Xcloud.id

Tag: Khairul

  • Kedekatan Erdogan-Prabowo bisa jadi kekuatan alternatif lawan dominasi sistem global

    Kedekatan Erdogan-Prabowo bisa jadi kekuatan alternatif lawan dominasi sistem global

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Pengamat: Kedekatan Erdogan-Prabowo bisa jadi kekuatan alternatif lawan dominasi sistem global
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 13 April 2025 – 17:56 WIB

    Elshinta.com – Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESE), Khairul Fahmi menilai keakraban antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dapat menjadi poros baru kekuatan dunia dan simbol perlawanan terhadap dominasi sistem global.

    Fahmi memulai analisanya dari sebuah foto Erdogan menggamit lengan Prabowo, saat keduanya berjalan berdampingan menyusuri istana yang terang dan megah di Ankara. Suasana resmi itu dipenuhi gestur hangat, diapit para pejabat, pengawal dan kamera yang membingkai langkah kedua pemimpin.

    “Ini bukan hanya tentang sorotan media, tetapi juga menjadi jendela untuk memahami arah baru dunia. Erdoğan, pemimpin tangguh yang telah lama menjadi simbol keteguhan dunia Muslim, seakan memberikan pengantar istimewa bagi Prabowo, pemimpin baru dari Asia Tenggara yang tengah memainkan peran globalnya,” ujar Fahmi saat dimintai keterangan Sabtu (12/4).

    Menurut Fahmi gestur erat itu menyiratkan lahirnya poros baru antara Jakarta dan Ankara, poros yang tak hanya dibangun di atas kepentingan ekonomi atau pertahanan, tetapi juga nilai, sejarah, dan tanggung jawab moral bersama.

    “Dunia menyaksikan kebangkitan dua bangsa besar dari Selatan Global, Indonesia dan Turki yang ingin menawarkan alternatif atas dominasi lama, menyusun ulang arsitektur global menuju tatanan yang lebih adil, multipolar, dan manusiawi,” kata Fahmi.

    Sebelum pertemuan bilateral di istana, Prabowo mendapat kehormatan langka untuk berbicara di hadapan parlemen Turki. Di forum tinggi itu, ia menyampaikan pidato yang bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan deklarasi nilai dan arah kepemimpinan moral.

    Prabowo pun menyitir tokoh besar Turki, Mustafa Kemal Ataturk dan Sultan Mehmed II, bukan hanya sebagai simbol kejayaan masa lalu, tetapi sebagai inspirasi untuk membangun peradaban modern yang berdaulat dan beradab.

    Prabowo juga menyuarakan kepedulian mendalam atas tragedi kemanusiaan di Gaza. “Dan kami merasa ingin bersama Turki membela rakyat, kebenaran, di dunia yang sekarang penuh dengan ketidakpastian,” demikian kata Prabowo, dalam pidato yang disambut 17 kali tepuk tangan dari para anggota parlemen Turki.

    “Erdogan juga secara pribadi memuji isi dan semangat pidato tersebut. Dalam pertemuan bilateral, keduanya menegaskan komitmen memperkuat kerja sama dalam bidang teknologi, pendidikan, industri pertahanan, hingga diplomasi kemanusiaan,” jelas dia.

    “Dalam lanskap global yang tengah bergerak menuju multipolaritas, poros Ankara–Jakarta hadir sebagai kekuatan alternatif. Bukan sekadar reaksi terhadap polarisasi lama antara Barat dan Timur, tetapi juga respons strategis terhadap tekanan baru seperti kebijakan proteksionis dan perang tarif gaya Trump yang kembali menghantui negara-negara berkembang,” lanjutnya.

    Fahmi mencatat bahwa Turki, di bawah kepemimpinan Erdogan, telah berhasil membangun industri pertahanan mandiri. Menurut SIPRI, ekspor senjata Turki meningkat hampir 70 persen dalam lima tahun terakhir.

    Sementara Indonesia, melalui Prabowo, menunjukkan tekad untuk mengejar kemandirian strategis dalam bidang pertahanan dan ketahanan nasional. Kolaborasi kedua negara dalam alih teknologi UAV, sistem pertahanan udara, hingga kendaraan taktis menjadi pilar penting dari poros ini.

    “Tapi kekuatan poros ini tidak hanya bersifat teknokratik. Kerja sama Indonesia-Turki juga menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi sistem global yang timpang. Ini adalah bagian dari kebangkitan Selatan Global, gerakan moral dan strategis yang menolak untuk sekadar menjadi objek permainan kekuasaan dunia. Bagi negara-negara Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin yang selama ini terpinggirkan, poros ini adalah isyarat bahwa dunia baru bisa dan sedang dibentuk oleh mereka yang dulu tidak diperhitungkan,” terangnya.

    Fahmi menilai poros Jakarta dan Ankara juga mampu menjadi jangkar bagi stabilitas kawasan masing-masing. Bukan hanya karena kekuatan militernya, tetapi karena kemampuannya membangun hubungan lintas kawasan, dan memosisikan diri sebagai pemimpin regional yang terbuka, bermartabat, dan rasional.

    Setidaknya menurut Fahmi, porous Erdogan-Prabowo menyatukan tiga kekuatan besar yang saling menopang: pertahanan, diplomasi nilai, dan integrasi peradaban. Di bidang pertahanan, kerja sama teknologi dan industri alutsista membuka jalan bagi kemandirian strategis yang lebih konkret. Ini bukan sekadar urusan kontrak, tapi agenda jangka panjang untuk menciptakan ekosistem pertahanan yang mandiri dan berkelas dunia.

    “Dalam diplomasi nilai, kedua negara berbagi kepedulian atas isu-isu global, terutama Palestina. Posisi vokal Indonesia dan Turki dalam menanggapi tragedi kemanusiaan, termasuk di Gaza, menjadikan mereka kekuatan moral yang tidak bisa diabaikan. Ini bukan hanya tentang narasi, tetapi tentang komitmen untuk memperjuangkan keadilan dalam sistem internasional yang cenderung tumpul terhadap penderitaan di Selatan dunia,” ujar dia.

    Lebih jauh, kerja sama ini dinilai menyentuh dimensi peradaban, di mana Indonesia dan Turki adalah dua negara demokratis berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Keduanya memiliki legitimasi moral dan historis untuk mengajukan alternatif bagi dunia yang sedang kehilangan arah. Dalam forum seperti G20, OKI, dan PBB, suara gabungan Jakarta-Ankara bisa menjadi kekuatan baru dalam memperjuangkan arsitektur dunia yang lebih manusiawi.

