Xcloud.id

Tag: KH Yahya Cholil Staquf

  • Gus Yahya Anggap Pleno Syuriyah Hanya Manuver dan Tak Punya Legitimasi

    Gus Yahya Anggap Pleno Syuriyah Hanya Manuver dan Tak Punya Legitimasi

    GELORA.CO -Kisruh kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki babak baru setelah jajaran Syuriyah mengagendakan rapat pleno guna menentukan penjabat ketua umum. 

    Dalam keputusan Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 meminta Yahya Cholil Staquf mundur atau diberhentikan dari Ketua Umum PBNU.

    Menanggapi rapat pleno, Gus Yahya menyebut agenda tersebut tampaknya diatur oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu. 

    “Ada yang punya kepentingan lalu membuat manuver. Itu biasa,” katanya di markas PBNU, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Desember 2025.

    Ia juga mengungkapkan, apabila Rapat Pleno di Hotel Sultan, Jakarta, pada 9-10 Desember 2025 tetap berlangsung dan didasarkan kepada Risalah Rapat Harian Syuriyah tanggal 20 Desember 2025, maka Rapat Pleno itu juga tidak memiliki dasar hukum yang sah. 

    Gus Yahya menegaskan pelaksanaan rapat pleno organisasi harus melibatkan ketua umum. Sedangkan, agenda yang akan dihelat di Hotel Sultan hanya dikonsep oleh jajaran Syuriyah PBNU. 

    “Secara aturan tidak bisa disebut pleno,” ucapnya.

    Gus Yahya mengatakan produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Syuriyah bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART. Karena itu, penetapan penjabat ketua umum PBNU dalam pleno itu tidak memiliki legitimasi. 

    Sebelumnya Gus Yahya juga menerbitkan surat penegasan terkait rencana Rapat Pleno yang diinformasikan oleh pihak Syuriyah. Surat penegasan bernomor 4799/PB.03/A.I.01.01/99/12/2025 itu ditandatangani Gus Yahya dan Sekretaris Jenderal PBNU H Amin Said Husni pada Kamis, 4 Desember 2025. 

    Surat tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pleno harus mengikuti ketentuan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama termasuk mengenai posisi Ketua Umum sebagai mandataris Muktamar dan mekanisme kepemimpinan rapat.

    Dalam surat itu menyampaikan tiga poin utama. Pertama Bahwa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027 KH Yahya Cholil Staquf adalah Mandataris Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama dengan masa khidmah lima tahun sebagaimana Keputusan Muktarnar Ke-34 Nahdlatul Ulama Nomor 05/MUKTAMAR-34/XII/2021 tanggal 19 Jumadil Ula 1443 H/24 Desember 2021 M. 

    Kedua bahwa Pemberhentian Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah sebagaimana dituangkan dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah itu tidak memiliki dasar hukum yang sah dan oleh karenanya pemberhentian tersebut adalah batal demi hukum. 

    Ketiga, sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 58 ayat (2) huruf c dan Pasal 64 ayat (2) huruf c Rais Aam dan Ketua Umum secara bersama-sama memimpin Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu, Rapat Pleno yang diselenggarakan dengan tanpa melibatkan Ketua Umum adalah cacat secara hukum dan segala keputusannya tidak sah karena melanggar ART Nahdlatul Ulama.

    Surat tersebut ditujukan sebagai pedoman terkait pelaksanaan rapat pleno yang beredar dari pihak Syuriyah, dengan tembusan kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. 

  • Gus Yahya Menolak Dilengserkan, Pastikan Tak Hadiri Rapat Pleno PBNU

    Gus Yahya Menolak Dilengserkan, Pastikan Tak Hadiri Rapat Pleno PBNU

    Sebelumnya, Ketua PBNU Moh Mukri menyebut rapat pleno yang digelar hari ini akan dihadiri secara lengkap oleh unsur kepengurusan PBNU, yaitu Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, serta seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom (Banom) PBNU.

    Mukri menegaskan, rapat pleno merupakan forum konstitusional yang penting untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan PBNU berjalan sesuai aturan organisasi. Menurut dia, keputusan Syuriah PBNU untuk memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum adalah keputusan final, dan mengikat.

    “Rapat pleno mendatang menjadi bagian dari tindak lanjut mekanisme organisasi sesuai amanat Syuriah PBNU. Insyaaallah. Salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU,” ujar Prof. Mukri dalam kererangan tertulis diterima, Jumat (5/12/2025). 

