Tag: Kartika Wirjoatmodjo

  • Resmi Dibuka! BRI UMKM EXPO(RT) dan Microfinance Outlook 2025 Jadi Bukti Nyata Komitmen BRI Berdayakan UMKM

    Resmi Dibuka! BRI UMKM EXPO(RT) dan Microfinance Outlook 2025 Jadi Bukti Nyata Komitmen BRI Berdayakan UMKM

    Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) resmi membuka rangkaian acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang digelar bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD City, Tangerang pada Kamis, 30 Januari 2025. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, Wakil Menteri BUMN RI Kartika Wirjoatmodjo, dan Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti.
     
    Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut semakin menegaskan komitmen bersama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing UMKM Indonesia di kancah global.
     
    Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 secara bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook 2025.

    “Hari ini BRI menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang dilaksanakan bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook (MFO), yang sebelumnya kedua event ini diselenggarakan secara terpisah. Kami berharap gabungan dua event ini dapat mendukung Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ungkap Sunarso.
     
    Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto pun menyampaikan apresiasinya bahwa acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025 merupakan bukti nyata BRI dalam memberdayakan pelaku usaha UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.
     
    Menurut Airlangga, UMKM merupakan sektor yang menyumbang lebih dari 60 persen PDB Indonesia dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Namun, kontribusi mereka dalam perdagangan global masih dapat terus ditingkatkan.
     
    “Inisiatif BRI ini yang melibatkan 1.000 UMKM ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Bapak Prabowo untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,” tegasnya.
     
    Dengan mengusung tema ‘Broadening MSME’s Global Outreach’, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 bertujuan memperluas jangkauan pasar UMKM Indonesia dan membangun daya saing pengusaha lokal di kancah dunia. Seiring dengan semangat perseroan tersebut, para pelaku UMKM juga menunjukkan komitmen dan antusiasme yang besar untuk berkembang lebih jauh. Sebagai bukti, dari tahun ke tahun, event ini semakin berkembang, baik dari nominal transaksi, jumlah negara yang melakukan transaksi maupun pesertanya.  
     
     

     
    Tahun ini, sebanyak 1.000 UMKM terbaik berhasil lolos seleksi ketat, meningkat dibandingkan gelaran sebelumnya yang hanya melibatkan 700 UMKM Bazaar. Setelah melalui proses seleksi yang ketat selama satu bulan (4 November-7 Desember 2024), pada akhirnya sebanyak 1.000 UMKM unggulan berhasil terpilih dan akan dipamerkan dalam lima kategori utama, yaitu Home Decor & Craft (153 UMKM), Food & Beverage (358 UMKM), Accessories & Beauty (181 UMKM), Fashion & Wastra (273 UMKM), dan Healthcare & Wellness (35 UMKM).
     
    Perkembangan dan peningkatan jumlah peserta UMKM tersebut cukup baik, bahkan sangat signifkan jika menilik data sejak 2019. Pada penyelenggaraan pertama, hanya terdapat 155 UMKM yang mengikuti Showcase dan Bazaar. Jumlah ini meningkat pada 2020 dengan 423 UMKM Showcase dan 150 UMKM Bazaar.
     
    Capaian positif berlanjut pada 2021, di mana 500 UMKM berpartisipasi dalam pameran Bazaar Online. Pada 2022, tercatat 502 UMKM mengikuti Showcase Bazaar Online dan 251 UMKM turut serta dalam Bazaar Offline. Kemudian, pada 2023 jumlah peserta kembali bertambah dengan 500 UMKM Showcase dan 700 UMKM Bazaar.
     
    Dengan melihat pertambahan dari sisi peserta UMKM, BRI pun menargetkan sales volume tahun ini mencapai Rp38 miliar dengan jumlah pengunjung expo tembus 50.000 dari semula yang hanya mencapai 26.315 pengunjung di gelaran expo 2023.
     
    Optimisme BRI terhadap potensi bisnis UMKM Indonesia pun mendorong harapan bahwa gelaran ini dapat membuahkan kesepakatan bisnis (business matching) senilai USD89,4 juta sepanjang 2025, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya di tahun 2023 yang tercatat sebesar USD81,3 juta.
     
    Pada tahun ini, jumlah buyers dan negara yang berpartisipasi dalam business matching pun ditargetkan meningkat menjadi 94 buyers dari 33 negara, lebih tinggi dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya yang mencatatkan 86 buyers dari 30 negara. Hal ini pun makin menguatkan komitmen BRI dalam memberdayakan UMKM dan memperluas akses usaha lokal ke pasar internasional.
     
