Xcloud.id

Tag: Kartika Wirjoatmodjo

  • 100 Koperasi Merah Putih Disiapkan buat Jadi Percontohan

    100 Koperasi Merah Putih Disiapkan buat Jadi Percontohan

    Jakarta –

    Pemerintah akan menyiapkan sekitar 100 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sebagai percontohan. Hal ini dilakukan untuk mematangkan konsep Kopdeskel Merah Putih sebelum resmi beroperasional pada Oktober mendatang.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan rencananya proyek percontohan tersebut dapat dijalankan pada akhir Juli mendatang. Kemudian, dalam kurun waktu tiga bulan, pihaknya akan mematangkan konsep untuk latihan, pendampingan hingga model bisnis.

    “Tapi mock-up ini kita targetkan benar-benar di akhir Juli ini udah bisa ada yang bisa kita lakukan,” kata Ferry usai menggelar rapat koordinasi terbatas, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025).

    Ferry menerangkan kriteria sebagai proyek percontohan, yakni koperasi yang sudah berjalan hingga lokasi. Dia menekankan Kopdeskel Merah Putih percontohan ini akan dikembangkan model bisnis yang berbagai macam, mulai dari sektor pertanian hingga perikanan. Dari 100 titik yang telah dibidik, pihaknya akan menyeleksi lagi.

    “Tersebar. Di Jawa sebagian ada. Tadi sudah kekumpul 100 mock-up, tempatnya ya. Tapi nanti kita seleksi lagi,” terang Ferry.

    Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan koperasi percontohan ini diutamakan pada koperasi yang sudah berjalan. Kemudian, model bisnisinya akan dikembangkan lagi, seperti menjadi pengecer pupuk, pangkalan LPG, mitra pembelian gabah Bulog, agen BRILink hingga agen PT Pos.

    “Sehingga nanti secara ekosistem berbagai perdagangan dan distribusi barang di desa itu bisa dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih ini, termasuk nanti untuk perdagangan sembako. Jadi itu yang kita harapkan nanti dengan percontohan ini, yang nanti antara 100 unit tadi itu atau sekitar berapa unit tadi itu, akan kita lihat bagaimana ekosistem ini bisa terbangun,” terang pria yang akrab disapa Tiko.

    Di sisi lain, proyek percontohan ini juga menjadi penentu ukuran kebutuhan kredit pinjaman yang akan disalurkan Himbara untuk setiap Kopdeskel Merah Putih. Rencananya, Himbara akan mengucurkan plafon pinjaman sekitar Rp 1-3 miliar. Dengan begitu, dalam pelaksanaannya nanti, Tiko berharap dapat sesuai dengan skala bisnis uang ada.

    “Nanti harusnya berkesinambungan jangan sampai tidak berkesinambungan, jadi benar-benar sesuai dengan skala bisnis yang ada. Memang memperdagangkan barang-barang memang secara ekosistem di desa ini bisa mendukung kesejahteraan masyarakat di desa,” imbuh Tiko.

    (acd/acd)

  • Wamen PU Dipanggil Kejati NTT soal Dugaan Korupsi Rumah Eks Pejuang Timor Timur

    Wamen PU Dipanggil Kejati NTT soal Dugaan Korupsi Rumah Eks Pejuang Timor Timur

    Jakarta –

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti dipanggil Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) terkait dugaan korupsi pembangunan rumah bagi eks pejuang Tim-tim (Timor-Timur). Kabarnya, Diana dipanggil untuk dimintai keterangan.

    Berdasarkan potongan gambar surat pemanggilan yang beredar di media, surat itu dirilis tanggal 14 Mei 2025 dengan nomor nomor B-1915/N.3/Fd.1/05/2025. Diana diminta untuk datang pada tanggal 21 Mei 2025, namun disebut-sebut ia tak hadir pada waktu yang dijadwalkan.

    Diana dipanggil untuk dimintai keterangan selaku Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero) dan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR tahun 2023.

    “Memang kami mendapatkan surat tersebut, namun karena kemarin kesibukan kami jadi kami akan menjadwalkan ulang. Namun, waktunya kami masih belum mendapatkan dari Kejati,” kata Diana dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2025).

    Diana mengatakan, dirinya telah berkoordinasi dengan Menteri PU Dody Hanggodo. Dody telah memberikan arahan agar Diana bisa memberikan keterangan kepada Kejati dan tidak perlu mengambil cuti sementara hingga kasus ini selesai.