    Mukri menambahkan, seluruh proses akan ditempuh dengan menjunjung tinggi nilai keulamaan, kehati-hatian, serta tata tertib organisasi.

    “PBNU mengimbau seluruh warga Nahdliyin untuk tetap tenang, menjaga ukhuwah, dan mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan PBNU agar tidak terpengaruh spekulasi yang berkembang di ruang publik,” imbuhnya.

  • Gus Yahya Siap Islah usai Temui Ulama dan Kyai Sepuh di Tebuireng

    Gus Yahya Siap Islah usai Temui Ulama dan Kyai Sepuh di Tebuireng

    Bisnis.com, SURABAYA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan bahwa dirinya terbuka untuk menempuh jalan islah atau berdamai. 

    Hal tersebut diungkapkannya usai menghadiri panggilan Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.

    Dalam keterangannya, Gus Yahya menyebut bahwa dirinya telah mendapat kesempatan untuk menjelaskan secara lengkap mengenai berbagai persoalan organisasi yang selama ini ditujukan kepadanya.

    Dirinya juga menyatakan bahwa para kiai sepuh, mustasyar, dan para sesepuh ulama telah memberikan ruang baginya untuk menyampaikan penjelasan secara terbuka.

    “Saya sangat berterima kasih bahwa beliau-beliau berkenan untuk memanggil saya. Saya sangat terharu bahwa para sesepuh kita masih begitu peduli kepada jam’iyah Nahdlatul Ulama ini,” ucap Gus Yahya melalui keterangan resminya, dikutip Senin (8/12/2025).

    Menurutnya, seluruh kebutuhan klarifikasi, yang sebelumnya disampaikan melalui utusan Rais Aam KH Miftachul Akhyar telah ia jawab secara tuntas. Gus Yahya menegaskan, penjelasan tersebut turut dilengkapi dokumen dari Bendahara Umum PBNU Sumantri Suwarno serta Sekjen PBNU Amin Said Husni.

    “Semuanya telah saya jawab dengan tuntas. dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dari Saudara Sumantri sebagai pemegang buku keuangan BPNU serta penjelasan-penjelasan dari Pak Amin Said Husni,” tegasnya.

    Gus Yahya juga menitipkan pesan khusus kepada para kiai terkait masa depan tatanan organisasi NU. Ia menegaskan bahwa dirinya dan jajaran PBNU sejak awal berkhidmah dengan niat tulus, sehingga penting menjaga struktur yang telah diwariskan para pendiri.

    “Mohon dipertimbangkan tentang masa depan tatanan organisasi Nahdlatul Ulama ini upaya tatanan ini tidak runtuh di tengah jalan,” harapnya.

    Dirinya mengingatkan bahwa sejak awal NU didirikan dengan aturan dan struktur yang ketat. Bahkan, sebut Yahya, Rais Akbar Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, tetap dibatasi wewenangnya oleh anggaran dasar.

    “Maka mari kita berpikir tetap dengan betul agar tatanan ini tidak diruntuhkan dan membawa jam’iyah ini mundur 100 tahun,” tegasnya.

    Gus Yahya menyatakan bahwa dirinya akan terus menjalin komunikasi dengan para kiai sepuh serta jajaran PWNU dan PCNU di seluruh Indonesia untuk mencari penyelesaian terbaik.

    Dalam keterangan lebih lanjut, Gus Yahya juga menyinggung polemik audit keuangan yang menurutnya telah jelas dan terbuka.

    “Auditornya sudah mundur gara-gara opininya dimanipulasi. Hasil audit data sementaranya itu diminta kemudian dimanipulasi jadi tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Ahli-ahli hukum sudah bicara. Semuanya sudah bicara,” bebernya.

    Dirinya pun menilai persoalan tersebut tidak perlu ditutupi. Melainkan harus diluruskan agar tidak menambah kerumitan dalam organisasi.

    “Maka mari kita luruskan dulu supaya tidak tambah-tambah masalah,” pungkas Gus Yahya. 

  • Mau Islah dengan Rais Aam, Gus Yahya Minta Ulama Sepuh Jaga PBNU

    Mau Islah dengan Rais Aam, Gus Yahya Minta Ulama Sepuh Jaga PBNU

    Jombang, Beritasatu.com – Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyatakan dirinya terbuka untuk islah dengan rais aam syuriyah PBNU seusai menyampaikan klarifikasi di hadapan forum sesepuh dan mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. 