    Sebagai gambaran, pada penyelenggaraan pertama di 2019, nilai kesepakatan business matching tercatat sebesar USD33,5 juta dengan 16 buyers dari 7 negara. Nilai ini melonjak pada 2020 menjadi USD57,5 juta, yang melibatkan 26 buyers dari 11 negara.
     
    Pada 2021, kesepakatan kembali meningkat menjadi USD72,1 juta, dengan melibatkan 32 buyers dari 14 negara dalam 207 sesi bisnis. Momentum positif tersebut terus berlanjut pada 2022, di mana business matching berhasil mencatatkan nilai USD76,7 juta, melibatkan 43 buyers dari 20 negara, hingga mencapai USD81,3 juta pada 2023 dengan 86 buyers dari 30 negara. 
     
     

     
    Selain itu, sebagai langkah konkret dalam mendukung perkembangan UMKM, adalah adanya kolaborasi antara BRI dan Kementerian Perdagangan, di mana mulai tahun 2025, akan diadakan business matching terjadwal sebanyak dua kali dalam sebulan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah UMKM binaan BRI yang mendapatkan perluasan pasar ekspor. Untuk informasi lebih lanjut informasi terkait gelaran ini dapat di akses melalui https://briumkmexport.com/
     
    BRI Microfinance Outlook 2025
    Pada kesempatan yang sama, BRI juga menggelar BRI Microfinance Outlook 2025 yang menjadi wadah diskusi penting terkait kondisi terkini, serta strategi pembangunan ekonomi untuk Indonesia. Berbeda dengan Outlook lainnya, BRI Microfinance Outlook kali ini mengangkat tema ‘Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive & Sustainable Growth’ yang fokus membahas strategi pemberdayaan masyarakat sebagai motor penggerak ekonomi berbasis rakyat.
     
    Dalam sambutannya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa UMKM memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, termasuk BRI sebagai institusi BUMN yang berperan aktif dalam pemberdayaan sektor ini. Dia menyoroti pentingnya sinergi antara BUMN dan keuangan negara melalui Kementerian Keuangan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk terus memperkuat ekonomi nasional melalui berbagai program, termasuk kegiatan expo UMKM ini.
     
    “Di tengah ketidakpastian global ekonomi kita selalu masih terjaga pertumbuhannya, stabil di level 5 persen. Selama ini, kita terus menjaga baik dari sisi permintaan maupun dari sisi produksi ataupun supply side. Penguatan kesejahteraan yang dilakukan oleh BRI dengan fokus pada UMKM bahkan di pedesaan sangat kami hargai karena ini akan bersatu bersinergi dengan  upaya pemerintah,” katanya. 
     
    Sementara itu, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan melalui kehadiran para pembicara terkemuka, pihaknya berharap memperoleh gagasan strategis terkait tantangan ekonomi global dan domestik, serta policy responses yang dapat diambil untuk mengatasinya.
     
    “Bagi BRI, hal ini menjadi aspek krusial dalam merumuskan strategic responses dan action plan yang tepat guna mendukung Asta Cita, dengan menempatkan UMKM sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ucapnya.
     
    Sebagai forum diskusi berskala internasional, BRI Microfinance Outlook 2025 menghadirkan berbagai narasumber terkemuka dari beragam latar belakang, mulai dari para ahli, profesional, pemerintah, hingga regulator. Di antaranya seperti Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, serta Chief Economist of Asian Development Bank Albert Francis Park.
     
    Tak hanya itu, Paul Romer yang merupakan penerima Nobel Ekonomi serta Harsha Rodrigues selaku Head of Regional Client Services di Women’s World Banking, juga akan menyampaikan pandangannya mengenai bagaimana memperkuat keuangan inklusif.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Bulog tekankan masih jadi bagian BUMN pada tahun ini

    Bulog tekankan masih jadi bagian BUMN pada tahun ini

    Saat ini kami menunggu Keputusan Presiden tentang tim transformasi.

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog menyatakan pada tahun 2025, perusahaan penyerap dan distributor beras petani tersebut masih menjadi bagian dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan belum menjadi badan otonom.

    “2025 ini kami tetap dan masih berjalan selaku operator pangan sebagai Perum Bulog atau sebagai Badan Usaha Milik Negara,” kata Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono, di Jakarta, Rabu.

