Xcloud.id

Tag: Khairul Fahmi

  • Pengamat: TNI wajib siapkan fasilitas dan SDM berkualitas untuk A400M

    Pengamat: TNI wajib siapkan fasilitas dan SDM berkualitas untuk A400M

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi mengatakan TNI harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung perawatan pesawat angkut baru TNI AU A400M.

    “A400M adalah pesawat canggih. Butuh ekosistem pembinaan yang mumpuni, pasokan suku cadang yang terjamin, dan fasilitas perawatan yang sesuai standar,” kata Fahmi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Tidak hanya di bidang perawatan secara umum saja, Fahmi menilai TNI juga harus mampu meningkatkan teknologi yang ada di dalam A400M demi menyesuaikan dengan kebutuhan konsep pertahanan udara di masa depan.

    Hal tersebut bisa dilakukan TNI dengan menggandeng industri pertahanan dalam negeri ataupun luar negeri.

    Dengan perawatan dan pemutakhiran teknologi yang konsisten, Fahmi yakin A400M bisa menjadi pesawat yang mempunyai kapabilitas tinggi dalam menjalankan misi operasi militer selain perang (OMSP) ataupun operasi militer perang.

    “A400M merupakan investasi dalam kemampuan negara untuk hadir, baik di medan tempur, di wilayah bencana, maupun di panggung kemanusiaan dunia,” kata dia.

    “Nah kita ingin melihat konsistensi dan keberlanjutannya di masa depan. Karena kekuatan negara mestinya memang tidak hanya diukur dari kemampuan menembak, tetapi juga dari kemampuan menolong,” tutup Fahmi.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: TNI wajib siapkan fasilitas dan SDM berkualitas untuk A400M

    Pengamat sebut A400M simbol modernisasi TNI AU

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai pesawat A400M yang baru saja dibeli Kementerian Pertahanan merupakan simbol modernisasi TNI AU.

    Hal tersebut dikatakan Fahmi karena A400M merupakan pesawat angkut yang kelasnya berada di atas pesawat angkut lain yang sudah dimiliki TNI AU.

    “Kenapa A400M saya sebut simbol? Karena dia sekaligus menandai pergeseran paradigma modernisasi: dari sekadar menambah kuantitas menjadi lompatan kualitas menuju strategic air mobility,” kata Fahmi saat dihubungi Antara di Jakarta, Selasa.

    Fahmi menjelaskan sejauh ini TNI AU sudah memiliki tiga kelas pesawat angkut yang terdiri dari kelas ringan, menengah hingga berat. Pesawat angkut kelas ringan yang dimiliki TNI AU yakni NC-212i/CN-235 untuk rute pendek dan landasan terbatas.

    Lalu ada pesawat angkut kelas menengah CN-295 yang mampu membawa logistik seberat sembilan ton. Terakhir ada ada pesawat angkut berat Hercules C-130 dan C-130J Super Hercules yang selama ini jadi tulang punggung utama TNI AU dalam melakukan misi pengangkutan.

    Dengan hadirnya A400M, Fahmi menilai TNI AU sangat jelas berupaya untuk meningkatkan kelas kualitas jajaran pesawat angkut Indonesia.

    “Kalau CN-235/CN-295 mewakili kemandirian industri dan C-130J memastikan kesinambungan angkut berat klasik, maka A400M membawa Indonesia ke liga negara yang punya mobilitas strategis setara kawasan,” jelas Fahmi.

    Selain itu, kehadiran A400M sangat selaras keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin melanjutkan misi perdamaian dunia, salah satunya di jalur Gaza.

    Pasalnya, A400M merupakan pesawat angkut multifungsi yang dapat digunakan untuk misi drop of logistik seperti yang sudah dilakukan ataupun evakuasi warga sipil korban perang.

    Bahkan, lanjut Fahmi, Prabowo memang benar-benar ingin menjadikan A400M menjadi ambulans udara.

    “Jadi kalau Presiden menyebutnya bisa jadi ambulans udara atau pesawat pemadam kebakaran, ya itu bukan retorika. Secara teknis, itu sangat mungkin dilakukan,” kata Fahmi.

