Xcloud.id

Tag: Kartika Wirjoatmodjo

  • Wamen Tiko membina 24 perusahaan di BUMN

    Wamen Tiko membina 24 perusahaan di BUMN

    Instruksi tersebut telah ditandatangani oleh Erick Thohir dan mulai berlaku pada 1 November 2024.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menetapkan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo untuk membantu Menteri Erick Thohir dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN dan perseroan terbatas.

    “Kepada Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Sdr Kartika Wirjoatmodjo untuk melakukan tugas membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara dan perseroan terbatas,” dikutip dari salinan Instruksi Menteri BUMN RI No.INS-1/MBU/11/2024 pada Jumat.

    Instruksi tersebut telah ditandatangani oleh Erick Thohir dan mulai berlaku pada 1 November 2024.

    Dalam pembagian tugas itu, Kartika atau yang akrab disapa Tiko akan membawahi dan membina 24 perusahaan BUMN selama lima tahun ke depan.

    Adapun 24 perusahaan pelat merah yang dibawahi oleh Tiko adalah PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero), dan PT Pertamina (Persero).

    Selanjutnya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pos Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero), PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

    Selain itu, Perum Bulog, Perum Pembangunan Perumahan Nasional, Perum DAMRI, Perum Perhutani, dan Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia juga akan dibina oleh Tiko.

    Nama Kartika atau yang akrab disapa Tiko ini, sebenarnya sudah tidak asing lagi di lingkungan BUMN. Sebagai Wakil Menteri BUMN sejak 2019, ia telah berperan besar dalam mengawal berbagai program transformasi BUMN di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Ia memiliki rekam jejak panjang di sektor keuangan. Sebelum bergabung dengan Kementerian BUMN, Tiko pernah menjabat Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada 2016-2019, dan sebelumnya sebagai Direktur Finance & Strategy pada 2015-2016.

    Tiko sempat menjabat sebagai Kepala Eksekutif dan Anggota Dewan Komisioner di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2014-2015, serta pernah menjadi Presiden Direktur dan CEO PT Indonesia Infrastructure Finance.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Swasembada Pangan Dipercepat 2027, Wamentan Optimistis Bisa Terealisasi Regional 21 November 2024

    Swasembada Pangan Dipercepat 2027, Wamentan Optimistis Bisa Terealisasi Regional 21 November 2024

    Swasembada Pangan Dipercepat 2027, Wamentan Optimistis Bisa Terealisasi
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono angkat bicara soal wacana
    swasembada pangan
    dipercepat pada tahun 2027.
    Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu, target percepatan swasembada pangan bisa diwujudkan pada 2027.
    “Kita pernah swasembada beras 2017, 2019, 2020, dan 2021. Kami maunya swasembada ini longlasting,” kata dia usai acara konsolidasi tim pemenangan calon kepala daerah Partai Gerindra di Wisma Sejahtera, Kota Magelang, Jateng, Kamis (21/11/2024).
    Sudaryono membantah, proyek yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu terlalu ambisius.
    “Kata Bung Karno, kan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaupun tidak sampai langit, kamu jatuh di antara bintang-bintang,” cetusnya.
    Dalam kesempatan itu, dia membeberkan tiga masalah besar pertanian, yakni soal pupuk, air, dan harga komoditas pertanian yang sering rendah.
    “Kasih kami waktu sedikit (untuk membenahi semua masalah pertanian),” ucap dia.
    Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas percepatan swasembada pangan pada 2027 merupakan perintah Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil.
    “Perintah Presiden swasembada 2028, sekarang sudah maju lagi. Kemarin Bapak Presiden sudah mengumumkan di G20, di APEC, bukan 2028, (tapi) 2027,” kata Zulhas usai rapat koordinasi bidang pangan di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).
    “Jadi tinggal tahun depan kan, tahun satunya sudah tuh, sampai. Jadi kita punya waktu dua tahun. Dua tahun harus bekerja keras,” lanjutnya.

