Xcloud.id

Tag: Kartika Wirjoatmodjo

  • AI Bawa Petaka atau Berkah di RI, Ini Penjelasan Pakar

    AI Bawa Petaka atau Berkah di RI, Ini Penjelasan Pakar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Artificial Intelligence (AI), teknologi kuantum, keamanan siber, dan data privasi dipandang sebagai empat elemen utama yang tak bisa dipisahkan dalam membangun ketahanan digital Indonesia.

    Keempatnya harus terintegrasi agar bangsa ini punya kedaulatan dan ketahanan digital yang baik.

    “Tadi dari AI, quantum, security, kemudian juga data privasi, ini empat elemen yang tidak bisa dipisahkan. Jadi harus terintegrasi, karena apa? Karena tadi kalau kita mau punya pendaulatan atau ketahanan digital yang baik, semua ini harus terintegrasi,” ujar CEO PT Xynexis International Eva Noor dalam acara Digital Resilience Summit 2025 yang berlangsung di Kantor Peruri, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Ia menjelaskan, inisiatif membangun ketahanan digital nasional menjadi alasan lahirnya forum Digital Resilience Summit 2025.

    Forum ini digelar selama dua hari, menghadirkan regulator, akademisi, komunitas, dan pakar industri untuk mengukur kesiapan Indonesia menghadapi tantangan teknologi terbaru.

    “Kenapa Peruri? Karena DNA bisnis kita mirip. Kalau di Xynexis pengalaman kami di keamanan siber sudah lama, sementara Peruri juga dari printing sampai digital. Karena itu, kita membentuk forum ini untuk menjadikan ketahanan digital Indonesia sebagai tujuan agar bisa berkompetisi secara global,” jelasnya.

    Hari pertama forum berfokus pada diskusi strategis, sementara hari kedua diisi masterclass series yang bersifat teknis dan praktikal.

    Peserta tidak hanya mendapat wawasan strategi, tetapi juga pemahaman teknologi AI, quantum, hingga demo teknis.

    Menurut Eva, AI memang mampu mempercepat bisnis, namun juga membawa risiko seperti misinformasi hingga serangan mesin otomatis.

    Sementara itu, quantum computing berpotensi mematahkan sistem enkripsi, sedangkan isu privasi data berkaitan dengan kepercayaan publik.

    “Jika teknologi-teknologi ini tidak kita pelajari dari sekarang, kita lihat celah-celahnya apa saja, supaya kita juga bisa bagaimana memitigasinya,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya menegaskan forum ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mengintegrasikan strategi keamanan digital.

    “Yang melandaskan kami mengambil tema digital resilience summit pada tahun ini yang dilaksanakan dalam rangkaian ulang tahun Peruri ke 54 pada bulan September ini dimana resilience memang menjadi tema besar kita pada tahun ini dan kami rasa ini juga sangat relevan untuk kita semua pada saat ini,” ujar Dwina.

    Ia menekankan bahwa perkembangan teknologi seperti AI dan quantum memang membawa peluang besar, namun sekaligus tantangan serius bagi keamanan informasi dan privasi data.

    Karena itu, Peruri bersama Xynexis menginisiasi forum ini untuk mempertemukan regulator, industri, akademisi, hingga komunitas.

    “Dengan transformasi kami ke era digital hal terkait kepada bagaimana kita mengembangkan teknologi feature security tinggi itu tetap menjadi suatu hal yang menjadi core competence dan fokus daripada Peruri,” kata dia.

    Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyoroti pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam membangun ekosistem digital nasional. Ia mencontohkan keberhasilan Bank Indonesia mengorkestrasi sistem pembayaran yang melibatkan banyak aktor.

    “Saya rasa sistem pemerintahan digitalnya juga harus diorkestrasi dengan sangat lengkap seluruh aktornya,” ujar Tiko.

    “Kemudian bagaimana membangun regulasi yang membangun satu etikat dan tata kelola digital yang baik, termasuk bagaimana meregulasi dan memberikan ethical boundaries untuk penggunaan AI dan sebagainya,” imbuhnya

    Ia berharap Digital Resilience Summit 2025 tidak hanya sebatas forum diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah.

