Xcloud.id

Tag: KH Yahya Cholil Staquf

  • Datang ke Tebuireng Jombang, Gus Yahya Siapkan Dokumen Satu Tas

    Datang ke Tebuireng Jombang, Gus Yahya Siapkan Dokumen Satu Tas

    Jombang (beritajatim.com) – KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya datang bersama rombongan di pesantren Tebuireng Jombang untuk menghadiri silaturahmi terkait polemik PBNU, Sabtu (6/12/2025).

    Saat datang, jajaran mustasyar sedang rapat di dalem kasepuhan. Sehingga Gus Yahya bersama rombongan langsung berziarah di makam pendiri NU, KH Hasyim Asyari.

    Gus Yahya mengaku kedatangannya atas panggilan dari para kiai sepuh. Ia juga mengaku siap untuk menjawab semua pertanyaan dari para kiai.

    “Ya, para bini Sepuh, kiai Sepuh memanggil saya, dan saya datang. Apapun yang nanti diminta, saya siap, apapun yang ditanyakan saya siap jawab,” kata Gus Yahya.

    Untuk mendukung penjelasan itu, Gus Yahya sudah menyiapkan dokumen sebanyak satu tas.

    “Saya datang bersama teman-teman PBNU dan semua Penjelasan, semua dokumen Semua satu tas penuh Yang apabila diminta untuk menunjukan,” katanya melanjutkan.

    Gus Yahya berharap penjelasannya kepada para kiai dapat menyelesaikan konflik di internal PBNU.

    Di Tebuireng pertemuan dibagi menjadi dua sesi pertama, pertemuan antara mustasyar dengan jajaran syuriah Ini dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB – 12.00 WIB. Namun hingga pukul 14.00 WIB pertemuan syuriah belum kelar.

    Sedangkan pertemuan dengan Tanfidziyah dijadwalkan pukul 13.00 WIB hingga 15.00 WIB. Sehingga hingga saat ini Gus Yahya belum masuk ke dalem Kasepuhan.

    Jajaran mutasyar yang hadir di antaranya Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, KH. Nurul Huda Djazuli, KH. Muhammad Nuh, serta KH Anwar Manshur. Tampak pula KH Abdussalam Sohib atau Gus Salam dari Denanyar Jombang serta Gus Kautsar dari Ploso Kediri. [suf/beq]

  • 7 Banom Pusat NU Tolak Pleno Sepihak, Dukung Islah Kiai Sepuh di Tebuireng

    7 Banom Pusat NU Tolak Pleno Sepihak, Dukung Islah Kiai Sepuh di Tebuireng

    Jakarta (beritajatim.com) – Gelombang penolakan terhadap rencana Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang digelar tanpa kehadiran bersama dua pucuk pimpinan tertinggi organisasi terus meluas.

    Tujuh Badan Otonom (Banom) tingkat pusat secara resmi menyatakan menolak langkah sepihak tersebut dan menyerukan agar masalah diselesaikan melalui musyawarah para kiai sepuh. Sikap tegas ini dituangkan dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Jumat (5/12/2025).

    Sikap penolakan ini muncul di tengah situasi memanas akibat adanya klaim pencopotan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), oleh pihak Syuriyah.

    Menanggapi polemik tersebut, Gus Yahya sebelumnya telah menegaskan bahwa pelaksanaan rapat pleno tanpa keterlibatan dirinya sebagai Ketua Umum adalah cacat prosedur.

    “Rapat Pleno Syuriyah PBNU tidak sah tanpa keterlibatan Tanfidziyah,” tegas Gus Yahya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Senada dengan pandangan tersebut, pengurus Lakpesdam PBNU, Muhammad Nurkhoiron, menilai bahwa pleno yang digelar tanpa persetujuan kolektif merupakan tindakan inkonstitusional.

    Ia mengingatkan bahwa Nahdlatul Ulama adalah sebuah jam’iyah (organisasi), bukan perkumpulan yang berpusat pada satu figur semata.

    “NU tidak boleh berjalan dengan ego sektoral. Semua keputusan besar harus diambil bersama, bukan satu pihak,” ujarnya.