    Oleh karena itu, katanya lagi, perusahaan yang dipimpinnya secara langsung terikat dengan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN dan otoritas Badan Pangan Nasional (Bapanas).

    Meski demikian, kata dia pula, transformasi Perum Bulog hingga saat ini terus berjalan, mengingat pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI pada 4 November tahun lalu, legislator mendukung penuh perusahaan yang dipimpinnya untuk ditransformasi menjadi badan otonom, serta menunggu Keputusan Presiden (Kepres) terkait pembentukan Tim Transformasi Perum Bulog.

    “Saat ini kami menunggu Keputusan Presiden tentang tim transformasi,” kata dia lagi.

    Lebih lanjut ia menyatakan, dirinya akan mewujudkan visi yang diminta oleh Presiden Prabowo untuk membesarkan Perum Bulog seperti pada 50 tahun yang lalu.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan Perum Bulog akan bertransformasi menjadi badan otonom, karena sudah diputuskan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Zulkifli bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri PAN RB Rini Widyantini, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono, dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi membahas konsep transformasi, keuangan, hingga status kepegawaian.

    Setelah bertransformasi, kata Zulkifli, Bulog akan menjadi lembaga yang sangat kuat, karena bertugas menjadi penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan nasional.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko Pemberdayaan Masyarakat RI Apresiasi Peran BRI Memperkuat Pembangunan Desa melalui Program Desa BRILiaN

    Menko Pemberdayaan Masyarakat RI Apresiasi Peran BRI Memperkuat Pembangunan Desa melalui Program Desa BRILiaN

    Mojokerto: BRI terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan economic dan social value kepada masyarakat melalui program pemberdayaan Desa BRILiaN. Program yang dimulai sejak tahun 2020 ini tercatat telah memberdayakan 4.327 desa yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
     
    Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama BRI Sunarso saat mengunjungi langsung Desa BRILiaN Ketapanrame di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur pada Kamis, 16 Januari 2025, dalam rangka kunjungan kerja bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.
     
    Dalam kunjungannya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa sinergi dan kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga BUMN dan swasta adalah kunci keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk naik kelas dalam ekosistem yang saling mendukung dan berkelanjutan.

    “Desa BRILiaN Ketapanrame yang dibina oleh BRI adalah salah satu contoh program bahwa inkubasi desa bisa direplikasi oleh desa dan kolaborator lain. Bukan hanya soal kolaborator, kunci pemberdayaan adalah keterlibatan aktif dari masyarakat berupa ketekunan mengikuti pelatihan dan pendampingan. Maka dari itu, saya amat mengapresiasi masyarakat yang semangat mengikuti setiap bentuk program,” kata Muhaimin.
     
    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa Desa BRILiaN merupakan wujud komitmen BRI sebagai agent of development yang terus mendukung upaya pemberdayaan desa di seluruh Indonesia. Program menjadi salah satu bagian dari integrasi aktivitas pemberdayaan seperti hyperlocal ecosystem yang akan membentuk suatu ekosistem konsolidasi mikro.
     
    “Desa BRILiaN mengembangkan empat aspek yang terdapat dalam sebuah desa. Pertama, BUMDes sebagai motor ekonomi desa. Kedua, digitalisasi yang merupakan implementasi produk dan aktivitas digital di desa. Ketiga, sustainability yang mencerminkan desa tangguh serta secara berkesinambungan melakukan pembangunan. Keempat, innovation yaitu kreatif dalam menciptakan inovasi,” ungkapnya. 
     
     

     
    Dalam program ini, dilakukan pula penguatan ekosistem ekonomi desa yang didukung dengan program penguatan kelompok-kelompok (Klaster) usaha mikro dengan nama Klasterkuhidupku. Dalam program ini, BRI melakukan pemberdayaan baik dalam bentuk pelatihan usaha maupun bantuan sarana prasarana yang diberikan secara selektif.
     
    “Pemberdayaan wilayah pedesaan menjadi isu yang perlu diperhatikan. Desa yang tergabung dalam program ini diharapkan menjadi sumber inspirasi kemajuan desa yang dapat direplikasi ke desa-desa lainnya. Harapan kami, program yang sangat bermanfaat ini bisa diikuti oleh seluruh elemen kunci pertumbuhan ekonomi yang ada di desa,” imbuhnya.
     

