Xcloud.id

Tag: KH Yahya Cholil Staquf

  • Diiringi Hujan, Gus Yahya Serahkan Tongkat KH Miftahul Akhyar yang Tertinggal

    Diiringi Hujan, Gus Yahya Serahkan Tongkat KH Miftahul Akhyar yang Tertinggal

    Kediri (beritajatim.com) – Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Rais ‘Aam KH Miftachul Akhyar menyepakati penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU sesegera mungkin sebagai jalan islah dalam Rapat Konsultasi Syuriyah di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Kamis (25/12/2025).

    Pertemuan strategis untuk mengakhiri konflik internal organisasi Islam terbesar di dunia ini diwarnai momen emosional yang dramatis saat hujan tiba-tiba turun membasahi bumi Lirboyo tepat ketika perdamaian tercapai.

    Sebuah kejadian unik terekam sesaat setelah KH Miftachul Akhyar keluar dari ruang pertemuan tertutup menuju mobilnya. Menyadari tongkat milik Rais ‘Aam tertinggal di dalam ruangan, Gus Yahya secara spontan bergegas mengambilnya.

    Tanpa memedulikan penampilannya yang hanya mengenakan satu kaos kaki, Gus Yahya langsung memakai sepatu dan berlari di bawah guyuran hujan untuk menyerahkan tongkat tersebut secara langsung kepada Kiai Miftah sebelum kendaraan berangkat.

    Sebelumnya, suasana haru juga menyelimuti lokasi sejak jalannya rapat utama. Gus Yahya dan KH Miftachul Akhyar tampak berjabat tangan dan berpelukan sangat erat di hadapan para kiai sepuh.

    Gus Yahya terlihat mencium dada kanan dan kiri KH Miftachul Akhyar sembari membisikkan kata-kata lirih, sebuah gestur yang menyiratkan bahwa segala persoalan organisasi telah diselesaikan dengan semangat kekeluargaan dan kebijaksanaan.

    Momen langka tersebut membuat banyak saksi mata di lokasi meneteskan air mata. Setelah berpelukan dengan Rais ‘Aam, Gus Yahya melanjutkan prosesi musofahah atau bersalaman dan sungkem kepada para kiai sepuh yang hadir. Di antaranya adalah pengasuh utama Pesantren Lirboyo KH Anwar Mansyur dan pengasuh Pesantren Al-Falah Ploso KH Nurul Huda Djazuli.

    Keputusan Muktamar ke-35 ini diambil secara mufakat sebagai langkah konstitusional untuk menjaga keutuhan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Juru Bicara Pondok Pesantren Lirboyo, KH Oing Abdul Muid Shohib (Gus Muid), menegaskan bahwa rapat konsultasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral para ulama terhadap kondisi organisasi yang belakangan mengalami eskalasi konflik.

    “Forum ini dilandasi keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik yang terjadi di PBNU. Para ulama sepakat bahwa Muktamar menjadi jalan konstitusional dan bermartabat untuk menjaga kemaslahatan NU,” ujar Abdul Muid Shohib dalam keterangan tertulisnya.

    Rapat Konsultasi Syuriyah ini dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci NU, termasuk jajaran Syuriyah, Tanfidziyah, serta para Mustasyar PBNU. Nama-nama besar seperti KH Ma’ruf Amin, KH Abdullah Ubab Maimoen, dan KH Machasin turut memberikan bobot legitimasi pada keputusan yang dihasilkan di jantung pesantren Jawa Timur tersebut.

    Gus Muid memaparkan bahwa langkah ini adalah kelanjutan dari rangkaian musyawarah sebelumnya di berbagai pesantren, termasuk Musyawarah Kubro di Lirboyo pada 21 Desember lalu. Karena berbagai masukan dan tawshiyah yang diberikan sebelumnya belum mampu meredam konflik sepenuhnya, forum tertinggi yakni Muktamar akhirnya dipilih sebagai solusi final.

    “Berbagai masukan dan tawshiyah para sesepuh NU sudah disampaikan, baik melalui forum resmi maupun secara personal. Namun karena konflik belum juga mereda, maka Muktamar dipandang sebagai solusi terbaik,” jelasnya.

    Berdasarkan hasil tabayun di depan Rais ‘Aam dan Mustasyar, Muktamar ke-35 NU nantinya akan diselenggarakan secara bersama oleh Rais ‘Aam dan Ketua Umum PBNU.

    Keduanya akan mendapatkan bimbingan langsung dari para masyayikh sepuh dan Mustasyar, termasuk dalam menentukan waktu, tempat, hingga pembentukan kepanitiaan yang sah (legitimate).

