Xcloud.id

Tag: Kartika Wirjoatmodjo

  • OJK masih tinjau mitigasi risiko kredit untuk kopdes merah putih

    OJK masih tinjau mitigasi risiko kredit untuk kopdes merah putih

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan pihaknya masih meninjau skema mitigasi risiko kredit untuk koperasi desa (Kopdes) merah putih, mengingat program pemerintah ini masih dalam tahap piloting.

    “Nanti, kita lihat dulu, karena (kopdes) masih tahap piloting. Justru ini (masa piloting) kesempatan untuk saling melengkapi, saling mengisi, saling interaksi agar model bisnis yang sedang disusun dan dicontohkan ini benar-benar bisa menghasilkan yang baik dan pada gilirannya berkelanjutan,” kata Mahendra saat dijumpai di Gedung BEI, Jakarta, Selasa.

    Secara umum, Mahendra mengatakan bahwa OJK mendukung langkah pengembangan kopdes merah putih.

    Inisiatif ini dinilai membuka peluang bagi penguatan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di desa-desa, yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    OJK akan terus mencermati perkembangan kopdes merah putih secara lebih lanjut.

    Di samping itu, ujar Mahendra, OJK juga siap memberikan dukungan agar pembiayaan atau dukungan fasilitas lainnya dari lembaga jasa keuangan dijalankan secara prudent dengan tata kelola yang baik (good governance).

    Pada Rabu (9/7/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo bertemu untuk mendiskusikan strategi pembiayaan kopdes merah putih.

    Kemudian, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPD RI, Rabu (9/7/2025), Menkeu menyebutkan dana desa berpotensi digunakan sebagai penjamin untuk pembiayaan kopdes merah putih.

    Menkeu menjelaskan apabila suatu unit usaha memiliki aktivitas ekonomi dan keuangan yang realistis serta mampu menghasilkan pendapatan, maka seharusnya dapat mengakses pembiayaan dari bank.

    Namun, bank kerap menghadapi kekhawatiran. Pada desa yang sudah terampil dan memiliki kapasitas baik, kegiatan ekonominya dinilai berkelanjutan. Sebaliknya, pada desa yang belum memiliki kapasitas memadai, timbul kekhawatiran terhadap potensi kredit macet.

    Menkeu pun menyampaikan, dana desa yang mencapai sekitar Rp70 triliun per tahun dapat berperan sebagai katalis maupun penjamin dalam pengembangan koperasi desa.

    “Sehingga, kita harapkan tata kelola dari tingkat koperasi di desa tersebut, di satu sisi ada pemihakan sehingga (kopdes) bisa jalan, di sisi lain tidak menghilangkan kehatian-kehatian dari perbankan yang akan meminjamkan,” kata Menkeu.

    Adapun peluncuran kopdes merah putih yang semula dijadwalkan pada 19 Juli 2025, diputuskan untuk diundur menjadi 21 Juli 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan kopdes merah putih akan mendapatkan pinjaman modal dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah koperasi tersebut menunjukkan kinerja positif dan terbukti untung.

    Menurutnya, sebanyak 103 kopdes percontohan yang sudah beroperasi akan menjadi model penerapan pendekatan ini.

    Fokus awal adalah memastikan bahwa berbagai lini usaha yang dijalankan kopdes, seperti agen LPG, pupuk dan sembako memang menguntungkan.

    “Enggak ada APBN-nya, kan usahanya dulu. Kalau sudah bagus, kelihatan, sudah untung, baru kita pikirkan modalnya gimana. Modalnya itu nanti dapat pinjaman dari Himbara, plafon. Bukan dibagi duitnya,” kata Zulhas setelah rapat koordinasi persiapan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku ‘ngiler’ melihat sejumlah wakil menteri (wamen) yang kini merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Pernyataan itu Dia sampaikan saat menyapa para wamen yang hadir dalam acara pengukuhan Ikatan Alumni Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PB PMII), seperti dikutip dari kanal YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025)

    “Jadi, wamen yang saya hormati, Aminuddin Ma’ruf, Faisol Riza, sahabat Juri. Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terpuruk,” ungkapnya dalam kesempatan tersebut, yang dikutip dari YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025). 

