Xcloud.id

Tag: Kais Saied

  • Presiden Tunisia Pecat PM di Tengah Hantaman Masalah Ekonomi

    Presiden Tunisia Pecat PM di Tengah Hantaman Masalah Ekonomi

    Jakarta –

    Presiden Tunisia Kais Saied memecat Perdana Menteri (PM) Kamel Madouri pada Kamis (20/3) malam waktu setempat. Pemecatan ini dilakukan saat negara itu bergulat dengan sejumlah masalah ekonomi.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (21/3/2025), menurut pernyataan resmi dari kantor kepresidenan, Madouri, seorang teknokrat yang baru diangkat sebagai PM pada Agustus lalu selama perombakan kabinet besar-besaran, digantikan oleh Sarra Zaafrani Zenzri, yang sebelumnya menjabat sebagai menteri pekerjaan umum.

    Sebelumnya, Saied telah menyatakan ketidakpuasannya dalam beberapa minggu terakhir dengan kinerja pemerintah.

    Tunisia yang terlilit utang besar, terperosok dalam kesulitan ekonomi dan keuangan yang serius, dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan pengangguran yang tinggi.

    Presiden, yang memiliki kewenangan penuh untuk memberhentikan para menteri dan hakim, mengangkat Madouri sebagai perdana menteri pada Agustus 2024.

    Pada saat itu, ia juga mengganti 19 menteri lainnya, membenarkan keputusannya itu dengan menyebut soal “kepentingan tertinggi negara” dan keharusan “keamanan nasional”.

    Perombakan terbaru ini terjadi di tengah iklim politik yang tegang, dengan puluhan oposisi dipenjara, beberapa di antaranya selama dua tahun, serta pengusaha dan tokoh media.

    Namun, para pembela Saied mengatakan ia telah menepati janjinya untuk memerangi korupsi dan inefisiensi yang melanda Tunisia selama beberapa dekade.

    Namun, negara Afrika Utara dengan lebih dari 12 juta penduduk ini, mengalami kekurangan bahan pokok seperti susu, gula, dan tepung secara sporadis. Angka pengangguran pun tinggi.

    Pertumbuhan ekonomi tahunan Tunisia diproyeksikan hanya 1,6 persen untuk tahun 2025, menurut IMF.

    Utang saat ini berkisar sekitar 80 persen dari PDB, dibandingkan dengan 67 persen sebelum Saied menjabat pada tahun 2019.

    Saied terpilih kembali pada bulan Oktober 2024 dengan mayoritas lebih dari 90 persen, dalam pemilihan umum yang ditandai dengan jumlah pemilih kurang dari 30 persen.

    Pada bulan Februari, ia memberhentikan menteri keuangan Sihem Boughdiri Nemsia, menggantikannya dengan hakim Michket Slama Khaldi.

    Lihat juga Video ‘Toko ZARA di Tunisia Didemo Aktivis Pro-Palestina Imbas Kontroversi Iklan’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Aljazair dan Tunisia Absen Pertemuan KT Arab Bahas Pembangunan Gaza, Membelot? – Halaman all

    Aljazair dan Tunisia Absen Pertemuan KT Arab Bahas Pembangunan Gaza, Membelot? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Aljazair dan Tunisia akan melewatkan pertemuan puncak Arab di Kairo yang dimaksudkan untuk mengadopsi rencana rekonstruksi Gaza pascaperang, dengan peringatan mengenai solusi siap pakai yang ditentukan oleh beberapa orang terpilih.

    Dijadwalkan untuk diselenggarakan Selasa (4/3/2025) sore ini, pertemuan puncak di Mesir  dirancang untuk menggalang dukungan kawasan terhadap Palestina menyusul usulan Amerika Serikat dan Israel untuk mengubah Gaza menjadi apa yang disebut “Middle East Riviera” yang oleh banyak pihak digambarkan sebagai upaya pembersihan etnis Palestina dari daerah kantong pantai tersebut. 

    Namun, ketegangan meningkat mengenai siapa yang akan membentuk respons kawasan terhadap Washington.

    Selama akhir pekan, presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune, yang selama ini dikenal sebagai pejuang hak-hak Palestina , menarik diri dan malah mengirim menteri luar negerinya, diberitakan New Arab.

    Berbicara kepada kantor berita negara Aljazair, seorang pejabat Aljazair yang tidak disebutkan namanya mengatakan ketidakhadiran presiden Aljazair merupakan protes terhadap proses eksklusif yang didominasi oleh tokoh-tokoh Arab kelas berat.

    Tebboune, pejabat itu menambahkan, sangat frustrasi dengan upaya untuk mengesampingkan Aljazair, meskipun negara itu memegang peranan penting dalam resolusi gencatan senjata PBB.