    “Sebenarnya saya sudah diskusi dengan pak menteri dan saya diminta untuk memberikan keterangan saja kepada Kejaksaan Tinggi. Nah, ini yang harus saya siapkan dan tidak perlu cuti,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, ini baru pemanggilan awal. Ia meminta agar masyarakat tidak langsung mengambil kesimpulan negatif.

    “Mungkin baru pemanggilan awal jadi belum tahu arahnya ke mana, bahkan belum jadi saksi masih memberikan keterangan. Jadi masih berproses, jangan suudzon dulu kan baru dimintai keterangan,” kata Dody.

    Menurut Dody, hal ini menjadi bagian dari kewajibannya dan para pejabat lain untuk memberikan laporan secara transparan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Apalagi, para pejabat publik punya tugas besar dalam mengelola dan mempergunakan uang negara.

    “Ini bagian daripada kewajiban kita, transparansi kita, akuntabilitas kita, pada saat kita diberikan tugas dan wewenang untuk mengelola sebagian dana APBN yang diturunkan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan harus membangun sesuatu dan itu harus dipertanggungjawabkan lah,” ujarnya.

    Sebagai informasi, pada April lalu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian PKP menemukan dugaan kecurangan dalam pembangunan rumah bagi eks pejuang Tim-tim (Timor-Timur) di Kabupaten Kupang, NTT. Sebanyak 2.100 unit rumah dibangun tidak sesuai rencana kerja dan syarat (RKS).

    “Kami telah menerjunkan tim Inspektorat Jenderal dan menemukan sejumlah dugaan bahwa ada kecurangan dalam proses pembangunan rumah bagi Eks Pejuang Tim Tim di Kupang, NTT,” ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

    Pembangunan rumah tersebut dilaksanakan oleh kontraktor dari BUMN seperti PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero). Ia telah bertemu dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo beserta perwakilan dari jajaran dari PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

    Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan bahwa tim dari Inspektorat Jenderal sudah meninjau ke lapangan dengan mengajak tim ahli dari Universitas Nusa Cendana. Hasil tinjauan menemukan dari pekerjaan 2.100 rumah itu, aspek pondasinya tidak sesuai dengan RKS.

    Berdasarkan data Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, ada beberapa hasil temuan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian PKP. Pertama, dari shop drawing-nya, seharusnya kedalaman pondasi 90 centimeter dan bahkan ada yang 170 centimeter. Namun, kenyataannya melalui video dan foto yang diterima, kedalaman pondasi hanya sekitar 30 sampai 40 centimeter dari beton.

    Kedua, ia menyebutkan pemadatan tanah yang dikerjakan oleh Ditjen Cipta Karya tidak maksimal, sehingga menyebabkan bangunan mudah begitu turun. Ketiga, banyak rumah mengalami keretakan pada bagian dinding. Keempat, terdapat banyak genangan air ketika hujan turun lantaran airnya tidak mengalir dengan baik dikarenakan elevasi yang seharusnya 30 centimeter justru rata dengan tanah.

    Tonton juga Video: Warga Perbatasan RI-Timor Leste Serahkan Senjata-108 Amunisi ke TNI

    (shc/ara)

  • UU BUMN Baru Tak Jadikan Direksi Kebal Hukum, DPR Tegaskan Penindakan Tetap Bisa Dilakukan

    UU BUMN Baru Tak Jadikan Direksi Kebal Hukum, DPR Tegaskan Penindakan Tetap Bisa Dilakukan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kekhawatiran publik soal potensi kebal hukum di kalangan direksi BUMN mulai mencuat.

    Namun, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan bahwa ketentuan baru ini tidak serta-merta menjadikan direksi BUMN tak tersentuh hukum.

    “Intinya apa? Direksi BUMN tetap tidak kebal hukum,” ujar Andre kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (8/5/2025).

    Pernyataan Andre sekaligus menegaskan penjelasan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, yang sebelumnya menyatakan bahwa pengesahan UU baru ini tidak akan menghalangi aparat penegak hukum dalam menindak dugaan pelanggaran, termasuk korupsi yang terjadi di tubuh BUMN.

    Dalam UU yang baru disahkan tersebut, salah satu poin penting adalah pemisahan antara kekayaan negara dan kekayaan BUMN. Menurut Andre, hal ini dirancang agar prinsip business judgement rule dapat diterapkan secara adil.

