Xcloud.id

Tag: Kartika Wirjoatmodjo

  • Dirut Ungkap Proses Bulog Jadi Badan Khusus

    Dirut Ungkap Proses Bulog Jadi Badan Khusus

    Jakarta –

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani buka-bukaan perkembangan Perum Bulog akan menjadi badan di bawah Presiden. Rencana ini muncul sebulan setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden, tepatnya pada November 2024.

    Rizal memastikan pembahasan Perum Bulog menjadi badan masih terus dilakukan antara Bulog dengan pemerintah. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

    “Intinya kita akan kan sedang mau direvisi itu Perpres 125. Mungkin ke depan Bulog akan diharapkan jadi badan,” kata dia ditemui di Kementerian Koodinator Bidang Pangan, Jumat (12/9/2025).

    Saat ditanya kapan target realisasi rencana tersebut, Rizal mengatakan perubahan itu harus dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Rizal juga enggan menanggapi terkait Bulog yang akan lepas dari Kementerian BUMN jika sudah menjadi badan sendiri.

    “Kita tergantung anggota dewan (DPR) nanti. Ya kan nanti harus persetujuan di sana. Kita ikutin aturan ada dari hasil itu bagaimana pertunjuknya,” tuturnya.

    Ia hanya berharap bahwa rencana tersebut dapar terealisasi secepatnya. “Ya kita harapkan seperti itu. Semuanya berharap as soon as possible. Kami belum berani ngomong (target) karena belum juga disidangkan,” tambahnya.

    Untuk diketahui, Perum Bulog bakal ditransformasikan menjadi sebuah badan khusus di bawah Presiden Prabowo Subianto. Bulog bakal diubah statusnya tidak lagi jadi unit usaha BUMN.

    Informasi terkait pembahasan Perum Bulog menjadi badan berawal dari unggahan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (Tiko). Dalam story Instagramnya @tiko1973, dia mengunggah foto rapat di Kementerian PPN/Bappenas.

    Keterangan dalam unggahan tersebut, rapat itu membahas terkait tranformasi kelembagaan Bulog. Dalam rapat itu hadir juga Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Rencan ini muncul pada November 2024. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan pernah mengatakan rencana tersebut telah mendapatkan restu dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Atas persetujuan rapat dan izin bapak presiden, kita akan membahas mulai Jumat besok mengenai transformasi lembaga Bulog agar seperti apa. Agar Bulog karena swasembada pangan ini akan sangat tergantung kepada Bulog. Beli gabah dan beli jagung dan lain-lain,” ungkap pria yang akrab disapa Zulhas itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

    Eks Menteri Perdagangan itu juga menyinggung soal transformasi keuangan Bulog. Keuangan Bulog dirasa akan lebih baik bila nantinya menjadi sebuah badan khusus.

    (ada/rrd)

  • Wamen BUMN Bilang Pekerjaan Konsultan Terancam Musnah

    Wamen BUMN Bilang Pekerjaan Konsultan Terancam Musnah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyoroti pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang dinilai mampu mengubah banyak pekerjaan, bahkan berpotensi menghilangkan sejumlah profesi.

    Pria yang akrab disapa Tiko itu mencontohkan kemampuan AI generasi terbaru seperti ChatGPT 5 yang dinilai bisa menggantikan peran konsultan hingga menyusun kebijakan pemerintah.

    “Kalau Bapak Ibu sudah tahu dan mendownload ChatGPT 5, ChatGPT 5 ini bisa memusnahkan konsultan, karena dengan ChatGPT 5 kita tidak perlu konsultan lagi. Kita bisa bikin proposal, bisa nanya segala macam, dan keluar jawabannya sangat detail dan terstruktur. Jadi bisnis konsultan bisa hilang gara-gara ChatGPT 5,” ujar Tiko dalam acara Digital Resilience Summit 2025 di Kantor Peruri, Jakarta.

    Tak hanya itu, ia bahkan menyebut AI berpotensi digunakan untuk menyusun dokumen kebijakan tingkat tinggi.