    Dia kemudian menceritakan bahwa ketiga tokoh tersebut membuatnya merasa ‘terpuruk’ karena sebelumnya dia tidak pernah terlalu peduli terhadap dompetnya.

    “Karena bagi saya, dompet ada isi, enggak ada isi, yang penting ada kartu kredit, kan gitu. Nah, gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan,” kata dia. 

    Lanjutnya, Cak Imin juga mengaku mulai berpikir apakah nasibnya kelak bisa seperti mereka.

    “Jadi mikir, ini kira-kira bisa seperti mereka tidak nasib ini. Kira-kira dapil masih aman apa tidak, kira-kira gitu. Wamen-wamen ini luar biasa,” tuturnya. 

    Meski demikian, dia meyakini bahwa urusan rezeki sudah ada yang mengatur.

    Diberitakan Sebelumnya, Sebanyak 30 wakil menteri (Wamen) di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merangkap jabatan menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per Kamis (10/7/2025). 

    Terbaru, sejumlah wakil menteri ditunjuk menjadi komisaris di beberapa subholding PT Pertamina (Persero).

    Beberapa nama itu seperti Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Lalu, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga

    Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS). 

    Di samping itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Adapun, Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian. Banyak di antaranya merupakan kementerian baru yang merupakan nomenklatur dari kementerian sebelumnya.

    Untuk lebih rincinya, berikut daftar lengkap 30 wakil menteri (Wamen) yang rangkap jabatan jadi komisaris BUMN: 

    1. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie: Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE) 

    2. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono: Komisaris PT Pertamina Patra Niaga 

    3. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno: Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS) 

    4. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat: Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) 

    5. Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan: Komisaris di PT Citilink Indonesia 

    6. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto: Komisaris PLN 

    7. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono: Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia 

    8. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha: Komisaris Garuda Maintenance Facility Aero Asia 

    9. Wakil Menteri Komunikasi & Digital Angga Raka Prabowo: Komisaris Utama Telkom 

    10. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan: Komisaris Telkom 

    11. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenazer: Komisaris Pupuk Indonesia 

    12. Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim: Komisaris Telkom Indonesia 

    13. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN 

    14. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Komisaris PLN 

    15. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf: Komisaris PLN 

    16. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo: Komisaris Utama BRI 

    17. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza: Komisaris BRI 

    18. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti: Komisaris Utama Brantas Abipraya 

    19. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri 

    20. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf: Komisaris Utama Perikanan Indonesia 

    21. Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana: Komisaris Utama Pelindo 

    22. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono : Komisaris Pertamina Bina Medika 

    23. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto: Komisaris PT Dahana 

    24. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani: Komisaris Semen Indonesia 

    25. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono: Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler 

    26. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka: Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk 

    27. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri: Komisaris Utama PT Sarinah 

    28. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu: Wakil Komisaris Utama Pertamina 

    29. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro: Komisaris Utama Jasa Marga 

    30. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria: Komisaris PT Telekomunikasi Seluler 

  • 9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P
    Mufti Anam
    mengkritik penunjukan wakil menteri (wamen) menjadi
    komisaris BUMN
    .
    Pasalnya, saat ini masyarakat sedang kesulitan mencari kerja. Walaupun, Mufti mengakui tidak ada aturan apapun yang dilanggar dari penunjukan wamen sebagai
    komisaris BUMN
    .
    “Fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar. Namun jika dilihat dari kacamata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan,” ujar Mufti kepada
    Kompas.com
    , Jumat (11/7/2025).
    Mufti menjelaskan, saat ini ada jutaan anak muda dan kepala keluarga yang mengantre lowongan kerja. Dia menyayangkan negara yang malah memberi pekerjaan itu kepada para segelintir elite.
    “Negara justru memberi ruang pada segelintir elite untuk menduduki dua bahkan tiga kursi kekuasaan sekaligus. Ini bukan soal pelanggaran hukum, tapi soal kepekaan dan rasa keadilan sosial,” tukasnya.
    “Kami di Komisi VI DPR RI sangat memahami bahwa wamen yang duduk sebagai komisaris memiliki kelebihan akses, jejaring, dan daya dorong kebijakan. Namun justru karena punya akses lebih itulah, publik menuntut hasil yang lebih besar. Kalau rangkap jabatan, maka harus juga rangkap kinerja,” sambung Mufti.