    Artinya, selama keputusan bisnis direksi dilakukan secara profesional dan tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian, maka mereka tidak dapat dipidana.

    Namun, ia mengingatkan bahwa perlindungan tersebut tidak berlaku jika terbukti ada kesalahan fatal.

    “Namun jika tidak bisa membuktikan itu, tentu mereka tetap akan diproses secara hukum,” tegasnya.

    Andre juga membantah klaim sejumlah pihak yang menyebutkan UU ini memberikan imunitas kepada direksi BUMN. Ia menekankan bahwa siapa pun yang terbukti merugikan keuangan negara tetap akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku.

  • Utang Istaka Karya ke BUMN Mau Dihapus biar Bisa Bayar Utang Vendor

    Utang Istaka Karya ke BUMN Mau Dihapus biar Bisa Bayar Utang Vendor

    Jakarta –

    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan rencana penghapusan utang PT Istaka Karya (Persero) ke sejumlah BUMN. Istaka Karya diharapkan dapat memprioritaskan pembayaran utang ke vendor eksternal yang sudah bertahun-tahun tak dibayar.

    Pria yang akrab disapa Tiko itu menjelaskan, sejumlah perusahaan pelat merah setuju melepas hak tagihnya ke Istaka Karya. Sebagai informasi, Istaka Karya sudah disuntik mati pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Maret 2023.

    “Ini ada surat dari BSI, dari Brantas (Abipraya), dari Waskita, dari WIKA, yang intinya telah menyampaikan kepada hakim pengawas kesediaan teman-teman BUMN ini untuk melepas hak tagihannya dengan asas keadilan,” ujar Tiko dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

    “Di mana sebagai perusahaan terafiliasi yang memiliki sesama kepentingan, mendahulukan kepentingan dari kredit turun eksternal yang merupakan vendor-vendor yang berskala kecil,” sambung Tiko.

    Tiko menjelaskan, regulasi hapus tagih ke BUMN sudah tertera dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Meskipun hal itu tetap harus mendapat persetujuan dari Presiden.

    “Menteri, selaku perorangan pemerintah pusat, dengan persetujuan Presiden, berwenang menetapkan kriteria hapus buku dan hapus tagih aset BUMN. Jadi memang sudah ada ruang itu, namun memang kami harus mengajukan kriteria umum kepada Presiden,” tuturnya.

    Menurut Tiko pihaknya sedang membuat konsep kriteria umum hapus tagih dalam konteks kepailitan BUMN, lalu mengajukannya ke Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan kriteria umum.

    “Jadi ini pintu yang ada di Undang-Undang BUMN, Undangan 1 2025, dan nanti pada waktu pelaksanaannya, itu cukup persetujuan RUPS. Tapi kami butuh kriteria umum dulu disetujui Presiden,” jelas Tiko.

    Tiko menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan kurator dan hakim pengawas dalam proses tersebut. Menurutnya, hakim pengawas meminta adanya hasil RUPS terkait pelepasan hak tagihnya.

    Hal itu demi menjamin tidak akan ada gugatan di masa mendatang. Selain itu ia juga mendorong kurator untuk mempercepat pelepasan aset Istaka Karya, serta mendorong BUMN yang punya kepentingan sama dengan aset-aset Istaka Karya untuk membelinya.

    Dalam catatan detikcom, sebanyak 179 vendor belum dibayar Istaka Karya dengan total tagihan mencapai Rp 786 miliar. Padahal sejumlah proyek yang dikerjakan vendor sudah selesai dan dinikmati masyarakat.

    (acd/acd)

  • Padahal Dulu Dia Paling Kencang Tuh

    Padahal Dulu Dia Paling Kencang Tuh

    GELORA.CO – Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyentil Wakil Menteri Perumahan Rakyat, Fahri Hamzah yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Bank Tabungan Negara (BTN).

    Padahal menurut Mahfud MD, Fahri Hamzah dulu sangat keras untuk menolak rangkap jabatan.

    Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam siniar Terus Terang edisi Selasa (29/4/2025) yang membahas tren rangkap jabatan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.

    Pada siniar itu, terhimpun data yang menunjukkan ada 13 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Terdapat nama Fahri Hamzah dalam daftar Wamen merangkap jabatan komisaris BUMN yang menarik perhatian Mahfud.