    “Proposal bisnis, proposal bahkan membuat kebijakan pemerintah, mungkin ke depan nyusun perpres pun bisa nanya ChatGPT juga,” kata dia.

    Tiko menilai kecepatan dan kecerdasan AI akan membentuk cara berpikir generasi muda, khususnya Gen Z dan Gen Alpha, yang berbeda dengan generasi sebelumnya.

    “ChatGPT ini luar biasa, kecepatannya, kecerdasan buatannya sangat cepat dan ini tentunya akan merubah bagaimana nanti Gen Z dan Gen Alpha berpikir ke depannya,” ujarnya.

    Namun demikian, ia menekankan bahwa pemanfaatan AI harus dibarengi dengan regulasi dan etika agar tidak menimbulkan dampak negatif.

    Menurutnya, penggunaan AI ini harus diatur dengan etika dan regulasi yang tepat supaya melindungi masyarakat dari tantangan keamanan maupun fake news, tapi juga bagaimana memanfaatkan AI dengan tepat.

    Tiko juga menyoroti perbedaan pola pikir generasi yang tumbuh di era AI dengan generasi sebelumnya.

    “Generasi nanti yang lahir di dunia AI ini pasti brain nya akan berkembang dengan cara berbeda. Karena sekarang dia nggak perlu nanya bapak ibunya lagi, nggak perlu nanya teman, tinggal di kamar aja nanya sama ChatGPT. Jadi ini akan membangun manusia Indonesia yang berbeda speknya dibanding kita,” ungkapnya.

    Menurutnya, tantangan besar ke depan adalah bagaimana negara mampu mengatur agar AI tidak merusak pola pikir dan pola kerja generasi berikutnya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • AI Bawa Petaka atau Berkah di RI, Ini Penjelasan Pakar

    AI Bawa Petaka atau Berkah di RI, Ini Penjelasan Pakar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Artificial Intelligence (AI), teknologi kuantum, keamanan siber, dan data privasi dipandang sebagai empat elemen utama yang tak bisa dipisahkan dalam membangun ketahanan digital Indonesia.

    Keempatnya harus terintegrasi agar bangsa ini punya kedaulatan dan ketahanan digital yang baik.

    “Tadi dari AI, quantum, security, kemudian juga data privasi, ini empat elemen yang tidak bisa dipisahkan. Jadi harus terintegrasi, karena apa? Karena tadi kalau kita mau punya pendaulatan atau ketahanan digital yang baik, semua ini harus terintegrasi,” ujar CEO PT Xynexis International Eva Noor dalam acara Digital Resilience Summit 2025 yang berlangsung di Kantor Peruri, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Ia menjelaskan, inisiatif membangun ketahanan digital nasional menjadi alasan lahirnya forum Digital Resilience Summit 2025.

    Forum ini digelar selama dua hari, menghadirkan regulator, akademisi, komunitas, dan pakar industri untuk mengukur kesiapan Indonesia menghadapi tantangan teknologi terbaru.

    “Kenapa Peruri? Karena DNA bisnis kita mirip. Kalau di Xynexis pengalaman kami di keamanan siber sudah lama, sementara Peruri juga dari printing sampai digital. Karena itu, kita membentuk forum ini untuk menjadikan ketahanan digital Indonesia sebagai tujuan agar bisa berkompetisi secara global,” jelasnya.

    Hari pertama forum berfokus pada diskusi strategis, sementara hari kedua diisi masterclass series yang bersifat teknis dan praktikal.

    Peserta tidak hanya mendapat wawasan strategi, tetapi juga pemahaman teknologi AI, quantum, hingga demo teknis.

    Menurut Eva, AI memang mampu mempercepat bisnis, namun juga membawa risiko seperti misinformasi hingga serangan mesin otomatis.

    Sementara itu, quantum computing berpotensi mematahkan sistem enkripsi, sedangkan isu privasi data berkaitan dengan kepercayaan publik.