    “Kita ingin ada hasil yang konkret dari diskusi kali ini sehingga memberikan rekomendasi kepada pemerintah bagaimana kita bersama-sama membangun ekosistem digital yang future proof,” kata dia.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wamen BUMN Sebut Aplikasi Himbara Diserang Siber Tiap Hari

    Wamen BUMN Sebut Aplikasi Himbara Diserang Siber Tiap Hari

    Jakarta –

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkap masifnya serangan siber yang menyasar aplikasi perbankan milik BUMN. Ia menyebut aplikasi seperti Livin’ milik Bank Mandiri, BRImo milik Bank BRI, hingga BYOND by BSI mendapat ratusan ribu serangan siber setiap hari.

    Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Tiko ini menekankan pentingnya peningkatan keamanan siber untuk melindungi ekosistem digital di Indonesia. Menurutnya, pembangunan infrastruktur keamanan perlu dilakukan beriringan dengan pengembangan ekosistem digital.

    “Karena saya dari perbankan, memberi contoh berbagai aplikasi perbankan yang ada, dan mungkin bapak ibu menggunakan seperti Livin’, BRImo, BYOND, itu semua setiap hari serangannya mungkin sampai ratusan ribu attempt (percobaan),” ungkap Tiko dalam Digital Resilience Summit 2025 di Kantor Peruri, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Tiko menyebut serangan siber semakin masif dan menargetkan seluruh sektor strategis, mulai dari perbankan, kesehatan, energi, hingga pemerintahan. Cara yang dilakukan seperti menyebar ransomware hingga phising.

    “Realitas saat ini menunjukkan bahwa serangan cyber kian masif, menargetkan seluruh sektor strategis, seperti perbankan, kesehatan, energi, hingga pemerintahan. Kita mengikuti perkembangan serangan ransomware kepada pemerintah, rumah sakit, serangan phising,” tuturnya.

    Tak hanya merusak reputasi lembaga atau perusahaan, serangan siber juga bisa menyebabkan kerugian secara materil. Untuk sektor perbankan sendiri, sebut Tiko, sudah mulai mempelajari keamanan siber sejak 5 tahun lalu.

    “Sehingga gangguan pada situs lembaga dan perusahaan yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi dan risiko keuangan juga. Saya kebetulan berangkat dari perbankan, di perbankan kita sudah mulai belajar mengenai cyber security dari 5 tahun yang lalu,” ujarnya.

    Dalam acara tersebut, Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya menyampaikan perkembangan teknologi yang sangat pesat, khususnya di bidang keamanan siber, kecerdasan buatan (AI), dan komputasi kuantum, menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi berbagai sektor.

    “Era disrupsi digital yang kompleks dan penuh risiko ini menuntut pendekatan strategis serta kolaboratif lintas sektor untuk memperkuat ketahanan digital nasional,” ujar Dwina.

    Dalam upaya mendorong kolaborasi lintas sektor di era transformasi digital, ucap Dwina, Peruri bersama PT Xynexis International menghadirkan forum strategis tingkat nasional yang mempertemukan pemimpin sektor publik, industri, dan teknologi untuk membahas serta merumuskan langkah nyata menghadapi era transformasi digital yang disruptif.

    “Summit ini menjadi simbol komitmen kolektif dalam membangun kesiapan digital Indonesia yang inklusif, inovatif, dan tangguh,” lanjut Dwina.

    CEO PT Xynexis International Eva Noor menyampaikan acara ini membahas cara-cara untuk meningkatkan ketahanan digital di Indonesia melalui kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta inovasi dalam teknologi canggih. Eva mengatakan Xynesis bersama Peruri memandang ketahanan digital Indonesia menjadi fokus utama dalam meningkatkan nilai kompetitif digital Indonesia di kancah global.

    “Keamanan siber atau teknologi AI ada peluang, ada ancaman juga. Jadi kita mau tahu sejauh mana Indonesia sudah siap,” ucap Eva.

    Eva menyampaikan terdapat empat topik utama dalam acara ini mulai dari AI, serangan siber, quantum, dan privasi data. Eva menyebut empat isu tersebut harus dikerjakan secara bersama dan saling terintegrasi. “Tujuan utama kita berkumpul dua hari ini semoga bisa jadi satu forum sehingga pemerintah, akademisi, industri, komunitas, bisa saling berbagi dan berdiskusi untuk mencari solusinya supaya Indonesia ini bisa punya ketahanan digital,” kata Eva.