    Walau demikian, Fahmi mengingatkan bahwa intensitas pemakaian A400M harus beriringan dengan peningkatan fasilitas pesawat serta kualitas SDM para awak dan teknisinya. Hal tersebut harus dilakukan agar A400M dapat terus beroperasi dengan maksimal.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: A400M sejajarkan TNI dengan militer negara kawasan Asia

    Pengamat: A400M sejajarkan TNI dengan militer negara kawasan Asia

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai kehadiran pesawat angkut A400M membuat TNI, terkhusus TNI AU sejajar dengan negara-negara yang memiliki kekuatan militer kuat di kawasan Asia.

    “A400M menempatkan TNI AU setara dengan beberapa kekuatan udara regional utama. Saat ini hanya sedikit negara di Asia yang mengoperasikan A400M, misalnya Malaysia dan Korea Selatan,” kata Khairul Fahmi.

    Menurut Fahmi, kehadiran A400M di TNI AU menunjukkan kesetaraan kekuatan militer di kawasan karena pesawat ini memungkinkan Indonesia melalukan operasi militer jarak jauh, baik dalam konteks regional maupun misi internasional.

    Selain itu, A400M juga bisa menjadi jembatan bagi Indonesia untuk membangun diplomasi pertahanan dengan negara negara di kawasan. Salah satu yang dapat dilakukan yakni melibatkan A400M dalam operasi militer ataupun kemanusiaan dengan negara lain.

    Dengan demikian, eksistensi kekuatan pertahanan Indonesia di mata internasional akan semakin menguat.

    “Pesawat ini memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia sedang membangun postur pertahanan yang modern, kredibel, profesional, dan berorientasi perdamaian,” jelas Fahmi.

    Walau demikian, Fahmi mengingatkan TNI AU bahwa intensitas pemakaian A400M harus selaras dengan peningkatan fasilitas pesawat serta kualitas SDM para awak dan teknisinya.

    Hal tersebut harus dilakukan agar A400M dapat terus beroperasi dengan maksimal.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Pembelian A400M adalah bukti presiden visioner

    Pengamat: Pembelian A400M adalah bukti presiden visioner

    Jadi kalau Presiden menyebutnya bisa jadi ambulans udara atau pesawat pemadam kebakaran, ya itu bukan retorika. Secara teknis, itu sangat mungkin dilakukan

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai pembelian pesawat angkut A400M merupakan langkah visioner yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal tersebut dikarenakan A400M dihadirkan pemerintah bukan untuk kebutuhan pertempuran saja melainkan operasi kemanusiaan.

    “Saya melihat itu sebagai langkah visioner, karena pertahanan bukan hanya soal perang, tetapi juga soal kemanusiaan dan daya tanggap negara terhadap berbagai krisis,” kata Fahmi kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Menurut Fahmi, A400M memang didesain sebagai pesawat angkut multi fungsi yang dapat digunakan untuk ragam operasi.

    Untuk operasi tempur, pesawat ini memungkinkan untuk digunakan karena dapat membawa kendaraan taktis (rantis) hingga pasukan penerjun.

    Untuk misi operasi militer selain perang (OMSP), pesawat ini dapat mengangkut ratusan korban bencana alam hingga dapat dikerahkan untuk misi drop of logistik dalam jumlah besar.

    Pesawat angkut ini pun dipastikan mampu untuk disulap menjadi ambulans udara seperti yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi kalau Presiden menyebutnya bisa jadi ambulans udara atau pesawat pemadam kebakaran, ya itu bukan retorika. Secara teknis, itu sangat mungkin dilakukan,” kata Fahmi.

    Lebih lanjut, Fahmi mengatakan keberadaan pesawat akan sangat menunjang keinginan Prabowo yang ingin melanjutkan misi perdamaian dunia, salah satunya di jalur Gaza.

    Misi itu bisa berupa drop of logistik seperti yang sudah dilakukan ataupun evakuasi warga sipil korban perang.

    Karenanya, Fahmi berharap pesawat ini dapat dimanfaatkan TNI AU sebaik mungkin dalam menjalankan misi apapun yang diperintahkan negara.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Prabowo buka peluang perwira junior dapat jabatan strategis

    Pengamat: Prabowo buka peluang perwira junior dapat jabatan strategis

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai Presiden Prabowo Subianto berupaya membuka peluang bagi perwira yang lebih junior namun berprestasi untuk menduduki jabatan strategis demi majunya TNI.