    Untuk mencapai target tersebut, Zulhas mengumpulkan para menteri di bidang pangan membahas beberapa peraturan, pada hari ini.
    Hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perdaganga Budi Santoso, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi hingga Dirut Perum Bulog Wahyu Suparyono.
    “Kami baru saja menyelesaikan rapat koordinasi. Pertama, ada beberapa usulan mengenai peraturan presiden (perpres), ada perpres mengenai neraca komoditas, perpres mengenai penyaluran pupuk subsidi,” kata Zulhas.
    Lalu, ada usulan kewenangan Bapanas dan Badan Karantina Nasional diatur oleh Menteri Pertanian.
    “Kemudian, Badan Usaha Bidang Pangan juga tadi usulan Pak Menteri Pertanian untuk di bawah kepemimpinan Kementerian Pertanian,” tutur Zulhas.
    Perum Bulog yang akan bertransformasi sebagai lembaga di bawah Presiden Prabowo langsung juga dibahas dalam rapat selama lebih kurang dua jam itu.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo berencana mengatasi persoalan kekurangan pangan dalam waktu tiga tahun mendatang.
    Hal itu disampaikan Presiden saat berbicara pada sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil pada Senin (18/11/2024) waktu setempat.
    Selain mengatasi kekurangan pangan, Prabowo juga menegaskan pemerintah Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam waktu empat tahun ke depan.
    Sehingga dalam lima tahun yang akan datang, Indonesia sudah bisa berkontribusi mengatasi persoalan kemiskinan dan kelaparan di dunia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sinyal Tiket Pesawat Murah Jelang Natal dan Tahun Baru Menguat

    Sinyal Tiket Pesawat Murah Jelang Natal dan Tahun Baru Menguat

    Bisnis.com, JAKARTA – Harga tiket pesawat yang masih melambung jelang libur Natal dan Tahun Baru (Natal dan Tahun Baru) menjadi sorotan banyak pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

    Presiden Prabowo Subianto meminta kepada jajaran kementerian agar harga tiket pesawat bisa turun sebelum libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

    Hal itu disampaikan oleh Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenpar, Dwi Marhen Yono.

    “Jadi, kemarin Pak Presiden mintanya, pokoknya Nataru sudah harus ada penurunan [harga tiket pesawat], bagaimanapun upayanya,” ujar Marhen saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (16/11/2024).

    Lebih lanjut dia mengatakan, seluruh jajaran kementerian saat ini tengah menyusun formulasi harga tiket pesawat agar menguntungkan semua pihak, baik pelanggan maupun pihak maskapai.

    Sebab, menurutnya, para perusahaan maskapai penerbangan saat ini tengah berupaya menambal utang yang cukup besar sejak pandemi Covid-19, sehingga jika harga tiket dipangkas terlalu banyak akan membebani maskapai.

    “Sedangkan masyarakat ketika harga tiket ini terlalu tinggi juga enggak happy lah. Jadi, kita mencari tengah-tengah bagaimana mereka tetap dapat profit, tetapi masyarakat juga mengalami penurunan harga tiket,” katanya.

    Cari Solusi

    Kemenpar menilai mahalnya harga tiket pesawat menjelang libur Nataru 2024/2025 menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh maskapai dalam negeri seperti Garuda Indonesia, Lion Air dan lain sebagainya. 

    Marhen mengatakan, keterbatasan armada pesawat dibandingkan jumlah penumpang menjadi salah satu faktor penyebab mahalnya harga tiket pesawat.

    Dia menjelaskan, jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia pada periode sebelum pandemi mencapai 700 unit, sedangkan saat ini jumlah pesawat yang beroperasi hanya sekitar 300 unit.

    Sementara itu, jumlah penumpang pesawat sudah kembali ke level normal mencapai 120 juta orang, sehingga kapasitas penerbangan Indonesia saat ini belum pulih seperti pra-pandemi Covid-19.

    “Untuk menambah pesawat pun, itu kendalanya bukan di uang, tetapi di inden dari perusahaan pabriknya. Jadi maksimal kalau Citilink dengan Garuda tambah per tahun itu hanya 10-15 pesawat. Padahal kekurangan kita sekitar 300 pesawat. Itu yang menjadi PR,” ujar Marhen di JCC Senayan pada Sabtu (16/11/2024).

    Lebih lanjut dia mengatakan, selain faktor ketidakseimbangan supply dan demand tersebut, tingginya beban utang perusahaan maskapai juga menjadi penyebab mahalnya harga tiket pesawat.