    Mufti pun meminta kepada para wamen yang menjadi komisaris BUMN untuk tetap mengedepankan percepatan, meski sedang rangkap jabatan.
    Lalu, Mufti menyebut, rakyat berhak melihat apakah kehadiran para pejabat ini benar-benar mampu mengakselerasi transformasi BUMN, atau justru menambah beban birokrasi yang sudah lamban.
    Mufti pun memastikan akan terus mengawasi, apakah kehadiran wamen sebagai komisaris BUMN mampu melahirkan terobosan, efisiensi, dan lompatan kinerja, atau hanya jadi ruang elitis berbagi posisi.
    “Kami ingin menegaskan wamen yang merangkap komisaris harus membuktikan bahwa mereka tidak menelantarkan tugas utamanya. Harus bisa menjadi motor penggerak BUMN, bukan hanya penumpang di ruang rapat. Harus menghadirkan output nyata yang bisa dirasakan rakyat, baik dari efisiensi operasional, penurunan utang, hingga peningkatan kontribusi BUMN ke negara,” tegas Mufti.
    “Kalau wamen-komisaris hanya hadir dalam daftar gaji, tapi tidak hadir dalam daftar kinerja, maka ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik,” imbuhnya.
     
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 30 wakil menteri (wamen) aktif tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Fenomena rangkap jabatan ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan.
    Apalagi, posisi wakil menteri adalah jabatan struktural di pemerintahan yang menuntut fokus penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero)
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero)
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani Bertemu Bos Danantara, Ini yang Dibahas!

    Sri Mulyani Bertemu Bos Danantara, Ini yang Dibahas!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan pertemuan tertutup dengan Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Pandu Sjahrir, kemarin, Rabu (9/7/2025).

    Informasi pertemuan ini baru Sri Mulyani umbar melalui akun instagramnya @smindrawati hari ini, Kamis (10/7/2025). Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani mengatakan, pembahasan terkait strategi investasi jangka panjang untuk penciptaan lapangan kerja melalui Danantara.

    “Pertemuan kami membahas strategi investasi jangka panjang serta visi Danantara untuk menciptakan lapangan kerja melalui proses bisnis di BUMN,” kata Sri Mulyani.

    Sri Mulyani juga menyebutkan, dalam pertemuan ini, berbagai isu krusial di sektor energi dan mineral menjadi topik perbincangan. Fokus diarahkan pada pentingnya melakukan reinvestasi di beberapa komoditas strategis sebagai bagian dari komitmen pembangunan jangka panjang.

    “Investasi Danantara harus tetap berakar pada kepentingan publik. Dengan komitmen dan tata kelola yang baik, pertemuan ini menjadi langkah penting menuju pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan pro-investasi,” tegasnya.

    Sebelum pertemuan itu, Sri Mulyani telah lebih dulu kedatangan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Pembahasan terkait pembentukan tata kelola yang transparan, kredibel, dan akuntabel dari keberadaan inisiatif Koperasi Desa Merah Putih.

    “Sesuai pesan Presiden @prabowo, strategi pembiayaan dan tata kelola dari Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan kunci penting agar inisiatif ini tetap berkelanjutan. Ini yang akan terus menjadi perhatian dari Pemerintah,” ujar Sri Mulyani.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kunjungi Desa Ulian Kintamani, Wamen BUMN Dorong Ekonomi Perempuan Prasejahtera Bersama PNM Mekaar

    Kunjungi Desa Ulian Kintamani, Wamen BUMN Dorong Ekonomi Perempuan Prasejahtera Bersama PNM Mekaar

    Denpasar: Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi serta jajaran direksi bank BRI dan BNI menyambut kunjungan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo di Desa Ulian, Kintamani yang dilakukan dalam rangka Peninjauan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) PNM Mekaar di Cabang Denpasar. 

