Tag: Kamaruddin Amin

  • PWNU-PCNU Sulsel tolak Muktamar Luar Biasa NU 

    PWNU-PCNU Sulsel tolak Muktamar Luar Biasa NU 

    PWNU dan PCNU se-Sulsel mengambil sikap tegas, menolak apapun upaya orang-orang tertentu itu untuk mengganggu integritas organisasi akan mereka tolak, termasuk mereka yang sekarang bicara soal MLB

    Makassar (ANTARA) – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan dengan tegas menolak wacana dan rencana pelaksanaan Muktamar Luar Biasa (MLB) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU.

    “Sejarah telah mencatat bahwa setiap upaya percobaan untuk mengadakan MLB yang dilakukan oleh segelintir orang atau oknum tidak pernah berhasil,” papar Ketua PWNU Sulsel Anre Gurutta (AG) KH Hamzah Harun Ar Rasyid melalui siaran pers yang diterima di Makassar, Selasa.

    Ia menilai MLB ini menjadi upaya untuk merongrong dan memecah belah keutuhan NU, karena itu upaya melemahkan NU melalui MLB tersebut harus dihalau karena tidak sejalan dengan nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah serta budaya organisasi yang berkembang di lingkungan NU selama ini.

    Selain itu, seluruh elemen NU di Sulsel, kata dia, telah berkomitmen bersama-sama mengembangkan Jam’iyah NU yang solid dan koheren, dan mendukung PBNU untuk terus melangkah dan tetap istiqamah dalam membuat kebijakan-kebijakan strategis.

    Hal ini merupakan wujud peningkatan khidmahnya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Selain menolak MLB, dukungan kepada PBNU solid. PWNU dan PCNU Se-Sulsel mengajak segenap elemen NU, baik struktural maupun kultural agar senantiasa berada dalam satu barisan yang solid bersama PBNU.

    Tujuannya, untuk mewujudkan visi merawat jagat dan membangun peradaban sebagai wujud khidmah jam’iyah untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan secara universal.

    Sekretaris Umum PWNU Sulsel, H Muhammad Tonang menyatakan tidak paham apa urgensi pelaksanaan MLB tersebut yang terus didorong segelintir pihak-pihak atau kelompok tertentu yang diduga akan memecah belah NU.

    “PWNU dan PCNU se-Sulsel mengambil sikap tegas, menolak apapun upaya orang-orang tertentu itu untuk mengganggu integritas organisasi akan mereka tolak, termasuk mereka yang sekarang bicara soal MLB,” ujarnua menegaskan.

    Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Gus Yahya Cholis Staquf menghadiri rapat koordinasi, konsolidasi dan pembinaan PWNU dan PCNU se-Sulsel di Karebosi Condontel Makassar, Jumat, 6 Desember 2024.

    Dalam pertemuan itu, pengurus PWNU dan PCNU se-Sulsel menyampaikan penyataan sikap bersama mendukung kepengurusan PBNU dibawa kepemimpinan Gus Yahya Cholis Staquf periode 2022-2027.

    Selain itu menolak pelaksanaan MLB dengan menyatakan agenda tersebut adalah bentuk propaganda oleh segelintir oknum yang tidak bertanggungjawab ingin memecah belah keutuhan NU dan tidak sejalan dengan nilai-nilai Ahlusunnah wal Jama’ah an-Nahdliyah dan budaya organisasi.

    Selanjutnya, mendukung agenda kerja Pemerintah Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

    Pernyataan sikap tersebut ditanda tangani oleh AGH KH Baharuddin HS (Rois Syuriyah), Prof Phil H Kamaruddin Amin, (Katib), Prof KH Hamzah Harun Al-Rasyid, MA (Ketua Tanfidziyah) dan H Muhammad Tonang, (Sekretaris Tanfidziyah)

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menag Minta Unit Percetakan Al-Qur’an di Ciawi Bogor Bisa Cetak Kitab Suci Agama Lain – Page 3

    Menag Minta Unit Percetakan Al-Qur’an di Ciawi Bogor Bisa Cetak Kitab Suci Agama Lain – Page 3

    Menag juga menyoroti perbedaan signifikan antara mushaf fisik dan Al-Qur’an digital. “Mushaf fisik memiliki kesakralan yang tidak tergantikan. Mushaf tidak pernah masuk ke tempat yang tidak suci, seperti toilet, dan membacanya membutuhkan wudu. Sedangkan Al-Qur’an digital, meskipun ada di dalam ponsel, dapat masuk ke tempat-tempat seperti itu,” tuturnya.

