Xcloud.id

Tag: Kartika Wirjoatmodjo

  • Mau Diserahkan ke Prabowo-Gibran, Ini Isi Dokumen Transisi BUMN

    Mau Diserahkan ke Prabowo-Gibran, Ini Isi Dokumen Transisi BUMN

    Jakarta –

    Kementerian BUMN akan menyerahkan dokumen transisi BUMN kepada pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dokumen tersebut saat ini dalam proses pengerjaan.

    Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, dokumen yang dimaksud adalah dokumen rencana BUMN ke depan.

    “Itu RPJPM. RPJPM yang disusun untuk 2024-2029. Kan kita support dong. Transisi itu sebenarnya RPJPM itu,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (18/7/2024) kemarin.

    Dia mengatakan, isi dari dokumen itu seperti pengurangan klaster BUMN dari 12 menjadi 11 klaster. Kemudian, pemangkasan BUMN dari saat ini 41 menjadi 30 BUMN.

    “Seperti misalnya berubah dari 12 klaster menjadi 11 klaster, dari 41 BUMN menjadi 30 BUMN dan ke depannya bagaimana, mana BUMN-BUMN yang masih perlu dipertahankan misalnya. Kan ada juga yang memang dia secara keuangan ngapain lagi dipertahankan misalnya, tapi yang lain harus bagus,” terangnya.

    Arya mengatakan, dokumen itu belum rampung. Dia mengatakan, keberadaan dokumen penting agar BUMN berkelanjutan. “Supaya berkesinambungan antara yang sekarang dan sama yang ke depan,” ujarnya.

    Kabar mengenai dokumen transisi ini mulanya disampaikan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Dengan dokumen tersebut diharapkan keberlanjutan dan kesehatan jangka panjang BUMN terjaga.

    “Dan kita sedang menyiapkan handover document memastikan bahwa proses transisi pemerintahan kita memberikan dokumen transisi yang baik sehingga memastikan bahwa keberlanjutan dan kesehatan jangka panjang BUMN terjaga,” katanya pada acara BUMN Forum 2023 pada 30 April 2024 lalu.

    Sementara, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari menerangkan, dokumen yang dimaksud mencakup dua dokumen penting yakni Roadmap BUMN 2024-2034 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) BUMN 2024-2029.

    “Roadmap BUMN 2024-2034 (ini sudah selesai) dan ⁠RJPP BUMN untuk 2024-2029 (ini sedang berjalan),” katanya kepada detikcom, Selasa (16/7).

    (acd/das)

  • Mau Diserahkan ke Prabowo-Gibran, Ini Isi Dokumen Transisi BUMN

    Bocoran Dokumen Transisi BUMN buat Prabowo-Gibran

    Jakarta –

    Kementerian BUMN tengah menyiapkan dokumen transisi buat pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Kabar mengenai dokumen transisi ini mulanya disampaikan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

    “Dan kita sedang menyiapkan handover document memastikan bahwa proses transisi pemerintahan kita memberikan dokumen transisi yang baik sehingga memastikan bahwa keberlanjutan dan kesehatan jangka panjang BUMN terjaga,” katanya pada acara BUMN Forum 2023 pada 30 April 2024 lalu .

    Lalu, apa isinya?

    Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari menerangkan, dokumen yang dimaksud mencakup dua dokumen penting yakni Roadmap BUMN 2024-2034 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) BUMN 2024-2029.

    “Roadmap BUMN 2024-2034 (ini sudah selesai) dan ⁠RJPP BUMN untuk 2024-2029 (ini sedang berjalan),” katanya kepada detikcom, Selasa (16/7/2024).

    Dia menjelaskan, Roadmap BUMN 2024-2034 adalah dokumen jangka panjang BUMN dan portfolio BUMN dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial. Kemudian, dampak yang diinginkan dalam pembangunan Indonesia.