    Gus Yahya juga memohon kepada para ulama untuk ikut menjaga tatanan organisasi PBNU supaya tidak runtuh di tengah jalan.

    Gus Yahya mengatakan dirinya dan jajaran PBNU sejak awal berkhidmah dengan niat tulus, sehingga penting menjaga struktur yang telah diwariskan para pendiri. 

    “Mohon dipertimbangkan tentang masa depan tatanan organisasi Nahdlatul Ulama ini, supaya tatanan ini tidak runtuh di tengah jalan,” kata Gus Yahya di Tebuireng, Sabtu (6/12/2025) malam.

    Ia mengingatkan sejak awal NU didirikan Rais Akbar Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, membuat aturan dan struktur organisasi yang ketat serta kewenangannya dibatasi oleh anggaran dasar. Oleh karena itu, Gus Yahya mengajak semua warga NU untuk berpikir dengan benar, agar tatanan organisasi tidak runtuh hanya karena tuduhan yang tidak mendasar yang ditujukan kepada dirinya.

     “Maka mari kita berpikir tetap dengan betul agar tatanan ini tidak diruntuhkan dan membawa jam’iyah ini mundur 100 tahun,” tegasnya.

    Dalam forum tersebut, Gus Yahya mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan secara lengkap berbagai persoalan organisasi yang selama ini ditujukan kepadanya. Menurutnya, seluruh kebutuhan klarifikasi yang sebelumnya disampaikan melalui utusan Rais Aam telah dijawab secara tuntas. 

    Penjelasan tersebut pun juga dilengkapi dokumen dari Bendahara Umum PBNU Sumantri Suwarno serta Sekjen Amin Said Husni. “Semuanya telah saya jawab dengan tuntas dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dari Saudara Sumantri sebagai pemegang buku keuangan PBNU serta penjelasan-penjelasan dari Pak Amin Said Husni,” tukas Gus Yahya.

    Gus Yahya juga menyinggung polemik audit keuangan yang menurutnya telah jelas dan terbuka. Ironisnya, hasil audit data sementara oleh auditor, ternyata dimanipulasi oleh pihak – pihak tertentu dan menimbulkan kegaduhan dengan berbagai tuduhan tidak mendasar.

    “Auditornya sudah mundur gara-gara opininya dimanipulasi. Hasil audit data sementaranya itu diminta kemudian dimanipulasi jadi tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Ahli-ahli hukum sudah bicara. Semuanya sudah bicara,” ungkapnya.

    Ia menilai persoalan tersebut tidak perlu ditutupi, melainkan harus diluruskan agar tidak menambah kerumitan dalam organisasi.

    “Maka mari kita luruskan dulu supaya tidak tambah-tambah masalah,” kata Gus Yahya.

    Menanggapi pernyataan bahwa pertemuan di Tebuireng tidak memengaruhi risalah rapat syuriyah, Gus Yahya menilai rapat harian syuriyah justru sudah bermasalah sejak awal.

    “Mau pengaruh atau tidak pengaruh, monggo, tetapi sudah menjadi persepsi bahwa apa yang terjadi dengan harian syuriyah itu sangat bermasalah, membuat keputusan di luar wewenangnya. Jadi ini bermasalah. Semua ikutannya dari keputusan ini bermasalah semua,” tegasnya.

    Ia juga mengkritisi rencana Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang disebut mendasarkan diri pada keputusan bermasalah itu.

    “Kalau itu didasarkan pada Rapat Harian Syuriyah tanggal 20 November, itu berarti mendasarkan diri pada keputusan yang bermasalah. Pengambilalihan jabatan ketua umum untuk dirangkap oleh Rais Aam sangat-sangat bermasalah,” ujarnya.

    Gus Yahya menambahkan ia akan terus berkomunikasi dengan para kiai sepuh serta PWNU dan PCNU seluruh Indonesia untuk mencari penyelesaian terbaik.

    Ia mengaku sangat berterima kasih kepada para kiai sepuh, mustasyar, dan para sesepuh ulama memberikan ruang baginya untuk menyampaikan penjelasan secara terbuka. “Saya sangat berterima kasih bahwa beliau-beliau berkenan untuk memanggil saya. Saya sangat terharu bahwa para sesepuh kita masih begitu peduli kepada jam’iyah Nahdlatul Ulama ini,” pungkasnya.