    “Contohnya, ketika TBA [tarif batas atas] Rp2 juta, lalu tarif batas bawahnya Rp1 juta, Garuda pasti ambil yang Rp2 juta. Akhirnya, Lion Group mengambil Rp1,8 juta, saya tanya ‘Kenapa kok tidak Rp1,2 juta?’ Alasannya, karena utangnya sejak pandemi masih banyak, sehingga tidak ada pilihan lagi,” terangnya.

    Beberapa faktor lainnya yaitu harga avtur yang masih belum kompetitif, serta harga onderdil dan biaya sewa pesawat yang masih mahal. 

    Alhasil, dia mengatakan seluruh jajaran kementerian saat ini tengah menyusun formulasi harga tiket pesawat agar menguntungkan semua pihak, baik pelanggan maupun pihak maskapai.

    Sinyal Positif

    Bos maskapai pelat merah Garuda Indonesia memberi sinyal positif rencana penurunan harga tiket pesawat yang digadang-gadang turun sebelum momentum Natal dan Tahun Baru. 

    Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani mengatakan pihaknya akan mendukung rencana penurunan harga tiket pesawat oleh pemerintah. Dia menyebut realisasi tersebut akan dilakukan pada periode Nataru. 

    “Positif, kita akan mendukung pemerintah dan presiden untuk menurunkan harga tiket. Kalau untuk skemanya nanti akan disampaikan, tentunya di periode Nataru,” kata Tsani saat di Gedung BUMN, Selasa (19/11/2024). 

    Meski demikian, Tsani tidak merincikan skema yang akan dipakai untuk menurunkan harga tiket pesawat tersebut. Terlebih, kata dia, maskapai bukan satu-satunya pihak yang terlibat dalam penurunan harga tiket. 

    “Ada beberapa komponen, ada beberapa stakeholder juga yang terkait, tentunya nanti akan kita koordinasikan, kolaborasikan,” kata dia, 

    Sebelumnya, dalam media sosial instagram, Bos Anyar GIAA tersebut telah mengikuti beberapa rapat strategis penurunan harga tiket pesawat dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta rapat dengan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo. 

    “Kemenko Bidang IPK menggelar rapat strategis membahas langkah konkret untuk menekan harga tiket pesawat menjelang libur Tahun Baru,” tulis Tsani. 

    Dia juga mengklaim kebijakan penurunan harga tiket pesawat tersebut diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat selama musim liburan. Hasil rapat dan kebijakan terkait akan segera diumumkan.

    Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama stakeholder sedang membahas biaya komponen harga tiket pesawat dan menyebutkan penurunan harga tiket pesawat akan terjadi sebelum Natal dan Tahun Baru.

    Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan sejumlah kementerian dan maskapai penerbangan telah melakukan hitung-hitungan biaya operasional yang menjadi komponen harga tiket pesawat.

    “Tapi setelah hitung-hitungan kemarin, kemungkinan besar tiket pesawat akan turun. Kira-kira itu [sebelum Nataru] sebagai kado Natal dan Tahun Baru,” kata Suntana di Monas, Kamis (14/11/2024).

    Namun, Suntana tidak merincikan kemungkinan berapa persen penurunan harga tiket pesawat nantinya.

  • Pemerintah Targetkan 2 Tol Trans Sumatra Ini Rampung 2026, Cek Detailnya

    Pemerintah Targetkan 2 Tol Trans Sumatra Ini Rampung 2026, Cek Detailnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menargetkan dua ruas utama atau backbone Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) bakal dikebut rampung di tahun 2026. 

    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menuturkan bahwa kedua ruas itu yakni Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung (Kapal Betung) dan Jalan Tol Betung – Tempino – Jambi.

    “Kalau prioritas jangka pendek ini [untuk Tol Trans Sumatra] kan menyelesaikan yang Palembang sampai Betung sama Betung hingga Jambi,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (15/11/2024).

    Pria yang akrab disapa Tiko itu juga menuturkan bahwa pembangunan konektivitas di wilayah Sumatra pada era Presiden Prabowo Subianto bakal difokuskan untuk penyelesaian ruas backbone.

