Xcloud.id

Tag: Kasan

  • Mendagri Minta Pemda Percepat Pendataan Aset Lahan Pemerintah

    Mendagri Minta Pemda Percepat Pendataan Aset Lahan Pemerintah

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mendukung percepatan pendataan aset lahan milik pemerintah. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, seperti gerai dan pergudangan.

    Ia menegaskan Kopdeskel merupakan program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, sehingga harus didukung oleh pemerintah pusat maupun daerah.

    “Itu sudah masuk visi-misi Beliau (Presiden) dan termasuk salah satu program strategis Quick Win Beliau,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (31/10/2025).

    Hal tersebut dikatakannya saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan Lahan untuk Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Kopdeskel Merah Putih yang berlangsung secara virtual dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (31/10) hari ini.

    Untuk mempercepat proses tersebut, Tito menekankan pentingnya dukungan dan langkah konkret dari para kepala daerah. Ia meminta para gubernur, bupati, dan wali kota menjadikan pendataan lahan ini sebagai prioritas daerah.

    “Tolong diberikan arahan, baik rekan-rekan gubernur, terutama bupati dan wali kota, karena bupati dan wali kota adalah pejabat pembina kepegawaian kepala desa dan perangkatnya,” ujarnya.

    Tito juga menekankan agar Pemda memperhatikan empat kriteria utama lahan yang layak digunakan untuk pembangunan Kopdeskel Merah Putih. Kriteria tersebut mencakup status hukum lahan yang jelas; luas minimal 1.000 meter persegi; lokasi strategis dan mudah diakses masyarakat; serta kondisi tanah siap dibangun dan tidak berada di wilayah rawan bencana.

    “Nanti kita akan melakukan evaluasi seminggu sekali. Seminggu sekali, khusus kita membacakan nanti daerah-daerah mana saja yang sudah ada progres, mana yang tidak,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Tito optimistis sinergi antara pemerintah pusat, TNI, Pemda, termasuk pemerintah desa akan mempercepat pendataan lahan pemerintah untuk Kopdeskel Merah Putih. Ia menekankan pentingnya keberadaan Kopdeskel Merah Putih bagi penguatan pembangunan daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi.

    “Mohon dengan segala hormat, rekan-rekan kepala daerah, kita bergerak. Tapi ya enggak semua datang dengan seketika, semua harus melalui proses,” jelasnya.

    Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kasan; Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi; Wakil Panglima TNI Jenderal TNI, Tandyo Budi; Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Mota; serta pejabat terkait lainnya. Turut bergabung secara virtual para kepala daerah, perangkat daerah, camat, dan jajaran pemerintah daerah lainnya.

    (akd/ega)

  • Mensesneg jelaskan beda peran Ketua Tim MBG dan Kepala BGN

    Mensesneg jelaskan beda peran Ketua Tim MBG dan Kepala BGN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan perbedaan antara jabatan Kepala Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

    Prasetyo, dalam agenda pembukaan pameran foto di Gedung Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa Kepala Tim Koordinasi MBG bukan merupakan bagian dari struktur internal BGN, melainkan berperan dalam tim koordinasi lintas sektor yang dibentuk oleh pemerintah untuk memperkuat tata kelola program tersebut.

    “Untuk membantu Badan Gizi Nasional, kemudian pemerintah, Bapak Presiden, membentuk yang namanya tim koordinasi. Kalau pertanyaannya tentang ketua harian, itu hanya ketua harian untuk di tim koordinasinya saja, bukan di BGN-nya,” ujar Prasetyo.

    Ia menyatakan bahwa pelaksana utama program MBG tetap berada di bawah tanggung jawab Kepala BGN, Dadan Hindayana.

    “Yang memegang program ini tetap Kepala BGN-nya,” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG, yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025.

    Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG ini beranggotakan unsur kementerian dan lembaga lintas sektor, yang diatur dalam Pasal 6 Keppres 28/2025.

