Xcloud.id

Tag: Kartika Wirjoatmodjo

  • Perombakan Direksi Bank BUMN Dimulai, Ini Calon Bosnya

    Perombakan Direksi Bank BUMN Dimulai, Ini Calon Bosnya

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, dunia perbankan tanah air dihebohkan dengan kabar perombakan besar-besaran di jajaran direksi dan komisaris bank-bank pelat merah.

    Empat bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), bersiap menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan agenda utama merombak susunan kepengurusan.

    BRI: Siap Berganti Nahkoda

    BRI menjadi bank pertama yang memulai RUPST pada Senin, 24 Maret 2025, setelah sebelumnya dijadwalkan pada 11 Maret. Penundaan tersebut terjadi karena peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang kini menjadi pemegang saham mayoritas BUMN dengan kepemilikan 99%, sementara Kementerian BUMN masih memegang 1% saham Merah Putih.

    Pada RUPST kali ini, pergantian direksi menjadi agenda utama. Sunarso, yang menjabat Direktur Utama sejak 2019, dikabarkan akan digantikan. Beberapa nama santer disebut sebagai calon penggantinya, termasuk Catur Budi Harto, Wakil Direktur Utama BRI yang telah berkarier lama di bank tersebut dan memiliki pengalaman di BNI serta BTN.

    Selain itu, Hery Gunardi, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI), juga muncul sebagai kandidat kuat karena keberhasilannya memimpin BSI pasca-merger.

    Di jajaran direksi lainnya, nama-nama seperti Handayani, Supari, Agus Sudiarto, Agus Noorsanto, dan Ahmad Solichin Lutfiyanto, yang telah menjabat lebih dari satu periode, diperkirakan turut mengalami rotasi. Begitu pula dengan sejumlah komisaris, termasuk Kartika Wirjoatmodjo dan Rofikoh Rokhim.

    Bank Mandiri: Stabilitas atau Perubahan?

    Bank Mandiri, yang semula menjadwalkan RUPST pada 12 Maret, memundurkan rapat menjadi 25 Maret 2025. Agenda utama yang diusung adalah persetujuan perombakan direksi dan komisaris.

    Meskipun Darmawan Junaidi disebut-sebut akan melanjutkan kepemimpinannya di periode kedua, sejumlah nama lain sempat mengemuka, seperti Alexandra Askandar dan Riduan. Namun, kedua nama terakhir ini kabarnya akan diproyeksikan ke posisi lain.

    Selain posisi Direktur Utama, beberapa jabatan strategis di jajaran direksi dan komisaris juga diperkirakan akan mengalami perubahan. Nama-nama seperti Aquaris Rudianto, Toni E. B. Subari, Rohan Hafas, dan Sigit Prastowo masuk dalam daftar yang masa jabatannya akan dievaluasi. Begitu pula dengan komisaris Arif Budimanta dan Loeke Larasati.

    BNI: Perombakan di Tengah Jalan

    BNI juga turut menjadwal ulang RUPST dari 13 Maret ke 26 Maret 2025. Perubahan susunan direksi menjadi sorotan utama, terutama dengan kabar bahwa Royke Tumilaar akan digantikan setelah menyelesaikan satu periode kepemimpinan sejak 2020. Nama Putrama Wahju Setywan, bankir senior yang sempat menjabat Direktur di BNI dan Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia, muncul sebagai kandidat kuat pengganti.

    Selain posisi Direktur Utama, tiga direksi lainnya — Novita Widya Anggraini, David Pirzada, dan Ronny Venir — juga dikabarkan akan digantikan seiring berakhirnya masa jabatan mereka. Novita dan David dikenal sebagai “bawaan” Royke dari Bank Mandiri, sedangkan Ronny adalah bankir karir di BNI.

    BTN: Nixon Tetap Bertahan?

    BTN dijadwalkan menggelar RUPST bersamaan dengan BNI pada 26 Maret 2025. Berbeda dengan BRI, Bank Mandiri, dan BNI, pucuk pimpinan BTN diperkirakan tidak akan mengalami perubahan signifikan.

    Nixon L.P. Napitupulu, yang baru diangkat sebagai Direktur Utama pada 2023, diprediksi akan tetap bertahan. Nixon memiliki rekam jejak panjang di BTN, termasuk menangani kredit bermasalah dan manajemen aset.