    “Apa yang dilakukan Prabowo dan Erdogan bukan hanya langkah pragmatis. Ini adalah kelanjutan dari cita-cita besar Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955. Dulu, para pendiri gerakan nonblok berdiri untuk menolak dominasi dua kutub dunia. Kini, poros Ankara-Jakarta melanjutkan semangat itu: berdiri di tengah, mandiri dalam arah, dan berani memimpin dunia menuju tatanan baru yang lebih setara,” kata Fahmi.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Khairul Fahmi: Keakraban Prabowo dan Erdogan Bisa Jadi Poros Baru Dunia Lawan Dominasi Global – Halaman all

    Khairul Fahmi: Keakraban Prabowo dan Erdogan Bisa Jadi Poros Baru Dunia Lawan Dominasi Global – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TURKI – Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai keakraban Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bisa menjadi poros baru kekuatan global. 

    Keduanya dianggap merepresentasikan kebangkitan Selatan Global dan simbol perlawanan terhadap dominasi sistem internasional yang timpang.

    Fahmi memulai analisanya dari sebuah foto Erdogan menggamit lengan Prabowo, saat keduanya berjalan berdampingan menyusuri istana yang terang dan megah di Ankara.

    Suasana resmi itu dipenuhi gestur hangat, diapit para pejabat, pengawal dan kamera yang membingkai langkah kedua pemimpin.

    “Ini bukan hanya tentang sorotan media, tetapi juga menjadi jendela untuk memahami arah baru dunia. Erdoğan, pemimpin tangguh yang telah lama menjadi simbol keteguhan dunia Muslim, seakan memberikan pengantar istimewa bagi Prabowo, pemimpin baru dari Asia Tenggara yang tengah memainkan peran globalnya,” ujar Fahmi saat dimintai keterangan Sabtu (12/4).

    Menurut Fahmi gestur erat itu menyiratkan lahirnya poros baru antara Jakarta dan Ankara, poros yang tak hanya dibangun di atas kepentingan ekonomi atau pertahanan, tetapi juga nilai, sejarah, dan tanggung jawab moral bersama.

    “Dunia menyaksikan kebangkitan dua bangsa besar dari Selatan Global, Indonesia dan Turki yang ingin menawarkan alternatif atas dominasi lama, menyusun ulang arsitektur global menuju tatanan yang lebih adil, multipolar, dan manusiawi,” kata Fahmi.

    Sebelum pertemuan bilateral di istana, Prabowo mendapat kehormatan langka untuk berbicara di hadapan parlemen Turki.

    Di forum tinggi itu, ia menyampaikan pidato yang bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan deklarasi nilai dan arah kepemimpinan moral.

    Prabowo pun menyitir tokoh besar Turki, Mustafa Kemal Ataturk dan Sultan Mehmed II, bukan hanya sebagai simbol kejayaan masa lalu, tetapi sebagai inspirasi untuk membangun peradaban modern yang berdaulat dan beradab.

    Prabowo juga menyuarakan kepedulian mendalam atas tragedi kemanusiaan di Gaza.

    “Dan kami merasa ingin bersama Turki membela rakyat, kebenaran, di dunia yang sekarang penuh dengan ketidakpastian,” demikian kata Prabowo, dalam pidato yang disambut 17 kali tepuk tangan dari para anggota parlemen Turki.

    “Erdogan juga secara pribadi memuji isi dan semangat pidato tersebut. Dalam pertemuan bilateral, keduanya menegaskan komitmen memperkuat kerja sama dalam bidang teknologi, pendidikan, industri pertahanan, hingga diplomasi kemanusiaan,” jelas dia.

    “Dalam lanskap global yang tengah bergerak menuju multipolaritas, poros Ankara–Jakarta hadir sebagai kekuatan alternatif. Bukan sekadar reaksi terhadap polarisasi lama antara Barat dan Timur, tetapi juga respons strategis terhadap tekanan baru seperti kebijakan proteksionis dan perang tarif gaya Trump yang kembali menghantui negara-negara berkembang,” lanjutnya.

    Fahmi mencatat bahwa Turki, di bawah kepemimpinan Erdogan, telah berhasil membangun industri pertahanan mandiri.

    Menurut SIPRI, ekspor senjata Turki meningkat hampir 70 persen dalam lima tahun terakhir.

    Sementara Indonesia, melalui Prabowo, menunjukkan tekad untuk mengejar kemandirian strategis dalam bidang pertahanan dan ketahanan nasional. Kolaborasi kedua negara dalam alih teknologi UAV, sistem pertahanan udara, hingga kendaraan taktis menjadi pilar penting dari poros ini.

    “Tapi kekuatan poros ini tidak hanya bersifat teknokratik. Kerja sama Indonesia-Turki juga menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi sistem global yang timpang. Ini adalah bagian dari kebangkitan Selatan Global, gerakan moral dan strategis yang menolak untuk sekadar menjadi objek permainan kekuasaan dunia. Bagi negara-negara Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin yang selama ini terpinggirkan, poros ini adalah isyarat bahwa dunia baru bisa dan sedang dibentuk oleh mereka yang dulu tidak diperhitungkan,” terangnya.

    Fahmi menilai poros Jakarta dan Ankara juga mampu menjadi jangkar bagi stabilitas kawasan masing-masing. Bukan hanya karena kekuatan militernya, tetapi karena kemampuannya membangun hubungan lintas kawasan, dan memosisikan diri sebagai pemimpin regional yang terbuka, bermartabat, dan rasional.

    Setidaknya menurut Fahmi, porous Erdogan-Prabowo menyatukan tiga kekuatan besar yang saling menopang: pertahanan, diplomasi nilai, dan integrasi peradaban.

    Di bidang pertahanan, kerja sama teknologi dan industri alutsista membuka jalan bagi kemandirian strategis yang lebih konkret. Ini bukan sekadar urusan kontrak, tapi agenda jangka panjang untuk menciptakan ekosistem pertahanan yang mandiri dan berkelas dunia.

    “Dalam diplomasi nilai, kedua negara berbagi kepedulian atas isu-isu global, terutama Palestina. Posisi vokal Indonesia dan Turki dalam menanggapi tragedi kemanusiaan, termasuk di Gaza, menjadikan mereka kekuatan moral yang tidak bisa diabaikan. Ini bukan hanya tentang narasi, tetapi tentang komitmen untuk memperjuangkan keadilan dalam sistem internasional yang cenderung tumpul terhadap penderitaan di Selatan dunia,” ujar dia.

    Lebih jauh, kerja sama ini dinilai menyentuh dimensi peradaban, di mana Indonesia dan Turki adalah dua negara demokratis berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Keduanya memiliki legitimasi moral dan historis untuk mengajukan alternatif bagi dunia yang sedang kehilangan arah.

    Dalam forum seperti G20, OKI, dan PBB, suara gabungan Jakarta-Ankara bisa menjadi kekuatan baru dalam memperjuangkan arsitektur dunia yang lebih manusiawi.