    Tim tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Wakil Ketua I yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno Wakil Ketua II dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Abdul Muhaimin Iskandar. Pada jabatan Sekretaris diisi oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harmonisasi aturan pembiayaan Kopdes rampung

    Harmonisasi aturan pembiayaan Kopdes rampung

    Wamenkop Ferry Juliantono saat Rapat Koordinasi tingkat kementerian/lembaga dan BUMN di Jakarta, Jumat (22/8/2025). Foto: Kemenkop

    Wamenkop: Harmonisasi aturan pembiayaan Kopdes rampung
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 22 Agustus 2025 – 19:37 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan proses harmonisasi aturan pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel) telah selesai. Ditargetkan pekan depan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) bisa diterbitkan sehingga Kopdes dapat segera mengakses pembiayaan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono yang juga sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih mengatakan harmonisasi diperlukan karena seluruh prosedur pembiayaan Kopdes/Kel Merah Putih didasarkan pada Peraturan Menteri.

    Aturan Menteri itu yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/2025 Tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Kopdes dan juga Peraturan Menteri (Permen) Desa dan PDT Nomor 10/2025 Tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Kopdes.

    “Kita akan segera keluarkan Juklak dan Juknis dari Satgas Nasional untuk digunakan oleh Koperasi Desa Merah Putih dan menjadi pedoman kepada Satgas di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota,” kata Wamenkop Ferry saat Rapat Koordinasi tingkat kementerian/lembaga dan BUMN di Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad P. Bolombo, dan sejumlah perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya serta pimpinan perwakilan Bank Himbara.

    Keberadaan Juklak dan Juknis ini kata Ferry, menjadi pedoman dasar dan penting untuk mempercepat operasionalisasi ribuan Kopdes di seluruh Indonesia. Aturan teknis yang akan diterbitkan tersebut sekaligus menjawab masukan dari DPR maupun perbankan terkait kriteria dan prosedur dasar Kopdes/ Kel penerima pinjaman.

    “Hasil RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi VI ada rekomendasi masing-masing bank Himbara membuat aturan teknis terhadap Kopdes yang akan disalurkan. Kami pahami itu karena kita juga sedang menunggu PMK soal penempatan dana pemerintah di Bank Himbara,” jelas Ferry.

    Terbitnya Juklak dan Juknis, sebanyak 7.000an dari 16.000 Kopdes yang sudah terdaftar melalui microsite diproyeksikan dapat segera mengakses pembiayaan ke Bank Himbara untuk tahap awal. Tahap awal ini akan difokuskan pada Kopdes/ Kel yang telah memiliki sarana fisik yang memadai dan juga ekosistem bisnis yang sudah berjalan.

    “Mereka bisa mengakses (pembiayaan) untuk tahap awal, mulai dari akhir Agustus-September ini secara bertahap. Verifikasi terhadap Kopdes/ Kel yang memenuhi kriteria sedang kita lakukan,” kata Wamenkop Ferry.

    Dalam rakor ini, Wamenkop Ferry mengapresiasi inisiatif dari seluruh anggota Bank Himbara yang sigap menyusun aturan teknis mandiri terkait skema penyaluran pembiayaan bagi Kopdes/ Kel Merah Putih untuk menyempurnakan aturan teknis yang akan ditetapkan oleh Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih.

    “Penyusunan aturan teknis dari setiap anggota Himbara ini sebenarnya cantolannya adalah tetap PMK Nomer 49/ 2025. Kemudian Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri (10/2025) untuk prosedur penyaluran,” kata Wamenkop.

    Di dalam juklak dan juknis tersebut memuat beberapa aspek penting yang perlu dilakukan Kopdes/ Kel Merah Putih untuk mengakses pembiayaan ke Bank Himbara seperti prosedur pengajuan proposal dan aspek teknis lainnya. Dikatakan Wamenkop Ferry bahwa salah satu kendala yang akan dihadapi untuk percepatan penyaluran pembiayaan kepada Kopdes/ Kel adalah keterbatasan penyusunan proposal dan minimnya kapasitas pengurus menjadi salah satu fokus pemerintah.

    Kemenkop mengambil peran sebagai penanggung jawab pelatihan pembuatan proposal bisnis agar koperasi siap secara administratif maupun manajerialnya. Dengan adanya aturan yang lebih sederhana, pengawasan yang kuat, serta pelatihan yang terintegrasi, pemerintah optimistis pembiayaan Kopdes/ Kel Merah Putih oleh Himbara dapat berjalan efektif.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, mengingatkan agar seluruh Kementerian/ Lembaga (K/L) yang terlibat untuk terus menjalin koordinasi yang erat dan saling gotong royong.