  • Mustasyar PBNU TGH Turmudzi Badaruddin Dukung Pemberhentian Gus Yahya

    Mustasyar PBNU TGH Turmudzi Badaruddin Dukung Pemberhentian Gus Yahya

    Jakarta –

    Mustasyar PBNU, Tuan Guru Haji (TGH) Muhammad Turmudzi Badaruddin menyampaikan pernyataan resmi yang menegaskan dukungannya terhadap jajaran Syuriyah PBNU pasca keputusan pemberhentian Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

    Dalam sebuah video berdurasi dua menit tujuh detik yang dibagikan secara resmi, TGH Turmudzi menegaskan bahwa Syuriyah terutama Rais Aam merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Karena itu, keputusan Rais Aam wajib dihormati oleh seluruh pengurus PBNU.

    “Kepada seluruh para alim ulama, habaib, pemuka agama, masyarakat Nahdliyin dan masyarakat Indonesia, saya atas nama H. M. Turmudzi Badaruddin mendukung putusan Rais ‘Aam. Karena Rais ‘Aam adalah yang tertinggi dalam organisasi,” kata TGH Turmudzi dalam keterangannya, Minggu (7/12/2025).

    Dukungan dari TGH Turmudzi Badaruddin yang dikenal sebagai salah satu figur kharismatik dan panutan di kalangan Nahdliyin ini sekaligus menguatkan langkah Syuriyah PBNU dalam mengelola dinamika internal organisasi.

    TGH Turmudzi juga mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga suasana dan mengikuti mekanisme organisasi sesuai dengan nilai-nilai Nahdlatul Ulama.

    “Agar proses transisi pergantian Ketua Umum PBNU berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah umat,” tutupnya.

    (akd/ega)

  • 7 Pertemuan Tebuireng, Syuriah PBNU Sebut Gus Yahya Dicopot karena Lakukan Kesalahan Surabaya

    7 Pertemuan Tebuireng, Syuriah PBNU Sebut Gus Yahya Dicopot karena Lakukan Kesalahan Surabaya

    Pertemuan Tebuireng, Syuriah PBNU Sebut Gus Yahya Dicopot karena Lakukan Kesalahan
    Tim Redaksi
    JOMBANG, KOMPAS.com
    – Para kiai sepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama menggelar pertemuan dan silaturahmi di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/12/2025).
    Kegiatan tersebut turut mengundang Rais A’am
    PBNU
    KH
    Miftahul Akhyar
    dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau
    Gus Yahya
    . Namun, Rais A’am PBNU tidak hadir dan mewakilkan kehadirannya kepada
    Muhammad Nuh
    , salah satu Rais Syuriyah PBNU.
    “Beliau (Rais A’am PBNU) sedang ada acara haul di Lasem, sehingga berhalangan. Demikian juga dengan Wakil Rais A’am Kiai Anwar Iskandar,” kata M Nuh di Pesantren
    Tebuireng
    .
    Dalam pertemuan dengan para kiai sepuh dan
    Mustasyar NU
    itu, M Nuh menyampaikan berbagai hal terkait hasil rapat
    Syuriah PBNU
    yang mencopot Gus Yahya dari jabatan Ketum PBNU. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk menjaga supremasi organisasi.
    “Posisi Syuriah itu sebagai supremasi yang ada di struktur organisasi PBNU. Bagi Syuriah, keputusan yang sudah diambil di rapat harian Syuriah, tentu sudah selesai,” ujar M Nuh.
    Ia menyebut pencopotan Gus Yahya dilatarbelakangi adanya pelanggaran yang dianggap berujung pada sanksi organisasi.
    “Tidak ada perselisihan individu. Tetapi konteksnya adalah konteks adanya kesalahan. Dan, dari kesalahan itulah maka diberikan sanksi, mundur atau diberhentikan,” kata M Nuh.
    Menurutnya, keputusan
    rapat Syuriah
    PBNU telah final dan akan ditindaklanjuti melalui
    rapat pleno PBNU
    pada Selasa, 9 Desember 2025. Agenda pleno mencakup pembahasan pengangkatan penjabat Ketua Umum PBNU.
    “Hari Selasa akan ditindaklanjuti dengan rapat pleno. Agendanya antara lain mengangkat PJ Ketua umum,” ujar M Nuh.
    Pertemuan para sesepuh dan Mustasyar NU di Pesantren Tebuireng diikuti Pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz dan dr Umar Wahid selaku sohibul hajat. Hadir pula mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Manshur, serta Pengasuh Ponpes Al-Falah Ploso Kediri KH Nurul Huda Djazuli.
    Selain itu, hadir Pengasuh Pesantren Denanyar Jombang KH Abdus Salam Sohib, serta putri pendiri NU Hj Mahfudhoh. Dari jajaran PBNU tampak Muhammad Nuh, Gus Yahya, dan KH Amin Said Husni.
    Beberapa tokoh hadir melalui zoom meeting, seperti KH Ma’ruf Amin, Hj Sinta Nuriyah Wahid, dan KH Abdullah Ubab Maimoen.
    Seusai pertemuan, Forum Sesepuh dan Mustasyar NU menyampaikan pernyataan sikap. HM Abdul Mu’id, kiai dari Pesantren Lirboyo, ditunjuk sebagai juru bicara.
    Ia mengatakan, salah satu kesimpulan forum adalah penilaian bahwa pencopotan Gus Yahya oleh Syuriah PBNU tidak sah secara aturan organisasi.
    “Forum berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART,” ujar Gus Mu’id.
    Namun, forum juga menilai perlu adanya klarifikasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Gus Yahya.
    Para kiai sepuh dan Mustasyar NU menilai terdapat informasi kuat mengenai dugaan pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketum PBNU sehingga perlu diselesaikan melalui mekanisme organisasi.
    “Meski demikian, forum juga melihat adanya informasi kuat terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh,” tambahnya.
    Forum Sesepuh dan Mustasyar NU merekomendasikan agar rapat pleno untuk menetapkan penjabat ketua umum tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur diselesaikan sesuai ketentuan organisasi.
    “Forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa,” kata Gus Mu’id.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Forum Sesepuh NU Rekomendasikan Pleno Penetapan Pj Ketua PBNU Ditunda