    Presiden Tunisia Kais Saied melakukan hal yang sama pada hari Senin, dengan mengirim menteri luar negerinya.

    Menurut para analis merupakan bentuk dukungan terhadap kekhawatiran Aljazair. Di bawah Saied, kebijakan luar negeri Tunis sering kali mencerminkan kebijakan Aljazair.

    Ketidakhadiran para pemimpin Afrika Utara itu terjadi pada saat yang kritis bagi Liga Arab, yang telah berjuang untuk menjaga kohesi terkait Palestina.

    Meskipun Arab Saudi telah menjauhkan diri dari upaya normalisasi Israel yang didukung AS dalam beberapa bulan terakhir, negara itu tetap terlibat secara mendalam dalam rencana regional Washington.

    Sementara itu, Mesir telah memainkan peran utama dalam negosiasi gencatan senjata dan kini mempelopori rencana rekonstruksi pascaperang untuk Gaza.

    Menurut Reuters , usulan Mesir —yang dipandang sebagai yang terdepan—akan menggantikan pemerintahan Hamas dengan badan sementara yang dikendalikan oleh negara-negara Arab, mayoritas Muslim, dan Barat.

    Misi Bantuan Tata Kelola, sebagaimana diuraikan, akan mengawasi bantuan kemanusiaan dan upaya rekonstruksi untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

    KTT tersebut diadakan di tengah upaya Israel memberlakukan kembali blokade terhadap Gaza pada hari kedua Ramadan dalam upaya menekan Hamas agar menerima perpanjangan fase pertama gencatan senjata, sebuah kebijakan yang telah diberi label “hukuman kolektif” oleh badan-badan bantuan.

    Hasil Pertemuan KTT Arab

    Pertemuan puncak Arab darurat di Kairo pada hari Selasa akan mengadopsi rencana Mesir untuk membangun kembali Jalur Gaza, menurut rancangan komunike akhirnya.

    Saluran berita Al-Qahera yang berafiliasi dengan negara, mengutip rancangan komunike, mengatakan bahwa pertemuan puncak itu akan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memberikan dukungan cepat terhadap rencana Mesir tersebut.

    Ia juga akan menyambut inisiatif Mesir untuk menyelenggarakan konferensi internasional bagi rekonstruksi Gaza bulan ini.

    Pertemuan puncak tersebut akan diadakan Selasa malam untuk merumuskan sikap Arab yang bersatu mengenai masalah Palestina dan menyampaikan usulan balasan Arab terhadap rencana AS untuk menggusur penduduk Gaza.

    Menurut saluran berita tersebut, rencana Mesir untuk rekonstruksi Gaza memerlukan “pengaturan pemerintahan transisi dan keamanan yang menjaga prospek solusi dua negara” di Gaza.

    Ia juga menekankan bahwa “Gaza adalah bagian integral dari wilayah Palestina,” kata saluran tersebut.

    “Upaya untuk menghilangkan harapan rakyat Palestina untuk memperoleh negara atau merampas tanah mereka hanya akan menyebabkan konflik dan ketidakstabilan lebih lanjut,” demikian peringatannya.

    Rencana tersebut juga menyerukan “perlunya mempertahankan gencatan senjata di Jalur Gaza.”

    Rencana Mesir “akan memakan waktu tiga tahun untuk dilaksanakan dan mencakup program pemulihan awal dan upaya rekonstruksi yang berjalan secara paralel, sembari bergerak maju menuju solusi dua negara sebagai bagian dari resolusi politik.”

    Dokumen ini juga menyerukan “pembentukan zona penyangga setelah pembersihan puing-puing dan pembangunan 20 area perumahan sementara dengan partisipasi perusahaan-perusahaan Mesir dan asing.”

    Rencana tersebut mencakup pembentukan komite administrasi Gaza untuk menjalankan daerah kantong tersebut selama masa transisi enam bulan. Komite ini akan bersifat independen dan terdiri dari “teknokrat” non-partisan, yang beroperasi di bawah naungan pemerintah Palestina.

    Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menyerukan untuk “mengambil alih” Gaza dan memukimkan kembali penduduknya untuk mengembangkannya menjadi tujuan wisata. Rencananya ditolak oleh dunia Arab dan banyak negara lain, yang mengatakan hal itu sama saja dengan pembersihan etnis.

    Hampir 48.400 warga Palestina telah tewas, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 111.000 lainnya terluka dalam perang brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023. Serangan gencar yang menghancurkan daerah kantong itu dihentikan sementara berdasarkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang berlaku pada 19 Januari.

    Israel menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza pada hari Minggu, karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak untuk memulai negosiasi pada tahap kedua kesepakatan gencatan senjata antara Tel Aviv dan Hamas.