    Meski posisi Direktur Utama tampak aman, sejumlah direksi BTN yang telah menjabat lebih dari satu periode, seperti Elisabeth Novie Riswanti, Jasmin, Hirwandi Gafar, Setyo Wibowo, dan Andi Nirwoto, diperkirakan akan dievaluasi.

    Di jajaran komisaris, nama-nama seperti Chandra M. Hamzah, Armand B. Arief, dan Andin Hadiyanto juga masuk dalam radar perubahan.

    Dinamika Besar di Perbankan Pelat Merah

    Perombakan direksi dan komisaris di bank-bank BUMN kali ini bukan sekadar rotasi biasa. Ini merupakan langkah strategis dalam menyesuaikan struktur kepemimpinan dengan kebijakan baru di bawah payung BPI Danantara.

    Dengan komposisi kepemilikan 99% di tangan Danantara dan 1% saham Merah Putih yang dipegang Kementerian BUMN, rotasi ini dinilai krusial dalam membentuk kepemimpinan yang lebih adaptif terhadap arah pengembangan BUMN ke depan.

    Para pemegang saham dan publik kini menantikan hasil akhir dari RUPST masing-masing bank, yang akan menentukan wajah baru kepemimpinan perbankan pelat merah. Akankah rotasi ini membawa angin segar bagi kinerja bank BUMN? Atau justru memicu gejolak baru di pasar keuangan? Semua mata tertuju pada hasil RUPST yang akan datang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Agrinas Bakal Gabung Holding BUMN Pangan? Begini Jawaban ID Food

    Agrinas Bakal Gabung Holding BUMN Pangan? Begini Jawaban ID Food

    Bisnis.com, JAKARTA – Holding BUMN sektor pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)/ID Food buka suara ihwal perluasan bidang usaha tiga BUMN Karya menjadi Agrinas.

    Menanggapi hal itu, Direktur Keuangan dan Strategi ID Food Susana Indah Kris Indriati mengatakan, sejauh ini belum ada instruksi dari pemerintah, apakah nantinya Agrinas akan berada di bawah ID Food.

    “Belum ada, itu kewenangan pemerintah,” kata Indah usai menghadiri rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senin (24/3/2025).

    Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memperluas bidang usaha tiga BUMN, dari konsultan karya menjadi perusahaan negara yang bergerak di sektor perikanan, perkebunan, dan pangan pada awal 2025.

    Tiga BUMN tersebut yakni Virama Karya, Yodya Karya, Indra Karya. Setelah perluasan bidang usaha, Virama Karya menjadi PT Agrinas Jaladri Nusantara, Yodya Karya menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara, sedangkan Indra Karya menjadi PT Agrinas Palma Nusantara.

    Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyetor dana segar untuk ketiga BUMN tersebut. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah bakal menyuntikkan PMN senilai Rp8 triliun kepada 3 BUMN baru bernama Agrinas.

    “Kami menyiapkan dalam APBN below the line sampai Rp8 triliun. Dalam APBN itu ada below the line yaitu pembiayaan untuk investasi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan bahwa alokasi PMN untuk Agrinas senilai Rp8 triliun bukanlah anggaran baru, melainkan sudah tercatat dalam APBN 2025.

    “Proses sekarang Agrinas oleh Kementerian BUMN akan membentuk, menyampaikan ke DPR untuk kemudian diproses PMN-nya,” jelasnya.

    Rencana suntikan PMN ke Agrinas juga sebelumnya sempat disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono.

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengatakan, penambahan penyertaan modal negara atau PMN akan dimanfaatkan untuk sejumlah kegiatan perikanan, perkebunan, dan pangan.

    “Penambahan PMN tersebut akan digunakan antara lain untuk kegiatan tambak budidaya dan kegiatan perikanan tangkap, pengelolaan kawasan sentra produksi pangan, revitalisasi lahan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit,” jelas Tommy dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, dikutip Senin (17/3/2025).

    Komentar senada juga disampaikan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Dia mengatakan, pihaknya tengah mengajukan PMN untuk ketiga BUMN itu.