    Kegiatan ini bertujuan memantau kinerja dan dampak program PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) bagi pengusaha ultra mikro di pedesaan serta melakukan dialog interaktif dengan seluruh nasabah serta Account Officer (AO). 

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo memberikan apresiasi terbesar kepada setiap nasabah serta AO dan berharap seluruh usaha nasabah menjadi semakin berkembang dan meningkatkan kondisi ekonomi keluarga, serta AO PNM yang dapat semakin semangat menyebarkan kebermanfaatan program Mekaar ke pelosok Kintamani.

    “Terima kasih kepada PNM yang sangat luar biasa merubah keadaan masyarakat prasejahtera, semoga semua usaha nasabah disini semakin berkembang dan menjadi penyemangat bagi seluruh AO agar lebih menjangkau seluruh masyarakat Desa Ulian,” ujar Kartika.

    Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT PNM, Arief Mulyadi menyatakan bahwa ia sangat bersyukur karena PNM dapat tumbuh bersama setiap nasabah PNM Mekaar melalui permodalan dan pembiayaan yang adil.
     

    “Saya berterima kasih kepada Pak Wamen karena sudah selalu mendukung PNM hingga mau datang secara langsung ke PKM rutin Desa Ulian, kami tentu bersyukur apa yang menjadi kerja keras kami dapat membantu banyak keluarga untuk menjadi lebih sejahtera melalui permodalan dan pendampingan PNM Mekaar,” ujar Arief.

    Dalam sesi PKM ini, PNM Cabang Denpasar turut mengajak 11 nasabah mayoritas yang merupakan pengusaha petani jeruk dan kopi ultra mikro yang berasal dari Unit Ulian. Selepas peninjauan, PNM menggelar sesi dialog bersama 20 Account Officer PNM Mekaar Unit Kintamani dan 11 nasabah yang salah satunya Ibu Darmini bercerita tentang bagaimana PNM Mekaar berhasil menghidupkan kembali ladang jeruk dan kopi, menambah usaha ternak, serta menafkahi keluarga suami dan anaknya sakit hingga kini menjadi tulang punggung keluarga.

    Kunjungan ini menguatkan tekad PNM untuk memperluas jangkauan pembiayaan maupun pendampingan bagi pengusaha ultra mikro di Desa Ulian dan wilayah lainnya. PNM dengan tulus berharap akan semakin banyak kisah seperti Ibu Darmini, yang dari keterpurukan tumbuh menjadi tulang punggung keluarga.

    Dengan dukungan berkelanjutan dari BUMN, PNM yakin keberdayaan ekonomi ultra mikro dan perempuan prasejahtera akan semakin menyentuh hati dan membawa kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.

    Denpasar: Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi serta jajaran direksi bank BRI dan BNI menyambut kunjungan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo di Desa Ulian, Kintamani yang dilakukan dalam rangka Peninjauan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) PNM Mekaar di Cabang Denpasar. 
     
    Kegiatan ini bertujuan memantau kinerja dan dampak program PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) bagi pengusaha ultra mikro di pedesaan serta melakukan dialog interaktif dengan seluruh nasabah serta Account Officer (AO). 
     
    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo memberikan apresiasi terbesar kepada setiap nasabah serta AO dan berharap seluruh usaha nasabah menjadi semakin berkembang dan meningkatkan kondisi ekonomi keluarga, serta AO PNM yang dapat semakin semangat menyebarkan kebermanfaatan program Mekaar ke pelosok Kintamani.

    “Terima kasih kepada PNM yang sangat luar biasa merubah keadaan masyarakat prasejahtera, semoga semua usaha nasabah disini semakin berkembang dan menjadi penyemangat bagi seluruh AO agar lebih menjangkau seluruh masyarakat Desa Ulian,” ujar Kartika.
     
    Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT PNM, Arief Mulyadi menyatakan bahwa ia sangat bersyukur karena PNM dapat tumbuh bersama setiap nasabah PNM Mekaar melalui permodalan dan pembiayaan yang adil.
     