    “Padahal dulu dia kencang sekali tuh. Viral lagi yang minta agar pejabat-pejabat jangan ngerangkap. Dia dulu yang paling keras tuh, dia sekarang jadi.”

    “Ya alhamdulillah dapat rezeki baru,” seloroh Mahfud.

    Daftar 13 Wamen yang Merangkap Komisaris BUMN

    Berikut daftar 13 wakil menteri di pemerintahan Prabowo yang merangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN:

    Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara merangkap Wakil Komisaris Utama PLNWakil Menteri BUMN, Aminuddin Ma’ruf merangkap Komisaris PLNWakil Menteri BUMN, Dony Oskaria merangkap Wakil Komisaris Utama PertaminaWakil Menteri ESDM, Yuliot merangkap Komisaris Bank MandiriWakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo merangkap Komisaris Utama BRIWakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza merangkap Komisaris BRIWakil Menteri Perumahan Rakyat, Fahri Hamzah merangkap Komisaris BTNWakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim merangkap Komisaris Telkom IndonesiaWakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono merangkap Komisaris PT Pertamina Bina Medika IHC (IHC)Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti merangkap Komisaris Utama PT Brantas AbiprayaWakil Menteri Perhubungan, Suntana merangkap Wakil Komisaris Utama Pelindo (PT Pelabuhan Indonesia)Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono merangkap Kepala Dewan Pengawas BulogWakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan merangkap Komisaris Utama PT PALRangkap Jabatan Langgar Etik dan Hukum

    Mahfud MD menegaskan, rangkap jabatan di pemerintahan dan BUMN adalah masalah etik dan hukum.

    “Karena di dalam rangkap jabatan di BUMN itu terutama yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, TNI, dan Polri, di situ ada potensi korupsi terselubung, ada ketidakadilan, dan ada abuse of power, penyalahgunaan wewenang yang bisa menimbulkan kolusi yang justru bisa merugikan BUMN,” ungkap Mahfud MD, dikutip dari siniar yang diunggah kanal YouTube-nya, Selasa (29/4/2025).

    Mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW), Mahfud MD, menyebut lebih dari separuh komisaris maupun Dewan Pengawas BUMN.

    “Akhir 2023 ICW itu merilis hasil pelacakannya bahwa dari total BUMN yang dimiliki, dari semua BUMN yang dimiliki oleh pemerintah itu, ada 263 orang komisaris dan dewan pengawas BUMN.”

    “Nah, dari 263 ini 53,9 persen atau sebanyak 142 orang itu rangkap jabatan di pemerintahan dan di BUMN,” ungkapnya. 

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, juga memaparkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) tentang pendapatan fantastis mereka yang merangkap jabatan.

    “Misalnya kalau kita lihat dari Kementerian Keuangan aja, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan itu sekarang menjabat komisaris di Pertamina.”

    “Sekjen Kemenkeu sebagai pejabat eselon 1 gajinya itu Rp 90.505.000. Tapi sebagai komisaris setiap bulan dia kalau dirata-ratakan ya dapatnya setiap bulan itu Rp 2.865.714.286, Rp 2,9 miliar hanya dari jabatan komisaris Pertamina. Setiap bulan loh ini, gila kan itu?” ungkapnya.

    Mahfud mengatakan, rata-rata mereka yang merangkap jabatan bisa mendapatkan Rp 30-35 miliar dalam setahun.

    “Sementara Anda hitung gaji menteri misalnya, itu ya kalau dikumpulkan semua sebulan itu paling banyak Rp 200 juta karena ada uang operasional, ada gaji, ada remunerasi, ada lain-lain itu mungkin kunjungan dan sebagainya itu kan ada uang jalannya itu paling banyak Rp 200 juta.”

    “Jadi setahun kalau seorang menteri yang banyak kerjaan tuh ya bisa cuma paling banyak Rp 2,4 miliar. Ini setahun Rp 30-35 miliar yang ngerangkap-rangkap begitu.”

    Menurut Mahfud, rangkap jabatan menunjukkan ketidakadilan.

    Semestinya, BUMN dapat mencari profesional untuk bekerja, tidak diambil dari pemerintah.

    “Itu tidak adil sama sekali. Kenapa tidak cari profesional aja lalu bertanggung jawab ke Dirjen melekat pada Dirjen yang memeriksa dalam tugas-tugas rutinnya kan bisa.”