    Nasaruddin berharap Gedung PLKI UPQ dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan literasi keagamaan di Indonesia, sekaligus mencerminkan komitmen Kementerian Agama dalam melayani umat lintas agama.

    Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin, menjelaskan bahwa pembangunan Gedung PLKI UPQ ini merupakan hasil dari perencanaan yang dimulai sejak tahun 2020. Proyek ini mulai dibangun pada tahun 2023 dan selesai dalam waktu dua tahun dengan total anggaran sebesar Rp239 miliar.

    “Alhamdulillah, kini kapasitas cetak meningkat signifikan dari 250 ribu menjadi 1 juta mushaf Al-Qur’an per tahun,” ungkap Kamaruddin.

    Kamaruddin menambahkan, Gedung PLKI UPQ Kemenag dirancang sebagai ikon wisata religi dengan fasilitas modern, seperti ruang diskusi, seminar, galeri mushaf, dan mini teater digital yang sangat canggih.

    “UPQ ini tidak hanya menjadi percetakan Al-Quran, tetapi juga pusat literasi keagamaan Islam. Dengan konsep GLAM (Gallery, Library, Archive, Museum), bangunan modern ini menjadi ikon wisata religi dan peradaban Islam di Indonesia,” ujar Kamaruddin.

     

  • Viral Beredar Kartu Nikah Palsu, Kemenag Klarifikasi Kartu Nikah Digital Format yang Resmi

    Viral Beredar Kartu Nikah Palsu, Kemenag Klarifikasi Kartu Nikah Digital Format yang Resmi

    Jakarta, Beritasatu.com – Viral di media sosial, sebuah kartu nikah palsu yang hanya menampilkan foto suami di bagian depan dengan tulisan “Kementrian Agama” (bukan “Kementerian Agama”), dan bagian belakang terdapat empat kolom untuk foto istri. 

    Ternyata, kartu tersebut bukanlah format resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan termasuk dalam kategori hoaks.

    Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin, menegaskan bahwa kartu nikah palsu tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Kemenag. “Kartu dengan foto suami dan empat kolom foto istri itu bukan kartu resmi yang diterbitkan Kementerian Agama. Itu termasuk hoaks karena mengatasnamakan dan menggunakan logo Kemenag,” tegas Kamaruddin Amin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, dikutip Selasa (3/12/2024).

    Kamaruddin menjelaskan bahwa mulai Agustus 2021, Kemenag tidak lagi menerbitkan kartu nikah fisik. Sebagai gantinya, pasangan pengantin yang menikah akan mendapatkan kartu nikah digital. Kartu nikah digital ini menampilkan foto pasangan suami dan istri di bagian depan, lengkap dengan nama suami, nama istri, serta tanggal akad nikah. 

    Pada bagian atas kartu terdapat nama Kementerian Agama Republik Indonesia, diapit oleh gambar Garuda dan logo Kemenag.

    Selain itu, di bagian bawah kartu terdapat informasi mengenai KUA tempat menikah, nomor akta, serta barcode yang dapat dipindai untuk terhubung dengan data server Bimas Islam. Data lengkap pasangan pengantin dapat diakses melalui pemindaian barcode tersebut.

    Kamaruddin Amin menambahkan bahwa layanan kartu nikah digital ini dapat diakses di semua Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah Web). Saat ini, tercatat sudah ada lebih dari 5.800 KUA yang telah terintegrasi dengan Simkah Web dan jumlah ini terus berkembang.

    Proses untuk mendapatkan kartu nikah digital sangat mudah. Pasangan calon pengantin cukup mengisi formulir pendaftaran melalui Simkah Web di https://simkah.kemenag.go.id/. Setelah melaksanakan akad nikah, kartu nikah digital akan dikirimkan melalui email atau WhatsApp yang telah didaftarkan oleh pasangan pengantin.

    Untuk menghindari kartu nikah palsu, penting untuk dicatat. Bahwa kartu nikah digital bukan pengganti buku nikah fisik. Pasangan pengantin tetap akan menerima buku nikah secara fisik. Namun, kartu nikah digital akan diberikan melalui email atau WhatsApp. Bagi pasangan yang menginginkan kartu nikah fisik, mereka dapat mengajukan permohonan ke kepala KUA setempat, selama persediaan kartu fisik masih ada.

  • BWI Dorong Kampus Jadi Nadzir Wakaf, Seperti Apa?