    “Jika teknologi-teknologi ini tidak kita pelajari dari sekarang, kita lihat celah-celahnya apa saja, supaya kita juga bisa bagaimana memitigasinya,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya menegaskan forum ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mengintegrasikan strategi keamanan digital.

    “Yang melandaskan kami mengambil tema digital resilience summit pada tahun ini yang dilaksanakan dalam rangkaian ulang tahun Peruri ke 54 pada bulan September ini dimana resilience memang menjadi tema besar kita pada tahun ini dan kami rasa ini juga sangat relevan untuk kita semua pada saat ini,” ujar Dwina.

    Ia menekankan bahwa perkembangan teknologi seperti AI dan quantum memang membawa peluang besar, namun sekaligus tantangan serius bagi keamanan informasi dan privasi data.

    Karena itu, Peruri bersama Xynexis menginisiasi forum ini untuk mempertemukan regulator, industri, akademisi, hingga komunitas.

    “Dengan transformasi kami ke era digital hal terkait kepada bagaimana kita mengembangkan teknologi feature security tinggi itu tetap menjadi suatu hal yang menjadi core competence dan fokus daripada Peruri,” kata dia.

    Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyoroti pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam membangun ekosistem digital nasional. Ia mencontohkan keberhasilan Bank Indonesia mengorkestrasi sistem pembayaran yang melibatkan banyak aktor.

    “Saya rasa sistem pemerintahan digitalnya juga harus diorkestrasi dengan sangat lengkap seluruh aktornya,” ujar Tiko.

    “Kemudian bagaimana membangun regulasi yang membangun satu etikat dan tata kelola digital yang baik, termasuk bagaimana meregulasi dan memberikan ethical boundaries untuk penggunaan AI dan sebagainya,” imbuhnya

    Ia berharap Digital Resilience Summit 2025 tidak hanya sebatas forum diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah.

    “Kita ingin ada hasil yang konkret dari diskusi kali ini sehingga memberikan rekomendasi kepada pemerintah bagaimana kita bersama-sama membangun ekosistem digital yang future proof,” kata dia.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wamen BUMN Sebut Aplikasi Himbara Diserang Siber Tiap Hari

    Wamen BUMN Sebut Aplikasi Himbara Diserang Siber Tiap Hari

    Jakarta –

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkap masifnya serangan siber yang menyasar aplikasi perbankan milik BUMN. Ia menyebut aplikasi seperti Livin’ milik Bank Mandiri, BRImo milik Bank BRI, hingga BYOND by BSI mendapat ratusan ribu serangan siber setiap hari.

    Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Tiko ini menekankan pentingnya peningkatan keamanan siber untuk melindungi ekosistem digital di Indonesia. Menurutnya, pembangunan infrastruktur keamanan perlu dilakukan beriringan dengan pengembangan ekosistem digital.

    “Karena saya dari perbankan, memberi contoh berbagai aplikasi perbankan yang ada, dan mungkin bapak ibu menggunakan seperti Livin’, BRImo, BYOND, itu semua setiap hari serangannya mungkin sampai ratusan ribu attempt (percobaan),” ungkap Tiko dalam Digital Resilience Summit 2025 di Kantor Peruri, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Tiko menyebut serangan siber semakin masif dan menargetkan seluruh sektor strategis, mulai dari perbankan, kesehatan, energi, hingga pemerintahan. Cara yang dilakukan seperti menyebar ransomware hingga phising.

    “Realitas saat ini menunjukkan bahwa serangan cyber kian masif, menargetkan seluruh sektor strategis, seperti perbankan, kesehatan, energi, hingga pemerintahan. Kita mengikuti perkembangan serangan ransomware kepada pemerintah, rumah sakit, serangan phising,” tuturnya.

    Tak hanya merusak reputasi lembaga atau perusahaan, serangan siber juga bisa menyebabkan kerugian secara materil. Untuk sektor perbankan sendiri, sebut Tiko, sudah mulai mempelajari keamanan siber sejak 5 tahun lalu.

