Xcloud.id

Tag: Karyono Wibowo

  • Kerusakan Fasilitas Publik saat Demonstrasi adalah Cermin Kerapuhan Relasi Negara dan Warga

    Kerusakan Fasilitas Publik saat Demonstrasi adalah Cermin Kerapuhan Relasi Negara dan Warga

    JAKARTA – Fasilitas publik, termasuk halte, jembatan penyeberangan orang (JPO) kerap menjadi simbol frustrasi dan ruang pelampiasan.

    Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR dimulai pada Senin (25/8/2025). Namun aksi tersebut berlanjut hingga akhir Agustus dan meluas ke berbagai wilayah di Indonesia.

    Insiden tragis yang menewaskan Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta, memicu kemarahan publik. Ia mengembuskan napas terakhirnya setelah dilindas kendaraan taktis Brimob di tengah kericuhan aksi pada Jumat (29/8) malam.

    Dengan cepat peristiwa ini tersebar luas di media sosial sehingga memantik amarah publik. Aksi demonstrasi pun menjalar ke berbagai wilayah seperti Solo, Bandung, Mataram, Makassar, dan kota-kota lainnya. Banyak yang berubah menjadi kerusuhan dan fasilitas umum menjadi sasaran.

    Bus Transjakarta melintas di dekat Halte Senayan Bank DKI yang rusak di Jakarta, Selasa (2/9/2025). (ANTARA/Sulthony Hasanuddin/YU)

    “Fasilitas publik menjadi simbol frustasi dan ruang pelampiasan, serta cerminan rapuhnya relasi antara negara dan warga. Bukan karena disanalah akar masalahnya, tetapi karena hanya itu yang bisa dilihat, disentuh, dan dirusak,” pemerhati transportasi Muhamad Akbar, dalam keterangan yang diterima VOI.

    Ruang Paling Dekat Menyalurkan Kecewa

    Menghapus tunjangan anggota DPR, termasuk tunjangan perumahan yang nilainya Rp50 juta per bulan, menjadi salah satu tuntutan rakyat. Namun aksi yang awalnya berjalan damai berubah menjadi rusuh karena tuntutan mereka tidak didengar. Alih-alih mengajak berdialog, pemerintah melalui kepolisian, justru merespons tuntutan ini dengan tindakan represif.

    Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai kekecewaan rakyat memuncak karena banyak kebijakan yang tidak pro rakyat. Belum lagi perilaku penyelenggara negara yang dinilai oleh publik tidak tepat di tengah situasi dan kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja.

    Di tengah rasa frustrasi lantaran aspirasi rakyat diabaikan, aksi demonstrasi pun berubah menjadi kerusuhan. Ironisnya, fasilitas umum menjadi sasaran publik.

    Pemerhati transportasi Muhamad Akbar menyebut ini bukan kali pertama terjadi. Tahun 1998, 2019, 2020, dan kini 2025, setiap letupan sosial besar selalu meninggalkan jejak di halte, JPO, atau fasilitas umum lainnya. Pola ini terus berulang. Fasilitas publik menjadi simbol frustrasi dan ruang pelampiasan, serta cerminan rapuhnya relasi antara negara dan warga. Bukan karena disanalah akar masalahnya, tetapi karena hanya itu yang bisa dilihat, disentuh, dan dirusak.

    Gubernur Pramono Anung bersama Forkopimda Provinsi Jakarta di Balai Kota Jakarta, Senin 1 September 2025 (VOI/Diah Ayu Wardani)

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 22 halte Transjakarta, baik yang berada dalam koridor (BRT) maupun non-BRT terdampak. Enam halte di antaranya dibakar massa, sementara 16 halte rusak akibat aksi vandalisme.

    Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, total kerugian akibat perusakan fasilitas publik mencapai Rp51 miliar, sebagaimana ia sampaikan usai menjalani rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta.

    Fasilitas umum, seperti halted dan JPO sering menjadi sasaran di setiap ledakan amarah sosial. Akbar menuturkan, hal ini terjadi karena halte dan JPO adalah representasi negara yang paling kasatmata, mudah dijangkau, tersebar di jalan-jalan utama, tapi minim penjagaan.

    Tak seperti gedung pemerintah atau markas kepolisian yang dilindungi ketat, halte berdiri tanpa pagar, tanpa pagar kawat berduri, tanpa aparat bersenjata.

    “Ketika kemarahan massa menggelegak, halte jadi simbol yang paling mudah dimasuki, mudah dirusak, dan penuh makna. Ia menjadi ruang paling dekat untuk menyalurkan kecewa yang tak tersampaikan,” jelas Akbar.

    Dalam psikologi sosial, kemarahan yang tidak dapat dilampiaskan langsung kepada sasaran utama, kerap mencari pelampiasan yang lebih dekat dan lebih lemah. Fasilitas umum seperti halte, JPO, atau gerbang tol menjadi “sasaran empuk” ketika gedung DPR atau kantor kementerian tak terjangkau. Di tengah kerumunan yang panas dan penuh emosi, simbol pelayanan publik bisa berubah menjadi objek protes tanpa arah.

    Publikasi Lewat Kerusakan

    Akbar mengakui, dalam banyak kasus, kerusuhan tidak selalu berasal dari demonstran, melainkan unsur luar yang menyusup untuk memperkeruh situasi. Provokator sengaja memicu kekacauan demi membelokkan pesan aksi damai.

    Di sisi lain, kerusuhan ada dibuat oleh kelompok penjarah yang memanfaatkan momen untuk menjarah di tengah kekacauan. Tujuannya bukan aspirasi, tapi oportunisme. Ini adalah cara cepat dan brutal untuk menyampaikan bahwa relasi antara negara dan warganya sedang terganggu.

    “Visual halte yang terbakar dan jembatan yang rusak menciptakan kesan dramatis. Mudah viral, cepat menyebar. Sorotan media meningkat, dan isu yang diperjuangkan—meski lewat cara negatif—menjadi perbincangan publik. Bagi sebagian pihak, ini adalah mencari publikasi lewat kerusakan,” lanjutnya.

    Ke depannya, Muhamad Akbar mendorong agar halte tidak sekadar struktur fisik yang indah, tapi juga menjadi ruang publik yang kuat secara sosial dan tanggung menghadapi risiko.

    Sejumlah halte Transjakarta memang didesain cantik, futuristik, dan Instagramable. Namun secara teknis belum siap untuk menghadapi risiko kerusuhan, padahal sudah berulang kali halte menjadi sasaran.

    Warga berjalan di samping Halte Bus Trans-Jakarta Bundaran HI yang hangus dibakar pengunjuk rasa penolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Kamis (8/10/2020). (ANTARA /Aditya Pradana Putra)

    Karena itu, dikatakan Akbar, perlu evaluasi serius terhadap desain halte dan fasilitas publik lainnya. Infrastruktur kota tidak hanya perlu indah, tapi juga tangguh menghadapi situasi darurat.

