Xcloud.id

Tag: Kartika Wirjoatmodjo

  • Perumnas Siapkan Lahan 3,4 Ha di Pulogebang buat Program Prabowo

    Perumnas Siapkan Lahan 3,4 Ha di Pulogebang buat Program Prabowo

    Jakarta –

    Perum Perumnas menyatakan akan mendukung Program 3 Juta Rumah pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Untuk mendukung program ini, Perumnas salah satunya akan mengembangkan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur.

    Saat meninjau lahan Perumnas, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, lahan tersebut akan dibangun hunian vertikal.

    “Hari ini saya meninjau langsung lokasi lahan milik Perumnas yang ada di Pulogebang, Jakarta Timur. Lahan ini selama idle dan ke depan akan dibangun hunian vertikal untuk rakyat,” ujarnya saat berkunjung ke lokasi tersebut bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dalam keterangan tertulis, Minggu (1/12/2024).

    “Lahan Blok K ini merupakan pembangunan hunian yang lokasinya strategis, tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan stasiun kereta api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru sehingga prospek pembangunan ke depan sangat bagus. Kami juga akan berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Pemprov Jakarta dalam pelaksanaan pembangunannya,” tambahnya.

    Blok K Pulogebang merupakan aset Perumnas dengan luas ukur 3,4 ha dan luas efektif 3,1 ha, di mana perencanaan pengembangan sudah disusun untuk pembangunan hunian rakyat. Aset ini menjadi salah satu kawasan pengembangan strategis Perumnas yang dirancang sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan perumahan yang semakin meningkat di wilayah perkotaan.

    “Sudah kami buat perencanaan pengembangan di lahan ini, di mana nantinya akan dibangun 6 tower highrise dengan total 5.451 unit hunian. Nantinya hunian tersebut akan diperuntukkan bagi masyarakat pada berbagai segmen, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudak kami alokasikan sebanyak setidaknya 20% dari jumlah unit terbangun,” kata Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro.

    Sebelumnya, Maruarar bersama Menteri BUMN Erick Thohir juga telah meninjau proyek Transit Oriented Development (TOD) yang sedang dikembangkan Perumnas di Samesta Mahata Margonda Depok dan Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta (27/11). Proyek TOD ini hasil kolaborasi antara Perumnas dan PT KAI yang mengusung konsep hunian terintegrasi dengan transportasi publik, sebagai solusi bagi masyarakat perkotaan untuk mendapatkan akses mudah ke tempat tinggal, tempat kerja, dan fasilitas umum lainnya.

    (acd/acd)

  • Anindya Bakrie Kukuhkan Pengurus Kadin Versi Munaslub, Ini Daftarnya

    Anindya Bakrie Kukuhkan Pengurus Kadin Versi Munaslub, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 Anindya Bakrie mengukuhkan kepengurusan Kadin periode 2024-2029 dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    “Pada hari ini, Minggu, 1 Desember 2024, kami atas nama dewan pengurus Kamar Dagang Indonesia mengukuhkan saudara-saudara yang telah ditetapkan pengurus Kamar Dagang Indonesia masa bakti 2024-2029 dan demikian sah mengemban tugas yang diembankan kepada saudara-saudara,” ucap Anindya.

    Berdasarkan surat keputusan (SK) yang dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin sekaligus menjadi Ketua Steering Committee Rapimnas 2024 Erwin Aksa, ada sejumlah tokoh masuk dalam pengurus baru organisasi pengusaha ini. 

    Adapun, tokoh itu seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia Rosan P Roeslani yang ditunjuk sebagai ketua dewan kehormatan Kadin dan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo selaku ketua dewan penasehat Kadin.

    Berikut susunan pengurus Kadin Indonesia 2024-2029: 

    Dewan Kehormatan

    Ketua Dewan Kehormatan diisi oleh Rosan P Roeslani, Aburizal Bakrie, MS Hidayat, Suryo Bambang Sulisto, Adi Putra Tahir. 