    “Lagi proses, lagi proses [pengajuan PMN]. Agrinas Palma, Agrinas Pangan, sama Jaladri [PT Agrinas Jaladri Nusantara] lagi proses, kita lagi mau ajukan PMN, lagi proses,” kata Wamen yang akrab disapa Tiko ini saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

  • Wamen : BUMN transportasi siap 100 persen hadapi mudik Lebaran 2025

    Wamen : BUMN transportasi siap 100 persen hadapi mudik Lebaran 2025

    BUMN transportasi siap 100 persen hadapi mudik Lebaran 2025

    Yogyakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo memastikan seluruh BUMN sektor transportasi dalam kondisi siap 100 persen menghadapi arus mudik Lebaran 2025.

    “BUMN transportasi siap 100 persen hadapi mudik Lebaran 2025,” ujar Kartika di Yogyakarta, Jumat.

    Dia mengatakan, pemerintah melalui BUMN telah menyiapkan berbagai moda transportasi mulai dari kereta api, pesawat, kapal laut hingga bus untuk mengakomodasi lonjakan penumpang selama masa mudik.

    “Kita siapkan semua kereta, pesawat, kapal Pelni. Dan kita yakin nanti di puncak mudik ini, kita bisa mengabsorb semua penumpang dengan sebaik-baiknya,” ujar Kartika.

    Menurut dia, salah satu langkah antisipatif yang telah dilakukan adalah dengan menambah kapasitas perjalanan kereta api agar masyarakat bisa mudik dengan nyaman.

    Dia juga memastikan tidak akan ada gejolak harga tiket yang memberatkan masyarakat.

    “Kapasitas kereta api kita tambah juga, supaya masyarakat mudik dengan nyaman dan tidak ada isu dengan kenaikan harga tiket,” ucapnya.

    Kartika menyebutkan, dengan koordinasi yang baik antar-BUMN transportasi, pihaknya optimistis puncak arus mudik tahun ini bisa dilayani tanpa kendala berarti.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memproyeksikan puncak arus mudik akan terjadi pada H-3 Lebaran, atau tepatnya 28 Maret 2025.

    Berdasarkan hasil survei, jumlah pergerakan masyarakat pada hari tersebut diperkirakan mencapai 12,1 juta orang.

    Proyeksi ini turut mempertimbangkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang memungkinkan masyarakat memulai perjalanan lebih awal.

    Adapun puncak arus balik diprediksi terjadi pada 6 April 2025, atau H+5 Lebaran, dengan potensi pergerakan mencapai 31,49 juta orang.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendag tinjau Pasar Prawirotaman pastikan harga bahan pokok aman

    Wamendag tinjau Pasar Prawirotaman pastikan harga bahan pokok aman

    Hasil pemantauan kami, semuanya masih sesuai harga eceran tertinggi (HET), baik itu daging ayam, kemudian kita juga ngecek MinyaKita

    Yogyakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri meninjau Pasar Prawirotaman, Kota Yogyakarta, Jumat, untuk memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok di wilayah ini aman menjelang Lebaran 2025.

    “Hasil pemantauan kami, semuanya masih sesuai harga eceran tertinggi (HET), baik itu daging ayam, kemudian kita juga ngecek MinyaKita,” ujar Dyah Roro saat ditemui usai memantau harga dan stok sembako di Pasar Prawirotaman.

    Dalam kesempatan itu, Wamendag juga melakukan uji langsung terhadap minyak goreng MinyaKita yang dijual salah satu pedagang untuk memastikan takaran sesuai standar. Dari dua paket yang diperiksa, hasilnya dinyatakan sesuai.

    “Kita mulai dengan ngecek takarannya. Ada sedikit toleransi, 15 mili liter (ml) dan semuanya sesuai. Jadi kita tes tadi ada dua paket MinyaKita. Harapannya semoga kondisi stabil stoknya ada dan masyarakat bisa berbelanja di pasar yang ternyata sangat luar biasa ini,” ujar dia.

    Untuk menjaga stabilitas harga di seluruh Indonesia, menurut Dyah Roro, dirinya berbagi wilayah pemantauan dengan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, tidak hanya di pasar, tetapi juga di pusat distribusi guna memastikan ketersediaan pasokan.

    “Kalaupun ada lonjakan harga kemudian dari segi suplai tidak mencukupi kita tentu mempunyai pemantauan di Jakarta di mana kita bisa melihat di seluruh Indonesia di setiap wilayah itu suplainya seperti apa. Jika diperlukan, kami akan segera berkoordinasi dengan produsen,” ujar dia.