    “Solusinya bukan sekadar mengganti kaca dengan besi. Halte bisa didesain modular – mudah diganti, tahan api, dan anti-vandal. Kamera pengawas tersembunyi, pengamanan berbasis komunitas, serta keterlibatan warga sekitar sangat penting. Ketahanan bukan hanya urusan material, tapi juga urusan relasi sosial. Ketika warga merasa memiliki, mereka juga akan menjaga,” tegasnya.

    “Merawat halte adalah tanggung jawab kita bersama. Dari halte, kita bisa mulai membangun ulang kepercayaan yang retak—antara warga, ruang publik, dan negara,” kata Akbar menyudahi.

    Disclaimer:

    Pemberitaan ini untuk kepentingan informasi publik, agar hak masyarakat untuk tahu tetap terjaga. Redaksi VOI menolak kekerasan/perusakan/pembakaran/penjarahan, karena bangsa ini hanya akan kuat jika kita setia melindungi sesama, merawat fasilitas umum, dan menjaga dunia usaha tetap berjalan agar ekonomi tak makin terpuruk. Tetap tenang, jangan terprovokasi, jadikan negeri ini rumah aman buat kita semua, dan utamakan sumber informasi yang kredibel.

  • Retorika Antek Asing Presiden Prabowo Subianto Bisa Picu Kemarahan Publik

    Retorika Antek Asing Presiden Prabowo Subianto Bisa Picu Kemarahan Publik

    JAKARTA – Narasi antek asing yang terus digunakan Presiden Prabowo Subianto dinilai berbahaya karena mengerdilkan perjuangan rakyat.

    Narasi soal adanya kelompok asing yang menunggangi aksi demonstrasi sepanjang pekan lalu meluas di media sosial. Salah satu yang menuturkan hal tersebut adalah mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono mengaku mengetahui ada campur tangan asing di balik kericuhan demo 28 Agustus lalu. Ia menyebut pihak asing itu memiliki pengaruh besar kepada negaranya.

    Narasi antek asing juga pernah diucapkan Presiden Prabowo belum lama ini, tepatnya ketika memberikan arahan dalam acara pembekalan guru dan kepala sekolah rakyat di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, 22 Agustus.

    Dalam pidatonya di hadapan 2.296 guru dan 155 kepala sekolah, Prabowo mengklaim kabinetnya telah menunjukkan hasil meski baru bekerja 300 hari. Namun, ia mengingatkan bahwa masih ada pihak-pihak yang tidak senang dengan kebangkitan Indonesia.

    Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpelukan saat tiba di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. (ANTARA/Wahyu Putro A/wsj)

    “Saya katakan mereka sadar mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Tapi kita yang akan bangkit bersama Indonesia!” ujar Prabowo.

    Antek Asing Berubah Sasaran

    Prabowo melontarkan retorika antek asing terekam sejak lama. Ia cukup sering menggunakan narasi tersebut di berbagai pidato, wawancara, dan peristiwa tertentu. Jejak itu terekam setidaknya sejak di masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, untuk mengkritik pejabat pemerintahan dan media.

    Pria yang pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menuding ada intervensi asing dalam Pilpres 2014.

    “Negara asing tertentu mengundang bupati, wali kota, dan berusaha memengaruhi mereka. Ini kami anggap campur tangan asing. Bayangkan pemilu Republik Indonesia, negara asing ikut memengaruhi,” kata Prabowo ketika persidangan sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Agustus 2014.

    Istilah antek asing kembali dipakai Prabowo pada Pilpres 2019. Ia mengkritik situasi negara yang saat itu dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Purnawirawan jenderal itu menyebut masih ada pihak asing yang ingin menguasai Indonesia meski negara ini sudah merdeka. “Indonesia itu merdeka untuk berdaulat, bukan untuk menjadi antek asing,” ujarnya pada 22 September 2018.

    Tapi ketika Prabowo menjadi menteri di kabinet Jokowi, narasi antek asing mulai bergeser. Ia tak lagi melekatkan narasi antek asing pada pemerintahan, namun kepada kelompok yang kritis.

    Narasi antek asing ia gunakan saat berpidato di sebuah acara di Kementerian Pertahanan pada November 2023. Ia menyebut konflik di Pulau Rempang, Kepulauan Riau ada campur tangan intelijen asing.

    Pengunjuk rasa menghindari gas air mata saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (29/8/2025). (ANTARA/Indrianto Eko Suwarso/sgd)

    “Kami mendapat laporan dari berbagai sumber bahwa peristiwa di Rempang sudah mulai masuk campur tangan intel asing,” kata dia.

    Kemudian pada masa kampanye Prabowo menuding pihak yang mengkritik Jokowi sebagai antek asing. “Presiden Joko Widodo ada yang sekarang ini, saya kira ini kemungkinan ini orang-orang mungkin ya antek-antek asing ini. Pak Jokowi dijelek-jelekin terus,” kata Prabowo di Gelanggang Olahraga Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, 9 Februari 2024.

    Setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo secara intensif menggunakan antek asing untuk kelompok yang mengkritisinya. Retorika antek asing ia sematkan kepada mahasiswa, lembaga non-pemerintah, atau kelompok kritis lainnya.

    Salah satunya ketika ia Prabowo memberikan amanat di Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila pada 2 Juni lalu.

    “Ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi HAM, kebebasan pers padahal itu adalah versi mereka sendiri,” kata Prabowo.

    Paradigma Prabowo

    Pengamat politik sekaligis Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai narasi antek asing terlontar karena didorong rasa nasionalisme yang tinggi, sehingga membentuk cara berpikir, paradigma anti asing.

    Bagi Prabowo, kata Karyono, asing adalah ancaman dari luar yang ingin menghancurkan atau melemahkan sebuah negara, mengganggu stabilitas keamanan, stabilitas politik, dan integritas bangsa.

    Dalam catatannya, mantan Menteri Pertahanan ini memang sering menggunakan narasi antek asing sebelum menjadi presiden. Namun kini, setelah menjabat sebagai presiden, ia menyarankan agar Prabowo harus lebih berhati-hati dengan ucapannya.

    Massa dari Aliansi Balikpapan Bergerak melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (1/9/2025). Aksi tersebut berlangsung tertib dan damai dengan tuntutan nasional, salah satunya pengesahan RUU Perampasan Aset, serta sejumlah tuntutan terkait permasalahan di daerah. (ANTARA/Aditya Nugroho/nz)

    “Jangan sedikit-sedikit antek asing, kepentingan asing. Harus lebih hati-hati, lebih proporsional. Jangan semua persoalan dibilang adalah ditunggangi asing atau kepentingan asing,” ucap Karyono ketika dihubungi VOI.

    Terkait aksi demonstrasi yang disebut-sebut ada pihak asing yang terlibat, Karyono menilai Presiden Prabowo seharusnya introspeksi apa yang menjadi penyebab aksi demonstrasi di berbagai kalangan. 