    BWI Dorong Kampus Jadi Nadzir Wakaf, Seperti Apa?

    Jakarta: Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendorong kampus-kampus menjadi nadzir wakaf. Hal tersebut disampaikan Ketua BWI, Kamaruddin Amin saat menyampaikan pidato di acara Waqf Goes to Campus (WGTC) XIV Solo Raya, Universitas Sebelas Maret (UNS).

    Kamaruddin berharap suatu saat UNS dan kampus-kampus yang ada di sekitarnya, termasuk UIN, menjadi nadzir wakaf uang. Diharapkan kampus-kampus bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang ada pada mahasiswa, dosen dan masyarakat, sehingga betul-betul berdaya.

    “Jadi nanti mengajak mahasiswa, mengajak para dosen, para guru dan juga masyarakat untuk membuat sebuah platform yang kita sebut dengan dana abadi pendidikan tapi basisnya wakaf, karena dana LPDP kita belum bisa memberikan beasiswa kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Ketua BWI, Kamaruddin Amin, di Universitas Sebelas Maret (UNS), Rabu, 6 November 2024.

    Dia mengatakan Indonesia butuh platform dan resources yang baru. Dana abadi berbasis wakaf diharapkan bisa menjadi salah satu solusi terhadap persoalan pendidikan yang ada di Indonesia.

    Dia mengungkapkan kontribusi wakaf di dunia barat disebut sebagai endowment fund . Itu sesungguhnya sangat sentral dan penting sekali. 

    Bahkan, lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya pendidikan Islam, itu di atas 80 persen dibantu wakaf.

    “Ada puluhan ribu madrasah, itu di atas tanah wakaf, demikian juga pesantren, perguruan tinggi bahkan kantor pemerintah, ada 1.100 kantor urusan agama atau KUA kita yang berdiri di atas tanah wakaf, dan yang paling menarik adalah alhamdulillah masyarakat kita sekarang ini punya antusiasme yang sangat tinggi untuk wakaf ini,” ujar dia.
     

    Dia menjelaskan antusias masyarakat untuk berwakaf setiap tahun ada pertumbuhan sekitar delapan persen. Ini membuktikan keinginan masyarakat Indonesia berwakaf cukup tinggi. Sehingga, tren wakaf harus dirawat, dijaga, dan dikapitaliasi potensinya.

    Dia juga mengungkapkan keinginannya untuk menjangkau lebih luas, agar siapa pun yang ingin berwakaf bisa melaksanakan wakaf. Supaya wakaf tidak hanya dilakukan oleh meraka yang mampu dan memiliki aset, tapi masyarakat yang ingin berwakaf melalui wakaf uang.

    “Jadi wakaf uang ini sungguh sebuah instrumen yang sangat penting, yang selama ini belum diketahui oleh masyarakat kita secara luas, potensi wakaf uang kita di Indonesia ini mencapai Rp 180 triliun setiap tahun,” ujar Kamaruddin.

    Dia menegaskan tantangannya adalah bagaimana menggali potensi wakaf uang senilai  Rp180 triliun per tahun. Sehingga, BWI melakukan audiensi, seminar, konferensi, menulis di jurnal, bekerja sama dengan semua pihak, goes to campus, serta goes to pesantren untuk memperkenalkan dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam wakaf. 

    “Nah adik-adik sekalian kalau bisa mengajak anak-anak muda Indonesia menjadikan wakaf itu sebagai gaya hidup, saya kira kita akan membangun sebuah peradaban yang sangat dahsyat di Indonesia ini, jadi sekarang siapapun bisa berwakaf dengan angka yang sangat kecil, bisa Rp 10 ribu, bisa Rp 20 ribu,” jelas dia.

    Kamaruddin meyakini akan ada sebuah potensi yang sangat luar biasa jika seluruh kelas menengah Indonesia dan mahasiswa melakukan gerakan wakaf.

    Sementara itu, Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Hartono, mengatakan UNS berkomitmen terus berperan aktif memajukan masyarakat. Salah satunya dengan mendukung dan memperkuat pengelolaan wakaf produktif yang berdamapk luas terhadap berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan pendidikan.

    “Ruang lingkup nota kesepahaman antara UNS dan perguruan tinggi di Solo Raya dengan BWI akan memungkinkan kolabolaris dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama dalam hal peningkatan dan pengembangan kualitas SDM,” ujar Hartono.

    Hartono menyampaikan selain penandatangan nota kesepahaman, diselenggarakan seminar nasional untuk menggali potensi dan menghadirkan solusi terkait wakaf produktif.

