Xcloud.id

Tag: Kartika Wirjoatmodjo

  • 3 Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya Nasional

    3 Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya Nasional

    Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto kembali melantik pejabat di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).
    Pelantikan pejabat baru ini untuk mengisi jabatan yang masih kosong, sekaligus mengawal program kerja pemerintah dengan membentuk Komite.
    Adapun para pejabat yang dilantik meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, dua Wakil Menteri, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI di negara-negara sahabat.
    Mereka dilantik dalam dua sesi, dengan empat sumpah jabatan yang berbeda.
    Secara rinci, berikut ini pejabat dan dubes yang dilantik Prabowo, kemarin:
    Pertama, Kepala Negara melantik Mathius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua masa jabatan tahun 2025-2030.
    Pelantikan ini dapat terlaksana setelah keduanya dinyatakan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Papua terpilih, usai Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 24 Februari 2025.
    Pelantikan kepala daerah di Papua ini cenderung lebih lambat dibandingkan kepala daerah lain. Pada Februari awal tahun ini, Prabowo telah lebih dulu melantik ratusan kepala daerah di halaman tengah Istana Negara dan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
    Pelantikan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Masa Jabatan Tahun 2025-2030.
    Tak hanya Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Prabowo juga melantik dua Wakil Menteri (Wamen) baru.
    Mereka adalah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus yang merupakan dokter spesialis paru.
    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, Prabowo memiliki alasan untuk menambah Wakil Menteri.
    Penambahan Wakil Menteri Dalam Negeri, salah satunya, ditujukan untuk memastikan agar pembinaan dan pembangunan di setiap daerah berjalan baik. Hal ini mengingat besarnya Indonesia yang terdiri dari 514 kabupaten/kota di 38 provinsi.
    “Memastikan pembangunan di setiap daerah baik provinsi-provinsi kabupaten kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat satu Wakil Menteri Dalam Negeri,” ucap dia.
    Sementara penambahan Wamenkes diperlukan mengingat tugas Kemenkes begitu berat. Penambahan juga ditujukan untuk menanggulangi berbagai masalah, tidak terkecuali di Badan Gizi Nasional (BGN).
    “(Alasannya) sama, karena begitu besar dan begitu berat tugas di Kementerian Kesehatan, termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah satu Wakil Menteri di Kementerian Kesehatan,” jelas Prasetyo.
    Kemudian, Presiden Prabowo melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P tahun 2025 tentang Pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
    Ada 10 orang yang dilantik dalam komite tersebut, beberapa di antaranya pernah berkiprah di pemerintahan pusat.
    Komite ini dipimpin oleh Velix Vernando Wanggai yang pernah menjadi staf khusus bagi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan deputi di Sekretariat Wakil Presiden era Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin.
    Berikut ini daftar 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dilantik Prabowo:
    1. Velix Vernando Wanggai (ketua)
    2. John Wempi Wetipo
    3. Ignatius Yogo Triyono
    4. Paulus Waterpauw
    5. Ribka Haluk
    6. Ali Hamdan Bogra
    7. Gracia Josaphat Jobel Mambrasar
    8. Yani
    9. John Gluba Gebze
    10. Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale
    Selanjutnya, Prabowo juga melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BP BUMN.
    Dony Oskaria ditunjuk menjadi Kepala BP Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala Badan.
    Diketahui, BP BUMN merupakan nomenklatur baru dari Kementerian BUMN. Perubahan nomenklatur ini sudah disahkan melalui revisi UU BUMN di rapat paripurna DPR RI pada 2 Oktober 2025 lalu.
    Usai pelantikan, Prasetyo juga mengungkapkan nasib Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, menyusul tidak disebutnya nama tersebut saat pelantikan.
    Menurut Prasetyo,Tiko sudah berhenti tugas. Ia pun menolak anggapan bahwa Tiko dicopot.
    “Ya bukan dicopot, sudah berhenti tugas,” jelas Prasetyo.
    Di kesempatan yang sama, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini juga melantik 6 orang anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
    Berbeda dengan pejabat lain, Prabowo hanya menyaksikan pengucapan sumpah jabatan yang dibaca oleh 6 orang tersebut di hadapannya.
    Adapun pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111/P Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS.
    Berikut ini 6 anggota Dewan Komisioner LPS masa jabatan 2025-2030 yang dilantik:
    Ketua merangkap anggota
    : Anggito Abimanyu
    Wakil Ketua merangkap anggota
    : Farid Azhar Nasution
    Anggota
    Presiden Prabowo juga melantik 10 orang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk sejumlah negara sahabat. Mereka merupakan bagian dari 24 orang duta besar yang sudah menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
    Tak hanya itu, Prabowo juga melantik Irene sebagai Wakil Duta Besar untuk Perwakilan RI di Beijing, China. Irene diketahui sempat maju menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Selatan dari Partai Gerindra.
    Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia; dan Keppres Nomor 113/P Tahun 2025 tentang Penugasan Wakil Duta besar Republik Indonesia.
    Berikut ini daftar 10 Duta Besar LBBP yang dilantik di Istana Kepresidenan, kemarin:
    1. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo – Dubes RI untuk Malaysia
    2. Hotmangaradja Pandjaitan – Dubes RI untuk Singapura
    3. Kuncoro Giri Waseso – Dubes RI untuk Mesir
    4. Syahda Guruh Langkah Samudera – Dubes RI untuk Qatar (Doha)
    5. Berlian Helmy, Dubes untuk Azerbaijan
    6. Andy Rachmianto, Dubes RI untuk Belgia (Brussel) merangkap Luksemburg, dan Uni Eropa
    7. Listyowati, Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal
    8. Adam Mulawarman Tugio, Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)
    9. Laurentius Amrih Jinangkung, Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)
    10. Lukman Hakim Siregar, Dubes RI untuk Suriah berkedudukan di Damaskus
    Wakil Duta Besar
    1. Irene – Wakil Duta Besar untuk Perwakilan RI di Beijing, China.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istana : Wamen Kartika Wirjoatmodjo Selesai Tugas Imbas Pembentukan BP BUMN