     “Apa yang dilakukan Prabowo dan Erdogan bukan hanya langkah pragmatis. Ini adalah kelanjutan dari cita-cita besar Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955. Dulu, para pendiri gerakan nonblok berdiri untuk menolak dominasi dua kutub dunia. Kini, poros Ankara-Jakarta melanjutkan semangat itu: berdiri di tengah, mandiri dalam arah, dan berani memimpin dunia menuju tatanan baru yang lebih setara,” kata Fahmi.

  • Tarif Trump Mengguncang Ekonomi Dunia, Indonesia Harus Segera Ambil Langkah Diplomasi Ekonomi – Halaman all

    Tarif Trump Mengguncang Ekonomi Dunia, Indonesia Harus Segera Ambil Langkah Diplomasi Ekonomi – Halaman all

    Ringkasan Berita:

    Kebijakan tarif 34 persen yang diberlakukan AS terhadap barang impor China memicu ketegangan perdagangan global, yang juga berdampak pada Indonesia.

    Negara harus segera mengambil langkah diplomasi ekonomi untuk melindungi stabilitas dan kedaulatan ekonomi.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan tarif tambahan yang diterapkan Presiden AS Donald Trump terhadap barang impor China dengan tarif 34% memicu ketegangan perdagangan global.

    Dampak dari langkah ini tidak hanya dirasakan oleh China, tetapi juga negara-negara lain, termasuk Indonesia.

    Untuk itu, Indonesia harus segera mengambil langkah strategis dalam diplomasi ekonomi untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan ekonomi nasional di tengah krisis global ini.

    Perang Dagang: Implikasi Bagi Ekonomi Indonesia

    Pada 2 April 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif tambahan sebesar 34% pada barang impor dari China.

    Langkah ini menambah ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar di dunia, yang telah menghadapi banyak rintangan sejak awal tahun.

    Meskipun kebijakan tersebut ditargetkan untuk China, Indonesia tidak luput dari dampaknya.

    Sebagai negara dengan ketergantungan besar terhadap ekspor, Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan dalam arus perdagangan global yang dapat mempengaruhi berbagai sektor, seperti manufaktur, pertanian, dan teknologi.

    Meningkatkan Ketahanan Ekonomi melalui Diplomasi

    Menghadapi situasi tersebut, Indonesia harus segera memperkuat strategi diplomasi ekonominya.

    Khairul Fahmi, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), menegaskan pentingnya memandang ekonomi tidak hanya sebagai sektor yang mendorong pertumbuhan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional. 

    “Ekonomi harus menjadi fondasi dari pertahanan nirmiliter yang menyatu dengan sistem keamanan nasional,” ungkap Fahmi.

    Dalam menghadapi krisis perdagangan global ini, langkah-langkah seperti hilirisasi industri strategis, pembangunan ketahanan pangan, dan transisi energi harus dijadikan prioritas.

    Langkah-langkah tersebut tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas perekonomian, tetapi juga sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pasar yang terpengaruh kebijakan proteksionis negara besar seperti AS.

    TARIF TRUMP – Kolase foto Presiden AS Donald Trump saat konferensi pers setelah menandatangani kenaikan tarif dagang baru antara AS dan negara lain di dunia, di Gedung Putih di Washington, DC, AS pada Rabu (2/4/2025) dan Presiden RI Prabowo Subianto dalam keterangan pers, Minggu (30/3/2025). Kantor Komunikasi Presiden menyampaikan strategi yang dilakukan pemerintah untuk menanggapi kebijakan tarif Trump. (Facebook The White House – Setpres RI)

    Meningkatkan Kekuatan Ekonomi dan Diplomasi Global Indonesia

    Selain penguatan sektor-sektor domestik, Prabowo juga mendorong pentingnya diplomasi ekonomi yang lebih aktif.

    Melalui diplomasi yang tepat, Indonesia dapat mencari alternatif pasar di Asia, Eropa, dan Timur Tengah.

    Hal ini akan memberi Indonesia peluang lebih besar untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS, yang saat ini sedang terpengaruh kebijakan proteksionis Trump.

    Sektor-sektor seperti manufaktur, energi, dan teknologi harus didorong untuk berkembang dalam kerangka ini.

    Selain itu, sektor pertanian yang modern dan berbasis teknologi akan memperkuat ketahanan pangan Indonesia, yang menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.

    Konsolidasi Antara Kementerian dan Lembaga Terkait

    Untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif, sinergi antar kementerian dan lembaga terkait sangat penting.

    Langkah-langkah yang diambil tidak hanya perlu melibatkan kementerian ekonomi, tetapi juga kementerian pertahanan, luar negeri, dan BUMN untuk menciptakan kebijakan yang terkoordinasi dan terintegrasi.

    Ke depan, Indonesia perlu memanfaatkan potensi diplomasi multilateral untuk menciptakan iklim perdagangan yang lebih stabil dan mengurangi ketergantungan terhadap kebijakan yang tidak dapat diprediksi dari negara besar.

    Kesimpulan: Membangun Ekonomi Berdaulat Secara Strategis

    Di tengah ketegangan global ini, Indonesia harus memastikan bahwa ekonomi nasional tidak hanya tumbuh, tetapi juga dapat bertahan di tengah tantangan besar.

    Kebijakan ekonomi yang berbasis pada ketahanan nasional dan diplomasi yang aktif akan menjadi kunci untuk menghadapi krisis perdagangan global yang semakin memanas.

    Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, memiliki kesempatan untuk menunjukkan ketegasan dalam mengelola tantangan ini dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang lebih mandiri dan berdaulat.

  • Medan tempur baru Prabowo: tarif Trump dan tekanan asimetris

    Medan tempur baru Prabowo: tarif Trump dan tekanan asimetris

    Indonesia, yang selama ini mengambil posisi netral-aktif, kini menghadapi pertanyaan yang tidak lagi bisa dihindari: ‘bersama siapa kamu berdiri?’

    Jakarta (ANTARA) – Dunia hari ini tidak lagi memberikan ruang bagi kenyamanan semu. Krisis demi krisis, dari pandemi global hingga perang tarif antarnegara besar, telah menjungkirbalikkan tatanan yang selama ini kita kenal.

    Medan yang kita hadapi bukan lagi sekadar persoalan pembangunan atau pertumbuhan, melainkan palagan geopolitik yang kian brutal dan tanpa ampun. Dalam lanskap ini, ekonomi bukan lagi sekadar urusan angka atau pasar, melainkan bagian integral dari strategi pertahanan nasional.

    Kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat, yang menjatuhkan beban 32 persen kepada ekspor Indonesia, memberi sinyal jelas bahwa dunia telah bergeser. Ekonomi menjadi instrumen tekanan, simbol pemihakan, dan alat dalam perebutan dominasi global.