    “Misalnya pajak gitu ya. Ya lapor ke dia karena dia sudah Dirjen sudah dapat gaji gitu kan sudah melekat. Kenapa harus rangkap-rangkap? Nyewa profesional kan bisa gitu, tidak harus dari kementerian,” tegas Mahfud.

    Sudah Ada Gugatan ke MK

    Pada Februari 2025, Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES) yang diwakili oleh Juhaidy Rizaldy Roringkon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 23 Undang-Undang (UU) Kementerian Negara terhadap UUD NRI 1945.

    “Kami mempermasalahkan perihal wakil menteri yang saat ini bisa merangkap jabatan sebagai komisaris dan dewan pengawas BUMN karena secara konstitusional wakil menteri dan menteri itu sama kedudukannya,” kata Rizaldy dalam keterangannya di Jakarta, 26 Februari 2025.

    Selain itu, pihaknya meminta kepada MK agar frasa menteri dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara itu dimaknai menteri dan wakil menteri.

    “Sehingga ketika ada aturan ini,  lanjut dia, wakil menteri tidak bisa lagi merangkap jabatan komisaris BUMN,” ujarnya.

  • Erick Thohir Cs ke KPK, Bahas UU BUMN Baru hingga Danantara

    Erick Thohir Cs ke KPK, Bahas UU BUMN Baru hingga Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir dan jajarannya bertemu dengan pimpinan dan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membahas soal pencegahan korupsi di lingkungan perusahaan pelat merah.

    Pembahasan itu dilakukan sejalan dengan UU BUMN yang baru dan pembentukan Danantara. 

    Sebagaimana diketahui, revisi UU No.19/2003 tentang BUMN menjadi UU No.1/2025 mengatur berbagai perubahan regulasi ihwal perusahaan milik negara. Salah satunya adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang memiliki fungsi mengelola aset dan kekayaan BUMN untuk diinvestasikan. 

    Usai pertemuan tersebut, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan bahwa pertemuan kedua lembaga guna membahas perubahan pada tubuh BUMN yang cukup signifikan sebagai risiko dari revisi UU BUMN. Khususnya terkait dengan pemberantasan korupsi. 

    Johanis mengatakan lembaganya akan memberikan dukungan dalam bentuk pencegahan korupsi. Tujuannya, agar tidak ada celah korupsi pada pengelolaan kekayaan milik BUMN yang kini turut dikelola Danantara. 

    “KPK akan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan Kementerian BUMN dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Danantara sehingga benar-benar keuangan negara dapat dikelola dengan baik dan dapat bermanfaat dengan baik untuk bangsa dan negara kita ini, untuk masyarakat tercinta,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku juga berkonsultasi dengan KPK ihwal konsekuensi revisi UU BUMN, yang turut mengubah pola kerja dan penugasan Kementerian BUMN.

    Apalagi, berdasarkan UU BUMN yang baru, kementerian tersebut kini memegang 1% saham seri A Dwiwarna, sedangkan Danantara memegang 99% saham seri B. 

    “Artinya kita ada juga membantu dengan percepatan-percepatan yang kita bisa dorong yang selama ini menggunakan waktu yang cukup panjang, tetapi dengan peran kami yang baru, tadi kami meng-approve yang namanya dividen, juga meng-approve yang namanya merger, penutupan usaha dan lain-lain,” ujarnya.

    Imbas revisi UU BUMN, terang Erick, kementeriannya tidak hanya melakukan serangkaian aksi korporasi namun juga memperbarui sistem Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Erick menerangkan bahwa kementeriannya kini memiliki fungsi pengawasan. 

    Dengan demikian, guna mencegah tumpang tindih kewenangan dengan penegak hukum, Kementerian BUMN berkoordinasi dengan KPK untuk membuat sistem dalam rangka menekan angka korupsi di tubuh pelat merah.

    “Kita menekan, kita tidakk menghilangkan, karena tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Bukan karena tidak mampu, tapi memang sistem dan leadership yang harus kita terus bangun. Di sini lah mengapa kita memerlukan tadi sinergi supaya apa yang kita sepakati ini menjadi konkret,” jelasnya. 

    Secara konkret, Kementerian BUMN dalam kurun waktu dua hingga tiga pekan ke depan akan membentuk payung kerja sama dengan KPK. 

    Adapun pertemuan itu turut dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo serta Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) pada Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. 

