Xcloud.id

Tag: KH Yahya Cholil Staquf

  • Syuriyah PBNU Minta Gus Yahya Mundur, Saifullah Yusuf Imbau Warga NU Tenang

    Syuriyah PBNU Minta Gus Yahya Mundur, Saifullah Yusuf Imbau Warga NU Tenang

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf meminta seluruh pengurus NU di berbagai tingkatan baik pengurus besar (PBNU), PWNU, PCNU, MWCNU, hingga ranting untuk tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif dalam menyikapi dinamika yang berkembang di internal organisasi.

    Gus Ipul menegaskan bahwa kondisi yang terjadi saat ini merupakan persoalan organisasi yang sedang ditangani oleh jajaran Syuriah PBNU melalui mekanisme internal.

    “Ini dinamika organisasi yang sedang berjalan. Saya minta semua pengurus dan warga NU tetap tenang, tidak terbawa arus berita yang menyesatkan, dan tidak memperbesar kesalahpahaman,” ujar Gus Ipul dikutip dari Antara, Jumat (21/11/2025).

    Ia juga meminta seluruh pengurus di tingkat pusat hingga daerah untuk terus berkonsolidasi, menjaga ukhuwah, dan menahan diri dari langkah atau pernyataan yang dapat memperkeruh situasi.

    “Ikuti seluruh perkembangan hanya melalui informasi resmi yang disampaikan jajaran Syuriah PBNU. Jangan terpengaruh kabar yang tidak jelas sumbernya,” kata dia.

    Menurut Gus Ipul, proses penyelesaian persoalan organisasi saat ini berada sepenuhnya di tangan otoritas tertinggi dalam struktur PBNU, yaitu jajaran Syuriah PBNU yang dipimpin Rais Aam dan dua wakil Rais Aam.

    “Kita serahkan sepenuhnya kepada Rais Aam dan para wakilnya. Insya Allah semua akan diselesaikan dengan baik, proporsional, dan sesuai adab organisasi,” ujarnya.

    Ia menambahkan, warga NU diimbau memperbanyak sholawat serta menjaga keteduhan di tengah dinamika yang berkembang. “Mari tetap menjaga suasana teduh. Perbanyak sholawat, jangan ikut menyebarkan kabar yang tidak pasti,” kata dia.

    Sebelumnya, beredar risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang meminta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari jabatannya. Risalah tersebut menyebut beberapa alasan yang menjadi dasar permintaan tersebut.

    Pertama, rapat menilai bahwa kehadiran narasumber yang dikaitkan dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) bertentangan dengan nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta tidak sejalan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.

    Kedua, rapat menilai bahwa pelaksanaan AKN NU di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025. Aturan itu mengatur pemberhentian tidak dengan hormat bagi fungsionaris yang dianggap melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik organisasi.

    Ketiga, rapat menyoroti tata kelola keuangan di lingkungan PBNU yang dinilai mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara’, peraturan perundang-undangan, serta Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga NU. Kondisi itu dinilai memiliki implikasi yang dapat membahayakan eksistensi Badan Hukum Perkumpulan NU.

    Berdasarkan ketiga pertimbangan tersebut, Rapat Harian Syuriyah menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan kepada Rais Aam dan dua wakil Rais Aam. Melalui musyawarah, ketiganya memutuskan bahwa Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dalam waktu tiga hari sejak keputusan diterima. Jika tidak, Rapat Harian Syuriyah menyatakan akan memberhentikan yang bersangkutan. Risalah tersebut ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar

  • Ketum PBNU Berziarah di Makam Sunan Giri Gresik

    Ketum PBNU Berziarah di Makam Sunan Giri Gresik

    Gresik (beritajatim.com)- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, melakukan ziarah ke makam Sunan Giri Gresik, kemarin malam. Kegiatan ziarah ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober.

    Ziarah tersebut diikuti oleh jajaran pengurus PBNU, tokoh-tokoh ulama, serta anggota Banser dan Ansor Gresik.

    KH Yahya Cholil Staquf memimpin doa bersama dan tahlil di kompleks Makam Sunan Giri sebagai bentuk penghormatan kepada para Wali Songo yang telah berperan besar dalam penyebaran islam di nusantara. Selain berdoa Ketum PBNU ini juga memegang keris Kalamunyeng serta sajadah peninggalan Sunan Giri.

    “Ziarah ini bukan sekadar tradisi, tapi juga wujud penghargaan atas perjuangan dakwah Sunan Giri dan para wali lainnya. Nilai-nilai Islam yang disebarkan dengan pendekatan budaya dan kearifan lokal harus terus kita lestarikan dan dijaga,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).

