban akibat usaha untuk menahan senjata tajam yang digunakan pelaku.
Sementara itu, rekan korban berhasil menelusuri keberadaan mobil yang dicuri.
“Mobilnya sudah ditemukan di daerah Jalan Pulau Butom, KIM II. Cuma pelakunya ini belum,” ujar Ale.
Kepala Satreskrim Polrestabes Medan, Kompol Jama Kita Purba, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi tentang kejadian ini dan saat ini sedang mendalami kasus tersebut.
“Ini sedang dicek. Lagi kami dalami ya,” kata Jama saat diwawancarai di Polsek Helvetia.
Kasus ini menjadi perhatian publik dan polisi berkomitmen untuk segera menangkap pelaku.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Khairul
-
/data/photo/2024/11/04/6728a845dedd7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Sopir Taksi Online Dirampok Penumpang di Medan, Lehernya Terluka Parah
Medan
4 November 2024")
Sopir Taksi Online Dirampok Penumpang di Medan, Lehernya Terluka Parah Medan 4 November 2024
-
Pj Wali Kota Kediri Zanariah Serahkan Remisi Umum kepada Ratusan Narapidana
Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah menyerahkan secara simbolis pemberian remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan di Lapas Kelas IIA, Sabtu (17/8/2024). Terdapat 617 orang yang memperoleh remisi dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-79.
“Pertama kami ucapkan selamat memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Semoga peringatan hari kemerdekaan tahun ini dapat semakin mengobarkan semangat kita semua. Untuk meraih masa depan yang lebih gemilang,” ujarnya.
Zanariah mengungkapkan momen ini juga perlu diperingati dengan berterima kasih, mengenang dan mendoakan para pahlawan kemerdekaan. Perjuangan para pahlawan dapat dijadikan sebagai cermin atau refleksi pengorbanan, keteladanan dan keteguhan menggapai harapan masa depan. Lebih dari perjuangan para pahlawan, kemerdekaan Indonesia juga merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut disyukuri. Rasa syukur ini tentunya tentu menjadi milik masyarakat, tidak terkecuali warga binaan.
Pj Wali Kota Kediri Zanariah Serahkan Remisi Umum kepada Ratusan Narapidana
“Oleh karena itu pemerintah memberikan penghargaan berupa remisi bagi narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan kontribusi, prestasi, dan disiplin tinggi dalam mengikuti program pembinaan. Serta telah memenuhi syarat administratif dan substantif yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.
Pj Wali Kota Kediri menjelaskan pemberian remisi pada warga binaan bukan semata diberikan secara sukarela. Namun merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan bagi warga binaan yang telah bersungguh-sungguh. Diharapkan segala pelajaran yang telah didapat dalam program pembinaan, diterapkan dengan baik dan menjadi bekal mental, spiritual, serta sosial saat kembali ke masyarakat.
“Ke depan mulailah berkontribusi secara aktif dalam pembangunan untuk melanjutkan perjuangan hidup, kehidupan, dan penghidupan sebagai warga negara, anak bangsa, dan anggota masyarakat. Jadikan momentum ini untuk selalu berperilaku baik, mematuhi aturan yang berlaku, mengikuti program pembinaan dengan giat dan sungguh-sungguh,” jelasnya.
Pada kesempatan ini, Pj Wali Kota Kediri juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas segala bentuk kerja keras jajaran Lapas Kelas IIA Kediri. Senantiasa memegang teguh integritas, berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi untuk mewujudkan pelayanan yang optimal. Diharapkan ke depan Lapas Kelas IIA Kediri dapat terus meningkatkan pelayanan, menjalankan tugas pembinaan dengan optimal, menjalin komunikasi dan interaksi yang baik dengan warga binaan. Serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
Pj Wali Kota Kediri Zanariah Serahkan Remisi Umum kepada Ratusan Narapidana
Sementara itu, Plt Kepala Lapas Kelas IIA Kediri Budi Ruswanto menambahkan dari 617 orang yang meraih remisi, dengan rincian. Remisi Umum I berjumlah 601 orang. Besaran remisi 1 bulan berjumlah 159 orang, 2 bulan berjumlah 146 orang, 3 bulan berjumlah 186 orang, 4 bulan berjumlah 81 orang, 5 bulan berjumlah 25 orang, dan 6 bulan berjumlah 4 orang. Adapun Remisi Umum II yang langsung bebas ada 16 orang. Dengan rincian, langsung bebas 5 orang, dan 11 orang menjalani subsider.