    Sebagai solusi atas ketegangan ini, ketujuh Banom PBNU menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif islah melalui forum silaturahim Tebuireng yang dipimpin oleh para kiai sepuh dan mustasyar NU.

    Dalam dokumen pernyataan resminya, para pimpinan Banom menekankan pentingnya “musyawarah yang jernih dan tabayyun yang dipimpin masyayikh sebagai jalan menyatukan jam’iyah.”

    Dokumen pernyataan sikap tersebut ditandatangani langsung oleh tujuh pimpinan Banom pusat, yakni H. Addin Jauharudin (PP GP Ansor), Muchamad Nabil Haroen (PP Pagar Nusa), dan M. Shofiyulloh Cokro (PB PMII).

    Turut menandatangani pernyataan tersebut adalah Irham Ali Saifuddin (DPP SARBUMUSI), Muh Agil Nuruz Zaman (PP IPNU), Prof. Dr. KH. Ali Masykur Musa (JATMAN), serta Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin (PP ISNU).

    Melalui dukungan terhadap upaya silaturahim Tebuireng dan penolakan terhadap pleno sepihak, tekanan moral kini mengerucut pada pentingnya kesatuan kepemimpinan di tubuh PBNU.

    Para ketua umum Banom menegaskan bahwa setiap konflik internal harus disikapi dengan mengedepankan akhlak organisasi.

    “Kepemimpinan PBNU harus menjadi teladan menjaga harmoni dan kemaslahatan jam’iyah,” tegas bunyi dokumen tersebut.

    Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa upaya penyelamatan NU hanya dapat dilakukan melalui duet utuh Rais ‘Aam dan Ketua Umum, bukan melalui manuver unilateral.

    Publik dan warga Nahdliyin kini menunggu langkah selanjutnya dari pucuk pimpinan PBNU, apakah akan memilih jalan rekonsiliasi bersama para kiai sepuh atau tetap melanjutkan agenda sepihak yang berpotensi memecah belah jam’iyah. [beq]

  • Sekjen PBNU Tegaskan Rapat Pleno Syuriah Ilegal, Langgar ART dan Mandat Muktamar

    Sekjen PBNU Tegaskan Rapat Pleno Syuriah Ilegal, Langgar ART dan Mandat Muktamar

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Amin Said Husni, menegaskan bahwa Rapat Pleno yang digelar oleh pihak yang mengatasnamakan Pengurus Besar Syuriah adalah tidak sah secara organisasi dan batal demi hukum.

    Penilaian tersebut didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan rapat dinilai melanggar ketentuan Anggaran Rumah Tangga (ART) NU serta keputusan resmi Muktamar ke-34.

    Amin merinci tiga alasan mendasar mengapa rapat yang disebut-sebut bertujuan menetapkan “Pejabat Ketua Umum PBNU” tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum organisasi yang kuat.

    “Ini bukan sekadar tidak prosedural. Agenda tersebut justru menabrak keputusan tertinggi organisasi, yakni Muktamar,” ujarnya di Jakarta (5/12/2025).

    Alasan pertama, menurut Amin, rapat tersebut bermula dari keputusan Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 yang dinilai telah melampaui kewenangan.

    Mengacu pada ART NU Pasal 93, Rapat Harian Syuriyah tidak memiliki otoritas untuk mengambil keputusan strategis yang berdampak pada struktur Tanfidziyah, termasuk menggugurkan posisi Ketua Umum.

    “Keputusan tersebut hanya mengikat internal Syuriyah Harian sebagaimana Perkum 10/2025 Pasal 15 ayat 3. Jadi tidak ada efek apa pun terhadap kedudukan Ketua Umum,” tamdasnya.

    Alasan kedua, Amin menilai rapat tersebut cacat prosedur karena melanggar tata kepemimpinan rapat yang diatur dalam konstitusi organisasi.

    Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) huruf c dan Pasal 64 ART NU, sebuah rapat pleno PBNU wajib dipimpin secara bersama-sama oleh Rais Aam dan Ketua Umum.

    “Kalau Ketua Umum tidak dilibatkan, maka rapat pleno itu sejak awal batal demi hukum,” terang Amin.

    Alasan ketiga, agenda penetapan “Pejabat Ketua Umum” dalam rapat tersebut dianggap tidak memiliki landasan aturan yang relevan.