    Apabila hal itu telah rampung dilaksanakan, maka pemerintah baru mempertimbangkan melakukan pengerjaan pada sejumlah ruas sirip Jalan Tol Trans Sumatra lainnya.

    “Jadi belum ada pembicaraan mengenai yang ruas sayap-sayap ya. Jadi ini lebih fokus kepada backbone dan kita harapkan 2026 itu selesai sampai dengan Jambi Dan tinggal nanti Jambi ke Riaunya dulu,” tegasnya.

    Adapun, PT Hutama Karya (Persero) atau HK yang bakal mengeksekusi percepatan pembangunan dua tol tersebut. Di mana, khusus untuk kelanjutan pembangunan Tol Kapal Betung anggaran yang dibutuhkan disebut mencapai Rp14,98 triliun.

    Sekretaris Perusahaan HK, Adjib Al Hakim menuturkan bahwa Jalan Tol Palembang – Betung memiliki total panjang mencapai 69,19 kilometer (km).
     
     Adjib menjelaskan, Tol Palembang – Betung bakal memiliki dampak ekonomi tinggi bagi masyarakat sekitar serta mampu meningkatkan konektivitas khususnya di Sumatra Selatan (Sumsel).

    “Dengan penandatanganan PPJT, maka pembangunan Ruas Tol Palembang – Betung ini resmi dilanjutkan. Kami optimistis bahwa proyek ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat konektivitas di wilayah Sumatera Selatan,” ujarnya.

    Apabila proses konstruksi Tol Kapal Betung rampung sepenuhnya, maka panjang tol ini bakal mencapai 111,6Km.

    Sementara itu, proyek Jalan Tol Betung – Tempino – Jambi sepanjang 170 kilometer saat ini sebagian telah masuk tahap konstruksi dan sebagian lagi masih dalam tahap pembebasan lahan.

    Manajemen Hutama Karya menegaskan, jika tidak ada kendala dalam proses pembebasan lahan dan konstruksi, Jalan Tol Betung – Tempino – Jambi tersebut ditargetkan bisa beroperasi pada 2026 atau selambat-lambatnya pada awal 2027.

  • Waskita Karya Jadi Anak Usaha Hutama Karya, Konsolidasi BUMN Bebani Perusahaan Sehat? – Page 3

    Waskita Karya Jadi Anak Usaha Hutama Karya, Konsolidasi BUMN Bebani Perusahaan Sehat? – Page 3

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir berencana memangkas jumlah BUMN Karya menjadi tiga induk usaha saja. Nantinya, masing-masing usaha akan memiliki fokus tersendiri.

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menerangkan, perusahaan pelat merah konstruksi tetap bisa menggarap proyek pemerintah, baik bendungan maupun proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Jadi untuk proyek pemerintah, kita tetap, kalau proyek pemerintah, semuanya bisa bekerja karena proyek pemerintah kan banyak ya. Termasuk nanti untuk bendungan, jalan, IKN itu bisa bebas,” ujar Tiko, sapaan akrabnya, dikutip Sabtu (16/11/2024).

    Namun, ke depannya, tiga BUMN Karya yang dikonsolidasikan akan fokus pada keahlian masing-masing, seperti membangun jalan tol, akses transportasi, gedung, hingga aspek Engineering, Procurement, and Construction (EPC).

    “Tapi untuk yang spesialisasi, untuk fokusnya mereka, kita akan bagi beberapa. Ada yang fokus di sektor tol, ada yang fokus di sektor pembangunan real estate, gedung dan EPC, dan ada yang fokus di sektor bendungan dan transportasi. Jadi nanti ada beberapa pembagian,” jelasnya.

     

     

  • Konsolidasi BUMN Karya, Waskita Masuk Hutama Karya Lebih Dulu – Page 3

    Konsolidasi BUMN Karya, Waskita Masuk Hutama Karya Lebih Dulu – Page 3

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir berencana memangkas jumlah BUMN Karya menjadi 3 induk usaha saja. Nantinya, masing-masing usaha akan memiliki fokus tersendiri.

    Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menerangkan perusahaan pelat merah konstruksi masih tetap bisa menggarap proyek pemerintah, baik bendungan maupun Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Jadi untuk proyek pemerintah, kita tetap kalau proyek pemerintah kita tetap semuanya bisa bekerja karena proyek pemerintah kan banyak ya, termasuk nanti untuk bendungan, jalan, IKN itu bisa bebas,” ujar Tiko, sapaan akrabnya, dikutip Sabtu (16/11/2024).