    Forum Sesepuh NU Rekomendasikan Pleno Penetapan Pj Ketua PBNU Ditunda

    Jombang, Beritasatu.com – Konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencapai babak baru setelah Forum Sesepuh Nahdlatul Ulama (NU) yang terdiri dari kiai sepuh dan tokoh mustasyar memberikan rekomendasi penting. Forum yang berkumpul di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, merekomendasikan agar rapat pleno penetapan penjabat (Pj) ketua PBNU yang baru ditunda.

    Penundaan ini didasarkan pada penilaian para sesepuh bahwa proses pemakzulan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) oleh Syuriah NU tidak sesuai dengan peraturan organisasi (AD/ART).

    Penegasan Aturan Organisasi oleh Sesepuh

    Juru Bicara Forum Sesepuh dan Mustasyar NU, Mohammad Abdul Mu’id, menjelaskan bahwa mekanisme musyawarah internal organisasi harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum langkah penetapan Pj dilakukan.

    “Forum merekomendasikan agar rapat pleno menetapkan Pj tidak diselenggarakan sebelum forum dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi,” kata Mu’id usai pertemuan, Sabtu (6/12/2025).

    Meski demikian, Forum Sesepuh tidak menutup mata terhadap isu yang melatarbelakangi pemakzulan. Mereka mencermati adanya informasi tentang dugaan pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Gus Yahya yang juga perlu diklarifikasi secara menyeluruh melalui mekanisme internal.

    Para sesepuh mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan menjaga ketertiban. “Persoalan ini harus diselesaikan melalui mekanisme internal NU tanpa melibatkan proses eksternal demi menjaga kewibawaan jamiyah,” tegas Mu’id. 

    Forum juga mengusulkan agar Rais Aam dan ketua umum PBNU dipertemukan dalam satu forum untuk mencari solusi damai.

    Klarifikasi dan Ancaman Gus Yahya

    Di sisi lain, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengaku lega dapat bertemu jajaran Syuriah PBNU dalam forum Tebuireng untuk menyampaikan klarifikasi lengkap disertai dokumen.

    Gus Yahya menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil Syuriyah PBNU terkait pemakzulan dirinya bermasalah, terutama karena syuriah melakukan penghakiman tanpa memberikan kesempatan klarifikasi yang memadai.

    “Itu juga di luar wewenangnya. Semua yang dilakukan syuriah itu bermasalah,” tandasnya.