    Direktur Utama BRI Sunarso (kiri) bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (kanan). (Foto: Dok. BRI)
     
    Mengenal Desa BRILiaN Ketapanrame
    Desa Ketapanrame adalah salah satu contoh terbaik dari implementasi program Desa BRILiaN. Sebagai juara 2 (dua) Desa BRILiaN tahun 2021, Desa Ketapanrame telah menunjukkan inovasi luar biasa dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia.
     
    Desa Ketapanrame terletak di daerah dataran tinggi berdasarkan ketinggian wilayah B00-1.000 mdpl dan merupakan wilayah pegunungan. Desa Ketapanrame melakukan beberapa inovasi untuk memajukan desa seperti pendayagunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA), baik pengelolaan maupun pendayagunaan dan pemberdayaan masyarakat.
     
    Selain itu, di desa ini juga melakukan promosi usaha secara online, di mana Desa Ketapanrame menawarkan paket wisata dan kerja sama dengan pihak ketiga, serta pengembangan usaha ini yang meliputi investasi warga, kemitraan, dan membuka peluang usaha baru.
     
    BUM Desa Ketapanrame dibentuk untuk memaksimalkan potensi yang ada di desanya. BUM Desa Ketapanrame memiliki lima unit usaha, yaitu Unit Pengelolaan Air Minum, Usaha Jasa Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan, Pengelolaan Kios dan Stand, Usaha Pengelolaan Wisata Desa, Usaha Permodalan dan Kemitraan, serta AgenBRILink.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Bahlil bahas RUPTL 2025-2034

    Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Bahlil bahas RUPTL 2025-2034

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengadakan rapat koordinasi untuk membahas Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

    “RUPTL ini merupakan perencanaan strategis untuk memastikan ketersediaan tenaga listrik agar dapat mendukung kebutuhan listrik nasional,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Rabu.

    Berbagai aspek dibahas di dalam RUPTL, termasuk skema pemenuhan listrik, peningkatan kualitas, keandalan pasokan, serta pengembangan energi terbarukan dan kebutuhan investasi jangka panjang.

    Dalam konteks itu, Menkeu memastikan akan terus mendukung transisi energi nasional dan ketahanan energi, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, serta PLN.

    Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa RUPTL akan diputuskan pada Januari 2025, serta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dibidik untuk menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar 71 GW.

    Kartika juga mengatakan bahwa dalam diskusi tersebut, PLN berkomitmen untuk mulai membangun pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan (EBT) secara maksimal pada 2025.

    “Kami akan membangun 71 GW kapasitas baru nanti, 2025–2034, di mana mayoritasnya memang EBT,” kata Kartika, Jumat (27/12/2024).

    Lebih lanjut, Kartika juga mengatakan bahwa PLN akan menggunakan smartgrid dan membangun inter-island grid antara Sumatera-Jawa dan Kalimantan-Jawa. Dengan demikian, kapasitas EBT yang diproduksi di Sumatera dan Kalimantan dapat ditarik ke Jawa.

    Ia menjelaskan bahwa dengan rencana yang besar tersebut, pemerintah berusaha untuk menyeimbangkan antara ketahanan energi, keterjangkauan energi, serta keberlanjutan energi.

    “Itu rencana ke depan, 10 tahun ke depan,” kata Kartika.

    Sementara itu, dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (2/12/2024), Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo menyebutkan bahwa pihaknya akan menambah pembangunan pembangkit listrik yang berkapasitas 68 gigawatt (GW) hingga tahun 2033.

    “Dari 68 gigawatt, di mana 46 gigawatt-nya berbasis pada renewable energy, artinya 67 persen penambahan pembangkit 10 tahun mendatang berbasis pada energi baru terbarukan,” ujar Darmawan.

    Lebih lanjut ia mengungkapkan, pihaknya bersama Kementerian ESDM tengah membuat permodelan bersama untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan.

    Dalam permodelan tersebut, terdapat tambahan kapasitas pembangkit 100 GW hingga tahun 2040, di mana 75 persennya berbasis EBT.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Targetkan Peningkatan Kapasitas Tenaga Listrik Sebesar 71 GW, 70 Persen EBT – Halaman all

    Pemerintah Targetkan Peningkatan Kapasitas Tenaga Listrik Sebesar 71 GW, 70 Persen EBT – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas tenaga listrik sebesar 71 Gigawatt (GW) dengan 70 persen merupakan Energi Baru Terbarukan (EBT).

    Hal itu diungkap oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir usai rapat bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Mereka berdiskusi untuk memastikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

    Ia mengatakan, peningkatan kapasitas tenaga listrik yang mayoritas berasal dari EBT ini merupakan upaya pemerintah memastikan transisi energi yang lebih ramah lingkungan.