    Dalam Peraturan Perkumpulan (Perkum) No. 13 Pasal 4 ayat (1), disebutkan bahwa jabatan Pejabat Ketua Umum hanya dapat digunakan jika terjadi mekanisme pergantian antar waktu akibat fungsionaris berhalangan tetap.

    “Faktanya, KH Yahya Cholil Staquf tidak berhalangan tetap. Beliau adalah Mandataris Muktamar ke-34, dan tidak ada kekosongan jabatan yang perlu diisi,” ungkap Amin.

    Amin juga menyoroti bahwa rencana penetapan Pejabat Ketua Umum tersebut secara langsung bertentangan dengan hasil Muktamar ke-34 yang memberikan mandat penuh kepada KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU yang sah.

    “Jika ada agenda yang menabrak langsung keputusan Muktamar, itu pelanggaran serius dalam jam’iyyah ini,” tandasnya.

    Lebih lanjut, Amin mengingatkan bahwa tidak ada ruang bagi tindakan sepihak yang berupaya menggeser wewenang Ketua Umum tanpa dasar konstitusi organisasi yang jelas.

    “NU punya aturan, punya marwah. Kita semua wajib menjaganya,” tutupnya. [beq]

  • Rais Aam PBNU Absen di Forum Tebuireng, Surat Penundaan Picu Spekulasi Nasib Islah

    Rais Aam PBNU Absen di Forum Tebuireng, Surat Penundaan Picu Spekulasi Nasib Islah

    Jakarta (beritajatim.com) – Langkah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar, yang memilih tidak menghadiri forum Silaturahim Mustasyar di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, pada Sabtu (6/12/2025), memantik tanda tanya besar di tengah upaya rekonsiliasi organisasi. Absennya pimpinan tertinggi Syuriyah ini dikonfirmasi melalui surat resmi yang meminta penundaan agenda strategis tersebut.

    Berdasarkan surat bernomor 4802/PB.02/B.I.01.71/99/12/2025 yang ditandatangani Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Katib KH Ahmad Tajul Mafakhir, PBNU menyampaikan usulan penundaan kepada penggagas acara, dr. KH Umar Wahid.

    Pihak Syuriyah PBNU beralasan adanya agenda sidang Pleno PBNU pada 9–10 Desember 2025, sehingga meminta waktu setelah tanggal 10 Desember atau mengikuti “kelonggaran waktu Syuriah PBNU”.

    Padahal, pertemuan di Ndalem Kasepuhan Pesantren Tebuireng ini digagas langsung oleh keluarga besar Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari sebagai tindak lanjut pertemuan para sesepuh di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso pada 30 November lalu. Undangan resmi yang ditandatangani Pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz dan KH Umar Wahid selaku sohibul hajat telah beredar sejak Kamis (4/12/2025).

    Surat undangan Silaturahmi Mustasyar dengan Ketua Umum PBNU yang akan digelar di Ndalem Kasepuhan Pesantren Tebuireng Jombang.

    Dalam dokumen undangan yang diterima media, forum ini dirancang khusus untuk mempertemukan Kiai Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di hadapan para Mustasyar dan kiai sepuh.

    “Saya meminta pertemuan tersebut dilaksanakan di Pesantren Tebuireng. Salah satu yang harus kita ingat adalah para pendiri NU: Kiai Hasyim, Kiai Bisri, dan beberapa kiai lain itu mendirikan NU dengan satu tujuan yang mulia, dengan tujuan kepentingan umat,” tegas Kiai Umar, Kamis (4/12/2025).

    Kiai Umar menekankan urgensi pertemuan ini untuk menjaga posisi NU sebagai jangkar persatuan bangsa. Ia berharap konflik internal tidak menggerus marwah organisasi.

    “Mungkin sebagian besar rakyat Indonesia berharap bahwa NU ini bisa tetap menjadi jangkar. Kita berharap NU bisa jadi jangkar, orang mau agamanya apa, suku bangsanya apa, semuanya ingin NU tetap menjadi jangkar karena sejarah membuktikan bahwa NU sudah bisa menjadi jangkar. Masa gara-gara urusan begini, urusan sepele dibanding dengan kebesaran NU, kita jadi ribut,” jelasnya.

    Jawaban pihak Rais Aam atas undangan Silaturahmi Mustasyar dengan Ketum PBNU di Pesantren Tebuireng Jombang.

    Namun, keputusan Rais Aam untuk tidak hadir dinilai sejumlah pihak sebagai sinyal resistensi terhadap tekanan moral para sesepuh. Susunan acara yang bocor memperlihatkan bahwa Rais Aam dijadwalkan memberi paparan pukul 10.40 WIB, diikuti Gus Yahya pada pukul 13.40 WIB, sebelum perumusan kesepakatan islah.

    Seorang sumber dari kalangan Syuriyah PBNU yang enggan disebutkan namanya menyayangkan absennya Rais Aam. Menurutnya, forum ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan momentum krusial bagi keutuhan PBNU.

    “Ini forum yang dirancang untuk mempertemukan dua pucuk pimpinan di hadapan para masyayikh, bukan sekadar kunjungan biasa,” ujar sumber tersebut, Jumat (5/12/2025).

    Sumber lain dari Jawa Timur menilai langkah Rais Aam mengindikasikan keinginan untuk menghindari kontrol langsung dari para masyayikh. Penundaan tanpa tanggal pasti dikhawatirkan akan menghilangkan momentum islah.

    “Kalau hadir di Tebuireng, beliau otomatis mengikuti keputusan masyayikh. Beliau mungkin menunggu forum yang bisa dikontrol sendiri,” ungkap sumber tersebut. Ia menambahkan, “Kalau pintu islah dibuka oleh masyayikh tapi tidak ditanggapi, siapa yang sebenarnya tidak menginginkan perdamaian?”

    Di sisi lain, gejolak ini memicu reaksi keras dari akar rumput. Jaringan Kader Muda NU se-Indonesia dalam pertemuan di Jakarta menyerukan agar elit PBNU kembali tunduk pada mekanisme AD/ART dan menghormati ikhtiar para kiai sepuh.

    Juru Bicara Jaringan Kader Muda NU, Purwaji, mengkritik rencana Rapat Pleno untuk menunjuk Penjabat (PJ) Ketua Umum di tengah upaya damai yang sedang berjalan. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk arogansi struktural yang mengabaikan tradisi musyawarah.

    “Jika benar ada rencana pleno penunjukan PJ, itu adalah bentuk kesewenang-wenangan. Para kiai menghendaki islah, bukan pemaksaan pleno. Sangat menyedihkan jika suara para kiai dianggap bisa diabaikan begitu saja,” tegas Purwaji, Jumat (5/12/2025).

    Para kader muda menilai situasi ini mengancam ruh dasar NU sebagai Jam’iyah yang berpijak pada syura dan bimbingan ulama. Jika forum Tebuireng tetap berjalan tanpa kehadiran Rais Aam besok, substansi rekonsiliasi dikhawatirkan tidak akan tercapai maksimal. [beq]

  • Gus Yahya: Soal Jabatan Ini Bukan yang Terpenting, tetapi… Nasional 3 Desember 2025

    Gus Yahya: Soal Jabatan Ini Bukan yang Terpenting, tetapi… Nasional 3 Desember 2025