    “Sehingga gangguan pada situs lembaga dan perusahaan yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi dan risiko keuangan juga. Saya kebetulan berangkat dari perbankan, di perbankan kita sudah mulai belajar mengenai cyber security dari 5 tahun yang lalu,” ujarnya.

    Dalam acara tersebut, Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya menyampaikan perkembangan teknologi yang sangat pesat, khususnya di bidang keamanan siber, kecerdasan buatan (AI), dan komputasi kuantum, menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi berbagai sektor.

    “Era disrupsi digital yang kompleks dan penuh risiko ini menuntut pendekatan strategis serta kolaboratif lintas sektor untuk memperkuat ketahanan digital nasional,” ujar Dwina.

    Dalam upaya mendorong kolaborasi lintas sektor di era transformasi digital, ucap Dwina, Peruri bersama PT Xynexis International menghadirkan forum strategis tingkat nasional yang mempertemukan pemimpin sektor publik, industri, dan teknologi untuk membahas serta merumuskan langkah nyata menghadapi era transformasi digital yang disruptif.

    “Summit ini menjadi simbol komitmen kolektif dalam membangun kesiapan digital Indonesia yang inklusif, inovatif, dan tangguh,” lanjut Dwina.

    CEO PT Xynexis International Eva Noor menyampaikan acara ini membahas cara-cara untuk meningkatkan ketahanan digital di Indonesia melalui kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta inovasi dalam teknologi canggih. Eva mengatakan Xynesis bersama Peruri memandang ketahanan digital Indonesia menjadi fokus utama dalam meningkatkan nilai kompetitif digital Indonesia di kancah global.

    “Keamanan siber atau teknologi AI ada peluang, ada ancaman juga. Jadi kita mau tahu sejauh mana Indonesia sudah siap,” ucap Eva.

    Eva menyampaikan terdapat empat topik utama dalam acara ini mulai dari AI, serangan siber, quantum, dan privasi data. Eva menyebut empat isu tersebut harus dikerjakan secara bersama dan saling terintegrasi. “Tujuan utama kita berkumpul dua hari ini semoga bisa jadi satu forum sehingga pemerintah, akademisi, industri, komunitas, bisa saling berbagi dan berdiskusi untuk mencari solusinya supaya Indonesia ini bisa punya ketahanan digital,” kata Eva.

    Tonton juga Video: Prabowo Kumpulkan Bos Bank BUMN di Istana Hari Ini, Bahas Apa?

    (acd/acd)

  • Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di mimbar pidato perdananya sebagai Presiden RI di MPR, Prabowo Subianto tampil galak terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut terus merugi tapi memanjakan para dewan direksi.
    Prabowo menyampaikan pidato kenegaraannya di sidang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), sore kemarin.
    Prabowo mengupas habis masalah BUMN yang terus-menerus merugi.
    Tapi di sisi lain, Prabowo heran dewan direksi dan komisaris BUMN mendapatkan tantiem, atau duit penghargaan yang nilainya bisa menyentuh Rp 40 miliar per tahun.
    Dikutip dari Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/2009, tantiem memiliki pengertian penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada direksi dan dewan komisaris persero apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian.
    “Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” ujar Prabowo.
    Atas dasar ini juga, Prabowo menghapus klausul tantiem ini.
    “Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget! Saya potong, setengah komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.
    Prabowo mengatakan, dirinya sudah memerintahkan kepada Danantara untuk tidak memberikan tantiem kepada direksi yang perusahaannya merugi.
    Selain itu, kata Prabowo, kalaupun suatu perusahaan BUMN mengalami keuntungan, untungnya harus nyata.
    “Untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu, keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian,” tegasnya.
     