    Hal tersebut dikatakan Khairul Fahmi merespon perintah Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk lebih mempertimbangkan kualitas perwira daripada senioritas dalam penempatan jabatan.

    “Pernyataan Presiden itu penting karena memberi penegasan bahwa promosi dan penempatan pimpinan TNI harus berbasis meritokrasi, seperti rekam prestasi, kapasitas, dedikasi, dan integritas, bukan sekadar urutan angkatan atau masa dinas,” kata Khairul saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, Prabowo memahami betul kultur TNI yang masih kental akan hirarki senioritas. Kultur tersebut, kata Khairul, dianggap relevan untuk menjaga disiplin dan solidaritas antarperwira.

    Namun demikian, Khairul menegaskan konsep hirarki tidak boleh menjadi salah satu penghalang bagi perwira berkualitas menempati jabatan-jabatan tertentu.

    “Senioritas tetap dihormati, tetapi tidak boleh menjadi faktor penghambat regenerasi ataupun alasan mempertahankan pola ‘menunggu giliran’,” ujarnya.

    Dengan demikian, menurut dia, para perwira berkualitas akan memiliki kesempatan untuk berinovasi dan memberikan dedikasi terbaik pada posisi atau jabatan yang baru.

    Khairul mengatakan internal TNI yang terdiri dari banyak perwira juga harus siap dengan sistem penempatan yang lebih pragmatis ini demi mencegah gesekan ataupun perpecahan antara angkatan.

    “Dengan pendekatan ini, proses seleksi jadi lebih objektif dan akuntabel, tidak membuka ruang like and dislike atau persepsi eksklusivitas,” tutur dia.

    Sebelumnya, Prabowo saat memberikan amanatnya dalam upacara peringatan HUT Ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10), menyatakan prajurit-prajurit berhak mendapatkan pemimpin-pemimpin terbaik sehingga senioritas tidak harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam seleksi kepemimpinan.

    “Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan kepala staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas. Yang penting prestasi, pengabdian, cinta tanah air,” kata Presiden Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Di hadapan 8.000 lebih prajurit, Presiden kemudian menekankan TNI sebagai garda terdepan dan benteng pertahanan terakhir membutuhkan kepemimpinan yang terbaik.

    “Saya atas nama negara, bangsa, dan rakyat, saya ingatkan semua unsur pimpinan TNI dari setiap eselon, dari setiap tingkatan, harus selalu membina diri, dan harus selalu memberi contoh. Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus kepemimpinan ing ngarso sung tulodo, harus memberikan contoh di depan. Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya,” ujar Presiden Prabowo.

    Oleh karena itu, Presiden menyatakan dirinya terus-menerus memerintahkan Panglima TNI dan tiga kepala staf TNI untuk mengevaluasi pemimpin-pemimpin di lingkungan TNI secara berkala.

    “Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik,” sambung Presiden.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Analis Sorot Ramainya Pembelian Rudal Turki di RI, Ada Apa?

    Analis Sorot Ramainya Pembelian Rudal Turki di RI, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Langkah Indonesia membeli berbagai alutsista dari Turki, termasuk sistem rudal balistik KHAN, menjadi sorotan analis pertahanan asing. Indonesia tercatat sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang secara publik mengoperasikan rudal taktis modern dengan jangkauan 280 km tersebut.

    “Diversifikasi pemasok senjata merupakan strategi penting agar Indonesia memiliki pasokan senjata yang stabil dan tidak bergantung pada satu kekuatan tertentu,” kata Abdul Rahman Yaakob, peneliti Lowy Institute, dikutip CNA, Kamis (18/9/2025). Ia menekankan bahwa pengalaman embargo senjata AS pada 1999-2005 masih membekas di Jakarta.

    Dalam dua tahun terakhir, Indonesia telah meneken kontrak besar dengan Turki, mulai dari 60 drone Bayraktar TB3, sembilan drone Akinci, dua fregat siluman, hingga rencana pembelian 48 jet tempur generasi kelima KAAN senilai US$10 miliar (Rp154 triliun). Kontrak ini mencakup kerja sama industri dan transfer teknologi, yang dinilai penting untuk memperkuat basis pertahanan nasional.

    “Indonesia tidak hanya akan mengamankan peralatan militer berteknologi tinggi, tetapi juga memperoleh peluang signifikan dalam mengembangkan kapasitas industri pertahanan dalam negerinya,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan RI.