    Meski stok secara umum masih aman, dia mengakui tantangan tetap ada, terutama terkait komoditas yang sensitif terhadap kondisi cuaca seperti cabai.

    “Misalnya seperti cuaca yang mengakibatkan stok cabai kita semakin menurun yang kemudian harga makin meningkat. Jadi ada hal-hal yang di luar kendali kita. Tetapi hasil dari pemantauan kita saat ini semuanya masih tergolong aman khususnya di DIY,” kata dia.

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang juga ikut dalam peninjauan tersebut menyatakan bahwa dua BUMN, yakni Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), telah disiapkan untuk menjaga harga dan pasokan bahan pokok, khususnya minyak goreng dan beras.

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan potensi lonjakan harga kebutuhan pokok di wilayahnya menjelang Lebaran 2025 sudah diantisipasi bersama Bulog Yogyakarta.

    “Barang-barang yang terindikasi akan mempengaruhi inflasi dan harus selalu dijaga, kita sediakan. Di-backup oleh Bulog. Contohnya seperti minyak goreng, kemudian beras, itu semua terkondisi dengan cadangan backup Bulog ya,” ujar Hasto.

    Dia menyebut pemerintah pusat serius menjaga ketahanan pangan, apalagi setelah Presiden RI menggaungkan program swasembada pangan dan beras tahun 2025.

    Namun, menurut Hasto, tantangan yang lebih mengkhawatirkan saat ini justru bukan pada ketersediaan bahan pokok, melainkan menurunnya daya beli masyarakat.

    “Kalau sekarang ini yang dirisaukan tuh daya beli yang turun. Kita ini deflasi, daya belinya agak turun. Ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu didukung supaya daya belinya naik. Harapannya sebetulnya pemudik banyak, karena pemudik itu membawa uang ke daerah,” ujar dia.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Karpet Merah APBN – Himbara untuk Koperasi Desa Merah Putih

    Karpet Merah APBN – Himbara untuk Koperasi Desa Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan skema pinjaman dari bank pelat merah atau Himbara dan APBN untuk membiayai Koperasi Desa Merah Putih. Rencananya, puluhan ribu koperasi tersebut akan hadir paling lambat 6 bulan setelah instruksi presiden keluar.

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut bahwa hingga saat ini skema pinjaman dari bank Himbara tengah dibahas. Namun, dia memastikan bank pelat merah siap menggelontorkan pinjaman untuk membentuk 70.000 Koperasi Desa Merah Putih.

    “[Skema dari Himbara] lagi dibahas, masih dibahas. Kita siap,” ujar Tiko saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Tiko menjelaskan bahwa nantinya pinjaman tersebut akan diberikan melalui skema channeling maupun executing.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, bank pelat merah alias Himbara juga akan terlibat dalam pinjaman.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menjelaskan bahwa skema pendanaan akan dirumuskan dalam Inpres. “[Porsi APBN] nanti akan dirumuskan dalam Inpres,” terangnya.

    Adapun, pemerintah menargetkan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih ini akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu enam bulan setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres).

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa porsi APBN untuk pembentukan Kopdes Merah Putih tengah dibahas. Sayangnya, Bendahara Negara itu enggan berkomentar lebih jauh terkait besaran porsi APBN yang digunakan.

    “Kan nanti sedang dibahas, nanti saja, ya,” kata Menkeu Sri Mulyani singkat.

    Menteri Keuangan Sri MulyaniPerbesar

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menuturkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan mendapatkan pinjaman senilai Rp5 miliar dengan biaya bunga rendah dari Himbara.

    Tito mengaku pemerintah tengah menyusun skema pembiayaan untuk mengimplementasikan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih yang akan meluncur pada 12 Juli 2025 atau bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional.

    Dia menegaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dipastikan tidak akan mengganggu program desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

    Terlebih, kata dia, APBDesa juga telah disusun, yakni alokasinya sebanyak 70% untuk inisiatif kebutuhan desa dan sisanya untuk mendukung program pemerintah pusat.

    “Nah, yang 30% [alokasi dari APBDesa] ini bisa dipakai juga untuk program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih,” terang Tito seusai menggelar Rapat Koordinasi Menteri Koperasi bersama Menteri Dalam Negeri dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Kantor Kemenkop, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Dengan begitu, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini tidak mengambil 100% alokasi dari APBDesa.