    Baca juga:
    PNM Mekaar Bantu Transformasi Bisnis Ibu Putri, dari Pinjaman Rp2 Juta hingga Masuk Mall

     
    “Saya berterima kasih kepada Pak Wamen karena sudah selalu mendukung PNM hingga mau datang secara langsung ke PKM rutin Desa Ulian, kami tentu bersyukur apa yang menjadi kerja keras kami dapat membantu banyak keluarga untuk menjadi lebih sejahtera melalui permodalan dan pendampingan PNM Mekaar,” ujar Arief.
     
    Dalam sesi PKM ini, PNM Cabang Denpasar turut mengajak 11 nasabah mayoritas yang merupakan pengusaha petani jeruk dan kopi ultra mikro yang berasal dari Unit Ulian. Selepas peninjauan, PNM menggelar sesi dialog bersama 20 Account Officer PNM Mekaar Unit Kintamani dan 11 nasabah yang salah satunya Ibu Darmini bercerita tentang bagaimana PNM Mekaar berhasil menghidupkan kembali ladang jeruk dan kopi, menambah usaha ternak, serta menafkahi keluarga suami dan anaknya sakit hingga kini menjadi tulang punggung keluarga.
     
    Kunjungan ini menguatkan tekad PNM untuk memperluas jangkauan pembiayaan maupun pendampingan bagi pengusaha ultra mikro di Desa Ulian dan wilayah lainnya. PNM dengan tulus berharap akan semakin banyak kisah seperti Ibu Darmini, yang dari keterpurukan tumbuh menjadi tulang punggung keluarga.
     
    Dengan dukungan berkelanjutan dari BUMN, PNM yakin keberdayaan ekonomi ultra mikro dan perempuan prasejahtera akan semakin menyentuh hati dan membawa kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Kopdes Merah Putih Bisa Ajukan Pinjaman Modal Mulai 1 Juli

    Kopdes Merah Putih Bisa Ajukan Pinjaman Modal Mulai 1 Juli

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan Koperasi Desa Merah Putih dapat mengajukan pinjaman untuk bisnisnya mulai 1 Juli 2025. Pinjaman ini bisa diajukan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    “Kami barusan rapat koordinasi persiapan, 1 Juli uang plafonnya bisa digunakan, plafon pinjaman sudah bisa digunakan,” kata dia usai melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait, Rabu (25/6/2025).

    Untuk melakukan pengajuan pinjaman, koperasi desa harus menyusun proposal khusus, bagaimana bentuk koperasi yang akan berjalan, apakah sembako, pangkalan gas atau gerai pupuk. Proposal itu juga harus dilengkapi dengan bagaimana koperasi tersebut dapat menggunakan modalnya.

    “Tadi sudah disampaikan ya bagaimana cara menguangkannya, kemudian aspek IT-nya gimana, kemudian proposalnya, karena ini kita memilih cara yang benar, bukan cara yang mudah. Jadi misalnya nanti, ini kan bukan APBN ya, koperasi itu nanti pinjaman, plafon. Misalnya dia mau menjadi agen sembako, bagaimana caranya proposal untuk menguangkan modalnya, itu nanti disiapkan,” terangnya.

    Saat ini jumlah Koperasi Desa Merah Putih telah mencapai lebih dari 80.000 unit. Zulhas mengatakan sebanyak 65.000 unit sudah berbadan hukum.

    “Mudah-mudahan sampai akhir Juni semua sudah punya legalitas yang lengkap. Jadi sudah ada dari Menteri Hukumnya sampai Juni ini dan sampai Juni ini juga sudah dipersiapkan yang mock up 80.000 unit dan insyaallah nanti tanggal 19 akan diluncurkan oleh bapak Presiden (Prabowo Subianto),” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Menterian BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan plafon pinjaman yang diberikan berkisar Rp 1-3 miliar untuk setiap Kopdeskel Merah Putih. Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan pihaknya baru memperkirakan anggaran setiap Kopdeskel Merah Putih berdasarkan kebutuhan.

    Untuk skala kecil, Tiko menyebut diperkirakan hanya membutuhkan anggaran Rp 1 miliar. Anggaran itu digunakan untuk membangun gudang ukuran 100 meter dan truk.