    Namun, para analis memperingatkan bahwa euforia belanja senjata Turki tidak lepas dari tantangan.

    “Ukuran keberhasilan kerja sama ini bukan hanya berapa banyak platform yang dibeli, tetapi bagaimana kesiapan tempur, ketersediaan sistem, dan kemampuan jangka panjang untuk mengoperasikannya dapat dipertahankan,” ujar Khairul Fahmi, analis militer dari Institut Studi Keamanan dan Strategis di Jakarta.

    Analis RSIS Singapura, Jamil Ghani, menambahkan bahwa hubungan baru dengan Turki menambah kompleksitas lanskap pertahanan kawasan.

    “Kemitraan ini menambah lapisan baru, baik dari segi kapabilitas maupun lindung nilai strategis. Tapi perlu dicatat, jet tempur KAAN masih tahap prototipe. Negara lain akan menunggu melihat kinerjanya sebelum ikut membeli,” ujarnya.

    Meski begitu, daya tarik utama alutsista Turki tetap pada harga yang lebih terjangkau dibanding produk Barat. UAV Bayraktar TB2 misalnya, dilaporkan hanya sekitar US$5 juta (Rp77 miliar) per unit, jauh lebih murah daripada MQ-9 Reaper buatan AS yang mencapai US$30 juta (Rp465 miliar) per unit.

    Dengan kombinasi biaya rendah, fleksibilitas politik, dan transfer teknologi, Turki kini menjadi pemain baru yang kian dilirik negara-negara Asia Tenggara. Namun, tantangan pemeliharaan, interoperabilitas dengan sistem lama, serta ketergantungan pada komponen impor masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia.

    (tfa/tfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengamat: Indonesia butuh Menko Polkam yang kuat dan menenangkan

    Pengamat: Indonesia butuh Menko Polkam yang kuat dan menenangkan

    “Indonesia membutuhkan Menko Polkam yang bukan hanya kuat di belakang layar, tapi juga mampu tampil ke depan sebagai wajah pemerintah dan menenangkan publik,”

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi mengatakan pemerintah membutuhkan sosok Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang kuat dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

    “Indonesia membutuhkan Menko Polkam yang bukan hanya kuat di belakang layar, tapi juga mampu tampil ke depan sebagai wajah pemerintah dan menenangkan publik,” kata Fahmi saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Kuat menurut Fahmi yakni memiliki posisi politik yang kuat agar dapat menciptakan suasana kondusif di dalam kabinet, parlemen dan masyarakat.

    Selain itu, sosok tersebut juga harus diterima khalayak agar masyarakat dapat merasa tenang dan aman di bawah perlindungan Menko Polkam.

    Menurut Fahmi, Menko Polkam merupakan jabatan sipil yang strategis karena memainkan peran penting dalam menstabilkan keamanan negara.

    Upaya menciptakan keamanan negara dilakukan Menko Polkam dengan menjadi koordinator beberapa instansi strategis seperti Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Polri, TNI dan Kejaksaan Agung.

    Karenanya, dibutuhkan sosok yang memiliki pengalaman matang di bidang politik, hukum maupun keamanan negara untuk menempati posisi ini.

    “Jabatan ini secara tradisi diisi figur senior, kuat secara politik, dekat dengan presiden, dan punya kapasitas komunikasi politik dan publik sekaligus,” jelas Fahmi.

    Fahmi pun menyoroti beberapa nama yang diperbincangkan masyarakat karena dianggap layak menjadi Menko Polkam setelah Budi Gunawan.

    Salah satunya yakni Sjafrie Sjamsoeddin yang saat ini menjadi Menhan sekaligus Menko Polkam ad interim.

    “Pak Sjafrie Sjamsuddin, Menteri Pertahanan saat ini, adalah figur senior yang sangat dekat dengan Presiden Prabowo, dan sedang diberi kepercayaan menjabat ad interim,” kata Fahmi.

    Fahmi menilai semua modal yang dimiliki Sjafrie dari mulai pengalaman di bidang pertahanan dan kedekatan dengan Prabowo sangat mendukung untuk menjadikan dirinya sebagai Menko Polkam definitif.

    Dia juga menanggapi nama lain seperti Marsekal TNI (purn) Hadi Tjahjanto yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Panglima TNI dan Menko Polkam era Presiden Joko Widodo.