  • Wamen BUMN Sebut RI Bisa Jadi Pemain Kunci Perbankan Syariah Global

    Wamen BUMN Sebut RI Bisa Jadi Pemain Kunci Perbankan Syariah Global

    Jakarta –

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani membuka ajang BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) 2025 di di The Ritz – Carlton Pacific Place, Jakarta hari ini. Dalam sambutannya, Kartika atau yang akrab disapa Tiko mengatakan Indonesia dengan populasi muslim terbesar dapat menjadi pemain kunci di tataran perbankan syariah global.

    Menurut Tiko, Indonesia juga berpotensi untuk mengendalikan sektor konsumer dengan produk layanan perbankan syariah yang inovatif dan kompetitif.

    “BSI masuk 10 besar Global Islamic Bank memperlihatkan kuatnya preferensi layanan perbankan syariah. Inovasi sangat penting dalam menjembatani kesenjangan antara supply dan demand di industri keuangan dan perbankan syariah. Inovasi juga dapat mem-boosting industri halal di Indonesia,” ujar Tiko, Selasa (29/4/2025).

    Meski demikian, Tiko mengatakan industri halal masih menghadapi banyak tantangan, seperti proses sertifikasi halal, belum tercapainya struktur industri halal yang ideal di Indonesia, hingga terbatasnya pengembangan logistik halal.

    “Perbankan syariah memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan industri halal dan menyediakan solusi pada setiap aspek rantai pasok industri halal,” katanya dikutip dari Antara.

    Dalam hal ini, Tiko menyampaikan bank syariah dapat berkontribusi untuk mendorong penawaran melalui pembiayaan pada sektor-sektor strategis nasional, khususnya dengan berfokus pada hilirisasi industri halal.

    Selain itu, bank syariah dapat memprioritaskan sektor halal dalam portofolio pembiayaannya dan ikut mendorong nasabah untuk mengejar sertifikasi halal.

    “Melalui langkah ini, bank syariah dapat memberikan solusi konkret di seluruh rantai nilai industri halal, membantu memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi halal secara keseluruhan,” ujar Tiko.

    Sementara itu Plt. Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) Bob T. Ananta mengatakan BSI GIFS saat ini menjadi salah satu agenda konferensi ekonomi akbar berskala internasional yang diselenggarakan perseroan.

    Mengusung tema ‘Transformative Islamic Finance as Catalyst for Growth’, BSI GIFS 2025 menjadi upaya BSI dalam menegaskan kembali relevansi peran ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi nasional berstandar global.

    “Selain agenda literasi, BSI GIFS tidak sekadar menjadi forum yang hanya berbicara tentang bagaimana mengembangkan ekonomi keuangan itu sendiri. Namun selalu difokuskan untuk menjadi forum yang menunjukkan relevansi ekonomi syariah dengan isu dan tujuan ekonomi nasional dan global. Bagaimana ekonomi syariah berkontribusi pada ekonomi dan target pembangunan secara luas,” kata Bob.

    (prf/ega)

  • BSI Tekankan Relevansi Ekonomi Syariah Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia melalui GIFS 2025

    BSI Tekankan Relevansi Ekonomi Syariah Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia melalui GIFS 2025


    PIKIRAN RAKYAT     – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menegaskan kembali relevansi peran ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi nasional berstandar global melalui ajang BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) 2025.

    Dalam acara yang dilaksanakan pada Selasa (29/4) di The Ritz – Carlton Pacific Place, Jakarta tersebut, Plt. Direktur Utama BSI Bob T. Ananta mengatakan BSI GIFS saat ini telah menjadi salah satu agenda konferensi ekonomi akbar berskala internasional yang diselenggarakan perseroan. BSI GIFS 2025 mengusung tema besar “Transformative Islamic Finance as Catalyst for Growth”. Sebelumnya, signature event dari BSI tersebut sukses digelar pada 2023 lalu.

    “Selain agenda literasi, BSI GIFS tidak sekadar menjadi forum yang hanya berbicara tentang bagaimana mengembangkan ekonomi keuangan itu sendiri. Namun selalu difokuskan untuk menjadi forum yang menunjukkan relevansi ekonomi syariah dengan isu dan tujuan ekonomi nasional dan global. Bagaimana ekonomi syariah berkontribusi pada ekonomi dan target pembangunan secara luas,” kata Bob menegaskan.