    “Banyak kejakan tidak pro rakyat dan perilaku penyelenggara negara yang dinilai oleh publik tidak tepat di tengah situasi dan kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja,” lanjutnya.

    Butuh Dukungan Data Valid

    Dalam dunia multipolar, Karyono tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan asing terhadap suatu negara. Namun tetap, narasi ini harus disampaikan dengan hati-hati dan tidak selalu mencari kambing hiyam di semua persoalan.

    Tudingan antek asing harus disebutkan secara jelas dengan dukungan data yang valid. Jika narasi ini terus dilontarkan, apalagi di tengah aksi demonstrasi, yang dikhawatirkan akan menimbulkan kemarahan kelompok yang dituding sebagai antek asing.

    “Jangan hanya melempar pernyataan antek asing, ini justru membingungkan dan bisa membuat civil society marah. Kalau negara bisa membuktikan, ya tangkap saja, kalau memang benar itu tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah,” tegas Karyono.

    Dihubungi terpisah, analis komunikasi politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai retorika antek asing yang digunakan Presiden Prabowo Subianto untuk menggagalkan kelompok asing yang memang ingin mengganggu keutuhan negara.

    “Mungkin dia (Prabowo) mengetahui dari informasi intelijen bahwa ada antek asing yang menunggangi demo,” ucapnya.

    “Dampak yang diharapkan dari seringnya dia mengatakan hal itu supaya masyarakat bersatu dan memiliki Indonesia, supaya kalau ada antek-antek asing yang ingin mengganggu kita gagal, karena ini tujuannya untuk persatuan Indonesia,” pungkas pria yang akrab disapa Hensa ini.

  • Karyono Wibowo: Seruan Gibran Soal Hilirisasi Digital adalah Momen Emas Indonesia

    Karyono Wibowo: Seruan Gibran Soal Hilirisasi Digital adalah Momen Emas Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyambut baik kemauan pemerintah untuk mengembangkan hilirisasi digital sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui saluran Youtube @GibranTV yang berjudul, “Bukan Lagi Hanya Pasar Digital, Indonesia Harus Jadi Produsen Digital.” Konten itu diunggah pada Selasa, 27 Mei 2025.

    Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Gibran sudah tepat dan menemukan momentum emasnya. Ia menuturkan bahwa inilah saatnya pemerintah mengembangkan industri hilir di sektor digital di mana Indonesia punya peluang cukup besar.

    “Ini momen emas buat kita. Melihat demografi informasi di Indonesia juga telah bertumbuh pesat dan ragam platform digital juga telah hadir dan mendapatkan pangsanya di Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Mas Gibran adalah untuk menekankan bahwa pemerintah akan menyasar potensi itu, tetapi tentu pemerintah tidak bisa berjalan sendirian. Perlu kolaborasi lintas sektor agar peluang itu dapat dioptimalkan potensinya,” ulas Karyono dalam keterangan tertulisnya, Rabu 28 Mei 2025.

    Ia menjelaskan, bahwa saat ini kita perlu untuk berfikir dan bertindak di luar arus utama, yaitu mengandalkan pemasukan negara berdasarkan dari ekstraksi sumber daya alam yang memerlukan biaya investasi cukup besar.

    “Saat situasi ekonomi global ini bergerak tidak pasti dan tak menentu, Mas Gibran mengajak kita untuk bergerak bersama melihat potensi hilirisasi digital ini sebagai komoditas baru yang dapat dimanfaatkan peluangnya. Menurut saya ini cara berfikir yang positif dan tidak terjebak ke dalam mainstream yang menumpukan pemanfaatan sumber daya alam saja,” ungkapnya.

  • Boni Hargens: Ini pelajaran berdemokrasi

    Boni Hargens: Ini pelajaran berdemokrasi

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    Tudingan Ijazah palsu, Jokowi tempuh jalur hukum

    Boni Hargens: Ini pelajaran berdemokrasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Kamis, 24 April 2025 – 17:39 WIB

    Elshinta.com – Menanggapi tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) yang disikapi lebih lanjut melalui jalur hukum, ahli ilmu politik Boni Hargens mengapresiasi langkah Jokowi sebagai pelajaran penting dalam berdemokrasi.

     “Apa yang ditunjukkan Pak Jokowi merupakan terobosan strategis sekaligus pelajaran bagi semua orang tentang bagaimana demokrasi hukum seharusnya bekerja,” ungkap Boni dalam Diskusi Publik yang bertajuk, “Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi” yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah. Diskusi itu dilangsungkan di Jakarta, pada Kamis, (24/4), seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Arie Dwi Prasetyo.

     

    Lebih lanjut, Boni menjelaskan bahwa dalam negara demokrasi, setiap warga negara berdiri pada jarak yang sama kalau ditarik dari garis Konstitusi. Artinya, lanjut doktor lulusan terbaik Universitas Walden Amerika Serikat itu, setiap orang sama di mata hukum.

     “Implikasinya,siapa pun harus tunduk pada supremasi hukum. Mereka yang menempuh cara jalanan dengan mengerudug rumah Jokowi di Solo sambil mengusung narasi hoaks soal izasah Jokowi, harus sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum. Mereka harus mempertanggungjawabkan tudingannya di ruang hukum, bukan dengan membuat kegaduhan di tengah masyarakat”, lanjutnya

     

    Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia ini juga menyampaikan ucapan terimakasihnya pada Jokowi. “Saya berterima kasih ya pada Pak Jokowi karena Beliau memberikan teladan yang sangat bagus di dalam hidup berdemokrasi. Bahwa kalau orang memprotes, orang melakukan aksi perlawanan, atau menuding pihak lain, semua bisa diselesaikan lewat proses hukum.Nah, semua kita memang harus menghargai rule of the game dalam sistem demokrasi hukum. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi itu terobosan yang bagus dan teladan yang menghidupkan demokrasi hukum,” ujar Boni. 

     

    Ia melanjutkan, mereka yang menuding ijazah palsu Jokowi harus dapat membuktikannya di pengadilan dan tidak asal tuduh atau menebar fitnah.

     

    “Bahwa orang-orang ini yang terus secara konsisten menuding bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu harus berhadapan dengan pengadilan. Karena di dalam proses persidangan itu kan otomatis barang bukti akan dihadirkan, yaitu ijazah aslinya. Nah ini sangat bernilai karena dapat akan mendidik masyarakat Indonesia bahwa kita tidak bisa melakukan fitnah atau hoaks apalagi dengan motif politik tertentu yang dilakukan secara berjemaah, vulgar, konsisten dan simultan,”sambung mantan Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Negara (LKBN) ANTARA tersebut. 

     

    Saat ditanya lebih lanjut mengapa Jokowi kerap disudutkan, Boni menduga bahwa ada beragam motif yang sengaja dihembuskan oleh ragam kelompok yang mempunyai aneka kepentingan berbeda-beda. 

