Xcloud.id

Tag: Karine Jean-Pierre

  • TikTok Resmi Diblokir di AS, Aplikasinya Hilang di Play Store dan App Store

    TikTok Resmi Diblokir di AS, Aplikasinya Hilang di Play Store dan App Store

    Jakarta –

    TikTok tidak lagi dapat diakses oleh pengguna di Amerika Serikat, setelah undang-undang mengenai pelarangan terhadap platforma asal China itu mulai diberlakukan pada Minggu (19/1/2025).

    Bahkan, aplikasi TikTok tidak muncul di toko aplikasi milik Google, Play Store, maupun App Store kepunyaan Apple. Selain itu, pengguna di negeri Paman Sam tidak bisa menonton kembali di TikTok.

    Sebagaimana dikutip BBC, notifikasi muncul kepada pengguna TikTok di AS, pemblokiran TikTok terjadi karena undang-undang yang melarang TikTok sudah berlaku sehingga tidak bisa menggunakan media sosial satu ini.

    Di paragaf berikutnya, ada kabar baiknya, Donald Trump sebagai presiden terpilih AS, menyatakan telah menangguhkan pemblokiran TikTok dan membantu mereka menemukan solusi untuk memulihkan pemblokiran setelah ia menjabat.

    Trump mengatakan ia kemungkinan besar akan memberikan TikTok penangguhan larangan selama 90 hari setelah dia menjabat pada hari Senin (20/1/2025) waktu setempat.

    “Perpanjangan 90 hari adalah sesuatu yang kemungkinan besar akan dilakukan, karena itu tepat,” kata Trump. “Jika saya memutuskan untuk melakukan itu, saya mungkin akan mengumumkannya pada hari Senin,” ucapnya menambahkan.

    Gedung Putih mengatakan bahwa pemerintahan mendatanglah yang akan mengambil tindakan terkait nasib TikTok di AS selanjutnya.

    “Kami tidak melihat alasan bagi TikTok atau perusahaan lain untuk mengambil tindakan dalam beberapa hari ke depan sebelum pemerintahan Trump menjabat pada hari Senin,” kata sekretaris pers Karine Jean-Pierre dalam sebuah pernyataan.

    Sebelumnya, masa depan TikTok ini terancam karena adanya undang-undang yang mengharuskan TikTok untuk mengakhiri hubungan dengan perusahaan induknya di Cina, ByteDance, atau menghentikan operasinya di Amerika Serikat.

    Pada hari Jumat, Mahkamah Agung menguatkan undang-undang tersebut, dengan menyoroti perlunya undang-undang tersebut karena keamanan nasional. Dengan tidak adanya penundaan resmi dari Trump, perusahaan-perusahaan seperti Apple, Oracle, dan Google yang mendukung atau menjadi tuan rumah TikTok mungkin harus menghadapi konsekuensi finansial dan hukum.

    (agt/asj)

  • Trump Bakal Tunda Pemblokiran TikTok Selama 90 Hari

    Trump Bakal Tunda Pemblokiran TikTok Selama 90 Hari

    Jakarta –

    Pengguna internet di Amerika Serikat dilaporkan sudah tidak bisa lagi mengakses TikTok, bahkan aplikasi milik Bytedance ini sudah tidak muncul di toko aplikasi Google dan Apple.

    Hal tersebut disebabkan setelah undang-undang mengenai pelarangan terhadap platform asal China mulai diberlakukan Minggu (19/1/2025).

    Namun, beberapa hari sebelum TikTok diblokir, presiden terpilih AS Donald Trump telah memberikan isyarat yang akan memberikan penangguhan pmeblokiran TikTok selama 90 hari setelah ia menjabat pada Senin (20/1/2025).

    Ini berarti TikTok masih bisa beroperasi di Amerika Serikat sampai mendapatkan solusi agar tidak diblokir setelah waktu yang ditentukan

    “Penangguhan 90 hari ini adalah hal yang sangat mungkin terjadi, karena ini memang layak diberikan. Anda tahu, ini layak diberikan. Kami akan mempertimbangkan dengan seksama. Ini adalah situasi yang sangat pelik,” kata Trump sebagaimaan dikutip detikINET dari Reuters, Minggu (19/1/2025).

    Masa depan TikTok terancam karena adanya undang-undang yang mengharuskan TikTok untuk mengakhiri hubungan dengan perusahaan induknya di China atau jika tidak mereka harus menghentikan operasinya di Amerika Serikat.

    Pada Jumat (17/1/2025), Mahkamah Agung menguatkan undang-undang tersebut, dengan menyoroti perlunya undang-undang tersebut demi keamanan nasional.

    Akan tetapi dengan tidak adanya penundaan secara resmi dari Trump, perusahaan-perusahaan seperti Apple, Oracle, dan Google yang mendukung atau menyediakan aplikasi TikTok di app store-nya kemungkinan akan menghadapi konsekuensi finansial dan hukum.

    Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre menyebutkan bahwa tidak ada tindakan segera yang diperlukan untuk TikTok atau perusahaan lain sampai pemerintahan Trump menjabat.

    Namun, untuk mendapatkan penangguhan akan membutuhkan kesepakatan konkret bagi ByteDance untuk menyelesaikan disinvestasi aplikasi pada pertengahan April. Hal ini merupakan hambatan utama yang perlu diselesaikan.

    Menurut pandangan para ahli, Trump mungkin akan mencari resolusi politik untuk menyelamatkan TikTok dengan menerapkan persyaratan yang ketat.

    ByteDance saat ini terlibat dalam negosiasi berbagai opsi lain yang mencakup kesepakatan divestasi dan potensi merger.

    Sementara itu, Beijing menentang tindakan AS dan menyebutnya sebagai penindasan yang tidak adil. Di sisi lain, para ahli industri percaya bahwa TikTok masih akan menghidupkan kembali dirinya sendiri di bawah entitas yang telah direstrukturisasi dan mematuhi peraturan AS.

    Pada Jumat lalu Trump mengaku sudah berdiskusi dengan Presiden China Xi Jinping dan salah satu topik pembicaraannya adalah TikTok. Lalu CEO TIkTok Shou Zi Chew pun ikut diundang dan akan menghadiri pelantikan Trump, bersama dengan sejumlah bos perusahaan teknologi lain.

    (jsn/jsn)

  • Trump Bakal Tunda Pemblokiran TikTok Selama 90 Hari

    Layanan Tutup di AS per 19 Januari, Bos TikTok: Terima Kasih Trump

    Jakarta –

    TikTok mengumumkan akan menutup layanannya di Amerika Serikat mulai 19 Januari 2025. Keputusan ini diambil dengan berat hati setelah pernyataan Gedung Putih dan Departemen Kehakiman AS gagal memberikan kejelasan dan jaminan yang dibutuhkan bagi penyedia layanan TikTok.

    Dalam pernyataan resminya, TikTok menyoroti ketidakpastian dari pemerintah AS yang menimbulkan kekhawatiran bagi para penyedia layanan. Tanpa jaminan tidak adanya penegakan hukum dari pemerintahan Biden, TikTok terpaksa menghentikan operasinya demi melindungi penyedia layanan mereka.

    “Kecuali Pemerintah Biden segera memberikan pernyataan definitif yang memuaskan penyedia layanan, terpenting adanya jaminan bahwa tidak akan ada penegakan hukum, sayangnya TikTok akan terpaksa menutup layanan pada tanggal 19 Januari.,” bunyi pernyataan TikTok.

    Penutupan ini akan berdampak pada lebih dari 170 juta pengguna TikTok di AS. Sebelumnya, pemerintah AS telah menetapkan batas waktu 19 Januari bagi ByteDance, perusahaan induk TikTok, untuk menjual operasinya di AS.

    Pada Jumat pagi waktu setempat, Mahkamah Agung menolak permohonan banding yang diajukan TikTok dan ByteDance untuk menghentikan undang-undang yang akan melarang aplikasi tersebut di AS. Undang-undang tersebut tidak secara langsung melarang penggunaan TikTok, tetapi mengenakan denda USD 5.000 per pengguna kepada perusahaan yang mendistribusikan atau menjadi host aplikasi TikTok.

    Perusahaan teknologi seperti Apple dan Google (yang menawarkan TikTok di toko aplikasi mereka) dan Oracle (yang memiliki perjanjian untuk menjadi host data pengguna TikTok di AS) mungkin enggan mengambil risiko melanggar hukum. Apple, Google, dan Oracle tidak menanggapi permintaan komentar tentang larangan TikTok yang akan datang.

    Pemerintahan Biden sendiri telah menyerahkan keputusan tentang penegakan hukum tersebut kepada Presiden terpilih Donald Trump. Pemerintahan baru diharapkan dapat menemukan resolusi yang memungkinkan TikTok tetap legal di AS.

    “Pemerintahan, seperti negara bagian lainnya, telah menunggu keputusan yang baru saja dibuat oleh Mahkamah Agung AS terkait masalah TikTok,” kata sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat setelah putusan pengadilan tinggi tersebut.

    “Mengingat fakta tentang waktu, Pemerintahan ini mengakui bahwa tindakan untuk menerapkan undang-undang tersebut harus diserahkan kepada Pemerintahan berikutnya, yang akan mulai menjabat pada hari Senin.”

    CEO TikTok Ucap Terima Kasih ke Trump

    Foto: AFP via Getty Images/OLIVIER DOULIERY

    CEO TikTok Chew Shou Zi telah menanggapi keputusan yang dibuat pada hari Jumat (17 Januari) oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk melarang aplikasi media sosial tersebut.

    Lewat akun TikTok miliknya, Chew menyatakan bahwa perusahaannya telah “berjuang untuk melindungi hak konstitusional atas kebebasan berbicara bagi lebih dari 170 juta warga Amerika” yang menggunakan TikTok.