    “Keputusan ini diharapkan menjadi ikhtiar islah demi persatuan NU, dan keberlanjutan peran NU bagi umat, bangsa, dan negara,” pungkas Gus Muid. [ian]

  • Momen Haru, Saat Gus Yahya Peluk Erat Rais ‘Aam PBNU di Lirboyo Disaksikan Para Kyai Sepuh

    Momen Haru, Saat Gus Yahya Peluk Erat Rais ‘Aam PBNU di Lirboyo Disaksikan Para Kyai Sepuh

    Kediri (beritajatim.com) – Rapat Konsultasi Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Mustasyar PBNU di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12/2025), secara mufakat memutuskan penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dalam waktu sesegera mungkin. Keputusan strategis ini diambil sebagai langkah konstitusional untuk mengakhiri eskalasi konflik internal serta menjaga keutuhan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama.

    Momen emosional mewarnai jalannya pertemuan saat Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar saling berjabat tangan dan berpelukan erat di hadapan para kiai sepuh. Gus Yahya tampak mencium dada kanan dan kiri KH Miftachul Akhyar sambil berbisik lirih, sebuah gestur yang menggambarkan penyelesaian persoalan secara kekeluargaan dan kebijaksanaan.

    Suasana haru tersebut berlanjut saat Gus Yahya melakukan musofahah atau bersalaman dan sungkem kepada para kiai sepuh yang hadir. Di antaranya adalah pengasuh utama pesantren tuan rumah, KH Anwar Mansyur (Lirboyo) dan KH Nurul Huda Djazuli (Ploso), yang menyaksikan langsung prosesi islah tersebut.

    Juru Bicara Pondok Pesantren Lirboyo, KH Oing Abdul Muid Shohib (Gus Muid), menyatakan bahwa rapat konsultasi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral para ulama terhadap kondisi organisasi. Forum ini menjadi titik temu setelah adanya rangkaian musyawarah di berbagai pesantren besar seperti Al-Falah Ploso dan Tebuireng Jombang dalam beberapa waktu terakhir.

    “Forum ini dilandasi keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik yang terjadi di PBNU. Para ulama sepakat bahwa Muktamar menjadi jalan konstitusional dan bermartabat untuk menjaga kemaslahatan NU,” ujar Abdul Muid Shohib dalam keterangan tertulisnya.

    Selain jajaran inti Syuriyah dan Tanfidziyah, rapat ini dihadiri oleh sejumlah tokoh senior dan Mustasyar PBNU, termasuk KH Ma’ruf Amin, KH Abdullah Ubab Maimoen, hingga KH Machasin. Kehadiran para tokoh bangsa ini mempertegas legitimasi keputusan yang diambil di Jantung “Kota Santri” Kediri tersebut.

    Gus Muid menjelaskan bahwa keputusan Muktamar diambil sebagai solusi terbaik karena dinamika internal yang belum mereda meski berbagai masukan telah disampaikan. Sebelumnya, pada 21 Desember 2025, telah digelar Musyawarah Kubro di Lirboyo yang melibatkan pengurus wilayah dan cabang se-Indonesia sebagai dasar pertimbangan rapat hari ini.

    “Berbagai masukan dan tawshiyah para sesepuh NU sudah disampaikan, baik melalui forum resmi maupun secara personal. Namun karena konflik belum juga mereda, maka Muktamar dipandang sebagai solusi terbaik,” jelas Gus Muid.

    Berdasarkan hasil tabayun di depan Rais ‘Aam dan Mustasyar, disepakati bahwa Muktamar ke-35 NU akan diselenggarakan secara bersama oleh Rais ‘Aam dan Ketua Umum PBNU. Pelaksanaannya akan melibatkan bimbingan para masyayikh sepuh untuk menjamin legitimasi forum tertinggi organisasi tersebut.

    Mengenai detail teknis, waktu, tempat, dan susunan kepanitiaan Muktamar akan diputuskan bersama melalui mekanisme yang melibatkan unsur Mustasyar dan pengasuh pesantren. Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan stabilitas organisasi agar NU dapat terus menjalankan perannya bagi umat dan bangsa.

    “Keputusan ini diharapkan menjadi ikhtiar islah demi persatuan NU, dan keberlanjutan peran NU bagi umat, bangsa, dan negara,” pungkas Gus Muid. [ian]

  • Rekonsiliasi di Lirboyo, PBNU Sepakati Muktamar Bersama

    Rekonsiliasi di Lirboyo, PBNU Sepakati Muktamar Bersama

    Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur pada Kamis (25/12/2025) membuahkan kesepakatan antara Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar untuk pelaksanaan muktamar bersama pada 2026.

    “Alhamdulillah hasil pertemuan pada hari ini memutuskan kesepakatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akan diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya,” kata Juru bicara Pesantren Lirboyo Kediri KH Abdul Muid Shohib, ditemui usai rapat tersebut, dikutip dari Antara.

    Ia mengatakan penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU akan diserahkan ke PBNU dengan melibatkan mustasyar, sesepuh NU hingga pengasuh pondok pesantren.