    Atas penghapusan tantiem ini dari BUMN yang merugi, Prabowo menantang para direksi dan komisaris yang tidak menerima sistem baru tersebut.
    Karena menurut Prabowo, hal yang tidak masuk akal adalah perusahan merugi tetapi foya-foya membayar kinerja direksi yang tak mampu membuat perusahaan untung.
    Sebab itu, Prabowo menantang bagi direksi dan komisaris yang keberatan tak ada tantiem untuk mundur dari jabatan.
    “Tapi, ini serius, tidak masuk akal. Jadi, direksi dan komisaris, kalau keberatan tidak bersedia tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka,” ujar Prabowo.
    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turut mengaminkan kebijakan Prabowo atas penghilangan tantiem bagi BUMN yang merugi.
    Dia mengatakan, kebijakan itu bisa menghemat pengeluaran negara hingga Rp 18 triliun.
    Dasco yang merupakan Ketua Harian Partai Gerindra ini menyebut, tidak hanya tantiem yang dihilangkan, Prabowo juga memangkas jumlah komisaris perusahaan BUMN.
    “Ya, “Ya, memang kebijakan itu sudah disampaikan sekitar satu setengah bulan yang lalu. Bahwa pertama, pengurangan jumlah komisaris, itu lebih dari separuh komisaris di satu BUMN jumlahnya dikurangi,” ujar Dasco.
    “Lalu yang kedua, memang tantiemnya ditiadakan. Dan itu, kalau saya tidak salah, ada penghematan sekitar Rp 17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada,” sambung dia.
    Selain itu, Dasco juga mengungkapkan strategi Prabowo menempatkan 30 wakil menteri menjadi komisaris BUMN.
    Dia mengatakan, para wamen tersebut tak hanya untuk gaya-gayaan dan mendapat penghasilan lebih dari jabatan komisaris.
    Tetapi juga untuk menjadi “CCTV” Prabowo mengawasi kinerja BUMN yang selama ini terus merugi.
    Para wamen ini juga disebutkan tidak mendapatkan tantiem sebagai komisaris.
    “Justru memang wamen-wamen itu ditaruh oleh Presiden untuk perpanjangan tangan pemerintah,” imbuh dia.
    Berikut ini daftar 30 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di BUMN:
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero).
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero).
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia.
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel).
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero).
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika.
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero).
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia.
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Usulan Insentif Mobil Listrik Berbasis Baterai Nikel, Ini Kata Wamenperin

    Soal Usulan Insentif Mobil Listrik Berbasis Baterai Nikel, Ini Kata Wamenperin

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mendukung wacana untuk mendorong produsen mobil listrik (EV) di Indonesia menggunakan baterai berbasis nikel seperti nickel cobalt aluminium (NCA) dan nickel manganese cobalt (NMC).

    Wacana yang dilontarkan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo itu muncul lantaran saat ini masih banyak pabrikan EV di Tanah Air yang mengadopsi kendaraan baterai berbasis lithium atau lithium ferro phosphate (LFP). Imbauan shifting atau peralihan penggunaan baterai berbasis nikel ini tak lepas dengan langkah pemerintah menggenjot ekosistem baterai EV di Tanah Air.

    Pasalnya, pabrik baterai EV di Indonesia memproduksi baterai berbasis nikel seperti NCA dan NMC. Oleh karena itu, peralihan penggunaan baterai menjadi berbasis nikel diharapkan bisa menyerap produksi dari pabrik tersebut.

    Kementerian BUMN pun mendorong pemberian insentif kepada produsen EV yang melakukan pengalihan itu. Merespons hal tersebut, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengaku pihaknya mendukung.

    “Kami dukung usulan Kementerian BUMN,” ucap Faisol singkat kepada Bisnis, dikutip Minggu (10/8/2025).

    Ketika ditanya apakah Kementerian BUMN sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian terkait pemberian insentif kepada produsen EV, Faisol tak memberikan respons. Dia juga tak merespons pertanyaan terkait bagaimana strategi Kementerian Perindustrian guna mendorong populasi EV dengan baterai berbasis nikel.

    Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengaku pihaknya tengah mendorong regulasi agar produsen EV di Tanah Air mengadopsi kendaraan dengan baterai berbasis nikel.

    Pria yang akrab disapa Tiko itu menyebut, pemerintah akan memberikan insentif bagi perusahaan EV yang membuat kendaraan dengan baterai berbasis nikel.