    Istana : Wamen Kartika Wirjoatmodjo Selesai Tugas Imbas Pembentukan BP BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Kartika Wirjoatmodjo, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, tidak dicopot dari jabatannya, tetapi telah menyelesaikan tugasnya seiring dengan restrukturisasi kelembagaan BUMN.

    Hal itu disampaikan Prasetyo usai menghadiri pelantikan sejumlah pejabat baru oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    “Ya bukan dicopot, sudah berhenti tugas,” kata Prasetyo singkat saat ditanya soal status Kartika Wirjoatmodjo setelah pemerintah membentuk Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo pada hari ini melantik Dony Oskaria sebagai Kepala BP BUMN serta Aminuddin Maruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala BP BUMN. Pembentukan lembaga baru ini sekaligus menandai pergeseran tata kelola BUMN, di mana fungsi pengawasan dan pengaturan akan lebih terpusat di BP BUMN, bukan lagi melalui kementerian.

    Sebelumnya, Kartika Wirjoatmodjo menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN mendampingi Erick Thohir pada periode Kabinet Indonesia Maju di era Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, dan sempat melanjutkan tugasnya di awal Kabinet Merah Putih sebelum peralihan struktur kelembagaan dilakukan.

    Dengan terbentuknya BP BUMN, jabatan wakil menteri yang sebelumnya ada di Kementerian BUMN secara resmi tidak lagi digunakan.

    Melansir laman resmi Kementerian BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN yang dilantik pada 21 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2024. Pria yang akrab disapa Tiko itu melanjutkan jabatan sebelumnya sebagai Wakil Menteri BUMN pada periode 2019-2024.