    “Atas nama semua orang di TikTok dan semua pengguna kami di seluruh negeri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Trump atas komitmennya untuk bekerja sama dengan kami guna menemukan solusi yang membuat TikTok tetap tersedia di Amerika Serikat,” katanya.

    “Ini adalah pendirian yang kuat untuk Amandemen Pertama dan menentang penyensoran sewenang-wenang.”

    @shou.time Our response to the Supreme Court decision @TikTok ♬ original sound – Shou

    Pria berdarah Singapura ini menambahkan: “Kami bersyukur dan senang mendapat dukungan dari seorang Presiden yang benar-benar memahami platform kami,” seraya mencatat bahwa Trump telah mengumpulkan lebih dari 60 miliar penayangan pada kontennya sendiri di TikTok.

    Lebih lanjut Chew mengatakan bahwa “lebih dari tujuh juta bisnis Amerika” memperoleh penghasilan dan pelanggan baru melalui TikTok.

    Dia berjanji bahwa perusahaannya akan melakukan segala yang dapat dilakukannya untuk memastikan platform tersebut “berkembang”.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Trump Desak MA Hentikan Sementara UU Pelarangan TikTok di AS, Kenapa?”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/afr)

  • TikTok Resmi Ditutup Besok, Penggunanya Nangis Darah

    TikTok Resmi Ditutup Besok, Penggunanya Nangis Darah

    Jakarta, CNBC Indonesia – TikTok menghadapi ancaman penutupan di Amerika Serikat (AS) setelah Mahkamah Agung mengesahkan undang-undang yang melarang aplikasi video pendek populer itu, jika perusahaan induknya, ByteDance asal China, tidak menjual kepemilikan.

    Melansir Reuters, pada Jumat (17/1/2025) malam kemarin, TikTok memberikan peringatan bahwa layanannya akan berhenti beroperasi di Amerika Serikat pada hari Minggu besok, kecuali pemerintahan Presiden Joe Biden memberikan jaminan kepada perusahaan-perusahaan seperti Apple dan Google, agar mereka tidak akan menghadapi tindakan penegakan hukum ketika larangan mulai berlaku.

    Keputusan pengadilan yang didukung sembilan hakim ini menegaskan TikTok bisa dilarang karena alasan keamanan nasional. Langkah ini membuat platform video pendek yang memiliki 170 juta pengguna di AS berada dalam ketidakpastian.

    “Kecuali jika Pemerintahan Biden segera memberikan pernyataan definitif untuk memuaskan penyedia layanan paling penting yang menjamin tidak adanya penegakan hukum, sayangnya TikTok akan terpaksa ditutup pada tanggal 19 Januari,” kata TikTok.

    Sementara itu, Gedung Putih menolak berkomentar terkait situasi ini.

    Adapun Apple, Google, dan penyedia layanan lainnya menghadapi risiko denda besar jika tetap mendukung TikTok setelah larangan diberlakukan. Undang-undang ini sebelumnya disahkan oleh Kongres dengan dukungan bipartisan dan ditandatangani oleh Presiden Biden. Namun, beberapa anggota parlemen kini mulai mempertimbangkan upaya untuk tetap mempertahankan TikTok di AS.

    TikTok, ByteDance dan sejumlah pengguna aplikasi tersebut menentang undang-undang tersebut, tetapi Mahkamah Agung memutuskan undang-undang itu tidak melanggar perlindungan Amandemen Pertama Konstitusi AS terhadap pembatasan kebebasan berbicara oleh pemerintah seperti yang mereka sampaikan.

    ‘Kendali Musuh Asing’

    Selama bertahun-tahun kepemilikan TikTok oleh China telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemimpin AS, dan pertikaian TikTok terjadi pada saat meningkatnya ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia.

    Para anggota parlemen dan pemerintahan Biden mengatakan China dapat menggunakan TikTok untuk mengumpulkan data jutaan warga Amerika untuk pelecehan, perekrutan, dan spionase.

    “Skala TikTok dan kerentanannya terhadap kendali musuh asing, bersama dengan banyaknya data sensitif yang dikumpulkan platform tersebut, membenarkan perlakuan yang berbeda untuk mengatasi masalah keamanan nasional pemerintah,” kata Mahkamah Agung dalam pendapat yang tidak ditandatangani tersebut.

    Foto: TikTok. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
    TikTok. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

    TikTok telah menjadi salah satu platform media sosial paling menonjol di AS, khususnya di kalangan anak muda yang menggunakannya untuk video berdurasi pendek, termasuk banyak yang menggunakannya sebagai platform untuk bisnis kecil.

    Beberapa pengguna memberikan reaksi terkejut apabila larangan tersebut benar-benar bisa terjadi.

    “Ya ampun, saya tidak bisa berkata apa-apa,” kata Lourd Asprec, 21 tahun, dari Houston, yang telah mengumpulkan 16,3 juta pengikut di TikTok dan menghasilkan sekitar US$80.000 per tahun dari platform tersebut.