     

    “Kita semua tahu, bahwa sejak awal Pak Jokowi ini kerap menjadi sasaran tembak untuk disudutkan dengan berbagai isu negatif. Ya contohnya, ketika karir awalnya setelah menjabat walikota Solo lalu hijrah ke Jakarta dalam kontestasi Pilgub lalu berlanjut menjadi presiden dua periode, banyak sekali fitnah, character assassination, yang dilakukan lawan politiknya. Itu banyak sekali sentimen negatif yang , ya bisa dikatakan, untuk membunuh karakternya. Yang kita lihat di permukaan itu kan ada orang bergerombol menuntut soal kepastian ijazah. Tapi sebetulnya ada kepentingan besar di balik itu terkait kekuasaan 2029. Ada kelompok yang tidak ingin Mas Wapres Gibran itu stabil apalagi makin kuat di dalam posisinya sebagai Wakil Presiden dan yang berpotensi menjadi presiden Indonesia di masa depan. Sudah ada kelompok politi k yang sudah melirik jabatan Wakil Presiden di 2029. Sehingga, tentu saja, mereka sekarang bekerja untuk menghancurkan Jokowi dalam rangka melemahkan posisi tawar dari Mas Wapres Gibran di dalam kancah politik ini menuju 2029 dengan cara menggerus semua legacy Pak Jokowi, ” urainya. 

     

    Ia menambahkan, bisa jadi kelompok kepentingan itu berasal dari kelompok politik yang dendam atau sakit hati untuk merebut posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mungkin juga dark oposition, oposisi gelap, yaitu kelompok pragmatis yang dikecewakan oleh kebijakan-kebijakan Jokowi saat menjabat presiden selama 2014-2024. 

     

    “Seperti pembubaran ormas, kelompok bisnis yang tersingkir, termasuk diduga kelompok yang menuding kekalahan di Pilpres itu sebagai rekayasa politik dari pemerintah pada saat itu dan seterusnya. Jadi kelompok barisan-barisan sakit hati ini, kemudian mengkristal jadi satu gugus politik baru. Dan mereka terus secara konsisten menekan Pak Jokowi, menyudutkan keluarga Pak Jokowi. Karena sasarannya adalah bagaimana menghancurkan citra Pak Jokowi dan legacy politiknya. Supaya masa depan politik dari anak-anak Pak Jokowi itu juga ikut terganggu. Kan itu aja sebetulnya. Dan jangka pendeknya adalah destabilitas politik yang nanti akan merugikan Pak Presiden Prabowo juga. Jadi atas pertimbangan itu pula, langkah Pak Jokowi untuk membawa proses ini ke ranah hukum itu langkah yang sangat strategis dan juga demokrasi,” tukasnya. 

     

    Hadir di kegiatan itu, Koordinator Gerakan “IndonesiaCerah, Febry Wahyuni Sabran, Pengamat Politik Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo, Pakar Kebijakan Publik dari Wellbeing Technology, Asep Kususanto, dan Analis Ekonomi Politik Mardiyanto. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Wapres Gibran Dinilai Bisa Jembatani Dialog Sipil dengan Militer – Halaman all

    Wapres Gibran Dinilai Bisa Jembatani Dialog Sipil dengan Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wapres dinilai memiliki peran penting dan strategis untuk memperkuat demokrasi sipil di Indonesia. 

    Hal itu disampaikan oleh Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah, Febri Wahyuni Sabran pada diskusi publik yang mengusung tema, “Merawat Supremasi Sipil, TNI Makin Profesional dan Gibran sebagai Penyelamat Demokrasi.” 

    Kegiatan itu dilangsungkan di Jakarta, Senin, 14 April 2025. 

    Lebih lanjut ia menjelaskan dalam konteks demokrasi Indonesia, hubungan harmonis antara supremasi sipil dan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang profesional menjadi pilar penting. 

    “Dan figur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki peran penting dan strategis dalam memperkuat demokrasi sipil, khususnya dalam menjembatani dialog antara pemerintah, militer, dan masyarakat. Ya kita ketahui bahwa sebelumnya muncul kekhawatiran bahkan kritik yang diungkapkan oleh berbagai kelompok masyarakat sipil bahwa revisi UU TNI dinilai akan mengembalikan dwi fungsi. Tetapi barangkali, kita pula luput bahwa tujuan dari revisi UU TNI sendiri sebenarnya adalah untuk menyesuaikan peran dan fungsi TNI dalam merespon tantangan keamanan modern, termasuk ancaman siber dan dinamika geopolitik internasional,” jelasnya. 

    Febri yakin ke depan Wapres Gibran dapat mengawal pemerintahan ini untuk tetap tunduk pada supremasi sipil.

    Apalagi Presiden Prabowo berulang kali menyatakan komitmennya membangun demokrasi. 

    “Isu-isu seperti netralitas TNI dalam pemilu dan proses politik lalu peningkatan kapasitas pertahanan tanpa mengorbankan prinsip demokrasi merupakan agenda demokrasi yang dapat diperkuat oleh peran mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Saya kira kalau ini terbangun agenda Astacita Presiden Prabowo Subianto dan ragam realitas global saat ini dapat kita lalui,” harapnya. 

    Pada kesempatan itu, Founder Wellbeing Technology sekaligus Pakar Kebijakan Publik, Asep Kususanto menjelaskan bahwa peran Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sangat krusial untuk mengawal supremasi sipil. 

    Menurutnya, dalam supremasi sipil, keterlibatan masyarakat sipil untuk memastikan agenda demokrasi ini terkonsolidasi optimal sangat diperlukan. 

    Asep menilai, tak kalah pentingnya adalah peran strategis wapres yang krusial dalam mengonsolidasikan demokrasi agar semakin matang dan berkualitas. 

    “Secara empiris, memang tidak ada negara yang dapat dikatakan telah mencapai konsolidasi demokrasi secara sempurna. Proses ini adalah sebuah continuum, di mana negara-negara bergerak menuju tingkat konsolidasi yang lebih tinggi atau bahkan mengalami dekonsolidasi (kemunduran demokrasi). Dan tentu, kita tidak ingin putar balik ke rezim non demokratik. Nah, itu sebabnya, saya kira peran penting dan strategis ada di Mas Gibran yang sejalan pula dengan komitmen Presiden Prabowo terhadap supremasi sipil. Termasuk dalam hal ini adalah reviei UU TNI sebagai matra penting dalam menjaga kedaulatan negara,” ulasnya. 

    Asep melanjutkan, hal yang tidak kalah pentingnya yaitu jaminan kebebasan sipil dan budaya demokrasi di mana aspek transparansi dan akuntabilitas dari sisi pemerintah juga diperlukan. Ia optimis, bahwa Gibran mampu untuk mengawal agenda itu. 

    Selain Febri dan Asep, turut hadir sebagai narasumber antara lain, Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Syafuan Rozi, Analis Ekonomi Politik Mardiyanto dan Pengamat Politik & Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo.