    Gus Yahya: Soal Jabatan Ini Bukan yang Terpenting, tetapi…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan komitmennya dalam menjaga tatanan organisasi PBNU.
    Menurutnya, klaim yang pihak lain yang memberhentikannya dari posisi Ketum
    PBNU
    tidak memiliki dasar hukum.
    “Kita semua bertekad untuk menjaga tatanan organisasi ini sekuat-kuatnya. Soal jabatan ini bukan yang terpenting, tetapi yang paling penting adalah tatanan organisasi. Mari kita laksanakan tatanan organisasi ini,” ujar
    Gus Yahya
    dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (3/12/2025), dilansir dari
    Kompas TV
    .
    Posisinya sebagai
    Ketum PBNU
    , kata Gus Yahya, hanya bisa diberhentikan lewat
    Muktamar
    Nahdlatul Ulama (NU).
    Sedangkan rapat harian Syuriyah PBNU yang mengeluarkan pertimbangan untuk memberhentikannya tidak memiliki dasar hukum dan dilakukan sepihak.
    “Posisi saya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Mandataris Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung tetap tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar. Ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda di dalam sistem konstitusi dan regulasi NU,” ujar Gus Yahya.
    Di samping itu, kabar akan diselenggarakannya rapat pleno PBNU juga tidaklah benar. Karena, rapat pleno bisa terlaksana jika dipimpin oleg Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
    “Pleno itu hanya bisa diselenggarakan apabila dipimpin bersama-sama oleh Rais Aam dan Ketua Umum. Tidak bisa Rapat Pleno hanya diselenggarakan oleh Syuriyah saja,” ujar Gus Yahya.
    Oleh karena itu, Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya masih berstatus dan menjabat sebagai Ketum PBNU.
    “Ini yang perlu saya tegaskan, saya dalam hal ini tidak punya kepentingan apapun selain mempertahankan tatanan organisasi yang ada,” ujar Gus Yahya.
    Sebelumnya, Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar mengeklaim bahwa organisasi tersebut akan segera menggelar Muktamar dalam waktu dekat.
    Muktamar akan digelar menyusul pemberhentian
    Yahya Cholil Staquf
    atau Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU.
    “Bahwa untuk memastikan berjalannya roda organisasi secara normal, makan akan dilaksanakan rapat pleno atau muktamar dalam waktu segera,” ujar Miftachul dalam siaran persnya, Sabtu (29/11/2025).
    Miftachul sebagai Rais Aam PBNU menegaskan, Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.
    Usai pemberhentian tersebut, ia menyebut bahwa Gus Yahya tidak lagi memiliki hak maupun kewenangan menggunakan atribut Ketum PBNU.
    “Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” tegas Miftachul.
    Ia pun kembali mengingatkan seluruh nahdliyin tentang nilai-nilai Khittah Nahdlatul Ulama (NU) dan mengedepankan kepentingan bersama.
    “Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” ujar Miftachul.
    “Marilah kita bermunajat kepada Allah SWT agar diberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Putra KH Maimoen Zubair: Umat Menunggu NU Kembali ke Jalan Perjuangan

    Putra KH Maimoen Zubair: Umat Menunggu NU Kembali ke Jalan Perjuangan

    Jember (beritajatim.com) – Muhammad Idroer Maimoen Zubair, putra almarhum ulama KH Maimoen Zubair dan Ketua Majelis Taman Surga Partai Persatuan Pembangunan, berharap konflik internal di tubuh Nahdlatul Ulama segera berakhir.

    “Saya enggak mau berkomentar. Yang penting saya cinta Nahdlatul Ulama. Saya bukan siapa-siapa,” kata Gus Idroer, sapaan akrabnya, dalam acara silaturahmi ulama dan Majelis Taman Surga PPP, di Pondok Pesantren Darus Sholah, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (2/12/2025).

    Namun sebagai bagian dari PPP, Idroer tetap mendoakan yang terbaik bagi NU. “Kami doakan, panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga cepat selesai apa terjadi di tubuh Nahdlatul Ulama,” katanya.

    “Saya hanya bisa mendoakan semoga yang kita cintai Nahdlatul Ulama kembali kepada relnya, kepada khittahnya, kepada jalan perjuangannya, dan itu sangat dinanti-nanti umat. Nahdlatul Ulama yang memperjuangkan Islam, yang menaungi semua partai, menaungi siapapun umat Islam,” katanya.

    PPP sendiri, menurut Idroer, juga tengah kembali ke garis perjuangan awal. “Ayo bareng-barenglah yang bersimpati dengan Indonesia, bersimpati dengan umat Islam, bersama-sama PPP berjuang dalam legislatif dan eksekutif secara konstitusional,” katanya.

    Pengurus Besar NU tengah dirundung konflik internal. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mencopot Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU, sebagaimana dilansir kepada media massa 28 November 2925.

    Sehari kemudian, giliran Yahya yang diberhentikan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar. Akhyar mengambil alih kepemimpinan PBNU, setelah menggelar pertemuan dengan sejumlah pengurus PBNU di Kantor Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, 29 November 2025. [wir]

  • 10 Gus Ulil Klaim Gus Yahya Tetap Jadi Ketum PBNU, Tak Terganggu Keadaan Politik Nasional

    10 Gus Ulil Klaim Gus Yahya Tetap Jadi Ketum PBNU, Tak Terganggu Keadaan Politik Nasional

    Gus Ulil Klaim Gus Yahya Tetap Jadi Ketum PBNU, Tak Terganggu Keadaan Politik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Absar Abdalla (Gus Ulil) menegaskan, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) merupakan ketua umum PBNU.
    Gus Ulil
    menyebutkan, rapat koordinasi badan otonom (banom) yang tertutup hari ini juga tetap berlangsung dengan surat undangan yang ditandatangani langsung oleh
    Gus Yahya
    .
    “Ya ini Gus Yahya tetap berjalan dan bekerja sebagai ketua umum. Yahya bekerja seperti biasa, tidak ada pengaruh apa pun lah dari keadaan politik sekarang ini ya,” ujar Ulil saat ditemui di Kantor
    PBNU
    , Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025).
    Meski ada
    rotasi jabatan
    pengurus, Gus Ulil memastikan pengelolaan harian organisasi masih berada di bawah komando Gus Yahya.
    “Meskipun kita ada rotasi dalam beberapa jabatan, sekjen dirotasi, kemudian bendum dirotasi, ada beberapa ketua yang juga berganti ya,” ucapnya.
    Salah satu pengurus PBNU yang dirotasi dari jabatannya yakni Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
    Kini, Gus Ipul tak lagi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
    Ulil mengatakan, keputusan rotasi Gus Ipul untuk menjaga performa dan kinerja organisasi PBNU agar tidak terbentur kesibukan lain para pengurus.
    “Ya rotasi ini karena untuk menjaga performa, kinerja organisasi, karena kesibukan-kesibukan beberapa pengurus ya, seperti sekjen, bendum,” jelas dia.
    Menurut Ulil, roda organisasi PBNU harus tetap berjalan terus sehingga keputusan rotasi itu akhirnya diambil.
    “Ya kita butuh roda organisasi ini berjalan terus, sehingga tidak ada pilihan lain,” kata dia.
    Ia melanjutkan, ada pengurus-pengurus PBNU lain yang juga kena rotasi dari jabatannya, bukan hanya Gus Ipul.
    PBNU khawatir jika pengurus yang terlalu sibuk dengan kegiatan lain dapat mengganggu kinerja dan ritme organisasi.
    “Kita harus merotasi, karena kita khawatir kalau ada 1-2 pengurus yang terlalu sibuk dengan kesibukan lain, kemudian mengganggu kinerja dan ritme organisasi,” ucap Ulil.
    Sebelumnya, terjadi adu klaim pemegang kendali PBNU.
    Gus Yahya masih merasa menekankan bahwa dirinya merupakan ketua umum organisasi Islam tersebut.
    Padahal dalam beberapa hari terakhir, Gus Yahya disebut telah diberhentikan dari jabatan Ketum PBNU dan digantikan oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.
    Gus Yahya lalu membantah dokumen pemberhentian tersebut.
    Dia menyatakan bahwa dokumen yang beredar itu tidak sah.
    Gus Yahya justru mencopot sejumlah pejabat PBNU dari jabatannya masing-masing, salah satunya Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU.
    “Rotasi ini sebagaimana diatur dalam aturan perkumpulan sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar, ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh PBNU tetap bisa dijalankan dengan baik,” kata Yahya Cholil Staquf usai rapat tanfidziyah yang diselenggarakan di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, pada Jumat (28/11/2025).
    Sementara di sisi lain, Rais Aam PBNU kembali melawan dengan menyatakan Gus Yahya sudah bukan ketum.
    Hal ini disampaikan usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).
    “Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” kata Miftachul Akhyar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Gus Ulil Ungkap Alasan Saifullah Yusuf Dirotasi dari Jabatan Sekjen PBNU Nasional