    Namun, ke depannya, 3 BUMN Karya yang dikonsolidasikan nantinya akan fokus pada keahlian masing-masing, baik membangun jalan tol, akses transportasi, gedung, hingga aspek Engineering, Procurement, Construction (EPC).

    “Tapi untuk yang spesialisasi untuk fokusnya mereka kita akan bagi beberapa, ada yang fokus di sektor tol, ada yang fokus di sektor pembangunan real estate, gedung, dan EPC, dan ada yang fokus di sektor bendungan dan transportasi. Jadi nanti ada beberapa pembagian,” jelasnya.

     

  • BUMN Karya Bakal Digabung Jadi 3 Induk, Fokus Garap Proyek Sesuai Keahlian – Page 3

    BUMN Karya Bakal Digabung Jadi 3 Induk, Fokus Garap Proyek Sesuai Keahlian – Page 3

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap kabar terbaru soal konsolidasi atau merger BUMN Karya. Menurutnya, langkah itu tak akan mengganggu pelaksanaan penugasan dari negara ke perusahaan pelat merah sektor konstruksi.

    Erick mengatakan, nantinya 7 BUMN Karya akan dikonsolidasi menjadi 3 induk. Ini merupakan bagian dari resktrukturisasi untuk percepatan kedepannya. Soal konsolidasi ini pula sudah dibahas bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

    “Tadi kita sudah bicara menjelaskan bahwa ketujuh BUMN ini nanti akan dipayungi oleh tiga induk, jadi ini hanya bagian kita restrukturisasi, tidak akan mengganggu penugasan dan percepatan,” kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    Rencananya, pertama, PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan masuk ke PT Hutama Karya (Persero). Kedua, menggabungkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Brantas Abhipraya dan Nindya Karya. Ketiga, menggabungkan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau PTPP dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

    Dia menegaskan kembali, penugasan negara tidak akan terganggu kedepannya. Penggabungan itu juga dinilai bisa memperkuat keahlian dari masing-masing BUMN Karya.

    “Justru ini yang kita pastikan bahwa justru ini perlu percepatan, jadi itu bukan sesuatu isu yang menjadi kemudian hari, jadi insyaallah nanti kita laksanakan,” tegas dia.

    Dia kembali menegaskan, merger tersebut bisa dilakukan menyusul proses restrukturisasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN.

    “Insyaallah kita jalan, kan apalagi kemarin kita juga sudah restrukturisasi, kemarin pak Tiko (Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo) dan tim kita kerja keras bagaimana memastikan BUMN Karya ini sehat,” urainya.

     

  • Keponakan Prabowo Minta Cukai Berpemanis Ditulis Minimal 2,5%

    Keponakan Prabowo Minta Cukai Berpemanis Ditulis Minimal 2,5%

    Jakarta –

    Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sebesar 2,5% pada tahun 2025 dan secara bertahap naik sampai 20%.

    Hal itu disampaikan dalam rapat kerja yang dihadiri Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

    Rekomendasi tersebut akan menjadi kesimpulan rapat dan dibacakan oleh Ketua BAKN Wahyu Sanjaya.

    “Untuk mengendalikan dan mengurangi dampak negatif konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang sangat tinggi, BAKN mendorong agar pemerintah menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) untuk mengurangi dampak negatif tersebut serta meningkatkan penerimaan negara dari cukai dan mengurangi ketergantungan dari cukai hasil tembakau,” kata Wahyu membacakan draft kesimpulan rapat di DPR, Selasa (10/9/2024).

    “BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sebesar 2,5% pada tahun 2025, secara bertahap sampai dengan 20%,” sambungnya.

    Namun, Thomas yang merupakan keponakan dari Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto kemudian meralat rekomendasi tersebut. Dia meminta agar kata ‘sebesar’ pada 2,5% diganti menjadi minimal 2,5%.

    “Izin pimpinan untuk paragraf terakhir ‘BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK’ sebesarnya kami usul diganti ke minimal 2,5%,” kata Thomas.