    “Dan penyelenggaraannya diserahkan pada PBNU dalam hal ini Rais Aam dan Ketua Umum yang menjadi mandataris Muktamar Lampung dengan melibatkan mustasyar, sesepuh NU, pengasuh pesantren di dalam menentukan waktu, tempat dan kepanitiaannya,” kata dia.

    Dirinya enggan untuk menjelaskan kapan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU tersebut dan hanya mengatakan akan diselenggarakan secepatnya. Hal itu juga terkait dengan lokasi yang akan dibahas dalam forum selanjutnya.

    Gus Muid, sapaan akrab KH Abdul Muid Shohib menambahkan bahwa kesepakatan tersebut dibuat untuk menjaga keteduhan dan kebersamaan NU.

    “Ini untuk menjaga kebersamaan dan keteduhan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Kesimpulan ini berarti islah, bareng-bareng untuk Muktamar 2026. Waktu dan tempat menyusul,” kata dia.

    Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Besuk Pasuruan yang juga sebagai Rais Syuriyah PBNU KH Muhibbul Aman Aly menambahkan rapat di Kediri tersebut digelar atas perintah Rais Aam PBNU dan bertempat di Pesantren Lirboyo Kediri.

    “Rapat ini adalah rapat Syuriyah PBNU, yang menyelenggarakan PBNU atas perintah Rais Aam hanya bertempat di Lirboyo (Pesantren Lirboyo Kediri). Jadi, keputusan ini keputusan resmi PBNU dengan mengundang mustasyar dan para Rais Aam,” kata dia.

    Rapat konsultasi yang diinisiasi oleh Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tersebut dihadiri oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, beserta jajaran Pengurus Syuriyah PBNU, yaitu KH Abdullah Kafabihi, KH Mu’adz Thohir, KH Imam Buchori.

    Hadir pula KH Idris Hamid, H. Muhammad Nuh, Gus Muhib, Gus Yazid, Gus Afifuddin Dimyati, Gus Moqsith Ghozali, Gus Latif, Gus Sarmidi Husna, Gus Tajul Mafakhir, Gus Athoillah Anwar, dan Gus Nadzif.

    Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf juga hadir beserta Pengurus Tanfidziyah PBNU H. Amin Said Husni.

    Sementara itu, jajaran Mustasyar PBNU yang hadir antara lain KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, KH Abdullah Ubab Maimoen, dan KH Machasin.

  • Gus Yahya: Islah PBNU Telah Tercapai di Lirboyo

    Gus Yahya: Islah PBNU Telah Tercapai di Lirboyo

    Gus Yahya: Islah PBNU Telah Tercapai di Lirboyo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Islah atau rekonsiliasi antara Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) akhirnya tercapai dalam pertemuan yang diprakarsai para masyayikh (sesepuh) dan mustasyar (dewan penasihat) di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12/2025).
    “Alhamdulillah, hari ini kita semua menyaksikan peristiwa yang menyejukkan. Islah telah tercapai, dan kami bersama Rais Aam sepakat bahwa jalan terbaik bagi
    jam’iyah
    adalah melalui
    Muktamar bersama
    ,” ujar Yahya usai pertemuan, dia sampaikan lewat siaran pers, Kamis (25/12/2025).
    Pertemuan yang berlangsung khidmat tersebut mempertemukan dua pucuk pimpinan PBNU dalam satu forum sekaligus menandai berakhirnya ketegangan yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir.
    Karena itu, sebagai solusi bersama, kedua pihak sepakat menyelenggarakan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama secara bersama-sama.
    “Musyawarah di Lirboyo ini merupakan kelanjutan dari Musyawarah Kubro yang digelar di lokasi yang sama beberapa hari sebelumnya,” ucapnya.
    Para masyayikh menilai persoalan internal PBNU yang bermula dari keputusan pemberhentian Ketua Umum oleh Rais Aam dan dinilai tidak sesuai dengan AD/ART NU, perlu diselesaikan melalui mekanisme islah dan Muktamar yang sah dengan melibatkan kedua belah pihak.
    Kesepakatan islah dicapai setelah melalui proses dialog, negosiasi, dan perdebatan yang cukup intens, namun tetap dijalankan dalam semangat ukhuwah nahdliyah.
    Sejumlah tokoh sentral NU turut hadir dan berperan sebagai penengah dalam pertemuan ini.
    Di antaranya Wakil Presiden RI periode 2019–2024 yang juga Mustasyar PBNU, KH Ma’ruf Amin, yang pada pertemuan sebelumnya mengikuti agenda secara daring.
    Hadir pula para masyayikh dan kiai sepuh NU lainnya yang sejak awal mendorong penyelesaian konflik melalui jalan musyawarah dan persatuan.
    Dengan tercapainya kesepakatan ini, silaturahmi di Lirboyo secara resmi mengakhiri konflik internal PBNU.
    Kepemimpinan PBNU hingga pelaksanaan Muktamar ke-35 NU tetap berjalan sebagaimana mestinya, dengan
    KH Miftachul Akhyar
    sebagai Rais Aam dan
    KH Yahya Cholil Staquf
    sebagai Ketua Umum.
    Sebagai tindak lanjut, PBNU akan segera membentuk Panitia Bersama untuk mempersiapkan penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU.
    “Kesepakatan ini akan segera kami tindak lanjuti dengan pembentukan panitia Muktamar. Kita akan bersama-sama menyukseskan forum tertinggi jam’iyah ini secara damai dan bermartabat,” pungkas Yahya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mundur dari Pucuk Pimpinan Jalan Terbaik Akhiri Kisruh PBNU