    Nantinya, akan ada dua mekanisme pengawasan yang berlaku dalam Undang-Undang Desa. Pertama, Koperasi Desa Merah Putih akan diawasi secara menyeluruh atau dari bawah hingga ke atas, yakni melalui Badan Musyawarah Desa.

    Menteri Dalam Negeri Tito KarnavianPerbesar

    “Jadi desa itu kayak DPRD-nya desa. Mereka boleh mengawasi, kalau ada pelanggaran mereka bisa melaporkan, bahkan kalau kepala desa, mereka bisa makzulkan,” terangnya.

    Kedua, akan ada pejabat pembinaan yang akan diawasi oleh Mendagri melalui surat edaran (SE) saat Koperasi Desa Merah Putih ini terbentuk.

    “Ada dinas PMD dan Inspektoran. Dan itu ada sanksinya, sanksinya mulai dari sanksi tertulis, sampai pemberhentian tiga bulan, pemberhentian tetap, sampai kalau itu pidana, pidana,” pungkasnya.

    Respons perbankan ……

  • Pengelolaan Kopdes Merah Putih harus profesional dan transparan

    Pengelolaan Kopdes Merah Putih harus profesional dan transparan

    Arsip – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi. (ANTARA/HO-Kemenkop)

    Menkop: Pengelolaan Kopdes Merah Putih harus profesional dan transparan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Maret 2025 – 21:12 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pengelolaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih harus profesional dan transparan. Pasalnya, eksistensi Kopdes ini harus berkelanjutan, karena bukan sekadar membangun fisik tapi juga membangun orang dan sistemnya. 

    “Maka, penguatan kelembagaannya harus kuat, sistem dan tata kelolanya harus baik, dan sebagainya,” papar Menkop, usai acara Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) membahas pembentuksn Satgas Koperasi Desa Merah Putih, di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Senin (17/3).

    Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria.

    Menkop Budi Arie meyakini kelembagaan Kopdes Merah Putih bisa segera direalisasikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. “Kita sedang menunggu Inpres yang saat ini dalam tahap harmonisasi, makin cepat makin baik,” ucap Menkop, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Lebih dari itu, Menkop Budi Arie juga berharap para pengurus Kopdes Merah Putih berasal dari pemuda-pemuda desa setempat.

    Ditambahkan Menkop, dari pemetaan desa yang sudah dilakukan, ada desa yang sudah memiliki koperasi, BUMDes, sampai desa yang sama sekali tidak memiliki lembaga ekonomi (BUMDes dan koperasi) sebanyak 9.400 desa. 

    “Karakteristik desa itu unik-unik, tidak bisa sama antar desa itu. Nah, fungsi Satgas Kopdes Merah Putih adalah mengharmonisasi ini semua. Ini kan pekerjaan lintas K/L,” ucap Menkop.

    Sementara Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih harus bisa segera direalisasikan, selambat-lambatnya selama enam bulan ke depan. “Jadi, nanti setelah aturan selesai, ini bisa rampung,” kata Zulkifli.

    Zulkifli menambahkan bahwa koperasi desa itu merupakan hasil dari keputusan musyawarah masyarakat dan pemerintah desa, dimana musyawarah desa yang memutuskan skema pembentukannya. Bila di desa tersebut sudah ada koperasi, Gapoktan, BUMDes, dan lainnya, bisa digabungkan menjadi Kopdes Merah Putih, atau, bisa juga bikin yang baru.

    “Itu semua akan diputuskan oleh musyawarah desa. Para Kades tidak perlu khawatir, karena ini semua untuk kemajuan desa,” kata Zulkifli.

    Terkait anggaran pembentukan Kopdes Merah Putih, Zulkifli menyebutkan nanti akan dikeluarkan aturan berbentuk Instruksi Presiden atau Inpres yang akan segera kita rumuskan.

    Zulkifli menyebutkan bila Kopdes sudah memiliki usaha pokok yang sudah ada dan berjalan, maka mereka yang paling depan dalam pengadaan pupuk bagi petani, pembelian gabah dari petani, hingga menjadi fungsi pergudangan bagi produk-produk petani. “Pokoknya, Kop Des bisa menyuplai aneka kebutuhan masyarakat,” kata Zulkifli.