    Sebelum bergabung dengan Kementerian BUMN, Tiko memimpin beberapa institusi keuangan ternama di Indonesia, yakni sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada 2016-2019, Direktur Finance & Strategy PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada 2015-2016, Kepala Eksekutif dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2014-2015, Presiden Direktur & CEO PT Indonesia Infrastructure Finance pada 2011-2013, serta pengalaman profesional lainnya di bidang keuangan.

    Kartika lahir di Surabaya pada 18 Juli 1973 dan menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia pada 1996. Tiko kemudian melanjutkan pendidikannya dengan meraih gelar MBA dari Erasmus University Rotterdam pada 2001.

  • Pemerintah percepat pencairan kredit Kopdes Merah Putih

    Pemerintah percepat pencairan kredit Kopdes Merah Putih

    Ini ngebut terus. Kami akan semaksimal mungkin sampai akhir Desember ini, agar koperasi bisa menyerap lapangan pekerjaan baik di desa maupun kota,

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah terus menggenjot percepatan pencairan pinjaman untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono, usai memimpin rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga di Jakarta, Senin, menyatakan, langkah ini mendesak agar koperasi desa segera memperoleh modal kerja dan mulai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Ia menambahkan saat ini Kemenkop bersama kementerian dan lembaga terkait tengah meninjau ribuan proposal bisnis yang diajukan oleh Kopdes/Kel Merah Putih. Pemerintah menargetkan pencairan pembiayaan dapat terealisasi sebelum akhir tahun ini.

    “Ini ngebut terus. Kami akan semaksimal mungkin sampai akhir Desember ini, agar koperasi bisa menyerap lapangan pekerjaan baik di desa maupun kota,” ucap Ferry.

    Ferry menyebut sudah ada sekitar 1.000 koperasi yang telah menyiapkan proposal dan akan segera mengikuti musyawarah desa khusus (musdesus) secara serentak sebagai bagian dari mekanisme persetujuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Mengacu pada PMK Nomor 49 Tahun 2025, setiap proposal bisnis koperasi wajib memperoleh persetujuan dari bupati atau wali kota, serta harus melalui proses musyawarah desa terlebih dahulu.

    Sebagai upaya untuk mempercepat operasional Kopdes/Kel Merah Putih, Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) juga akan melakukan inventarisasi aset tanah dan bangunan desa yang dapat dimanfaatkan sebagai gerai usaha atau gudang koperasi.

    Menteri Desa PDT Yandri Susanto menyatakan komitmennya dalam mendukung percepatan pembiayaan. Dalam satu hingga dua hari ke depan, ia akan memimpin langsung musyawarah desa khusus (musdesus) yang digelar serentak di seluruh Indonesia sebagai syarat pengajuan pembiayaan ke bank Himbara.

    “Kami fokus dulu ke desa mandiri, sebanyak 20.503 desa, setelah itu baru desa maju dan berkembang,” ujar Yandri.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan bahwa Kementerian BUMN dan Badan Pengelola Investasi Danantara telah menyiapkan skema pembiayaan tahap pertama, serta skema tambahan untuk mendukung kebutuhan investasi jangka panjang Kopdes/Kel Merah Putih.

    “Kami menyiapkan pembangunan gerai dan gudang dengan pembiayaan melalui dua instrumen, yakni SAL (Sisa Anggaran Lebih) dan OIP (Operator Investasi Pemerintah) yang bisa digunakan secara efektif,” ujar Kartika.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dana Pinjaman Kopdes Merah Putih di Himbara Siap Cair, Ini Penerimanya

    Dana Pinjaman Kopdes Merah Putih di Himbara Siap Cair, Ini Penerimanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah terus mendorong percepatan pencairan dana pinjaman modal dalam program Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian BUMN, serta bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Dalam tahap awal, sebanyak 1.000 koperasi dipastikan akan menerima pencairan dana. Koperasi tersebut merupakan pihak yang pengajuan pinjamannya telah mendapatkan persetujuan dari Himbara.