    “Ini merupakan komitmen Pemerintah untuk memastikan transisi energi yang lebih ramah lingkungan, baru, dan terbarukan untuk generasi yang akan datang,” kata Erick dikutip dari unggahan akun Instagramnya @erickthohir, Selasa (14/1/2025).

    Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menegaskan, RUPTL PT PLN (Persero) bakal difinalisasi pada Januari 2025.

    Menurutnya, saat ini RUPTL PLN ini masih dalam proses dan akan difinalkan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Kami tadi diskusi sedikit mengenai RUPTL 2024-2034 yang saat ini sedang dalam proses persetujuan. Rencananya dengan Menteri ESDM Pak Bahlil, dengan Menteri Keuangan kita akan rapat final mungkin di Januari untuk memutuskan,” kata Tiko di Gardu Induk Listrik UIP2B Jamali, Depok, Jumat (27/12/2024).

    Tiko mengatakan, nantinya PLN akan menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt yang mayoritasnya didorong oleh Energi Baru Terbarukan (EBT).

    “Tentunya nanti ini komitmen PLN mulai 2025 nanti untuk mulai secara masif membangun EBT. Jadi kita akan membangun 71 giga kapasitas baru nanti 2024 ke 2034 di mana mayoritasnya memang EBT,” jelas Tiko.

    Di satu sisi, Tiko juga menyebut bahwa nantinya PLN akan membangun inter island grid antara wilayah Sumatera-Jawa, Kalimantan-Jawa serta Sumatera sehingga listrik yang bersumber dari EBT ini bisa ditarik ke pulau Jawa.

    “Salah satu rencana yang kita bahas memang bagaimana nantinya dengan EBT ini PLN menggunakan smart grid dan juga membangun inter island grid antara Sumatera Jawa, Kalimantan Jawa sehingga kapasitas EBT yang di Sumatera, di Kalimantan bisa ditarik ke Jawa,” jelas dia.

    Tiko bilang, bahwa pembangunan ini masuk dalam rencana besar dalam tempo 10 tahun kedepan. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan antara ketahanan energi dan keberlanjutan serta kemudahan bagi masyarakat.

    “Nah ini tentunya kami memastikan juga bahwa kondisi PLN sehat dengan kemampuan keuangan yang baik. Tentu dengan kemampuan keuangan yang baik bisa membangun kapasitas EBT baru dan mendeliver listrik secara sustainable kepada masyarakat,” papar dia.

  • Usai Rapat Bertiga, Bahlil, Sri Mulyani dan Erick Thohir Kompak Bungkam saat Ditanya Media – Halaman all

    Usai Rapat Bertiga, Bahlil, Sri Mulyani dan Erick Thohir Kompak Bungkam saat Ditanya Media – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengadakan rapat bersama pada Selasa (14/1/2025).

    Mereka bertiga datang ke kantor Kementerian ESDM di Jakarta Pusat sekitar pukul 14.45 WIB lalu memasuki Ruang Sarulla.

    Sekitar satu jam setelah itu, sekitar pukul 15.45 WIB, mereka keluar dari Ruang Sarulla diikuti oleh rombongan peserta rapat di belakang mereka. 

    Awak media sebelumnya telah menunggu tiga anggota Kabinet Merah Putih itu di luar ruangan untuk mewawancarai mereka.

    Salah seorang ajudan sempat mengatakan bahwa Bahlil tidak bisa melayani wawancara doorstop awak media karena harus menghadiri agenda di Istana Kepresidenan pada pukul 16.00 WIB.

    Ketika keluar dari Ruang Sarulla, awak media langsung melayangkan pertanyaan kepada mereka betiga mengenai apa yang dibahas saat rapat. Sayangnya, tak ada satupun dari mereka yang menjawab.

    Erick keluar terlebih dahulu dengan batik berwarna coklat biru, diikuti oleh Sri Mulyani dengan batik berwarna coklat hitam. Di sebelah Bendahara Negara, ada Bahlil menggunakan jas hitam kemeja putih dengan dasi berwarna biru muda.

    Mereka bertiga terus berjalan ketika awak media bertanya mengenai hasil rapat tersebut.

    “Nanti ya,” kata Bahlil sambil melambaikan tangan kepada awak media. Di depannya, Erick hanya melempar senyum sembari berjalan meninggalkan ruangan. Sri Mulyani juga hanya menebar senyum dari wajahnya.