    Lebih lanjut, Gus Yahya memberikan ancaman keras jika syuriah tetap bersikukuh akan mengadakan rapat pleno untuk menetapkan Pj ketua umum PBNU. Ia menyatakan akan melawan keputusan tersebut dengan menggalang dukungan akar rumput.

    “Karena apa yang dilakukan syuriah semuanya salah, ya kita nanti akan koordinasi para kiai sepuh, PCNU maupun PWNU,” pungkas Gus Yahya, mengindikasikan kemungkinan koordinasi dengan pengurus cabang dan pengurus wilayah NU di daerah.

    Pertemuan di Tebuireng ini dihadiri tokoh-tokoh sentral NU, di antaranya KH Ma’ruf Amin (via Zoom), mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, serta Hj Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, menunjukkan keseriusan krisis internal yang tengah dihadapi organisasi.

  • Silaturahmi PBNU di Tebuireng Selesai, Gus Yahya Blak-blakan untuk Islah

    Silaturahmi PBNU di Tebuireng Selesai, Gus Yahya Blak-blakan untuk Islah

    Surabaya (beritajatim.com) – Usai menghadiri Silaturahmi PBNU sesi kedua di Pesantren Tebuireng, Jombang, Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyatakan dirinya terbuka untuk islah.

    Dalam forum tersebut, ia mendapat kesempatan untuk menjelaskan secara lengkap berbagai persoalan organisasi yang selama ini ditujukan kepadanya.

    Gus Yahya hadir dalam pertemuan itu bersama Sekretaris Jenderal PBNU, H. Amin Said Husni dan Bendahara Umum PBNU, Sumantri Suwarno. Ia menyebut para kiai sepuh, mustasyar, dan para sesepuh ulama memberikan ruang baginya untuk menyampaikan penjelasan secara terbuka.

    “Saya sangat berterima kasih bahwa beliau-beliau berkenan untuk memanggil saya. Saya sangat terharu bahwa para sesepuh kita masih begitu peduli kepada jam’iyah Nahdlatul Ulama ini,” ujarnya melalui pernyataan tertulis yang diterima beritajatim.com, Sabtu (6/12/2025) malam.

    Menurut dia, seluruh kebutuhan klarifikasi yang sebelumnya disampaikan melalui utusan Rais Aam telah ia jawab secara tuntas. Penjelasan tersebut turut dilengkapi dokumen dari Bendahara Umum PBNU, Sumantri Suwarno, serta Sekjen Amin Said Husni.

    “Semuanya telah saya jawab dengan tuntas, dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dari Saudara Sumantri sebagai pemegang buku keuangan PBNU, serta penjelasan-penjelasan dari Pak Amin Said Husni,” jelasnya.

    Dalam kesempatan itu, Gus Yahya menitipkan pesan khusus kepada para kiai terkait masa depan tatanan organisasi NU. Ia menegaskan bahwa dirinya dan jajaran PBNU sejak awal berkhidmah dengan niat tulus, sehingga penting menjaga struktur yang telah diwariskan para pendiri.

    “Mohon dipertimbangkan tentang masa depan tatanan organisasi Nahdlatul Ulama ini, supaya tatanan ini tidak runtuh di tengah jalan,” katanya.

    Ia mengingatkan bahwa sejak awal NU didirikan dengan aturan dan struktur yang ketat. Bahkan, Rais Akbar Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, kata dia, tetap dibatasi wewenangnya oleh anggaran dasar.

    “Maka mari kita berpikir tetap dengan betul agar tatanan ini tidak diruntuhkan dan membawa jam’iyah ini mundur 100 tahun,” tegasnya.

    Menanggapi pernyataan bahwa pertemuan di Tebuireng tidak memengaruhi Risalah Rapat Syuriyah, Gus Yahya menilai Rapat Harian Syuriyah justru sudah bermasalah sejak awal.

    “Mau pengaruh atau tidak pengaruh, monggo. Tapi sudah menjadi persepsi bahwa apa yang terjadi dengan Harian Syuriyah itu sangat bermasalah, karena membuat keputusan di luar wewenangnya. Jadi, ini bermasalah. Semua ikutannya dari keputusan ini bermasalah semua,” tegasnya.

    Ia juga mengkritisi rencana Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang disebut mendasarkan diri pada keputusan bermasalah itu.

    “Kalau itu didasarkan pada Rapat Harian Syuriyah tanggal 20 November, itu berarti mendasarkan diri pada keputusan yang bermasalah. Pengambilalihan jabatan ketua umum untuk dirangkap oleh Rais Aam sangat-sangat bermasalah,” ujarnya.