    “Dalam konteks pembangunan nasional, wakaf produktif dapat berkontribusi secara signifikan terutama di era saat ini di mana kita dituntut untuk terus berinovasi dalam mencari solusi bagi tantangan di bidang sosial, ekonomi dan pendidikan,” kata dia.

    Jakarta: Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendorong kampus-kampus menjadi nadzir wakaf. Hal tersebut disampaikan Ketua BWI, Kamaruddin Amin saat menyampaikan pidato di acara Waqf Goes to Campus (WGTC) XIV Solo Raya, Universitas Sebelas Maret (UNS).
     
    Kamaruddin berharap suatu saat UNS dan kampus-kampus yang ada di sekitarnya, termasuk UIN, menjadi nadzir wakaf uang. Diharapkan kampus-kampus bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang ada pada mahasiswa, dosen dan masyarakat, sehingga betul-betul berdaya.
     
    “Jadi nanti mengajak mahasiswa, mengajak para dosen, para guru dan juga masyarakat untuk membuat sebuah platform yang kita sebut dengan dana abadi pendidikan tapi basisnya wakaf, karena dana LPDP kita belum bisa memberikan beasiswa kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Ketua BWI, Kamaruddin Amin, di Universitas Sebelas Maret (UNS), Rabu, 6 November 2024.
    Dia mengatakan Indonesia butuh platform dan resources yang baru. Dana abadi berbasis wakaf diharapkan bisa menjadi salah satu solusi terhadap persoalan pendidikan yang ada di Indonesia.
     
    Dia mengungkapkan kontribusi wakaf di dunia barat disebut sebagai endowment fund . Itu sesungguhnya sangat sentral dan penting sekali. 
     
    Bahkan, lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya pendidikan Islam, itu di atas 80 persen dibantu wakaf.
     
    “Ada puluhan ribu madrasah, itu di atas tanah wakaf, demikian juga pesantren, perguruan tinggi bahkan kantor pemerintah, ada 1.100 kantor urusan agama atau KUA kita yang berdiri di atas tanah wakaf, dan yang paling menarik adalah alhamdulillah masyarakat kita sekarang ini punya antusiasme yang sangat tinggi untuk wakaf ini,” ujar dia.
     

    Dia menjelaskan antusias masyarakat untuk berwakaf setiap tahun ada pertumbuhan sekitar delapan persen. Ini membuktikan keinginan masyarakat Indonesia berwakaf cukup tinggi. Sehingga, tren wakaf harus dirawat, dijaga, dan dikapitaliasi potensinya.
     
    Dia juga mengungkapkan keinginannya untuk menjangkau lebih luas, agar siapa pun yang ingin berwakaf bisa melaksanakan wakaf. Supaya wakaf tidak hanya dilakukan oleh meraka yang mampu dan memiliki aset, tapi masyarakat yang ingin berwakaf melalui wakaf uang.
     
    “Jadi wakaf uang ini sungguh sebuah instrumen yang sangat penting, yang selama ini belum diketahui oleh masyarakat kita secara luas, potensi wakaf uang kita di Indonesia ini mencapai Rp 180 triliun setiap tahun,” ujar Kamaruddin.
     
    Dia menegaskan tantangannya adalah bagaimana menggali potensi wakaf uang senilai  Rp180 triliun per tahun. Sehingga, BWI melakukan audiensi, seminar, konferensi, menulis di jurnal, bekerja sama dengan semua pihak, goes to campus, serta goes to pesantren untuk memperkenalkan dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam wakaf. 
     
    “Nah adik-adik sekalian kalau bisa mengajak anak-anak muda Indonesia menjadikan wakaf itu sebagai gaya hidup, saya kira kita akan membangun sebuah peradaban yang sangat dahsyat di Indonesia ini, jadi sekarang siapapun bisa berwakaf dengan angka yang sangat kecil, bisa Rp 10 ribu, bisa Rp 20 ribu,” jelas dia.
     
    Kamaruddin meyakini akan ada sebuah potensi yang sangat luar biasa jika seluruh kelas menengah Indonesia dan mahasiswa melakukan gerakan wakaf.
     
    Sementara itu, Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Hartono, mengatakan UNS berkomitmen terus berperan aktif memajukan masyarakat. Salah satunya dengan mendukung dan memperkuat pengelolaan wakaf produktif yang berdamapk luas terhadap berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan pendidikan.
     