  • Diskusi Publik: Figur Gibran Dianggap Kunci Harmonisasi Supremasi Sipil dan Profesionalisme TNI

    Diskusi Publik: Figur Gibran Dianggap Kunci Harmonisasi Supremasi Sipil dan Profesionalisme TNI

    Pada kesempatan itu, Founder Wellbeing Technology sekaligus Pakar Kebijakan Publik, Asep Kususanto menjelaskan bahwa peran Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sangat krusial untuk mengawal supremasi sipil. Menurutnya, dalam supremasi sipil, keterlibatan masyarakat sipil untuk memastikan agenda demokrasi ini terkonsolidasi optimal sangat diperlukan.

    Asep menilai, tak kalah pentingnya adalah peran strategis wapres yang krusial dalam mengonsolidasikan demokrasi agar semakin matang dan berkualitas.

    “Secara empiris, memang tidak ada negara yang dapat dikatakan telah mencapai konsolidasi demokrasi secara sempurna. Proses ini adalah sebuah continuum, di mana negara-negara bergerak menuju tingkat konsolidasi yang lebih tinggi atau bahkan mengalami dekonsolidasi (kemunduran demokrasi). Dan tentu, kita tidak ingin putar balik ke rezim non demokratik. Nah, itu sebabnya, saya kira peran penting dan strategis ada di Mas Gibran yang sejalan pula dengan komitmen Presiden Prabowo terhadap supremasi sipil. Termasuk dalam hal ini adalah reviei UU TNI sebagai matra penting dalam menjaga kedaulatan negara,” ulasnya.

    Asep melanjutkan, hal yang tidak kalah pentingnya yaitu jaminan kebebasan sipil dan budaya demokrasi di mana aspek transparansi dan akuntabilitas dari sisi pemerintah juga diperlukan. Ia optimis, bahwa Gibran mampu untuk mengawal agenda itu.

    Selian Febri dan Asep, turut hadir sebagai narasumber antara lain, Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Syafuan Rozi, Analis Ekonomi Politik Mardiyanto dan Pengamat Politik & Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo.

  • Ini Alasan Jokowi Dinilai Layak Jadi Ketua Wantimpres

    Ini Alasan Jokowi Dinilai Layak Jadi Ketua Wantimpres

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) diunggulkan sebagai ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Pengalaman dan kedekatan Jokowi dengan Prabowo dinilai menjadi nilai tambah untuk memaksimalkan peran strategis Wantimpres.

    Pengamat politik dari Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menyampaikan pandangan ini merespons survei Rumah Politik Indonesia yang menunjukkan mayoritas responden memilih Jokowi sebagai ketua Wantimpres.

    “Survei ini menarik. Dari beberapa kandidat, Jokowi paling diunggulkan. Hal ini dapat dipahami mengingat rekam jejaknya sebagai presiden selama dua periode,” ujar Karyono saat berbicara di acara peluncuran survei bertajuk “Kenapa Jokowi Calon Ketua Wantimpres RI Terbaik?” di Aryaduta Hotel, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Peran Strategis Wantimpres

    Menurut Karyono, Wantimpres memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia optimistis Jokowi dapat menjadikan Wantimpres sebagai lembaga yang berdampak positif terhadap pembangunan Indonesia.

    “Wantimpres sangat strategis dalam memberikan arahan untuk pembangunan berkelanjutan dan mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Karyono terkait penilaian terhadap Jokowi.

    Wantimpres, tambah Karyono, berfungsi sebagai mitra utama presiden dalam memberikan pandangan dan nasihat yang komprehensif, konstruktif, dan relevan. Nasihat tersebut mencakup berbagai dimensi strategis, seperti politik, ekonomi, sosial, hukum, dan keamanan, untuk mendukung perumusan kebijakan yang integratif.

    “Nasihat dari Wantimpres harus memperkuat koordinasi antarsektor sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sektoral, tetapi juga berkelanjutan,” tegasnya.

    Sebelumnya, hasil lembaga survei Rumah Politik Indonesia menunjukkan 81,01% responden menilai Jokowi layak menjadi ketua Wantimpres. Faktor yang mendorong persepsi ini meliputi:
    1. Kemampuan bekerja sama dengan Presiden Prabowo (29,15%)
    2. Pengalaman sebagai presiden selama dua periode (25,11%)
    3. Kemampuan akselerasi mencapai Asta Cita untuk keberlanjutan (21,97%)
    4. Dukungan pada pembangunan Indonesia Emas 2045 (13,15%)
    5. Penguatan peran pemerintah (7,39%)

    Tokoh lain yang muncul sebagai kandidat ketua Wantimpres adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan tingkat keterpilihan 11,93%, KH Ma’ruf Amin 4,2%, dan Luhut Binsar Pandjaitan 1,12%.

    Survei ini dilakukan pada 17-24 Maret 2025 di 23 provinsi menggunakan metode snowball sampling melalui platform online seperti google form, email, dan WhatsApp. Survei soal Jokowi layak jadi ketua Wantimpres melibatkan 500 responden berusia 17 tahun ke atas dengan margin of error 4,38% dan tingkat kepercayaan 95%.

  • Mengapa Prabowo Diusung jadi Capres 2029, Padahal Baru 100 Hari Kerja?

    Mengapa Prabowo Diusung jadi Capres 2029, Padahal Baru 100 Hari Kerja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Baru 100 hari lebih pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, elite Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) telah sepakat untuk mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2029.

    Keputusan tersebut diambil usai Partai Gerindra menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (13/2/2025). 

    Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa dalam KLB tersebut menelurkan 5 hasil keputusan, salah satunya Presiden RI ke-8 Prabowo Prabowo kembali menjadi Ketum Gerindra periode 2025—2030. Selain itu, Partai berlogo burung Garuda itu juga menetapkan Prabowo untuk kembali menjadi Capres pada 2029. 

    “Kongres meminta Pak Prabowo agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Beliau menjawab, ‘InsyaAllah’ tetapi meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat,” ujar Muzani Kamis (13/2/2025).

    Sehari berselang, Prabowo pun menggelar acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengundang para pertinggi partai politik (parpol) koalisi untuk bertemu. Terpantau Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) hadir sejak pagi hari. 

    Selain itu, datang pula Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY datang mewakili putranya, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang berhalangan hadir. 

    Dalam kesempatan tersebut, SBY menyampaikan agar semua pihak dapat saling membantu dalam upaya menyukseskan pemerintahan Prabowo lima tahun ke depan, bahkan diharapkan 10 tahun ke depan.

    “Dengan prioritas yang beliau punya, agenda yang akan dijalankan lima tahun ke depan, InsyaAllah 10 tahun ke depan,” lanjutnya.

    SBY juga menyarankan agar seluruh pihak dapat melakukan yang terbaik dan membantu keberhasilan pemerintah. Seluruh pihak diharapkan memberikan solusi dari segala permasalahan yang ada.