    Di kegiatan ziarah tersebut, KH Yahya Cholil Staquf menegaskan pentingnya generasi muda, khususnya para santri, untuk meneladani semangat dakwah yang penuh toleransi dan kebijaksanaan sebagaimana dicontohkan para Wali Songo.

    “Ziarah yang kami lakukan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di tengah tantangan zaman,” ungkapnya.

    Sebelum ke makam Sunan Giri, rombongan KH Yahya Cholil Staquf juga berziarah di makam wali songo lainnya Sunan Kudus dan Sunan Bonang.

    Ziarah ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat sekitar makam Sunan Giri, yang merasa bangga dan terhormat atas kehadiran pimpinan tertinggi organisasi islam terbesar di Indonesia. [dny/aje]

  • Respons Tayangan Viral Santri Ngesot dan Kiai Terima Amplop, Menag Nasaruddin Minta Media Tidak Mengusik Pesantren

    Respons Tayangan Viral Santri Ngesot dan Kiai Terima Amplop, Menag Nasaruddin Minta Media Tidak Mengusik Pesantren

    GELORA.CO – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar merespon video viral santri ngesot dan kiai terima amplop yang tayang di Trans7. Dia merasa prihatin atas tayangan tersebut. Nasaruddin meminta media tidak mengusik kehidupan pesantren, apalagi dengan narasi yang negatif. 

    Nasaruddin mengatakan pesantren adalah lembaga pendidikan yang menanamkan adab kepada santrinya. Untuk itu dia kecewa dengan tayangan yang menggambarkan aktivitas pesantren tersebut, apalagi disertai dengan narasi yang tendensius.

    “Kenapa mengusik orang yang mengajak orang beradab. Kenapa yang tidak diusik adalah orang-orang yang berkebalikannya (tidak beradab),” kata Nasaruddin di komplek Bandara Halim Perdanakusuma (15/10) pagi. Dia mengatakan di masyarakat banyak kelompok yang kehilangan adab. Seharusnya kelompok-kelompok yang tidak beradab seperti, diangkat untuk dikritisi.

    Dia menegaskan, selaku Menteri Agama merasa sangat kaget dan prihatin atas tayangan itu. Imam Besar Masjid Istiqlal itu menjelaskan dari sekian ratus tahun berdirinya pondok pesantren di Indonesia, sangat berjasa untuk menciptakan masyarakat di Indonesia yang beradab. Menurut Nasaruddin keberadaban Indonesia menjadi kebanggaan Indonesia. Di dalam pesantren dibudayakan bagaimana seorang murid menghargai seorang guru. Bagaimana seorang santri menghormati kiainya.

    “Jangan melihat pemandangan apa yang terjadi di situ. Tetapi energi spiritual yang diperoleh melalui pesantren,” jelasnya. Dari pembiasaan adab di pesantren, para santri memahami bagaimana yang seharusnya dilakukan seorang anak kepada kedua orang tua. Lebih jauh lagi, bagaimana yang seharusnya dilakukan seorang rakyat dan pemimpin.

    “Di mana ada rakyat yang santun, biasanya di situ ada pemimpin yang beribawa,” katanya. Suasana kebatinan seperti itu yang diperkenalkan pondok pesantren, hingga Indonesia jadi bangsa yang berkadilan dan beradab ini.

    Dia menegaskan masyarakat Indonesia seharusnya berterima kasih kepada pondok pesantren. Nasaruddin menyebut sudah tiga abad pondok pesantren berbiasa dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang santun. “Tidak pada tempatnya kita mengusik ketenangan kepada pondok pesantren,” katanya.

    “Saya mohon kepada kita semuanya, mari kita memberikan tempat yang terhormat kepada para kiai, para pondok pesantren. Karena guru peradaban bangsa kita adalah para pondok pesantren,” jelasnya. Nasaruddin berharap kejadian tayangan Trans7 itu terakhir kali dan tidak terulang di kemudian hari. Harus jadi pelajaran bagi media dalam menghadirkan tayangan yang berkualitas. 

    Sebelumnya kecaman datang dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Dia menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan program “Expose Uncensored” di Trans7 yang ditayangkan pada Senin, 13 Oktober 2025. 

    Menurutnya, tayangan tersebut tidak hanya melanggar prinsip jurnalisme. Tetapi juga melecehkan pesantren dan tokoh-tokohnya. Dia menilai isi tayangan tersebut secara terang-terangan telah menghina dan merendahkan dunia pesantren.

    Tidak hanya menyentuh institusi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Tetapi juga menyudutkan tokoh-tokoh pesantren yang sangat dihormati oleh warga Nahdliyin

    Sementara itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menindak stasiun televisi bersangkutan. Respon tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Infokom (Informasi dan Komunikasi) KH Masduki Baidlowi di Jakarta (14/10). 