    Para wakil menteri juga tak tampak ada yang mencoba menjawab pertanyaan awak media. Ada Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Wakil Menteri ESDM Yuliot yang mengikuti mereka dari belakang.

    Ditemui di lokasi sama, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu juga irit bicara ketika ditanya hasil rapat tersebut.

    Dari beberapa pertanyaan yang dilemparkan, seperti apakah ada pembahasan mengenai skema penyaluran subsidi atau soal Freeport, Jisman hanya menjawab tidak ada.

    “Biasa. Tahun Baruan. (soal skema penyaluran subsidi?) Enggak ada. (Soal Freeport?) Enggak ada,” kata Jisman.

  • Penyaluran Pertalite Dibatasi Tahun Ini, Tinggal Tunggu Data BPS – Page 3

    Penyaluran Pertalite Dibatasi Tahun Ini, Tinggal Tunggu Data BPS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tengah melakukan finalisasi penerima BBM subsidi yaitu Pertalite dan Solar. Pemerintah di tahun ini tengah menyiapkan skema baru penyaluran BBM subsidi ini sehingga penyaluran Pertalite dan Solar tepat sasaran.

    Dalam finalisasi data itu, Bahlil masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, dia berencana menemui Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

    “Kita aja belum rapat, ini saya baru mau rapat sama ketua BPS,” kata Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Sabtu (11/1/2025).

    Dia belum bisa bicara banyak mengenai waktu pelaksanaan skema baru tersebut. Pasalnya, data penerimanya masih harus lebih dulu dipastikan.

    “Setelah saya rapat sama BPS, BPS presentasikan data sejauh mana, baru (diumumkan waktu pelaksanaannya),” ujarnya.

    Bahlil tak memberi kemungkinan skema baru BBM subsidi itu meluncur Januari 2025. Dia hanya menyebut kemungkinan terbesar tetap berjalan tahun ini.

    “Saya enggak bisa menjamin (dirilis Januari 2025), tapi kalau tahun ini InsyaaAllah,” pungkasnya.

    Penerapan BLT

    Untuk diketahui, skema penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite bakal segera diubah dalam waktu dekat. Salah satunya dengan mengalihkan komponen biaya subsidi ke dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

    Namun, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima koordinasi lanjutan terkait pengalihan skema subsidi BBM. Tiko, sapaan akrabnya, masih menunggu kebijakan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Belum, belum, masih nunggu kebijakan pemerintah dulu. Lagi nunggu dari ESDM,” ujar Tiko saat dijumpai di Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim, Jakarta, dikutip Rabu (25/12/2024).

  • Erick Thohir: Bullion Bank Bakal Akselerasi Hilirisasi Emas

    Erick Thohir: Bullion Bank Bakal Akselerasi Hilirisasi Emas

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan pembentukan bank emas atau bullion bank akan turut mendorong akselerasi hilirisasi emas. 

    Erick mengatakan, pembentukan bullion bank dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan cadangan emas, meningkatkan hilirisasi sehingga yang terjadi tak hanya transaksi jual beli antara PT Freeport Indonesia dan PT Antam Tbk saja. 

    “Saya langsung loncat ke bullion bank-nya, karena kenapa? Tadi hilirisasinya harus terjadi, bukan hanya jual-beli transaksi Freeport dan Antamnya,” kata Erick dalam MINDialogue di Jakarta, Kamis (9/1/2025). 

    Erick juga menerangkan peluang pembentukan bank emas perlu dimanfaatkan mengingat Indonesia yang merupakan negara produsen emas yang cukup besar, sementara tidak memiliki cadangan emas. 

    Hal ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong percepatan hilirisasi yang memang sesuai tupoksi BUMN. Pihaknya juga akan menciptakan kebijakan-kebijakan lain untuk mendorong hilirisasi. 

    “Memang tuh kadang-kadang dengan tentu keuangan negara, ya the people kita coba dengan bullion emas ini kita dorong. Supaya megang emasnya masyarakatnya. Nah, hal-hal seperti ini yang saya rasa memang kami di BUMN pasti mendorong upaya Bapak Presiden, Pak Prabowo, sesuai dengan asa citanya,” jelasnya. 

    Erick bercerita bahwa inisiasi tersebut dimulai ketika merger BSI dilakukan. Ternyata dia juga melihat bahwa Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM memiliki potensi mengelola tabungan emas. 