    Mundur dari Pucuk Pimpinan Jalan Terbaik Akhiri Kisruh PBNU

    GELORA.CO -Dinamika kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus memanas. Mandat kepemimpinan hasil Muktamar ke-34 di Lampung kini berada di ujung tanduk, seiring berakhirnya tenggat waktu islah yang ditetapkan dalam gerakan moral kultural Musyawarah Kubro (Muskub) Lirboyo, Kediri.

    Pada Rabu, 24 Desember 2025 pukul 12.00 WIB menjadi batas akhir bagi Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf untuk membuka jalan perbaikan atau islah pasca “geger PBNU”, menyusul keputusan Syuriyah PBNU pada 20 November lalu. 

    Sementara Kamis, 25 Desember 2025 pukul 12.00 WIB ditetapkan sebagai tenggat terakhir penyerahan mandat kepada Mustasyar PBNU apabila islah tidak tercapai.

    Batas waktu tersebut merupakan hasil kesepakatan sekitar 400 musyawirin dari PW, PC, dan PCI NU mewakili sekitar 70 persen struktur NU serta 500 lebih pengasuh pesantren dan ulama sepuh NU yang berada dalam struktur Mustasyar.

    Keputusan Muskub Lirboyo pada 21 Desember 2025 juga menegaskan, apabila dalam waktu 3×24 jam sejak pukul 12.00 WIB islah tidak tercapai, maka mandataris PBNU diberi waktu tambahan 1×24 jam?”dari 24 Desember pukul 12.00 WIB hingga 25 Desember pukul 12.00 WIB?”untuk menyerahkan mandat atau mengundurkan diri. 

    Jika tenggat ini diabaikan, PW-PC-PCI NU akan mencabut mandat melalui usulan Muktamar Luar Biasa (MLB) disertai mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan PBNU.

    Menanggapi situasi tersebut, KH Abdussalam Shohib (Gus Salam) meminta seluruh PW, PC, dan PCINU agar berani bersikap tegas menjalankan komitmen bersama hasil Muskub Lirboyo.

    “Mereka harus berani dan tegas menjalankan komitmen bersama di Muskub Lirboyo, Kediri,” kata Gus Salam.

    Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang itu, komitmen Muskub merupakan ikhtiar kolektif untuk menyelamatkan NU dari konflik berkepanjangan yang dinilainya tidak produktif dan justru mencoreng martabat jam’iyyah.

    “Komitmen itu adalah upaya bersama untuk mengakhiri konflik yang tidak bermanfaat dan membuat malu seluruh warga jam’iyyah,” ujarnya.

    Gus Salam mengaku cemas karena kemelut PBNU sudah terjadi sejak awal kepemimpinan mandataris Muktamar ke-34. Menurutnya, konflik tersebut tidak hanya dirasakan di pusat, tetapi juga mengguncang struktur dan jamaah NU di daerah.

    “Lebih baik keduanya mengakui kesalahan lalu mengundurkan diri sebagai tanggung jawab moral dan manajerial atas krisis berkepanjangan yang membelit PBNU,” tegasnya.

    Ia menilai, langkah mundur justru dapat menyelamatkan organisasi dan mengembalikan harapan warga NU di tingkat wilayah hingga ranting dan badan otonom.

    “Dengan mundur, mereka bisa membangkitkan optimisme warga NU untuk kembali menguatkan jam’iyyah dan jamaah. Daripada terus terseret arus saling adu benar dan salah,” lanjutnya.

    Gus Salam juga mengingatkan posisi kepemimpinan PBNU sejatinya adalah amanah untuk berkhidmah kepada para santri dan ulama pendiri NU.

    “Ingat, mereka sedang membantu memimpin santri-santri Mbah Hasyim dan para muassis, bukan memimpin pengikut demi ambisi dan nafsu duniawi. Ingat itu dan hati-hati,” katanya menegaskan.

    Hingga kini, belum terlihat adanya langkah dari KH Miftachul Akhyar maupun lembaga Syuriyah PBNU untuk membuka ruang islah atas keputusan pemberhentian Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU. Alasan penegakan disiplin organisasi dan sanksi pelanggaran berat dinilai sebagai keputusan yang tidak bisa dinegosiasikan.