    Dalam konteks ini, ekonomi Indonesia tak bisa lagi hanya ditopang oleh hitungan neraca dan target makro. Ia harus dibangun sebagai sistem pertahanan, sebagai resiliensi strategis.

    Tantangan Geopolitik dan Perang Ekonomi

    Tarif tinggi ini adalah bagian dari strategi decoupling atau de-risking Amerika Serikat dari China, tapi dengan efek domino ke negara-negara lain yang dianggap terlalu dekat dengan orbit ekonomi Beijing. Indonesia, yang selama ini menjadi tujuan relokasi industri dari China, mulai dipersepsikan sebagai bagian dari “proksi dan rantai pasok China”. Akibatnya, kita ikut terkena imbas.

    Kita juga sedang terlibat dalam perang ekonomi global. Tarif yang dulu digunakan untuk melindungi industri dalam negeri, kini menjadi alat untuk membatasi pertumbuhan negara-negara yang dianggap mengancam posisi AS.

    Indonesia, dengan posisi bebas-aktifnya, justru terseret dalam tarik-menarik antara dua kekuatan besar. Bahkan negara-negara kecil seperti Kamboja dan Laos pun turut dikenai penalti.

    Sebagai pemerhati isu strategis dan pertahanan, saya melihat bahwa kebijakan tarif ini merupakan bagian dari kompetisi kekuatan global yang tak lagi mengenal batas antara sipil dan militer. Ekonomi kini adalah front terdepan dari perang hibrida, perang tanpa peluru, namun berdampak langsung pada stabilitas dan kedaulatan negara. Kita tidak bisa lagi memisahkan perdagangan dari politik luar negeri, atau investasi dari orientasi keamanan nasional.

    Lebih dari itu, kebijakan tarif semacam ini dapat digunakan sebagai alat bargaining atau bahkan tekanan untuk menentukan arah aliansi. Bukan tidak mungkin, dalam waktu dekat, negara-negara berkembang akan dihadapkan pada dilema geopolitik yang lebih tajam: apakah tetap berpegang pada prinsip non-blok, atau bersiap memilih blok kekuatan baru.

    Respons strategis Indonesia

    Era Prabowo dimulai di tengah perubahan lanskap global yang cepat dan penuh tekanan. Dunia bergerak dari multilateralisme menuju proteksionisme bersenjata.

    Posisi Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara menjadikannya medan rebutan pengaruh dua kekuatan utama dunia. Tapi terlalu lama kita hanya menjadi objek, bukan aktor.

    Kini saatnya berubah. Sejak awal, pemerintahan Prabowo tidak hendak membiarkan ekonomi kita hanya menjadi penyangga pertumbuhan global. Sektor strategis hendak ditransformasi menjadi pilar ketahanan nasional: dari industri pertahanan, pangan, energi, hingga teknologi. Kebijakan ekonomi harus dijalankan tidak hanya untuk mengejar angka, tetapi untuk membangun daya tahan dan daya saing.

    Tarif tinggi dari AS menjadi pengingat bahwa dalam kompetisi global, kekuatan ekonomi adalah cermin dari kekuatan negara. Maka, kebijakan ekonomi Indonesia ke depan harus didesain sebagai strategi geopolitik: bukan hanya untuk tumbuh, tapi untuk bertahan dan memimpin. Diplomasi perdagangan harus diperkuat, tak hanya untuk membuka pasar, tetapi untuk menegosiasikan posisi Indonesia secara strategis dalam rantai nilai global.

    Prabowo tidak sedang bermaksud membangun ekonomi yang sekadar kompetitif secara pasar, melainkan ekonomi yang berdaulat secara strategis. Dari hilirisasi hingga digitalisasi, dari pertanian modern hingga penguatan industri pertahanan, semuanya adalah bagian dari sistem pertahanan nasional yang holistik. Visi ini memerlukan konsistensi, ketegasan birokrasi, dan dukungan kolektif dari seluruh elemen bangsa.

    Data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa ekspor nonmigas Indonesia ke AS dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, dari 18,62 miliar dolar AS pada 2020 hingga 26,31 miliar dolar AS pada 2024. Produk padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur kini terancam kehilangan daya saing akibat beban tarif yang tinggi.

    Inilah ujian nyata atas kapasitas kita menjaga keberlanjutan sektor industri di tengah turbulensi global. Dan ini juga menjadi ujian bagi kemampuan negara melindungi dan memperkuat tulang punggung ekonominya sendiri.

    Ekonomi sebagai sistem pertahanan nasional

    Kemandirian ekonomi bukan lagi sekadar jargon pembangunan. Ia adalah inti dari statecraft, kemampuan negara untuk mengelola kekuatan nasional demi kepentingan strategis. Dalam doktrin geopolitik, ekonomi adalah barikade pertama. Negara yang tidak menguasai pangan, energi, dan industrinya sendiri, akan tumbang tanpa tembakan.

    Langkah-langkah seperti hilirisasi industri strategis, pembangunan lumbung pangan, transisi energi, dan insentif industri nasional tidak boleh dipandang sebagai proyek sektoral semata. Mereka adalah bangunan awal dari benteng ketahanan nasional yang akan menentukan nasib Indonesia dalam puluhan tahun ke depan.

    Presiden Prabowo sudah berpikir jauh ke depan untuk menjadikan ekonomi sebagai fondasi pertahanan nirmiliter yang menyatu dengan sistem keamanan nasional. Sinergi antara kementerian ekonomi, pertahanan, luar negeri, dan BUMN harus dipercepat, agar kebijakan tidak berjalan dalam silo dan fragmentasi. Di tengah dunia yang makin saling bergantung, justru ketergantungan yang tidak seimbang akan menjadi kerentanan baru.

    Tantangan ini memang tidak bisa dijawab hanya dengan retorika. Dibutuhkan keberanian politik, strategi lintas sektor, dan konsistensi kebijakan yang menjadikan ekonomi sebagai instrumen pertahanan.

    Nah, Presiden Prabowo memiliki modal visi dan legitimasi publik yang cukup untuk menyatukan pelaku industri, petani, buruh, teknokrat, dan militer dalam satu misi besar: membangun kemandirian strategis.

    Tarif tinggi dari AS adalah tamparan, tapi juga peluang. Ia membangunkan kita dari mimpi panjang globalisasi tanpa kendali. Inilah waktunya menjadikan ekonomi sebagai palagan strategis: medan tempur, dan sekaligus medan penempaan kekuatan nasional.

    Dalam konteks ini, kita perlu menyadari bahwa tarif bukan hanya instrumen perdagangan, tapi juga bagian dari ancaman asimetris yang kini menjadi wajah baru konflik antarnegara. Tidak ada kapal perang yang berlayar, tidak ada peluru yang ditembakkan, namun efeknya bisa melumpuhkan industri strategis, memicu PHK massal, hingga melemahkan posisi tawar politik sebuah negara.