    Bertahap dan Piloting

    Dalam kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani menekankan bahwa implementasi Kopdes Merah Putih dilakukan secara bertahap/piloting, diprioritaskan bagi desa yang telah memiliki BUMDes dan koperasi untuk menjadi pilot.

    “Kelompok tani yang sudah ada dapat didorong bertransformasi untuk membentuk dan menjadi anggota Kopdes,” kata Menkeu.

    Karena desa memiliki beberapa lembaga ekonomi seperti Kelompok Tani, BUMDes, dan koperasi, maka Menkeu mendorong program Kopdes Merah Putih didesain antara lain untuk mendukung ketahanan pangan.

    Dalam konteks piloting, lanjut Sri Mulyani. BUMDes dan KUD yang telah memiliki usaha menjual sarana produksi pertanian dapat dijadikan pilot Kopdes Merah Putih.

    Menkeu mengusulkan konsep alur proses bisnis pendanaan Kopdes Merah Putih, perlu dimasukin ke Inpres.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Vokalis Band Jadi Dirut PFN, Aktor Fedi Nuril: Mana Prestasinya di Film?

    Vokalis Band Jadi Dirut PFN, Aktor Fedi Nuril: Mana Prestasinya di Film?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktor Fedi Nuril mengkritik keputusan pengangkatan Vokalis Ifan Seventeen sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN).

    Dikatakan Fedi, keputusan ini bertentangan dengan prinsip sistem merit yang sebelumnya digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kata Prabowo kita harus menuju ke arah merit (kemampuan) system. Prestasi!,” ujar Fedi di X @realfedinuril (12/3/2025).

    Tidak berhenti di situ, ia juga mempertanyakan rekam jejak Ifan Seventeen dalam industri film yang dinilai kurang jelas.

    “Tapi, yang diangkat menjadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN) malah Ifan Seventeen,” tukasnya.

    “Kemampuan, pengalaman, dan prestasinya dalam film Indonesia gak jelas,” tandas Fedi.

    Sebelumnya, Riefian Fajarsyah, yang lebih dikenal sebagai Ifan Seventeen, resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN).

    Perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut saat ini tengah bertransformasi menjadi lembaga pembiayaan film.

    Pelantikan Ifan sebagai Dirut PFN dilakukan pada Senin (10/3/2025), yang ditandai dengan banyaknya karangan bunga ucapan selamat di lokasi. Namun, menariknya, tidak ada ucapan selamat dari tokoh politik.

    Hingga kini, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, belum memberikan pernyataan resmi terkait pengangkatan Ifan dalam posisi strategis tersebut.

    (Muhsin/fajar)

  • Ifan Seventeen Ditunjuk Jadi Direktur Utama PFN Padahal Minim Pengalaman, Warganet: Kenapa Harus Dia?

    Ifan Seventeen Ditunjuk Jadi Direktur Utama PFN Padahal Minim Pengalaman, Warganet: Kenapa Harus Dia?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Riefian Fajarsyah, yang lebih dikenal sebagai Ifan Seventeen, resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN).

    Perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut saat ini tengah bertransformasi menjadi lembaga pembiayaan film.

    Pelantikan Ifan sebagai Dirut PFN dilakukan pada Senin (10/3/2025), yang ditandai dengan banyaknya karangan bunga ucapan selamat di lokasi. Namun, menariknya, tidak ada ucapan selamat dari tokoh politik.

    Hingga kini, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, belum memberikan pernyataan resmi terkait pengangkatan Ifan dalam posisi strategis tersebut.

    Latar Belakang Ifan Seventeen

    Selain dikenal sebagai musisi, Ifan Seventeen juga memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi. Pria kelahiran Yogyakarta, 16 Maret 1983 ini merupakan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat ia menempuh studi dari 2001 hingga 2005.

    Di luar dunia musik, Ifan pernah menjajal dunia perfilman dengan membintangi film Sukep: The Movie. Dia juga pernah merilis album solo bertajuk Masih Harus di Sini pada 2022. Meski demikian, keterlibatannya di industri film masih tergolong minim dibandingkan dengan kariernya sebagai penyanyi.