    “Saya bahkan tidak peduli dengan pencurian data saya oleh China. Mereka dapat mengambil semua data saya. Misalnya, jika ada, saya akan pergi ke China sendiri dan memberikan data saya kepada mereka,” sambungnya.

    Algoritma canggih sebagai aset utama perusahaan, menyediakan video pendek yang disesuaikan dengan keinginan pengguna. Platform ini menyajikan koleksi besar video yang dikirimkan pengguna, yang dapat ditonton dengan aplikasi ponsel pintar atau di internet.

    Saat batas waktu penutupan aplikasi semakin dekat, beberapa pengguna mulai beralih ke aplikasi lain seperti RedNote, meskipun platform tersebut masih menggunakan bahasa Mandarin, sehingga membuat pengguna kesulitan menyesuaikan diri.

    Bagaimana Nasib TikTok di AS?

    Nasib TikTok kini berada di tangan Presiden terpilih Donald Trump, yang mengisyaratkan akan mempertimbangkan langkah-langkah untuk mempertahankan aplikasi ini. Trump sebelumnya juga sempat mencoba melarang TikTok pada tahun 2020, namun upayanya gagal. “Keputusan saya akan segera dibuat. Nantikan!” tulis Trump di media sosialnya.

    Pemerintahan Biden menekankan, TikTok dapat terus beroperasi di AS jika lepas dari kendali China. Pada hari Jumat (17/1/2025), Gedung Putih mengatakan, Biden tidak akan mengambil tindakan apapun untuk menyelamatkan TikTok.

    Biden belum secara resmi mengajukan penundaan 90 hari dalam batas waktu sebagaimana diizinkan oleh hukum.

    “Keputusan ini akan dibuat oleh presiden berikutnya,” kata Biden kepada wartawan.

    Undang-undang tersebut melarang penyediaan layanan tertentu kepada TikTok dan aplikasi lain yang dikendalikan musuh asing, termasuk dengan menawarkannya melalui toko aplikasi seperti Apple dan Google. Terkait hal ini, Google menolak berkomentar pada hari Jumat. Sementara Apple dan Oracle tidak menanggapi permintaan komentar.

    Sekretaris Pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre menyebut tindakan untuk menerapkan undang-undang tersebut harus menjadi tanggung jawab pemerintahan berikutnya.

    Sementara Departemen Kehakiman mengatakan, “menerapkan dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang tersebut setelah mulai berlaku pada tanggal 19 Januari, akan menjadi proses yang berlangsung seiring berjalannya waktu.”

    (wur)

  • Biden Batal Kunjungi Italia, Fokus Atasi Kebakaran Hutan Los Angeles

    Biden Batal Kunjungi Italia, Fokus Atasi Kebakaran Hutan Los Angeles

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden membatalkan kunjungan kenegaraan ke Italia untuk fokus membatasi kebakaran hutan yang menyelimuti Los Angeles. Sedikitnya lima orang tewas, dengan ribuan orang lainnya terpaksa mengungsi dan sekitar 1.500 bangunan hangus terbakar.

    “Setelah kembali malam ini dari Los Angeles, di mana sebelumnya dia bertemu dengan personel kepolisian, pemadam kebakaran dan personel darurat… Presiden Biden mengambil keputusan untuk membatalkan perjalanannya yang akan datang ke Italia, untuk tetap fokus dalam mengarahkan respons federal secara penuh dalam beberapa hari mendatang,” ucap Sekretaris Pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, seperti dilansir AFP, Kamis (9/1/2025).

    Los Angeles yang merupakan kota terbesar kedua di AS diselimuti kebakaran hutan yang semakin meluas beberapa hari terakhir. Lebih dari 100.000 orang terpaksa meninggalkan rumah-rumah mereka, dengan hingga 1.500 bangunan, termasuk rumah warga, hangus dilalap api.

    Sheriff Los Angeles County, Robert Luna, menyebut sedikitnya lima orang tewas, namun dia mengkhawatirkan adanya lebih banyak korban jiwa.

    Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Los Angeles County, Anthony Marrone, dalam pernyataannya mengakui para personelnya kewalahan menjalankan tugasnya karena kecepatan dan keganasan kobaran api di beberapa titik api, termasuk di area Hollywood.

    “Kami melakukan yang terbaik yang kami bisa. Tapi tidak, kami tidak memiliki cukup personel pemadam kebakaran di LA County di antara semua departemen untuk menangani hal ini,” ucapnya.

  • Imbas Kebakaran di Los Angeles, Biden Batalkan Kunjungan Luar Negeri Terakhirnya sebagai Presiden – Halaman all

    Imbas Kebakaran di Los Angeles, Biden Batalkan Kunjungan Luar Negeri Terakhirnya sebagai Presiden – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Los Angeles, California terus memberikan dampak negatif kepada warga Amerika Serikat.

    Tak hanya membakar kediaman sejumlah selebriti Hollywood hingga mengganggu produksi industri hiburan di AS, karhutla di Los Angeles juga membuat Joe Biden membatalkan kunjungan luar negeri terakhirnya sebagai Presiden.