    “Kami kemarin sudah bersimulasi, seandainya katakanlah koperasi yang di skala desanya kecil, dia butuh truk satu, dan bangun gudang skala 100 meter itu mungkin sekitar Rp 1 miliar misalnya gitu. Jadi kita lagi ngukur skalanya, jadi Rp 3 miliar itu tidak semuanya ya, tergantung kebutuhan dan size koperasi dan desanya masing-masing,” kata Tiko usai menggelar rapat koordinasi terbatas, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6).

    Lebih lanjut, kebutuhan tersebut dibedakan menjadi dua, yakni sebagai investasi dan modal bisnis. Untuk investasi, Tiko menerangkan digunakan untuk membangun gudang, membeli alat dan mesin pertanian, atau truk.

    (acd/acd)

  • Nama-nama Wamen yang Rangkap Jabatan sebagai Komisaris BUMN di Era Prabowo

    Nama-nama Wamen yang Rangkap Jabatan sebagai Komisaris BUMN di Era Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, fenomena rangkap jabatan wakil menteri kembali menjadi sorotan publik.

    Sebanyak 25 dari total 56 Wakil Menteri (wamen) Kabinet Merah Putih tercatat merangkap posisi sebagai komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak perusahaannya.

    Praktik ini memunculkan diskursus mengenai efektivitas kerja pemerintahan dan potensi konflik kepentingan di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. 

    Saat ini, dua penunjukan terbaru yang mendapat sorotan adalah Sudaryono yang merupakan Wakil Menteri Pertanian dan diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).

    Selain itu, Immanuel Ebenezer Gerungan yang merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, juga dipercaya sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).

    Keduanya menjadi bagian dari jajaran wakil menteri yang memegang jabatan strategis di lingkup korporasi negara atau perusahaan pelat merah.

    Berikut penjabaran lengkap 25 wakil menteri atau wamen Kabinet Prabowo Subianto yang merangkap jabatan komisaris BUMN.

    25 Wamen Kabinet Prabowo Subianto jadi Komisaris BUMN

    Sektor Pertanian, Energi, dan Kelautan

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono  – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia
    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia
    Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana

     

    Sektor Teknologi dan Telekomunikasi 

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia
    Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia
    Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia
    Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria – Komisaris Telkomsel
    Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk

     

    Sektor Perhubungan dan Infrastruktur

    Wakil Menteri Perhubungan Suntana – Komisaris Utama PT Pelindo
    Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya
    Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga
    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

     

    Sektor Keuangan dan Perbankan

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT PLN (Persero)
    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT BRI

     

    Sektor Kesehatan dan Sosial 

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)

     

    Sektor Budaya dan UMKM

    Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility (GMF)
    Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT BRI

     

    Investasi dan Perdagangan

    Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah
    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

  • Daftar Wakil Menteri yang Jadi Komisaris BUMN

    Daftar Wakil Menteri yang Jadi Komisaris BUMN

    Jakarta – Sejumlah wakil menteri di Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai komisaris di BUMN dan anak usahanya. Terbaru, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Wakil Menteri Ketenagekerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Komisaris Pupuk Indonesia.

    Diketahui, terdapat 56 wakil menteri di pemerintahan Prabowo. Tercatat, setidaknya ada 25 wakil menteri yang menjadi komisaris BUMN. Berikut daftarnya:

    1. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
    2. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
    3. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
    4. Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    5. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    6. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    7. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    8. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    9. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    10. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    11. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    12. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
    13. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    14. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
    15. Wakil Menteri Perhubungan Suntana – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
    16. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    17. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana
    18. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    19. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
    20. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
    21. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah
    22. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
    23. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
    24. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
    25. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk

    (acd/acd)

  • Koperasi Merah Putih Bakal Masuk Program KUR biar Dapat Subsidi Bunga

    Koperasi Merah Putih Bakal Masuk Program KUR biar Dapat Subsidi Bunga

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih akan masuk dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Langkah ini sebagai upaya agar program tersebut mendapatkan pinjaman dengan bunga murah.