    Gus Yahya menambahkan bahwa ia akan terus berkomunikasi dengan para kiai sepuh serta PWNU dan PCNU seluruh Indonesia untuk mencari penyelesaian terbaik.

    Dalam pernyataan lebih lanjut, Gus Yahya juga menyinggung polemik audit keuangan yang menurutnya telah jelas dan terbuka.

    “Auditornya sudah mundur gara-gara opininya dimanipulasi. Hasil audit data sementaranya itu diminta, kemudian dimanipulasi jadi tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Ahli-ahli hukum sudah bicara. Semuanya sudah bicara,” ungkapnya.

    Ia menilai persoalan tersebut tidak perlu ditutupi, melainkan harus diluruskan agar tidak menambah kerumitan dalam organisasi. “Maka mari kita luruskan dulu supaya tidak tambah-tambah masalah,” kata Gus Yahya mengakhiri pernyataannya. (tok/kun)

  • KH Miftachul Akhyar Absen di Tebuireng, Kisruh PBNU Kian Menghangat

    KH Miftachul Akhyar Absen di Tebuireng, Kisruh PBNU Kian Menghangat

    Jombang, Beritasatu.com — Dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki babak baru setelah pertemuan penting yang digelar di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025). Namun forum yang diharapkan menjadi ruang klarifikasi antara para ulama sepuh dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), berlangsung tanpa kehadiran Rais Aam Syuriah NU, KH Miftachul Akhyar.

    Menurut keterangan resmi, Rais Aam berhalangan hadir karena menghadiri haul di Lasem. Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar, juga tidak dapat datang lantaran berada di Jakarta. Alhasil, Rais Syuriah KH Mohammad Nuh ditugaskan untuk mewakili pimpinan Syuriah dalam forum tersebut.

    “Rais Aam tidak bisa hadir karena berbarengan dengan acara haul di Lasem. Sedangkan wakil Rais Aam berada di Jakarta. Karena keduanya berhalangan, saya diutus untuk mewakili,” ujar Mohammad Nuh di Tebuireng.

    Syuriah Tegaskan Sikap: Minta Gus Yahya Mundur

    Dalam forum tersebut, Mohammad Nuh mengatakan dirinya hanya menjalankan mandat untuk menyampaikan perkembangan dan keputusan Syuriah terkait polemik PBNU. Ia menilai forum Tebuireng merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya di Ploso, dan menjadi ruang dialog untuk menjernihkan situasi organisasi.

    “Tugas saya menyampaikan apa adanya yang sedang terjadi,” ujarnya.

    Nuh menegaskan bahwa sikap Syuriah tetap sama: mendesak agar Gus Yahya mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan ketua umum PBNU. Ia menekankan bahwa keputusan itu bukan persoalan personal, melainkan bentuk akuntabilitas organisasi.

    “Keputusan yang sudah diambil di rapat harian Syuriah itu sudah final. Konteksnya adalah kesalahan dan sanksi yang harus diberikan. Oleh karena itu diberikan sanksi mundur atau diberhentikan,” tegasnya.

    Belum Ada Keputusan Final dari Forum Tebuireng

    Meski pembahasan berlangsung intens, forum ulama sepuh belum mengeluarkan keputusan apa pun. Pertemuan masih berada pada tahap penyampaian keterangan dan tanya jawab antar pihak untuk memperjelas duduk perkara.

    Mohammad Nuh juga mengungkapkan bahwa Syuriah akan menggelar pleno pada 9 Desember 2025 untuk menentukan penjabat (Pj) ketua umum PBNU apabila keputusan pemberhentian Gus Yahya disahkan.

    Gus Yahya: “Monggo…”

    Menanggapi ketidakhadiran KH Miftachul Akhyar, Gus Yahya menyampaikan dirinya tidak mempermasalahkannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada para ulama sepuh.

    “Monggo jika tidak hadir, nanti apa kata pinisepuh, kiai sepuh,” ujarnya singkat.

    Pertemuan di Tebuireng menjadi salah satu titik krusial menjelang pleno Syuriah yang dapat menentukan arah kepemimpinan PBNU ke depan.