    “Marilah kita semua untuk beliau [Prabowo], do our best, mari berbuat yang terbaik semua permasalahan akan selalu ada tantangan akan selalu ada tapi percayalah setiap permasalahan akan ada solusinya oleh karena itu kita harus menjadi bagian dari solusi jangan bagian dari masalah,” tandas SBY.

    Tak hanya mantan Presiden, sejumlah elite parpol pun merasa puas dengan kinerja orang nomor satu di Indonesia itu dalam 4 bulan atau 100 hari masa kerjanya sebagai Presiden.

    Misalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali mempertimbangkan kemungkinan untuk berkoalisi mendukung Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

    Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan bahwa partainya siap bergabung dalam koalisi untuk mendukung Prabowo. Saat ditanya apakah PKS akan bergabung dalam koalisi yang mengusung Prabowo, Habib Aboe menjawab optimis.

    “Kami akan jadi koalisi. Koalisi dengan Pak Prabowo yang terbaik, dan kami akan bantu dan bangun NKRI yang terbaik untuk selanjutnya,” ujarnya kepada wartawan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jumat (14/2/2025).

    Habib Aboe juga mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai berkoalisi dengan Prabowo pada Pemilu 2029 akan dipikirkan lebih lanjut, dengan penuh harapan.

    “InsyaAllah,” ucapnya sambil tersenyum.

    Di kesempatan yang sama, Plh Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heriyawan juga menanggapi pertanyaan mengenai langkah Gerindra yang kembali mengusung Prabowo untuk Pemilu 2029, Heriyawan menjelaskan bahwa sikap PKS, salah satu partai dalam koalisi, akan diputuskan menjelang Pemilu 2029.

    “Sikap partai kan tentu ya jangan sekarang, sikapnya nanti menjelang itu,” ujarnya.

    Heriyawan juga menambahkan bahwa pernyataan Gerindra yang mengumumkan Prabowo akan maju kembali pada 2029 adalah langkah yang harus dihormati.

    “Itu diumumkan. Bahwa kemudian nantinya seperti apa, ya kita tunggu nanti,” jelasnya.

    Di sisi lain, Prabowo pun merespons permintaan dari kader Partai Gerindra agar kembali maju dalam pemilihan presiden 2029. Dia menegaskan dirinya tidak akan maju lagi jika dalam masa pemerintahannya jika gagal memenuhi kepercayaan rakyat.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat berbicara dalam HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC Sentul, Sabtu (15/2/2025). Acara tersebut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), para pimpinan partai politik di Indonesia, serta anggota Kabinet Merah Putih.

    “Saudara-saudara, saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi,” tuturnya.

    Prabowo menegaskan bahwa ambisinya bukan untuk memimpin demi kepentingan pribadi, melainkan demi kejayaan Indonesia.

    “Dari kecil saya hanya ingin lihat Indonesia hebat. Sumpah saya. Sama dengan senior-senior saya di situ. Tidak ada bahwa kita ingin kekuasaan untuk kehebatan kita sendiri. Gak ada,” katanya.

     Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Presiden Ke-7 Joko Widodo saat perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra mengusung tema Berjuang Tiada Akhir. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.Perbesar

    Koalisi Permanen Prabowo 

    Dukungan lain juga diberikan oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyebut Presiden RI Prabowo Subianto merupakan pimpinan negara terkuat di dunia.

    Meskipun tak sama sekali menyebut dukungan terhadap dua periode tetapi menurutnya penerima tongkat estafet kepemimpinan setelahnya begitu kuat dan dipercaya masyarakat dalam memimpin negara. Hal itu berdasarkan data survei kinerja 100 hari yang memperoleh capaian 80,9% dan dukungan parlemen yang juga mencapai diatas 80%.

    “Artinya apa? Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di Parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah Presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR,” ujarnya dalam sabutan saat ulang tahun Ke-17 Partai Gerindra, Minggu (16/2/2025).

    Jokowi membandingkan pada saat dirinya menjabat pada tahun 2014 lalu, yang mana peringkat oleh lembaga survei sebesar 62%. Selain itu, Jokowi melanjutkan lebih jauh, kekuatan Prabowo di atas pimpinan negara lainnya. sehingga dia meyakini di bawah kepemimpinan Prabowo, satu persatu program- program yang sudah direncanakan akan bisa terealisasi dengan baik.

    “Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menjadi negara maju yang adil dan makmur, membawa Indonesia menjadi Indonesia Raya,” tandas Jokowi.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus politikus Gerindra Maruarar Sirait (Ara) optimistis bahwa ide menjadikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai aliansi yang permanen merupakan gagasan yang baik dan akan berjalan.

    Bagaimana tidak, Ara saat ini peta politik kursi parpol-parpol koalisi pendukung Prabowo saat ini mencapai 80% di parlemen. Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara silaturahmi kebangsaan Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo, di Padepokan Garuda Yaksa, di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

    “Kami lagi parlemen 80%, 80% di parlemen. pemerintah solid ya, dan presiden akan ke arah koalisi permanen, ya,” katanya kepada wartawan.

    Setali tiga uang, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengamini bahwa Presiden Ke-8 RI itu menawarkan koalisi permanen di hadapan elite parpol koalisi.

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) itu menilai bahwa orang nomor satu di Indonesia ini menginginkan persatuan yang direalisasikan secara berlanjut.

    “Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama Pemerintahan,” imbuh Cak Imin.

    PKB, kata Cak Imin, menyambut tawaran itu. Menurutnya, ide Prabowo tersebut memperkuat percepatan pembangunan.

    “Dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” ujarnya.

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tiba di HUT Gerindra, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (15/2/2025)/Bisnis-Anshary Madya SukmaPerbesar

    Terlalu Dini Bahas Pilpres 2029 

    Di sisi lain, sejumlah pengamat politik menilai bahwa wacana pencalonan kembali Prabowo Subianto sebagai presiden pada 2029 masih terlalu dini. Keputusan ini dianggap prematur, mengingat masa pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan 100 hari dan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

    Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, menyebut bahwa keputusan permanennya Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi salah satu strategi Prabowo untuk memastikan dukungan politik yang solid sebagai tiket untuk maju pada 2029.

    “Soal koalisi Indonesia Maju yang dipermanenkan, ini salah satu cara Prabowo untuk memastikan partai-partai pengusung tetap solid dan tegak lurus mendukung pemerintahan. Prabowo ingin punya tulang punggung partai utama yang satu suara, garis komando, tanpa banyak perdebatan,” katanya kepada Bisnis, Senin (17/2/2025).

    Dia juga menyoroti bahwa langkah ini bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan, terutama dalam mendukung kebijakan strategis dan mengcounter isu-isu negatif terhadap pemerintahan Prabowo.

    “Permanennya KIM ini juga menjaga level kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo dan belajar dari pengalaman pemerintahan sebelumnya, agar tidak ada perpecahan di internal koalisi,” tambahnya.

    Namun, Pangi juga mengingatkan bahwa keputusan ini berisiko menghilangkan ruang diskusi dan kritik dalam koalisi. Jika Prabowo ingin mengambil kebijakan tidak populer, seperti pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD, tidak akan ada perdebatan panjang di internal.

    Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, menilai permanennya Koalisi KIM sangat dibutuhkan oleh Gerindra dan partai koalisi sebagai bentuk jaminan solidaritas menjelang Pilpres 2029.

    “Ini untuk memastikan anggota koalisi tidak jalan sendiri-sendiri, apalagi dengan keputusan MK yang memungkinkan setiap partai mengusung capresnya sendiri. Tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan makin kompleks, sehingga dibutuhkan dukungan yang solid,” ujar Ray.

    Dia juga menyoroti bahwa dalam rekomendasi Gerindra untuk Pilpres 2029, nama Gibran Rakabuming Raka tidak disebut sebagai cawapres, membuka kemungkinan bagi Prabowo untuk menggandeng tokoh lain sebagai pendampingnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo tegas menilai bahwa wacana pencalonan Prabowo terlalu dini dan terkesan terburu-buru.

    “Publik akan membaca ini sebagai langkah yang terlalu dini. Saya pikir terlalu buru-buru jika Gerindra sudah menyatakan Prabowo akan maju lagi di 2029. Ini memang hak partai, tetapi terlalu cepat,” kata Karyono.

    Menurutnya, Prabowo masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya, seperti makan siang gratis, pemotongan harga token listrik, dan kebijakan ekonomi pro-rakyat lainnya.

    Apalagi, kata Karyono, pernyataan Gerindra ini cukup disayangkan karena muncul ketika dinamika politik yang masih terus berkembang dan belum matang di era kepemimpinan Prabowo untuk memastikan soliditas koalisinya dan menjaga momentum dukungan publik.

    “Gaya pidato Prabowo yang selalu berapi-api dan kebijakan populisnya memang menarik perhatian, tetapi periode pemerintahannya baru dimulai. Sebaiknya fokus pada kinerja dulu sebelum bicara soal Pilpres 2029,” pungkas Karyono.

  • Menimbang Urgensi Retreat Kepala Daerah di Tengah Pemangkasan Anggaran Pemerintah

    Menimbang Urgensi Retreat Kepala Daerah di Tengah Pemangkasan Anggaran Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Rencana retreat kepala daerah menimbulkan pertanyaan di tengah kebijakan pemangkasan anggaran 2025 yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Pasalnya, rencana tersebut bertolak belakang dengan niat pemerintah pusat yang tengah beres-beres dari kegiatan yang berpotensi membebani keuangan negara, sehingga bertentangan dengan langkah efisiensi besar-besaran yang sedang dijalankan.

    Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Wahyu Iskandar pun melihat bahwa pemangkasan anggaran dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas belanja negara dengan mengutamakan program prioritas nasional. 

    Namun, kata Wahyu, retreat kepala daerah yang selama ini menjadi wadah koordinasi malah dinilai tidak efisien dalam penggunaan anggaran. Besarnya biaya operasional, akomodasi, serta fasilitas yang diperlukan membuat banyak pihak mempertanyakan urgensi kegiatan ini.

    “Retreat semacam ini cenderung bersifat seremonial dan lebih menampilkan kesan simbolis daripada memberikan dampak nyata terhadap efektivitas pemerintahan. Seharusnya, Prabowo lebih fokus pada evaluasi internal secara berkala daripada melakukan evaluasi melalui kegiatan seperti ini,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025). 

    Selain itu, dia melanjutkan bahwa saat ini masih banyak tugas dan fungsi antar kementerian serta lembaga yang bertabrakan, ditambah dengan transisi sumber daya manusia di internal kementerian yang belum sepenuhnya selesai.

    Menurutnya, hal tersebut yang seharusnya menjadi prioritas utama Prabowo, karena jika koordinasi internal tidak berjalan optimal, maka efektivitas pemerintahan juga akan terganggu.

    Di sisi anggaran, Wahyu menyebut jika retreat ini menggunakan dana dari APBN, ini bertentangan dengan prinsip efisiensi yang selama ini digaungkan oleh Prabowo. 

    Penyebabnya, kata Wahyu, dalam kondisi saat ini, masih banyak permasalahan birokrasi yang perlu dibereskan, penggunaan anggaran untuk acara seremonial seperti ini berpotensi menjadi pemborosan yang tidak memberikan manfaat konkret.

    “Retreat ini terkesan lebih sebagai gimmick politik untuk menunjukkan soliditas kepala daerah di hadapan publik, ketimbang sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan,” pungkas Wahyu.

    Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet pun menyampaikan bahwa jika memperhatikan maksud pembekalan yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo menjadi tidak lumrah.

    Yusuf meyakini bahwa tanpa adanya retreat pemerintah daerah masih bisa didorong untuk melakukan konsolidasi dengan pemerintah pusat melalui beberapa aturan yang sebenarnya sudah ada seperti misalnya melalui undang-undang harmonisasi keuangan pusat dan daerah.

    Aturan ini, kata Yusuf, yang seharusnya cukup untuk menjadi acuan pemerintah daerah untuk melakukan konsolidasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan-kebijakan yang akan muncul kedepannya. 

    Apalagi jika ternyata proses ini menggunakan anggaran negara yang seharusnya dalam proses efisiensi anggaran ini menjadi kurang tepat.

    “Saya kira dalam konteks politik anggaran kegiatan ini menambah list in konsistensi apa yang disampaikan oleh presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran,” ujar Yusuf. 

    Dia menilai bahwa pemerintah sebelumnya di awal transisi melakukan perombakan kabinet dan lembaga dan pemerintah baru juga ikut melakukan penambahan jumlah Kementerian/Lembaga yang juga merupakan bentuk tak selaras dengan niat efisiensi.

    “Hal ini, tentu tidak selaras dengan semangat untuk melakukan efisiensi dan saat ini pun pemerintah juga melakukan upaya penghematan dan upaya penghematan ini juga kemudian tidak selaras dengan rencana pemerintah untuk melakukan pembekalan untuk kepala daerah,” pungkas Yusuf.

    Untuk Jaga Loyalitas ke Prabowo

    Sementara itu, Pengamat politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo pun menilai bahwa retreat memang merupakan program paradox yang berbanding terbalik dengan niat efisiensi.

    Berbeda dengan pelaksanaan Retreat Kabinet yang menggunakan dana pribadi Prabowo, tetapi kali ini agenda tersebut akan menelan biaya dari APBN yang justru bersifat pemborosan.

    “Akan ada pengeluaran anggaran negara yang besar untuk kepala daerah, padahal efisiensi itu perlu untuk yang sifat produktif dan kebutuhan yang lebih fundamental,” ujarnya kepada Bisnis baru-baru ini.

    Karyono pun tak memungkiri ada peluang udang di balik batu yang ingin dicapai pemerintah dengan melakukan agenda retreat tersebut. Bukan sekadar ingin memperkuat sinergitas pusat dan daerah tetapi loyalitas dari kepala daerah kepada orang nomor satu di Indonesia itu.