    “Ruang lingkup nota kesepahaman antara UNS dan perguruan tinggi di Solo Raya dengan BWI akan memungkinkan kolabolaris dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama dalam hal peningkatan dan pengembangan kualitas SDM,” ujar Hartono.
     
    Hartono menyampaikan selain penandatangan nota kesepahaman, diselenggarakan seminar nasional untuk menggali potensi dan menghadirkan solusi terkait wakaf produktif.
     
    “Dalam konteks pembangunan nasional, wakaf produktif dapat berkontribusi secara signifikan terutama di era saat ini di mana kita dituntut untuk terus berinovasi dalam mencari solusi bagi tantangan di bidang sosial, ekonomi dan pendidikan,” kata dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AZF)

  • Konferensi WZWF di Jakarta, Sinergi 43 Negara untuk Inovasi Zakat-Wakaf

    Konferensi WZWF di Jakarta, Sinergi 43 Negara untuk Inovasi Zakat-Wakaf

    Kemenag saat ini mengimplementasikan empat program utama untuk memperkuat peran zakat dan wakaf, yaitu Kampung Zakat, KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat, Inkubasi Wakaf Produktif, dan Kota Wakaf. Program-program ini bertujuan mengoptimalkan zakat dan wakaf sebagai alat pemberdayaan ekonomi, bukan hanya sebagai ibadah.

    Terpisah, Ketua BWI, Kamaruddin Amin yang juga menjabat sebagai Dirjen Bimas Islam, memperkenalkan Gerakan Indonesia Berwakaf dalam forum tersebut sebagai langkah strategis memaksimalkan potensi aset wakaf nasional. Melalui pilar inklusivitas, keberlanjutan, dan inovasi, gerakan ini berupaya memanfaatkan aset wakaf yang luas demi kesejahteraan masyarakat.

    Kamaruddin menyebut, Indonesia memiliki 445.410 lokasi tanah wakaf, termasuk 36.240 madrasah, 1.100 kantor KUA, 220.000 masjid, dan 266.413 musala. “Gerakan ini akan fokus mengembangkan aset-aset tersebut dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan konservasi lingkungan. Selain mendukung madrasah, gerakan ini juga mendorong pendirian rumah sakit, pemberian beasiswa, serta inisiatif wakaf hijau untuk pelestarian alam,” jelasnya.

    Kamaruddin juga mengajak negara-negara dan organisasi internasional untuk bekerja sama dalam mengoptimalkan dampak wakaf secara global. Dengan teknologi digital, Gerakan Indonesia Berwakaf dapat memastikan pengelolaan wakaf yang transparan dan berkelanjutan demi masa depan yang lebih inklusif.

    Inovasi pengelolaan zakat dan wakaf, seperti wakaf korporasi dan wakaf saham, terus didorong agar relevan di dunia modern dengan peluang investasi yang semakin luas. Selain itu, kegiatan konferensi mencakup sesi pembelajaran dari para ahli yang berbagi praktik terbaik, solusi inovatif, dan kerangka kerja terbaru.

  • WZWF 2024, BAZNAS RI ajak pengelola zakat perkuat kolaborasi untuk pengentasan kemiskinan

    WZWF 2024, BAZNAS RI ajak pengelola zakat perkuat kolaborasi untuk pengentasan kemiskinan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    WZWF 2024, BAZNAS RI ajak pengelola zakat perkuat kolaborasi untuk pengentasan kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 02 November 2024 – 20:46 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mengajak semua pihak untuk memperkuat komitmen terhadap zakat dengan terus berinovasi, berkolaborasi, dan memperluas dampak zakat dalam pengentasan kemiskinan.

    Pernyataan tersebut disampaikan Ketua BAZNAS RI KH. Noor Achmad MA., dalam acara World Zakat and Waqf Forum (WZWF) Annual Meeting and Conference 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Sabtu (2/11).

    Turut hadir Sekretaris Jenderal WZWF Dr. Mohd Ghazali Md Noor, Pimpinan BAZNAS RI, Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan, Prof (HC). Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A.

    Dalam kesempatan itu, Kiai Noor mengapresiasi WZWF yang telah menyelenggarakan acara ini sehingga memungkinkan terciptanya kolaborasi antar negara.

    “Dedikasi dan kerja keras mereka telah mempertemukan kita, memungkinkan pertukaran dan kolaborasi yang berharga yang tidak diragukan lagi akan memperkuat ekosistem zakat dan wakaf global,” kata Kiai Noor. 