    Ini adalah bagian dari perang zona abu-abu (grey zone warfare), di mana instrumen ekonomi digunakan untuk melemahkan lawan tanpa deklarasi perang. Dan jika kita tidak waspada, tekanan semacam ini akan terus menjadi senjata ampuh untuk menguji dan menggoyahkan kedaulatan negara.

    Saatnya berdiri bersama

    Langkah Amerika menerapkan tarif tinggi terhadap produk Indonesia sebetulnya bukan sebuah strategic surprise bagi pemerintahan Prabowo. Gejalanya telah terlihat sejak lama, ketika Washington semakin agresif mendorong decoupling dari China dan memandang Indonesia sebagai bagian dari rantai pasok baru yang berpotensi memperkuat posisi Beijing secara tidak langsung.

    Maka, kebijakan tarif pemerintahan Trump ini lebih tepat dibaca sebagai bentuk strategic pressure yang dirancang untuk menekan, menguji, dan menundukkan arah kebijakan ekonomi Indonesia.

    Dalam situasi seperti ini, pilihan kita hanya dua: mempertegas arah strategis dengan memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan konsolidasi politik luar negeri, atau menjadi bulan-bulanan tekanan dari berbagai kekuatan besar.

    Maka sewajarnya jika Pemerintahan Prabowo menjadikan tekanan ini sebagai momen untuk menyatukan arah diplomasi dan membangun blok kekuatan sendiri, sembari tetap cermat menjaga keseimbangan.

    Apalagi, arah kebijakan ekonomi dan diplomasi yang ditempuh Presiden Prabowo sejauh ini justru tampak relevan dalam menjawab tekanan semacam ini. Strategi hilirisasi, keterlibatan aktif Indonesia dalam forum-forum global seperti G20 di satu sisi, dan BRICS+ di sisi lain, serta langkah memperkuat kapasitas pembiayaan domestik melalui sumber daya dalam negeri, termasuk inisiatif pendanaan strategis seperti Danantara, adalah upaya membangun kemandirian yang mengurangi ketergantungan pada investasi asing.

    Dengan fondasi seperti ini, ketika sinyal keras bahwa dunia sedang mengalami realignment –dan Indonesia didorong untuk menunjukkan secara jelas di mana berpijak karena langkah konkretnya justru dibaca sebagai posisi strategis yang cenderung tak netral bahkan ambigu– Indonesia justru tidak hanya sedang menyiapkan kemampuan untuk bertahan, tetapi juga untuk menciptakan ruang manuver lebih luas dalam menghadapi tekanan global yang terus meningkat.

    Kebijakan tarif Trump ini pada dasarnya merupakan bentuk tekanan geopolitik. Melalui kebijakan ekonomi yang tampak teknokratis, Amerika Serikat sejatinya tengah menguji posisi negara-negara yang dianggap terlalu dekat dengan orbit kekuatan lain, terutama China.

    Indonesia, yang selama ini mengambil posisi netral-aktif, kini menghadapi pertanyaan yang tidak lagi bisa dihindari: “bersama siapa kamu berdiri?”

    Pertanyaan itu tidak hanya relevan di kancah internasional. Di dalam negeri pun, Presiden Prabowo layak untuk mengajukan pertanyaan yang sama kepada seluruh komponen bangsa: “bersama siapa kalian berdiri?”

    Apakah kita bersedia berdiri bersama agenda kemandirian dan ketahanan nasional? Apakah kita siap membangun ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga tangguh dan berdaulat? Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, hanya bangsa yang mampu menyatukan visi strategis dan keberanian politik yang akan bertahan dan menang.

    Inilah saatnya kita menjadikan ekonomi bukan hanya sebagai alat pencapaian kemakmuran, tapi juga sebagai landasan ketahanan nasional yang sejati. Bukan hanya agar kita tidak dijatuhkan, tetapi agar kita mampu berdiri tegak dengan kepala terangkat dan harga diri sebagai bangsa merdeka.

    *) Khairul Fahmi adalah Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)

    Copyright © ANTARA 2025

  • Atlet Tarung Derajat di Asahan Sumut Dianiaya Anggota Geng Motor, Korban Sempat Diculik – Halaman all

    Atlet Tarung Derajat di Asahan Sumut Dianiaya Anggota Geng Motor, Korban Sempat Diculik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MEDAN- Seorang atlet Olahraga Tarung Derajat dari Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, Muhammad Aldi Sitorus Pane menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok geng motor pada Selasa (1/4/2025) malam.

    Insiden ini terjadi saat korban dalam perjalanan pulang usai halalbihalal Hari Raya Idulfitri bersama dua rekannya.

    Sekretaris Pengcab Kodrat Asahan, Aiptu Wan Rudi mengatakan kejadian bermula ketika korban dengan dua rekannya berboncengan menggunakan sepeda motor melintas di Imam Bonjol sekira pukul 23.00 WIB. 

    Mereka tiba-tiba diadang oleh sejumlah orang yang mengendarai sepeda motor.

    Tanpa alasan yang jelas, kelompok tersebut langsung melakukan aksi pengeroyokan.

    “Saat itu yang dua (temannya) lari, sedangkan Si Aldi ini bertahan melawan. Karena melawan, makin ramai yang datang. Lalu larilah di situ ada orang angkringan, karena mungkin orang angkringan itu takut juga, lalu diusirlah mereka,” kata Wan Rudi menerangkan kronologi berdasarkan pengakuan korban ketika dikonfirmasi melalui seluler, Kamis (3/4/2025). 

    Setelah diusir warga disekitar lokasi, kata Wan Rudi aksi pengeroyokan tidak berhenti sampai di situ saja.

    Korban sempat diculik dan dibawa ke desa Sidomukti, dan kembali dianiaya.

    Sehingga korban mengalami sejumlah luka di wajah, dan kepala. 

    “Di situ diramaikan lagi, digebukin, dicucuk pakai kawat, pakai kunci dan dipijak-pijak sampai hidungnya patah, itulah menyebabkan kepalanya juga robek. Setelah dibawa ke rumah sakit menerima 8 jahitan,” ungkapnya. 

    Setelah dianiaya sekelompok diduga geng motor tersebut, korban pun dibuang para pelaku ke kawasan Jalan Pabrik Benang.

    Korban pun ditemukan oleh pelatihnya, Khairul Lubis sekira pukul 12:00 WIB, dan langsung membawanya ke Rumah Sakit Umum Kisaran. 

    Saat ini, kondisi korban yang merupakan peraih medali emas Kejuaraan Daerah (Kejurda) Junior Sumut 2024 itu masih dalam perawatan medis. 