    “Ini etape berikutnya yang lebih sulit karena yang kita kerjakan ini bisnis yang harus untung. Jadi semua K/L harus merasa saling memiliki terhadap program Kopdes/ Kel Merah Putih ini dan jangan hanya menganggap sebagai pelengkap saja,” ujar Riza. Dalam memperkuat fungsi pengawasan, Riza mengusulkan adanya satgas di tingkat kecamatan.  Hal ini diperlukan agar tingkat kegagalan dari Kopdes/ Kel Merah Putih dapat ditekan.

    Penulis: Rama Pamungkas/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Perjalanan Karier Lucky Hakim, dari Artis hingga jadi Bupati Indramayu

    Perjalanan Karier Lucky Hakim, dari Artis hingga jadi Bupati Indramayu

    PIKIRAN RAKYAT – Nama Lucky Hakim mungkin awalnya lebih dikenal sebagai aktor sinetron, namun kiprahnya kini merambah jauh hingga ke dunia politik dan kepemimpinan daerah. Lahir di Indramayu pada 12 Januari 1978, Lucky telah menapaki perjalanan karier yang penuh warna, mulai dari dunia hiburan hingga kini kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Indramayu dalam Pilkada 2024.

    Awal Karier: Model hingga Aktor Sinetron

    Sebelum terjun ke politik, Lucky Hakim terlebih dahulu merintis kariernya di dunia hiburan Tanah Air. Ia memulai langkahnya sebagai model iklan televisi pada awal 2000-an. Namanya mulai dikenal luas ketika ia membintangi berbagai sinetron populer seperti Mutiara Hati, Muslimah, hingga Jiran.

    Tak hanya sukses di sinetron, Lucky juga menjajal dunia layar lebar lewat film-film seperti Ketika, Lantai 13, dan Ruang. Kariernya di industri kreatif pun terus berkembang, bahkan ia sempat mendirikan rumah produksi sendiri dan memproduksi lebih dari 20 FTV. Di luar dunia akting, Lucky juga aktif menulis lagu-lagu rohani dan berkolaborasi dengan beberapa musisi.

    Latar Belakang dan Pendidikan

    Perjalanan hidup Lucky Hakim tak selalu mudah. Ia kehilangan kedua orang tua kandungnya sejak usia muda dan dibesarkan oleh keluarga angkat di Cilacap, Jawa Tengah. Identitas aslinya baru diketahui saat ia masih duduk di bangku SMA.

    Pendidikan dasarnya ditempuh di SD dan SMP Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap, lalu melanjutkan ke SMA Negeri 2 Cilacap. Lucky juga menempuh pendidikan tinggi di STIE Perbanas dan Universitas Pelita Bangsa sebelum akhirnya terjun total ke dunia seni dan politik.

    Terjun ke Dunia Politik

    Karier politik Lucky dimulai saat ia mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Bekasi pada tahun 2012, meskipun belum berhasil. Ia kemudian mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional dan terpilih untuk periode 2014–2019.

    Namun pada 2018, Lucky didepak dari partainya karena dituduh melakukan manipulasi suara dalam pemilu sebelumnya. Tak patah arang, ia kembali mencoba peruntungan politiknya dengan maju sebagai Wakil Bupati Indramayu pada Pilkada 2020 berpasangan dengan Nina Agustina, putri mantan Kapolri Da’i Bachtiar.

    Pasangan ini berhasil memenangkan kontestasi politik dan dilantik pada 26 Februari 2021. Sebagai wakil bupati, Lucky berharap bisa membawa perubahan positif bagi kampung halamannya.

    Mundur dari Jabatan Wakil Bupati

    Namun harapan itu tak berjalan mulus. Pada awal 2023, Lucky Hakim secara mengejutkan mengundurkan diri dari jabatannya. Ia mengaku tidak bisa menjalankan tugasnya secara optimal karena berbagai kendala internal.

    Lucky menyebut sejumlah fasilitas pendukung tugasnya seperti ajudan dan protokoler telah ditarik, membuatnya kesulitan menjalankan perannya. Ia juga menyampaikan bahwa ketidakcocokan visi dengan Bupati Nina Agustina turut menjadi faktor pengunduran dirinya.

    Siap Bertarung di Pilkada Indramayu 2024

    Mundur dari jabatan wakil bupati tak menghentikan langkah politik Lucky. Ia kini resmi maju sebagai calon Bupati Indramayu dalam Pilkada 2024, yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November mendatang.