    November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)

  • Presiden Tunisia Tiba-tiba Pecat PM Ahmed Hachani

    Presiden Tunisia Tiba-tiba Pecat PM Ahmed Hachani

    Jakarta –

    Presiden Tunisia Kais Saied memecat Ahmed Hachani dari jabatan Perdana Menteri. Ahmed dipecat tanpa penjelasan.

    Dilansir AFP, Kamis (8/8/2024), posisi Ahmed digantikan oleh Menteri Sosial Kamel Madouri. Hachani diketahui baru menjabat sebagai perdana menteri pada 1 Agustus 2023 menggantikan Najla Bouden yang juga diberhentikan tanpa alasan resmi oleh Saied.

    Dalam postingan media sosial dari kantornya, Saied terlihat berjabat tangan dengan Madouri dengan caption singkat. Bunyi caption itu menyatakan bahwa presiden telah “memutuskan untuk menugaskannya sebagai kepala pemerintahan, menggantikan Tuan Ahmed Hachani”.

    Saied, 66 tahun, terpilih secara demokratis pada tahun 2019 tetapi mengatur perebutan kekuasaan besar-besaran pada tahun 2021 dan sekarang sedang mencari masa jabatan lagi dalam pemilu pada tanggal 6 Oktober. Dia mengajukan pencalonan resminya untuk pemilu pada Senin (5/8), sementara beberapa calon penantangnya dilarang mencalonkan diri, termasuk melalui tuntutan dan hukuman penjara.

    Setelah mendaftar, dia mengatakan bahwa pencalonannya adalah bagian dari “perang pembebasan dan penentuan nasib sendiri” yang bertujuan untuk “mendirikan republik baru”.

    Sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan Saied, konstitusi Tunisia ditulis ulang pada tahun 2022 untuk menciptakan rezim presidensial yang parlemennya memiliki kekuasaan yang sangat terbatas.

    (zap/yld)

  • Lampedusa Kebanjiran Pengungsi, Kebijakan Suaka UE Sudah Usang?

    Lampedusa Kebanjiran Pengungsi, Kebijakan Suaka UE Sudah Usang?

    Jakarta –

    Setelah kedatangan lebih dari 6.750 migran di Lampedusa dalam beberapa hari terakhir, Satuan Penjaga Pantai Italia dan Kementerian Dalam Negeri di Roma mengumumkan akan segera memindahkan orang-orang dari kamp yang penuh sesak ke Sisilia atau daratan utama.

    Prefektur Sisilia mengumumkan, sebuah kapal feri berkapasitas 700 orang sedang dalam perjalanan ke Lampedusa, dan 180 orang akan diterbangkan dengan pesawat yang disiapkan oleh badan PBB untuk migrasi internasional IOM.

    “Kondisi apokaliptik”

    Palang Merah Italia yang mengelola hotspot atau pusat penerimaan reguler untuk pengungsi di Lampedusa, di situs webnya menyatakan, situasinya sangat menegangkan dan mereka berusaha semaksimal mungkin menjamin kebutuhan dasar.

    Pendeta Lampedusa, Don Carmelo Rizzo, kepada kantor berita Ansa mengatakan, pasokan air bersih juga bisa menjadi masalah. “Kondisinya apokaliptik,” kata Rizzo.

    Jika kondisi memungkinkan, Palang Merah berencana memindahkan migran yang tiba ke daratan pada hari yang sama ketika mereka tiba. Karena hotspot di pedalaman Lampedusa hanya berkapasitas maksimal 450 orang dan sudah penuh.

    Jumlah migran menyeberang dari Tunisia meningkat

    Media Italia melaporkan, ada lebih banyak kapal yang membawa migran menunggu untuk berlabuh di Lampedusa. Penjaga pantai Italia menjelaskan, gelombang besar pengungsi tersebut diduga disebabkan oleh adanya penumpukan di pelabuhan Sfax, Tunisia, karena kapal penyelundup tidak dapat berangkat selama berhari-hari akibat cuaca buruk. Banyak hal telah berubah sejak awal pekan ini.

    Di Sisilia dan daratan Italia, para migran dari Lampedusa ditampung di pusat-pusat penerimaan migran atau hotspot dan harus didaftarkan di sana. Pihak berwenang Italia didukung oleh staf dari Badan Suaka Uni Eropa (EASO) dan Badan Perlindungan Perbatasan atau Frontex.

    Sebagian besar migran ingin melakukan perjalanan lebih jauh ke utara, ke Prancis, Austria atau Jerman. Untuk diketahui, fasilitas hotspot ini bukanlah kamp tertutup, jadi para migran bisa dengan bebas meninggalkannya setiap waktu.