    “Impak yang kami inginkan, BUMN di 2034 bisa membangun Indonesia yang inklusif dan tumbuh berkelanjutan. Untuk mencapai impak tersebut, salah satu inisiatif strategis portofolio BUMN di Roadmap adalah BUMN menjadi pelopor ekonomi hijau. Ini sejalan dengan tema sustainability sekarang,” paparnya.

    Sementara, RJPP merupakan dokumen strategis yang dibuat oleh perusahaan. RJPP BUMN ini sekitar 5 tahunan.

    “Oleh karena itu, RJPP merupakan turunan dari Roadmap BUMN yang merupakan Rencana 10 tahunan BUMN yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN,” terangnya.

    (acd/das)

  • MIND ID Caplok 14 Saham Vale, Dapat 5 Kursi Manajemen

    MIND ID Caplok 14 Saham Vale, Dapat 5 Kursi Manajemen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah melalui Holding BUMN Tambang MIND ID akan memasukkan lima perwakilan Indonesia di jajaran petinggi PT Vale Indonesia.

    Menurut Tiko, sapaan akrabnya, penempatan perwakilan di Vale merupakan hak pemerintah setelah menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi 34 persen. Rinciannya tiga komisaris dan dua direktur.

    Sementara, untuk posisi pejabat yang mengatur Environmental, Social, and Governance (ESG) akan tetap ditentukan oleh PT Vale

    “Kami telah bersepakat bahwa Vale Canada Limited (VCL) akan menunjuk Direktur operasional dan juga Direktur yang bertanggung jawab atas pengelolaan ESG. Ini menegaskan bahwa kami tetap ingin agar standard ESG yang selama ini menjadi komitmen VCL tetap dipertahankan,” ujarnya di Hotel Pullman, Senin (26/2).

    Sementara, setelah kesepakatan divestasi diselesaikan, Menteri BUMN Erick Thohir berencana tetap menunjuk Febriany Eddy sebagai Direktur Utama PT Vale Indonesia selaku perwakilan dari MIND ID.

    “Kami dan VCL, sebagai pemegang saham terbesar pertama dan kedua, telah bersepakat untuk melanjutkan komitmen hilirisasi sebagai bentuk dukungan Perusahaan terhadap Program Strategis Pemerintah. Saudara Febriany Eddy tetap akan menjadi Direktur Utama mewakili MIND ID,” jelas Erick di kesempatan yang sama.

    Adapun divestasi 14 persen saham ini adalah langkah besar dan momentum bersejarah bagi Indonesia. Pasalnya, MIND ID berhasil menjadi pemegang saham terbesar PT Vale Indonesia.

    Komposisi pemegang saham PT Vale Indonesia setelah kesepakatan menjadi MIND ID sebesar 34 persen, VCL sebesar 33,88 persen, Sumitomo Metal Mining sebesar 11,48 persen dan publik sebesar 20,63 persen.

    (ldy/sfr)

  • Sri Mulyani Temui Puan Usai Ramai Diisukan Mundur

    Sri Mulyani Temui Puan Usai Ramai Diisukan Mundur

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Ketua DPR RI Puan Maharani usai diisukan mundur dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Berdasarkan unggahan Sri Mulyani dalam instagram pribadinya, pertemuan itu berlangsung pada Kamis (25/1) di Gedung DPR RI. Tak sendiri, Ani sapaan akrabnya ditemani oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban.

    Sri Mulyani mengatakan pertemuan itu untuk membahas mengenai seleksi Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Sebab, pergantian anggota akan dilakukan pada akhir bulan ini.

    “Saya berjumpa dengan @ketua_dprri Bu Puan Maharani @puanmaharaniri untuk berkonsultasi mengenai pergantian anggota Dewas LPI dari unsur profesional,” ujar Ani dalam unggahannya, Jumat (26/1).