    Dia melihat keduanya menjadi dua kendaraan besar yang dapat digunakan sebagai tabungan emas di kalangan masyarakat. Untuk itu, dia memastikan bank emas akan mulai dilakukan tahun ini. 

    “Makanya waktu itu saya bilang untuk mempercepat hilirisasi ya kita dorong bullion bank yang selama ini kita tidak punya, ternyata kita urus, disambut baik dengan OJK dan lainnya. Kemarin sudah ada titik-titik sehingga kita tidak hanya tadi negara yang produksi emas, tapi juga punya reserve emas di masyarakat atau di pemerintah,” pungkasnya. 

    Dalam perkembangan sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyoroti bahwa emas sedang diminati investor karena dianggap sebagai safe haven, terutama dalam situasi geopolitik yang tidak stabil dan dinilai cukup tangguh menghadapi tekanan inflasi.

    “Saya percaya emas ini enggak meredup. Dengan situasi geopolitik yang sekarang semakin tidak terprediksi, dan aset yang juga naik turun harganya, banyak asset management company [dunia] pada investasi lagi ke emas,” ujarnya di Jakarta pada Mei 2024. 

    Di sisi lain, dia menuturkan seiring prospek komoditas emas, Kementerian BUMN juga berupaya membangun ekosistem emas dalam negeri. Salah satunya melalui smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur, yang ditaksir mampu menghasilkan 50 ton emas batangan per tahun. 

    Kartika atau akrab disapa Tiko turut mendukung Pegadaian untuk bertransformasi menjadi bullion services atau ekosistem emas. Sebab, berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, Pegadaian dinilai siap untuk melakukan layanan transaksi jual beli emas.

  • Pemerintah Ubah 64 Ribu Gapoktan Penerima Pupuk Subsidi Jadi Koperasi Secara Bertahap – Halaman all

    Pemerintah Ubah 64 Ribu Gapoktan Penerima Pupuk Subsidi Jadi Koperasi Secara Bertahap – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi akan mengubah status puluhan ribu Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) penerima pupuk bersubsidi menjadi badan hukum koperasi secara bertahap.

    Adapun pemerintah telah memangkas rantai distribusi pupuk subsidi. Alurnya menjadi dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia (Persero), kemudian langsung ke Gapoktan untuk disalurkan ke para petani yang menjadi anggotanya.

    Intinya, sudah ada perubahan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi tidak lagi melalui agen atau dealer, tetapi langsung ke penerima manfaat seperti Gapoktan.

    Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, dari 64 ribu Gapoktan yang ada, baru 4 ribu yang berbadan hukum koperasi. Ia memastikan secara bertahap jumlahnya akan bertambah.

    “Gapoktan ada 64 ribu, yang sudah jadi Koperasi ada 4 ribu. Nah 60 ribu ini kita lakukan perubahan Gapoktan kepada koperasi secara bertahap. 6 ribu, terus selanjutnya, selanjutnya,” katanya ketika ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

    Menurut dia, mengubah puluhan ribu Gapoktan menjadi koperasi tidak mudah. Maka dari itu, Ferry telah berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukannya secara bertahap.

    Ia mengatakan, dibutuhkan waktu beberapa bulan agar bisa melakukan perubahan ini.

    Secara bertahap, 6 ribu Gapoktan diperkirakan akan diubah menjadi koperasi, kemudian 6 ribu lagi di beberapa bulan kemudian.

    “Ini saja mungkin baru kita lakukan 6 ribu dulu, mungkin nanti beberapa bulan kemudian 6 ribu lagi. Itu butuh persiapan juga dari Gapoktan untuk bisa menjalankan,” ujar Ferry.

    Ia belum bisa memberi waktu spesifik kapan seluruh 64 ribu Gapoktan akan berbadan hukum koperasi. Ferry hanya meminta doanya agar ini bisa berjalan lancar.

    Sebelumnya, keputusan mengubah status Gapoktan yang akan terlibat dalam penyaluran pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia menjadi badan hukum koperasi diungkap oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

    Budi mengungkapkannya saat melakukan audiensi dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.

    “Oleh sebab itu Gapoktan harus segera mengurus badan hukum koperasi sebagai prasyarat penyaluran pupuk dari produsen,” kata Budi dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat (29/11/2024).

    Budi pun mengatakan Gapoktan dan kios atau pengecer bisa bergabung mendirikan koperasi.

    Rencananya, Kementerian Koperasi akan melakukan piloting pada 500 Gapoktan yang akan menjadi koperasi.