    “Kami ingin support dari kementerian-kementerian lain agar ada insentif buat shifting ke nickel base baterai juga di Indonesia,” tutur Tiko di Jakarta, Selasa (5/8/2025) lalu.

    Asal tahu saja, pemerintah tengah getol menggenjot pabrik ekosistem baterai EV di Tanah Air. Namun, pabrik-pabrik ini baru memproduksi baterai EV berbasis nikel.

    Terbaru, pemerintah meresmikan proyek serupa, yakni Proyek Dragon. Proyek ini merupakan proyek konsorsium Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) dengan Antam dan IBC pada Juni 2025 lalu. CBL merupakan anak usaha dari Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL).

    Dengan investasi sebesar US$5,9 miliar, proyek ini dapat menghasilkan baterai EV dengan kapasitas hingga 15 GWh per tahun.

    Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan proyek serupa dari konsorsium Zhejiang Huayou Cobalt Co dan BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC). Proyek ini diharapkan rampung pada 2027 mendatang.

    Adapun, Huayou menggantikan posisi LG Energy Solution Ltd. yang hengkang dari proyek tersebut. LG sebelumnya berkomitmen untuk berinvestasi senilai US$9,8 miliar atau setara Rp160,8 triliun (asumsi kurs Rp16.413 per US$) pada Proyek Titan dan Omega.

    Proyek Titan mencakup investasi pada proyek pertambangan nikel, smelter HPAL, pabrik prekursor/katoda, sementara Proyek Omega mencakup manufaktur sel baterai. Selain, Huayou dan IBC, PT Aneka Tambang Tbk alias Antam akan berperan sebagai pemasok bahan baku baterai EV berbasis nikel atau NMC dalam proyek ini.

  • Pindad jadi Penggerak Industrialisasi Manufaktur Nasional

    Pindad jadi Penggerak Industrialisasi Manufaktur Nasional

    JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Industri pertahanan bukan sekadar kebutuhan strategis, melainkan juga pilar penting pembangunan ekonomi.

    Karena itu, Tiko sapaan akrabnya bilang PT Pindad (Persero) berperan penting dalam memperkuat sistem pertahanan Indonesia, sekaligus sebagai motor penggerak industrialisasi manufaktur nasional.

    Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja ke fasilitas PT Pindad (Persero) di Bandung sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi BUMN dalam mendorong industri pertahanan nasional yang mandiri dan berdaya saing global.

    “Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Prancis, dan China menempatkan industri pertahanan sebagai kontributor utama ekonomi mereka. Indonesia perlu bergerak ke arah yang sama,” tuturnya dalam keterangan resmi, Kamis, 7 Agustus.

    Tiko mengungkapkan pemerintah Indonesia tengah melakukan akselerasi untuk mengejar ketertinggalan dalam penguatan kapabilitas militer, khususnya dalam menjawab tantangan geopolitik kawasan. Belanja pertahanan ditargetkan mencapai 1,3 hingga 1,6 persen dari PDB.

    “Dulu kita melihat pertahanan sebagai sektor yang berada di belakang. Namun hari ini, di tengah tantangan global pasca COVID-19, konflik Ukraina, dan ketegangan regional, pertahanan telah menjadi kebutuhan pokok setara dengan pangan, papan, dan sandang,” ujarnya.

    Karena itu, Tiko menilai pengembangan rantai pasok industri pertahanan akan turut mendorong pertumbuhan industri baja, ban, komponen, hingga elektronik.

    Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar BUMN dalam membangun supply chain baja untuk keperluan pertahanan.

    “Tiga sektor manufaktur yang saat ini menjadi fokus Kementerian BUMN adalah industri pertahanan, perkeretaapian, dan baterai. Ketiganya menjadi lokomotif baru industrialisasi nasional. Pindad menempati posisi sentral dalam strategi ini, sebagai sektor strategis, pelopor adopsi teknologi, dan penggerak ekosistem manufaktur nasional,” tegasnya.