    (acd/kil)

  • Bocoran Terbaru Bos KCIC soal Rencana Kereta Cepat Diperpanjang ke Surabaya

    Bocoran Terbaru Bos KCIC soal Rencana Kereta Cepat Diperpanjang ke Surabaya

    Jakarta –

    Pemerintah berencana memperpanjang rute kereta cepat yang sebelumnya Jakarta-Bandung, diperpanjang hingga ke Surabaya.

    Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi buka-bukaan soal progres terkini rencana perpanjangan rute kereta cepat ke Surabaya. Sejauh ini sudah ada kereta cepat dengan rute Jakarta-Bandung.

    Menurutnya, sampai saat ini pihaknya dengan pihak China sedang melakukan pra feasibility study atau studi pra-kelayakan untuk proyek kereta cepat ke Surabaya. Sejauh ini potensi-potensi masih digali dari studi tersebut.

    “Ini kan masih pra feasibility study, jadi masih dengan Tiongkok,” ungkap Dwiyana ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

    Soal apakah nantinya pembangunan kereta cepat ke Surabaya akan kembali menggandeng China, Dwiyana enggan memastikan. “Belum, belum (ada kepastian), kan masih pra feasibility study,” lanjutnya.

    Namun menurutnya pemerintah China dan Indonesia pun sedang melakukan evaluasi atas kinerja kereta cepat yang saat ini sudah ada. Termasuk melihat berbagai potensi kerja sama perkeretaapian antara Indonesia dan China di masa mendatang.

    “Kemudian nanti kerja sama dengan pihak Tiongkok ke depan apa lagi, evaluasi atas kinerja sekarang, karena pihak Tiongkok yang lebih memiliki pengalaman terkait masalah safety operasi pelayanan,” beber Dwiyana.

    Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo tak mau bicara banyak ketika ditanya soal hal ini. Dia cuma bilang semua potensi rencana perpanjangan kereta cepat ke Surabaya masih sedang dibahas.

    “Lagi dibahas dengan pihak China, sedang dibahas, sedang,” kata Kartika.

    (hal/rrd)

  • Jumlah Penumpang di Bawah Target, Jokowi Panggil Wamen BUMN-Dirut Kereta Cepat

    Jumlah Penumpang di Bawah Target, Jokowi Panggil Wamen BUMN-Dirut Kereta Cepat

    Jakarta –

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini memanggil Dirut PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Trafik penumpang yang belum mencapai target menjadi bahasan utamanya.

    Kartika menjelaskan pihaknya memaparkan trafik penumpukan kereta cepat dan LRT Jabodebek. Namun, yang jadi bahasan utama adalah trafik kereta cepat. Dia menjelaskan saat ini penumpukan kereta cepat sudah mencapai 24 ribu orang, namun masih di bawah target 29 ribu orang.

    Sementara itu, LRT Jabodebek jumlah penumpangnya sudah tembus 80 ribu orang. Dia mengatakan pemerintah akan menambah jumlah frekuensi kereta yang beroperasi untuk menggenjot trafik penumpukan.

    “Kalau traffic kan kemarin kereta cepat udah sempat mencapai 24 ribu, kalau di LRT udah mencapai 80 ribu. Nah kita akan tambah terus jumlah kereta beroperasi,” ujar pria yang akrab disapa Tiko itu, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

    Untuk kereta cepat Jakarta-Bandung jumlah perjalanan akan ditambah dari 48 menjadi 62 perjalanan. Sementara LRT Jabodebek akan ditambah dari 20 menjadi 27 perjalan.

    “Jadi frekuensi kita tambah. Harapannya penumpangnya juga makin banyak,” ujar Tiko.

    Tiko menjelaskan dalam 2-3 tahun ke depan pihaknya diminta untuk mengejar target penumpang kereta cepat hingga mencapai 29 ribu.

    “Itu masih sedikit di bawah target. Target 29 ribu, jadi itu udah mendekati lah. Kita kejar harusnya untuk mencapai target yang sesuai proyeksi awal harusnya 2 sampai 3 tahun bisa kita kejar,” beber Tiko.

    Lihat juga Video ‘Jokowi Buka Suara soal Brunei Mau Bikin Kereta Cepat Tembus IKN’:

    (hal/rrd)