    Dikutip dari Reuters, kabar ini dikonfirmasi oleh Washington pada Rabu waktu setempat (8/1/2025) yang memastikan Presiden Joe Biden membatalkan perjalanan luar negeri terakhir dalam masa kepresidenannya menuju Roma dan Vatikan, Italia.

    Biden akan tetap berada di Washington guna memantau respons penanganan kebakaran dahsyat yang melanda California.

    Sebelumnya, Biden dijadwalkan akan berangkat ke Italia pada Kamis sore, setelah memberikan pidato peringatan untuk Presiden Jimmy Carter yang telah meninggal di sebuah acara memorial di Washington.

    Di kunjungan terakhirnya sebagai Presiden tersebut, Biden akan melalui perjalanan tiga hari di negeri Pizza tersebut guna bertemu dengan Paus Fransiskus serta Presiden Italia Sergio Mattarella dan Perdana Menteri Giorgia Meloni.

    Perjalanan ini dimaksudkan sebagai penutup masa jabatan Biden di Gedung Putih.

    Perjalanan ini juga merupakan kesempatan terakhir untuk menampilkan kekuatan aliansi Amerika sebelum ia meninggalkan jabatannya pada 20 Januari.

    Pengumuman pembatalan perjalanan disampaikan hanya beberapa jam setelah Biden meninggalkan Los Angeles setelah bertemu dengan cicit pertamanya, yang lahir pada Rabu.

    Ia menerima pengarahan dari pejabat pemadam kebakaran setempat sebelum kembali ke Washington, sementara asap dan abu dari kebakaran yang melanda daerah tersebut menyelimuti langit siang hari.

    “Setelah kembali malam ini dari Los Angeles, di mana sebelumnya ia telah bertemu dengan petugas polisi, pemadam kebakaran, dan petugas darurat yang sedang memerangi kebakaran besar yang melanda daerah tersebut, Presiden Biden menyetujui deklarasi Bencana Besar untuk California,” kata sekretaris pers, Karine Jean-Pierre dalam sebuah pernyataan.

    Melalui diskusi tersebut, Biden pun memutuskan untuk membatalkana kunjungan ke luar negerinya tersebut.

    “Presiden Biden memutuskan untuk membatalkan perjalanan yang telah dijadwalkan ke Italia,” sambung Karine.

    “Keputusan ini diambil agar ia tetap fokus mengarahkan respons penuh pemerintah federal dalam beberapa hari ke depan,”  kata Karine Jean-Pierre.

    Kebakaran besar di Palisades mulai terjadi pada Selasa pagi ketika Biden berada di Los Angeles.

    Karhutla di Los Angeles ini menjadi kian parah setelah fenomena angin kencang melanda lokasi kebakaran sehingga mempercepat penyebaran api.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Trump Ngeluh Bendera AS Dikibarkan Setengah Tiang Saat Pelantikan

    Trump Ngeluh Bendera AS Dikibarkan Setengah Tiang Saat Pelantikan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluh soal bendera negara akan dikibarkan setengah tiang di hari pelantikannya pada 20 Januari mendatang.

    Mengutip AFP, pengibaran bendera setengah tiang tersebut untuk menandai suasana berkabung atas meninggalnya mantan Presiden AS Jimmy Carter pada 29 Desember 2024.

    Keluhan panjang itu ia sampaikan dalam unggahan di media sosial miliknya, Truth Social, pada Jumat waktu setempat. Ia menyindir Partai Demokrat yang merupakan oposisi akan sangat senang lantaran bendera AS dikibarkan dalam posisi berkabung saat dirinya dilantik.

    “Partai Demokrat sangat gembira tentang kemungkinan bendera Amerika kita yang megah akan dikibarkan setengah tiang selama pelantikan saya,” tulis Trump.

    “Mereka pikir ini sangat hebat, dan sangat senang karenanya. Pada kenyataannya, mereka tidak mencintai negara kita, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri,” imbuh Trump.

    Trump mengatakan ini akan menjadi peristiwa perdana bendera AS dikibarkan setengah tiang saat pelantikan presiden.

    “Tidak seorang pun ingin melihat ini. Dan tidak ada warga Amerika yang senang karenanya. Mari kita lihat bagaimana hasilnya,” pungkasnya.

    Meski begitu, Trump mengumumkan akan menghadiri upacara peringatan Jimmy Carter di Washington pada 9 Januari.

    Di sisi lain, Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan Gedung Putih tidak berencana untuk mempertimbangkan kembali keputusan soal pengibaran bendera setengah tiang selama 30 hari masa berkabung sejak 29 Desember 2024.

    Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden memerintahkan bendera diturunkan setengah tiang selama 30 hari sejak hari kematian Carter, sebagaimana kebiasaan ketika seorang presiden AS meninggal.

