Fenomena Tentara Kembali Masuk Kampus, Dejavu Orba?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di lingkungan kampus kembali menjadi sorotan publik.
Sejumlah pengamat dan akademisi menilai fenomena ini sebagai kemunduran demokrasi yang mengingatkan pada masa pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto, yang dikenal dengan sebutan
Orde Baru
(Orba).
Pada masa itu, militer memiliki peran dominan dalam kehidupan sipil, termasuk institusi pendidikan.
Lantas, seperti apa kritik pengamat dan bagaimana peristiwa TNI kembali masuk kampus yang mengingatkan pada masa Orde Baru itu?
Dan bagaimana TNI merespons fenomena ini?
Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengatakan, fenomena militer masuk ke kampus pernah terjadi di era Orde Baru saat Soeharto berkuasa.
Hal ini dia ungkapkan setelah fenomena militer masuk kampus di acara mahasiswa yang terus berulang belakangan ini.
“Militer masuk di wilayah kampus pernah terjadi pada era 1970-1980, pada waktu itu peristiwa masuknya tentara ke kampus ITB itu tahun 70-80an,” kata Araf saat dihubungi melalui telepon, Minggu (20/4/2025).
Namun, peristiwa itu terjadi lagi.
Menurut Araf, hal ini menandakan sebuah kemunduran demokrasi yang semakin nyata, khususnya kemunduran tata kelola pertahanan Indonesia.
“Tapi sekarang terjadi sehingga ini menjadi preseden buruk dan mundur ke belakang kita dalam konteks tata kelola pertahanan di mana militer masuk kembali ke wilayah kampus,” kata dia.
Sementara itu, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) sekaligus Pengamat Militer, Khairul Fahmi, menilai kembali masuknya TNI ke kampus adalah inisiatif yang kelewat batas atau kebablasan.
“Saya melihatnya lebih sebagai indikasi adanya inisiatif lapangan yang kebablasan, bukan kebijakan sistemik,” ujar Khairul kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).
Ia menilai, kejadian ini bisa jadi merupakan inisiatif dari anggota di lapangan yang diambil berdasarkan penilaian sendiri tanpa mengetahui batasan kewenangan.
Untuk menanggulangi hal ini, menurutnya, pimpinan TNI perlu memberikan penjelasan serta meluruskan isu-isu yang beredar.
Kompas.com mencatat total 5 peristiwa
TNI masuk kampus
yang terjadi sejak Maret 2025.
Pertemuan pada 24 Maret 2025 terjadi antara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Kodim 0701 Banyumas, Jawa Tengah, yang dilatarbelakangi aksi protes RUU TNI pada 21 Maret 2025.
Peristiwa kedua, pada 25 Maret, di mana mahasiswa Papua mengaku merasa terancam dengan beredarnya surat dari Komando Distrik Militer 1707/Merauke yang dikirimkan kepada Sekretariat Daerah Merauke untuk meminta data mahasiswa.
Di awal surat, Kodim menjelaskan dua dasar permintaan data tersebut, yaitu program kerja bidang intelijen/pengamanan dan pertimbangan komando serta Staf Kodim 1707/Merauke.
Ketiga, pengumuman kerja sama antara TNI dan Universitas Udayana.
Meski perjanjian itu diteken oleh Rektor Universitas Udayana, I Ketut Sudarsana, dan Panglima Kodam IX/Udayana, Muhammad Zamroni, atas nama Kepala Staf Angkatan Darat pada 5 Maret di Denpasar, informasi tersebut menjadi sorotan pada 26 Maret.
Peristiwa keempat adalah kedatangan anggota TNI dalam diskusi bertema “Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-Bayang Militer bagi Kebebasan Akademik,” di Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, pada 14 April 2025.
Laporan dari Amnesty Internasional Indonesia menyebut, anggota TNI itu menanyakan identitas pribadi para panitia diskusi secara perinci, mulai dari nama, tempat tinggal, dan jenjang semester.
Terakhir, peristiwa kedatangan TNI ke kampus Universitas Indonesia pada 16 April 2025.
Kabar yang viral di media sosial itu menyebutkan TNI masuk kampus Universitas Indonesia (UI) saat ada kegiatan BEM.
Padahal, pihak rektorat UI menyatakan tidak mengundang TNI masuk area kampusnya untuk menghadiri kegiatan tersebut.
Kehadiran sejumlah anggota TNI di area Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa) UI, Depok, dikabarkan terpantau pada Rabu (16/4) pukul 23.00 WIB malam.