  • Rapat Pleno Syuriah PBNU 9 Desember Tetap Digelar untuk Tetapkan Pj Ketua Umum

    Rapat Pleno Syuriah PBNU 9 Desember Tetap Digelar untuk Tetapkan Pj Ketua Umum

    Jombang (beritajatim.com) – Salah satu Rais Syuriyah PBNU, Prof Mohammad Nuh, menegaskan bahwa rapat pleno 9 Desember 2025 tetap digelar. Agendanya adalah menetapkan Pj (Penjabat) Ketua Umum PBNU. Undangan rapat tersebut sudah disebar.

    Hal itu penting dilakukan agar roda organisasi tetap optimal. Mengingat, keputusan Rais Aam memecat Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sudah final.

    Penegasan itu disampaikan M Nuh setelah mengikuti pertemuan pertama dengan para Kiai sepuh di Pesantren Tebuireng Jombang, yang digagas oleh dr Umar Wahid cucu dari Pendiri NU KH Hasyim Asy’ari, Sabtu (6/12/2025).

    Dalam forum sesepuh tersebut pihaknya mewakili Rais Aam menjelaskan alas an pemberhentian Ketua Umum PBNU. Hal itu seperti yang tertuang dalam risalah Syuriah.

    “Belum ada (pencabutan keputusan Rais Aam). Sampai saat ini posisi Syuriah itu posisi supremasi dan beliau Rais am dan lembaga syuriah-nya pun juga sudah mengambil keputusan itu. Ya (final),” kata Nuh.

    Mengapa Rais Aam PBNU KH Miftachul Achyar tidak hadir ke Tebuireng? Mantan Rektor ITS ini menjelaskan bahwa pada saat bersamaan Kiai Mif sedang ada undangan ke Lasem Jawa Tengah untuk mengadiri haul. Sedangkan KH Anwar Iskandar sedang berada di Jakarta.

    “Oleh karena itu nanti tanggal 9 (Selasa) Desember 2025 akan ditindaklanjuti melalui pleno mengangkat Pj yang baru,” sambungnya.

    Nuh juga dengan tegas membantah akan adanya islah. Ia menilai bahwa polemik internal di PBNU bukan lah pada individu, tapi adanya kesalahan yang selanjutnya pemberian sanksi.

    “Bagi Syuriah, keputusan apa yang sudah diambil di rapat harian Syuriah dan posisi Syuriah itu sebagai supremasi yang ada di struktur PBNU, tentu itu sudah selesai. Dan konteks-nya adalah konteks adanya kesalahan dan sanksi yang harus diberikan,” katanya.

    KH Anwar Manshur keluar dari dalem kasepuhan pesantren Tebuireng Jombang

    Oleh karena, dalam rapat yang ada para sesepuh, para senior dan lainnya dirinya memberikan pandangan secara gamblang tentang itu. “Saya jelaskan di hadapan kiai sepuh tentang risalah syuriah. Tentang kesalahan-kesalahan Gus Yahya,” urainya.

    Pertemuan silaturahmi para kiai di Tebuireng merupakan undangan dari dr Umar Wahid yang ditandatangani oleh Pengasuh Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz. Silaturahmi itu tindak lanjut dari pertemuan para sesepuh NU di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso pada 30 November 2025.

    Dari tuan rumah Nampak hadir KH. dr. Umar Wahid, KH. Abdul Hakim Mahfudz, serta Alissa Wahid. Kemudian dari esepuh dan Mustasyar NU: Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin (via Zoom), Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, KH. Anwar Manshur, KH. Nurul Huda Djazuli, KH. Abdullah Ubab Maimoen (via Zoom), Hj. Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid (via Zoom), serta Hj. Mahfudloh Wahab.

    Lalu, dari Syuriyah da Tanfidziyah PBNU: H. Mohammad Nuh, H. Nur Hidayat, KH. Ali Akbar Marbun
    KH. Said Asrori, KH. Yahya Cholil Staquf, KH. Mu’adz Thohir, H. Amin Said Husni, serta H. Sumantri.

    Menanggapi rencana rapat pleno 9 Desember, KH. Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa keputusan syuriah sudah salah sejak awal. Gus Yahya justru bertanya jika rapat pleno tersebut berdasarkan rapat harian syuriah tanggal 20 November, maka rapat tersebut juga bermasalah.

    Jika rapat pleno tersebut tetap digelar, Gus Yahya akan berbicara dengan semua pihak. Termasuk dengan kiai sepuh dan PWNU serta PCNU seluruh Indonesia. “Rapat harian syuriah itu bermasalah. Jadi semua turunannya juga bermasalah,” pungkasnya. [suf]