    (pta/pta)

    [Gambas:Video CNN]

  • Veto Biden atas Akuisisi US Steel, Ketika Keamanan Nasional Menggeser Globalisasi

    Veto Biden atas Akuisisi US Steel, Ketika Keamanan Nasional Menggeser Globalisasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joe Biden memblokir akuisisi United States Steel Corp. (US Steel) oleh Nippon Steel Corp senilai US$14,1 miliar pada Jumat (3/1/2025) waktu setempat. Langkah ini menggarisbawahi pergeseran kebijakan perdagangan AS menuju definisi yang lebih luas tentang keamanan nasional, bahkan terhadap sekutu dekat seperti Jepang.

    Biden menggunakan Undang-Undang Produksi Pertahanan, undang-undang era Perang Dingin, sebagai dasar pemblokiran. Gedung Putih menyebutkan akuisisi itu memiliki risiko terhadap rantai pasokan strategis AS. Meski demikian, bukti spesifik sebagai dasar penolakan tidak diungkapkan.

    Manajemen United States Steel Corp. (US Steel) sendiri dalam beberapa bulan terakhir melihat hanya akuisisi oleh Nippon Steel Corp sebagai solusi penyelamatan kondisi perusahaan yang sedang tertekan.

    Bill Reinsch, mantan pejabat Departemen Perdagangan selama pemerintahan Clinton dan sekarang menjadi penasihat senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional menyebut saat ini definisi keamanan nasional menjadi lebih luas daripada sebelumnya.

    “Tidaklah biasa untuk menyatakan teman dan sekutu sebagai ancaman keamanan,” katanya dikutip dari Bloomberg, Sabtu (4/1/2025). 

    Sebagai gambaran kedekatan Amerika dan Jepang yakni terdapat 50.000 tentara dari Negeri Paman Sam di negara kaisar itu. Jepang juga merupakan mitra utama AS dalam upaya untuk mengimbangi ambisi regional China. Akan tetapi, saat yang sama Departemen Luar Negeri Amerika baru saja menyetujui penjualan rudal ke Jepang dalam kesepakatan senilai hingga $3,64 miliar.

    Langkah ini memperkuat tren kebijakan proteksionis, mirip dengan pendekatan mantan Presiden Donald Trump, yang kerap mengandalkan alasan keamanan nasional untuk membatasi perdagangan dan investasi asing. Kebijakan ini semakin menarik karena Jepang adalah sekutu paling dekat Amerika Serikat. Kondisi yang menunjukkan masing-masing negara di dunia semakin mengutamakan negaranya bahkan menolak berbagi ke negara mitra.  

    Para mantan pejabat dan pakar yang diwawancarai Bloomberg mengatakan keputusan tersebut menandakan betapa tajamnya perubahan kebijakan AS yang telah berpaling dari prinsip-prinsip globalisasi yang menjadi ciri khas kebijakan perdagangan dan investasi negara itu hingga pertengahan 2010-an. AS telah mengandalkan gagasan keamanan nasional yang didefinisikan secara samar sebagai bagian dari pergeseran itu.

    “Ketika presiden atau orang lain dalam pemerintahan menggunakan alasan keamanan nasional untuk membenarkan tindakan tertentu, mereka juga dapat mendefinisikannya sesuai keinginan mereka,” kata Sarah Bauerle Danzman, seorang peneliti senior tetap di Statecraft Initiative, Pusat GeoEkonomi Dewan Atlantik.

    Bukan hanya AS. Satu studi dari analis Council on Foreign Relations Benn Steil dan Elisabeth Harding melacak bagaimana pemerintahan Trump dan Biden — diikuti oleh banyak negara lain — semakin mengandalkan pengecualian keamanan nasional di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk memblokir tindakan yang mereka tentang.

    “Pengecualian tersebut sekarang digunakan secara teratur untuk membenarkan pembatasan perdagangan pada barang-barang yang tidak berbahaya seperti biji kakao, minuman beralkohol, pakan ternak, produk lampu, dan kusen pintu,” tulis Steil dan Harding.

    Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan langkah tersebut tidak ada hubungannya dengan Jepang tetapi tentang bagaimana US Steel akan tetap dimiliki dan dioperasikan oleh Amerika. Trump yang akan dilantik pada 20 Januari 2025 mendatang juga berjanji untuk memblokir kesepakatan tersebut.

    Investasi asing langsung di AS terus meningkat pada tahun 2023, sebagian besar didorong oleh Jepang. Akan tetapi tetapi para pendukung investasi khawatir tentang sinyal yang akan dikirim dalam keputusan atas US Steel. Keputusan tersebut berisiko membuat perusahaan asing lain enggan untuk meningkatkan investasi dan produksi mereka di AS.

    John Murphy, dari komisi perdagangan internasional Kamar Dagang AS mengatakan dalam sebuah pernyataan Jepang adalah sumber investasi asing langsung terbesar di AS, dan Kamar Dagang mengatakan bahwa negara itu mendukung hampir 1 juta pekerjaan di AS. “[Kebijakan proteksionisme ini] dapat memiliki efek yang mengerikan pada investasi internasional di Amerika,” katanya.