    5 Gus Ulil Ungkap Alasan Saifullah Yusuf Dirotasi dari Jabatan Sekjen PBNU Nasional

    Gus Ulil Ungkap Alasan Saifullah Yusuf Dirotasi dari Jabatan Sekjen PBNU
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Absar Abdalla (Gus Ulil) mengungkapkan alasan rotasi Saifullah Yusuf dari jabatannya sebagai sekretaris jenderal (sekjen).
    Ulil mengatakan, keputusan rotasi ini untuk menjaga performa dan kinerja organisasi
    PBNU
    agar tidak terbentur kesibukan lain para pengurus.
    “Ya rotasi ini karena untuk menjaga performa, kinerja organisasi, karena kesibukan-kesibukan beberapa pengurus ya, seperti sekjen, bendum,” jelas dia saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025).
    Menurut Ulil, roda organisasi PBNU harus tetap berjalan terus sehingga keputusan rotasi itu akhirnya diambil.
    “Ya kita butuh roda organisasi ini berjalan terus, sehingga tidak ada pilihan lain,” kata dia.
    Ia melanjutkan, ada pengurus-pengurus PBNU lain yang juga kena rotasi dari jabatannya, bukan hanya Gus Ipul.
    PBNU khawatir jika pengurus yang terlalu sibuk dengan kegiatan lain dapat mengganggu kinerja dan ritme organisasi.
    “Kita harus merotasi, karena kita khawatir kalau ada 1-2 pengurus yang terlalu sibuk dengan kesibukan lain, kemudian mengganggu kinerja dan ritme organisasi,” ucap Ulil.
    Sebelumnya, terjadi adu klaim pemegang kendali PBNU.
    Gus Yahya masih merasa menekankan bahwa dirinya merupakan ketua umum organisasi Islam tersebut.
    Padahal dalam beberapa hari terakhir, Gus Yahya disebut telah diberhentikan dari jabatan ketua umum PBNU dan digantikan oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.
    Gus Yahya lalu membantah dokumen pemberhentian tersebut.
    Dia menyatakan bahwa dokumen yang beredar itu tidak sah.
    Kini, Gus Yahya justru mencopot sejumlah pejabat PBNU dari jabatannya masing-masing, salah satunya
    Saifullah Yusuf
    atau Gus Ipul dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU.
    “Rotasi ini sebagaimana diatur dalam aturan perkumpulan sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar, ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh PBNU tetap bisa dijalankan dengan baik,” kata Yahya Cholil Staquf usai rapat tanfidziyah yang diselenggarakan di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, pada Jumat (28/11/2025).
    Selain Gus Ipul, Gus Yahya juga merotasi empat pejabat PBNU lain.
    Sementara di sisi lain, Rais Aam PBNU kembali melawan dengan menyatakan Gus Yahya sudah bukan ketua umum.
    Hal ini disampaikan usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).
    “Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” kata Miftachul Akhyar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PBNU Bantah Keras Tudingan Pro-Zionis Gus Yahya, Beberkan Fakta Penolakan Normalisasi di Hadapan Netanyahu

    PBNU Bantah Keras Tudingan Pro-Zionis Gus Yahya, Beberkan Fakta Penolakan Normalisasi di Hadapan Netanyahu

    Jakarta (beritajatim.com) – Isu bahwa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) merupakan simpatisan Zionis kembali mencuat, namun dokumen analisis komprehensif membantah keras tuduhan tersebut. Dokumen itu menyajikan fakta bahwa Gus Yahya pernah secara terbuka menolak tawaran normalisasi hubungan Indonesia–Israel di hadapan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada tahun 2018.

    Dokumen tersebut menegaskan bahwa tuduhan pro-Zionis tidak hanya keliru, tetapi juga bertentangan dengan bukti-bukti rekam jejak yang selama ini dapat diverifikasi. Isu ini dipicu oleh pertemuan 2018 dan kehadiran akademisi tertentu di kegiatan PBNU.

    Analisis itu mengungkap kronologi pertemuan 2018 yang menegangkan. Menurut kesaksian delegasi PBNU, pertemuan dengan Netanyahu bukanlah agenda yang direncanakan melainkan rombongan PBNU tiba-tiba diarahkan ke kantor Perdana Menteri dan ditawari peran sebagai mediator normalisasi.