    Dewan Penasehat

    Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

    Wakil Ketua: Syarif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wisnu Wardhana, Budi Arie Setiadi. 

    Dewan Pertimbangan 

    Ketua Dewan Pertimbangan: Arsjad Rasjid

    Wakil Ketua Dewan Pertimbangan diisi oleh Agus Silaban, Agus G Kartasasmita, Dino Patti Dlalal, Hapsoro Sukmonohadi, Eddy Kuntadi, Chatib Basri, Raden Pardede, Antonius J Supit, Ary Ginanjar Agustian.

    Lalu, Arsyadjuliandi Rachman, Elfin Nasution, Harry M Nadir, Husodo Angkosubroto, Johnny Darmawan, hingga Kosmian Pudjiadi.

    Dewan Usaha

    Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

    Wakil Ketua Dewan Usaha: Abdul Latif, Maher Alkatiri, Fuad Hasan Masyhur, Rachmat Gobel, Dato Sri Tahir, Sigit Priawan, Maruarar Sirait.

    Dewan Pengurus

    Ketua Umum: Anindya Novyan Bakrie

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah: Erwin Aksa

    Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi: Taufan Nugroho 

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Asosiasi, Himpunan, dan Anggota Luar Biasa: Benny Sutrisno

    Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital: Clarissa Tanoesoedibjo

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah: Kukrit Wicaksono

    Wakil Ketua Bidang Penyelenggara: Ria Yusnita

    Wakil Ketua Umum Kebijakan Strategis: Arnes Lukman

    Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera I: Ivan Iskandar Batubara 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera II: Yohanes Kennedy Arizona

    Wakil Ketua Wilayah Khusus Daerah Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutrisno

    Wakil Ketua Umum Wilayah Jawa II: Irwan Ardi Hasman 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Kalimantan: Andi Yuslim Patawari

    Wakil Ketua Umum Sulawesi: Zulkarnain Arif

    Wakil Umum Wilayah Perbatasan: Edi Suryadi 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Papua: Syahril Hasan Latif 

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky Oesman Widjaja

    Wakil Ketua Bidang Perdagangan: Timothy Savitri 

    Wakil Ketua Umum Bidang Perkebunan: Arif Rahman 

    Wakil Ketua Umum BUMN: Kartika Wirjoatmodjo

    Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro Mikro Ekonomi: Aviliani  

    Wakil Ketua Umum Perencanaan Nasional: Bayu Priawan 

    Wakil Ketua Umum Agraria dan Tata Ruang: Sani Iskandar

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Keuangan, Fiskal, Moneter dan industri keuangan: Thomas AM Djiwandono 

    Wakil Ketua Umum Fiskal dan Moneter: Kamrussamad

    Wakil Ketua Umum Bidang Regulasi, Pengawasan Jasa Keuangan: Melchias Marcus Mekeng

    Wakil Ketua Umum Bidang Industri Perbankan Swasta Nasional: Tigor Siahaan

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan: Mulyadi Jayabaya

    Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan: Yugi Prayanto

    Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian: Devi Erna Rachmawati

    Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan: Cecep Muhammad Wahyudin.

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James T Riady

    Wakil Ketua Umum Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri: Pahala Nugraha Mansury 

    Wakil Ketua Umum Hubungan Luar Negeri: Bernardino M Vega

    Wakil Ketua Umum Kemitraan Luar Negeri: Emmanuel Lestarto 

    Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Carmelita Hartoto

    Wakil Ketua Umum Bidang Properti dan Perumahan Rakyat: Budiarsa Sastrawinata

    Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur: Rico Rustombi

    Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum: Tri Wijayanto

    Wakil Ketua Umum Rekayasa Industri: Afifuddin Suhaeli Kalla

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan KEK dan Industri, dan PSN: Akhmad Maruf Maulana

    Wakil Ketua Umum pengembangan Infrastruktur Strategi dan Pembangunan Pedesaan: Thomas Jusman

    Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan: Adrianto Andre Djokosoetono

    Wakil Ketua Umum Koordinator Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar 

    Wakil Ketua Umum Investasi: Eka Satria

    Wakil Ketua Umum Bidang Hilirisasi: Tony Wenas

    Wakil Ketua Umum Industri Hijau: Halim Kalla

    Wakil Ketua Umum Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

    Wakil Ketua Umum Pengembangan Industri Strategis: Rachmat Harsono

    Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kreatif: Raffi Ahmad

    Wakil Ketua Umum Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

    Wakil Ketua Umum Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono 

    Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok Pangan: Handoyo S Mulyadi

    Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani S Motik

    Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Tatyana Sentani 

    Wakil Ketua Umum Bidang Olahraga: Pieter Tanuri 

    Wakil Ketua Umum Bidang Wiraswasta: Ratih 

  • BUMN & Swasta Ditarget Bangun 800.000 Unit Program 3 Juta Rumah di 2025

    BUMN & Swasta Ditarget Bangun 800.000 Unit Program 3 Juta Rumah di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan pemerintah menargetkan pembangunan program 3 juta rumah rakyat sebanyak 800.000 unit pada tahap pertama 2025. 

    Kartika mengatakan, pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait terkait kerja sama BUMN dan swasta.

    “Saya selama beberapa hari ini dengan Pak Menteri Perumahan Maruarar Sirait sudah menggagas bagaimana kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk membangun 3 juta rumah dengan target pada 2025 nanti ada 800.000 dahulu,” ujar Kartika dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Pria yang akrab disapa Tiko itu pun menyebut pemerintah juga tengah berkoordinasi dengan pengembang daerah. Hal ini khususnya untuk mengidentifikasi model pembiayaan pengembang atau developer maupun kredit perumahan rakyat (KPR) agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa mengakses program tersebut. 

    Tiko memastikan rumah untuk rakyat itu bakal dipatok dengan harga di bawah Rp100 juta per unit.

    “Kita harapkan nanti dengan Bank Tabungan Negara [BTN] sebagai bank perumahan bisa memberikan pendanaan besar,” kata Tiko.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengamini terdapat tahapan dari pembangunan 3 juta rumah. Namun, dia tidak menjelaskan secara detail terkait jumlahnya. 

    “Saya akan menyampaikan ini secara khusus supaya tidak salah statistik. Hal yang jelas memang ada program 3 juta rumah itu semua tentu harus ada step by step,” ujar Agus. 

    Sebelumnya, Tiko mengatakan BUMN telah mengkalkulasi kebutuhan pendanaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk mendukung program 3 juta rumah mencapai Rp150 triliun per tahun. 

    Dia mengatakan, Kementerian BUMN bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sedang mengkaji skema yang tepat guna memenuhi kebutuhan itu. 

    “Saya juga ditugaskan untuk mencari skema, memang kebutuhannya sekitar Rp150 triliun per tahun,” ujarnya di Gedung BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024). 

    Dengan kebutuhan dana mencapai Rp150 triliun per tahun, Tiko menilai BBTN tentunya kesulitan memenuhi hal itu jika hanya mengandalkan dana masyarakat. 

    Untuk itu, Tiko menyampaikan Kementerian BUMN mengusulkan supaya BTN dapat menerbitkan obligasi dijamin pemerintah dengan jangka waktu 15 tahun ataupun meraih pendanaan dari luar negeri. 

    “Ini yang kami akan coba apakah BTN bisa menerbitkan obligasi selama 15 tahun dan sebagainya, sehingga BTN bisa punya pendanaan tadi sebesar Rp150 triliun per tahun. Tidak mudah, tetapi kami cari caranya,” kata Tiko. 

  • Wamen BUMN Ungkap 4 Fokus Utama Kementerian Tahun Depan

    Wamen BUMN Ungkap 4 Fokus Utama Kementerian Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan empat fokus utama kementeriannya pada 2025 mendatang.