Dalam acara ini, juga diberikan piagam penghargaan kepada Kelurahan Ngronggo atas Komitmen dan Peran Serta dalam Upaya P4GN. Demi mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba. Penghargaan ini dari Kepala BNN RI.
Turut hadir, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, Komandan Brigif 16 Wira Yudha Letkol Inf Taufik Ismail, Komandan Yonif 521 Letkol Inf Rahadyan Surya, Kepala Kejaksaan Negeri Andi Mirnawaty, Ketua Pengadilan Negeri Khairul, Wakil Ketua I DPRD Firdaus, Wakil Ketua II DPRD Katino, Komandan Subdenpom V/2-2 Kediri Kapten CPM Purwanto, Kepala BNN Kota Kediri Yudha Wirawan, Sekretaris Daerah Bagus Alit, perwakilan Forkopimda, Asisten Pemerintahan dan Kesra Mandung Sulaksono, Kepala Bakesbangpol Indun Munawaroh, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]
-
KY Diminta Tindak Tegas Hakim Jika Ditemukan Pelanggaran dalam Vonis Bebas Ronald Tannur
Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Yudisial (KY) diminta melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim yang memutus bebas Gregorius Ronald Tannur. Hal ini harus dilakukan guna menjaga keadilan dan integritas sistem hukum di Indonesia.
“Periksa hakim-hakim maupun pihak terkait dalam putusan, karena vonis bebas pelaku yang menurut kami, sangat tidak masuk akal,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh dalam keterangannya.
Dia menambahkan, KY untuk mengindentifikasi dan melakukan audit internal terhadap hakim yang terlibat dalam putusan tersebut. Pangeran mengingatkan, jangan sampai karena keputusan yang janggal untuk Ronald tersebut membuat kepercayaan masyarakat semakin turun dan stigma hukum dapat ‘dibeli’ menjadi sebuah kebenaran.
“Komisi Yudisial harus bisa menjaga marwah dan kehormatan pengadilan. Tegakkan kode etik dan tindak tegas apabila terbukti ada pelanggaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pangeran juga berpendapat, jika diperlukan KPK juga ikut dilibatkan untuk melakukan pengusutan atas kasus itu. “Kalau memang perlu, KPK bisa juga turun tangan untuk mengusut apakah ada gratifikasi terhadap putusan yang diambil hakim. Kita juga perlu cek rekam jejak dari hakim yang menangani,” usul Pangeran.
Seperti diketahui, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur, dari kasus penganiayaan yang membuat kekasihnya, Dini Sera Afrianti, tewas. Ronald merupakan anak mantan anggota DPR dari Fraksi PKB, Edward Tannur.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang terdiri Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo menyatakan, Ronald dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzakki. Baik dalam pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP maupun ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP. [kun]
-
Kapolres Pamekasan: Pers Bagai Pelita dan Harus Cerdaskan Publik
Pamekasan (beritajatim.com) – Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli Dani Iriawan menilai pers sebagai pelita, sekaligus diminta agar selalu bisa mencerdaskan publik.
Hal tersebut disampaikan disela kegiatan Simposium yang digagas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, di Wahana Bina Praja Pemkab Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Kamis (23/5/2024).
Dalam kegiatan yang mengusung tema ‘Menguatkan Kebebasan Pers di Pamekasan’ gagasan salah satu organisasi profesi tersebut, AKBP Jazuli Dani Iriawan juga dianugerahi sebagai ‘Pimpinan Institusi Peduli Kebebasan Pers’.