    Masduki mengatakan tindakan tegas dari KPI diperlukan, karena tayangan Trans7 melalui program Expose dianggap menyinggung pesantren dan Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri KH Anwar Manshur. 

    Masduki sangat menyayangkan tayangan tersebut. Karena dinilai tidak cover both side, crosscheck, profesional dan sangat tendensius. Dia menegaskan MUI meminta sesuai regulasi dan peraturan yang ada agar KPI menegur Trans 7. “Karena ini penyiarannya sangat tendensius. Yang disinggung ini pesantren besar berpengaruh, tokohnya juga pengurus PBNU,” kata Masduki. 

    Mantan Staf Khusus Wakil Presiden Ma’ruf Amin itu menilai tayangan tersebut merupakan persoalan serius yang tidak main-main. Pasalnya terjadi tayangan yang tidak bermutu. Bahkan cenderung menghina tradisi yang ada di pesantren. 

    “Saya kira sangat berbahaya kalau tidak dilakukan tindakan oleh KPI bisa menimbulkan tanggapan yang emosional. Saya kira jangan sampai terjadi,” sambungnya. Masduki mengungkapkan Alumni Pondok Pesantren Lirboyo juga telah mengadukan persoalan ini ke MUI. Dia menegaskan bahwa tayangan tersebut sangat tendensius.

    MUI meminta KPI harus segera memanggil dan menegur Trans 7, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab dan terlibat dalam tayangan tersebut. “Jangan-jangan yang terlibat memiliki agenda tendensius karena mungkin ada perbedaan-perbedaan pemahaman yang secara idelogis,” jelasnya. Sehingga akhirnya menimbulkan siaran seperti itu. Baginya kondisi seperti itu sangat berbahaya.

  • GP Ansor Jatim Laporkan Media TV Nasional ke Polda Jawa Timur

    GP Ansor Jatim Laporkan Media TV Nasional ke Polda Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan sebuah stasiun tv nasional terhadap pondok pesantren Lirboyo Kediri berbuntut ke jalur hukum.

    Perwakilan Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur mendatangi Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) pada hari ini, Selasa (14/10/2025).

    Laporan ini terkait dengan konten tayangan program “Expose Uncensored” yang dianggap mendiskreditkan lembaga pendidikan pesantren.

    Ketua PW Ansor Jatim, Musaffa Safril, menyatakan bahwa tayangan tersebut telah menimbulkan reaksi keras dari kalangan pesantren dan masyarakat luas.

    “Tayangan ini mengandung unsur fitnah dan framing negatif yang menggambarkan pesantren sebagai tempat perilaku menyimpang. Kami menilai ini adalah dekonstruksi nilai dan pelecehan terhadap institusi pendidikan pondok pesantren,” ujarnya di SPKT Polda Jatim.

    Musaffa menambahkan, media massa memiliki tanggung jawab besar dalam membangun literasi publik, bukan menebar stigma.

    PW Ansor Jatim menuntut permintaan maaf secara terbuka dari pihak stasiun tv tersebut dalam waktu 1×24 jam. “Ini bukan soal kebencian, tetapi perlawanan moral terhadap ketidakadilan informasi,” tegasnya.

    Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga telah melayangkan protes keras terhadap stasiun tv tersebut.

    Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menyampaikan keberatan atas tayangan yang sama.

    Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, pihaknya menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan dalam segmen acara ‘Expose Uncensored’ yang ditayangkan Senin kemarin, yang isinya terang-terangan melecehkan, bahkan menghina pesantren.

    ” PBNU menilai bahwa tayangan tersebut tidak hanya melanggar prinsip etika jurnalistik, tetapi juga melecehkan pesantren serta para tokoh yang selama ini menjadi garda pendidikan dan pembinaan moral umat. Kasus ini kini ditangani oleh pihak kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya. [uci/ted]

  • Ketua Umum PBNU: MBG Bukan Sekadar Soal Bikin Dapur dan Masak

    Ketua Umum PBNU: MBG Bukan Sekadar Soal Bikin Dapur dan Masak

    Jember (beritajatim.com) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berkomitmen membantu pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). NU diharapkan bisa mengelola seribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “Ini salah satu program strategis jangka panjang. Sebetulnya ini kan bukan soal bikin dapur, masak, membagi makanan saja,” kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, di sela-sela peresmian 42 SPPG NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (30/9/2025).

    Menurut Yahya, dengan adanya MBG, ada pekerjaan membangun sentra-sentra produksi pangan. “Apakah itu beras, bahan lauk-pauk lainnya seperti telur, ikan, sayuran, dan sebagainya,” kata alumnus Himpunan Mahasiswa Islam ini.