    Selain itu, Ifan juga pernah mencoba peruntungan di dunia politik. Pada Pemilu Legislatif 2014, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR melalui Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, namun gagal.

    Lima tahun kemudian, ia kembali maju sebagai caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat, tetapi kembali tidak terpilih.

  • Soal Merger Pelni dengan ASDP dan Pelindo: Jadi Holding Integrasi Maritim  – Halaman all

    Soal Merger Pelni dengan ASDP dan Pelindo: Jadi Holding Integrasi Maritim  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Holding Integrasi Maritim akan menjadi nama baru perusahaan holding hasil merger atau penggabungan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor transportasi laut, yakni PT Pelni, PT ASDP dan PT Pelindo.

    Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni (Persero) Tri Andayani mengatakan, peluncuran nama Holding Integrasi Maritim telah dilakukan beberapa hari yang lalu. Dia menegaskan bahwa saat ini masih berproses dan masuk dalam tahap kajian awal.

    “Jadi holding (nanti) namanya Integrasi Maritim, kurang lebih 2-3 hari yang lalu kita sudah kick off antara Pelindo, Pelni dan ASDP.”

    “Nah ini lagi masih berproses, berproses ini baru kajian awal ya,” kata Tri Andayani usai menghadiri acara Konferensi Pers Angkutan Lebaran 2025 PT Pelni di Hotel Borobudur, Jumat (7/3/2025).

    Andayani menegaskan, rencana merger tiga BUMN transportasi itu saat ini masih dalam tahap kajian. Sehingga belum ada penentuan siapa yang akan menjadi induk dari tiga BUMN tersebut.

    “Belum, belum ada. Ini lagi kajian, kemarin lagi membentuk tim bersama, tapi sudah mulai. Ada tim BOD gitu,” papar dia.

    “Tapi yang jelas kami dari Pelni mendukung bahwa upaya dari integrasi maritim ini tentu akan semangatnya akan memberikan manfaat yang lebih banyak untuk masyarakat ya, baik dari sisi pelayanan maupun sisi keekonomisan,” imbuhnya menegaskan.

    Sebelumnya diberitakan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih dalam proses menggabungkan alias merger BUMN-BUMN transportasi laut, yakni PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), dan PT ASDP Indonesia Ferry. 

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, saat ini proses holdingisasi BUMN transportasi laut ini masih dalam tahap kajian. Tahapan ini ditargetkan akan rampung pada kuartal I 2025.

    “Masih dikaji. Mungkin Kuartal I lah (selesai kajiannya). Kajian hukum sama kajian komersial,” ujar Tiko saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (30/12/2024).

    Kendati demikian, Tiko mengaku belum dapat memastikan dalam holding transportasi laut ini PT Pelindo akan menjadi induk holding, serta Pelni dan ASDP menjadi anggota holding seperti rencana awal. Sebab, hal ini masih dikaji.

    “Mesti dikaji dulu, secara hukum dulu terutama,” jawab Tiko saat ditanya terkait Pelindo jadi induk holding. 

     

  • Kabar Baik! THR PNS 2025 Bisa Cair 3 Minggu Sebelum Lebaran

    Kabar Baik! THR PNS 2025 Bisa Cair 3 Minggu Sebelum Lebaran

    Jakarta –

    Pemerintah memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PPPK dan PNS hingga TNI/Polri akan dilakukan tepat waktu. Pencairannya ditetapkan paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran.

    Hal itu berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza pada Kamis (27/2).

    “Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta akan dicairkan tepat waktu, dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (4/3/2025).

    Pemerintah akan mengalokasikan Rp 50 triliun untuk THR PNS 2025. Harapannya dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025.

    “Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp 50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan,” tutur Airlangga.

    Selain itu, Airlangga menuturkan THR yang dibayarkan lebih awal kepada ASN diharapkan mampu memperkuat konsumsi domestik dan mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa.

    “Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2025,” tuturnya.

    Selain terhadap ASN, Airlangga juga mendorong perusahaan membayar THR kepada pegawai swasta tepat waktu. Menurutnya, pembayaran THR kepada pegawai swasta dapat berkontribusi dalam mengerek perekonomian ketika bukan puasa dan Lebaran.

    “Bagi pekerja swasta paling lambat 1 minggu sebelum Lebaran,” ucapnya.

    (aid/ara)