Bahkan saat mendapatkan penghargaan tersebut, ia juga mengaku sangat terharu, sekalipun ia masih belum genap setahun bertugas di Pamekasan . “Kepercayaan (anugerah PWI Pamekasan) ini, akan kami pegang teguh selama kami bertugas,” kata AKBP Jazuli Dani Iriawan.
Tidak hanya itu, pihaknya juga menyampaikan beberapa pesan sekaligus kesan khususnya bagi seluruh insan pers di Pamekasan. Salah satunya dengan mengajak untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara melalui salah satu pilar demokrasi, yakni pers.
“Bagi kami, pers harus bisa menjadi pelita, pers harus bisa mencerdaskan, harus selalu bisa memberikan informasi berdasarkan fakta, serta harus selalu bisa melakukan kritik konstruktif,” pungkasnya.
Sebelumnya Ketua PWI Pamekasan, Khairul Anam menyampaikan penghargaan tersebut diberikan berdasar beberapa indikator yang disebar dalam bentuk kuisioner atau angket kepada wartawan yang tergabung dalam organisasi yang dipimpinnya.
Beberapa indikator tersebut, di antaranya jalinan komunikasi intens dengan insan pers, sekaligus menjadi satu-satunya pimpinan institusi yang tekan Memorandum of Understanding (MoU) dengan ketua-ketua wartawan di Pamekasan.
Selain itu, AKBP Dani juga selalu berkenan sharing and hearing bersama PWI berkaitan dengan menangkal informasi hoaks, dan selalu melayani pendalaman materi terkait hukum dan kriminal usai konferensi pers.
Bahkan ia juga selalu siap dikritik hingga dihubungi wartawan selama 24 jam, termasuk memberikan dukungan kepada jurnalis Pamekasan, yang mendatangi DPR RI, Dewan Pers, dan KPI guna menyuarakan penolakan terhadap RUU Penyiaran. [pin/kun]
-
Alasan PWI Pamekasan Beri Penghargaan untuk AKBP Jazuli Dani Iriawan
Pamekasan (beritajatim.com) – Persatuan Wartawan Pamekasan (PWI) Pamekasan, memberikan penghargaan kepada Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli Dani Iriawan sebagai bentuk anugerah ‘Pimpinan Institusi Peduli Kebebasan Pers’.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Ketua PWI Pamekasan, Khairul Anam kepada Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli Dani Iriawan disela program Simposium bertema ‘Menguatkan Kebebasan Pers di Pamekasan’, di Wahana Bina Praja Pamekasan, Kamis (23/5/2024).
“Penghargaan ini kami berikan bukan tanpa dasar, sebab kami merilis angket atau kuesioner dengan beberapa indikator berbeda. Sehingga AKBP Dani (sapaan akrab Jazuli Dani Iriawan) dinyatakan layak,” kata Khairul Anam.
Dari beberapa indikator tersebut, di antaranya jalinan komunikasi intens dengan insan pers. “Kapolres Pamekasan saat ini, merupakan satu-satunya pimpinan institusi yang tekan MoU dengan ketua-ketua wartawan di Pamekasan,” ungkapnya.
“Selain itu, beliau berkenan sharing and hearing bersama PWI berkaitan dengan menangkal informasi hoaks, juga selalu melayani pendalaman berita oleh wartawan usai konferensi pers. Termasuk pendalaman materi liputan terkait hukum dan kriminal, bahkan juga selalu siap dikritik hingga dihubungi wartawan selama 24 jam,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, ia juga memberikan dukungan kepada jurnalis Pamekasan, yang mendatangi DPR RI, Dewan Pers, dan KPI guna menyuarakan penolakan terhadap RUU Penyiaran. “Tidak jarang beliau juga membuka dialog saat konferensi pers, dan tidak hanya sebatas tanya jawab,” tegasnya.
Sementara Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli Dani Iriawan sangat terharu atas penghargaan tersebut. Sekalipun ia masih belum setahun bertugas di Pamekasan . “Kepercayaan (anugerah PWI Pamekasan) ini, akan kami pegang teguh selama kami bertugas,” ungkapnya.
“Bagi kami, pers harus bisa menjadi pelita, pers harus bisa mencerdaskan, harus selalu bisa memberikan informasi berdasarkan fakta, serta harus selalu bisa melakukan kritik konstruktif,” pungkasnya. [pin/ian]
-
Tolak RUU Penyiaran, Jurnalis Pamekasan: Alarm Bahaya bagi Pers Indonesia
Pamekasan (beritajatim.com) – Jurnalis Pamekasan menilai Rencana Undang-Undang (RUU) Penyiaran, membungkam kebebasan pers sekaligus menjadi alarm berbahaya bagi pers di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Mohammad Khairul Umam, saat berorasi dalam aksi damai menolak RUU Penyiaran di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Jum’at (17/5/2024).
Terlebih RUU tersebut merupakan salah satu upaya revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, justru sangat berpotensi membunuh kebebasan pers.
Apalagi terdapat beberapa poin yang menjadi atensi dari kalangan insan pers, khususnya di Pamekasan, di antaranya Pasal 56 Ayat 2 berisi larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.
Termasuk juga Pasal 42 Ayat 2 berbunyi penyelesaian sengketa jurnalistik yang seharusnya menjadi wewenang Dewan Pers, justru dialihkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
“Kondisi ini tentu menjadi alarm bahaya bagi pers di Indonesia, sebab investigasi adalah puncak penugasan jurnalistik dan larangan justru akan membungkam kami,” kata Mohammad Khairul Umam.
Penolakan serupa juga terkait sengketa jurnalistik yang selama ini ditangani Dewan Pers, justru akan dialihkan dan ditangani KPI. Bahkan kondisi tersebut dinilai sarat akan kepentingan.
“Jika KPI justru berpotensi mendapat intervensi dari pihak tertentu, sehingga penyelesaian sengketa kemungkinan tidak independen,” ungkap jurnalis yang tercatat sebagai Ketua Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP).
Dari itu pihaknya meminta wakil rakyat di wilayah setempat, agar segera meneruskan tuntutan insan pers. “Maka dari itu kami meminta kepada DPRD Pamekasan, segera menindak lanjuti sekaligus melanjutkan tuntutan kami ke DPR Pusat (DPR RI) agar RUU tersebut tidak disahkan, dan wajib diperbaiki lagi,” pungkasnya. [pin/ian]
-
Cara Jurnalis Pamekasan Tolak RUU Penyiaran, Tuntut DPRD Sampaikan ke Pusat
Pamekasan (beritajatim.com) – Sejumlah jurnalis dari berbagai komunitas di Pamekasan menolak Rencana Undang-Undang Penyiaran karena dinilai membungkam kebebasan pers.
Penolakan tersebut dilakukan dalam aksi damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Jumat (17/5/2024).
Bahkan koordinator aksi, Mohammad Khairul Umam menilai jika RUU sebagai upaya revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, justru sangat berpotensi membunuh kebebasan pers.
Terdapat beberapa poin yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut, di antaranya Pasal 56 Ayat 2 berisi larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi, serta Pasal 42 Ayat 2 berbunyi penyelesaian sengketa jurnalistik yang seharusnya menjadi wewenang Dewan Pers, justru dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
“Kondisi ini tentu menjadi alarm bahaya bagi pers di Indonesia, sebab investigasi adalah puncak penugasan jurnalistik dan larangan justru akan membungkam kami,” kata Mohammad Khairul Umam.
Penolakan serupa juga terkait sengketa jurnalistik akan ditangani KPI yang selama ini ditangani Dewan Pers. “Jika KPI justru berpotensi mendapat intervensi dari pihak tertentu, sehingga penyelesaian sengketa kemungkinan tidak independen,” ungkapnya.
“Maka dari itu kami meminta kepada DPRD Pamekasan, segera menindak lanjuti sekaligus melanjutkan tuntutan kami ke DPR Pusat (DPR RI) agar RUU tersebut tidak disahkan, dan wajib diperbaiki lagi,” sambung jurnalis yang tercatat sebagai Ketua Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP).
Dalam aksi tersebut, para insan pers juga menunggu konfirmasi langsung dari wakil rakyat, sehingga Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Hermanto berjanji segara meneruskan tuntutan jurnalis ke DPR RI.
“Kebetulan anggota (DPRD Pamekasan) yang lain sedang perjalanan dinas, namun kami pastikan tuntutan dari rekan-rekan akan segera kami antarkan ke Jakarta,” pungkasnya. [pin/ian]
-
Akankah PKB Kembali Usung Badrut Tamam di Pilkada Pamekasan?
Pamekasan (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pamekasan, mulai memanaskan mesin menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di wilayah setempat, November 2024 mendatang.
Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan Halal Bihalal yang dikemas dengan Talk Show bertema ‘PKB Bersama Rakyat: Apa Kata Mereka tentang Kepemimpinan Pamekasan?’ di Ballroom Azana Style Hotel Jl Jokotole Pamekasan, Kamis (2/5/2024) kemarin.
Dalam talk show tersebut, mereka menghadirkan tokoh dan politisi senior pada sosok KH Kholil Muhammad, dua orang akademisi; Dr Makhfud Efendy (UTM), Dr Abdurrahman (UNIRA), serta dua perwakilan jurnalis di Pamekasan, yakni Hairul Anam (PWI) dan M Khairul Umam (AJP).
Berbeda dengan partai politik (parpol) lain di Pamekasan, yang sudah mulai membuka pendaftaran untuk bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati untuk Pilkada Pamekasan. Seperti yang dilakukan PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem.
“Diskusi ini bertujuan mendorong beberapa hal, di antaranya PKB ingin Pilkada menjadi bernilai, PKB ingin mendengarkan gagasan yang diinginkan rakyat, dan PKB tidak ingin figur yang diusung hanya sebagai kehendak parpol tetapi juga kehendak rakyat,” kata Ketua DPC PKB Pamekasan, Ali Wafa Subki.
Dari itu pihaknya sangat berharap talk show tersebut nantinya dapat menghasilkan beberapa hal yang dapat menjadi bahan masukan penting bagi parpol yang dipimpinnya, khususnya untuk menyambut pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mendatang.
“Oleh karena itu, DPC PKB berdiskusi tentang apa yang diinginkan masyarakat, dan para pemikir menyepakati ada talk show, supaya satu sinyal, untuk menuju Pamekasan seperti apa,” ungkapnya.
Sejauh ini, terdapat beberapa figur yang mulai menjadi perbincangan publik di Pamekasan, khususnya menjelang pelaksanaan pilkada mendatang. Bahkan beberapa di antaranya sudah mengambil formulir dan mendaftarkan diri ke beberapa parpol.
Semisal Fattah Jasin yang mulai mengambil formulir di PDIP Pamekasan, dan Partai Demokrat. Disusul KH Kholilurrahman yang sudah mendaftar dan menyatakan diri siap maju pada pelaksanaan pilkada Pamekasan, melalui Partai Demokrat.
Sementara untuk PKB sendiri merupakan parpol yang sempat digdaya pada pelaksanaan pilkada Pamekasan sebelumnya, di mana kader terbaik mereka, Badrut Tamam berhasil terpilih sebagai Bupati Pamekasan, Periode 2019-2024.
Hanya saja untuk saat ini, Badrut Tamam yang sempat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD RI pada Pemilu 2024 lalu. Gagal melaju ke senayan dan diprediksi kembali bertarung pada pelaksanaan pilkada serentak 2024 di Pamekasan.
Namun sejauh ini, justru belum ada ghirah ataupun signal kuat akan keberadaan sosok Badrut Tamam yang akan kembali dicalonkan melalui PKB. Terlebih saat ini semua parpol di Pamekasan, wajib melakukan koalisi guna memenuhi syarat minimal parpol pendukung.
Tidak kalah penting, sosok Badrut Tamam tetap memiliki memori bagi masyarakat Pamekasan, baik bersifat positif maupun sebaliknya. Khususnya berkat kepemimpinannya sebagai bupati bersama (Almarhum) Raja’e maupun Fattah Jasin pada sisa masa jabatan.
Terlepas dari itu, wacana publik juga mulai terpecah tentang sosok Badrut Tamam. Sebagian di antara mereka mendukung Badrut Tamam untuk kembali melanjutkan masa kepemimpinan, sebagian lainnya justru enggan Pamekasan kembali dipimpin politisi yang akrab disapa Mas Tamam. [pin/kun]
-
Cara PKB Panaskan Mesin Sambut Pilkada Pamekasan 2024
Pamekasan (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pamekasan, mulai memanaskan mesin menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 pada November 2024 mendatang.
Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan Halal Bihalal yang dikemas dengan Talk Show bertema ‘PKB Bersama Rakyat: Apa Kata Mereka tentang Kepemimpinan Pamekasan?’ di Ballroom Azana Style Hotel Jl Jokotole Pamekasan, Kamis (2/5/2024) kemarin.
Dalam talk show tersebut, mereka menghadirkan tokoh dan politisi senior pada sosok KH Kholil Muhammad, dua orang akademisi; Dr Makhfud Efendy (UTM), Dr Abdurrahman (UNIRA), serta dua perwakilan jurnalis di Pamekasan, yakni Hairul Anam (PWI) dan M Khairul Umam (AJP).
Berbeda dengan partai politik (parpol) lain di Pamekasan, yang sudah mulai membuka pendaftaran untuk bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati Pamekasan. Seperti yang dilakukan PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem.
“Diskusi ini bertujuan mendorong beberapa hal, di antaranya PKB ingin Pilkada menjadi bernilai, PKB ingin mendengarkan gagasan yang diinginkan rakyat, dan PKB tidak ingin figur yang diusung hanya sebagai kehendak parpol tetapi juga kehendak rakyat,” kata Ketua DPC PKB Pamekasan, Ali Wafa Subki.
Dari itu pihaknya sangat berharap talk show tersebut nantinya dapat menghasilkan beberapa hal yang dapat menjadi bahan masukan penting bagi parpol yang dipimpinnya, khususnya untuk menyambut pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mendatang.
“Oleh karena itu, DPC PKB berdiskusi tentang apa yang diinginkan masyarakat, dan para pemikir menyepakati ada talk show, supaya satu sinyal, untuk menuju Pamekasan seperti apa,” ungkapnya.
Sejauh ini, terdapat beberapa figur yang mulai menjadi perbincangan publik di Pamekasan, khususnya menjelang pelaksanaan pilkada mendatang. Bahkan beberapa di antaranya sudah mengambil formulir dan mendaftarkan diri ke beberapa parpol.
Semisal Fattah Jasin yang mulai mengambil formulir di PDIP Pamekasan, dan Partai Demokrat. Disusul KH Kholilurrahman yang sudah mendaftar dan menyatakan diri siap maju pada pelaksanaan pilkada Pamekasan, melalui Partai Demokrat.
Sementara untuk PKB sendiri merupakan parpol yang sempat digdaya pada pelaksanaan pilkada Pamekasan sebelumnya, di mana kader terbaik mereka, Badrut Tamam berhasil terpilih sebagai Bupati Pamekasan, Periode 2019-2024.
Hanya saja untuk saat ini, Badrut Tamam yang sempat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD RI pada Pemilu 2024 lalu. Gagal melaju ke senayan dan diprediksi kembali bertarung pada pelaksanaan pilkada serentak 2024 di Pamekasan.
Namun sejauh ini, justru belum ada ghirah ataupun signal kuat akan keberadaan sosok Badrut Tamam yang akan kembali dicalonkan melalui PKB. Terlebih saat ini semua parpol di Pamekasan, wajib melakukan koalisi guna memenuhi syarat minimal parpol dukungan. [pin/beq]
-
PJ Gubernur Adhy Karyono: Kontribusi Pers di Jatim Luar Biasa Saat Pemilu
Jember (beritajatim.com) – Penjabat Gubernur Adhy Karyono menyebut kontribusi pers di Jawa Timur luar biasa. Bukti kontribusi tersebut terlihat dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun ini.
“Terbukti pesta demokrasi yang begitu besar, pemilu pada Februari kemarin, yang diprediksi Jawa Timur penuh dengan potensi konflik, potensi kekacauan, battleground dan sebagainya. Tapi semua bisa berjalan dengan kondusif, lancar, dan aman, salah satunya berkat mata tajam pers yang mengawal demokrasi berjalan baik,” kata Adhy, dalam malam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang diselenggarakan di Hall New Sari Utama, Kabupaten Jember, Minggu (28/4/2024) malam.
Adhy menyampaikan, Hari Pers Nasional tak hanya dilihat dari perayaan setiap tahun. “Tapi tanggung jawab pers itu sendiri sebagai insan organisasi yantg profesional dan independen, dan bagaimana perannya berkontribusi dalam pembangunan dan memajukan bangsa. Dalam demokrasi, pers adalah pilar keempat, yaitu sebagai watch dog-nya demokrasi dan menjaga kedaulatan rakyat,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur merasa sangat terbantu selama proses pemilu. “Kami mengikuti dari awal mulai dari pembentukan KPU, penganggaran, logistik, DPT, sosialisasi, kemudian masa tenang, pencoblosan, perhitungan yang kami hadapi ternyata berjalan aman. Ini karena pers memberitakan dan mengawal demokrasi secara obyektif, nyata, dan menjaga stabilitas, kondusivitas keamanan dan sosial di Jawa Timur,” kata Adhy.
Namun, Adhy mengingatkan, masih ada perhelatan pemilihan kepala daerah langsung serentak pada 27 November 2024. “Tapi saya yakin pers bisa mengawal lagi. Sudah terbukti, serangkaian pemilu, pileg, pilpres, yang begitu besar bisa berlalu dengan baik, maka kami berharap dan yakin, bahwa dalam pilkada serentak adalah bagian kecil dari Pemilu 2024, pers betul-betul menjadi mata rakyat dan mata semua pihak, sehingga keadilan dan obyektivitas menjadi sesuatu yang prinsip,” katanya.
Adhy Karyono menerima penghargaan PWI Jatim Award 2024 karena dianggap telah berhasil dalam menjalankan tugasnya di masa transisi kepemimpinan di Jatim dan menjaga kelangsungan pemerintahan dengan baik. Dia dinilai banyak aktif turun ke lapangan dalam menjaga kelancaran proses demokrasi yang dihelat, 14 Februari 2024 lalu, Pileg dan Pilpres.
Adhy berterima kasih terhadap penghargaan yang diberikan untuknya. Dia berharap penghargaan yang diberikan tidak hanya untuknya, tapi juga pemangku kebijakan dan kepentingan lainnya, bisa memacu semua pihak untuk menjaga pelaksanaan pilkada serentak.
Selain Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, AKs, MAP, juga diberikan award kepada Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto, Mayjen Rafael Granada Baay, Pangdam V Brawijaya, yang sukses dalam pengamanan Pemilu, Kajati Mia Amiati, sosok yang tegas menjaga netralitas di Pemilu.
Selain itu ada jawara favorit dan spesial award, di antaranya Inspektur Jenderal Laksamana Madya TNI Dadi Hartanto, MTr Han, Sekjen Dewan Ketahanan Pangan Nasional, Ketua DPD RI La Nyala M Matalitti, Rektor Unesa Prof Dr Nurhasan, MKes.
Kemudian ada sederet bupati yakni, Bupati Jember Hendyk Siswanto, Pj Wali Kota Mojokerto Ali Kuncoro, Pj Bupati Jombang Sugiat, mantan Bupati Sampang Slamet Junaidi, Edi Priyanto Dirut SDM PT Pelindo Multi Terminal, ada pula Kepala Diskominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin, Kadishub Jatim DR Nyono, Kadis BPUBM Malang Khairul Isnaidi Kusuma, ada nama pula M Nabil, Ketua KONI Jatim, ada pula Johanes Kunto, pembina Cabor terbaik, dan atlet terbaik Megatron atau Megawati Hangestri Pertiwi, pevoli asal Jember. [wir]