    Kartika mengatakan, empat fokus Kementerian BUMN tersebut telah didorong oleh Presiden Prabowo Subianto sejak 2 bulan terakhir.

    “Ada empat area yang akan kami dorong cepat di periode setahun ke depan, yang pertama terkait swasembada pangan, kedua perumahan rakyat. Kemudian, terkait pengentasan kemiskinan. Kemudian, terkait hilirisasi dan transisi energi,” kata Kartika dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Oleh karena itu, dia menyebut BUMN akan bersinergi dengan semua pihak guna mewujudkan keempat fokus tersebut. Sinergi tersebut termasuk dengan perusahaan-perusahaan swasta di daerah.

    Untuk swasembada pangan, Kartika pun mengatakan, BUMN siap membantu dalam hal subsidi pupuk hingga bantuan kredit usaha rakyat (KUR).

    “Kemudian diharapkan pemain-pemain daerah bisa menjadi supply chain ekosistem penyediaan pangan di seluruh Indonesia, mulai dengan tiga komoditas utama padi, jagung, dan gula yang akan jadi target menjadi swasembada di 2027,” imbuh Kartika. 

    Sementara untuk perumahan rakyat, Kartika mengatakan, BUMN bakal merangkul swasta untuk mewujudkan 800.000 unit di tahap awal tahun depan.

    Menurut Kartika, pembangunan perumahan rakyat itu bakal melibatkan pengambang di daerah. Dia pun memastikan harga perumahan rakyat itu bisa di bawah Rp100 juta per unit.

    “Dengan harga rumah yang ditarget di bawah Rp100 juta, dengan target MBR [masyarakat berpenghasilan rendah] di bawah 250 juta, kita harapkan nanti dengan BTN sebagai bank perumahan bisa memberikan pendanaan besar,” jelas Tiko.

    Lebih lanjut, untuk mengentaskan kemiskinan, BUMN menyinergikan ekosistem Bank BRI sebagai bank makro dengan UMKM. Menurutnya, hal ini pun bakal menggenjot perekonomian masyarakat di daerah serta mempermudah akses pembiayaan.

    Sementara terkait transisi energi dan hilirisasi, BUMN akan merumuskan lebih detail dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2035 PT PLN (Persero). Menurut Kartika, hal ini memberikan peluang besar untuk investasi di hulu energi seperti geotermal, solar, angin, dan air yang akan dilelang kepada publik.

    “Tentu di hilirisasi ada Pak Tony Wenas dari PT Freeport, kita juga sedang dorong hilirisasi di semua mineral, mulai dari nikel, copper, bauksit, dan sebagainya yang tentunya ekosistemnya juga bisa kita kerjasama dengan Bapak-Ibu [anggota Kadin],” jelas Kartika.

  • Pengembang Usul Lahan Bekas Sawit Milik PTPN Dipakai Bangun Rumah Subsidi

    Pengembang Usul Lahan Bekas Sawit Milik PTPN Dipakai Bangun Rumah Subsidi

    Bisnis.com, JAKARTA – Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera) mengusulkan agar lahan-lahan bekas perkebunan sawit yang dikelola holding perkebunan nusantara atau PTPN dapat digunakan untuk membangun rumah bersubsidi. 

    Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono mengatakan tanah yang dapat dikerjasamakan dengan swasta jangan hanya lahan milik PT KAI maupun PT Pos Indonesia saja. 

    “Tapi juga PTPN [PT Perkebunan Nusantara]. Beberapa tanahnya PTPN kadangkala malah sawitnya sudah tidak berbuah lagi, itu kayaknya cocok juga untuk rumah-rumah FLPP [Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan] kita,” ujar Ari, dikutip Sabtu (30/11/2024). 

    Untuk itu, dia meminta agar pemerintah dapat mendukung agar pihak pengembang swasta, khususnya yang membangun rumah subsidi dapat bekerjasama dengan aman dan legal di lahan tersebut. 