    Namun menurut Gus Salam, pelanggaran yang dijadikan dasar keputusan Syuriyah, termasuk berbagai persoalan selama periode 2022?”2025, merupakan kesalahan kolektif dan sistemik dalam kepemimpinan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.

    Ia menyebut kegaduhan PBNU saat ini sebagai puncak dari salah kelola, disorientasi, dan arogansi struktural elite PBNU. Gus Salam menegaskan bahwa NU bukan milik pengurus, melainkan milik ulama pesantren dalam menjalankan kewajiban membimbing umat dan menjaga persatuan

  • Respons Konflik PBNU, Mahfud MD Ajak Kubu KH Miftach dan Gus Yahya untuk Muktamar: Gak Bisa Gak

    Respons Konflik PBNU, Mahfud MD Ajak Kubu KH Miftach dan Gus Yahya untuk Muktamar: Gak Bisa Gak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mahfud MD merespons konflik yang terjadi di dalam PBNU. Dia menyatakan untuk menyelesaikan persoalan yang ada saat ini memang harus Muktamar. 

    “Situasi seperti ini penyelesaiannya memang harus Muktamar, gak bisa gak Muktamar,” tutur Mahfud melalui kanal YouTube-nya, dikutip Rabu, (24/12/2025).

    Alasannya kata dia, Kubu Kiai Miftachul Akhyar sudah menganggap bahwa Gus Yahya dipecat sebagai Ketua Umum PBNU. Sementara Kubu Yahya menghendaki pemecatan dasar.

    “Padahal dua-duanya ini pilar sejajar. Keputusan-keputusan strategis yang menyangkut organisasi harus ditandatangani oleh Suriahnya dan Tanfidiah ini beda. Jadi ini akan macet kalau tidak muktamar,” ungkap Mahfud.

    Dia mengajak Kubu KH Miftach dan Gus Yahya untuk bisa bersama-sama menggelar Muktamar, bukan malah masing-masing menggelar dan akhirnya saling mengklaim.

    Sebelumnya, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menyampaikan tabayun melalui surat yang berjudul Menempatkan Pemberhentian Ketua Umum dalam Koridor Konstitusi Jam’iyah. 

    Surat ini ditandatangani dan diterbitkan Kiai Miftachul Akhyar di Surabaya, pada 1 Rajab 1447 atau bertepatan dengan Senin (22/12/2025). 

    Kiai Miftach menegaskan bahwa pemberhentian KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dari jabatan Ketua Umum PBNU merupakan keputusan kelembagaan yang ditempuh melalui mekanisme organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU, bukan tindakan sepihak individu.

  • Jejak Transaksi Keuangan PBNU, Gus Yahya dan Charles Holland Taylor

    Jejak Transaksi Keuangan PBNU, Gus Yahya dan Charles Holland Taylor

    GELORA.CO – Tata kelola keuangan buruk menjadi salah satu alasan pencopotan Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), kini menyisakan polemik tak berkesudahan di internal organisasi. 

    Isu ini mencuat usai beredar dokumen audit internal yang menyinggung dugaan penyimpangan serius, termasuk indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp100 miliar yang dikaitkan dengan terpidana korupsi Mardani H. Maming.

    Belakangan, kabar tersebut dibantah oleh sejumlah pihak dengan menyebut dokumen audit memang ada, namun masih bersifat draf dan belum menjadi hasil final. Meski demikian, temuan-temuan baru kembali menyeruak, termasuk soal transaksi keuangan PBNU ke luar negeri yang dinilai mencurigakan.

    Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, PBNU tercatat telah melakukan tiga kali transfer (Term 1, 2, dan 3) dengan nilai masing-masing sebesar USD84.333. Total dana yang sudah terkirim adalah USD252.999 atau sekitar Rp4.159.654.644.

    Transaksi tersebut terjadi pada 2 Januari 2025, 25 Maret 2025, dan 19 Agustus 2025  ke dua nama organisasi berbeda, yaitu Home of Divine Grace dan Libforall Foundation. Meskipun nama organisasinya berbeda, keduanya mencantumkan alamat yang identik: 1959 Peace Haven Rd, #357 Winston-Salem, NC 27106-4850, United States.

    Seluruh transaksi tersebut dicatat dengan kode tujuan ‘2570-Penelitian dan Pengembangan’ yang dikirim dari rekening Bank Mandiri PBNU. Selain dana yang telah terkirim, terdapat pula rencana anggaran yang diajukan Center for Shared Civilizational Values (CSCV) untuk membiayai empat konsultan Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN NU) untuk periode 1 September 2024 hingga 31 Agustus 2026. CSCV sendiri sejak 2022 ditunjuk PBNU sebagai wahana utama keterlibatan internasional NU sekaligus Sekretariat Tetap Forum Agama G20 (R20).