    Tonton juga Video: Prabowo Kumpulkan Bos Bank BUMN di Istana Hari Ini, Bahas Apa?

    (acd/acd)

  • Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di mimbar pidato perdananya sebagai Presiden RI di MPR, Prabowo Subianto tampil galak terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut terus merugi tapi memanjakan para dewan direksi.
    Prabowo menyampaikan pidato kenegaraannya di sidang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), sore kemarin.
    Prabowo mengupas habis masalah BUMN yang terus-menerus merugi.
    Tapi di sisi lain, Prabowo heran dewan direksi dan komisaris BUMN mendapatkan tantiem, atau duit penghargaan yang nilainya bisa menyentuh Rp 40 miliar per tahun.
    Dikutip dari Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/2009, tantiem memiliki pengertian penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada direksi dan dewan komisaris persero apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian.
    “Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” ujar Prabowo.
    Atas dasar ini juga, Prabowo menghapus klausul tantiem ini.
    “Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget! Saya potong, setengah komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.
    Prabowo mengatakan, dirinya sudah memerintahkan kepada Danantara untuk tidak memberikan tantiem kepada direksi yang perusahaannya merugi.
    Selain itu, kata Prabowo, kalaupun suatu perusahaan BUMN mengalami keuntungan, untungnya harus nyata.
    “Untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu, keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian,” tegasnya.
     
    Atas penghapusan tantiem ini dari BUMN yang merugi, Prabowo menantang para direksi dan komisaris yang tidak menerima sistem baru tersebut.
    Karena menurut Prabowo, hal yang tidak masuk akal adalah perusahan merugi tetapi foya-foya membayar kinerja direksi yang tak mampu membuat perusahaan untung.
    Sebab itu, Prabowo menantang bagi direksi dan komisaris yang keberatan tak ada tantiem untuk mundur dari jabatan.
    “Tapi, ini serius, tidak masuk akal. Jadi, direksi dan komisaris, kalau keberatan tidak bersedia tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka,” ujar Prabowo.
    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turut mengaminkan kebijakan Prabowo atas penghilangan tantiem bagi BUMN yang merugi.
    Dia mengatakan, kebijakan itu bisa menghemat pengeluaran negara hingga Rp 18 triliun.
    Dasco yang merupakan Ketua Harian Partai Gerindra ini menyebut, tidak hanya tantiem yang dihilangkan, Prabowo juga memangkas jumlah komisaris perusahaan BUMN.
    “Ya, “Ya, memang kebijakan itu sudah disampaikan sekitar satu setengah bulan yang lalu. Bahwa pertama, pengurangan jumlah komisaris, itu lebih dari separuh komisaris di satu BUMN jumlahnya dikurangi,” ujar Dasco.
    “Lalu yang kedua, memang tantiemnya ditiadakan. Dan itu, kalau saya tidak salah, ada penghematan sekitar Rp 17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada,” sambung dia.
    Selain itu, Dasco juga mengungkapkan strategi Prabowo menempatkan 30 wakil menteri menjadi komisaris BUMN.
    Dia mengatakan, para wamen tersebut tak hanya untuk gaya-gayaan dan mendapat penghasilan lebih dari jabatan komisaris.
    Tetapi juga untuk menjadi “CCTV” Prabowo mengawasi kinerja BUMN yang selama ini terus merugi.
    Para wamen ini juga disebutkan tidak mendapatkan tantiem sebagai komisaris.
    “Justru memang wamen-wamen itu ditaruh oleh Presiden untuk perpanjangan tangan pemerintah,” imbuh dia.
    Berikut ini daftar 30 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di BUMN:
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero).
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero).
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia.
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel).
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero).
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika.
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero).
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia.
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Usulan Insentif Mobil Listrik Berbasis Baterai Nikel, Ini Kata Wamenperin

    Soal Usulan Insentif Mobil Listrik Berbasis Baterai Nikel, Ini Kata Wamenperin

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mendukung wacana untuk mendorong produsen mobil listrik (EV) di Indonesia menggunakan baterai berbasis nikel seperti nickel cobalt aluminium (NCA) dan nickel manganese cobalt (NMC).