    BSI GIFS 2025 dibuka secara langsung oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan P. Roeslani, dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

    Dalam sambutan pembukaan acara tersebut, Rosan sangat mengapresiasi BSI yang konsisten menyelenggarakan GIFS, sehingga memberikan dampak sangat positif untuk perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

    Menurutnya, peran BSI sangat besar dan signifikan terhadap ekonomi syariah nasional. Dia mengungkapkan kontribusi BSI sebesar 50% dari total bisnis perbankan syariah Tanah Air. Di sisi lain, saat ini pangsa pasar perbankan syariah baru hampir 9% dari total industri perbankan, sehingga potensi pertumbuhannya masih sangat besar.

    “Kalau kita lihat memang itu sangat-sangat kecil, jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang 87%-nya itu orang muslim. Jadi tentunya harapan kita ke depan seluruh perbankan syariah dan terutama BSI, bisa terus meningkatkan pangsa pasarnya. Di saat bersamaan bisa membantu financial inclusion yang saat ini baru 12,7%,” katanya.

    Dia mengatakan, saat ini struktur GDP Indonesia masih didominasi oleh konsumsi domestik dalam negeri dengan persentase sekitar 53%-54%. Dengan kolaborasi semua sektor, termasuk peran ekonomi syariah, harapannya menjadi semakin besar.

    “Jadi kalau kita lihat strukturnya, kita ingin mencoba mendalami peran dari ekonomi syariah di Indonesia ini sebetulnya terutama di domestic consumption hal ini yang justru akan meningkatkan peran dari ekonomi syariah di Indonesia. Sehingga mendukung target pertumbuhan ekonomi pada 2029 untuk mencapai 8%,” ujarnya.

    Senada dengan Rosan, Kartika Wirjoatmodjo atau akrab disapa Tiko mengatakan, Indonesia dengan populasi muslim terbesar dapat menjadi pemain kunci di tataran perbankan syariah global. Indonesia sangat potensial untuk mengendalikan sektor konsumer dengan produk layanan perbankan syariah yang inovatif dan kompetitif.

    “BSI masuk 10 besar Global Islamic Bank memperlihatkan kuatnya preferensi layanan perbankan syariah. Inovasi sangat penting dalam menjembatani kesenjangan antara supply dan demand di industri keuangan dan perbankan syariah. Inovasi juga dapat mem-boosting industri halal di Indonesia,” ujar Tiko.

    Di sisi lain, Bob mengungkapkan peran ekonomi dan keuangan syariah telah tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Di mana Visi Indonesia Emas 2045 salah satunya dapat dicapai melalui transformasi juga optimalisasi ekonomi dan keuangan syariah.

    Dalam RPJPN, ekonomi syariah diposisikan sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Selain itu dalam Asta Cita, pengembangan ekonomi syariah menjadi salah satu strategi dalam mendorong kemandirian bangsa dan ekonomi yang lebih adil dan makmur.

    “BSI GIFS bukan agenda yang berlangsung dan selesai dalam satu hari. BSI GIFS adalah salah satu platform dari berbagai upaya advokasi BSI sebagai market leader perbankan syariah Indonesia,” ujar Bob.

    Pada ajang ini, BSI menghadirkan beberapa pembicara internasional di antaranya Ian Goldin, Professor of Globalisation and Development at University of Oxford, Mehmet Asutay, Professor of Political Economy of Middle Eastern and Islamic Political Economy & Finance at Durham University, dan Habib Ahmed, Professor and Sharjah Chair in Islamic Law & Finance at Durham University.

    Ian Godin memaparkan bagaimana ekonomi dan keuangan dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara Habib Ahmed akan mengulas inovasi-inovasi kunci di dalam ekonomi syariah termasuk dalam dunia digital agar bisa mendorong percepatan pertumbuhan.

    Adapun Mehmet Asutay akan menghubungkan antara dampak dari kehadiran dan inovasi ekonomi dan keuangan syariah dalam konteks sosio economic, yakni pada kesejahteraan umat agar sejalan dengan tujuan maqasid syariah.

    Dalam kesempatan yang sama, Chief Economist BSI Banjaran Surya Indrastomo mengatakan, BSI GIFS 2025 juga mendorong harmonisasi kebijakan. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi.

    Harmonisasi kebijakan yang di maksud di antaranya antar sektor, di mana policy pengembangan ekonomi syariah harus dibuat in line dengan kebutuhan dan target-target pembangunan nasional baik secara jangka pendek, mengengah, dan panjang. Harmonisasi juga dilaksanakan dengan agenda nasional agar ekonomi syariah tidak dianggap sebagai ‘entitas’ berbeda dengan ekonomi secara umum.