    Dalam situasi diplomatik yang sangat sensitif tersebut, Gus Yahya memberikan sikap tegas yang membuat Netanyahu kecewa, hingga dikabarkan langsung meninggalkan ruangan pertemuan.

    “Saya terang-terangan dan tegas menyataka. bahwa saya datang ke sini demi Palestina. Dan saya nggak akan pernah berhenti dengan posisi itu apapun yang terjadi,” tegas Gus Yahya, sebagaimana dikutip dalam dokumen tersebut. Penolakan keras itu bahkan memicu kegaduhan internal di parlemen Israel dan dijadikan sorotan oleh media setempat.

    Bantahan paling kuat terhadap tuduhan pro-Zionis bahkan datang dari Palestina sendiri. Wakil Hakim Agung Palestina, Mohammed A.Y. Azzam, saat berkunjung ke PBNU pada April 2023, menyampaikan apresiasi mendalam atas posisi konsisten Gus Yahya.

    “Kami merasa tenang karena Syekh Yahya berada di pihak kami melalui cara yang sangat humanis dan internasional,” ujarnya saat berkunjung ke PBNU beberapa waktu lalu.

    Pengakuan serupa juga datang dari berbagai tokoh lain, termasuk mantan Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi, Duta Besar Iran untuk Indonesia, serta pimpinan ormas Islam nasional. Mereka menilai langkah diplomasi PBNU di bawah Gus Yahya sejalan dengan perjuangan Palestina dan dilakukan melalui koridor resmi yang sah.

    Rekam jejak aktivitas PBNU juga menunjukkan konsistensi nyata dalam membela Palestina. Ini terlihat dari penyelenggaraan R20 International Summit of Religious Authorities (ISORA) pada 2023 untuk mengimbau dunia menghentikan kekerasan di Gaza, hingga rangkaian pertemuan dengan pejabat Palestina, lobi diplomatik, serta kolaborasi dengan berbagai ormas Islam.

    Dokumen analisis tersebut menyimpulkan bahwa tuduhan terhadap Gus Yahya didasarkan pada narasi yang dipotong konteks dan mengabaikan fakta-fakta substansial. Sementara itu, bukti yang tersedia justru memperlihatkan bahwa PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya memiliki posisi tegas dan konsisten dalam membela hak-hak rakyat Palestina melalui diplomasi tingkat tinggi yang diakui efektivitasnya oleh pihak Palestina sendiri. [beq]

  • Demi Persatuan NU, Saya Tunduk Pada Dawuh Kiai Sepuh

    Demi Persatuan NU, Saya Tunduk Pada Dawuh Kiai Sepuh

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menyambut seruan islah dari para kiai sepuh usai pertemuan Forum Masyayikh yang digelar di Pondok Pesantren Ploso, Kediri.

    Pertemuan para kiai sepuh tersebut dinilai sebagai bentuk perhatian mendalam terhadap kondisi jam’iyah dan upaya menjaga keutuhan Nahdlatul Ulama (NU)  di tengah dinamika yang berkembang.

    “Perhatian para kiai sepuh merupakan peneguhan penting bagi PBNU untuk terus menempatkan persatuan dan keteduhan umat sebagai prioritas,” ujar Gus Yahya, sapaan akrab Yahya Cholil Staquf,  dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Gus Yahya mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada para masyayikh yang memberikan arahan demi menjaga integritas dan maruah organisasi.

    Ia menegaskan menerima sepenuhnya seruan para kiai sepuh agar seluruh pihak menahan diri dan menghindari langkah atau pernyataan yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

    Sikap ketundukan tersebut, kata Gus Yahya, merupakan bentuk sam’an wa tha’atan atas bimbingan para masyayikh yang selama ini menjadi penopang utama perjalanan jam’iyah.

    Ia pun mendorong semua pihak terkait untuk segera menindaklanjuti dawuh para kiai dengan mengupayakan islah atau rekonsiliasi.

    “Upaya tersebut harus dilakukan dalam semangat ukhuwah, kedewasaan, dan tanggung jawab bersama sebagai pengemban amanat Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama,” kata dia.

     

    Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Sarmidi Husna mengatakan, surat pencopotan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai ketua umum PBNU sah, meskipun memang ada sedikit masalah, Kamis (27/11/2025).