    Wacana yang dilontarkan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo itu muncul lantaran saat ini masih banyak pabrikan EV di Tanah Air yang mengadopsi kendaraan baterai berbasis lithium atau lithium ferro phosphate (LFP). Imbauan shifting atau peralihan penggunaan baterai berbasis nikel ini tak lepas dengan langkah pemerintah menggenjot ekosistem baterai EV di Tanah Air.

    Pasalnya, pabrik baterai EV di Indonesia memproduksi baterai berbasis nikel seperti NCA dan NMC. Oleh karena itu, peralihan penggunaan baterai menjadi berbasis nikel diharapkan bisa menyerap produksi dari pabrik tersebut.

    Kementerian BUMN pun mendorong pemberian insentif kepada produsen EV yang melakukan pengalihan itu. Merespons hal tersebut, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengaku pihaknya mendukung.

    “Kami dukung usulan Kementerian BUMN,” ucap Faisol singkat kepada Bisnis, dikutip Minggu (10/8/2025).

    Ketika ditanya apakah Kementerian BUMN sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian terkait pemberian insentif kepada produsen EV, Faisol tak memberikan respons. Dia juga tak merespons pertanyaan terkait bagaimana strategi Kementerian Perindustrian guna mendorong populasi EV dengan baterai berbasis nikel.

    Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengaku pihaknya tengah mendorong regulasi agar produsen EV di Tanah Air mengadopsi kendaraan dengan baterai berbasis nikel.

    Pria yang akrab disapa Tiko itu menyebut, pemerintah akan memberikan insentif bagi perusahaan EV yang membuat kendaraan dengan baterai berbasis nikel.

    “Kami ingin support dari kementerian-kementerian lain agar ada insentif buat shifting ke nickel base baterai juga di Indonesia,” tutur Tiko di Jakarta, Selasa (5/8/2025) lalu.

    Asal tahu saja, pemerintah tengah getol menggenjot pabrik ekosistem baterai EV di Tanah Air. Namun, pabrik-pabrik ini baru memproduksi baterai EV berbasis nikel.

    Terbaru, pemerintah meresmikan proyek serupa, yakni Proyek Dragon. Proyek ini merupakan proyek konsorsium Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) dengan Antam dan IBC pada Juni 2025 lalu. CBL merupakan anak usaha dari Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL).

    Dengan investasi sebesar US$5,9 miliar, proyek ini dapat menghasilkan baterai EV dengan kapasitas hingga 15 GWh per tahun.

    Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan proyek serupa dari konsorsium Zhejiang Huayou Cobalt Co dan BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC). Proyek ini diharapkan rampung pada 2027 mendatang.

    Adapun, Huayou menggantikan posisi LG Energy Solution Ltd. yang hengkang dari proyek tersebut. LG sebelumnya berkomitmen untuk berinvestasi senilai US$9,8 miliar atau setara Rp160,8 triliun (asumsi kurs Rp16.413 per US$) pada Proyek Titan dan Omega.

    Proyek Titan mencakup investasi pada proyek pertambangan nikel, smelter HPAL, pabrik prekursor/katoda, sementara Proyek Omega mencakup manufaktur sel baterai. Selain, Huayou dan IBC, PT Aneka Tambang Tbk alias Antam akan berperan sebagai pemasok bahan baku baterai EV berbasis nikel atau NMC dalam proyek ini.

  • Pindad jadi Penggerak Industrialisasi Manufaktur Nasional

    Pindad jadi Penggerak Industrialisasi Manufaktur Nasional

    JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Industri pertahanan bukan sekadar kebutuhan strategis, melainkan juga pilar penting pembangunan ekonomi.

    Karena itu, Tiko sapaan akrabnya bilang PT Pindad (Persero) berperan penting dalam memperkuat sistem pertahanan Indonesia, sekaligus sebagai motor penggerak industrialisasi manufaktur nasional.

    Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja ke fasilitas PT Pindad (Persero) di Bandung sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi BUMN dalam mendorong industri pertahanan nasional yang mandiri dan berdaya saing global.