    BAZNAS telah lama berkomitmen untuk terus berkolaborasi dan bersinergi dalam mengembangkan potensi zakat dengan berbagai stakeholders dan lembaga terkait. Kiai Noor menyampaikan, keuntungan manajemen zakat di Indonesia yang telah memiliki dasar regulasi yang kuat dalam mengelola zakat, telah tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 

    “Kerangka hukum ini memberikan struktur yang komprehensif untuk memastikan bahwa zakat memenuhi tujuannya yakni menjadi alat yang kuat untuk perbaikan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

    Menurutnya, kerangka hukum ini dapat memberi kekuatan bagi BAZNAS untuk melaksanakan inisiatif zakat yang akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

    “Di samping struktur nasional, terdapat lembaga pengumpul zakat resmi yang dibentuk oleh masyarakat sipil, yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sinergi antara BAZNAS dan LAZ ini memastikan sistem pengelolaan zakat tersentralisasi untuk efisiensi dan terdesentralisasi untuk responsivitas lokal,” jelasnya. 

    Kiai Noor menyebut dengan adanya sistem nasional ini, BAZNAS berhasil meluncurkan berbagai program untuk memberdayakan mustahik (penerima zakat) melalui bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

    “BAZNAS berfokus pada memaksimalkan peran zakat dalam kesejahteraan masyarakat, menyadari bahwa zakat lebih dari sekadar kewajiban finansial. Zakat merupakan komitmen untuk menegakkan keadilan sosial, menyediakan kebutuhan bagi mereka yang kurang mampu, dan menciptakan masyarakat yang meminimalkan kesenjangan sosial,” ucapnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Komisi VIII DPR RI apresiasi pengumpulan ZIS BAZNAS Tahun 2024

    Komisi VIII DPR RI apresiasi pengumpulan ZIS BAZNAS Tahun 2024

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Komisi VIII DPR RI apresiasi pengumpulan ZIS BAZNAS Tahun 2024
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terkait pengumpulan zakat, infak, sedekah (ZIS) hingga triwulan III tahun 2024 yang telah mencapai Rp28,7 triliun secara nasional. 

    Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Turut hadir, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., dan Ketua BWI, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA., serta jajaran Pimpinan BAZNAS RI. 

    “Komisi VIII DPR RI mengapresiasi pengumpulan zakat nasional yang hingga triwulan III tahun 2024 mencapai Rp28.749.783.717.985,” ujar Marwan.

    Marwan menyampaikan, BAZNAS RI perlu meningkatkan koordinasi dan sinergisitas pengumpulan zakat dengan lembaga amil zakat lainnya, sehingga target pengumpulan tahun 2025 yang mencapai Rp50 triliun dapat terealisasikan.

    “BAZNAS perlu memastikan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan, dan teknologi pengelolaan zakat agar target yang telah ditetapkan tahun 2025, sebesar Rp49.999.769.495.000 dapat terealisasi,” katanya. 

    Sementara itu, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menambahkan, koordinasi BAZNAS RI dengan BAZNAS Daerah dan lembaga amil zakat berjalan baik. Katanya, hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan Rakornas BAZNAS maupun Rakornas LAZ yang berjalan sukses.

    “Rakornas BAZNAS RI tahun 2024 yang dibuka oleh Bapak Presiden Joko Widodo telah berjalan dengan sukses, menghasilkan 17 resolusi. Sementara Rakornas LAZ tahun 2024 yang digelar belum lama ini juga menghasilkan 11 resolusi,” katanya.

    Kiai Noor menyampaikan, terkait pengumpulan ZIS tahun 2025, BAZNAS Pusat, BAZNAS Daerah, dan LAZ se-Indonesia telah menyepakati target sebesar Rp50 triliun yang tercantum dalam Resolusi Rakornas LAZ 2024.

    “Untuk pengumpulan ZIS triwulan III tahun 2024 sudah mencapai Rp28,7 triliun, masih ada waktu dua bulan, dan akan terus bertambah. Sementara dalam Rakornas LAZ 2024 kemarin, kita telah menyepakati untuk target tahun 2025 menjadi Rp50 triliun,” pungkasnya.

    RDP tersebut juga dihadiri Pimpinan BAZNAS RI Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan MA., Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan H. Rizaludin Kurniawan M.Si, CFRM., Deputi I BAZNAS RI Bidang Pengumpulan H. Arifin Purwakananta, serta Deputi II BAZNAS RI Dr H. M Imdadun Rahmat, M.Si.

    Sumber : Elshinta.Com