    Inilah.com coba mengonfirmasi hal itu ke dua kubu PBNU, mulai dari Ketum PBNU Gus Yahya, Sekjen PBNU Amin Said Husni, Menteri Sosial yang sebelumnya menjadi Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), namun tak ada tanggapan dan konfirmasi terkait informasi tersebut. Syuriyah PBNU pun enggan berkomentar saat coba dihubungi kembali. “Mohon maaf ya,” kata Katib Syuriyah PBNU Sarmidi Husna singkat melalui pesan tertulisnya, Selasa (23/12/2025).

    Gus Yahya tak sendiri, penasihat khususnya Charles Holland Taylor juga ikut dicopot Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar. Pelengseran pembisik urusan internasional ini berkaitan dengan isu dugaan zionisme yang tengah berkembang. Pencopotan Charles diumumkan dalam Surat Edaran Nomor 4780/PB.23/Α.ΙΙ.10.71/99/11/2025.

    Setelah ditelusuri, Taylor merupakan salah satu pendiri, ketua, dan CEO LibForAll Foundation; salah satu pendiri, wakil ketua, dan COO organisasi saudaranya, Bayt ar-Rahmah; salah satu pendiri gerakan Humanitarian Islam; dan salah satu pendiri, Wakil Ketua, dan CEO Center for Shared Civilizational Values (CSCV).

    Taylor mendirikan LibForAll pada 2003 silam bersama Presiden ke-4 RI sekaligus kiai NU, Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Di bawah kepemimpinan mereka, LibForAll secara pesat menjelma menjadi LSM terkemuka yang mengembangkan dan mengoperasikan strategi kontra-ekstremisme di seluruh dunia.

    Selanjutnya pada 2014, Taylor bergabung dengan KH A Mustofa Bisri dan KH Yahya Cholil Staquf mendirikan Bayt ar-Rahmah. Lalu pada Maret 2017, Bayt ar-Rahmah dan Gerakan Pemuda Ansor meluncurkan gerakan global yang bernama ‘Islam Kemanusiaan’. Kemudian pada 2022, PP NU menunjuk CSCV sebagai wahana utama untuk keterlibatan internasionalnya, dan sebagai Sekretariat Tetap untuk Forum Agama G20 (R20).

    Secara terpisah, melalui surat resmi bernomor 4928/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025, Gus Yahya memberikan klarifikasi terbuka, sebagaimana dinukil dari unggahan akun Facebook PCNU Lombok Tengah, Selasa (23/12/2025).

    Dalam surat tertanggal 21 Desember 2025 itu, Gus Yahya membantah tudingan penyalahgunaan dana Rp100 miliar. Dia menegaskan, pengelolaan program-program PBNU, termasuk AKN NU dan kerja sama internasional melalui CSCV, dilakukan dalam kerangka kelembagaan dan mandat organisasi.

    Terkait dana Rp100 miliar yang dikaitkan dengan Mardani H. Maming, Gus Yahya menyatakan tuduhan tersebut tidak sesuai fakta. “Telah beredar tuduhan bahwa saya menggunakan dana sebesar 100 miliar rupiah yang masuk ke rekening PBNU untuk kepentingan pribadi dan untuk menyuap KPK. Tuduhan ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya,” tulisnya.

    Ia menjelaskan, sebagian dana tersebut merupakan sumbangan operasional PBNU, sementara sisanya diperintahkan untuk dikembalikan. “Penanganan ini dilakukan dengan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, seraya menegaskan tidak ada unsur TPPU dan tidak ada keterlibatan aktif PBNU dalam perkara hukum yang bersangkutan.

    Dalam klarifikasinya, Gus Yahya juga menyinggung polemik AKN NU yang belakangan ikut disorot. Ia mengakui adanya kekhilafan dalam proses seleksi narasumber, namun menegaskan bahwa program tersebut disiapkan melalui mekanisme organisasi dan telah dikonsultasikan dengan Rais Aam. Sebagai bentuk tanggung jawab, kegiatan AKN NU pun dihentikan sementara.

    “Saya mengakui sepenuhnya bahwa saya kurang cermat dalam proses seleksi dan pemilihan narasumber. Ini adalah kesalahan saya,” tulis Gus Yahya, seraya menyebut keputusan penghentian AKN NU sebagai langkah korektif atas arahan Rais Aam.

    Gus Yahya juga menegaskan komitmennya terhadap tata kelola keuangan PBNU. Ia menyatakan sejak awal kepengurusannya, sistem keuangan PBNU dibuat terpusat, transparan, dan akuntabel, serta membuka ruang klarifikasi kepada Syuriyah dan forum-forum jam’iyah lainnya.

    Di sisi lain, Gus Yahya menolak pencopotannya sebagai Ketua Umum PBNU. Ia menyebut keputusan Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 yang memberhentikannya bertentangan dengan AD/ART NU dan tidak memiliki dasar kewenangan. Gus Yahya menegaskan mandat Ketua Umum hanya dapat dicabut melalui mekanisme muktamar atau muktamar luar biasa.