    “Ini sebenarnya sudah mengajukan, tapi proses pencairannya tetap untuk yang tahap pertama ini harus melalui mekanisme musdesus (musyawarah desa khusus). Nanti oleh Pak Menteri Desa dipercepat pelaksana musdesus untuk 1.000 yang sudah mengajukan ini,” kata Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, usai rapat tersebut.

    Koperasi-koperasi yang saat ini masih dalam proses verifikasi sejatinya telah mengajukan permohonan pinjaman. Namun, pencairan dana tahap pertama tetap harus mengikuti mekanisme musyawarah desa khusus (musdesus) sebagai bagian dari prosedur yang ditetapkan.

    Sementara itu, sebanyak 20.000 hingga 23.000 koperasi lainnya yang menjadi target awal program masih dalam proses verifikasi dan penilaian oleh masing-masing bank penyalur.

    “Nah yang 20.000 sampai 23.000 yang disampaikan oleh Pak Menteri Desa tadi itu kita akan verifikasi kesiapan tanah milik desa ataupun kelurahannya. Sehingga dari situ kita akan mulai bangun investasi gudang, gerai dan lain sebagainya,” Ferry.

    Sementara itu Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut dana pinjaman untuk 1.000 koperasi Merah Putih saat ini sudah siap dicairkan.

    “Kami dari Kementerian BUMN dan Danantara sudah menyiapkan ada 1.000 calon penerima kredit yang tahap pertama yang diharapkan dalam waktu seminggu ini bersama Pak Mendes, nanti akan ada musdesus untuk memastikan bahwa kredit bisa cair dengan persetujuan kepada desa,” ucap Kartika.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 10 Misteri Ketua PSSI dan Menteri BUMN Usai Erick Thohir Dilantik Jadi Menpora Nasional

    10 Misteri Ketua PSSI dan Menteri BUMN Usai Erick Thohir Dilantik Jadi Menpora Nasional

    Misteri Ketua PSSI dan Menteri BUMN Usai Erick Thohir Dilantik Jadi Menpora
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Pelantikan Erick Thohir menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menyisakan pertanyaan soal nasib posisi ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Seusai pelantikan sebagai Menpora pada Rabu (17/9/2025) kemarin, Erick Thohir mengaku masih menjabat sebagai ketua PSSI meski ia sudah berstatus sebagai Menpora.
    Menurut dia, jabatan menteri bukan halangan untuk memimpin PSSI.
    “Hari ini iya (masih Ketum PSSI) karena kalau kita lihat sebelumnya kan saya, waktu menteri BUMN, statusnya juga sah,” ucap Erick, Rabu sore.
    Posisi Erick di ketua PSSI menjadi pertanyaan karena ada sejumlah praktik di mana pejabat Kemenpora tidak rangkap jabatan dengan federasi olahraga, termasuk PSSI.
    Contohnya, pada 2023 lalu, Zainudin Amali memilih mundur dari Menpora setelah terpilih sebagai wakil ketua PSSI.
    Mengenai hal tersebut, Erick menyerahkan posisinya sebagai ketua PSSI kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).
    “Kita nunggu FIFA. Kita tunggu surat dari FIFA seperti apa, saya tidak mau mendahului, karena FIFA punya statuta dan aturan,” kata Erick.
    Dia juga mengungkapkan akan melaporkan soal perubahan jabatannya ini ke FIFA.
    “Yang pasti kita akan lapor ke FIFA seperti apa, nanti kita tunggu laporan dari sana,” ujar dia.
    Selain posisi ketua PSSI, kursi menteri BUMN yang ditinggal Erick Thohir juga menjadi pertanyaan.
    Pasalnya, pada 
    reshuffle
    kemarin, Presiden Prabowo Subianto tidak melantik menteri BUMN untuk menggantikan Erick Thohir.
    Erick enggan mengomentari hal tersebut dan menyerahkannya kepada Prabowo.
    “Oh itu hak prerogatif Presiden (Prabowo),” kata dia.
    Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan, posisi Menteri BUMN akan diisi oleh Wakil Menteri BUMN untuk menjadi pejabat ad interim.
    Saat ini ada tiga orang yang menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, yakni Kartika Wirjoatmodjo, Aminuddin Ma’ruf, dan Dony Oskaria.
    Kendati begitu, Prasetyo belum menandatangani keputusan siapa yang bakal mengisi posisi itu.
    “Kemungkinan dari Wamen (BUMN). Belum (ditunjuk), saya belum tanda tangan ad interimnya,” ucap Prasetyo.
    Prasetyo melanjutkan, Presiden Prabowo masih mencari sosok yang tepat untuk mengisi Menteri BUMN definitif setelah Erick Thohir diangkat menjadi Menpora.
    Ia pun berharap, posisi Menpora yang diisi oleh Erick Thohir dapat membawa atlet kelas dunia di setiap cabang olahraga.
    “Memang kita berharap tidak hanya sepak bola (yang maju). Ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga, dan itu yang kita inginkan tidak hanya sepak bola. Beban yang kita berikan kepada Pak Erick Thohir sangat berat untuk semua olahraga, kita pengen ya menuju kelas dunia,” kata Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satu dari tiga wamen BUMN berpeluang jadi pelaksana tugas menteri BUMN