    “Beliau mantan Panglima TNI sekaligus mantan Menteri ATR/BPN era Presiden Jokowi, bahkan pernah menjabat Menko Polhukam. Artinya, beliau sudah sangat memahami ritme kerja dan koordinasi di pos ini,” terang Fahmi.

    Yang terakhir ada nama Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian. Karirnya yang cemerlang sebagai Kapolri membuat pria kelahiran Palembang ini dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri era Presiden Joko Widodo.

    “Pak Tito Karnavian yang kini menjalani periode kedua sebagai Menteri Dalam Negeri, jelas punya pengalaman mendalam di bidang politik dalam negeri, birokrasi, dan keamanan,” kata Fahmi.

    Namum terlepas dari nama-nama besar yang muncul di permukaan, Fahmi berharap presiden dapat memilih sosok yang memiliki seluruh kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi Menko Polkam.

    “Siapa pun yang dipilih nanti, kriterianya jelas, yakni harus kredibel, komunikatif, dan punya kedekatan politik yang memberi otoritas penuh dalam menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi publik di bidang politik dan keamanan,” terang Fahmi

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ISESS: Industri pertahanan RI berfondasi kuat jadi kekuatan regional

    ISESS: Industri pertahanan RI berfondasi kuat jadi kekuatan regional

    Jakarta (ANTARA) – Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menilai industri pertahanan Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat untuk berkembang menjadi kekuatan regional.

    Co-Founder ISESS Khairul Fahmi mengatakan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertahanan seperti PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia, PT Perindustrian Angkatan Darat (Pindad), dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) telah membuktikan kapasitas produksinya.

    “Bahkan di beberapa proyek, Indonesia sudah menerapkan skema offset transfer teknologi dan joint production, salah satunya pembuatan kapal selam yang sebagian prosesnya dilakukan di PT PAL,” ujar Fahmi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    Kendati demikian, dirinya mengingatkan beberapa tantangan besar masih membayangi, terutama dalam penguasaan teknologi kunci, integrasi riset, dan pengelolaan sumber daya manusia.

    Menurut Fahmi, PT PAL termasuk salah satu BUMN yang paling mumpuni lantaran proses pembangunan kapal selam dari Korea pun sebagian dilakukan di sana. Artinya, transfer teknologinya berjalan dan kemampuan dasar Indonesia sebenarnya sudah ada.

    Untuk itu, dirinya berpendapat untuk sektor perkapalan, Indonesia tergolong aman. Selain fasilitas milik PT PAL, terdapat banyak galangan kapal swasta yang bisa dilibatkan untuk produksi maupun perawatan kapal militer.

    Saat ini, Fahmi mengungkapkan terdapat proyek fregat (kapal perang) Merah Putih, kapal selam baru, kapal patroli cepat, dan kapal bantu logistik di PT PAL.

    Selain itu, ditambahkan pula bahwa industri swasta juga sudah membuat kapal angkut personel dan kapal serbu cepat, sehingga terkait kemampuan dasar Indonesia dinilai sudah aman dan siap.

    Meski begitu, dirinya menekankan kemandirian pertahanan tidak berarti menutup pintu impor sepenuhnya karena pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) dari luar negeri juga memiliki peran strategis.

    “Ibaratnya, kita belanja di warung tetangga untuk menjaga hubungan baik,” katanya.

    Ia menyoroti sektor drone sebagai salah satu kebutuhan pertahanan yang potensinya besar namun belum tergarap optimal.

    Hambatan utamanya, kata dia, yakni keterbatasan akses terhadap teknologi kunci seperti sistem persenjataan, radar, dan sensor.

    Dikatakan bahwa tanpa penguasaan teknologi kunci, Indonesia hanya menjadi perakit, di mana fisiknya dibuat di dalam negeri, tetapi komponennya dibeli dari luar.

    Di sisi lain, Fahmi menuturkan kondisi kekuatan udara pun tak luput dari perhatian. Walau jumlah pesawat tempur Indonesia relatif banyak, lebih dari separuhnya sudah tua dan mendekati batas usia pakai.

    Ia berpendapat peremajaan alutsista udara sangat mendesak, apalagi tren peperangan modern semakin bergantung pada teknologi jarak jauh dan drone.