    Yahya berkomitmen, PBNU mengupayakan kerja sama dengan pemerintah dalam membangun program-program yang relevan. “Tadi di sini ada juga Lembaga Pengembangan Pertanian PBNU, karena ini juga harus ditangkap sebagai program untuk diupayakan,” katanya.

    Sejauh ini PBNU telah berhasil mengoperasikan 17 SPPG. “Hari ini kita meresmikan 42 lagi. Sekarang sudah ada lebih dari 500 SPPG yang sudah dikoordinasikan tim dari PBNU. Sudah masuk di sistem, tinggal menunggu peosesnya. Nanti kita kerjakan secara maraton,” kata Yahya.

    Yahya berharap NU bisa menunjukkan kinerja yang baik untuk mendukung program MBG, sehingga mencapai sasaran yang diinginkan pemerintah. “Dari laporan santri-santri dan siswa-sisewa yang sudah menerima manfaat dari SPPG-SPPG di lingkungan NU, alhamdulillah semua berjalan baik. Tidak ada masalah berarti,” katanya.

    Yahya menegaskan, PBNU membangun desain pengawasan yang ketat/ “Mudah-mudahan ke depan semua bisa berjalan lancar dan hasilnya maksimal,” katanya. [wir]

  • Bongkar Korupsi Kuota Haji Usai PPATK Sodorkan Nama Penerima, KPK Beber Terkait Gus Yahya..

    Bongkar Korupsi Kuota Haji Usai PPATK Sodorkan Nama Penerima, KPK Beber Terkait Gus Yahya..

    GELORA.CO – Menguak perkembangan terbaru kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama yang kini dalam pengusutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan data penting terkait aliran dana dari korupsi kuota haji ini.

    Nama-nama penerima sudah disodorkan ke KPK.

    Terkini, KPK menyatakan tidak menutup kemungkinan akan memanggil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, sebagai saksi. 

    Sudah Dicegah ke Luar Negeri

    Pemanggilan tersebut menjadi sorotan karena Gus Yahya adalah kakak kandung dari mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang saat ini telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK terkait kasus yang sama.

    Kedekatan ini menjadi salah satu alasan mengapa KPK melihatnya sebagai pihak yang mungkin memiliki informasi relevan.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemanggilan saksi adalah bagian dari mekanisme penyidikan.

    “Kebutuhan pemeriksaan kepada siapa nanti kita akan melihat ya dalam proses penyidikannya,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Budi menegaskan bahwa setiap saksi yang dipanggil memiliki relevansi dengan materi yang diselidiki. 

    Satu fokus utama dalam penyidikan ini adalah menelusuri aliran dana hasil korupsi.

     

    “Terkait dengan dugaan aliran uang ya, dalam melakukan penelusuran terkait dengan aliran uang yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi ini, KPK selain melakukan pemeriksaan kepada para saksi.” jelas Budi.

    Follow The Money

    Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membeberkan bahwa KPK sedang menerapkan metode follow the money. 

    Asep menjelaskan, penelusuran ke ormas keagamaan seperti PBNU dilakukan karena penyelenggaraan ibadah haji memang sering melibatkan peran ormas.

    Keterlibatan ini membuat ormas menjadi salah satu pihak yang perlu dimintai keterangan.

    Ia juga menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk mendiskreditkan institusi tertentu, melainkan bagian dari upaya KPK untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atau asset recovery. 

    Di sisi lain, pihak PBNU melalui A’wan Abdul Muhaimin telah menyatakan kekecewaan terhadap lambatnya penanganan kasus ini.

    Mereka merasa gerah karena kasus ini telah mencemari nama baik PBNU.

    Abdul Muhaimin mendesak KPK untuk segera mengumumkan tersangka dalam kasus ini.

    Menurutnya, penundaan pengumuman tersangka menimbulkan kesan seolah-olah PBNU terlibat secara institusional, yang mereka bantah keras.

    PBNU sebelumnya telah membantah menerima aliran dana korupsi kuota haji. 

    Kuota Haji Tambahan Dianggap Janggal

    Kasus korupsi ini bermula dari pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah yang diperoleh Indonesia dari Arab Saudi.

    Kuota ini diberikan dengan tujuan untuk mempercepat antrean haji reguler yang bisa mencapai puluhan tahun.

    Namun, Kemenag era Yaqut justru membagi rata kuota tersebut: 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

    Kebijakan ini dianggap janggal dan melanggar aturan.

    Pembagian ini melanggar Undang-Undang Haji yang menetapkan kuota haji khusus hanya 8 persen dari total kuota nasional. Pelanggaran ini menjadi dasar kecurigaan KPK.