    “Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Prancis, dan China menempatkan industri pertahanan sebagai kontributor utama ekonomi mereka. Indonesia perlu bergerak ke arah yang sama,” tuturnya dalam keterangan resmi, Kamis, 7 Agustus.

    Tiko mengungkapkan pemerintah Indonesia tengah melakukan akselerasi untuk mengejar ketertinggalan dalam penguatan kapabilitas militer, khususnya dalam menjawab tantangan geopolitik kawasan. Belanja pertahanan ditargetkan mencapai 1,3 hingga 1,6 persen dari PDB.

    “Dulu kita melihat pertahanan sebagai sektor yang berada di belakang. Namun hari ini, di tengah tantangan global pasca COVID-19, konflik Ukraina, dan ketegangan regional, pertahanan telah menjadi kebutuhan pokok setara dengan pangan, papan, dan sandang,” ujarnya.

    Karena itu, Tiko menilai pengembangan rantai pasok industri pertahanan akan turut mendorong pertumbuhan industri baja, ban, komponen, hingga elektronik.

    Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar BUMN dalam membangun supply chain baja untuk keperluan pertahanan.

    “Tiga sektor manufaktur yang saat ini menjadi fokus Kementerian BUMN adalah industri pertahanan, perkeretaapian, dan baterai. Ketiganya menjadi lokomotif baru industrialisasi nasional. Pindad menempati posisi sentral dalam strategi ini, sebagai sektor strategis, pelopor adopsi teknologi, dan penggerak ekosistem manufaktur nasional,” tegasnya.

  • Pemerintah Dorong Regulasi Agar Produsen EV Beralih ke Baterai Nikel

    Pemerintah Dorong Regulasi Agar Produsen EV Beralih ke Baterai Nikel

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, pemerintah bakal mendorong produsen mobil listrik di Indonesia menggunakan baterai berbasis nikel seperti nickel cobalt aluminium (NCA) dan nickel manganese cobalt (NMC).

    Menurutnya, saat ini banyak pabrikan mobil listrik (EV) mengadopsi kendaraan dengan baterai berbasis lithium atau lithium ferro phosphate (LFP). Dia mengatakan, shifting atau peralihan penggunaan baterai ini tak lepas dengan langkah pemerintah menggenjot ekosistem baterai EV di Tanah Air.

    Adapun, pabrik baterai EV di Indonesia memproduksi baterai berbasis nikel seperti NCA dan NMC. Oleh karena itu, peralihan penggunaan baterai menjadi berbasis nikel diharapkan bisa menyerap produksi dari pabrik tersebut,

    “Sambil pelan-pelan kami juga mendorong regulasi untuk yang pabrik-pabrik EV Indonesia sekarang yang produsen mobilnya supaya shifting juga dari lithium base ke nickel base,” kata pria yang akrab disapa Tiko itu di Jakarta, Selasa (5/8/2025).

    Tiko pun menyebut, pemerintah akan memberikan insentif bagi perusahaan EV yang membuat kendaraan dengan baterai berbasis nikel.

    “Kami ingin support dari kementerian-kementerian lain agar ada insentif buat shifting ke nickel base baterai juga di Indonesia,” tutur Tiko.

    Asal tahu saja, pemerintah tengah getol menggenjot pabrik ekosistem baterai EV di Tanah Air. Namun, pabrik-pabrik ini baru memproduksi baterai EV berbasis nikel.

    Terbaru, pemerintah meresmikan proyek serupa, yakni Proyek Dragon. Proyek ini merupakan proyek konsorsium Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) dengan Antam dan IBC pada Juni 2025 lalu. CBL merupakan anak usaha dari Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL).

    Dengan investasi sebesar US$5,9 miliar, proyek ini dapat menghasilkan baterai EV dengan kapasitas hingga 15 GWh per tahun.

    Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan proyek serupa dari konsorsium Zhejiang Huayou Cobalt Co dan BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC). Proyek ini diharapkan rampung pada 2027 mendatang.