Malam itu, mahasiswa sedang menggelar Konsolidasi Nasional Mahasiswa di Pusgiwa UI.
Pihak yang hadir adalah perwakilan BEM pelbagai kampus dan organisasi mahasiswa lain dari seluruh Indonesia.
Mereka membahas isu kebangsaan.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menegaskan, TNI tidak melakukan intimidasi terhadap mahasiswa ketika masuk ke kampus seperti yang dikabarkan di media sosial.
Ia pun menilai, persepsi intimidasi TNI terhadap mahasiswa itu sebagai bentuk rongrongan kekuasaan.
“Nah ini menurut saya ada pihak yang pengin merongrong pemerintah dengan memojokkan TNI dan mahasiswa,” kata Kristomei kepada Kompas.com, Jumat.
Dia menanggapi narasi yang muncul di media sosial perihal kedatangan aparat TNI di kampus UI saat hari berlangsungnya Konsolidasi Nasional Mahasiswa di Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa UI).
Kristomei melihat unggahan dari akun Instagram @pantauaparat yang menarasikan kehadiran aparat TNI di lingkungan kampus sebagai bentuk intimidasi dan pelanggaran kebebasan akademik.
Pada akun Instagram itu, ada foto peristiwa kedatangan anggota TNI di UI Rabu (16/4) lalu.
“Intimidasinya di mana?” ujar Kristomei.
Kristomei menjelaskan bahwa tentara datang karena diundang mahasiswa yang sudah menjadi sahabat.
“Cuma narasi yang dibuat adalah seolah-olah TNI mengawasi diskusi. Itu tak ada kaitannya,” tepis Kristomei.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan peristiwa tentara masuk kampus bukan upaya mengembalikan dwifungsi di era Orba.
Jika ada yang mengaitkan dengan upaya mengembalikan dwifungsi, lanjut Kristomei, itu penilaian yang sangat berlebihan.
“Kalau ketakutan terhadap TNI akan balik dwifungsi ABRI seperti dulu zaman Orba, ini menurut saya ketakutan yang berlebihan,” ujar Kristomei.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Khairul
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/44632/original/tni-ilustrasi--130604c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Fakta Terkait Dua Anggota TNI AD Diduga Terlibat Pengeroyokan di Serang – Page 3
Dua anggota TNI diduga terlibat pengeroyokan yang menyebabkan seorang warga meninggal dunia di Serang, Banten. Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana membenarkan hal tersebut.
“Saya selaku Kadispenad mewakili institusi menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang diduga melibatkan oknum anggota TNI AD dan merugikan warga masyarakat sipil,” tutur Wahyu saat dikonfirmasi, Sabtu 19 April 2025.
“Selanjutnya kami sampaikan bahwa memang benar ada dua anggota dari Korem 064/Maulana Yusuf bersama-sama dengan rekan-rekan sipilnya yang diduga terlibat dalam tindak pidana pengeroyokan, terhadap masyarakat sipil atas nama saudara Khairul di daerah Cipocok, Serang,” sambungnya.
Wahyu mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa, 15 April 2025. Pengeroyokan pun terjadi lantaran kesalahpahaman antara pelaku dan korban.
“Dipicu oleh persoalan pribadi dan kesalahpahaman antara para pelaku dan korban,” kata Wahyu.
-

Indonesia Pertimbangkan Beli Alutsista AS untuk Redam Ancaman Tarif Trump
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah disebut sedang mempertimbangkan untuk membeli alat utama sistem persenjataan alias alutsista buatan Amerika Serikat (AS) sebagai langkah strategis untuk meredakan ketegangan dagang dari pengenaan tarif Trump.
Dilansir dari Bloomberg, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada jajaran Kementerian Pertahanan untuk mengidentifikasi jenis senjata yang bisa segera dibeli atau dipercepat pengadaannya. Arahan ini disampaikan dalam rapat tertutup yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada 8 April lalu.
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah menghidupkan kembali rencana pengadaan jet tempur F-15EX produksi Boeing. Prabowo sebelumnya telah menandatangani kesepakatan awal pembelian 24 unit jet tempur itu pada 2023, kendati belum terealisasi.
Khairul Fahmi selaku pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies mengatakan bahwa keberadaan alutsista itu diperlukan, tetapi menggarisbawahi kompleksitas pengadaannya
“Secara politik, kita membutuhkannya sebagai bagian dari diplomasi pertahanan kita, terutama sekarang saat kita menghadapi ancaman tarif,” katanya, Jumat (18/4/2025).