    Akibat dari kebijakan tersebut, sekitar 8.400 jemaah haji reguler yang telah mengantre lebih dari 14 tahun gagal berangkat pada 2024.

    Mereka seharusnya diprioritaskan untuk mendapatkan kuota tambahan tersebut.

    KPK menduga ada niat jahat di balik pembagian tak proporsional ini.

    Dugaan ini mengarah pada adanya praktik jual beli kuota antara oknum Kemenag dengan pihak travel.

    Agen travel diduga harus menyetor uang dalam jumlah besar untuk mendapatkan jatah kuota haji khusus.

    Besaran setoran per kuota diperkirakan antara 2.600 hingga 7.000 dolar AS, atau sekitar Rp42 juta hingga Rp113 juta.

    Saat ini, penyidik KPK sedang mendalami siapa perancang naskah Surat Keputusan (SK) pembagian kuota tersebut.

    Mereka juga menelusuri alur perintah di baliknya sebelum akhirnya ditandatangani oleh menteri.

    Hingga kini, KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.

    Namun, statusnya telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, yang menandakan telah ditemukannya alat bukti yang cukup.

    Lembaga antirasuah juga telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan.

    Ketiga orang tersebut adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Stafsus Menag Ishfah Abidal Aziz, dan pemilik travel Maktour, Fuad Hasan Masyhur.

    Dugaan kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai lebih dari Rp1 triliun

    Bocoran PPATK Daftar Penerima Dana Korupsi

    Daftar nama penerima dana korupsi haji hingga bocoran dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Siapa lagi yang terlibat dan jadi tersangka?

    KPK tampaknya tak lama lagi bakal merilis tersangka kasus korupsi kuota haji.

    Sebab, data penting yang dimiliki sudah cukup banyak, terutama yang berkait aliran dana dari korupsi kuota haji ini.

    Seperti diketahui, korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) pada periode 2023-2024 ditaksir merugikan negara lebih dari Rp 1 triliun. 

    Saat itu Kemenag dipimpin oleh Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.

    Terbaru, Ketua  PPATK Ivan Yustiavandana, mengakui telah menyerahkan sejumlah data penting terkait aliran dana ini ke KPK.

    PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merupakan sebuah lembaga intelijen keuangan milik negara yang berperan penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia.

    Menurut Ivan, PPATK telah melakukan koordinasi intensif dengan KPK untuk membongkar kasus korupsi kuota haji ini.

    Mengingat aliran dana itu cukup besar ke sejumlah orang terpandang di negeri ini, yang jika diungkap akan geger.

     “Iya sejak awal tim kami dan KPK terus berkoordinasi, banyak data sudah kami sampaikan baik diminta maupun berdasarkan perkembangan analisis kami,” kata Ivan dikutip dari Tribunnews.com, Senin (15/9/2025).

    Menurut Ivan, kerja sama ini bersifat proaktif dan reaktif, di mana PPATK secara aktif menelusuri dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, kemudian menyerahkannya kepada penyidik KPK.

    “Seperti halnya dengan kasus-kasus yang lain, PPATK bekerja sama dengan KPK, baik secara proaktif maupun reaktif, untuk melakukan penelusuran aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana,” ujarnya.

    Terkait Nama-nama Penerima Aliran Dana

    Meski demikian, Ivan enggan membeberkan detail mengenai total nilai transaksi maupun identitas para pihak yang rekeningnya ditelusuri, termasuk dugaan aliran dana ke pengusaha travel, asosiasi haji, pejabat Kemenag, hingga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    Ia menegaskan bahwa kewenangan untuk merilis nama-nama tersebut berada di tangan KPK.

    “Untuk nama-nama bisa ditanyakan langsung ke KPK. Dari sisi PPATK, akan menelusuri aliran dana baik dari sisi PN (Penyelenggara Negara), pihak swasta ataupun pihak terkait lainnya,” kata Ivan. 

    “Data berkembang terus, dari kami tidak bisa disampaikan,” tambahnya.

    Langkah PPATK ini sejalan dengan strategi KPK yang tengah fokus pada pendekatan follow the money atau mengikuti jejak aliran uang haram. 

    Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya menyatakan bahwa KPK menggandeng PPATK untuk melacak ke mana saja dana korupsi ini mengalir demi memaksimalkan pengembalian aset negara (asset recovery).

    Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan penyelewengan pembagian 20.000 kuota haji tambahan dari Pemerintah Arab Saudi. 

    Kuota yang seharusnya dibagi dengan komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus, diubah melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Agama menjadi 50:50.

    SK tersebut diduga menjadi dasar bagi oknum di Kemenag dan asosiasi travel untuk memperjualbelikan kuota haji khusus dengan setoran “uang komitmen” yang berkisar antara 2.600 hingga 7.000 dolar AS per kuota. 