    Satu dari tiga wamen BUMN berpeluang jadi pelaksana tugas menteri BUMN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa satu dari tiga wakil menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpeluang besar menempati jabatan pelaksana tugas menteri BUMN yang sebelumnya dijabat Erick Thohir.

    “Kemungkinan dari wamen,” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menjawab pertanyaan seputar peluang wakil menteri (wamen) menempati kursi pelaksana tugas menteri BUMN.

    Ia mengatakan posisi menteri BUMN definitif hingga saat ini belum ditunjuk setelah Erick Thohir berpindah tugas menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    Untuk mengisi kekosongan sementara, kata Prasetyo, kemungkinan pelaksana tugas akan dijabat salah satu wamen BUMN aktif saat ini.

    Saat ini, terdapat tiga wamen BUMN yang dilantik pada 21 Oktober 2024, yakni Kartika Wirjoatmodjo, Aminuddin Ma’ruf, dan Dony Oskaria.

    Prasetyo menambahkan belum ada keputusan resmi mengenai siapa yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas karena penetapan ad interim masih menunggu tanda tangan resmi.

    Pemerintah juga menegaskan belum ada rencana penggabungan Kementerian BUMN dengan Danantara, sementara proses pembenahan manajemen dan operasional BUMN tetap berjalan.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana Bakal Tunjuk Menteri BUMN Ad Interim, Kemungkinan dari Wamen Nasional 17 September 2025

    Istana Bakal Tunjuk Menteri BUMN Ad Interim, Kemungkinan dari Wamen Nasional 17 September 2025

    Istana Bakal Tunjuk Menteri BUMN Ad Interim, Kemungkinan dari Wamen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto bakal menunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ad interim usai Erick Thohir dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
    Kemungkinan, kata dia, Menteri BUMN ad interim berasal dari Wakil Menteri BUMN.
    “Kemungkinan dari Wamen (BUMN),” kata Prasetyo, usai pelantikan Menteri dan Wakil Menteri di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).
    Kendati begitu, Prasetyo belum menandatangani keputusan tersebut.
    Sejauh ini, terdapat tiga orang yang menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, yakni Kartika Wirjoatmodjo, Aminuddin Ma’ruf, dan Dony Oskaria.
    “Belum (ditunjuk), saya belum tanda tangan ad interimnya,” ucap Prasetyo.
    Prasetyo menuturkan, Presiden Prabowo masih mencari sosok yang tepat untuk mengisi Menteri BUMN definitif setelah Erick Thohir diangkat menjadi Menpora.
    Ia berharap, posisi Menpora yang diisi oleh Erick Thohir dapat membawa atlet kelas dunia di setiap cabang olahraga.
    “Memang kita berharap tidak hanya sepak bola (yang maju). Ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga, dan itu yang kita inginkan tidak hanya sepak bola. Beban yang kita berikan kepada Pak Erick Thohir sangat berat untuk semua olahraga kita pengen ya menuju kelas dunia,” ujar Prasetyo.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).
    Ia menggantikan Dito Ariotedjo yang di-reshuffle, pada Senin (8/9/2025) setelah posisi menteri ini kosong sejak sepekan lalu.
    Erick Thohir sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siapa Pengganti Erick Thohir Jadi Menteri BUMN?