    Jumlah tersebut sesuai dengan anggaran pengembangan koperasi yang dimiliki Kementerian Koperasi.

    Budi pun telah bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam menerapkan standar pelaporan keuangan koperasi secara sederhana.

    Ada 1.200 Penyuluh Koperasi yang akan memberi pendampingan bagi Gapoktan.

    “Ada juga Sarjana Penggerak Koperasi atau SPK, di mana kita membutuhkan sekitar 9.000 SPK,” ucap Budi.

    Kartika Wirjoatmodjo menekankan perlunya dukungan Kementerian Koperasi untuk percepatan perubahan bentuk kelembagaan Gapoktan menjadi koperasi.

    Tugasnya, pertama, pendampingan teknis dan administrasi terkait proses perubahan kelembagaan Gapoktan.

    Itu termasuk pendaftaran massal Gapoktan sekaligus pembukaan rekening bank untuk pengelolaan keuangan operasional koperasi Gapoktan.

    Kedua, membantu percepatan proses legalitas dan pengesahan koperasi Gapoktan.

    “Ketiga, menyediakan pelatihan dan pembinaan bagi pengurus dan anggota koperasi dalam Gapoktan,” kata Kartika.

    Perubahan kelembagaan Gapoktan menjadi koperasi diharapkan dapat selesai maksimal pada April 2025. 

  • Pegadaian Jadi Bank Emas Pertama di Indonesia

    Pegadaian Jadi Bank Emas Pertama di Indonesia

    Jakarta

    PT Pegadaian resmi diizinkan untuk menjalankan usaha bulion atau bank emas. Kewenangan itu menyusul Persetujuan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion PT Pegadaian dengan nomor surat S-325/PL.02/2024 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Adapun kewenangan Pegadaian dalam surat keputusan tersebut mencakup Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi, hingga Perdagangan Emas. Keputusan ini menjadi lampu hijau Pegadaian setelah dua tahun mengajukan usaha emas.

    Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menuturkan, izin usaha bulion dari OJK menjadi sebuah pencapaian bagi pihaknya. Dengan surat tersebut, Pegadaian menjadi perusahaan pertama yang berhasil mengantongi izin usaha bulion di Indonesia.

    “Sudah 123 tahun Pegadaian hadir di tengah masyarakat, dengan berbagai improvement dan penyediaan berbagai produk gadai maupun non-gadai. Gadai sebagai core bisnis, 90% masih di dominasi oleh gadai emas,” kata Damar dalam keterangan resminya, dikutip Senin (6/1/2025).

    Damar mengatakan, transaksi hingga dengan November menghasilkan omzet sebanyak Rp 230 triliun, dengan barang jaminan emas mencapai 92 ton, juga saldo Tabungan Emas yang mencapai 10,3 ton.

    “Hal ini tentunya juga didukung oleh Anak Usaha kami, Galeri 24. InshaAllah kami optimis untuk menjalankan kegiatan usaha bulion,” jelasnya.

    Adapun sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, beberapa waktu lalu menyebut bahwa pembentukan Bank Emas sebagai salah satu langkah untuk mendorong peningkatan hilirisasi. Ia berharap, perusahaan BUMN segera bersinergi agar Indonesia segera memiliki Bullion Bank, salah satunya PT Pegadaian.

    Bahkan Erick menyebut, pentingnya Bullion Bank akan semakin meliterasi masyarakat terhadap investasi emas. Sementara itu, Pegadaian menjadi salah satu Jasa Keuangan yang memiliki layanan investasi emas, salah satunya Tabungan Emas Pegadaian.

    “Kalau sudah ada Bullion Bank, artinya masyarakat mulai mengenal tabungan emas. Kebetulan kita ada Pegadaian, bank syariah, kita coba dorong masyarakat juga mulai menabung emas,” ujar Erick.

    Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo juga sempat mendukung Pegadaian untuk bertransformasi menjadi bullion services atau ekosistem emas. Sebab, berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, Pegadaian dinilai siap untuk melakukan layanan jual beli dan transaksi emas lainnya.

    Pegadaian dinilai memiliki infrastruktur yang mumpuni menjadi lembaga penyaluran bulion mulai dari penyimpanan agunan gadai yang 90% berupa emas, ruang penyimpanan emas dengan standar Internasional terbesar di Indonesia hingga adanya beragamnya produk emas Pegadaian yang semakin melengkapi ekosistem emas tersebut.

    (rrd/rrd)