  • Pemerintah Dorong Regulasi Agar Produsen EV Beralih ke Baterai Nikel

    Pemerintah Dorong Regulasi Agar Produsen EV Beralih ke Baterai Nikel

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, pemerintah bakal mendorong produsen mobil listrik di Indonesia menggunakan baterai berbasis nikel seperti nickel cobalt aluminium (NCA) dan nickel manganese cobalt (NMC).

    Menurutnya, saat ini banyak pabrikan mobil listrik (EV) mengadopsi kendaraan dengan baterai berbasis lithium atau lithium ferro phosphate (LFP). Dia mengatakan, shifting atau peralihan penggunaan baterai ini tak lepas dengan langkah pemerintah menggenjot ekosistem baterai EV di Tanah Air.

    Adapun, pabrik baterai EV di Indonesia memproduksi baterai berbasis nikel seperti NCA dan NMC. Oleh karena itu, peralihan penggunaan baterai menjadi berbasis nikel diharapkan bisa menyerap produksi dari pabrik tersebut,

    “Sambil pelan-pelan kami juga mendorong regulasi untuk yang pabrik-pabrik EV Indonesia sekarang yang produsen mobilnya supaya shifting juga dari lithium base ke nickel base,” kata pria yang akrab disapa Tiko itu di Jakarta, Selasa (5/8/2025).

    Tiko pun menyebut, pemerintah akan memberikan insentif bagi perusahaan EV yang membuat kendaraan dengan baterai berbasis nikel.

    “Kami ingin support dari kementerian-kementerian lain agar ada insentif buat shifting ke nickel base baterai juga di Indonesia,” tutur Tiko.

    Asal tahu saja, pemerintah tengah getol menggenjot pabrik ekosistem baterai EV di Tanah Air. Namun, pabrik-pabrik ini baru memproduksi baterai EV berbasis nikel.

    Terbaru, pemerintah meresmikan proyek serupa, yakni Proyek Dragon. Proyek ini merupakan proyek konsorsium Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) dengan Antam dan IBC pada Juni 2025 lalu. CBL merupakan anak usaha dari Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL).

    Dengan investasi sebesar US$5,9 miliar, proyek ini dapat menghasilkan baterai EV dengan kapasitas hingga 15 GWh per tahun.

    Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan proyek serupa dari konsorsium Zhejiang Huayou Cobalt Co dan BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC). Proyek ini diharapkan rampung pada 2027 mendatang.

    Adapun, Huayou menggantikan posisi LG Energy Solution Ltd. yang hengkang dari proyek tersebut. LG sebelumnya berkomitmen untuk berinvestasi senilai US$9,8 miliar atau setara Rp160,8 triliun (asumsi kurs Rp16.413 per US$) pada Proyek Titan dan Omega.

    Proyek Titan mencakup investasi pada proyek pertambangan nikel, smelter HPAL, pabrik prekursor/katoda, sementara Proyek Omega mencakup manufaktur sel baterai. Selain, Huayou dan IBC, PT Aneka Tambang Tbk alias Antam akan berperan sebagai pemasok bahan baku baterai EV berbasis nikel atau NMC dalam proyek ini.

  • Stimulus Fiskal Berlanjut September, Airlangga: Tak Ada Diskon Listrik dan Bantuan Upah

    Stimulus Fiskal Berlanjut September, Airlangga: Tak Ada Diskon Listrik dan Bantuan Upah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan paket stimulus ekonomi pada paruh kedua tahun ini yang menyasar berbagai sektor.

    Sinyal kelanjutan paket stimulus pada semester II/2025 semakin kuat usai Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi hal tersebut. Rencananya, paket stimulus bakal diterbitkan pada  September. 

    Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah program dan insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Maklum, pada kuartal I/2025 ekonomi tak sampai 5%, hanya tumbuh sebesar 4,87% year on year (YoY). 

    “Beberapa program seperti program padat karya di perhubungan, program padat karya di pekerjaan umum itu didorong untuk implementasi lebih baik,” ujarnya usai melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pertumbuhan Ekonomi di kantornya, Jumat (25/7/2025). 