    Siapa Pengganti Erick Thohir Jadi Menteri BUMN?

    Jakarta –

    Erick Thohir digeser Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Artinya, posisi Menteri BUMN kini kosong.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah memang belum akan langsung menunjuk pejabat definitif untuk menggantikan posisi Erick.

    “Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk, karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas Bapak Erick Thohir ke Kemenpora,” ungkap Prasetyo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).

    Kemungkinan, selepas Erick Thohir digeser, Menteri BUMN akan dijabat oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) ataupun Menteri Ad Interim. Namun, dia bilang sampai saat ini pemerintah belum menunjuk siapapun untuk menggantikan Erick di Kementerian BUMN.

    “Belum, belum. Belum ada tanda tangan ad interim-nya,” kata Prasetyo.

    Prasetyo bilang, ada kemungkinan pengganti sementara Erick Thohir adalah pelaksana tugas dari posisi Wakil Menterinya. Ada tiga wakil menteri di Kementerian BUMN.

    “Kemungkinan dari Wamen,” ujar Prasetyo.

    Sebanyak tiga Wakil Menteri BUMN, antara lain Kartika Wirjoatmodjo, Dony Oskaria, dan Aminuddin Maruf. Sejauh ini, Dony juga menduduki pucuk kepemimpinan BPI Danantara sebagai Chief Operation Officer (COO) Danantara. Hanya Kartika dan Aminuddin yang masih fokus di Kementerian BUMN.

    (hal/ara)

  • Dirut Ungkap Proses Bulog Jadi Badan Khusus

    Dirut Ungkap Proses Bulog Jadi Badan Khusus

    Jakarta –

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani buka-bukaan perkembangan Perum Bulog akan menjadi badan di bawah Presiden. Rencana ini muncul sebulan setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden, tepatnya pada November 2024.

    Rizal memastikan pembahasan Perum Bulog menjadi badan masih terus dilakukan antara Bulog dengan pemerintah. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

    “Intinya kita akan kan sedang mau direvisi itu Perpres 125. Mungkin ke depan Bulog akan diharapkan jadi badan,” kata dia ditemui di Kementerian Koodinator Bidang Pangan, Jumat (12/9/2025).

    Saat ditanya kapan target realisasi rencana tersebut, Rizal mengatakan perubahan itu harus dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Rizal juga enggan menanggapi terkait Bulog yang akan lepas dari Kementerian BUMN jika sudah menjadi badan sendiri.

    “Kita tergantung anggota dewan (DPR) nanti. Ya kan nanti harus persetujuan di sana. Kita ikutin aturan ada dari hasil itu bagaimana pertunjuknya,” tuturnya.

    Ia hanya berharap bahwa rencana tersebut dapar terealisasi secepatnya. “Ya kita harapkan seperti itu. Semuanya berharap as soon as possible. Kami belum berani ngomong (target) karena belum juga disidangkan,” tambahnya.

    Untuk diketahui, Perum Bulog bakal ditransformasikan menjadi sebuah badan khusus di bawah Presiden Prabowo Subianto. Bulog bakal diubah statusnya tidak lagi jadi unit usaha BUMN.