    Dalam kontestasi tersebut, Lucky berpasangan dengan Syaefudin sebagai calon wakil bupati. Menariknya, lawan politik yang akan dihadapinya adalah mantan pasangannya sendiri, Nina Agustina, yang kini berduet dengan Tobroni sebagai calon bupati dan wakil bupati. Sementara pasangan ketiga adalah Bambang Hermanto dan Kasan Basari.

    Pertarungan politik ini diprediksi akan berlangsung ketat, mengingat baik Lucky maupun Nina sama-sama memiliki basis dukungan kuat di Kabupaten Indramayu.

    Liburan ke Jepang dan Sindiran Dedi Mulyadi

    Di tengah kesibukannya sebagai tokoh politik, Lucky sempat menjadi sorotan publik karena liburannya ke Jepang usai menjabat sebagai wakil bupati. Perjalanan tersebut menjadi kontroversi setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan sindiran tajam melalui unggahan di akun TikTok pribadinya @dedimulyadi71.

    Dedi mengunggah tangkapan layar yang menunjukkan Lucky tengah berlibur bersama istri dan anak-anaknya di Negeri Sakura. Dalam unggahan itu, Dedi menulis sindiran, “Selamat Berlibur Pak Lucky Hakim, Nanti Kalau Ke Jepang Lagi, Bilang Dulu Yah…,” yang sontak memicu berbagai reaksi dari warganet.

    Diduga, keberangkatan Lucky ke Jepang tidak disertai izin resmi dan melanggar Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melarang kepala daerah bepergian ke luar negeri selama periode arus balik Lebaran 1446 H.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemkab Sidoarjo Janji Segera Normalisasi Afvour Bulubendo

    Pemkab Sidoarjo Janji Segera Normalisasi Afvour Bulubendo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo berkomitmen untuk segera melakukan normalisasi Afvour Bulubendo sebagai langkah mengatasi genangan air yang melanda Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono. Genangan air setinggi 30 cm ini terjadi setelah hujan deras yang mengguyur pada Minggu (5/1/2025), meluber ke sejumlah RT akibat debit air yang melampaui kapasitas saluran.

    Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, turun langsung ke lokasi terdampak bersama jajaran Forkopimda. Ia menilai, aliran air di Afvour Bulubendo tersumbat oleh sampah dan struktur jembatan yang terlalu rendah, sehingga menyebabkan air meluap ke pemukiman warga.

    “Nanti akan kita normalisasi agar air ini segera surut, dan kita lihat juga ada hambatan pipa PDAM yang terlalu ke bawah dan juga jembatannya yang rendah. Kita sudah instruksikan kepada PU agar diberi U-Ditch dengan lebar 7 meter supaya tidak mengganggu aliran air,” tegas Subandi, Selasa (7/1/2025).

    Subandi menambahkan bahwa peninggian jembatan di kawasan tersebut juga menjadi prioritas agar masalah banjir dapat diatasi secara permanen.

    Ali Kasan, warga Desa Panjunan, mengungkapkan bahwa genangan air mulai terjadi pada Minggu sore dan semakin tinggi meski hujan telah reda.

    “Genangan air ini terjadi usai hujan deras, air semakin tinggi saat hujan deras berhenti, sepertinya air berhenti mengalir,” ungkapnya.

    Ia juga menyebut bahwa upaya pencegahan telah dilakukan sebelumnya melalui kerja bakti membersihkan saluran Afvour Bulubendo pada Desember lalu. “Saat kerja bakti kemarin, warga menemukan kasur yang menyumbat jembatan. Setelah kasur itu diangkat, genangan air di desa kami langsung surut,” jelasnya.

    Namun, Kasan mengakui bahwa banjir di wilayahnya sudah menjadi langganan setiap musim hujan sejak 2010.

    Selain langkah teknis, H. Subandi mengimbau masyarakat untuk turut menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, menjadi salah satu penyebab utama banjir.