    Menghadapi akhir tahun, pemerintah akan kembali memberikan diskon pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kemudian pemerintah sepakat memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP properti sebesar 100% alias bebas PPN hingga akhir 2025 mendatang. 

     Airlangga menjelaskan dalam rapat tersebut juga termasuk dibahas persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencapai target pada Agustus. Pasalnya Prabowo telah memandatkan 20 juta penerima MBG di 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Agustus 2025. 

    Pasalnya per 1 Juli 2025, sudah ada sekitar 1.863 SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia dengan total penerima manfaat sebanyak 5,59 juta penerima. Sejalan dengan minimnya realisasi tersebut, anggaran pada semester I/2025 juga baru terserap Rp5 triliun atau 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun untuk tahun ini.

    Sementara terkait stimulus lainnya seperti diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, dan diskon tiket kereta api akan berlanjut. Namun, untuk bantuan berupa bantuan subsidi upah (BSU) dan diskon listrik, pemerintah tak lagi memberikan. 

    “Tidak dengan listrik. BSU kan sudah. Paling banyak [diskon] kereta api. [Diumumkan] September,” lanjutnya. 

    Langkah pemerintah yang ‘jor-joran’ mendorong ekonomi agar sesuai harapan—setidaknya mendekati target APBN—tersebut sangat tampak. Terpantau sudah dua kali dilaksanakan rapat pertumbuhan ekonomi sepanjang pekan ini. 

    Dalam pantauan Bisnis, setidaknya hadir kementerian/lembaga (K/L) terkait. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy. 

    Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, serta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. 

    Pada kuartal II/2025 lalu, pemerintah mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp24,44 triliun untuk mendukung berbagai program sosial dan ekonomi pada Juni hingga Juli 2025.

    Mulai dari subsidi transportasi umum berupa diskon tiket kereta api, pesawat, dan angkutan laut. Kemudian diskon tarif tol sebesar 20% pada periode libur sekolah lalu, serta bantuan pangan 10kg beras dan kartu sembako Rp200.000/bulan. 

    Bukan hanya itu, para pekerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta per bulan mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) total Rp600.000 kepada 17,3 juta pekerja. Selain itu, terdapat diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama enam bulan untuk pekerja sektor padat karya dengan total anggaran mencapai Rp0,2 triliun (Non-APBN).

  • Paket Insentif Bakal Ada Lagi, tapi Tanpa BSU & Diskon Tarif Listrik

    Paket Insentif Bakal Ada Lagi, tapi Tanpa BSU & Diskon Tarif Listrik

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif berupa diskon tarif akan digulirkan kembali. Kebijakan ini demi menggenjot pertumbuhan ekonomi semester II-2025.

    Insentif tersebut mulai dari diskon tiket pesawat hingga diskon tarif tol.

    “Semua ada, (diskon) pesawat, tol, paling banyak kereta api,” terang Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Cuma, ada yang berbeda dengan paket insentif kali ini. Sebelumnya, pemerintah menyertakan bantuan subsidi upah (BSU) dan diskon tarif listrik, tapi untuk insentif kali ini tidak lagi.

    Meski begitu, Airlangga memastikan pemberian insentif ini tidak termasuk dengan diskon tarif listrik dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

    “Tidak dengan (diskon) listrik. (Kalau BSU?) BSU kan sudah,” ujar Airlangga

    Airlangga menambahkan diskon tarif tersebut akan diumumkan lebih awal, termasuk pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk properti.

    “Kita berharap nanti bisa diumumkan lebih awal. Kemudian juga terkait dengan fasilitas PPN DTP untuk properti yang seharusnya semester dua itu 50%, tadi disepakati untuk tetap 100%. Jadi nanti teknis-teknis itu yang kita bahas detail,” jelasnya.

    Kesepakatan ini merupakan hasil rapat koordinasi terbatas antar kementerian dan lembaga (K/L). Hadir di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, hingga Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

    (aid/hns)