Xcloud.id

Tag: Kai

  • Saat Tolak Proyek Kereta Cepat Depan Jokowi, Kaki Agus Pambagio Sempat Diinjak Wantimpres

    Saat Tolak Proyek Kereta Cepat Depan Jokowi, Kaki Agus Pambagio Sempat Diinjak Wantimpres

    GELORA.CO – Saat ini Danantara sedang bingung bayar utang kereta cepat Whoosh, karena nilai yang besar.

    Karena itu petinggi Danantara ingin utang Whoosh itu dibebankan lewat APBN.

    Untung saja, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berani menolaknya, meski ada tekanan dari elit kekuasaan.

    Terkait kehadiran kereta cepat Whoosh ini, analis kebijakan publik, Agus Pambagio, coba mengungkap secara tuntas.

    Menurut Agus, mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pernah mengumbar janji bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCBJ) tidak akan rugi.

    Selain itu, menurut Agus, Jokowi juga menyebut proyek tersebut baik untuk bangsa dan negara.

    Janji itu disampaikan Jokowi kala Agus bertemu Presiden RI ke-7 tersebut di Istana Bogor pada 2019 silam.

    Dalam pertemuan ini, Agus sendiri sudah menyatakan penolakan terhadap proyek kereta yang diberi nama Whoosh itu karena sudah dianggap tidak layak diteruskan.

    “Pak Presiden waktu itu memberikan penjelasan bahwa ini tidak akan rugi, ini pasti baik buat bangsa ini karena berteknologi tinggi, dan seterusnya,” papar Agus, dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan, Jumat (17/10/2025).

    Selanjutnya, Agus Pambagio juga mengungkap ekspresi Jokowi saat diberitahu bahwa proyek kereta cepat ini tidak feasible (layak, bisa dilakukan, dan berpeluang berhasil, red).

    Saat itu, Jokowi hanya senyum dan tetap yakin bahwa proyek tersebut tidak akan merugi.

    “Tipikal Pak Jokowi, senyum gitu. Nggak ada yang aneh-aneh, ‘bisa kok ini’, gitu. Pokoknya, jalan,” ujarnya.

    Agus mengaku, saat akan bertanya lagi kepada Jokowi setelah menyampaikan penolakan proyek KCJB ini, dirinya justru dikode oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk tidak bertanya.

    “Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam. Yang teman-teman lain juga banyak mungkin mau tanya,” ungkapnya.

    Kemudian Agus juga mengungkap bahwa Jokowi mengaku, itu adalah idenya sendiri untuk menggandeng China/Tiongkok dalam proyek Whoosh, padahal sebelumnya sudah ada feasibility study bersama Jepang.

    Feasibility study adalah metode analisis yang bertujuan untuk mengevaluasi peluang keberhasilan suatu proyek.

    Menurut Agus, Jokowi kemungkinan memilih China karena merasa lebih nyaman.

    Apalagi, selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu memang dekat dengan China, lantaran ada banyak proyek bantuan dari negara yang berjuluk Negeri Tirai Bambu ini.

    Agus Pambagio juga menanggapi penolakan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa terhadap usulan pembayaran utang proyek Whoosh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Purbaya menyebut, penolakan membayar utang Whoosh dengan APBN dikarenakan proyek tersebut saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN (BUMN) yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara.

    Dengan penolakan dari Menteri Keuangan RI ini, Agus menilai, utang Whoosh tidak akan bisa terlunasi.

    “Enggak terbayar, terus siapa yang mau bayar?” tutur Agus.

    Agus mengaku, dirinya juga sudah menolak ketika PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggantikan posisi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebagai lead konsorsium yang menggarap proyek KCJB.

    Sebab, saat dirinya masuk tim transformasi PT KAI bersama Mantan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan, keduanya sudah berhasil membawa PT KAI dari rugi Rp800 miliar menjadi untung sekitar Rp2 atau 3 triliun.

    Lantas, jika saat itu KAI disuruh membiayai proyek KCJB alias Whoosh, Agus mempertanyakan pendapatan dari mana, dan bahkan bisa kembali minus alias merugi lagi. 

    Menurut Agus, wajar jika Danantara-lah yang harus membayar beban utang proyek Whoosh.

    Namun, ia menyarankan, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa rapat bersama Komisi XI DPR RI dan Danantara untuk mencari solusi terkait proyek Whoosh.

    “Saya sarankan, dalam dua, tiga hari ini, Menteri Keuangan duduk bareng Danantara, kalau perlu Komisi XI DPR saksikan,” kata Agus.