    Adapun, Huayou menggantikan posisi LG Energy Solution Ltd. yang hengkang dari proyek tersebut. LG sebelumnya berkomitmen untuk berinvestasi senilai US$9,8 miliar atau setara Rp160,8 triliun (asumsi kurs Rp16.413 per US$) pada Proyek Titan dan Omega.

    Proyek Titan mencakup investasi pada proyek pertambangan nikel, smelter HPAL, pabrik prekursor/katoda, sementara Proyek Omega mencakup manufaktur sel baterai. Selain, Huayou dan IBC, PT Aneka Tambang Tbk alias Antam akan berperan sebagai pemasok bahan baku baterai EV berbasis nikel atau NMC dalam proyek ini.

  • Stimulus Fiskal Berlanjut September, Airlangga: Tak Ada Diskon Listrik dan Bantuan Upah

    Stimulus Fiskal Berlanjut September, Airlangga: Tak Ada Diskon Listrik dan Bantuan Upah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan paket stimulus ekonomi pada paruh kedua tahun ini yang menyasar berbagai sektor.

    Sinyal kelanjutan paket stimulus pada semester II/2025 semakin kuat usai Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi hal tersebut. Rencananya, paket stimulus bakal diterbitkan pada  September. 

    Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah program dan insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Maklum, pada kuartal I/2025 ekonomi tak sampai 5%, hanya tumbuh sebesar 4,87% year on year (YoY). 

    “Beberapa program seperti program padat karya di perhubungan, program padat karya di pekerjaan umum itu didorong untuk implementasi lebih baik,” ujarnya usai melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pertumbuhan Ekonomi di kantornya, Jumat (25/7/2025). 

    Menghadapi akhir tahun, pemerintah akan kembali memberikan diskon pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kemudian pemerintah sepakat memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP properti sebesar 100% alias bebas PPN hingga akhir 2025 mendatang. 

     Airlangga menjelaskan dalam rapat tersebut juga termasuk dibahas persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencapai target pada Agustus. Pasalnya Prabowo telah memandatkan 20 juta penerima MBG di 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Agustus 2025. 

    Pasalnya per 1 Juli 2025, sudah ada sekitar 1.863 SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia dengan total penerima manfaat sebanyak 5,59 juta penerima. Sejalan dengan minimnya realisasi tersebut, anggaran pada semester I/2025 juga baru terserap Rp5 triliun atau 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun untuk tahun ini.

    Sementara terkait stimulus lainnya seperti diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, dan diskon tiket kereta api akan berlanjut. Namun, untuk bantuan berupa bantuan subsidi upah (BSU) dan diskon listrik, pemerintah tak lagi memberikan. 

    “Tidak dengan listrik. BSU kan sudah. Paling banyak [diskon] kereta api. [Diumumkan] September,” lanjutnya. 

    Langkah pemerintah yang ‘jor-joran’ mendorong ekonomi agar sesuai harapan—setidaknya mendekati target APBN—tersebut sangat tampak. Terpantau sudah dua kali dilaksanakan rapat pertumbuhan ekonomi sepanjang pekan ini. 

    Dalam pantauan Bisnis, setidaknya hadir kementerian/lembaga (K/L) terkait. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy. 

    Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, serta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. 

    Pada kuartal II/2025 lalu, pemerintah mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp24,44 triliun untuk mendukung berbagai program sosial dan ekonomi pada Juni hingga Juli 2025.

    Mulai dari subsidi transportasi umum berupa diskon tiket kereta api, pesawat, dan angkutan laut. Kemudian diskon tarif tol sebesar 20% pada periode libur sekolah lalu, serta bantuan pangan 10kg beras dan kartu sembako Rp200.000/bulan. 

    Bukan hanya itu, para pekerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta per bulan mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) total Rp600.000 kepada 17,3 juta pekerja. Selain itu, terdapat diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama enam bulan untuk pekerja sektor padat karya dengan total anggaran mencapai Rp0,2 triliun (Non-APBN).

  • Paket Insentif Bakal Ada Lagi, tapi Tanpa BSU & Diskon Tarif Listrik

    Paket Insentif Bakal Ada Lagi, tapi Tanpa BSU & Diskon Tarif Listrik

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif berupa diskon tarif akan digulirkan kembali. Kebijakan ini demi menggenjot pertumbuhan ekonomi semester II-2025.