    “Kita mengharapkan kepada seluruh warga Sidoarjo, mari kita menjaga kebersihan, terutama jangan membuang sampah di sungai,” ajaknya. [isa/beq]

  • Rumah 2 Lantai di Banjarmasin Ambruk, Diduga Kesalahan Konstruksi Regional 4 Januari 2025

    Rumah 2 Lantai di Banjarmasin Ambruk, Diduga Kesalahan Konstruksi Regional 4 Januari 2025

    Rumah 2 Lantai di Banjarmasin Ambruk, Diduga Kesalahan Konstruksi
    Tim Redaksi
    BANJARMASIN, KOMPAS.com
    – Sebuah rumah berlantai dua yang terletak di Jalan Mahat Kasan, Kecamatan
    Banjarmasin
    Timur, Banjarmasin,
    Kalimantan Selatan
    , tiba-tiba ambruk pada Jumat (3/1/2025).
    Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarmasin, Husni Thamrin, mengatakan bahwa ambruknya rumah tersebut diduga disebabkan oleh
    kesalahan konstruksi
    pada fondasi.
    “Pondasi tidak sesuai dengan bangunan sehingga menyebabkan patah pada fondasi,” ungkap Husni kepada wartawan pada Jumat malam.
    Sebelum ambruk, rumah tersebut terlihat miring di bagian belakang.
    Ketika ambruk, rumah tersebut juga menimpa rumah warga di belakangnya, yang mengalami kerusakan akibat reruntuhan beton.
    Beruntung, kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka.
    ”
    Rumah ambruk
    juga menimpa rumah warga di belakangnya. Situasinya sekarang sudah aman dan tak ada korban jiwa,” tambah Husni.


    Ketua Rukun Tetangga (RT) Jalan Mahat Kasan, Anang Fadli, mengungkapkan bahwa rumah yang ambruk sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya.
    “Sekitar 2 tahun rumah itu sudah kosong,” kata Anang.
    Sebelum kejadian, beberapa warga sempat mendengar suara retakan yang berasal dari fondasi dan dinding.
    “Tak lama setelah itu, terdengar patahan dan langsung ambruk,” pungkas Anang.
    Meskipun tidak ada korban dalam kejadian ini, kerugian yang dialami pemilik rumah diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Zulhas Pamer Inpres Irigasi hingga Perpres Pupuk Subsidi Rampung Dua Bulan

    Zulhas Pamer Inpres Irigasi hingga Perpres Pupuk Subsidi Rampung Dua Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan pihaknya telah merampungkan sederet kebijakan mulai dari Instruksi Presiden (Inpres) tentang irigasi hingga Peraturan Presiden (Perpres) tata kelola pupuk subsidi.

    Zulhas menjelaskan sederet kebijakan itu telah rampung selama dua bulan pascadilantik Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Menko Pangan.

    “Inpres irigasi sudah selesai, saya sudah paraf, sudah selesai. [Soal diteken Presiden Prabowo] itu mungkin waktunya saja. Tapi sudah mulai berjalan, karena semua kementerian sudah teken, sudah bisa. [Perpres tata kelola] pupuk [subisidi] juga sudah,” kata Zulhas di Graha Mandiri, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Zulhas juga mengeklaim Kemenko Pangan telah menghasilkan perpres neraca komoditas, revisi peraturan pemerintah (PP) terkait irigasi, dan Inpres tentang penyuluh pertanian.

    Kemudian, penetapan tujuh komoditi dalam neraca komoditas. Di mana, empat dari komoditi tersebut tidak lagi impor pada 2025, yakni beras, gula konsumsi, garam konsumsi, dan jagung pakan.

    Lalu, revisi PP mangrove, revisi Perpres tentang perdagangan karbon, Perpres dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Perhutanan Sosial, program optimalisasi 78.000 hektare eks tambak udang di Pulau Jawa, serta pilot project Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Adapun hari ini, Rabu (18/12/2024), Menko Zulhas baru saja melantik delapan pejabat eselon I yang diharapkan dapat mencapai tujuan utama swasembada pangan pada 2027.

    “Indonesia harus dapat mencapai swasembada pangan pada 2027,” ujarnya.

    Sesuai arahan Presiden Prabowo, swasembada pangan adalah salah satu langkah utama guna menghadapi tantangan global, juga sebagai antisipasi situasi krisis global, dimana negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestik.

    Zulhas pun mengakui bahwa swasembada pangan pada 2027 merupakan sebuah tantangan yang berat. Namun, langkah yang diperlukan adalah penyatuan visi dan misi semua stakeholder terkait.

    Untuk menghadapi tantangan itu, kata Zulhas, seluruh pejabat dituntut untuk mampu berinovasi, bekerja cerdas untuk mendorong percepatan kinerja organisasi yang pada akhirnya akan membantu menjaga kestabilan ekonomi Indonesia melalui ketahanan, dan swasembada pangan.