    Komite Investasi Asing di Amerika Serikat, panel rahasia yang meneliti proposal oleh entitas asing untuk membeli perusahaan atau properti di AS, tidak dapat mencapai konsensus tentang penjualan tersebut tahun lalu. Komite tersebut, yang dikenal sebagai Cfius, menyerahkan keputusan akhir ke Gedung Putih.

    Kekhawatirannya adalah bahwa Nippon Steel mungkin tidak dapat memenuhi janji untuk mempertahankan produksi pada kapasitas di AS, adanya potensi tekanan pada perusahaan dari pemerintah Jepang untuk berproduksi di dalam negeri mereka, dan insentif ekonomi yang membuat perusahaan itu lebih memilih produksi baja di negara-negara dengan upah lebih rendah.

  • Biden Ampuni Putranya dari Kasus Kriminal, Partai Republik Meradang

    Biden Ampuni Putranya dari Kasus Kriminal, Partai Republik Meradang

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) yang akan segera meninggalkan jabatannya, Joe Biden, memberikan pengampunan kepada putranya, Hunter Biden, yang divonis bersalah atas dakwaan federal terkait senjata api dan pajak. Pengampunan ini diberikan meskipun Biden sebelumnya berjanji tidak akan mengambil langkah tersebut.

    Pengampunan ini diambil hanya beberapa minggu sebelum Hunter dijadwalkan menerima hukuman atas vonis senjata api dan pengakuan bersalahnya atas tuduhan pajak, yang akan menyelamatkannnya dari kemungkinan hukuman penjara akibat vonis tersebut.

    Dalam pernyataan melalui email kepada kantor berita Associated Press, Hunter Biden menyatakan rasa syukur atas pengampunan ini dan berjanji akan mendedikasikan hidupnya untuk membantu mereka yang masih menderita.

    “Saya telah mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahan saya selama masa tergelap dalam hidup saya akibat kecanduan, kesalahan yang dieksploitasi untuk mempermalukan saya dan keluarga saya demi keuntungan politik,” katanya.

    Apa kata Joe Biden?

    Biden menyebut vonis terhadap putranya sebagai “ketidakadilan.”

    “Tidak ada orang berpikiran jernih ketika melihat fakta dalam kasus Hunter dapat mencapai kesimpulan lain selain bahwa Hunter disasar hanya karena ia adalah putra saya, dan itu salah,” ujar presiden dalam sebuah pernyataan.

    Hunter pertama kali mengungkapkan bahwa ia sedang diselidiki secara federal pada Desember 2020, hanya sebulan setelah Biden terpilih sebagai presiden.

    “Saya harap rakyat Amerika memahami mengapa seorang ayah dan presiden mengambil keputusan ini,” tambahnya, sembari menyebut bahwa keputusan tersebut dibuat akhir pekan ini saat keluarga presiden merayakan liburan Thanksgiving di Nantucket, Massachusetts.

    “Ada upaya untuk menghancurkan Hunter, yang telah lima setengah tahun hidup dalam kesadaran penuh meskipun menghadapi serangan tanpa henti dan penuntutan selektif. Dalam percobaan menghancurkan Hunter, mereka mencoba menghancurkan saya, dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa ini akan berhenti di sini. Cukup sudah.”

    Bertentangan dengan janji sebelumnya

    Penggunaan kekuasaan luar biasa seorang presiden oleh Biden ini dilakukan saat ia bersiap meninggalkan Gedung Putih, menjelang pelantikan Donald Trump yang dijadwalkan pada 20 Januari.

    Langkah ini bertentangan dengan sejumlah janji Biden sebelumnya untuk tidak menggunakan kekuasaan tersebut demi kepentingan keluarganya.

    Pada Juni, Biden secara tegas menolak kemungkinan memberikan pengampunan atau grasi kepada Hunter dalam wawancara dengan ABC News.

    Juru Bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, juga menegaskan kembali janji itu pada 8 November.

    “Kami telah menjawab pertanyaan itu berkali-kali. Jawaban kami tetap sama, yaitu tidak,” ujarnya.

    Republikan marah atas pengampunan ini

    Partai Republik mengecam keputusan Biden, dengan banyak anggota Kongres menyampaikan kemarahan mereka di media sosial.

    “Joe Biden adalah pembohong dan munafik, sampai akhir,” ujar Anggota Kongres Marjorie Taylore Greene di media sosial X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

    Anggota Kongres Andy Biggs mengatakan bahwa Biden akan “dicatat sebagai salah satu presiden paling korup dalam sejarah Amerika.”

    “Hunter Biden adalah seorang kriminal, tetapi ayahnya yang korup tidak akan membiarkan keadilan ditegakkan di bawah pemerintahan yang mengikuti aturan hukum,” katanya di X.

    Ketua Komite Pengawas DPR, James Comer, mengatakan bahwa “sangat disayangkan bahwa, alih-alih mengungkap kebenaran tentang kesalahan mereka selama puluhan tahun, Presiden Biden dan keluarganya terus melakukan segala cara untuk menghindari pertanggungjawaban.”