    Mulanya, pria yang akrab disapa Zulhas ini menyebut program-program pemerintah yang berkaitan dengan pangan dinilai perlu masuk dalam program KUR agar mendapatkan subsidi bunga.

    Rencananya, hal itu akan dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah yang akan disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    “Ini nanti akan disempurnakan di PP di Kementerian Perekonomian agar nanti pangan dan koperasi desa itu masuk dalam subsidi bunga atau skema KUR,” kata Zulhas usai rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Setiap Kopdeskel Merah Putih membutuhkan anggaran sekitar Rp 1-3 miliar untuk menjalankan bisnisnya. Anggaran tersebut akan disalurkan melalui plafon pinjaman dari bank BUMN alias Himbara.

    Rencananya, Kopdeskel Merah Putih diwajibkan mempunyai tujuh unit usaha, yakni Kantor Koperasi, Kios Pengadaan Sembako, Unit Bisnis Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan Desa/Kelurahan, Apotek Desa/Kelurahan, Sistem Pergudangan/Cold Storage, dan Sarana Logistik Desa/Kelurahan. Dengan begitu, koperasi tersebut dapat menjadi agen penyalur LPG 3 kg hingga pupuk subsidi.

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sempat menyampaikan bahwa skema kredit yang akan dikucurkan oleh Himbara berupa Kredit Usaha Rakyat sebagai modal bisnis.

    “Untuk model kerja, mengikut dengan skema KUR sekarang,” kata Tiko usai menggelar rapat koordinasi terbatas, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025).

    (rea/rrd)

  • Kementerian BUMN siapkan 22 titik Kopdes Merah Putih percontohan

    Kementerian BUMN siapkan 22 titik Kopdes Merah Putih percontohan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kementerian BUMN siapkan 22 titik Kopdes Merah Putih percontohan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 04 Juni 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menyiapkan 22 titik piloting Koperasi Desa Merah Putih untuk menguji skema pendanaan perbankan dan model bisnis koperasi yang terintegrasi dengan ekosistem bisnis BUMN.

    Dalam rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, beberapa BUMN besar akan terlibat dalam piloting ini, antara lain PT Bank Rakyat Indonesia, Perum Bulog, PT Pos Indonesia, dan PT Pertamina Patra Niaga.

    “Piloting ini akan sama-sama kita kawal supaya berhasil, dengan begitu tingkat kegagalan Kopdes/Kelurahan Merah Putih nantinya dapat diminimalisir,” ujar pria yang akrab disapa Tiko itu.

    Tiko menyebut Kementerian BUMN juga akan menyiapkan beberapa mock up Kopdes Merah Putih yang siap menjadi percontohan. Mock up ini akan memiliki standar tampilan dan ekosistem bisnis yang sudah terbentuk, yang diharapkan dapat menjadi referensi terbaik bagi seluruh Kopdes Merah Putih secara nasional.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa telah diputuskan akan ada 80 mock up Kopdes Merah Putih, yang nantinya akan menjadi percontohan secara nasional, mulai dari bangunan fisik koperasi, ekosistem koperasi hingga skema bisnis yang dijalankan.

    “Mock up yang sudah kita identifikasi di beberapa titik akan kita seleksi lagi mana-mana yang kita setujui dan akan kita lakukan dengan pendekatan seideal mungkin,” ucap Ferry.

    Ia menyampaikan bahwa peran satgas wilayah sangat krusial dalam menentukan mock-up koperasi. Selain itu, satgas juga diharapkan dapat memverifikasi dan mengoptimalkan aset yang akan digunakan untuk kegiatan koperasi.

    Pemerintah menargetkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia, yang akan diluncurkan pada 12 Juli 2025. Sebanyak 80 ribu koperasi ditargetkan beroperasi pada 28 Oktober 2025.

    Anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukan 80 ribu kopdes diperkirakan mencapai Rp400 triliun. Pemerintah akan memberikan plafon pinjaman modal awal hingga Rp3 miliar per unit koperasi.

    Dana ini bukan hibah, melainkan berupa pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Koperasi Desa Merah Putih wajib mengembalikan pinjaman tersebut melalui mekanisme cicilan dalam jangka waktu enam tahun.

    Sumber : Antara