    Target GIFS 2025

    Di sisi lain, kendati BSI GIFS memiliki tujuan utama sebagai advokasi dan literasi, BSI juga menyasar nilai bisnis melalui aktivasi-aktivasi produk BSI yang dihadirkan. Mulai dari BSI Bank Emas, BYOND by BSI, BEWIZE by BSI, dan BSI Prioritas.

    Pada acara GIFS 2025, BSI juga meluncurkan Muslim Consumption Index (MCI) yang akan mengcapture tren belanja Muslim Indonesia dan platform digital terpadu BEWIZE by BSI untuk memperkuat layanan bagi nasabah segmen wholesale dan memacu inklusi keuangan di Indonesia.

    Dengan beragam aktivitas, event BSI GIFS 2025 diharapkan meningkatkan perolehan bisnis sebesar 20% dibandingkan penyelenggaraan serupa pada 2023. Adapun dalam penyelenggaraan BSI GIFS 2023, perseroan berhasil memperoleh tambahan bisnis senilai Rp227,11 miliar dari aktivasi yang ada. Jumlah tersebut belum termasuk dari kerja sama bisnis yang tercipta melalui networking yang dibangun.

    Banjaran menambahkan, BSI GIFS 2025 juga menargetkan untuk menjadi forum pemikiran bagi para aktivis ekonomi syariah nasional dan global. Berkaca pada penyelenggaraan GIFS 2023, ajang tersebut telah berhasil menghadirkan sekitar 1.500-an peserta offline yang hadir dari kalangan regulator dan pemerintah, nasabah korporasi dan institusi, nasabah high-net worth, juga akademisi.

    Penyelenggaraan BSI GIFS 2025 disiarkan pula melalui kanal online bagi publik via Live Youtube. Untuk tahun ini, BSI GIFS 2025 mengundang berbagai pembicara lainnya antara lain Salman Subakat, Co-Founder Paragon Corp, Rista Zwestika, Financial Planner, dr. Reisa Broto Asmoro, Doctor, Model & Health Activist, serta Habib Jafar, Ustadz/Ulama. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KAI Berhasil Amankan Aset Rp 781 Miliar di 2024 – Page 3

    KAI Berhasil Amankan Aset Rp 781 Miliar di 2024 – Page 3

    Pemerintah berencana menggabung PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. Nasib merger keduanya ada di tangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Hal tersebut diungkap Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo. Pihaknya saat ini masih melakukan kajian merger KAI dan INKA, proses lanjutannya akan ditangani Danantara.

    Pasalnya, sejumlah BUMN berstatus Perseroan Terbatas (PT) telah dialihkan kepemilikannya ke Danantara. Adapun, KAI masuk dalam Holding Operasional Danantara.

    “Lagi dikaji, nanti tim danantara yang lanjutin. Kan udah dialihkan ke Holding Operasi (Danantara) sekarang,” kata Tiko, sapaan akrabnya, di Stasiun Jakarta Kota, Selasa (22/4/2025).

    Dia menjelaskan, Kementerian BUMN turut mendukung aksi korporasi tersebut. Saat ini pihaknya masih melakukan penelaahan aspek ekonomi maupun sisi hukumnya.

    “Ya kita mendukung, lagi kita kaji, kajian ekonominya maupun kajian legalnya. Semoga bisa berjalan nantinya,” tuturnya.

    Kendati begitu, Tiko belum berbicara banyak mengenai target rampungnya merger tersebut. Dia bilang belum tentu merger KAI-INKA selesai pada 2025.

    “Belum, belum tahu, nanti,” tandasnya.

  • Video: Hery Gunardi Jadi Ketum Perbanas, Gantikan Kartika Wirjoatmodjo

    Video: Hery Gunardi Jadi Ketum Perbanas, Gantikan Kartika Wirjoatmodjo

    Jakarta, CNBC Indonesia- Rapat Anggota Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) memutuskan Hery Gunardi sebagai Ketua Umum menggantikan Kartika Wirjoatmodjo pada Senin, 14 April 2025. Mengutip situs Perbanas, Hery terpilih sebagai Ketua Umum Perbanas dengan masa jabatan hingga 2028.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Selasa, 15/04/2025) berikut ini.