    Oleh karenanya, dia memandang pembentukan holding BUMN pertahanan, Defend ID, merupakan langkah positif untuk memusatkan kekuatan industri dan memperjelas arah pengembangan.

    Namun, disebutkan bahwa hal itu harus dibarengi peta jalan atau roadmap yang jelas, ekosistem riset lintas sektor, dan pendanaan memadai.

    “Kalau kapasitas bikin seribu unit, jangan cuma dipakai sepuluh. Bangun pasarnya, kembangkan rantai pasoknya,” ungkap Fahmi menambahkan.

    Dia menyebutkan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sudah mulai merintis hal tersebut, tetapi pelaksananya harus kolaboratif, bukan saling bersaing.

    Di sisi lain, Fahmi juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia berkualitas, termasuk memanfaatkan diaspora Indonesia yang memiliki keahlian di bidang teknologi pertahanan.

    Meski begitu, dia menilai memanggil para diaspora untuk pulang saja tidak cukup, harus ada tempat yang layak dan tepat agar mereka tidak menganggur di tanah air.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal 6 Kodam Baru, Anggaran dan Persepsi Militerisasi Perlu Dipikirkan Nasional 8 Agustus 2025

    Soal 6 Kodam Baru, Anggaran dan Persepsi Militerisasi Perlu Dipikirkan Nasional 8 Agustus 2025

    Soal 6 Kodam Baru, Anggaran dan Persepsi Militerisasi Perlu Dipikirkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat militer dari lembaga swadaya masyarakat Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai hal penting yang perlu dipikirkan dari rencana pembantukan enam komando daerah militer (kodam) adalah soal anggaran dan soal persepsi publik.
    “Kita juga perlu menjaga agar langkah ini tidak menimbulkan persepsi militerisasi wilayah. Perlu disampaikan secara terbuka kepada publik bahwa tujuan utama dari pembentukan Kodam adalah untuk memperkuat kehadiran negara dalam konteks pertahanan dan pengabdian kepada masyarakat,” kata Khairul Fahmi kepada 
    Kompas.com
    , Jumat (8/8/2025).
    Soal anggaran, tentunya pembentukan satuan baru butuh duit negara. Komponen yang perlu biaya meliputi pelbagai hal di dalamnya.
    “Dari sisi anggaran, pembangunan Kodam baru memerlukan biaya besar, bukan hanya untuk infrastruktur, tetapi juga untuk kebutuhan logistik, operasional, dan pengisian personel,” kata Khairul. 
    Di sisi lain, pemerintah juga berkeinginan untuk meremajakan jajaran alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang tentu butuh anggaran besar. 
     
    “Ini harus dikelola secara bijak agar tidak membebani APBN secara tidak proporsional, apalagi di tengah tuntutan modernisasi alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajurit,” tambahnya.
    Ia menambahkan, pembentukan Kodam harus disertai perencanaan operasional yang matang agar tidak sekadar menjadi “struktur di atas kertas.”
    Menurutnya, keberadaan satuan teritorial seharusnya benar-benar efektif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan nyata di lapangan.
    Khairul menilai, keberadaan Kodam di wilayah strategis akan mempercepat respons terhadap isu keamanan lokal, bencana alam, konflik sosial, hingga aktivitas ilegal lintas batas.
    “Selama ini ada sejumlah wilayah yang secara geografis terlalu luas untuk dijangkau secara optimal oleh Kodam yang ada. Akibatnya, respons terhadap isu-isu keamanan lokal, bencana alam, konflik sosial, hingga kegiatan ilegal lintas batas menjadi kurang cepat dan tidak kontekstual,” ungkapnya.
    Khairul juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik untuk menjelaskan tujuan utama pembentukan Kodam.
    Jika dijalankan dengan baik, lanjut Khairul, pemekaran ini bisa memperkuat sinergi pertahanan dan pembangunan, sekaligus mendekatkan TNI AD dengan masyarakat di berbagai daerah.
    Rencananya, peresmian enam kodam baru akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 Agustus 2025.
    Berikut adalah enam kodam baru yang akan diresmikan negara:
    1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai – meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
    2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol – meliputi wilayah Sumatera Barat dan Jambi.
    3. Kodam XXI/Radin Inten – meliputi wilayah Lampung dan Bengkulu.
    4. Kodam XXII/Tambun Bungai – meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
    5. Kodam XXIII/Palaka Wira – meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
    6. Kodam XXIV/Mandala Trikora – berpusat di Merauke, Papua Selatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat Sebut AS Masih Sangat Mungkin Serang Lagi Iran