    “Jadi kami kerja terus, walaupun baru hari ini [eselon I dilantik], bukan berarti baru hari ini kami baru bekerja. Selama mulai dilantik kami terus maraton,” ujarnya.

    Zulhas juga menyatakan bahwa pekan depan Kemenko Pangan akan mengadakan rapat di sejumlah wilayah di Tanah Air.

    Berikut daftar pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dilantik:

    1. Dr. Ir. Kasan, M.M. sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator

    2. Tatang Yuliono, S.Sos., M.M. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan

    3. Widiastuti, S.E., M.Si. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian

    4. Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan

    5. Dandy Satria Iswara, S.Ip., M.Si. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

    6. Bara Khrisna Hasibuan, BA., MPA. Sebagai Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Antar Lembaga

    7. Dr. Prayudi Syamsuri sebagai Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas

    8. Dr. Ir. Sugeng Santoso, M.T., QRGP., CGRE. sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim

  • Zulhas Lantik 8 Pejabat Kemenko Pangan, Ada Eks Anak Buah Luhut

    Zulhas Lantik 8 Pejabat Kemenko Pangan, Ada Eks Anak Buah Luhut

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melantik 8 pejabat eselon I Kemenko Pangan.

    Salah satu yang dilantik adalah mantan anak buah Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Ia adalah eks Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti.

    “Alhamdulillah setelah hampir genap dua bulan, pejabat (eselon I) yang akan dilantik dan diambil sumpah pada hari ini sebanyak 8 orang,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).

    “Saya berharap saudara dapat menunjukkan kinerja terbaik dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan, mampu menunjukkan kinerja yang dapat dibanggakan, terwujudnya swasembada pangan pada 2027,” tambahnya.

    Kemenko Marves tidak masuk dalam daftar kementerian/lembaga (K/L) Kabinet Merah Putih. Nani yang tak lagi menjadi anak buah Luhut dilantik Zulhas sebagai Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan.

    Selain Nani, nama-nama lainnya mencakup mantan anak buah Zulkifli Hasan di Kementerian Perdagangan. Ada eks Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kemendag Kasan yang kini menjadi Sekretaris Menko Pangan.

    Begitu pula mantan Staf Khusus Mendag Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Krishna Hasibuan yang ikut gerbong Zulhas. Mantan pejabat Kemendag itu sekarang menjadi Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Antar-Lembaga Kemenko Pangan.

    Daftar 8 pejabat eselon I Kemenko Pangan yang dilantik hari ini:

    1. Sekretaris Menko Pangan Kasan
    2. Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Tatang Yuliono
    3. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Widiastuti
    4. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Nani Hendiarti
    5. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Dandy Satria Iswara
    6. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Antar-Lembaga Bara Krishna Hasibuan
    7. Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas Prayudi Syamsuri
    8. Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Sugeng Santoso

    (skt/agt)

  • Menko Pangan Zulkifli Hasan Lantik Delapan Eselon I di Kementeriannya, Berikut Daftarnya – Halaman all

    Menko Pangan Zulkifli Hasan Lantik Delapan Eselon I di Kementeriannya, Berikut Daftarnya – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kemenko Pangan.

    Zulhas mengatakan, pelantikan para deputi tersebut dinilai penting untuk menggenjot target Presiden Prabowo Subianto dalam swasembada pangan. Menurutnya, bahkan para Eselon I tersebut, sudah mulai bekerja sejak Kemenko Pangan dibentuk.

    “Hampir dua bulan ya. Saat ini, kami masih numpang kantor di atas, saya belum punya deputi. Dan baru hari ini dilantik,” ujar Zulhas di Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

    Bahkan, sebelum para deputi Kemenko Pangan dilantik, sudah menghasilkan beberapa kebijakan. Di antaranya, Peraturan Presiden (Perpres) mengenai neraca komoditas. Lalu, Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

    “Inpres tentang irigasi. Ini rapatnya sudah berkali – kali ini. Terus, Inpres tentang penyuluh pertanian, penetapan tujuh komoditas dalam neraca komoditas, revisi Perpres tentang perdagangan karbon,” ujarnya.

    Selain itu, juga sudah dibahas mengenai aturan tentang perhutanan sosial, 10 program optimalisasi, hingga mengenai 70 ribu hektare tambak udang di Pulau Jawa.

    “Jadi kita kerja terus, walaupun baru hari ini dilantik, bukan berarti baru hari ini kami bekerja,” terang Zulhas.