    “Kondisi sekarang masih muntah darah, ada berak darah, sama hidungnya masih berdarah, kemungkinan patah tulang hidungnya. Kemungkinan mau dirujuk ke Medan, ini masih mau menghadap Bupati supaya membantu dana untuk pembiayaan berobat, mengingat dia karena atlet,” tuturnya. 

    Insiden ini pun, katanya sudah dilaporkan ke Polres Asahan untuk untuk ditindaklanjuti. 

    “Sama pelatih sudah melakukan laporan resmi ke Polres, setelah dari rumah sakit dan divisum, terus melaporkan juga ke ketua pengcab dan ketua pengcab sudah koordinasi dengan Polres,” pungkasnya. 

    Polisi diminta temukan pengeroyok

    Pengurus Provinsi Keluarga Olahraga Tarung Derajat (KODRAT) Sumatra Utara meminta pihak kepolisian bertindak cepat menangkap pelaku penganiayaan dan penculikan terhadap Muhammad Aldi Sitorus.

    Hal ini demi memberikan keadilan bagi korban. 

    Mengingat, korban merupakan salah satu atlet berprestasi cabor tarung derajat Asahan.

    “Ya kita dari pengprov Kodrat Sumatera Utara mengutuk keras penganiayaan, pengeroyokan, dan penculikan geng motor tersebut. Kita meminta kepada kepolisian untuk bertindak tegas, cepat menangkap pelaku dan secara profesional lah,” ucap Ketua Pengprov Kodrat Sumut, Tasimin kepada Tribun Medan, Kamis (3/4/2025). 

    Tasimin juga menyebutkan akan menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

    Namun, jika kasus ini tidak diusut tuntas, Tasimin memastikan bahwa pihaknya akan melakukan tindakan demi keadilan korban.

    “Kami tetap menahan diri, kita patuh terhadap hukum, kita tidak mau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Namun kalau polisi tidak bertindak tegas, ya kita dari seluruh Keluarga Olahraga Tarung Derajat Sumut pasti akan melakukan tindakan terhadap penganiayaan tersebut,” tegasnya. 

    Kembali Tasimin menyatakan, keluarga besar tarung derajat se-Sumut siap mengawal kasus ini agar segera tuntas.

    “Tapi kita tetap menyerahkan kepada proses hukum polisi dan pengprov Kodrat Sumatera Utara akan mengawal dan sudah membentuk tim advokasi yang akan mengawal kasus ini sehingga akan tuntas,” pungkasnya. 

     

    Penulis: Aprianto Tambunan

  • Kronologi Atlet Tarung Drajat Asahan Peraih Emas Jadi Korban Pengeroyokan Geng Motor  – Halaman all

    Kronologi Atlet Tarung Drajat Asahan Peraih Emas Jadi Korban Pengeroyokan Geng Motor  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Atlet dari cabang olahraga (cabor) Keluarga Olahraga Tarung Derajat (KODRAT) Asahan Muhammad Aldi Sitorus Pane menjadi korban pengeroyokan geng motor.

    Pengeroyokan terjadi di kawasan Jalan Imam Bonjol, Kisaran,Kabupaten Asahan, pada Selasa (1/4/2025) malam saat korban tengah dalam perjalanan pulang usai halal bi halal Hari Raya Idulfitri bersama dua rekannya.

    Menurut keterangan Sekretaris Pengcab Kodrat Asahan, Aiptu Wan Rudi kejadian bermula ketika korban dengan dua rekannya berboncengan menggunakan sepeda motor melintas di Imam Bonjol sekira pukul 23:00 WIB. 

    Dan tiba-tiba diadang oleh sejumlah orang yang mengendarai sepeda motor. 
    Tanpa alasan yang jelas, kelompok tersebut langsung melakukan aksi pengeroyokan.

    “Saat itu yang dua (temannya) lari, sedangkan Si Aldi ini bertahan melawan. Karena melawan, makin ramai yang datang. Lalu larilah di situ ada orang angkringan, karena mungkin orang angkringan itu takut juga, lalu diusirlah mereka,” kata Wan Rudi menerangkan kronologi berdasarkan pengakuan korban ketika dikonfirmasi melalui seluler, Kamis (3/4/2025). 

    Setelah diusir warga disekitar lokasi, kata Wan Rudi aksi pengeroyokan tidak berhenti sampai disitu saja. 

    Korban sempat diculik dan dibawa ke desa Sidomukti, dan kembali dianiaya. Sehingga korban mengalami sejumlah luka di wajah, dan kepala. 

    “Di situ diramaikan lagi, digebukin, di cucuk pakai kawat, pakai kunci dan dipijak-pijak sampai hidungnya patah, itulah menyebabkan kepalanya juga robek. Setelah dibawa ke rumah sakit menerima 8 jahitan,” ungkapnya. 

    Setelah dianiaya sekelompok diduga geng motor tersebut, korban pun dibuang para pelaku ke kawasan Jalan Pabrik Benang. 

    Korban ditemukan oleh pelatihnya, Khairul Lubis sekira pukul 12:00 WIB, dan langsung membawanya ke Rumah Sakit Umum Kisaran. 

    Saat ini, kondisi korban yang merupakan peraih medali emas Kejuaraan Daerah (Kejurda) Junior Sumut 2024 itu masih dalam perawatan medis. 

    “Kondisi sekarang masih muntah darah, ada berak darah, sama hidungnya masih berdarah, kemungkinan patah tulang hidungnya. Kemungkinan mau dirujuk ke Medan, ini masih mau menghadap Bupati supaya membantu dana untuk pembiayaan berobat, mengingat dia karena atlet,” tuturnya. 

    Insiden ini pun, katanya sudah dilaporkan ke Polres Asahan untuk untuk ditindaklanjuti. 

    “Sama pelatih sudah melakukan laporan resmi ke Polres, setelah dari rumah sakit dan divisum, terus melaporkan juga ke ketua pengcab dan ketua pengcab sudah koordinasi dengan Polres,” pungkasnya. 