    Agus menyebut, dengan beban utang mencapai Rp116 triliun dengan bunga kurang lebih Rp2 triliun per tahun, maka proyek Whoosh sangat memberatkan keuangan negara.

    Bahkan, dikhawatirkan beban utang Whoosh akan menyerobot anggaran proyek pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

    “Iyalah, segitu (utang Whoosh memberatkan negara). Nanti enggak kebagian tuh MBG, Koperasi Merah Putih,” tandas Agus.

    Adapun Purbaya menolak usulan pembayaran utang Whoosh dengan menggunakan APBN saat menanggapi opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

    Menurut Purbaya, proyek Whoosh tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mana saat ini sudah berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Danantara sendiri, kata Purbaya, sudah punya manajemen dan dividen sendiri.

    “Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri,” ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

    Purbaya juga mengungkap, Danantara sudah dapat mengantongi sebesar Rp80 triliun dari dividen dalam satu tahun. 

    Sehingga, kata dia, seharusnya utang Whoosh bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

    “Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk dividennya. Jadi, ini kan mau dipisahin swasta sama government,” tegasnya.

  • Proyek Kereta Cepat Gak Bakalan Rugi

    Proyek Kereta Cepat Gak Bakalan Rugi

    GELORA.CO – Analis kebijakan publik Agus Pambagio mengungkap Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan merugi, meski studi kelayakan menunjukkan proyek itu tak feasible.

    Agus menceritakan janji itu disampaikan Jokowi saat pertemuan di Istana Bogor pada 2019.

    Saat itu, Agus menyatakan penolakan terhadap proyek kereta yang diberi nama Whoosh karena dianggap tidak layak diteruskan.

    “Pak Presiden waktu itu memberikan penjelasan bahwa ini tidak akan rugi, ini pasti baik buat bangsa ini karena berteknologi tinggi, dan seterusnya,” ujar Agus, dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan, Jumat (17/10/2025).

    Menurut Agus, saat diberitahu bahwa proyek KCJB tidak feasible, Jokowi hanya tersenyum dan tetap yakin proyek tersebut tidak akan merugi.

    “Tipikal Pak Jokowi, senyum gitu. Nggak ada yang aneh-aneh, ‘bisa kok ini’, gitu. Pokoknya, jalan,” kata Agus.

    Agus menambahkan, saat ia akan bertanya lagi mengenai proyek ini, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengkode untuk tidak melanjutkan pertanyaan.

    “Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Agus mengungkap bahwa Jokowi mengaku proyek ini adalah idenya sendiri untuk menggandeng China/Tiongkok, meski sebelumnya feasibility study telah dilakukan bersama Jepang.

    Pilihan itu diduga karena Jokowi merasa lebih nyaman bekerja dengan China, yang selama dua periode pemerintahannya menjadi mitra banyak proyek bantuan dan pembangunan.

    Apalagi, selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu memang dekat dengan China, lantaran ada banyak proyek bantuan dari negara yang berjuluk Negeri Tirai Bambu ini.

    Agus Pambagio juga menanggapi penolakan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa terhadap usulan pembayaran utang proyek Whoosh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Purbaya menyebut, penolakan membayar utang Whoosh dengan APBN dikarenakan proyek tersebut saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN (BUMN) yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara.

    Dengan penolakan dari Menteri Keuangan RI ini, Agus menilai, utang Whoosh tidak akan bisa terlunasi.

    “Enggak terbayar, terus siapa yang mau bayar?” tutur Agus.

    Agus mengaku, dirinya juga sudah menolak ketika PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggantikan posisi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebagai lead konsorsium yang menggarap proyek KCJB.

    Sebab, saat dirinya masuk tim transformasi PT KAI bersama Mantan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan, keduanya sudah berhasil membawa PT KAI dari rugi Rp800 miliar menjadi untung sekitar Rp2 atau 3 triliun.

    Lantas, jika saat itu KAI disuruh membiayai proyek KCJB alias Whoosh, Agus mempertanyakan pendapatan dari mana, dan bahkan bisa kembali minus alias merugi lagi. 

    Sekarang, Agus menilai, wajar jika Danantara-lah yang harus membayar beban utang proyek Whoosh.

    Namun, ia menyarankan, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa rapat bersama Komisi XI DPR RI dan Danantara untuk mencari solusi terkait proyek Whoosh.

    “Saya sarankan, dalam dua, tiga hari ini, Menteri Keuangan duduk bareng Danantara, kalau perlu Komisi XI DPR saksikan,” kata Agus.

    Agus menyebut, dengan beban utang mencapai Rp116 triliun dengan bunga kurang lebih Rp2 triliun per tahun, maka proyek Whoosh sangat memberatkan keuangan negara.

    Bahkan, dikhawatirkan beban utang Whoosh akan menyerobot anggaran proyek pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

    “Iyalah, segitu [utang Whoosh memberatkan negara]. Nanti enggak kebagian tuh MBG, Koperasi Merah Putih,” tandas Agus. (*)

  • Rosan kaji penyelesaian utang KCIC yang tak timbulkan permasalahan

    Rosan kaji penyelesaian utang KCIC yang tak timbulkan permasalahan

    Jakarta (ANTARA) – Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani menyatakan pihaknya tengah melakukan kajian untuk mencari opsi penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang tidak menimbulkan permasalahan ke depannya.

    “Agar penyelesaiannya adalah penyelesaian yang komprehensif. Bukan hanya penyelesaian yang sifatnya bisa potensi problem lagi,” kata dia yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ditemui di Jakarta, Jumat.

    Disampaikannya, dalam penyelesaian utang tersebut, pihaknya tak hanya menghitung dari sisi finansial saja, melainkan komunikasi dengan Pemerintah China, dengan pertimbangan yakni, “Karena ini juga buat mereka menjadi hal yang sangat penting. Karena ini adalah program dari Presiden Xi Jinping pada waktu itu. Jadi, tolong bersabar,” ucap Rosan.

    Dia memastikan opsi penyelesaian utang yang diambil pihaknya nanti bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI). Adapun untuk kajian opsi penyelesaian utang ini, kata Rosan akan selesai sebelum akhir tahun.

    Sebagai informasi, total investasi proyek KCIC mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,38 triliun.

    Sekitar 75 persen dari nilai proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun.

    Hingga kini, terdapat dua opsi penyelesaian utang yang tengah dikaji, yakni pelimpahan kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT KAI.

    Namun, opsi tersebut belum final dan tetap mendorong Danantara untuk mengambil peran utama dalam pembayaran.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Harus Waspadai Jebakan Utang Proyek Kereta Cepat Warisan Jokowi

    Pemerintah Harus Waspadai Jebakan Utang Proyek Kereta Cepat Warisan Jokowi

    GELORA.CO -Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) warisan mantan Presiden Joko Widodo. 

    Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza, menilai skema pembiayaan proyek tersebut sangat berisiko terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Proyek ini sejak awal dijanjikan akan berjalan sepenuhnya dengan skema business to business (B2B) tanpa melibatkan APBN. Namun, seiring pembengkakan biaya, pemerintah justru menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 89 Tahun 2023 yang mengizinkan penggunaan APBN sebagai jaminan pinjaman utang proyek,” jelas Handi dalam keterangannya, Jumat, 17 Oktober 2025.

    Proyek KCIC yang dimulai sejak 2016 telah menelan biaya sebesar US$7,27 miliar atau sekitar Rp110,16 triliun, dengan pembengkakan biaya mencapai US$1,2 miliar atau Rp18,36 triliun. 

    Untuk menutup cost overrun tersebut, China Development Bank (CDB) memberikan pinjaman sebesar US$560 juta (sekitar Rp8,3 triliun) dengan tingkat bunga 3,4 persen.

    “Kekhawatiran kami, China meminta APBN sebagai jaminan dari pinjaman utang proyek tersebut, termasuk usulan perpanjangan masa konsesi dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Ini berpotensi membebani keuangan negara di masa depan,” tegas Handi.

    Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung memang telah beroperasi sejak 2 Oktober 2023. Namun, menurut Handi, pekerjaan besar justru terletak pada penyelesaian utang yang sangat besar. 

    Ia berharap pemerintah telah melakukan proses negosiasi atau restrukturisasi utang dengan pihak China agar tidak membebani APBN.

    Saat ini ada dua opsi yang berkembang, yaitu melunasi utang tanpa melibatkan APBN misalnya dengan pengambilalihan infrastruktur atau suntikan dana tambahan untuk KAI. 

    “PKS menilai opsi restrukturisasi utang tanpa menggunakan dana APBN adalah pilihan terbaik, karena pemerintah sedang fokus pada sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Handi juga menilai, secara keseluruhan proyek kereta cepat belum menunjukkan multiplier effect ekonomi yang sebanding dengan besarnya biaya dan beban utang yang ditanggung. 

    “Dampak ekonomi jangka panjang masih belum terlihat signifikan. Butuh waktu lama agar proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata, terutama jika tidak diikuti dengan pengembangan wilayah dan optimalisasi pendapatan,” imbuhnya.

    Ke depan, Handi mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada proyek-proyek ambisius dan berbiaya besar yang berisiko tinggi bagi keuangan negara. 

    Ia menekankan pentingnya membuat skala prioritas pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat banyak dan penguatan fundamental ekonomi nasional.

    “Kita tidak boleh terjebak pada perpanjangan konsesi yang terlalu panjang dan merugikan Indonesia. Bunga utang yang tinggi bisa menjadi beban APBN setiap tahun dan akhirnya menjadi jebakan utang bagi masa depan bangsa,” tutupnya.

  • Bos Danantara Tak Mau Layanan KAI Turun Gegara Utang Kereta Cepat

    Bos Danantara Tak Mau Layanan KAI Turun Gegara Utang Kereta Cepat

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah menggodok opsi untuk penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Salah satu bahan pertimbangan utamanya ialah jangan sampai utang ini membebani PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI hingga membuat pelayanan turun.

    KAI merupakan pemimpin perusahaan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Sedangkan PSBI merupakan pemegang saham terbesar (60%) di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola Whoosh.

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pihaknya menaruh perhatian besar terhadap potensi terdampaknya pelayanan kereta api atas beban utang tersebut.

    Oleh karena itu, Danantara saat ini tengah mengkaji sejumlah opsi penyelesaian utang secara komprehensif. Harapannya, opsi tersebut juga akan berdampak positif pada kinerja KAI sendiri.

    “Supaya ke depannya ini berjalan dengan baik, dan juga dampaknya ke KAI juga positif. Karena ini kan kalau nanti dampaknya KAI, dampaknya ke pelayanan kereta api yang lainnya,” ujar Rosan ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Rosan mengatakan, pembahasan perlu dilakukan secara mendalam mengingat proyek tersebut melibatkan banyak kementerian/lembaga (KL). Setelah Danantara menyelesaikan kajiannya, pihaknya akan mempresentasikan hasilnya di hadapan KL terkait.

    Selain itu, Danantara juga menjalin komunikasi dengan pihak China, khususnya dengan National Development and Reform Commission (NDRC) atau Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, menyangkut penyelesaian utang ini.

    “Kita akan presentasikan agar penyelesaiannya adalah penyelesaian yang komprehensif. Bukan hanya penyelesaian yang sifatnya bisa potensi, ‘oh problem lagi’, nggak. Kita mau komprehensif.” ujar Rosan.

    “Dan ini tidak hanya dari finansial, tapi kita juga komunikasi dengan pemerintah China, dengan NDRC-nya. Karena ini juga buat mereka menjadi hal yang sangat penting, karena ini adalah program dari Presiden Xi Jinping pada waktu itu,” sambungnya.

    Sebagai informasi, dalam catatan detikcom, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk menutup cost overrun atau bengkak proyek Kereta Cepat sebesar Rp 6,98 triliun atau hampir Rp 7 triliun.

    Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, menyebut utang dan kerugian PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) dapat menjadi bom waktu bagi perseroan. Hal itu ia ungkap dalam rapat perdananya bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Mulanya, Bobby menjelaskan pihaknya akan mendalami persoalan beban keuangan KCIC. Ia memastikan dapat memahami permasalahan-permasalahan KAI dalam satu minggu, termasuk KCIC. Kemudian ia menyebut akan segera berkoordinasi dengan Danantara.

    “Kami yakin dalam satu minggu ke depan, kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu,” ungkap Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Sepanjang semester I 2025 KCIC menelan kerugian hingga Rp 1,6 triliun. Pada periode yang sama, KAI mencatat total penyerapan kerugian mencapai Rp 1,424 triliun. Namun angka tersebut menyusut dibanding semester I tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 2,377 triliun.

    (kil/kil)

  • Bos Danantara Buka Suara soal Utang Kereta Cepat: Tolong Sabar, Lagi Dikaji

    Bos Danantara Buka Suara soal Utang Kereta Cepat: Tolong Sabar, Lagi Dikaji

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menegaskan bahwa proses pengkajian opsi untuk penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh masih berjalan. Dalam hal ini, langkah restrukturisasi masih belum pasti.

    Hal tersebut disampaikan oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani. Menurutnya, pembahasan perlu dilakukan secara mendalam mengingat proyek tersebut melibatkan banyak kementerian/lembaga (KL).

    “Untuk penyelesaian KCIC, opsi-opsi ini sedang kita kaji. Dan kalau opsi itu, penggajian itu sudah selesai, kita akan paparkan ke semua kementerian terkait. Karena kan ada Kementerian Perhubungan, ada Menko, ada Menteri Keuangan, dan ada DEN, Pak Luhut,” kata Rosan saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Rosan mengatakan, pengkajian dilakukan agar masalah penyelesaian utang ini dapat diselesaikan secara komprehensif. Setelah Danantara menyelesaikan kajiannya, pihaknya akan mempresentasikan hasilnya di hadapan KL terkait.

    “Jadi kita akan presentasikan agar penyelesaiannya adalah penyelesaian yang komprehensif. Bukan hanya penyelesaian yang sifatnya bisa potensi ‘oh problem lagi’, nggak. Kita mau komprehensif. dan ini tidak hanya dari finansial,” ujarnya.

    Selain itu, Danantara juga menjalin komunikasi dengan pihak China, khususnya dengan National Development and Reform Commission (NDRC) atau Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, menyangkut hal ini.

    Ia memastikan pembahasan utang Whoosh dilakukan secara mendalam dan terukur. Hal ini mengingat Whoosh menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi China karena merupakan bagian dari porgram Presiden China Xi Jinping pada kala itu.

    Rosan juga menyinggung tentang dampak utang tersebut terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Jangan sampai nantinya penyelesaian utang ini malah akan menjadi beban baru bagi perusahaan pelat merah itu.

    “Jadi, tolong bersabar. Ini opsi saja kita sedang kaji semua. Dan bukan hanya dari semata-mata, kalau saya bilang dari finansial saja bukan seperti itu. Ini kelanjutannya seperti apa, dari segi supaya ke depannya ini berjalan dengan baik,” kata dia.

    “Dan juga dampaknya ke KAI juga positif. Karena ini kan kalau nanti dampaknya ke KAI, dampaknya ke pelayanan KA yang lainnya,” sambungnya.

    Rosan berharap, proses pengkajian internal ini dapat rampung sebelum akhir tahun. Barulah dari sana dilakukan penetapan dari skema penyelesaian utang kereta cepat.

    Sebagai informasi, China dikabarkan telah menyetujui langkah restrukturisasi utang proyek KCJB atau Whoosh. Namun proses restrukturisasi ini masih menunggu pembentukan tim restrukturisasi melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Sebagai pihak yang turun tangan langsung dalam realisasi awal proyek Whoosh di masa pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Luhut telah berkoordinasi dengan pihak China menyangkut restrukturisasi tersebut.

    “China itu hanya bilang, ‘kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian jadi menyelesaikan masalah restructuring ini segera’. Saya bilang waktu ke China 3 bulan lalu, ‘oke, tapi tinggal tunggu Keppres, supaya timnya dikerjakan’,” kata Luhut, dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Menyangkut hal ini, Luhut telah berkomunikasi dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani untuk segera memproses Keppres tersebut. Selaras dengan itu, Rosan sedang dalam tahap pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu (tim restrukturisasi) orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?,” ujarnya.

    (kil/kil)

  • KCI Periksa Rangkaian KRL yang Berasap di Stasiun Tanjung Barat Megapolitan 17 Oktober 2025

    KCI Periksa Rangkaian KRL yang Berasap di Stasiun Tanjung Barat Megapolitan 17 Oktober 2025

    KCI Periksa Rangkaian KRL yang Berasap di Stasiun Tanjung Barat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Manajer Humas KAI Commuter (KCI), Leza Arlan mengatakan, pihaknya masih memeriksa rangkaian KRL yang mengeluarkan asap di Stasiun Tanjung Barat, Jumat (17/10/2025) pagi.
    Belum diketahui penyebab munculnya asap putih dari bawah gerbong tersebut.
    “Saat ini masih dalam pengecekan oleh petugas,” kata Leza saat dikonfirmasi, Jumat.
    Imbas kejadian ini, layanan KCI sempat mengalami keterlambatan selama 12 menit.
    Penumpang diminta turun dari gerbong untuk memudahkan petugas memeriksa kondisi bawah gerbong.
    “Terjadi keterlambatan Commuter Line No. 1207 tersebut karena dilakukan pengecekan oleh petugas di Stasiun Tanjungbarat sehingga mengalami keterlambatan 12 menit,” ujar dia.
    Kemudian, perjalanan dilanjutkan dengan mengantarkan penumpang hingga Stasiun Jakarta Kota.
    Setelah itu, kereta tersebut kembali ke Stasiun Manggarai untuk pemeriksaan lebih lanjut.
    “Selanjutnya rangkaian tersebut dilakukan pengecekan lebih lanjut di Dipo Manggarai,” ucap Leza.
    Kejadian ini disampaikan seorang penumpang melalui unggahan instagram yang kemudian diunggah kembali oleh akun @infobekasi.coo.
    Adapun penumpang disebut sudah mencium bau menyengat saat kereta masih dalam perjalanan.
    Kemudian, setibanya di Stasiun Tanjung Barat, penumpang diminta turun.
    “Di gerbong wanita, kok bau asep nyengat, kayak sesuatu kebakar. Sampai di Stasiun Tanjung Barat ada yg teriak, ‘semuanya turun,’” bunyi tulisan pada video itu, dikutip Jumat.
    Peron Stasiun Tanjung Barat langsung terlihat sesak dengan padatnya penumpang yang diminta keluar dari gerbong.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KAI Daop 7 Madiun Gelar Media Journey di Purwokerto untuk Perkuat Sinergi dengan Wartawan

    KAI Daop 7 Madiun Gelar Media Journey di Purwokerto untuk Perkuat Sinergi dengan Wartawan

    Kediri (beritajatim.com) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun menggelar kegiatan Media Journey bersama wartawan dari Blitar, Kediri, dan Madiun pada Rabu–Kamis, 15–16 Oktober 2025, di Purwokerto, Jawa Tengah. Program dua hari ini menjadi ajang mempererat hubungan antara KAI dan insan media sekaligus memperkuat citra positif perusahaan di mata publik.

    Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Rokhmad Makin Zainul, menjelaskan bahwa Media Journey bertujuan membangun hubungan harmonis dan berkelanjutan dengan jurnalis di wilayah kerja Daop 7. Menurutnya, hubungan baik dengan media sangat penting untuk mempermudah penyampaian informasi, klarifikasi isu, serta publikasi program dan layanan perusahaan.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin menjaga dan meningkatkan citra positif PT KAI, khususnya Daop 7 Madiun. Selain itu, kami ingin memberi kesempatan kepada rekan media untuk melihat langsung operasional, fasilitas, dan pelayanan KAI agar mereka dapat menyampaikan informasi yang akurat dan membangun kepada masyarakat,” ujar Zainul.

    Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi publik melalui pemberitaan positif dari media. Dengan begitu, KAI dapat terus dikenal sebagai penyedia layanan transportasi yang aman, nyaman, dan profesional. “Kami berharap informasi mengenai inovasi layanan, keselamatan perjalanan, hingga kontribusi sosial KAI bisa tersampaikan secara luas melalui media,” katanya.

    Rombongan wartawan berangkat dari Blitar, Kediri, dan Madiun menggunakan Kereta Api Kertanegara menuju Purwokerto. Setibanya di Stasiun Purwokerto, peserta disambut dengan sesi foto bersama di Museum Lokomotif dan dilanjutkan dengan sharing session seputar dunia perkeretaapian di kawasan wisata Baturaden.

    Pada hari kedua, para peserta diajak menikmati wisata alam dan edukasi, mulai dari offroad di kawasan Baturaden, kunjungan ke Balai Perkebunan Baturaden untuk melihat koleksi tanaman anggrek, hingga menjelajahi hutan pinus Limpakuwus di kaki Gunung Slamet. Salah satu momen paling berkesan bagi peserta adalah kunjungan ke Depo Lokomotif dan Kereta Purwokerto — salah satu fasilitas terbaik di Jawa Tengah.

    Di depo tersebut, wartawan mendapat penjelasan langsung mengenai proses penyimpanan, pemeriksaan, serta perawatan ringan lokomotif dan kereta penumpang. Fasilitas ini menjadi bagian penting dari sistem operasional KAI karena memastikan lokomotif selalu siap beroperasi dengan aman dan efisien. Depo Purwokerto sendiri berada di bawah Daop 5 Purwokerto dan berlokasi tidak jauh dari Stasiun Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

    Kegiatan ditutup dengan city tour ke sentra batik Banyumas dan pusat oleh-oleh khas Purwokerto, termasuk mencicipi getuk goreng yang menjadi ikon kuliner setempat. Melalui rangkaian Media Journey ini, KAI berharap kemitraan dengan media semakin kuat dan terus berkontribusi dalam penyebaran informasi positif, edukatif, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi kereta api di Indonesia.

    Zainul menegaskan bahwa KAI terbuka terhadap masukan dari media sebagai bagian dari evaluasi dan peningkatan pelayanan. “Kami percaya, suara media adalah cerminan publik. Karena itu, kegiatan seperti ini akan terus kami lakukan sebagai upaya membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas layanan,” tutupnya. [nm/beq]

  • KRL Berasap di Stasiun Tanjung Barat Jumat Pagi, Penumpang Panik Keluar Gerbong Megapolitan 17 Oktober 2025

    KRL Berasap di Stasiun Tanjung Barat Jumat Pagi, Penumpang Panik Keluar Gerbong Megapolitan 17 Oktober 2025

    KRL Berasap di Stasiun Tanjung Barat Jumat Pagi, Penumpang Panik Keluar Gerbong
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rangkaian KRL Commuter Line rute Bogor–Jakarta Kota mengeluarkan asap di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan pada Jumat (17/10/2025) sekira pukul 08.00 WIB.
    Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram @
    infodepok_id
    , tampak terjadi kepanikan dari para penumpang KRL, terutama penumpang di gerbong khusus perempuan yang berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri.
    Begitu kereta berhenti di stasiun, para pengguna langsung turun untuk memastikan keselamatan masing-masing.
    Tak hanya di Instagram, sejumlah pengguna X (Twitter) juga melaporkan pengalaman mereka secara langsung.
    “
    Pls info kenapa ini @CommuterLine? tiba-tiba keluar asap dan bau gosong. Ditinggal tanpa penjelasan apa-apa. Terdampar di Tanjung Bara
    t,” tulis akun X @
    iyaaaass
    .
    Keluhan serupa disampaikan pengguna lain, @
    batagorcrispy.
    “
    @CommuterLine halo admin. Ini gimana ceritanya kereta yang kami naiki ada bau asap terus kita semua keluar dari kereta dan sekarang malah terdampar tanpa ada maaf atau announce dari pihak kalian?
    ” tulis akun tersebut.
    Akun resmi @
    CommuterLine
    lantas menanggapi cuitan tersebut dengan mengatakan bahwa petugas KAI Commuter telah melakukan pengecekan terhadap rangkaian. Setelah dipastikan aman, perjalanan kembali dilanjutkan.
    “
    Selamat pagi dan mohon maaf atas kendala yang terjadi ya Kak. Laporan yang diberikan pada perjalanan Commuter Line KA 1207 (Boo–Jakk) sehubungan sempat dilakukan pengecekan di Stasiun Tanjung Barat. Saat ini sudah diberangkatkan kembali
    ,” tulis akun X @
    CommuterLine
    .
    Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi pihak KAI Commuter tentang penyebab munculnya bau asap di rangkaian KA 1207 rute Bogor–Jakarta Kota tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akankah Gencatan Senjata Pengaruhi Kasus Kejahatan Perang Israel di Gaza?

    Akankah Gencatan Senjata Pengaruhi Kasus Kejahatan Perang Israel di Gaza?

    Jakarta –

    Dalam rencana berisi 20 poin yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS)Donald Trump, Jalur Gaza nantinya dikelola oleh pemerintahan teknokrat. Itu salah satu isi kesepakatan gencatan senjata yang didukung AS, yang berhasil menghentikan konflik bersenjata selama dua tahun di wilayah pesisir itu.

    Rencana itu juga menyebutkan bahwa Otoritas Palestina, yang saat ini menguasai Tepi Barat, tidak akan dilibatkan dalam pemerintahan baru di Gaza hingga mereka melakukan reformasi.

    Dalam rencana tahun 2020 tersebut, AS menyatakan hanya akan mengakui negara Palestina jika pihaknya menghentikan “perang hukum terhadap negara Israel.”

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyinggung hal ini saat berkunjung ke Washington bulan lalu.

    Reformasi “sejati” terhadap Otoritas Palestina, kata Netanyahu, berarti “mengakhiri perang hukum terhadap Israel di ICC (Mahkamah Pidana Internasional) dan ICJ (Mahkamah Internasional),” dua lembaga hukum internasional tempat berbagai kasus terhadap Israel sedang berjalan.

    Kasus apa saja yang ada di pengadilan Internasional?

    Kedua pengadilan itu berbasis di Belanda. Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) menuntut individu yang diduga melakukan kejahatan perang, sedangkan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) menangani perkara antarnegara, biasanya terkait pelanggaran perjanjian atau konvensi.

    Pada akhir 2023, Afrika Selatan menggugat Israel di ICJ dengan tuduhan melanggar Konvensi Genosida 1948 yang disahkan PBB setelah Perang Dunia II. Keputusan kasus itu kemungkinan baru keluar paling cepat akhir 2027.

    Sementara itu, pada 2024 ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, meski tidak atas tuduhan genosida. ICC juga sempat mengeluarkan surat perintah untuk tiga pimpinan senior Hamas, tetapi dibatalkan setelah mereka tewas.

    Kemungkinan ICC juga telah menyiapkan surat perintah penangkapan untuk politisi Israel lain yang belum diumumkan secara publik. Bahkan sebelum perang terakhir, Otoritas Palestina telah meminta ICC menyelidiki situasi di wilayah Palestina yang diduduki. Permintaan seperti ini dikenal sebagai pengajuan perkara.

    Apa gencatan senjata bisa mengubah situasi?

    Jika Otoritas Palestina menarik diri dari kasus ICC, seperti yang diinginkan Netanyahu, apakah itu berarti proses hukum berakhir?

    Tidak. Otoritas Palestina menyerahkan pengajuan perkara ke ICC sejak 2018. Kasus ini telah diselidiki sejak 2021 dan mencakup dugaan pelanggaran sejak 2014, sebelum serangan Hamas pada Oktober 2023. Fokus awalnya adalah pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat.

    Pada November 2023, sejumlah negara lain seperti Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Chili, dan Meksiko ikut bergabung dalam kasus ICC tersebut, menilai situasi yang dilaporkan Otoritas Palestina memang perlu diselidiki.

    Selain itu, sejumlah organisasi HAM juga terlibat. Misalnya, hingga akhir September 2025, Reporters Without Borders telah mengajukan lima pengaduan terhadap Israel ke ICC, menuduh militer Israel sengaja menargetkan jurnalis Palestina.

    Awal bulan ini, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengungkapkan bahwa ia dan beberapa menteri lainnya juga dilaporkan ke ICC oleh kelompok advokasi Palestina atas tuduhan “terlibat dalam genosida,” karena Italia memasok senjata ke Israel.

    Artinya, terlepas dari sikap Otoritas Palestina, berbagai proses hukum internasional tetap akan berjalan karena banyak pihak lain juga menjadi penggugat.

    Apa gencatan senjata menyulitkan pembuktian genosida?

    Menurut para ahli hukum, gencatan senjata tidak akan mengubah jalannya kasus di ICC maupun ICJ. Fakta bahwa Israel kini menghentikan serangan udara di Gaza tidak membatalkan dugaan pelanggaran sebelumnya.

    “Semua proses hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, tidak akan terpengaruh oleh perkembangan terkini,” kata Kai Ambos, profesor hukum pidana internasional di Universitas Gttingen, Jerman.

    Rencana 20 poin itu juga menawarkan amnesti bagi militan Hamas yang menyerahkan senjata. Namun, menurut Ambos, amnesti seperti itu “tidak mengikat sistem peradilan nasional seperti di Jerman, maupun ICC.” Kesepakatan itu hanya mengikat pihak-pihak yang berkonflik.

    “Gencatan senjata tidak akan berpengaruh terhadap penuntutan atau akuntabilitas atas kejahatan masa lalu di kedua sisi,” ujar Susan Akram, Direktur Klinik HAM Internasional di Fakultas Hukum Universitas Boston.

    Dia menambahkan masalah justru mungkin muncul dari sisi pembuktian karena banyak bukti kemungkinan hilang di bawah reruntuhan di Gaza, sementara ribuan saksi, termasuk ratusan jurnalis, telah tewas.

    Namun, Akram menambahkan, banyak bukti sudah terkumpul. Komisi Penyelidikan PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina yang pada September lalu menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza, memiliki basis data sendiri yang kemungkinan akan digunakan di pengadilan.

    Dampak pada kasus di pengadilan Jerman

    Hal ini juga berlaku untuk kasus yang diajukan di Jerman. Dalam waktu dekat, gugatan yang diajukan oleh Pusat Eropa untuk Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia (European Center for Constitutional and Human Rights/ECCHR) terhadap pemerintah Jerman akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi Federal. ECCHR berpendapat Jerman seharusnya tidak mengekspor senjata atau komponen senjata ke Israel.

    “Secara non-hukum, wajar bila ada yang bertanya apakah situasi terbaru bisa berdampak pada kasus ini,” kata Alexander Schwarz, salah satu direktur program kejahatan internasional di ECCHR. “Namun secara hukum, gencatan senjata, berapa pun lamanya, tidak mengubah dasar hukum klaim kami.”

    Menurutnya, kasus ECCHR hanya menilai situasi hingga Januari 2025. Selain itu, aturan perdagangan senjata internasional mewajibkan Jerman untuk menilai apakah senjata ekspor mereka berpotensi digunakan dalam kejahatan perang.

    Pada Agustus lalu, Jerman sempat menangguhkan sebagian izin ekspor senjata ke Israel. Namun setelah gencatan senjata diumumkan, sejumlah politisi Jerman menyerukan agar pembatasan itu dicabut.

    “Setelah dua tahun pelanggaran sistematis terhadap hukum kemanusiaan oleh Israel, risiko bahwa senjata Jerman akan digunakan dalam kejahatan perang masih sangat nyata. Butuh waktu sebelum Jerman bisa kembali mengekspor senjata ke Israel secara sah,” ujar Schwarz.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Prita Kusumaputri

    Editor: Yuniman Farid

    (haf/haf)