    Terlebih, Ari menerangkan usulan tersebut penting untuk mendorong program pemerintah membangun 3 juta rumah per tahun dapat terwujud. Sebab, salah satu tantangan besar selama ini yakni penyediaan dan perizinan lahan yang berbelit-belit. 

    Menanggapi hal ini, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan penggunaan lahan bekas perkebunan untuk pembangunan realestat telah dilakukan di beberapa daerah. 

    “PTPN saat ini di Medan itu ada area di Deli Serdang dan di dekat Kualanamu (KNO) kita mulai konsentrasikan untuk jadi real estate karena sudah terlalu dekat sama kota,” ujar pria yang kerap disapa Tiko. 

    Tiko pun memastikan akan melakukan pemetaan terhadap lahan-lahan PTPN yang tidak lagi layak menjadi kebin dan dekat dengan perkotaan untuk dikonversikan menjadi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

    “Kayak di Jakarta itu dekat PTPN IX dan X itu ada tanah di Serpong, di Jawa Tengah ada di Banaran. Nanti kita petakan,” jelasnya. 

    Selain Medan, Tiko menerangkan pihaknya mulai mengidentifikask sejumlah lahan PTPN yang jaraknya terlu dekat dengan kota seperti di Jakarta, Bogor dan Bandung untuk dijadikan tanah permukiman. 

    “Nanti kita petakan lah, yang memang dekat kota dan layak jadi hunian kita bisa mulai konversi juga, Jawa-Sumatera khususnya,” pungkasnya. 

  • Menko Zulhas: Prabowo Restui Bulog Bertransformasi Jadi Badan Otonom

    Menko Zulhas: Prabowo Restui Bulog Bertransformasi Jadi Badan Otonom

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Menko Zulhas menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah merestui Perum Bulog bertransformasi menjadi badan otonom. Usulan untuk mengubah status Bulog agar terlepas dari Kementerian BUMN telah diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin langsung Prabowo.

    “Saya laporan perlunya transformasi Bulog dan kami akan melanjutkan rapat pertama kepada pihak terkait untuk merumuskan konsep transformasi Bulog dan Presiden Prabowo memutuskan untuk silakan dilanjutkan,” katanya dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi terbatas terkait transformasi Bulog di kantor Bulog, Jumat (29/11/2024).

    Pada rapat perdana ini, pria yang akrab disapa Zulhas itu memimpin rakortas perdana bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri PAN RB Rini Widyantini, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi. Rapat membahas konsep transformasi, keuangan, hingga status kepegawaian.

    Ia juga menindaklanjuti arahan Prabowo terkait transformasi Bulog menjadi badan otonom. Ada beberapa hal yang dibahas, yakni payung hukum terkait perubahan, kepastian anggaran, dan fungsi kelembagaan dari Bulog nantinya. Setelah bertransformasi, Bulog akan menjadi lembaga yang sangat kuat karena bertugas menjadi penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan nasional.

    Zulhas menekankan perubahan Bulog menjadi badan yang bertanggung jawab langsung pada Presiden Prabowo ini untuk memperkuat perannya dalam menjaga pasokan dan harga pangan, khususnya beras.

    “Jadi tadi banyak yang dibahas. Namun, kesimpulannya akan diperdalam di masing-masing instansi terkait ada Kementan, Bapanas, Kemendag, dan Kemenperin,” ungkap dia.

    Diakui, transformasi tersebut nantinya membuat Bulog sebagai lembaga yang sangat kuat dan sebagai stabilisator dan penyangga. Zulkifli berharap transformasi Bulog bisa cepat berjalan guna mendukung swasembada pangan yang ditargetkan bisa tercapai pada 2027.

  • Anak Buah Erick Thohir: Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan Bisa Buat DP Rumah – Page 3

    Anak Buah Erick Thohir: Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan Bisa Buat DP Rumah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah terus berupaya memberikan kemudahan akses kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam memanfaatkan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan adalah pemanfaatan saldo JHT sebagai uang muka (DP) untuk pembelian rumah, yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat memiliki hunian.