    “Salah satu yang ingin dicapai oleh Prabowo, hampir sama dengan retreat kabinet agar kepala daerah loyal kepada presiden sebagai kepala pemerintahan ada harapan. Padahal loyalitas sebenarnya harus kepada negara dan konstitusi,” imbuh Karyono.

    Memang, kata Karyono di sisi lain perlu ada sinergitas antara pusat dan daerah. Mengingat, tidak mudah untuk membangun sinergi. Harapannya agar ada pemaknaan otonomi daerah yang tak kebablasan apabila tujuannya kenegaraan yang senada.

    Oleh sebab itu, dia melanjutkan jika pemerintah memang mengincar sinergitas adalah arah yang poisitif, tetapi jika hanya ingin membangun loyalitas kepala daerah untuk pribadi bukan kepada institusi untuk elektoral ke depan amat sangat tidak tepat.

    Padahal, menurut Karyono ada banyak forum lain, seperti domain Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimpda) untuk memberikan anggaran .

    “Sekelas Kepala Daerah cukup dengan arahan, tidak perlu diospek. Dan aturan yang bisa menekankan sinergitas. Misalnya, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang menjadi pedoman sehingga pembangunan yang dilaksanakan bisa sejalan dengan program pemerintah. Kalau tidak ada PPHN ini retreat 1.000 kalipun tidak akan ada gunanya,” pungkas Karyono.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menggelar pembekalan atau retreat Kepala Daerah terpilih sebelum Ramadan 2025. Ide tersebut menimbulkan pro-kontra di tengah sikap pemerintah untuk memangkas anggaran kementerian/lembaga pada tahun ini.

    Apalagi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan biaya untuk pelaksanaan pembekalan atau retreat Kepala Daerah tidak menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto, melainkan akan menggunakan dana APBN.  

    Kendati demikian, dia berujar hingga sejauh ini belum ada kepastian besaran pengalokasian anggaran untuk kegiatan retreat tersebut. Namun, Prasetyo menyebut hal ini akan diurus oleh pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan memastikan ada dananya.

    “Enggak [dana dari Presiden Prabowo] dong, dari Pemerintah. Belum [besaran anggaran], Pak Mendagri [Tito Karnavian yang urus],” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

    Lebih lanjut, politikus Gerindra ini mengatakan pihaknya merasa retreat Kepala Daerah ini sangat penting untuk menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga agenda ini perlu dilakukan.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun lewat Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang terbit pada 22 Januari 2024.

    “Efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, enggak begitu juga. Kita merasa bahwa retreat menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak,” pungkasnya. 

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto masih mengkaji wacana pembekalan atau retreat Kepala Daerah. Rencananya program tersebut akan dilaksanakan dengan dua gelombang.

    Dia mengatakan bahwa sejauh ini rencana retreat bagi Kepala Daerah hasil Pilkada 2024 akan dilaksanakan sebelum Ramadan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah dengan konsep satu gelombang.

    “Masih kami akan rapatkan. Bisa sekaligus atau bisa dua gelombang. Ya, kalau jumlahnya tidak sampai 500 [pejabat], ya bisa saja satu gelombang seperti [Retreat Kabinet] kemarin. Namun kalau disatukan, ya mungkin bisa dua gelombang,” tuturnya kepada Bisnis di Gedung Krida Bhakti Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (31/1/2025) malam.

    Bima pun melanjutkan terkait dengan jumlah hari pelaksanaan, instansinya pun masih mengkaji terkait dengan waktu yang akan ditentukan.

    Harapannya, kata Bima, Kepala Daerah tak terlalu lama meninggalkan tugasnya di wilayahnya masing-masing.

    “Masih dirumuskan. Masih dirumuskanj lamanya berapa. Karena kita ingin substansinya dapat, efektif,” pungkas Bima.

  • Putusan MK Hapus Presidential Threshold Berpotensi Memperparah Polarisasi – Halaman all

    Putusan MK Hapus Presidential Threshold Berpotensi Memperparah Polarisasi – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan progresif dengan membatalkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. 

    Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menyambut baik langkah ini, namun menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap implikasi dari keputusan tersebut.

    Karyono mengatakan, putusan MK memberikan hak yang sama bagi seluruh partai politik peserta Pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 

    “Sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk memilih figur capres dan cawapres,” kata Karyono, saat dihubungi, Sabtu (4/1/2025).

    Namun, dia meminta agar putusan tersebut dicermati terutama implikasi pengaturan pelaksanaan dan kontestasi Pilpres ke depan.

    Karyono mengingatkan, dihapusnya ambang batas pencalonan presiden dapat membuka peluang munculnya banyak kandidat, sebanding dengan jumlah partai politik peserta Pemilu. 

    Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan kompetisi tidak sehat dan memperparah polarisasi di masyarakat.

    Karyono menjelaskan, MK sendiri dalam amar putusannya sudah mengantisipasi potensi munculnya banyak calon. 

    “MK meminta lembaga pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusi (constitution engineering) termasuk di dalamnya harus memperhitungkan agar calon presiden dan wakil presiden tidak terlalu banyak, supaya tidak mengganggu hakikat pemilihan langsung oleh rakyat untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas,” tegasnya.

    Selain itu, Karyono menyoroti tantangan berat dalam pelaksanaan Pemilu jika banyak kandidat bersaing. 

    Beban kerja penyelenggara Pemilu dapat meningkat signifikan, mengulang tragedi Pemilu 2019 ketika banyak petugas Pemilu meninggal dunia akibat kelelahan.

    Karyono juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap budaya politik transaksional yang kerap terjadi dalam Pemilu. 

    Dia menyebut praktik seperti politik uang, intimidasi, kampanye hitam, dan manipulasi suara sebagai ancaman serius bagi kualitas Pemilu dan integritas calon terpilih.

    “Oleh karena itu, jika kondisi tersebut masih belum diperbaiki, maka banyaknya calon presiden alternatif belum tentu menghasilkan Pemilu dan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas,” jelas Karyono.

    Dengan banyaknya calon presiden, Karyono memperkirakan peluang terjadinya Pilpres dua putaran semakin besar. 

    Hal ini, menurutnya, akan berdampak pada meningkatnya biaya Pemilu dan memperkuat budaya politik transaksional saat proses koalisi berlangsung.

    “Terbukanya partai politik peserta Pemilu dalam mengajukan pasangan calon tetap masih terbuka peluang koalisi. Tetapi hasrat koalisi di awal awal berpotensi berkurang karena parpol merasa bisa mengusung paslon sendiri. Kemungkinan hasrat koalisi akan meningkat jika terjadi dua putaran,” ucap Karyono.

    Karyono menambahkan, pendidikan politik bagi masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk mengatasi rendahnya pemahaman politik di akar rumput. 

    Hal ini penting agar masyarakat mampu berpartisipasi dalam pemilu secara sadar dan bertanggung jawab.