    [Gambas:Instagram]

    Ia menambahkan  presiden telah menyampaikan dua nama usulan calon Anggota Dewan Pengawas tersebut kepada DPR melalui surat R-56/Pres/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 untuk dilakukan konsultasi.

    Menurutnya, konsultasi dengan DPR adalah mandat sesuai UU Cipta Kerja dan PP 74/2020 mengenai Lembaga Investasi Pemerintah (LPI). Konsultasi dilakukan oleh menkeu sesuai dengan arahan surat Mensesneg nomor B-988/M/D-3/AN.01.00/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

    “Proses ini sangat penting mengingat terdapat satu posisi Dewas yang harus diisi kembali per Januari ini. LPI merupakan salah satu kendaraan Pemerintah dalam menjalankan pembangunan dengan tata kelola yang baik dan mengutamakan sustainabilitas,” jelasnya.

    Ani mengatakan bahwa LPI yang terdiri dari Dewas dan Dewan Direktur haruslah diisi oleh orang yang benar-benar kompeten di bidangnya. Sehingga proses pemilihannya harus betul-betul dilakukan dengan tepat.

    “Semoga seluruh proses pemilihan Dewas LPI dapat meningkatkan kinerja LPI dalam menjalankan misi besarnya sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) yang dimiliki oleh bangsa kita,” pungkasnya.

    Isu Sri Mulyani ingin mengundurkan diri mengemuka belakangan ini. Isu mengemuka setelah Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyerukan untuk membujuk sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur.

    Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat serta dugaan keberpihakannya pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

    Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

    Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

    “Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

    Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

    “Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto),” sambungnya.

    Terkait isu itu sendiri, Sri Mulyani tidak mengiyakan atau membantahnya. Saat ditemui wartawan di di Istana Negara usai rapat dengan presiden pekan lalu enggan menjelaskan mengenai isu tersebut.

    Ia menekankan saat ini tetap fokus bekerja.

    “Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih,” jawabnya singkat saat ditanya, Jumat (19/1).

    (ldy/agt)

  • KCIC Buka Kemungkinan Kereta Cepat Jakarta-Yogyakarta Dibangun Dulu

    KCIC Buka Kemungkinan Kereta Cepat Jakarta-Yogyakarta Dibangun Dulu

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) buka-bukaan soal kelanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. 

    Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi  mengatakan proyek sekarang ini sedang digodok. Nah dalam penggodokan itu, untuk tahap awal, ia mengatakan mungkin kereta cepat tidak akan langsung dibangun sampai ke Surabaya.

    Dwiyana menyebut perpanjangan rute kereta cepat itu mungkin akan digarap sampai ke DI Yogyakarta terlebih dahulu.

    “Kan dalam banyak kesempatan, Pak Presiden (Jokowi), Pak Luhut (Menko Marves Luhut), Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan semuanya menyampaikan ada rencana extend sampai Surabaya. Mungkin tahapannya ke Yogyakarta dulu,” katanya usai menandatangani nota kesepahaman dengan Setjen DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1).

    “Ada kemungkinan begitu (tahap pertama sampai ke Yogyakarta dulu), kan kalau sampai Surabaya masalah waktu dan biaya. Intinya bahwa studinya mesti lebih baik, trase, feasibility study (FS), dan lain-lain. Kita punya banyak pengalaman dari Jakarta-Bandung, mestinya lebih oke lah untuk extend ke Yogyakarta dan Surabaya,” tambah Dwiyana.

    Namun, ia enggan mengungkap titik atau trase yang dilalui Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

    “Sekarang sedang penggodokan untuk perencanaan (Kereta Cepat Jakarta-Surabaya). Kalau trasenya diumumkan, ya nanti spekulan-spekulan tanah main semua,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo memastikan Indonesia bekerja sama dengan China untuk studi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

    Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan pemerintah kini tengah menjalankan studi pembangunan proyek tersebut. Ia mengatakan Indonesia menggandeng China Railway Group Limited (CREC) dalam pembahasan ini.

    (skt/agt)