    “Nah, sebenarnya kalau BPJS ini kan isunya bagaimana memanfaatkan saldo JHT masyarakat sebagai uang muka (DP rumah),” kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo saat ditemui di Menara BTN, Jumat (29/11/2024).

    Pria yang akrab disapa Tiko ini menjelaskan, bahwa pihaknya masih membahas terkait pemanfaatan saldo JHT yang dimiliki oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu solusi yang diusulkan adalah mempermudah proses penempatan dana BPJS ke dalam sistem bank.

    Menurutnya, jika saldo JHT bisa langsung disalurkan melalui virtual account yang terintegrasi dengan bank, maka dana tersebut bisa digunakan sebagai uang muka (DP) rumah tanpa perlu peserta mengeluarkan uang dari kantong pribadi.

    Tiko menjelaskan, penerapan sistem virtual account ini dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak. Bank, termasuk Bank Tabungan Negara (BTN), sebagai salah satu bank yang terlibat dalam program ini, akan siap menerima saldo JHT sebagai uang muka rumah.

    Sementara bagi peserta BPJS, mereka tidak perlu lagi menyediakan dana pribadi sebagai uang muka, melainkan cukup memanfaatkan saldo yang telah mereka kumpulkan dalam program JHT selama bekerja. Hal ini diharapkan dapat mendorong para pekerja untuk lebih mudah memiliki akses terhadap pembiayaan perumahan.

    “Jadi, sebenarnya bagusnya nanti kalau itu diberikan di virtual account, maka BTN ataupun bank siapapun bisa menggunakan saldo Jaminan Hari Tua itu sebagai uang muka,” ujarnya.

    “Sehingga para peserta JHT-nya itu tidak perlu memberikan uang muka, tapi langsung dari saldo JHT-nya itu. Jadi kita akan mendorong kerjasama dengan BPJS juga,” pungkasnya.

     

  • Menko Zulkifli pastikan Bulog bertransformasi jadi badan otonom

    Menko Zulkifli pastikan Bulog bertransformasi jadi badan otonom

    Sumber foto: Antara

    Menko Zulkifli pastikan Bulog bertransformasi jadi badan otonom
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 29 November 2024 – 13:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan Perum Bulog akan bertransformasi menjadi badan otonom karena sudah diputuskan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita melanjutkan rapat pertama secara resmi mengenai transformasi Bulog. Karena ini sudah diputuskan dalam ratas yang dipimpin Bapak Presiden langsung beberapa waktu yang lalu,” ujar Zulkifli usai menghadiri Rapat Koordinasi Transformasi Bulog di Kantor Bulog, Jakarta, Jumat (29/11).

    Dalam rapat perdana ini, Zulkifli bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri PAN RB Rini Widyantini, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi membahas konsep transformasi, keuangan, hingga status kepegawaian.

    Setelah bertransformasi, kata Zulkifli, Bulog akan menjadi lembaga yang sangat kuat, karena bertugas menjadi penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan nasional.

    “Transformasi itu, dia nanti Bulog ini lembaga yang sangat kuat, dia juga sebagai stabilisator juga, penyangga. Cuma, ada dua cara tadi, melalui perpres atau undang-undang,” katanya.

    Zulkifli berharap transformasi ini bisa cepat berjalan guna mendukung swasembada pangan yang ditargetkan bisa tercapai pada 2027.

    Sebelumnya, Zulkifli mengatakan bahwa dalam rapat internal yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, rencana transformasi Bulog ini sudah mendapat persetujuan Presiden.

    “Atas persetujuan rapat, izin Bapak Presiden, kami akan membahas mulai Jumat besok mengenai transformasi lembaga Bulog seperti apa,” kata Zulkifli saat memberikan keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11).

    Zulkifli mengatakan bahwa swasembada pangan sebagai salah satu visi-misi Presiden, tentunya akan sangat bergantung kepada peran Bulog, seperti penyerapan gabah dan jagung dari petani.