    Negara tetangga tingkatkan kontrol perbatasan

    Prancis bereaksi dengan kembali memperkuat kontrol perbatasannya dengan Italia, yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Austria juga mengontrol perbatasan di selatan dengan Italia. Jerman pun mengatur kontrol perbatasan antara Bayern dan Austria.

    Namun peneliti migrasi Gerald Knaus mengatakan, kontrol perbatasan ini kecil dampaknya. Siapa pun yang telah tiba di wilayah Schengen, yaitu wilayah Uni Eropa (UE) tanpa kontrol perbatasan yang sistematis, punya peluang bagus untuk suatu saat sampai ke Jerman.

    Dari segi jumlah, Jerman adalah negara tujuan utama pencari suaka di UE, meskipun tidak memiliki perbatasan dengan negara bukan anggota UE (kecuali di bandara). Menurut Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi (BAMF), tahun ini saja, hingga Agustus lalu sudah ada 220.000 permohonan suaka baru. Pencari suaka yang ditolak, juga jarang sekali dideportasi dari Jerman.

    Italia tolak patuhi aturan suaka UE

    Beberapa hari lalu, Jerman dan Perancis telah menghentikan menerima migran dari Italia secara sukarela. Pada tahun 2022, sekitar 3.500 migran ditempatkan ke negara-negara UE lainnya. Sekitar 1.000 di antaranya masuk dari Italia ke Jerman.

    Menteri Dalam Negeri Italia, Matteo Piantedosi, bereaksi dengan tenang terhadap terhentinya pengambilalihan tersebut. Lagipula ia menganggap pengambilalihan itu tidak banyak membantu. Ia mengonfirmasikan, Italia tidak lagi mematuhi aturan suaka Eropa yang disebut Peraturan Dublin. Menurut aturan prosedur suaka UE ini, Italia harus menerima kembali migran yang pertama kali tiba di Italia sebagai negara yang pertama kali dimasuki.

    PBB: Harus ada mekanisme solidaritas

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterrez sekali lagi mengimbau solidaritas negara-negara UE. “Upaya tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh negara-negara yang pertama kali dimasuki, tetapi harus dilakukan bersama dengan negara-negara lain,” jelas Guterrez.

    Setelah bertahun-tahun melakukan perundingan yang alot, para menteri dalam negeri Uni Eropa akan menyelesaikan pakta baru mengenai migrasi yang akan mempercepat prosedur di perbatasan dan dengan cepat mendeportasi migran yang datang dengan motif ekonomi. Untuk pertama kalinya, distribusi pencari suaka juga akan dibatasi di seluruh negara Uni Eropa.

    Namun Polandia dan Hongaria dengan tegas menolak mekanisme solidaritas. Sebaliknya, pemerintah sayap kanan Italia mendorong penerapannya. “Hal ini akan mengalihkan tanggung jawab negara-negara di perbatasan luar ke seluruh UE”, kata Menteri Dalam Negeri Italia, Piantedosi.

    Pada tanggal 28 September mendatang, para menteri dalam negeri UE ingin membahas kembali pakta migrasi di Brussel. Pakar migrasi seperti sosiolog Gerald Knaus mengatakan, perlu waktu bertahun-tahun sebelum peraturan ini mulai berlaku dan berdampak di lapangan.

    Tunisia belum berikan tanggapan

    Perjanjian antara UE dan Tunisia yang diumumkan dua bulan lalu, juga tidak banyak berpengaruh. UE ingin membantu rezim Tunisia dengan bantuan senilai satu miliar euro. Sebagai imbalannya, UE berharap Tunisia dapat membatasi pergerakan migrasi.

    “Saat ini yang terjadi justru sebaliknya”, kritik anggota parlemen Belanda Jeroen Lenaers. Jumlah migran meningkat, tidak ada yang berubah di Tunisia.

    Komisi Uni Eropa menyatakan, seluruh hal tersebut hanyalah sebuah nota kesepahaman, sehingga belum menjadi perjanjian yang efektif secara hukum. Sementara Presiden Tunisia, Kais Saied, telah berulang kali menyatakan, dia tidak akan berperan sebagai polisi perbatasan untuk Eropa dan para migran tidak boleh tinggal permanen di Tunisia.

    Perjanjian dengan Tunisia tersebut dinegosiasikan oleh Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni bersama Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, dan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen.

    “Pertanyaannya bukan bagaimana kita mendistribusikannya? Pertanyaannya adalah bagaimana kita menghentikannya? kedatangan mereka di Italia, dan saya masih belum melihat jawaban konkret tentang hal itu,” kata Perdana Menteri Italia, Meloni kepada RAI.

    (ae/as)

    (ita/ita)