    Meski demikian, di tengah konflik internal yang kian terbuka, Gus Yahya menyerukan jalan islah. Ia menyatakan siap menahan diri dan tunduk pada proses musyawarah demi menjaga keutuhan organisasi.

    “Saya tunduk dan siap menahan diri demi kesatuan, keutuhan, dan kemajuan Nahdlatul Ulama,” tulisnya seraya mengajak seluruh pengurus NU mengedepankan dialog dan persaudaraan untuk meredam polemik.

  • PBNU Kerahkan Tim Bantu Penyintas Bencana Sumatra, Gus Yahya: Tak Ada Alasan Absen!

    PBNU Kerahkan Tim Bantu Penyintas Bencana Sumatra, Gus Yahya: Tak Ada Alasan Absen!

    Jakarta (beritajatim.com) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mengerahkan seluruh elemen kekuatan organisasi untuk menanggulangi dampak bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menegaskan komitmen mutlak organisasi untuk hadir di tengah warga yang terdampak tanpa terkecuali.

    Dalam pelepasan relawan dan bantuan di Plaza PBNU, Jakarta, Selasa (16/12/2025), Gus Yahya menekankan bahwa khidmah kemanusiaan adalah mandat yang tidak bisa ditawar dalam situasi krisis.

    “Atas nama Pengurus Besar Nahdltul Ulama, saya menyampaikan bela sungkawa dan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya sejumlah bencana alam di beberapa daerah beberapa waktu terakhir ini. Dan tentu saja tidak ada alasan bagi jam’iyah Nahdlatul Ulama, dalam keadaan apa pun, untuk tidak tetap hadir dalam khidmah berkontribusi dalam upaya penanggulangan dampak dari bencana-bencana yang terjadi tersebut,” tegas Gus Yahya.

    Untuk memastikan respons cepat dan terukur, PBNU membentuk satuan tugas khusus bernama Tim NU Peduli. Satgas ini mengonsolidasikan berbagai badan otonom dan lembaga, termasuk Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI), LAZISNU, dan GP Ansor. Langkah taktis di lapangan pun telah berjalan, mulai dari pendirian posko darurat hingga pengerahan sumber daya manusia.

    “PBNU telah membentuk satu satgas khusus untuk keperluan itu, yang terdiri dari elemen-elemen LPBI, LAZISNU, dan Banom-banom. Beberapa tindakan telah dilakukan di lapangan, telah dibentuk posko-posko, telah dilakukan rekrutmen relawan-relawan, dan telah dimobilisasikan sumber daya-sumber daya untuk bisa disumbangkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak oleh bencana,” ujar Gus Yahya.

    Gus Yahya juga mendorong perluasan gerakan solidaritas ini dengan melibatkan struktur NU di tingkat wilayah hingga cabang yang memiliki kapasitas logistik mumpuni. Ia secara spesifik menyebut sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang dinilai memiliki kemandirian ekonomi untuk turut menyokong penanganan bencana di Sumatra.

    “Ada cabang yang kita tahu sudah punya mekanisme mobilisasi sumber daya yang kuat, misalnya yang selama ini pakai sistem Koin, bahkan ada yang sudah mengembangkan bisnis, bisa di-engage secara khusus,” katanya.

    Ia lantas merinci daerah-daerah potensial tersebut, seperti Magelang, Sidoarjo, Cilacap, Bojonegoro, dan Mojokerto. Pelibatan cabang-cabang kuat seperti Sidoarjo, Bojonegoro, dan Mojokerto diharapkan tidak hanya membantu secara materi, tetapi juga memantik rasa persaudaraan nasional antarsesama warga NU.

    “Magelang kelihatan kaya raya. PCNU Magelang berkontribusi ini. Sidoarjo. Cilacap. Bojonegoro. Mojokerto. Sehingga ini bukan hanya lalu menjadi semacam cara kita untuk membantu para warga yang terdampak oleh bencana, tapi juga kita bangkitkan solidaritas warga kita secara umum,” lanjutnya.

    Terkait manajemen di lapangan, Gus Yahya menyoroti pentingnya akurasi data dalam penanganan bencana. Ia meminta sistem pencatatan (recording) sumber daya dilakukan secara disiplin untuk memudahkan evaluasi dan mencegah tumpang tindih bantuan dengan program pemerintah.

    “Saya minta ada sistem recording yang baik terkait data sehingga bisa mudah evaluasi apabila ada di tengah jalan membutuhkan respons tertentu karena kita juga belum tahu keadaan lapangan apakah membaik atau bagaimana,” instruksinya.

    Ia menambahkan, “Sejak awal saya minta ada data resources yang kita punya. Supaya koordinasi. Kita punya relawan sejumlah ini. Supaya match dengan skema.”

    Dalam fase tanggap darurat ini, PBNU menyalurkan bantuan logistik, dana, serta tim relawan untuk pemulihan fisik dan psikis (trauma healing). Gus Yahya merinci akumulasi bantuan yang dihimpun dari tiga pilar utama NU Peduli dengan total mencapai Rp8,1 miliar.