     

     

     

  • Keluar Barak Bukan Akar Masalah, Pengamat: Evaluasi SOP TNI Harus Adil

    Keluar Barak Bukan Akar Masalah, Pengamat: Evaluasi SOP TNI Harus Adil

    Keluar Barak Bukan Akar Masalah, Pengamat: Evaluasi SOP TNI Harus Adil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat militer Khairul Fahmi menilai usulan Komisi I DPR agar TNI mengevaluasi prosedur operasi standar (SOP) terkait izin keluar barak bukanlah solusi utama dalam mengatasi kasus kekerasan yang melibatkan oknum prajurit.
    Menurut dia, keberadaan prajurit di luar kesatrian (barak) bukanlah akar masalah.
    “Tidak ada yang salah dengan
    prajurit TNI
    berada di luar kesatrian. Mereka bukan manusia ruang hampa. Mereka bagian dari masyarakat, punya keluarga, kehidupan sosial, dan kebutuhan rekreasi yang sah secara psikologis maupun sosial,” kata Khairul kepada
    Kompas.com
    , Selasa (1/4/2025) malam.
    Ia mengatakan, tidak semua prajurit TNI tinggal di dalam kompleks militer.
    Banyak dari mereka, terutama yang bertugas di satuan teritorial TNI AD maupun di pangkalan TNI AL dan TNI AU, berdomisili di luar kesatrian bersama masyarakat sipil.
    Dalam konteks ini, menurut dia, membatasi atau memperketat izin keluar barak bisa menjadi kebijakan yang kurang relevan.
    Ia menegaskan bahwa regulasi terkait izin keluar-masuk barak sebenarnya telah diatur secara perinci dalam Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) masing-masing matra TNI.
    Peraturan tersebut mencakup tata cara perizinan, pengawasan, tanggung jawab perwira jaga, dan sanksi bagi pelanggar.
    Namun, lanjut dia, permasalahan utama justru terletak pada implementasi aturan tersebut.
    “Apakah aturan dalam PUDD itu dijalankan secara konsisten? Apakah pengawasan dari atasan efektif? Dan yang terpenting, apakah pembinaan karakter prajurit benar-benar menyentuh aspek mental, etika, dan tanggung jawab sosial mereka?” tanya Khairul.
    Dia menilai, evaluasi SOP seharusnya tidak diarahkan pada pembatasan mobilitas prajurit secara represif.
    Sebaliknya, ia mendorong penguatan fungsi pengawasan, pembinaan, serta tanggung jawab dalam rantai komando.
    “Mayoritas prajurit TNI tidak melanggar hukum, apalagi melakukan kekerasan terhadap warga. Generalisasi justru berbahaya dan kontraproduktif terhadap moral pasukan. Evaluasi harus dilakukan secara adil, berbasis data, dan tidak menimbulkan stigma,” kata Khairul.
    Lebih lanjut, ia menilai bahwa yang dibutuhkan bukanlah larangan keluar barak, melainkan penegakan disiplin dan etika prajurit di mana pun mereka berada.
    Menurut dia, evaluasi SOP harus ditempatkan dalam kerangka memperkuat profesionalisme, bukan sekadar pembatasan yang berisiko melemahkan kohesi dan semangat korps.
    Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal mengusulkan agar aturan-aturan soal keberadaan prajurit TNI di luar barak disusun ulang.
    Hal ini untuk memastikan pengawasan terhadap prajurit ketika beraktivitas di luar barak bisa ditingkatkan demi mencegah pelanggaran.
    Usulan Syamsu Rizal ini muncul setelah adanya kasus kematian Juwita, jurnalis perempuan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), yang diduga dibunuh oleh prajurit TNI AL berinisial J.
    “Bagaimana caranya mereka keluar barak, bagaimana SOP mereka keluar dari markas. Kemudian, penugasan seperti apa dan bagaimana mereka bersikap saat mereka berada di posisi sipil,” kata Rizal, Jumat (28/3/2025).
    “Kemampuan adaptasi dengan sipil yang mesti ditingkatkan. Kapan mereka bertindak profesional sebagai seorang prajurit, kapan sebagai bagian dari komunitas sipil, bagian dari masyarakat. Jadi, itu tidak boleh dicampur,” tambah Rizal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keluar Barak Bukan Akar Masalah, Pengamat: Evaluasi SOP TNI Harus Adil

    Apakah Evaluasi SOP Prajurit Keluar Barak Meminimalisasi Pelanggaran oleh Oknum TNI?

    Apakah Evaluasi SOP Prajurit Keluar Barak Meminimalisasi Pelanggaran oleh Oknum TNI?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kasus kejahatan yang belakangan melibatkan oknum prajurit TNI menjadi sorotan.
    Terkini, kasus yang sedang hangat adalah pembunuhan seorang wartawati media
    online
    di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, bernama Juwita.
    Juwita diduga dibunuh oleh kekasihnya yang merupakan oknum prajurit TNI Angkatan Laut (AL), berpangkat Kelasi dengan inisial J.
    Berangkat dari kasus ini, anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal mengusulkan agar aturan-aturan soal keberadaan prajurit TNI di luar barak disusun ulang.
    Hal ini untuk memastikan pengawasan terhadap prajurit ketika beraktivitas di luar barak bisa ditingkatkan demi mencegah pelanggaran.
    “Bagaimana caranya mereka keluar barak, bagaimana SOP mereka keluar dari markas. Kemudian, penugasan seperti apa dan bagaimana mereka bersikap saat mereka berada di posisi sipil,” kata Rizal, Jumat (28/3/2025).
    “Kemampuan adaptasi dengan sipil yang mesti ditingkatkan. Kapan mereka bertindak profesional sebagai seorang prajurit, kapan sebagai bagian dari komunitas sipil, bagian dari masyarakat. Jadi, itu tidak boleh dicampur,” tambah dia.
    Merespons usulan Komisi I, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi menegaskan bahwa pengawasan setiap prajurit di satuan adalah tugas dari Komandan Satuan (Dansat).
    Sehingga, menurut dia, apabila ada prajurit yang melakukan kesalahan atau bahkan melanggar hukum, Dansat juga ikut bertanggung jawab.
    “Jadi, kalau anak buahnya berbuat salah, itu tuh komandannya juga bertanggung jawab soal itu. Itu sudah jelas tuh kalau di tentara begitu,” kata Kristomei saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (1/4/2025).
    Ia mengungkapkan, sudah ada SOP prajurit keluar dari barak.
     