    Akibatnya, ribuan jemaah haji reguler yang telah mengantre bertahun-tahun gagal berangkat.

    KPK telah menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan pada 9 Agustus 2025 dan telah mencegah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bepergian ke luar negeri. 

    Hingga kini, KPK belum secara resmi mengumumkan nama-nama tersangka, namun telah memberikan sinyal kuat bahwa pucuk pimpinan di Kemenag periode 2023–2024 turut terlibat dalam skandal ini.

    Desak Umumkan Tersangka

    Publik sedang menyoroti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    Sebab, ormas keagamaan terbesar di Indonesia itu disebut-sebut tersangkut pada kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024.

    Sebab, KPK telah memeriksa eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Yaqut Cholil sendiri tak lain adalah adik kandung Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

    Terkait hal ini, PBNU pun bereaksi, membantah pihaknya disebut-sebut menerima aliran dana dari kasus korupsi kuota haji ini.

    Kasus korupsi kuota haji merupakan salah satu skandal besar yang melibatkan pejabat tinggi Kementerian Agama dan sejumlah pihak swasta.

    Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi alias Gus Fahrur meminta agar KPK segera mengumumkan nama tersangka yang memang terlibat dalam kasus itu, bukan secara institusi.

    “Ya. Saya sudah ada statement membantah keras berita terkait aliran dana haji ke PBNU dan meminta KPK melakukan klarifikasi agar jelas, disebutkan saja nama tersangkut agar tidak menjadi fitnah,” kata Gus Fahrur.

  • Membaca gerak NU di Tanah Seribu Masjid

    Membaca gerak NU di Tanah Seribu Masjid

    Tantangan digitalisasi, globalisasi, hingga ancaman intoleransi justru memperlihatkan bagaimana NU NTB menjadi laboratorium yang dinamis.

    Mataram (ANTARA) – Di sebuah sore yang hangat akhir pekan lalu, suasana di dalam Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram terasa khidmat berbalut optimisme.

    Ratusan warga Nahdliyyin memenuhi ruangan untuk menyaksikan pelantikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Nusa Tenggara Barat (NTB) masa khidmat 2025–2030.

    Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, hadir memberi sambutan yang membekas. Dengan suara tegas, ia menyebut NTB sebagai salah satu basis NU paling dinamis di luar Jawa.

    Pernyataan ini bukan sekadar pujian. Ia mencerminkan sebuah realitas bahwa NU di NTB bukan hanya bertahan, melainkan tumbuh menjadi salah satu pusat energi baru bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia.

    Pertanyaannya, apa yang membuat NTB begitu menonjol dalam peta dinamika NU nasional?

    Sejarah NU di NTB tidak bisa dilepaskan dari peran pesantren dan ulama karismatik yang menanamkan nilai-nilai Islam ahlussunnah wal jamaah sejak awal abad ke-20. Lombok dan Sumbawa tumbuh dengan jaringan pesantren yang bukan hanya sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga simpul sosial dan ekonomi masyarakat.

    Nama-nama seperti TGH Lalu Turmudzi Badaruddin (Datok Bagu) atau TGH Datok Bagu kerap disebut sebagai figur perekat. Mereka tidak sekadar mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menjaga tradisi lokal seperti tahlilan, maulidan, hingga berbagai ritual keagamaan yang berpadu dengan budaya masyarakat. Tradisi inilah yang menjadikan NU di NTB terasa membumi, dekat dengan masyarakat akar rumput.

    Pesantren juga memainkan peran penting dalam menjawab kebutuhan zaman. Tidak sedikit pondok pesantren yang kini membuka sekolah formal, perguruan tinggi, hingga rumah sakit. Contoh nyata adalah Yayasan Qomarul Huda di Lombok Tengah yang mendapat hibah tanah dari Pemprov NTB untuk mendirikan rumah sakit. Langkah ini menunjukkan bagaimana NU melalui pesantren bertransformasi menjadi motor pembangunan sosial.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mahfud MD soal Prabowo Undang Ormas Islam Respons Demo: Mulia tapi Tak Tepat Nasional 2 September 2025

    Mahfud MD soal Prabowo Undang Ormas Islam Respons Demo: Mulia tapi Tak Tepat Nasional 2 September 2025