    Informasi terkait pembahasan Perum Bulog menjadi badan berawal dari unggahan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (Tiko). Dalam story Instagramnya @tiko1973, dia mengunggah foto rapat di Kementerian PPN/Bappenas.

    Keterangan dalam unggahan tersebut, rapat itu membahas terkait tranformasi kelembagaan Bulog. Dalam rapat itu hadir juga Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Rencan ini muncul pada November 2024. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan pernah mengatakan rencana tersebut telah mendapatkan restu dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Atas persetujuan rapat dan izin bapak presiden, kita akan membahas mulai Jumat besok mengenai transformasi lembaga Bulog agar seperti apa. Agar Bulog karena swasembada pangan ini akan sangat tergantung kepada Bulog. Beli gabah dan beli jagung dan lain-lain,” ungkap pria yang akrab disapa Zulhas itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

    Eks Menteri Perdagangan itu juga menyinggung soal transformasi keuangan Bulog. Keuangan Bulog dirasa akan lebih baik bila nantinya menjadi sebuah badan khusus.

    (ada/rrd)

  • Wamen BUMN Bilang Pekerjaan Konsultan Terancam Musnah

    Wamen BUMN Bilang Pekerjaan Konsultan Terancam Musnah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyoroti pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang dinilai mampu mengubah banyak pekerjaan, bahkan berpotensi menghilangkan sejumlah profesi.

    Pria yang akrab disapa Tiko itu mencontohkan kemampuan AI generasi terbaru seperti ChatGPT 5 yang dinilai bisa menggantikan peran konsultan hingga menyusun kebijakan pemerintah.

    “Kalau Bapak Ibu sudah tahu dan mendownload ChatGPT 5, ChatGPT 5 ini bisa memusnahkan konsultan, karena dengan ChatGPT 5 kita tidak perlu konsultan lagi. Kita bisa bikin proposal, bisa nanya segala macam, dan keluar jawabannya sangat detail dan terstruktur. Jadi bisnis konsultan bisa hilang gara-gara ChatGPT 5,” ujar Tiko dalam acara Digital Resilience Summit 2025 di Kantor Peruri, Jakarta.

    Tak hanya itu, ia bahkan menyebut AI berpotensi digunakan untuk menyusun dokumen kebijakan tingkat tinggi.

    “Proposal bisnis, proposal bahkan membuat kebijakan pemerintah, mungkin ke depan nyusun perpres pun bisa nanya ChatGPT juga,” kata dia.

    Tiko menilai kecepatan dan kecerdasan AI akan membentuk cara berpikir generasi muda, khususnya Gen Z dan Gen Alpha, yang berbeda dengan generasi sebelumnya.

    “ChatGPT ini luar biasa, kecepatannya, kecerdasan buatannya sangat cepat dan ini tentunya akan merubah bagaimana nanti Gen Z dan Gen Alpha berpikir ke depannya,” ujarnya.

    Namun demikian, ia menekankan bahwa pemanfaatan AI harus dibarengi dengan regulasi dan etika agar tidak menimbulkan dampak negatif.

    Menurutnya, penggunaan AI ini harus diatur dengan etika dan regulasi yang tepat supaya melindungi masyarakat dari tantangan keamanan maupun fake news, tapi juga bagaimana memanfaatkan AI dengan tepat.

    Tiko juga menyoroti perbedaan pola pikir generasi yang tumbuh di era AI dengan generasi sebelumnya.

    “Generasi nanti yang lahir di dunia AI ini pasti brain nya akan berkembang dengan cara berbeda. Karena sekarang dia nggak perlu nanya bapak ibunya lagi, nggak perlu nanya teman, tinggal di kamar aja nanya sama ChatGPT. Jadi ini akan membangun manusia Indonesia yang berbeda speknya dibanding kita,” ungkapnya.

    Menurutnya, tantangan besar ke depan adalah bagaimana negara mampu mengatur agar AI tidak merusak pola pikir dan pola kerja generasi berikutnya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]