    Pengamat Sebut AS Masih Sangat Mungkin Serang Lagi Iran

    Pengamat Sebut AS Masih Sangat Mungkin Serang Lagi Iran
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS),
    Khairul Fahmi
    , menyebut Amerika Serikat (AS) sangat mungkin kembali menggempur situs
    nuklir Iran
    .
    Langkah militer itu berpeluang diambil karena laporan intelijen mengungkap kondisi yang bertentangan dengan klaim Presiden AS, Donald Trump, bahwa kerusakan pada fasilitas nuklir Iran hanya sementara dan tidak permanen.
    ”
    Serangan militer AS
    sebelumnya terhadap tiga fasilitas nuklir utama Iran dinilai belum cukup menghentikan seluruh kapasitas pengayaan uranium,” ujar Fahmi saat dihubungi
    Kompas.com
    , Minggu (6/7/2025).
    Membaca situasi
    geopolitik
    saat ini, Fahmi melihat AS memiliki alasan dan kesiapan untuk kembali menyerang Iran.
    Di antaranya, sikap negeri para mullah itu yang menghentikan inspeksi atau pengawasan terhadap proyek nuklir mereka.
    Adapun Iran menyatakan sikap tegas tersebut sebagai bentuk protes atas standar ganda negara-negara berkuasa.
    “Bagi Iran, penghentian inspeksi adalah bentuk protes terhadap ketimpangan perlakuan dalam sistem internasional,” ujar Fahmi.
    Iran, kata dia, mempersoalkan fakta bahwa Israel juga memiliki senjata nuklir.
    Namun, mereka tidak pernah dituntut untuk diawasi.
    Sementara, Iran yang menjalankan program nuklir yang diklaim damai justru diawasi ketat dan diserang.

    Di sisi lain, kata dia, Iran juga menuntut agar data inspeksi nuklir itu tidak digunakan sebagai kepentingan militer di suatu hari.
    Permintaan ini disampaikan karena AS dan Israel menggunakan informasi intelijen terkait nuklir Iran di masa lalu sebagai dasar penyerangan.
    “Mereka kini menuntut prinsip resiprokal dan jaminan keamanan sebagai syarat untuk kembali membuka diri terhadap pengawasan internasional,” tutur Fahmi.
    Agresi militer di Gaza juga turut memperkeruh situasi.
    Iran melihat serangan Israel di Gaza yang ditopang AS merupakan bentuk impunitas yang menciderai kredibilitas negara-negara Barat.
    Di saat mendiamkan serangan brutal ke warga Palestina, mereka mendesak Iran menghentikan proyek nuklir.
    Hal ini menjadi standar ganda yang tidak bisa diterima Iran.
    “Dalam narasi mereka, membuka kembali inspeksi di tengah ketimpangan ini justru akan melemahkan posisi politik dan moral Iran, terutama di dunia Islam,” kata Fahmi.
    Sementara, dari sisi AS sendiri, menyerang Iran merupakan keputusan yang juga diambil dengan memperhitungkan politik dalam negeri.
    Trump disebut memiliki kepentingan membangun citra pemimpin yang tegas terhadap Iran, melindungi Israel, dan menjaga dominasi AS di Timur Tengah.
    Meski demikian, menurut Fahmi, Trump harus berhitung.
    Tindakan AS bisa memicu pembalasan skala besar dari Iran dengan menggempur pangkalan militer negeri Paman Sam di Timur Tengah.
    Penutupan jalur distribusi minyak internasional di Selat Hormuz juga bisa mengacaukan kondisi pasar dan perekonomian dunia.
    “Jadi, Amerika Serikat memang punya alasan dan kesiapan untuk menyerang lagi,” tutur Fahmi.
    “Tapi keputusan itu jelas tak hanya bergantung pada nuklir Iran, melainkan juga situasi Gaza, sikap Israel, tekanan internasional, dan pertimbangan politik domestik Trump. Semua saling terkait dan membuat ketegangan ini jauh dari sekadar soal inspeksi uranium,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.