    “Dari LPBI bantuan senilai Rp2,1 miliar, dari LAZISNU senilai Rp2,5 miliar, sedangkan oleh GP Ansor senilai Rp3,5 miliar,” paparnya. [beq]

  • Said Aqil Curigai Izin Tambang dari Jokowi: Awalnya Apresiasi, Lama-lama Terasa Jebakan

    Said Aqil Curigai Izin Tambang dari Jokowi: Awalnya Apresiasi, Lama-lama Terasa Jebakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj, melontarkan pandangan kritis terkait kebijakan pemberian izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan.

    Ia melihat kebijakan tersebut berpotensi menjadi jebakan yang justru melemahkan daya kritis ormas, termasuk kalangan kampus, terhadap pemerintah.

    Said Aqil mengungkapkan, pada awalnya ia menyambut positif kabar bahwa Presiden ke-7, Jokowi, memberikan konsesi tambang kepada ormas.

    Baginya, kebijakan itu sempat ia pandang sebagai bentuk apresiasi negara terhadap peran ormas dalam sejarah perjuangan bangsa.

    “Barangkali itu merupakan penghargaan kepada ormas yang dulu berjuang sebelum lahirnya NKRI. NU, Muhammadiyah, dan sebagainya, apresiasi,” kata Said Aqil, dikutip dari Forum Keadilan TV, Senin (15/12/2025).

    Namun seiring waktu, Said Aqil mengaku mulai melihat sisi lain dari kebijakan tersebut.

    Setelah mempertimbangkan dampak jangka panjang, termasuk mencermati pandangan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra, ia menilai kebijakan itu justru menyimpan risiko besar.

    “Tapi secara negative thinking, bisa-bisa saya katakan jebakan, sehingga akhirnya nanti ormas ini lumpuh, tidak mampu untuk memberikan kritik atau apalah, masukan, ya, rekomendasi yang agak tajam kepada pemerintah,” ujarnya.

    Lebih jauh, Said Aqil mengaitkan polemik tersebut dengan konflik internal di tubuh PBNU yang mencuat pada akhir November 2025.

    Konflik antara Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan mantan Sekjen Saifullah Yusuf (Gus Ipul) disebutnya tidak lepas dari dinamika tersebut.

  • Gus Yahya Keluarkan Pernyataan Sikap dan Serukan Islah

    Gus Yahya Keluarkan Pernyataan Sikap dan Serukan Islah

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU mengatur pemberhentian pimpinan PBNU di tengah jalan dari masa jabatan, hanya bisa dilakukan melalui forum Muktamar Luar Biasa (MLB) dengan didasarkan pada pelanggaran berat yang terbukti.

    Selain menegaskan posisi hukumnya, Gus Yahya menyatakan tetap memilih jalan islah atau rekonsiliasi demi menjaga martabat dan keutuhan jamiyah NU, sejalan dengan nasihat para kiai sepuh NU yang disampaikan dalam pertemuan di Pondok Pesantren Ploso Kediri, dan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.

    Penegasan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap resmi yang ditandatangani langsung oleh KH Yahya Cholil Staquf selaku Ketua Umum PBNU, tertanggal 13 Desember 2025.

    “Dengan demikian, seluruh keputusan turunan yang dihasilkan dari proses tersebut, termasuk penunjukan Pejabat Ketua Umum PBNU, tidak sah dan ilegal,” kata Gus Yahya. Dikutip dari Antara, Minggu (14/12/2025).

    Pernyataan sikap itu diterbitkan sebagai respons terhadap keputusan Rapat Pleno yang digelar pada 9 Desember 2025, yang menyatakan pemberhentian dirinya telah final dan menunjuk pejabat Ketua Umum PBNU.

    Dalam dokumen resmi bernomor 4811/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025 tersebut, Gus Yahya menegaskan dia bersama Rais ‘Aam PBNU Miftachul Akhyar merupakan pemegang mandat sah hasil Muktamar ke-34 NU di Lampung tahun 2021, dengan masa jabatan 5 tahun hingga Muktamar berikutnya.

    “Karena itu, keputusan yang lahir dari Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 tidak memiliki landasan hukum yang sah sesuai KemenkumHAM,” ucapnya.

    Gus Yahya mengimbau seluruh jajaran pengurus NU di semua tingkatan, dari pengurus wilayah hingga anak ranting, serta seluruh warga Nahdliyin agar tetap tenang, menjaga persatuan, dan mempererat silaturahmi.

    Dia juga meminta agar untuk sementara waktu tidak mengindahkan instruksi yang mengatasnamakan Pejabat Ketua Umum PBNU, demi menghindari kebingungan organisasi.

    Selain itu, Gus Yahya mengimbau pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan agar tidak menindaklanjuti kebijakan yang berasal dari pihak yang tidak memiliki kewenangan sah, karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum.