Tag: Kai

  • Antara Hak dan Kenyamanan: Polemik Usulan Gerbong Kereta Khusus Perokok – Page 3

    Antara Hak dan Kenyamanan: Polemik Usulan Gerbong Kereta Khusus Perokok – Page 3

    Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI selau operator menegaskan, seluruh layanan kereta api yang dioperasikan tetap bebas asap rokok. Sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan seluruh pelanggan.

    Langkah ini merupakan komitmen KAI dalam menciptakan lingkungan transportasi yang sehat dan nyaman bagi siapapun, termasuk perokok pasif.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba menyatakan, KAI terus berpegang pada kebijakan bebas asap rokok yang telah diterbitkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di 2014.

    “Kami selalu memastikan bahwa perjalanan dengan kereta api memberikan kenyamanan maksimal bagi pelanggan, yang mencakup udara yang bersih dan sehat di dalam kereta. Kebijakan ini selaras dengan regulasi yang berlaku dan berfokus pada kualitas layanan kami,” kata Anne.

    Kebijakan bebas asap rokok ini merujuk pada Surat Edaran Nomor SE 29 Tahun 2014 Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yang mengatur larangan merokok di dalam sarana angkutan umum, termasuk kereta api.

    “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, angkutan umum, termasuk kereta api, telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok,” jelas Anne.

    Sebagai bagian dari kebijakan ini, KAI telah memasang stiker Dilarang Merokok di setiap sarana angkutan penumpang yang dioperasikan, serta tidak menyediakan tempat untuk merokok di dalam rangkaian kereta api.

    Selain itu, awak kereta juga dilarang merokok selama bertugas dan diawasi secara ketat untuk memastikan kebijakan ini diterapkan dengan tegas. Area merokok hanya disediakan di stasiun-stasiun yang telah ditentukan, memastikan bahwa pelanggan yang merokok dapat melakukannya di tempat yang telah disediakan.

    “Kami mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan ini demi menciptakan lingkungan transportasi yang lebih baik. KAI menghargai berbagai masukan dan feedback, namun tetap mengacu pada regulasi dan kebutuhan menyeluruh untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan bagi semua pelanggan,” tutur Anne.

     

     

  • Segini Beban Utang Proyek KCIC yang Disebut Bom Waktu oleh Bos KAI

    Segini Beban Utang Proyek KCIC yang Disebut Bom Waktu oleh Bos KAI

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan berkoordinasi dengan BPI Danantara untuk menyelamatkan kondisi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang menanggung beban utang jumbo.

    Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin yang baru saja menjabat per 12 Agustus 2025 mengatakan, pihaknya tengah mempelajari berbagai kendala yang dialami oleh perseroan, termasuk proyek Kereta Cepat Whoosh yang disebutnya sebagai ‘bom waktu’.

    “Terutama kami dalami juga masalah KCIC seperti yang disampaikan tadi memang ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu (20/8/2025).

    Namun sayangnya, ucapan Bobby langsung disela oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade yang mengatakan bahwa KAI perlu berkoordinasi dengan Danantara untuk menyelesaikan permasalahan utang tersebut.

    “Sebentar Pak Bobby, kami ingin sampaikan, dalam RKAP 2025 Danantara itu sudah ada solusi untuk penyelesaian KCIC. Saya minta Pak Bobby koordinasi, kan setiap bulan KAI pasti diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja, nah di situ tolong dibicarakan dengan managing director,” ujar Andre Rosiade.

    Tak hanya itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Adisatrya Suryo Sulisto menambahkan agar restrukturisasi utang segera dipercepat, sebab menurutnya beban keuangan Proyek Whoosh dapat menggerus keuangan KAI jika tak segera dicarikan skema penyelesaian.

    “Waktu kami melakukan FGD dengan Danantara sudah disampaikan salah satu opsi adalah untuk mengeluarkan aset [Whoosh] ini menjadi aset negara. Opsinya memang dua-duanya tidak enak, kalau kita lihat dari kacamata negara, dua-duanya beban. Tetap di KAI beban, diambil negara juga beban,” ujar Adisatrya.

    Beban Proyek KCIC

    Diberitakan sebelumnya, Danantara Indonesia berencana menyiapkan langkah strategis untuk menyelamatkan fundamental keuangan perusahaan pelat merah, yang terlibat dalam proyek kereta cepat Whoosh.

    Diketahui ada empat perusahaan negara yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium dengan kepemilikan 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pengelola Whoosh. 

    Keempat BUMN tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN). 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Whoosh telah menelan biaya investasi hingga US$7,2 miliar. Nilai investasi tersebut mengalami pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar dari target awal proyek sebesar US$6 miliar.

    Sebanyak 60% dari pembengkakan biaya atau sekitar US$720 juta akan dibayarkan oleh konsorsium dari Indonesia, sedangkan 40% sisanya atau sekitar US$480 juta ditanggung oleh konsorsium China.

    Beban proyek Kereta Cepat Whoosh juga tecermin dari laporan keuangan PT KAI, selaku pemegang 58,53% saham konsorsium PSBI hingga akhir 2024. 

    Berdasarkan laporan keuangan tahun lalu, PT KAI mencatat beban keuangan Rp2,56 triliun atau meningkat 70,30% year-on-year (YoY) dari posisi Rp1,5 triliun. 

    Mayoritas beban keuangan berasal dari kredit investasi senilai Rp1,53 triliun pada 2024 atau meningkat dari posisi Rp755,16 miliar tahun sebelumnya. 

  • Mindset Kita Pelayanan Publik, Bukan Proyek

    Mindset Kita Pelayanan Publik, Bukan Proyek

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade menyoroti kebijakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan yang memusatkan layanan kereta api di Stasiun Manggarai, termasuk rencana pemindahan kereta jarak jauh dari Gambir.

    “Salah satu yang paling penting ini Pak, ini kan, mohon maaf ya, ada seakan-akan pemaksaan dari Dirjen Kereta Api bahwa semua dipindahkan ke Stasiun Manggarai. Bahkan, penumpang antarprovinsi pun misalnya kereta api itu nanti akan dipindahkan dari Gambir menuju Manggarai,” kata Andre dalam rapat Komisi VI DPR dengan Dirut KAI Bobby Rasyidin, ditulis Kamis, 21 Agustus.

    Menurut Andre, keputusan tersebut tidak realistis. Pasalnya, akses menuju Stasiun Manggarai jauh lebih sulit. Bahkan, stasiun tersebut tidak memiliki lahan yang cukup untuk parkir kendaraan.

    Politikus Gerindra itu pun mempertanyakan alasan investasi triliunan rupiah di Stasiun Manggarai. Ia menegaskan logika pelayanan publik seharusnya mengedepankan kemudahan penumpang, bukan sekadar proyek infrastruktur.

    “Itu realistis nggak? Ya kan, banyak orang bilang nggak. Karena jalan aksesnya nggak ada, parkirnya nggak ada. Bapak bicara dengan Pak Menteri (Perhubungan), kenapa Dirijen Kereta Api itu investasi triliunan di Manggarai? Ini ngejar proyek atau ngejar pelayanan? Kan logikanya nggak masuk akal gitu loh,” tuturnya.

    Menurut Andre, dibandingkan dengan Stasiun Manggarai, Gambir lebih tepat untuk dijadikan pusat layanan kereta api nasional. Apalagi, stasiun ini memiliki lahan parkir yang cukup luas.

    “Kenapa enggak Gambir yang diurus? Gambir lebih luas, aksesnya gampang, parkirnya lebih luas. Kenapa Manggarai yang dipaksakan? Ini mindset-nya proyek atau pelayanan publik?” tegas Andre.

    “Kenapa Manggarai? ya parkir nggak ada, aksesnya sulit. Itu Bapak harus berani bicara dengan Dirjen Perkeretaapian. Kita kan mindset-nya pelayanan publik Pak, bukan proyek. Itu tolong disampaikan ke DJKA itu,” sambungnya.

    Karena itu, Andre meminta jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebagai operator kereta api untuk mengingatkan agar DJKA mempertimbangkan kembali rencana pemindahan kereta antarprovinsi dari Gambir ke Manggarai.

    “Tolong Bapak (Bobby Rasyidin) ingatkan mereka (DJKA), jangan sampai karena kepentingan proyek, lalu kajian di zaman Orde Baru itu dipakai di zaman sekarang. Karena saya dengar informasinya kajian itu zaman Orde Baru itu,” katanya.

    Andre juga meminta jajaran PT KAI untuk berani bersuara dan mengevaluasi kembali rencana kebijakan tersebut.

    “Ini harus disuarakan, baik di Komisi VI maupun Komisi V. Supaya Dirjen Kereta Api dengar. Kita bicara pelayanan publik, bukan proyek,” tutupnya.

  • Video: Heboh Anggota DPR Minta Gerbong KAI Khusus Perokok

    Video: Heboh Anggota DPR Minta Gerbong KAI Khusus Perokok

    Video

    Video: Heboh Anggota DPR Minta Gerbong KAI Khusus Perokok

    News

    40 menit yang lalu

  • Usulan DPR Soal Gerbong Khusus Merokok Disebut Sebagai Kemunduran

    Usulan DPR Soal Gerbong Khusus Merokok Disebut Sebagai Kemunduran

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesian Youth Council for Tactical Changed (IYCTC) mengkritisi usulan anggota DPR, Nasim Khan terkait gerbong khusus merokok. 

    Ketua IYCTC, Manik Marganamahendra mengatakan pemerintah seharusnya memperkuat ruang bebas merokok, khususnya di area publik.

    “Merokok di ruang publik melanggar hak dasar atas udara bersih. Alih-alih memberi ruang untuk merokok, pemerintah seharusnya memperkuat layanan berhenti merokok dan melindungi transportasi publik sebagai kawasan tanpa rokok,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8/2025).

    Dia menjelaskan KAI harus menjadi pelopor transportasi yang sehat bagi masyarakat. Sebagaimana diatur dalam PP No.28/2024 dan UU Kesehatan No.17/2023, yang menyebut transportasi umum sebagai Kawasan Tanpa Rokok (TPR).

    Manik berkaca dari kejadian jatuhnya pesawat Varig 820, pada 1973 akibat puntung rokok. Dia mengatakan masih kerap menemui pihak yang merokok di area peron kereta.

    “Membiarkan rokok di ruang transportasi umum adalah bom waktu. Sejarah sudah membuktikan bahwa tragedi bisa terjadi hanya karena puntung rokok. DPR seharusnya belajar dari sejarah, bukan mengulang kebodohan,” ujarnya.

    Senada, Daniel Beltsazar Jacob selaku Advocacy Officer IYCTC mengatakan jika penambahan gerbong khusus rokok diakomodir KAI, maka hanya membuang anggaran.

    “Dari sisi operasional, kalau gerbong rokok itu sampai diakomodir, justru akan menambah cost bagi KAI,” jelasnya.

    Belum lagi, katanya, residu dari asap rokok yang akan menempel di interior gerbong. Belum lagi perawatan gerbong melonjak untuk membersihkan residu tersebut.

    Adapun usulan lain disampaikan oleh Nalsali Ginting, pengurus harian IYCTC bahwa sebaiknya KAI menambahkan gerbong khusus petani dan pedagang karena berpeluang menumbuhkan ekonomi nasional.

    “Jika KAI dapat merancang kereta untuk pedagang dan petani demi mendukung ekonomi masyarakat, maka menciptakan gerbong khusu rokok jelas tidak memiliki urgensi sosial,” pungkasnya.

  • Stasiun Gambir Jadi Diganti Manggarai Layani Kereta Jarak Jauh? Ini Jawabannya

    Stasiun Gambir Jadi Diganti Manggarai Layani Kereta Jarak Jauh? Ini Jawabannya

    Jakarta

    Rencana Stasiun Gambir pensiun melayani kereta jarak jauh, dan perannya digantikan oleh Stasiun Manggarai kembali mencuat. Rencana tersebut sempat dibahas Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade, dalam rapat dengar pendapat dengan PT KAI (Persero), Rabu (20/8) kemarin.

    Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubugan Allan Tandiono menyambut baik setiap usulan yang disampaikan terkait rencana pemindahan lokasi stasiun kereta jarak jauh dari Gambir ke Manggarai, yang salah satunya disampaikan dalam RDP bersama Komisi VI DPR kemarin.

    “Menyinggung terkait Stasiun Manggarai dan juga Stasiun Gambir. Terkait ini tentunya kami menyambut baik setiap masukkan yang ada dan kami akan mengecek lagi studi kelayakan dari Stasiun Manggarai ini,” kata Allan dalam press briefing Kemenhub, Kamis (21/8/2025).

    Allan mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta hingga PT KAI (Persero) terkait rencana pemindahan stasiun kereja jarak jauh dari Gambir ke Manggarai.

    “Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan para operator di sini tentunya ada KAI dan juga KCI, karena fokus kami yang juga selalu diingatkan oleh Menteri Perhubungan bahwa kita fokus kepada pelayanan masyarakat,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade, menyoroti rencana Kementerian Perhubugan untuk memindahkan lokasi stasiun kereja jarak jauh antar provinsi dari Gambir ke Manggarai. Dalam kesempatan itu ia mempertanyakan mengapa semua layanan kereta harus terpusat di Stasiun Manggarai.

    “Ini kan, mohon maaf ya, ada pemaksaan dari Dirjen kereta api bahwa semua dipindahkan ke Stasiun Manggarai, saya melihat ini. Katanya bahkan penumpang antar provinsi pun misalnya kereta api akan dipindahkan dari Gambir ke Manggarai, itu realistis nggak?,” katanya dalam RDP Komisi VI bersama PT KAI, Rabu (20/8) kemarin.

    “Karena aksesnya nggak ada, parkirnya nggak ada, bapak (Dirut KAI) bicara dengan Pak Menteri (Perhubungan), kenapa Dirjen Kereta Api itu investasi triliunan di Manggarai. Ini kerja proyek atau kejar pelayanan,” sambungnya.

    Meski begitu, rencana Stasiun Gambir untuk pensiun melayani kereta jarak jauh bukan hal yang baru. Sebab rencana ini sudah muncul sejak 2022 lalu. Dalam hal ini rencana proses pemindahan lokasi stasiun kereta jarak jauh ini ditargetkan rampung pada 2025 ini.

    Dalam catatan detikcom, rencana Stasiun Gambir akan pensiun melayani kereta jarak jauh dan diprioritaskan untuk melayani KRL. Kala itu peran Stasiun Gambir juga sudah diusulkan untuk diambilalih Stasiun Manggarai.

    “Sesuai dengan rencana proyek Double Double Track (DDT) Manggarai-Cikarang, Stasiun Manggarai saat ini dikembangkan menjadi stasiun sentral yang akan melayani kereta jarak jauh, KRL, dan KA Bandara,” jelasJuru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati kepada detikcom seperti ditulis Selasa (7/6/2022).

    Sebab menurutnya tengah berlangsung switch over di Stasiun Manggarai. Switch over merupakan pergantian atau peralihan sistem persinyalan, operasional, atau pelayanan untuk meningkatkan penggunaan kereta api.

    “Saat ini masih dalam proses khususnya dengan melakukan switch over. Tentu soal infrastruktur penunjang juga akan disiapkan seperti akses dan parkir,” katanya.

    Tonton juga video “Viral Pencurian Motor di Stasiun Gambir, KAI Minta Maaf” di sini:

    (hns/hns)

  • Kemenhub Dukung Keputusan KAI Soal Gerbong Khusus Merokok di Kereta

    Kemenhub Dukung Keputusan KAI Soal Gerbong Khusus Merokok di Kereta

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara soal usulan DPR RI yang meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyediakan gerbong khusus untuk merokok di dalam rangkaian kereta api.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kemenhub, Allan Tandiono pun membeberkan sejumlah dasar hukum terkait larangan merokok di dalam rangkaian kereta api.

    Berdasarkan tahun UU No 36 Tahun 2012 tentang Kesehatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 terkait pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, angkutan umum, termasuk kereta api telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

    “Harus diperhatikan juga bahwa perjalanan dengan kereta api memberikan kenyamanan maksimal bagi pelanggan, yang mencakup udara yang bersih dan sehat di dalam kereta,” ujar Allan di kantor Kemenhub, Kamis (21/8/2025).

    Lebih lanjut dia mengatakan, kebijakan itu selaras dengan regulasi yang berlaku, serta fokus Kemenhub pada kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

    Senada, PT KAI merespons tegas terkait usulan DPR RI yang meminta perseroan untuk menyediakan gerbong khusus untuk merokok di dalam rangkaian kereta api.

    Vice President Public Relations KAI, Anne Purba mengatakan, saat ini perseroan menerapkan kebijakan bebas asap rokok di seluruh layanan kereta api yang dioperasikan guna menjaga kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan seluruh pelanggan, termasuk melindungi perokok pasif selama perjalanan.

    “Kami selalu memastikan bahwa perjalanan dengan kereta api memberikan kenyamanan maksimal bagi pelanggan, yang mencakup udara yang bersih dan sehat di dalam kereta. Kebijakan ini selaras dengan regulasi yang berlaku dan berfokus pada kualitas layanan kami,” ujar Anne dalam keterangannya, Kamis (21/8).

    DPR Usul Gerbong Khusus Merokok di Kereta

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, DPR RI mengusulkan kepada PT KAI untuk menyediakan gerbong khusus untuk merokok (smoking area) di kereta api.

    Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi PT KAI pada Rabu (20/8/2025).

    Menurutnya, KAI perlu mempertimbangkan kembali penyediaan satu gerbong khusus untuk merokok dalam rangkaian kereta jarak jauh, dengan tujuan mengakomodasi penumpang perokok dan menjadikannya area yang sekaligus bisa berfungsi seperti kafe.

    “Paling tidak, ini ada masukan, Pak, gerbong yang selama ini, dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan. Adalah sisakan satu gerbong untuk kafe, ngopi, dan untuk smoking area,” ujar Nasim pada Rabu (20/8).

  • Dikeluhkan Nafa Urbach Macet, Begini Cara Naik Transum dari Bintaro ke Senayan

    Dikeluhkan Nafa Urbach Macet, Begini Cara Naik Transum dari Bintaro ke Senayan

    Jakarta

    Belum lama ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Nafa Urbach mengeluh soal lalu lintas dari rumahnya di Bintaro, Jakarta Selatan, ke Gedung DPR di Senayan, Jakarta Selatan, yang terlalu macet. Padahal, lokasi tersebut bisa ditempuh dengan cepat menggunakan transportasi umum.

    Bintaro merupakan kawasan yang cukup strategis untuk menggunakan transportasi umum (transum) sebagai moda raya harian. Sebab, selain terletak di pusat kota, Bintaro juga punya sejumlah layanan transum yang akomodatif.

    Pertama, ada commuter line atau KRL. Anggota dewan yang tinggal di kawasan setempat bisa naik dari Stasiun Pondok Ranji dan turun di Stasiun Palmerah. Kabar baiknya, kedua titik tersebut hanya terpaut satu stasiun! Sementara estimasi jarak tempuhnya hanya berkisar 15 menit saja.

    Kereta KRL kalau mau ke Senayan dari Bintaro. Foto: kai commuter

    Nah, dari Stasiun Palmerah ke Gedung DPR, kita hanya tinggal naik TransJakarta (TJ) koridor 1F atau 1B. Namun, kalau mau buru-buru, bisa naik ojek online (ojol) dengan jarak tempuh 900 meter. Bahkan, sebenarnya, ditempuh dengan jalan kaki juga memungkinkan.

    Perjalanan naik kereta api dari Stasiun Pondok Ranji ke Gedung DPR RI benar-benar terjangkau, yakni Rp 3 ribu sekali jalan. Sedangkan jika dilanjut dengan naik ojol, maka ada tambahan dana sekira Rp 10-12 ribu. Meski demikian, angka tersebut masih termasuk murah.

    Selain KRL, ada pilihan transum lain, yaitu MRT. Mereka yang tinggal di Bintaro hanya tinggal naik dari Stasiun MRT Lebak Bulus, kemudian turun di Stasiun Istora Mandiri atau Senayan. Sementara dari titik pemberhentian bisa naik ojol atau TransJakarta.

    Gaya Nafa Urbach ngantor di DPR RI. Foto: Instagram/@nafaurbach

    Sebelumnya, Nafa Urbach membuat huru-hara setelah mendukung pengadaan tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta. Dia mengklaim, banyak anggota DPR berasal dari luar kota, sehingga memerlukan tunjangan untuk menyewa tempat tinggal di sekitar kompleks parlemen Senayan.

    Di kesempatan sama, dia juga mengeluhkan kemacetan parah yang harus dihadapinya saat berangkat ke Senayan dari rumahnya di Bintaro.

    “Saya aja yang tinggal di Bintaro, macetnya tuh luar biasa,” kata dia.

    (sfn/dry)

  • KAI Tolak Usulan DPR Soal Gerbong Khusus Merokok di Kereta

    KAI Tolak Usulan DPR Soal Gerbong Khusus Merokok di Kereta

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI merespons tegas terkait usulan DPR RI yang meminta perseroan untuk menyediakan gerbong khusus untuk merokok di dalam rangkaian kereta api.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, saat ini perseroan menerapkan kebijakan bebas asap rokok di seluruh layanan kereta api yang dioperasikan, guna menjaga kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan seluruh pelanggan, termasuk melindungi perokok pasif selama perjalanan.

    “Kami selalu memastikan bahwa perjalanan dengan kereta api memberikan kenyamanan maksimal bagi pelanggan, yang mencakup udara yang bersih dan sehat di dalam kereta. Kebijakan ini selaras dengan regulasi yang berlaku dan berfokus pada kualitas layanan kami,” ujar Anne dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).

    Lebih lanjut, dia mengatakan, KAI berpedoman pada Surat Edaran Nomor SE 29 Tahun 2014 dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang melarang aktivitas merokok di sarana angkutan umum, termasuk kereta api. 

    Selain itu, dasar hukum kebijakan tersebut juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 terkait pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

    Sebagai implementasi, KAI telah memasang stiker larangan merokok di seluruh rangkaian kereta penumpang yang dioperasikan. Perusahaan juga tidak menyediakan tempat khusus merokok di dalam kereta dan awak kereta dilarang merokok selama bertugas. Area merokok hanya tersedia di sejumlah stasiun yang telah ditentukan.

    Anne menegaskan bahwa pengawasan terhadap kebijakan ini dilakukan secara ketat untuk memastikan tidak ada pelanggaran selama perjalanan berlangsung. Penumpang yang merokok di luar tempat khusus tersebut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

    Menurutnya, kebijakan bebas asap rokok menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas perjalanan serta memenuhi kebutuhan seluruh penumpang. 

    “KAI bertujuan untuk terus memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan sehat bagi seluruh pelanggan. Kami mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan ini demi menciptakan lingkungan transportasi yang lebih baik,” pungkas Anne.

    Usulan DPR

    Diberitakan sebelumnya, DPR RI mengusulkan kepada PT KAI untuk menyediakan gerbong khusus untuk merokok (smoking area) di kereta api.

    Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Nasim Khan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi PT KAI pada Rabu (20/8/2025).

    Menurutnya, KAI perlu mempertimbangkan kembali penyediaan satu gerbong khusus untuk merokok dalam rangkaian kereta jarak jauh, dengan tujuan mengakomodasi penumpang perokok dan menjadikannya area yang sekaligus bisa berfungsi seperti kafe.

    “Paling tidak, ini ada masukan, Pak, gerbong yang selama ini, dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan. Adalah sisakan satu gerbong untuk kafe, ngopi, dan untuk smoking area,” ujar Nasim pada Rabu (20/8).

  • 5
                    
                        Prabowo Sayangkan Wamenaker Kena OTT KPK, Sudah Peringatkan agar Tidak Korupsi
                        Nasional

    5 Prabowo Sayangkan Wamenaker Kena OTT KPK, Sudah Peringatkan agar Tidak Korupsi Nasional

    Prabowo Sayangkan Wamenaker Kena OTT KPK, Sudah Peringatkan agar Tidak Korupsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto menyayangkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
    Pasalnya, Prabowo sudah berkali-kali memperingatkan jajaran Kabinet Merah Putih agar tidak melakukan korupsi.
    “Tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa, ya menyayangkan. Menyayangkan, di tengah sudah berkali-kali diingatkan,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025), ketika ditanya soal reaksi Prabowo saat mengetahui Noel ditangkap KPK.
    Namun, kata dia, Prabowo tidak sampai terkejut secara ekspresif.
    “Ya kalau terkejut wow-nya gitu ya enggak,” imbuh dia.
    Prasetyo menuturkan, Prabowo sudah berkali-kai menyampaikan bahwa salah satu niat utama bekerja di pemerintah adalah memberantas tindak pidana korupsi.
    Ia menyebutkan, niat tersebut hendaknya dimulai dari para pejabat yang duduk di pemerintahan.
    “Berkali-kali beliau juga sudah menyampaikan bahwa kepada seluruh, terutama anggota kabinet, untuk terus menjaga semangat pemberantasan korupsi di dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya,” kata Prasetyo.
    Politikus Partai Gerindra ini tidak memungkiri bahwa OTT terhadap Noel akan menjadi peringatan bagi seluruh jajaran pemerintah untuk menjauhi korupsi.
    “Ya tentu justru dengan kejadian ini akan, barangkali akan semakin keras kita memberikan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran, tidak hanya kepada kabinet,” kata dia.
    KPK menangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel dalam OTT di Jakarta pada Rabu (20/8/2025) malam.
    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebutkan, ada 10 orang yang dicokok dalam OTT itu.
    KPK juga menyita sejumlah uang, puluhan mobil, dan motor merek Ducati dalam operasi tersebut.
    Selain itu, salah satu ruangan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah disegel oleh KPK.
    Fitroh mengatakan, OTT ini digelar terkait kasus pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
    “(OTT terkait) Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” ujar dia.
    KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Wamenaker Noel dan 10 orang lainnya usai ditangkap dalam OTT.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.