    Menurut dia, dengan transformasi ini, Bulog tidak perlu memperhitungkan untung rugi, seperti fungsi yang saat ini dijalankan sebagai korporasi atau BUMN.

    “Kalau Bulog-nya lancar membeli, lancar kalau uangnya ada, kalau pakai bunga terus, dia ngitung untung rugi terus. Oleh karena itu, Bulog akan dibahas mengenai transformasi kelembagaannya,” kata Zulkifli.

    Sumber : Antara

  • OJK Gelar Risk & Governance Summit 2024

    OJK Gelar Risk & Governance Summit 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena mengatakan pentingnya penguatan governance, risk and compliance (GRC) di industri jasa keuangan dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas. Demikian disampaikan Sophia dalam acara Risk and Governance Summit (RGS) 2024 di Jakarta, Selasa (26/11/2024) yang mengusung tema “Strengthening the GRC Ecosystem in the Financial Sector to Support the Golden Indonesia 2045 Vision”.

    Menurut Sophia, untuk mendukung sasaran visi Indonesia Emas 2045 dan mewujudkan Astacita Pemerintah Republik Indonesia 2024-2029, sektor jasa keuangan perlu mengedepankan penguatan governansi dengan penggunaan teknologi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi.

    “Hal ini menjadi peluang strategis bagi sektor keuangan untuk berkontribusi secara signifikan dalam pencapaiannya, sambil tetap memprioritaskan pengelolaan risiko yang efektif, terutama untuk mengantisipasi emerging risk yang berpotensi mengganggu keberlangsungan bisnis perusahaan,” kata Sophia.

    Lebih lanjut Sophia menjelaskan bahwa berdasarkan Global Risks Perception Survey 2024 yang diterbitkan World Economic Forum, terdapat peningkatan risiko global seperti disinformasi, cyber security, extreme weather dan ketidakpastian geopolitik sehingga memberikan tekanan pada perekonomian dunia yang harus diantisipasi sektor jasa keuangan.

    Hal ini sejalan dengan publikasi IIA tentang Risk in Focus tahun 2025, di mana cyber security, digital disruption (termasuk AI), climate change/environment menjadi risiko yang perlu menjadi perhatian sektor jasa keuangan. Penyelenggaraan Risk and Governance Summit 2024 membahas dua risiko utama, yaitu sustainability, dan cyber resiliency. Untuk memitigasi sustainability risk, OJK mendorong sektor jasa keuangan memobilisasi pendanaan untuk inisiatif dengan panduan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dan Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS).

    Dalam memitigasi cyber risk, OJK mendorong Lembaga Jasa Keuangan memiliki infrastruktur digital yang tangguh dan aman antara lain melalui penerbitan ketentuan POJK 11 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan POJK 4 tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank serta merilis Pedoman Keamanan Siber (Cybersecurity Guidelines) dan Kode Etik penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang seluruhnya akan terus disempurnakan.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa GRC menjadi elemen utama dalam setiap strategi pembangunan berkelanjutan.

    “Tidak ada keberhasilan yang bisa dicapai tanpa sinergi. Regulator, industri, dan masyarakat harus berjalan seiring untuk menciptakan ekosistem keuangan yang berkelanjutan. Saya berharap forum ini dapat menjadi ajang untuk berbagi pengalaman, memperkuat kolaborasi, dan merumuskan langkah konkret menuju visi Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan,” kata Mahendra.

    Risk & Governance Summit merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh OJK sebagai puncak dari rangkaian forum penguatan tata kelola dan integritas di sektor jasa keuangan. Acara ini mencerminkan komitmen OJK dalam mendorong kolaborasi dengan industri, lembaga, asosiasi dan profesi di bidang GRC, serta stakeholder guna memperkuat praktik tata kelola yang baik sebagai pendukung tercapainya pertumbuhan sektor jasa keuangan yang berkelanjutan.

    Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dan dihadiri Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital OJK Hasan Fawzi, dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo.

    Kegiatan Risk & Governance Summit diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri oleh kurang lebih 5.500 orang peserta baik secara fisik dan daring yang merupakan perwakilan pimpinan Lembaga Jasa Keuangan, pimpinan lembaga/asosiasi profesi di bidang GRC, stakeholder, dan akademisi. OJK berharap melalui Risk & Governance Summit 2024 ini dapat memberikan pesan penting OJK terkait penguatan governansi dan peningkatan integritas.

  • Erick Thohir Buka Opsi Hidupkan Lagi KRL Ekspres

    Erick Thohir Buka Opsi Hidupkan Lagi KRL Ekspres

    Jakarta –

    Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka opsi pengadaan KRL Ekspres untuk mempermudah dan mempercepat mobilitas masyarakat. Perbedaannya dari KRL biasa adalah titik pemberhentiannya hanya di stasiun-stasiun tertentu.

    Menteri BUMN Erick Thohir mengaku menerima masukan untuk pengadaan kereta tersebut dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Hal ini berangkat dari para pekerja yang rumahnya berada di luar Jakarta dan harus menghabiskan waktu melewati lebih dari 12 stasiun untuk bekerja setiap harinya.

    “Ya terbuka (opsi penyediaan KRL ekspres). Nanti kan kita lihat gerbongnya cukup atau tidak makanya kita kan mau konsolidasi INKA dan PT KAI,” kata Erick di Stasiun KRL Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    Erick mengaku belum merencanakan ada berapa jumlah kereta maupun rute KRL Ekspres. Hal ini akan ditentukan usai pengkajian lebih lanjut.

    Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kereta ekspres ini masuk ke dalam KRL yang masuk ke dalam penugasan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. INKA ditugaskan membuat 16 trainset KRL baru dan melakukan perbaikan atau retrofit 19 trainset.

    “Lagi penyelesaian di INKA. Nanti Desember ke Madiun. Desember itu nanti prototipenya (KRL) jadi,” terang Tiko, ditemui di lokasi yang sama.

    Senada dengan Erick, Tiko juga belum mengetahui berapa jumlah kereta yang akan dioperasikan untuk KRL Ekspres, begitu pula dengan rutenya.

    KRL Ekspres Sempat Beroperasi

    KRL Ekspres sebelumnya sempat beroperasi. Manager Public Relation PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter Leza Arlan mengatakan, dulunya kereta tersebut bernama Pakuan Ekspres dan hanya berhenti di stasiun-stasiun tertentu

    “Dulu kan ada Pakuan Ekspres namanya. Dari Bogor, dia berhenti di Tanjung Barat. Tanjung Barat, Gondangdia, Gambir, dari Gondangdia Juanda. Bablas sampai ke Jakarta Kota,” ujar Leza di Stasiun KRL Manggarai.

    Pakuan Ekspres memangkas perjalanan Bogor-Jakarta dari yang semula berhenti di 12 stasiun, jadi hanya 5 stasiun. Hal ini membuat perjalanan Bogor-Jakarta dengan kereta tersebut jadi lebih cepat.

    “Normalnya perjalanan Jakarta-Bogor itu kan sekitar 1,5 jam kurang lebih. Artinya kalau ekspres itu bisa 1 jam. 1 jam sampai 1 jam 12 menit lah istilahnya, karena dia juga akan persilangan di sini, berhenti di sini, di Manggarai,” terangnya.

    Di sisi lain, Pakuan Ekspres telah dihentikan operasinya karena membuat jumlah perjalanan KRL menjadi lebih terbatas. Saat ini tersedia hingga 1.060 perjalanan, sedangkan dulu hanya 400 perjalanan.

    “Jadi kalau pun ada ekspres, pasti akan dikaji ulang lah pasti. Ada proses kajian dari Kemenhub juga, udah pasti kan operasional, perizinannya semua ada di sana,” kata dia.

    (shc/ara)