    Kritik bahkan datang dari sebagian anggota Partai Demokrat sendiri, seperti Gubernur Colorado Jared Polis.

    “Sebagai seorang ayah, saya tentu memahami keinginan Presiden Joe Biden untuk membantu putranya dengan mengampuni dia, tetapi saya kecewa karena dia menempatkan keluarganya di atas kepentingan negara,” ujar Polis.

    Gubernur itu memperingatkan bahwa pengampunan ini adalah “preseden buruk yang dapat disalahgunakan oleh presiden berikutnya dan sayangnya akan mencoreng reputasinya.”

    rs/gtp (AP, Reuters)

    Lihat video: Dulu Bilang Tidak, Biden Kini Beri Grasi untuk Putranya Hunter

    (ita/ita)

  • Transisi Kekuasaan di Balik Pertemuan Trump dengan Biden

    Transisi Kekuasaan di Balik Pertemuan Trump dengan Biden

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menggelar pertemuan dengan Presiden terpilih Donald Trump di Gedung Putih. Pertemuan itu dilakukan demi memastikan transisi kekuasaan berjalan mulus.

    Dirangkum detikcom, Kamis (14/11/2024), Biden menyambut kedatangan Trump kembali ke Gedung Putih pada Rabu waktu setempat. Keduanya berjabat tangan di depan api unggun Ruang Oval saat mereka menjanjikan transisi yang lancar.

    “Selamat datang kembali,” kata Biden, 81 tahun, saat memberi selamat kepada Trump yang berusia 78 tahun.

    Biden, yang keluar dari pemilihan pada bulan Juli tetapi melihat penggantinya Kamala Harris kalah dari Trump minggu lalu, mengatakan dia “menantikan transisi yang lancar” dan berjanji untuk melakukan “segala yang kami bisa untuk memastikan Anda diakomodasi.”

    Saat kedua presiden dengan usia gabungan 159 tahun itu berjabat tangan, Biden tampak menunduk, sementara Trump mencondongkan tubuh ke depan dan menatap matanya.

    Trump mengobarkan massa yang menyerang Gedung Capitol AS pada tahun 2021 dan menjalankan kampanye pemilihan yang brutal dan memecah belah tahun ini–tetapi berusaha untuk bersikap sopan pada kunjungannya kembali ke Gedung Putih.

    “Politik itu sulit, dan dalam banyak kasus, dunia ini tidak begitu menyenangkan. Dunia ini menyenangkan saat ini dan saya sangat menghargainya,” kata Trump.

    Bahas Ukraina hingga Timur Tengah

    Isu soal perang Ukraina dan situasi terkini di kawasan Timur Tengah menjadi pembahasan saat keduanya bertemu.

    Dalam pertemuan itu, Biden berusaha menekankan kepada Trump bahwa sangat penting bagi AS untuk melanjutkan dukungan kepada Ukraina dalam melawan Rusia. Demikian seperti dilansir Reuters dan AFP, Kamis (14/11/2024).

    “Presiden Biden memperkuat pandangannya bahwa Amerika Serikat yang terus mendukung Ukraina adalah demi kepentingan keamanan nasional kita,” ucap Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan saat berbicara kepada wartawan membahas topik pembicaraan Biden dan Trump di Gedung Putih.

    Menurut Sullivan, Biden menjelaskan kepada Trump bahwa dukungan untuk Ukraina baik bagi keamanan nasional AS, karena Eropa yang kuat dan stabil akan menjaga AS agar tidak terseret ke dalam perang.

    Trump sendiri telah berjanji untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina secepatnya, namun tanpa menjelaskan caranya.

    Pertemuan Berlangsung 2 Jam

    Pertemuan keduanya ini menjadi yang pertama sejak Pilpres AS digelar pada 5 November lalu, di mana Trump mengalahkan Wakil Presiden Kamala Harris. Biden dan Trump duduk berdampingan di Ruang Oval Gedung Putih, yang menjadi pemandangan damai yang menepis ketegangan di antara keduanya selama ini.

    Pertemuan ini merupakan pertemuan ramah-tamah yang dirancang untuk menunjukkan transisi kekuasaan yang lancar, meskipun kedua pemimpin memiliki perbedaan pendapat yang mendalam soal beberapa kebijakan.

    Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, menuturkan kepada wartawan setempat bahwa pertemuan itu berlangsung selama dua jam.

    “Mereka membahas masalah-masalah penting keamanan nasional dan kebijakan dalam negeri yang dihadapi bangsa dan dunia. Itu pertemuan yang sangat ramah, menyenangkan dan substantif,” sebutnya.

    Trump, saat berbicara kepada New York Post usai pertemuan itu, mengungkapkan dirinya dan Biden “berbicara banyak tentang Timur Tengah”.

    “Saya ingin mengetahui pandangannya mengenai posisi kita saat ini. Dan dia menjelaskannya kepada saya, dia sangat ramah,” ucap Trump merujuk pada Biden.

    (taa/dek)