    Mahfud MD soal Prabowo Undang Ormas Islam Respons Demo: Mulia tapi Tak Tepat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Langkah Presiden RI Prabowo Subianto mengundang 16 organisasi masyarakat (ormas) Islam di tengah gelombang aksi demonstrasi dinilai Mahfud MD kurang tepat.
    Penilaian ini disampaikan eks Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut lewat tayangan Podcast Terus Terang di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (2/9/2025).
    “Itu perbuatan bagus mulia tapi menurut saya tidak tepat,” kata Mahfud.
    Pendapat Mahfud ini didasari dengan sejumlah hal. Pertama, aksi demonstrasi ini bukan dipicu karena masalah agama.
    “Isunya ini bukan isu masalah agama. Itu masalah ekonomi. Ini yang protes-protes itu bukan gerakan keagamaan santri atau apa gitu. Santri-santri enggak ikut ini,” ujar Mahfud.
    Kedua, gelombang aksi ini dipicu oleh tekanan yang dialami masyarakat terkait kebijakan pemerintah.
    “Putusan kayak kemarin aja, buat kebijakan, hentikan ini, saya akan melakukan ini dalam beberapa hari ke depan. Nah itu yang sudah dilakukan tapi baru menghentikan,” jelasnya.
    Oleh karena itu, ia menilai langkah Prabowo keliru jika memanggil 16 ormas Islam di tengah dinamika yang ada.
    “Itu keliru coba memanggil 16 ormas Islam. Dan di situ kelihatan sekali ormas Islam bicara apa di situ kaitannya dengan ini semua? Enggak ada,” tegasnya.
    Diketahui, pertemuan Presiden RI dengan 16 ormas Islam ini terjadi di tengah gelombang aksi demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025.
    Tepatnya, pertemuan ini digelar di kediaman Prabowo yang berlokasi di Hambalang, Jawa Barat, pada Sabtu (30/8/2025).
    “Sore ini rombongan 16 organisasi kemasyarakatan Islam diterima oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di Hambalang,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya lewat konferensi pers di YouTube Sekretariat Presiden.

    Dalam pertemuan itu, turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang.
    Ke-16 ormas itu berdialog dengan Presiden Prabowo yang didampingi Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala BIN Muhammad Herindra, serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. “Kami berdialog dari hati ke hati, memahami secara umum, tapi lengkap permasalahan bangsa yang dihadapi, khususnya hari-hari ini,” ungkap Gus Yahya lagi.
    Menurut Gus Yahya, pertemuan ini menyepakati agar mereka bersama-sama bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat untuk tenang.
    “Untuk mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang dan insya Allah bersama-sama Presiden Prabowo Subianto di bawah pemerintahan beliau dan juga dengan dukungan dari para pemimpin umat, insya Allah bersama-sama kita bisa mengatasi apapun tantangan yang kita hadapi,” lanjutnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PBNU Siap Dukung Prabowo Ciptakan Situasi Kondusif

    PBNU Siap Dukung Prabowo Ciptakan Situasi Kondusif

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan pihaknya siap mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas dan ketenangan masyarakat di tengah dinamika politik dan sosial belakangan ini.

    Menurut Gus Yahya, pertemuan tokoh agama dengan Presiden ke-8 RI itu di Istana Negara pada Senin (1/9/2025) sejak pukul 16.30 hingga 21.30 WIB, itu menunjukkan bahwa aspirasi publik tidak diabaikan, melainkan telah ditangkap dan ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh pemerintah maupun lembaga negara.

    “Sudah jelas bahwa harapan-harapan dan tuntutan-tuntutan masyarakat sudah didengar dan dipahami, dan benar-benar sudah dikerjakan upaya-upaya pemenuhannya secara sistematis dan strategis,” ujar Gus Yahya di Jakarta, Senin (1/9/2025).

    Ia menyebut PBNU bersama para pemimpin agama lain bersiap ikut berkontribusi dalam membina umat agar tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi. Upaya ini, kata dia, penting untuk menciptakan situasi kondusif yang memungkinkan pemerintah bekerja optimal.

    “Kami akan membantu menciptakan rasa aman di tengah-tengah masyarakat, mengajak untuk lebih mendekat kepada Tuhan dan memohonkan pertolongan untuk bangsa kita ini. Karena di samping harapan-harapan besar tentang masa depan yang lebih baik, tentu juga ada tantangan-tantangan yang tidak kecil,” katanya.

    Selain menekankan peran NU dalam merawat ketenangan sosial, Gus Yahya juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Kepala negara untuk membuka ruang komunikasi secara rutin dengan tokoh agama.

    Dia menilai hal tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan pemuka agama.

    “Beliau tadi juga menyatakan sesuatu yang membuat kami semua sangat berbesar hati, bahwa beliau menginginkan ada pertemuan seperti ini secara rutin. Lebih sering lebih baik, tentu akan kita sesuaikan,” pungkas Gus Yahya.