    Jika ada usulan mengenai evaluasi, menurut dia, hal itu semestinya membuat Dansat semakin memperketat imbauan kepada prajurit yang hendak keluar.
    “Sebenarnya SOP standar untuk keluar dari kesatrian itu sudah ada. Tinggal dari unsur pengawasan dari unsur komandan kesatuan yang ada, untuk lebih menekankan lagi kepada prajuritnya untuk benar-benar mematuhi itu dan fungsi pengawasan dari komandan satuan masing-masing,” ujar jenderal TNI bintang satu itu.
    Ia kemudian mengingatkan setiap prajurit TNI wajib mematuhi ragam aturan, mulai dari Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.
    “Itu suatu keputusan mutlak. Jika ada yang melanggar dari aturan itu tadi, dihukum seberat-beratnya,” ungkap dia.
    Pengamat militer Khairul Fahmi menilai, usulan Komisi I agar TNI mengevaluasi prosedur operasi standar (SOP) terkait izin keluar barak bukanlah solusi utama dalam mengatasi kasus kekerasan yang melibatkan oknum prajurit.
    Menurut dia, keberadaan prajurit di luar kesatrian (barak) bukanlah akar masalah.
    “Tidak ada yang salah dengan prajurit TNI berada di luar kesatrian. Mereka bukan manusia ruang hampa. Mereka bagian dari masyarakat, punya keluarga, kehidupan sosial, dan kebutuhan rekreasi yang sah secara psikologis maupun sosial,” kata Khairul kepada
    Kompas.com
    , Selasa malam.
    Ia mengatakan, tidak semua prajurit TNI tinggal di dalam kompleks militer.
    Banyak dari mereka, terutama yang bertugas di satuan teritorial TNI AD maupun di pangkalan TNI AL dan TNI AU, berdomisili di luar kesatrian bersama masyarakat sipil.
    Dalam konteks ini, membatasi atau memperketat izin keluar barak dinilai bisa menjadi kebijakan yang kurang relevan.
    Ia menegaskan bahwa regulasi terkait izin keluar-masuk barak sebenarnya telah diatur secara perinci dalam Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) masing-masing matra TNI.
    Peraturan tersebut mencakup tata cara perizinan, pengawasan, tanggung jawab perwira jaga, hingga sanksi bagi pelanggar.
     
    Namun, menurut Khairul, permasalahan utama justru terletak pada implementasi aturan tersebut.
    “Apakah aturan dalam PUDD itu dijalankan secara konsisten? Apakah pengawasan dari atasan efektif? Dan yang terpenting, apakah pembinaan karakter prajurit benar-benar menyentuh aspek mental, etika, dan tanggung jawab sosial mereka?” ujar dia.
    Ia menegaskan bahwa evaluasi SOP seharusnya tidak diarahkan pada pembatasan mobilitas prajurit secara represif.
    Sebaliknya, mendorong penguatan fungsi pengawasan, pembinaan, serta tanggung jawab dalam rantai komando.
    “Mayoritas prajurit TNI tidak melanggar hukum, apalagi melakukan kekerasan terhadap warga. Generalisasi justru berbahaya dan kontraproduktif terhadap moral pasukan. Evaluasi harus dilakukan secara adil, berbasis data, dan tidak menimbulkan stigma,” kata dia.
    Lebih lanjut, ia berpandangan bahwa yang dibutuhkan bukanlah larangan keluar barak, melainkan penegakan disiplin dan etika prajurit di mana pun mereka berada.
    “Evaluasi SOP harus ditempatkan dalam kerangka memperkuat profesionalisme, bukan sekadar pembatasan yang berisiko melemahkan kohesi dan semangat korps,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keluarga ‘Juwita’ Bersama Tim Advokasi Datangi Lanal Banjarmasin

    Keluarga ‘Juwita’ Bersama Tim Advokasi Datangi Lanal Banjarmasin

    Sebelumnya, di kesempatan yang sama, Komandan Detasemen Polisi Militer Lanal (Dandenpomal) Balikpapan, Mayor Laut (PM) Ronald Ganap, mengungkap kepada awak media di markas Pomal Banjarmasin.

    “Terduga pelaku ini kan anggota Lanal Balikpapan, dan sudah kami serahkan ke Pomal Banjarmasin tadi malam,” ujarnya.

    Adapun status perkara yang awalnya tahap penyelidikan sudah ditingkatkan menjadi proses penyidikan yang bakal ditangani oleh penyidik dari Pomal Banjarmasin.

    “Kami sudah serahkan terduga pelaku sekaligus barang bukti yang menguatkan, jadi dari tingkat penyelidikan sudah ditingkatkan ke penyidikan, silakan nanti konfirmasi ke penyidik,” tutupnya.

    Adapun nama-nama dari 20 Tim Advokasi untuk ‘ Juwita’, di antaranya; 1. Dr. Muhamad Pazri , S.H.,M.H. 2. C.Oriza Sativa, S.H., M.H. 3. Kisworo Dwi Cahyono, S. P., S. H. 4. Muhammad Mauliddin Afdie, S.H., M.H. 5. Matrosul, S.H. 6. Dedi Sugiyanto,S.H.,M.H. 7. Nita Rosita, S.H. 8. Kharis Maulana Riatno, S.H. 9. Ahmadi, S.H, M.H. 10. Muhammad Laily Maswandi, S.H., M.H. 11. Ruly Septiandi, S.H.12. Armadiansyah, S.H.13. Elsa Liani, S.H.14. R. Rahmat Dannur, S.H.15. Cindy Maharani, S.H.16. Arif Maulana, S.H., M.H.17. Mustafa, S.H.18. Mbareb Slamat Pambudi,S.H.19. Panji Sugesti,S.H.20. Khairul Fahmi,S.HI.

  • Jalan Poros Berau-Bulungan Amblas, Arus Mudik Lebaran Terganggu

    Jalan Poros Berau-Bulungan Amblas, Arus Mudik Lebaran Terganggu

    Berau, Beritasatu.com – Sehari menjelang Lebaran 2025, jalan poros yang menghubungkan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di Kabupaten Berau amblas hingga lebih dari dua meter. Kondisi ini mengakibatkan arus mudik terganggu.

    Peristiwa ini terjadi di Kilometer 14, Jalan Poros Berau-Bulungan, Kecamatan Gunung Tabur, pada Sabtu (29/3/2025) sore.  Dalam rekaman video amatir, belasan pemudik tampak kesulitan melanjutkan perjalanan akibat kondisi jalan yang patah hingga sedalam lebih dari dua meter. Beberapa kendaraan yang nekat melintas pun kesulitan melewati bagian jalan yang rusak.

    Salah satu bus Damri yang melayani rute Berau-Bulungan mengalami kerusakan pada bumper depan dan belakang setelah nekat melintas di jalan yang amblas.

    Salah seorang pemudik, Irwandi, mengaku tidak mengetahui kondisi jalan poros Berau yang amblas hingga mengalami kesulitan saat menuju Berau dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

    “Iya mudik dari Tanjung Selor ke Bulungan. Cukup mengganggu, semoga segera diperbaiki,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Minggu (30/3/2025).

    Kapolres Berau AKBP Khairul mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Kaltim untuk segera memperbaiki jalan yang amblas.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan instansi terkait agar segera dilakukan perbaikan sementara, minimal dengan penimbunan, agar arus mudik antara Berau dan Bulungan tetap bisa berjalan,” jelas Khairul usai meninjau lokasi.

    Untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas akibat jalan poros Berau-Bulungan amblas, Polres Berau menyiagakan delapan personel Satlantas bersama Polsek setempat di lokasi. Saat ini, diberlakukan sistem buka-tutup, mengingat jalur yang masih dapat dilewati hanya cukup untuk satu kendaraan roda empat.