    Insentif tersebut mulai dari diskon tiket pesawat hingga diskon tarif tol.

    “Semua ada, (diskon) pesawat, tol, paling banyak kereta api,” terang Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Cuma, ada yang berbeda dengan paket insentif kali ini. Sebelumnya, pemerintah menyertakan bantuan subsidi upah (BSU) dan diskon tarif listrik, tapi untuk insentif kali ini tidak lagi.

    Meski begitu, Airlangga memastikan pemberian insentif ini tidak termasuk dengan diskon tarif listrik dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

    “Tidak dengan (diskon) listrik. (Kalau BSU?) BSU kan sudah,” ujar Airlangga

    Airlangga menambahkan diskon tarif tersebut akan diumumkan lebih awal, termasuk pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk properti.

    “Kita berharap nanti bisa diumumkan lebih awal. Kemudian juga terkait dengan fasilitas PPN DTP untuk properti yang seharusnya semester dua itu 50%, tadi disepakati untuk tetap 100%. Jadi nanti teknis-teknis itu yang kita bahas detail,” jelasnya.

    Kesepakatan ini merupakan hasil rapat koordinasi terbatas antar kementerian dan lembaga (K/L). Hadir di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, hingga Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

    (aid/hns)

  • OJK masih tinjau mitigasi risiko kredit untuk kopdes merah putih

    OJK masih tinjau mitigasi risiko kredit untuk kopdes merah putih

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan pihaknya masih meninjau skema mitigasi risiko kredit untuk koperasi desa (Kopdes) merah putih, mengingat program pemerintah ini masih dalam tahap piloting.

    “Nanti, kita lihat dulu, karena (kopdes) masih tahap piloting. Justru ini (masa piloting) kesempatan untuk saling melengkapi, saling mengisi, saling interaksi agar model bisnis yang sedang disusun dan dicontohkan ini benar-benar bisa menghasilkan yang baik dan pada gilirannya berkelanjutan,” kata Mahendra saat dijumpai di Gedung BEI, Jakarta, Selasa.

    Secara umum, Mahendra mengatakan bahwa OJK mendukung langkah pengembangan kopdes merah putih.

    Inisiatif ini dinilai membuka peluang bagi penguatan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di desa-desa, yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    OJK akan terus mencermati perkembangan kopdes merah putih secara lebih lanjut.

    Di samping itu, ujar Mahendra, OJK juga siap memberikan dukungan agar pembiayaan atau dukungan fasilitas lainnya dari lembaga jasa keuangan dijalankan secara prudent dengan tata kelola yang baik (good governance).

    Pada Rabu (9/7/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo bertemu untuk mendiskusikan strategi pembiayaan kopdes merah putih.

    Kemudian, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPD RI, Rabu (9/7/2025), Menkeu menyebutkan dana desa berpotensi digunakan sebagai penjamin untuk pembiayaan kopdes merah putih.

    Menkeu menjelaskan apabila suatu unit usaha memiliki aktivitas ekonomi dan keuangan yang realistis serta mampu menghasilkan pendapatan, maka seharusnya dapat mengakses pembiayaan dari bank.

    Namun, bank kerap menghadapi kekhawatiran. Pada desa yang sudah terampil dan memiliki kapasitas baik, kegiatan ekonominya dinilai berkelanjutan. Sebaliknya, pada desa yang belum memiliki kapasitas memadai, timbul kekhawatiran terhadap potensi kredit macet.

    Menkeu pun menyampaikan, dana desa yang mencapai sekitar Rp70 triliun per tahun dapat berperan sebagai katalis maupun penjamin dalam pengembangan koperasi desa.

    “Sehingga, kita harapkan tata kelola dari tingkat koperasi di desa tersebut, di satu sisi ada pemihakan sehingga (kopdes) bisa jalan, di sisi lain tidak menghilangkan kehatian-kehatian dari perbankan yang akan meminjamkan,” kata Menkeu.

    Adapun peluncuran kopdes merah putih yang semula dijadwalkan pada 19 Juli 2025, diputuskan untuk diundur menjadi 21 Juli 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan kopdes merah putih akan mendapatkan pinjaman modal dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah koperasi tersebut menunjukkan kinerja positif dan terbukti untung.