    Zulhas mengatakan, mulai pekan depan akan melakukan kunjungan kerja sekaligus melakukan rapat di beberapa wilayah, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Lampung, Sumatera Utara.

    “Di Jawa Barat rapat mengenai sawah mana yang tidak ada irigasinya, lahannya dimana agar bisa cepat dikerjakan, dua untuk tambak dimana saja, ketiga penyuluh kabupaten yang belum ada penyuluh maka bisa dikirim, di drop dari pusat,” tutur Zulhas.

    “Kemudian Jawa Timur nanti soal tebu, dimana yang bisa berkembang tebu yang kita perluas, karena kemarin kita sudah rapat, semangat kita sekarang tidak impor, semangat kita swasembada,” terang Zulhas.

    Berikut Daftar Eselon I Kemenko Pangan yang dilantik Zulhas:

    1. Dr. Ir. Kasan, M.M. sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator.

    2. Tatang Yuliono, S.Sos., M.M. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan.

    3. Widiastuti, S.E., M.Si. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian.

    4. Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan.

    5. Dandy Satria Iswara, S.Ip., M.Si. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

    6. Bara Khrisna Hasibuan, BA., MPA. sebagai Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Antar Lembaga.

    7. Dr. Prayudi Syamsuri sebagai Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas.

    8. Dr. Ir. Sugeng Santoso, M.T., QRGP., CGRE. sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim.
     

  • Zulhas Lantik 8 Eselon I Kemenko Pangan, Kejar Target Swasembada

    Zulhas Lantik 8 Eselon I Kemenko Pangan, Kejar Target Swasembada

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan alias Zulhas melantik delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kemenko Pangan di gedung Graha Mandiri lantai 5, Jakarta Pusat.

    “Saudara-saudara, baru saja ini ada Seskemenko (Sekretaris Kementerian Koordinator), ada Deputi dan Staff Ahli saya baru saja melantik, baru saja,” kata Zulhas dalam konferensi pers pelantikan Eselon I Kemenko Pangan, Rabu (18/12/2024).

    Meski para Eselon I itu baru dilantik, Zulhas mengatakan mereka sudah mulai bekerja sejak Kemenko Pangan dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

    Bahkan menurutnya seusai pelantikan ini, para pejabat tinggi Kemenko Pangan itu akan langsung bekerja secara maraton untuk mengejar target RI swasembada pangan pada 2027 dan berhenti impor beras, gula, hingga garap pada 2025 nanti.

    “Walaupun ini baru hari ini, bukan berarti baru hari ini kami bekerja. Selama mulai dilantik terus maraton,” ucapnya.

    “Semangat kita sekarang kan tidak impor. Semangat kita swasembada pangan, jadi kita bekerja dulu, jangan menyerah dulu, bekerja dulu. Oleh karena itu kemarin kita sudah putuskan, kita tahun depan sudah putuskan tidak impor beras, tidak impor gula, tidak impor garam, tidak impor jagung,” tegas Zulhas.

    Sebagai contoh, Zulhas mengatakan minggu depan Kemenko Pangan akan berkeliling ke berbagai daerah untuk melakukan rapat koordinasi. Semisal di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara. Kami akan berkiling.

    “Di Jawa Barat rapat mengenai sawah mana yang tidak ada irigasinya, lahan ada di mana agar bisa cepat dikerjakan. Kedua untuk tambak di mana saja. Tiga, penyuluh pertanian di Kabupaten yang belum ada, maka bisa dikirim dari pusat. Kemudian Alsintan (alat dan mesin pertanian). Kemudian Jawa Timur nanti soal tebu, di mana yang bisa berkebun tebu yang kita perluas,” jelasnya.

    Daftar Eselon I Kemenko Pangan yang baru dilantik Zulhas hari ini:

    1. Dr. Ir. Kasan, M.M. sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator.

    2. Tatang Yuliono, S.Sos., M.M. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan.

    3. Widiastuti, S.E., M.Si. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian.

    4. Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan.

    5. Dandy Satria Iswara, S.Ip., M.Si. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

    6. Bara Khrisna Hasibuan, BA., MPA. sebagai Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Antar Lembaga.

    7. Dr. Prayudi Syamsuri sebagai Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas.

    8. Dr. Ir. Sugeng Santoso, M.T., QRGP., CGRE. sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim.

    (fdl/fdl)