Namun demikian, dia menilai kendala utama dalam rencana ini adalah keterbatasan anggaran dan fokus pemerintah terhadap efisiensi belanja negara. Biaya pembelian 24 unit F-15EX diperkirakan melebihi US$8 miliar, hampir setara dengan total anggaran pertahanan Indonesia pada 2024.
Sementara itu, Indonesia juga masih berkomitmen pada kontrak pembelian 42 jet Rafale buatan Dassault Aviation SA, yang ditandatangani pada 2022 dengan nilai US$8,1 miliar. Pembelian baru dari AS dinilai dapa mempengaruhi prioritas pengadaan yang telah ada.
Pemerintah menilai langkah ini penting untuk meredam dampak dari rencana pengenaan tarif sebesar 32% atas produk ekspor Indonesia ke AS yang diumumkan Presiden AS Donald Trump awal bulan ini. Meski penerapannya ditunda hingga Juli, tekanan terhadap neraca perdagangan tetap tinggi.
Delegasi Indonesia yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kini berada di Washington untuk menegosiasikan pengurangan tarif terhadap 20 komoditas utama ekspor RI. Pemerintah juga menawarkan kerja sama di bidang mineral dan penyederhanaan impor hortikultura dari AS.
Di sisi lain, Boeing menyatakan bahwa mereka kian dekat untuk mengamankan komitmen dari Indonesia terkait pembelian F-15EX. Raksasa aviasi AS ini menilai hal itu dapat menjadi bagian dari paket diplomasi ekonomi dan pertahanan yang lebih luas antara kedua negara.
Langkah ini juga dinilai mencerminkan upaya Prabowo dalam menjaga posisi non-blok Indonesia, sekaligus memperluas kerja sama pertahanan dengan berbagai negara, termasuk minatbya untuk ikut serta dalam proyek jet tempur dan kapal selam bersama Turki.
-

Polisi Bakal Selidiki Pencurian Besi JPO yang Viral di Jakarta Barat
Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra
TRIBUNJAKARTA.COM, GROGOL PETAMBURAN – Pihak kepolisian bakal menelusuri kasus hilangnya besi tanggap Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jalan Daan Mogot KM 1 yang tengah viral di media sosial.
Pasalnya, menurut keterangan warga sekitar, besi di JPO tersebut sudah kerap kali dicuri.
“Sampai saat Ini belum ada yang laporan. Apakah ini ada unsur pidananya atau tidak akan kami lidik terlebih dahulu, sembari kami koordinasi dengan pihak terkait yang bertanggung jawab terhadap fasilitas publik JPO tersebut,” ujar Kapolsek Grogol Petamburan, Kompol Reza Hafiz saat dikonfirmasi, Senin (14/4/2025).
Reza mengatakan, pihaknya juga akan menerjunkan anggotanya ke lokasi untuk menyelidiki langsung di lokasi kejadian.
Sementara itu, Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Sudin Bina Marga Jakarta Barat, Khairul Imam mengatakan, pihaknya memang hanya sebatas pada pemeliharaan fasilitas di JPO tersebut.
Sedangkan terkait ranah pidana, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada polisi.
“Kalau Bina Marga, fokus ke pemeliharaannya. Untuk masalah pencurian, itu ranahnya bukan Bina Marga, ranah itu mungkin di kepolisian,” kata Khairul.
Khairul pun meminta masyarakat saling mengingatkan untuk menjaga fasilitas umum.
“Ya, saya juga berharap ini warga juga ikut menjaga fasilitas publik gitu. Kalau ada aktivitas yang mencurigakan, ya tolong diingatkan orangnya,” tuturnya.
Sebelummya, Nurhayati (59) pemilik warung kelontong di sekitar lokasi mengatakan, pijakan kaki di JPO itu raib karena dicuri sejak pertengahan bulan Maret 2025.
“Pas puasa kemarin dicurinya, saya enggak tahu siapa yang ambil soalnya biasanya dicuri pukul 03.00 WIB,” kata Nurhayati.
Nurhayati menceritakan, peristiwa pencurian plat besi di JPO tersebut sudah kerap kali terjadi dan pernah dipergoki oleh suaminya. Setidaknya sudah ada tiga kali pencurian semacam itu terjadi di JPO tersebut.
“Pelakunya yang waktu itu naik bajaj. Dia sudah copot 3 tapi enggak sempat kebawa semua, kejadian kedua sama dia bawa plat di atas,” terangnya.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
/data/photo/2025/04/19/6802a22368bc0.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)



/data/photo/2025/04/18/68027061566e2.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