  • 5 Rumah di Duren Sawit yang Didatangi Massa Ditinggali Mertua Uya Kuya Megapolitan

    5 Rumah di Duren Sawit yang Didatangi Massa Ditinggali Mertua Uya Kuya Megapolitan

    Rumah di Duren Sawit yang Didatangi Massa Ditinggali Mertua Uya Kuya
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rumah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang digerebek massa pada Sabtu (30/8/2025) malam, dipastikan bukan rumah pribadi Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya.
    Roman (31), penjaga rumah, mengatakan bangunan tersebut merupakan milik orangtua dari istri Uya atau mertuanya.
    “Ini rumah mertuanya, bukan rumah pribadi Mas Uya. Kalau ada acara keluarga, baru Mas Uya ke sini,” ungkap Roman kepada
    Kompas.com
    , Sabtu malam.
    Menurut Roman, Uya sudah lama tidak mengunjungi rumah tersebut.
    “Mas Uya sudah lama banget juga sih enggak ke sini. Terakhir kali mungkin lebih dari setahun dia enggak ke sini,” lanjutnya.
    Roman menambahkan, keluarga Uya Kuya dan sang mertua sudah mengetahui rumah tersebut digerebek massa dan dijarah.
    Sang mertua disebut tengah berada di luar kota, sementara keberadaan Uya tidak ia ketahui.
    Roman bercerita, massa datang sekitar pukul 21.00 WIB ketika ia sedang keluar membeli makan malam. Rumah dalam keadaan kosong.
    “Saya kurang paham bagaimana mereka ini datangnya. Pas saya pulang ke rumah, sudah pada jebol,” kata Roman.
    Sekitar dua ratus orang terlihat menguasai rumah.
    Dalam waktu kurang dari tiga jam, barang-barang berharga lenyap dijarah, mulai dari perabotan, elektronik seperti AC dan TV, busana, kasur, hingga 23 ekor kucing peliharaan.
    Tembok rumah juga dipenuhi coretan kata-kata tak pantas.
    Roman mengatakan, polisi tidak berseragam dan TNI sempat datang, tetapi massa tidak gentar dan tetap mengambil barang-barang dari rumah.
    Aparat bersama warga sekitar berusaha menghalau agar penjarahan tidak merembet ke rumah lain.
    Pantauan
    Kompas.com
    sekitar pukul 02.00 WIB, masih ada sejumlah orang yang mencoba mencari barang di dalam rumah.
    Seorang warga yang ikut membantu pengamanan menyebut, massa kemungkinan bukan berasal dari lingkungan sekitar.
    “Sepertinya bukan orang sini. Kalau tinggal di lingkungan sini, pasti minimal kami kenal wajah. Nah, ini enggak sama sekali,” ujarnya.
    Massa disebut datang secara serempak, ada yang berjalan kaki dan ada yang menggunakan sepeda motor.
    Hingga kini, Polres Metro Jakarta Timur belum memberikan konfirmasi resmi terkait kabar penangkapan beberapa pelaku penjarahan.
    Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menyerukan masyarakat agar lebih tenang dan jernih menyikapi kondisi saat ini.
    Imbauan itu disampaikan setelah ia bersama perwakilan 16 ormas Islam bertemu Presiden Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2025).
    “Kami bersepakat untuk bersama-sama bahu membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, serta mengajak masyarakat supaya lebih tenang,” kata Gus Yahya.
    Mantan Menkopolhukam Mahfud MD juga menyampaikan hal serupa.
     
    Menurutnya, protes rakyat wajar, tetapi aksi yang menimbulkan kerusuhan dan korban sudah terlalu jauh.
    “Kita setuju perkeras saja protes. Kita mengerti itu. Tetapi yang terjadi sekarang mungkin sudah terlalu jauh,” kata Mahfud dalam
    YouTube Mahfud MD Official
    , Sabtu (30/8/2025).
    Ia menegaskan, kondisi demonstrasi belakangan sudah mencekam.
    “Karena peristiwa demo di DPR yang menyebarkan banyak korban dan kerusuhan yang meluas di seluruh Tanah Air. Sehingga harus segera diselesaikan oleh pihak yang berwenang dan berwajib,” ujarnya.
    *Disclaimer*: Pemberitaan ini untuk kepentingan informasi publik, agar hak masyarakat untuk tahu tetap terjaga.
    Redaksi menolak kekerasan/perusakan/pembakaran/penjarahan, karena bangsa ini hanya akan kuat jika kita setia melindungi sesama, merawat fasilitas umum, dan menjaga dunia usaha tetap berjalan agar ekonomi tak makin terpuruk.
    Tetap tenang, jangan terprovokasi, jadikan negeri ini rumah aman buat kita semua, dan utamakan sumber informasi yang kredibel.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.