    Menurutnya, sebanyak 103 kopdes percontohan yang sudah beroperasi akan menjadi model penerapan pendekatan ini.

    Fokus awal adalah memastikan bahwa berbagai lini usaha yang dijalankan kopdes, seperti agen LPG, pupuk dan sembako memang menguntungkan.

    “Enggak ada APBN-nya, kan usahanya dulu. Kalau sudah bagus, kelihatan, sudah untung, baru kita pikirkan modalnya gimana. Modalnya itu nanti dapat pinjaman dari Himbara, plafon. Bukan dibagi duitnya,” kata Zulhas setelah rapat koordinasi persiapan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku ‘ngiler’ melihat sejumlah wakil menteri (wamen) yang kini merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Pernyataan itu Dia sampaikan saat menyapa para wamen yang hadir dalam acara pengukuhan Ikatan Alumni Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PB PMII), seperti dikutip dari kanal YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025)

    “Jadi, wamen yang saya hormati, Aminuddin Ma’ruf, Faisol Riza, sahabat Juri. Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terpuruk,” ungkapnya dalam kesempatan tersebut, yang dikutip dari YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025). 

    Dia kemudian menceritakan bahwa ketiga tokoh tersebut membuatnya merasa ‘terpuruk’ karena sebelumnya dia tidak pernah terlalu peduli terhadap dompetnya.

    “Karena bagi saya, dompet ada isi, enggak ada isi, yang penting ada kartu kredit, kan gitu. Nah, gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan,” kata dia. 

    Lanjutnya, Cak Imin juga mengaku mulai berpikir apakah nasibnya kelak bisa seperti mereka.

    “Jadi mikir, ini kira-kira bisa seperti mereka tidak nasib ini. Kira-kira dapil masih aman apa tidak, kira-kira gitu. Wamen-wamen ini luar biasa,” tuturnya. 

    Meski demikian, dia meyakini bahwa urusan rezeki sudah ada yang mengatur.

    Diberitakan Sebelumnya, Sebanyak 30 wakil menteri (Wamen) di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merangkap jabatan menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per Kamis (10/7/2025). 

    Terbaru, sejumlah wakil menteri ditunjuk menjadi komisaris di beberapa subholding PT Pertamina (Persero).

    Beberapa nama itu seperti Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Lalu, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga

    Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS). 

    Di samping itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Adapun, Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian. Banyak di antaranya merupakan kementerian baru yang merupakan nomenklatur dari kementerian sebelumnya.

    Untuk lebih rincinya, berikut daftar lengkap 30 wakil menteri (Wamen) yang rangkap jabatan jadi komisaris BUMN: 

    1. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie: Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE) 

    2. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono: Komisaris PT Pertamina Patra Niaga 

    3. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno: Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS) 

    4. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat: Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) 

    5. Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan: Komisaris di PT Citilink Indonesia 

    6. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto: Komisaris PLN 

    7. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono: Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia 

    8. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha: Komisaris Garuda Maintenance Facility Aero Asia 

    9. Wakil Menteri Komunikasi & Digital Angga Raka Prabowo: Komisaris Utama Telkom 

    10. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan: Komisaris Telkom 

    11. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenazer: Komisaris Pupuk Indonesia 

    12. Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim: Komisaris Telkom Indonesia 

    13. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN 

    14. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Komisaris PLN 

    15. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf: Komisaris PLN 

    16. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo: Komisaris Utama BRI 

    17. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza: Komisaris BRI 

    18. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti: Komisaris Utama Brantas Abipraya 

    19. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri 

    20. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf: Komisaris Utama Perikanan Indonesia 

    21. Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana: Komisaris Utama Pelindo 

    22. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono : Komisaris Pertamina Bina Medika 

    23. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto: Komisaris PT Dahana 

    24. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani: Komisaris Semen Indonesia 

    25. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono: Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler 

    26. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka: Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk 

    27. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri: Komisaris Utama PT Sarinah 

    28. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu: Wakil Komisaris Utama Pertamina 

    29. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro: Komisaris Utama Jasa Marga 

    30. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria: Komisaris PT Telekomunikasi Seluler